Sistem Pemerintahan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2


Penyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, U.S.A ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Alumni Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan. Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di dunia maya. Silahkan email [email protected] HP 08129322202 web: http://dadang-solihin.blogspot.com

Pada tahun 2013 kakek satu cucu ini lulus Dengan Pujian dan dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha sebagai peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.


Materi

Amanat Konstitusi

Perspektif Teori

Perspektif Kebijakan

Perspektif Praktek

Otonomi NKRI


SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 6

1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.Tidaklah mungkin mengelola negara yang kompleks dilakukan dengan cara yang sentralistik, karena akan menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Pendidikan Politik.Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara.

3. Pemerintahan Daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan.

Argumentasi dalam Memilih Desentralisasi


4. Stabilitas PolitikStabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal.

5. Kesetaraan Politik (Political Equality).Masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahnya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.

6. Akuntabilitas publik.Si pemegang jabatan publik harus mampu mempertanggung-jawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut.


1. Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi. Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara

Federasi Indonesia Harus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara

Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian.

Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam "Konstitusi Negara Bagian ".

Dll.

Mengapa Otonomi NKRI?


2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa).

Kembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal.

Berikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan nasional.

Daerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya, mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan separatisme.


3.Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional.

Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosial-ekonomi secara fundamental dengan menggunakan mekanisme "Carrot and Stick".

Seharusnya tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan masalah-masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada Daerah.

Sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden. Akan tetapi, ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun

1997 negara sama sekali tidak mampu menghadapinya.


4.Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang akan datang.

Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh.

Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta saja.

Lembaga Perwakilan Rakyat sudah sewajarnya mengadopsi sistem "Dua Kamar" atau sistem "Bicameral".

Kamar pertama atau First Chamber harus memberikan tempat khusus kepada perwakilan kepentingan Daerah dengan menjadikannya sebagai "Upper Chamber" atau "Upper House" .

Kamar kedua "Lower House" atau "Second Chamber" merupakan perwakilan rakyat secara langsung yang diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat“.


5. Aspek keadilan.

Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

Atas nama negara, Pemerintah pada masa lalu dengan sekehendak hatinya mengambil alih tanah-tanah masyarakat setempat yang merupakan hak milik mereka yang diwariskan secara turun-temurun.

Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam.


14

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

dadang-solihin.blogspot.com

Pasal 18 UUD


1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18A UUDHubungan wewenang

Hubungan keuangan


1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B UUDDaerah Khusus

Masyarakat Tradisional



Teori pemisahan kekuasaan (separation of power)oleh Montesquieu. Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi

legislatif, eksekutif, dan judikatif.

Konsep pembagian kekuasaan (distribution of poweratau division of power). Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan

‘atas-bawah’. Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan

antara pemerintah federal dan negara bagian.

Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan


Dari sudut politik:• Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang

akhirnya dapat menimbulkan tirani;• Untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam

mempergunakan hak-hak demokrasi;Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan: Efisiensi• Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat,

pengurusannya diserahkan kepada daerah. • Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.Dari sudut kultural:• Supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan

suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;

Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi:• Pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu

pembangunan tersebut.

Alasan Dianutnya Desentralisasi (The Liang Gie, 1968)

20

1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.

2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.

4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.

5. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.

6. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.

7. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.


14 Manfaat Otonomi Daerah (Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)

21

8. Dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGOs di berbagai Daerah. Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah.

9. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.

10.Dapat meningkatkan pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.

11.Administrasi pemerintahan menjadi mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah yang lainnya.

12.Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat.

13.Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik.

14.Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah.


14 Manfaat Otonomi Daerah (Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)



Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Meningkatkan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah

dalam sistem NKRI.Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)

Tujuan Otonomi Daerah


1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.

2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien,

dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur

pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara

transparan, akuntabel, dan profesional; dan 6. Tertatanya daerah otonom baru.

Sumber: RPJM 2004-2009

Sasaran Otonomi Daerah


Urusan Pemerintah:1. Politik Luar Negeri.2. Pertahanan.3. Keamanan.4. Yustisi.5. Moneter dan Fiskal Nasional.6. Agama.

Urusan Pemerintahan Daerah:• Menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembagian Urusan Pemerintahan


Prinsip otonomi seluas-luasnya:• Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah.

Asas otonomi:• Pelaksanaan urusan pemerintahan secara langsung oleh

pemerintahan daerah itu sendiri,

Asas tugas pembantuan:• Penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota

dan desa,• Penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Beberapa Pengertian


1. Kriteria Eksternalitas• Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan

mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

• Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

2. Kriteria Akuntabilitas• Pertimbangan bahwa yang menangani sesuatu bagian urusan adalah

tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.

3. Kriteria Efisiensi • Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan)

untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan


Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah• Hubungan dalam bidang keuangan • Hubungan dalam bidang pelayanan umum • Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya

Antar Pemerintahan Daerah• Hubungan dalam bidang keuangan• Hubungan dalam bidang pelayanan umum• Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya

Hubungan antar Pemerintahan

Pembentukan daerah secara umum adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui:• Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat; • Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi; • Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah; • Percepatan Pengelolaan Potensi Daerah; • Peningkatan Keamanan dan Ketertiban; • Peningkatan Hubungan yang Serasi antara Pusat dan Daerah.


Arah Kebijakan Pembentukan DOB



Kewenangan yang Tumpang Tindih• Pelaksanaan otonomi daerah masih kental

diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah.

Anggaran • Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran

telah bergeser ke arah apa yang disebut dengan anggaran partisipatif.

• Dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit, sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada keinginan masyarakat.


Elit Lokal• Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit

lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya, dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan, seperti “putra daerah” dalam pemilihan kepala daerah.

Politik Identitas Diri• Menguatnya politik identitas diri selama

pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong satu daerah berusaha melepaskan diri dari induknya yang sebelumnya menyatu.

• Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi konflik horisontal yang bernuansa etnis.


Orientasi Kekuasaan• Otonomi daerah masih menjadi isu

pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif.

• Langkah-langkah desentralisasi belumlah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

• Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diharapkan menjadi pintu masuk bagi demokratisasi politik, sosial dan ekonomi di tingkat lokal, mengandung banyak peluang bagi proses peminggiran kepentingan rakyat dan menguntungkan kepentingan elit lokal.


Visi Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda

Dimana Posisi Otoda?


Sasaran Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda

Dimana Posisi Otoda?


1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.

2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah.

3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia.

4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.

Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000

Permasalahan Otonomi Daerah


1. Belum Jelasnya Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Berbedanya Persepsi Para Pelaku Pembangunan terhadap Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

3. Masih Rendahnya Kerjasama antar Pemerintah Daerah.4. Belum Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah Daerah yang

Efektif dan Efisien.5. Terbatasnya dan Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah

Daerah.6. Masih Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah.7. Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Wilayah) yang

Masih Belum Sesuai dengan Tujuannya. Sumber: RPJM 2004-2009

Permasalahan Otonomi Daerah


• Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara UU Otoda dengan UU Sektor.

• Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue).

• Adanya gejala keengganan dari K/L untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal.

Urusan Pemerintahan


• Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan politisi

• Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan

• Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan sebagian besar alokasi APBD dibandingkan untuk pelayanan publik.

• Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah.

Kelembagaan Daerah


• Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.

• Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi/profesionalisme.

• Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada). • Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career

development akibat tidak adanya manpower planning di daerah.• Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada

reward atau punishment terkait dengan kinerja.• Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung

mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.

Kepegawaian


1. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency).

2. Overhead cost pemda yang tinggi. 3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan

APBD. 4. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi

dan tugas pembantuan. 5. Kurangnya manajemen aset Pemda.6. Masih lemahnya kebijakan investasi di daerah

Keuangan Daerah


1. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD.2. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD.3. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir.4. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan

perundangan.5. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking.

Perwakilan


1. Masih rendahnya kualitas pelayanan2. Masih besarnya peranan Pemda dalam penyediaan pelayanan.3. Tidak jelasnya standar pelayanan.4. Rendahnya akuntabilitas pelayanan.

Pelayanan Publik

Daerah Otonom Baru

• Pada tahun 2000: 80% daerah otonomi baru telah gagal dalam upaya mensejahterakan rakyat. Kebijakan pemekaran daerah justru memunculkan beragam persoalan baru antara lain pecahnya konflik horizontal, meluasnya praktek korupsi hingga bertambahnya beban keuangan negara. Kecenderungan semacam ini jika dibiarkan akan kontraproduktif terhadap ide awal pemekaran.

• Hanya 22,80% daerah otonomi baru yang mengalami perkembangan yang baik. Sisanya, 77,80% daerah pemekaran belum menunjukkan ketidaksiapannya untuk menjadi daerah otonom dan mandiri.


1/3

Daerah Otonom Baru

• Hasil evaluasi terhadap 205 DOB yang meliputi 7 Provinsi, 164 Kabupaten dan 34 Kota dari Faktor Good Governance, Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, secara umum menunjukkan Pemda baru hasil pemekaran belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Bahkan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah masih rendah.

• Masih banyak kendala bagi DOB untuk meningkatkan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik, Perbaikan Tata Pemerintahan, dan Peningkatan Daya Saing.


2/3

Daerah Otonom Baru

• Implikasi penambahan daerah otonom baru, antara lain: • Mengurangi kesempatan daerah lama untuk mendapat kenaikan

dana perimbangan (DAU, DAK, DBH); • Kenaikan jumlah belanja gaji PNSD juga mengalami peningkatan

secara fluktuatif;• Kenaikan anggaran instansi vertikal untuk kantor baru di daerah

otonom baru;• Menambah jumlah daerah tertinggal akibat semakin semakin

terbaginya sumber pendapatan daerah, baik daerah induk maupun daerah otonom baru.


3/3

47dadang-solihin.blogspot.com

Education

Sistem Pemerintahan Daerah