Upload
edhie-wibowo
View
144
Download
16
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentasi tentang SIPPA dan DAK Bidang Keciptakaryaan. Presentasi di Hotel Lor In Solo
Citation preview
Direktorat Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEBIJAKAN SIPPa &
KEBIJAKAN DAK AIR MINUM dan SANITASI,DALAM PROSES PENGUSULAN PROGRAM dan KEGIATAN BIDANG
CIPTA KARYA
Disampaikan Oleh:Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Solo, 14 Juni 2016
Outline SIPPaPEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TENTANG APLIKASI SIPPaB
A PERJALANAN SIPPa
C MANFAAT SIPPa
E PERAN SIPPa
D KONSEP SIPPa
Perubahan Paradigma Pengelolaan Database Perencanaan dan Penganggaran
Dokumen Hard CopyPerencanaan Konvensional
Berbasis AplikasiMenuju e-Programming
A. PERJALANAN SIPPa
Perjalanan menuju
SE Dirjen CK dan Pedoman Penyusunan RPIJM Kab/Kota
Penyusunan RPIJM Kab/Kota :2008 79% 2009 88% 2010 98%
Status RPIJM 99%RPIJM dan MP menerapkan kodefisikasi database excel“salah kamar” kodefikasiFormat laporan “berubah2”
Penyusunan aplikasi SIP, Pemutakhiran Pedoman RPIJM
Pemutakhiran Pedoman RPIJM (Keterpaduan Program), Implementasi Isian RPIJM pada Aplikasi SIP di Prop, Penyusunan aplikasi SIPPA
Penyempurnaan isian SIP, Integrasi SIP dan SIPPA, Pengembangan Dashboard Report, Penerapan peta spasial
Penerapan Aplikasi SIPPa di semua Kab/Kota (100%)
Penerapan SIPPa dalam Proses Penyusunan Program dan Anggaran 2017, Launching SIPPa 2.00
20162015
A. PERJALANAN SIPPa (2)
E-Programming
20142013
20122011
2008 - 20102005 - 2007
5
B. TENTANG APLIKASI SIPPa
MAKSUD DAN TUJUAN SIPPa?
PEMBANGUNAN APLIKASI SIPPa
MEMFASILITASIProses pengelolaan data dan informasi pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran
SIPPa yaitu sistem informasi berbasis TIK untuk pengendalian program dan anggaran bidang Cipta Karya yang mengintegrasikan proses perencanaan serta penyusunan program dan anggaran
MELEMBAGAKAN Pengelolaan kegiatan perencanaan, pemograman dan penganggaran bidang Cipta Karya dalam satu kesatuan siklus yang terstruktur dan akuntabel, sehingga menjadi solusi untuk mendukung tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen Cipta Karya.
2015 2016
SIPPa VERSI 1- SIPPa mulai dibangun- Uji coba implementasi
di 33 Prov dan Kab/Kota- Menghadapi Kendala
dan Tantangan (Teknis & Non Teknis)
SIPPa VERSI 2- Pengembangan lanjutan
SIPPa v1- Penerapan standarisasi
data dan verifikasi input- Pengelolaan dan
pemrosesan data yang terintegrasi
- Penyajian informasi dan output sesuai dengan standar format, tahapan dan waktu yang berlaku
APA ITU SIPPa?
Permasalahan Saat Ini Solusi Aplikasi SIPPa
Aplikasi SIP “berhenti” sampai RPIJM, belum mengakomodir seluruh tahapan proses perencanaan tahunan
SIPPa mengintegrasikan data RPIJM kedalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan di Bidang CK s/d Renja K/L
Siklus perencanaan dan penganggaran tahunan di Kab/Kota/Propinsi masih belum serentak
SIPPa melembagakan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan melalui aplikasi dan
Data-data sumber pendanaan non-APBN belum optimal teridentifikasi dan termonitoring
SIPPa menyediakan fasilitas rekap sumber dana, sehingga daerah yang menyediakan sumber dana non-APBN yang rendah dapat teridentifikasi langsung. Realisasi sumber dana APBN dan non-APBN termonitor jelas.
Informasi pemenuhan/realisasi thd usulan RPIJM tidak tersedia. Realisasi sumber dana APBN dan non-APBN termonitor jelas.
Data RPIJM belum menjadi sumber data perencanaan utama bagi Sektor.
Dit. Sektor diarahkan untuk menggunakan SIPPa karena Format Konreg akan bersumber melalui data SIPPa.
Transparansi usulan kegiatan tidak jelas.Setiap usulan paket kegiatan terkodefikasi dengan jelas sehingga dapat dilacak kapan usulan tersebut muncul, siapa yang mengusulkan, dan kronologis perubahan yang terjadi.
C. MANAFAT SIPPa
Permasalahan Saat Ini Solusi Aplikasi SIPPa
Usulan yang diprioritaskan hanya tahun perencanaan (t)Belum dapat merencakan dgn akurat kebutuhan program t+1 s/d t+3
Dalam SIPPa dapat dilihat rekap per tahun perencanaan sampai dengan 5 tahun ke depan.
Belum ada tools untuk memantau progres Gerakan 100-0-100
SIPPa memiliki fasilitas untuk menyediakan informasi pencapaian Gerakan 100-0-100 melalui 3 tingkatan data, yaitu Road Map, Rencana, dan Realisasi
C. MANAfAT SIPPa (2)
1. Alat untuk melembagakan proses perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai tahapan dan waktu yang telah ditetapkan,
2. Mengkonsolidasikan usulan kegiatan Bidang Cipta Karya mulai dari RPI2JM Kab/Kota Memorandum Program Propinsi Kesepakatan Konreg s/d Renja K/L secara sistematis dan dalam satu siklus perencanaan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan akuntabilitas usulan kegiatan berbasis RPI2JM dengan menerapkan adanya “verifikasi usulan kegiatan secara bertahap – bersifat memaksa-” pada setiap tahapan proses perencanaan
4. Mengintegrasikan data dasar (baseline) dan data usulan perencanaan dalam satu aplikasi yang sama.
5. Alat untuk melihat tingkat capaian Gerakan 100-0-100 (melalui 3 layer, yaitu Road Map, Rencana, Realisasi).
6. Menyatukan data dasar perencanaan (Wilayah Kumuh, Rawan Air, Rawan Sanitasi, KSK) dalam satu sistem yang sama dengan perencanaan kegiatan.
7. Menyediakan Tools dalam proses pemilihan prioritas usulan kegiatan (melalui scoring RC)
8. Didesain berbasis web dan dapat digunakan online atau offline.9. Menyediakan bebrbagi macam format laporan dan rekap yang dapat
dipergunakan untuk informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.
D. KONSEP SIPPa
1. Satu-satunya Aplikasi untuk perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran di bidang Cipta Karya.
2. Melembagakan siklus tahunan perencanaan dan penganggaran di bidang Cipta Karya mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Pusat.
3. Meningkatkan akuntabilitas usulan kegiatan berbasis RPI2JM dengan menerapkan adanya “verifikasi usulan kegiatan secara bertahap – bersifat memaksa-” pada setiap tahapan proses perencanaan
4. Mengintegrasikan data dasar (baseline) dan data usulan perencanaan dalam satu aplikasi yang sama.
5. Alat untuk melihat tingkat capaian Gerakan 100-0-100 (melalui 3 layer, yaitu Road Map, Rencana, Realisasi).
6. Menyatukan data dasar perencanaan (Wilayah Kumuh, Rawan Air, Rawan Sanitasi, KSK) dalam satu sistem yang sama dengan perencanaan kegiatan.
7. Menyediakan Tools dalam proses pemilihan prioritas usulan kegiatan (melalui scoring RC)
8. Didesain berbasis web dan dapat diakses/digunakan online atau offline.9. Menyediakan bebrbagi macam format laporan dan rekap yang dapat
dipergunakan untuk informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.
E. PERAN SIPPA
SIPPa
Prop. (Randal & Sektor)•Quality assurance (verifikasi usulan kab/Kota)
•Menilai dan menyaring usulan Kab/Kota menjadi MP Prop
•Menyaring MP Prop menjadi Usulan Konreg
Pusat (BP dan Sektor)•Quality assurance (verifikasi usulan propinsi)
•Menilai dan menyaring usulan Konreg
•Menyusun Dok Renja, Musrenbangnas, dan RKAKL
Admin•Updating data dasar sistem•Memperlancar aliran data•Membantu user dalam instalasi dan menyelesaikan trouble
•Penyusun kebijakan dan tindak turun tangan terhadap isian data di SIP
Pusat (Randal)•Mengawal dan Memantau business proses perencanaan di propinsi
Kab/Kota•Review Data RPI2JM sekaligus Usulan kegiatan MP Prop
•Update Data Baseline Perencanaan
•Kelengkapan RC
Pembagian Peran Pengguna
USER DOK. RPIJM
DOK.MP
DOK.KONREG
DOK.RENJA
DOK.MUSREN
BP & Randal
Rentek
Propinsi
Kab/Kota
FORUM WORKSHOP PROPINSI KONREG RENJA MUSREN
BANG
Update/ Review RPIJM
Juli - Agustus
September-Oktober Maret April Juni
T-2 T-2 T-1 T-1 T-1
Usulan MP Propinsi
“Trade-off” MP Propinsi
“Trade-off” Form Konreg
Usulan Form Konreg
MP Propinsi
Form Konreg
Usulan Renja
Renja Dok Musren
pantau pantau
pantaupantaupantau
pantaupantaupantau
pantaupantau
pantau
Bagan Proses Perencanaan dalam Aplikasi SIPPA
Peningkatan kualitas data SIPPa melalui data cleansing, kualitas sumber data yang baik, screening input, dan penyeragaman data baik data dari pusat maupun daerah
Pembinaan SDM pengelola SIPPa di pusat dan daerah
Integrasi SIPPa dengan SIM lainnya di lingkungan DJCK (e-Mon, SIMEKA, SIPRO, Renja, RKAKL, dll)
SIPPa sebagai main data warehouse di lingkungan DJCK (RPIJM, 100-0-100, data kumuh, data dasar perencanaan, dll)
Pemantapan SIPPa sebagai alat untuk melembagakan business process penyusunan Program dan Anggaran bidang CK
DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi1. Amanat RPJMN 2015 - 20192. Kebijakan
Pemanfaatan Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi 3. Trend Peningkatan Alokasi DAK4. Kebijakan DAK Tahun 20165. Reformulasi DAK Tahun 20166. Kebijakan DAK Tahun 20177. Catatan8. Penilaian DAK9. Mekanisme Pelaporan Dak10.Status Pelaporan
Penggunaan dana transfer daerah yaitu antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) diutamakan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu.
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar.
DAK tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan non-fisik yang mendukung pelayanan dasar (kebijakan tahun lalu maksimum 5% untuk non fisik).
1. Amanat RPJMN 2015 - 2019
Mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup.
Meningkatkan jumlah Sambungan Rumah (SR) melalui optimalisasi sistem air minum terpasang (PDAM, SPAM IKK), Penambahan kapasitas untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal serta pembangunan SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar
Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota maupun skala kawasan serta lokasi implementasi diprioritaskan pada area yang diidentifikasikan berisiko tinggi dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota.
2. Kebijakan Pemanfaatan Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi
Keterangan:Tren pengalokasian DAK meningkat setiap tahunnya dari periode 2010-2014 dengan Rata-Rata Peningkatan sebagai berikut:
Rata-Rata Peningkatan Alokasi DAK sub Bidang Sanitasi sebesar 24,1 % Rata-Rata Peningkatan Alokasi DAK sub Bidang Air Minum sebesar 26 %
3. Trend Peningkatan Alokasi DAK
2010 2011 2012 2013 2014 -
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
1,000,000.00
ALOKASI DAK INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI
TA 2010 - 2014
Sanitasi Exponential (Sanitasi) Air Minum Exponential (Air Minum)
SubBidangAlokasi DAK
2010 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%)
Sanitasi 357.232 419.600 17,4 463.651 10,5 569.456 22,8 829.260 45,6
Air Minum 357.232 419.600 17,4 502.494 20,0 609.911 21,4 885.320 45,2
17
Keterangan:Berdasarkan Kesepakatan Trilateral Meeting dan tercantum dalam RKP 2016 beberapa hal yang dapat disampaikan:1. alokasi DAK Sub Bidang Sanitasi TA 2016 sebesar Rp 1.404.000.000.000,-. Artinya terjadi peningkatan
sebesar 30% dari alokasi TA 20152. alokasi DAK Sub Bidang Air Minum TA 2016 sebesar Rp 2.349.000.000.000,-. Artinya terjadi peningkatan
sebesar 70% dari alokasi TA 2015
3. Trend Peningkatan Alokasi DAK (2)
2015 2016 -
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,103,753
1,404,000
ALOKASI DAK INFRASTRUKTUR SUBBIDANG SANITASI
TA 2015 - 2016
2015 2016 -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
1,349,500
2,349,000
ALOKASI DAK INFRASTRUKTUR SUBBIDANG AIR MINUM
TA 2015 - 2016
TAHUN SANITASI AIR MINUM2015 1.103.753 1.349.500 2016 1.404.000 2.349.000
4. Kebijakan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi 2016
1. Amanat RKP 2016
DAK dialokasikan kepada Daerah Tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan Khusus yang merupakan Urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional: a. Daerah Tertentu, adalah daerah yang memenuhi Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan
Kriteria Teknis.b. Kegiatan Khusus, termasuk di dalamnya sub bidang air minum dan sanitasi.c. Urusan Daerah, adalah kewenangan Daerah dalam penanganan infrastruktur PU dan
Perkim sesuai amanat UU sektor PU, dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah.
d. Prioritas Nasional, adalah yang dimuat dalam Sasaran RPJMN 2015 - 2019, salah satunya sub bidang air minum dan sanitasi, terkait pencapaian 100 0 100 pada tahun 2019.
Kebijakan DAK Tahun 2016 mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal mendasar yang membedakan yaitu formula alokasi DAK Tahun 2016 didasarkan pada usulan dari Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian prioritas nasional (bersifat Proposal Based).
KEBIJAKAN AIR MINUM SANITASI
Arah Kebijakan Meningkatkan jumlah Sambungan Rumah (SR) melalui:1. Optimalisasi sistem air minum terpasang2. Penambahan Kapasitas produksi maksimal3. Pembangunan SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, daerah rawan air, terpencil, tertinggal, dan perbatasan
Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah berupa:1. Sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat2. Penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat3. Peningkatan kualitas sistem setempat
Tujuan Pemenuhan akses air minum 100 % pada tahun 2019
Pemenuhan akses sanitasi 100 % pada tahun 2019
Sasaran Penambahan SR sebanyak 386.702 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 1.546.807 jiwa penduduk
Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui sarana sanitasi bagi 1.463.750 jiwa penduduk.
4. Kebijakan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi 2016 (2)
2. Arah Kebijakan Pemanfaatan DAK, Tujuan Dan Sasaran
2KEBIJAKAN AIR MINUM SANITASI
Indikator Kinerja Output:Jumlah SR terbangun sebesar 386.702 unit SR untuk peningkatan cakupan layanan air minum
Outcome:Peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yaitu sebanyak 1.546.807 jiwa
Output:1. Tebangunnya 4.000 Sambungan Rumah
(SR) untuk sistem pengolahan air limbah terpusat (skala komunal,kawasan dan/atau kota)
2. Meningkatnya kualitas sistem pengolahan limbah setempat (septic tank individu) sebanyak 66.000 unit Terbangunnya 2.970 unit sarana sanitasi komunal.
Outcome:Peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan sebanyak 1.463.750 jiwa
3. Indikator Kinerja
4. Kebijakan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi 2016 (2)
KEBIJAKAN AIR MINUM SANITASIRuang Lingkup Kegiatan 1. Pengembangan menjadi bagian dari kewajiban
jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN.
2. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.
3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.
4. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR
5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaaan pada desa-desa rawan air, terpencil, dan tertinggal, serta SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dan perbatasan.
1. Peningkatan akses terhadap sistem pengolahan air limbah terpusat melalui Sambungan Rumah/SR untuk kabupaten/kota yang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat (skala komunal,kawasan dan/atau kota).
2. Peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site) berupa peningkatan kualitas septic tank individu untukkabupaten/kota yang sedang atau sudah mempunyai sistem penyedotan lumpur tinja terjadwal dan mempunyai IPLT.
3. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi yang sudah dipicu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM
4. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Kebijakan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi 2016 (2)
2
KEBIJAKAN AIR MINUM SANITASI
Prioritas Lokasi 1. Kab/kota yang memenuhi kriteria elegibilitas, yaitu kab/kota yang memiliki akses layanan air minum di bawah rata-rata nasional < 67,02% (data cakupan air minum nasional 2013) 2. Kab/kota dengan tingkat Kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional (14,42%) (angka kemiskinan BPS tahun 2013) serta memiliki sisa kapasitas (idle capacity). 3. Lokasi implementasi diprioritaskan pada daerah pulau-pulau kecil dan terluar, daerah rawan air, terpencil, tertinggal, dan perbatasan
1. Kab/kota akses layanan sanitasi di bawah rata-rata nasional <60,91% (data BPS 2013);
2. Kab/kota rawan sanitasi dan/atau masuk daftar minat PPSP dan/atau yang telah mempunyai atausedang dalam proses penyusunan strategi sanitasi kab/kota
3. Lokasi implementasi diprioritaskanpada area yang diidentifikasikan berisiko tinggi dalam Buku Putih Sanitasi Kab/Kota.
5. Prioritas Lokasi
4. Kebijakan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi 2016 (2)
Verifikasi oleh K/L Teknis atas
Usulan/Proposal
Hasil Verifikasi berupa
Konsolidasi Usulan , Data Teknis dan
Bobot
Kepala Daerah
Penyiapan/Pengisian Template Proposal
Standar
Penyampaian ke DPR RI
Tahap Pengusulan Tahap Penilaian Tahap Pembahasan dan Penetapan Alokasi
Bappeda/Biro Keuangan/BPKAD
(Rekap/Konsolidasi Usulan)
Usulan SKPD(Data Teknis dan
Rencana Kegiatan)
1. Kemenkeu2. Bappenas3. K/L Teknis
Penilaian oleh Tim Pusat atas Hasil Verifikasi untuk
penentuan daerah penerima
Penetapan Alokasi DAK
2016
Pembahasan Alokasi DAK
2016
5. Reformulasi DAK 2016 (Proposal based)1.Mekanisme Penetapan Alokasi DAK TA 2016
Arah Kebijakan DAK
BAPPENAS (DEP PENDANAAN) & KEMENKEU (DJPK)
Ancar-ancar Pagu Alokasi Per Bidang DAK
BAPPENAS (DEP PENDANAAN) & KEMENKEU (DJPK)
Penentuan alokasi per Bidang per Daerah
KEMENKEU
Penetapan alokasi dan Distribusi DAK
BAPPENAS (Sektoral)
• Memberikan rekomendasi kesesuaian daerah dengan lokasi prioritas nasional
• Memberikan rekomendasi kegiatan dan locus yang terkait dengan sasaran prioritas nasional untuk menjadi kegiatan dan locus yang didanai
• Memberikan tanggapan dari sisi prioritas atas rekomendasi alokasi
K/L TEKNIS
• Kesesuaian usulan kebutuhan dan data teknis
• Memberikan hasil muatan evaluasi• Memberikan rekomendasi besaran
alokasi berdasarkan data teknis dan aspek lainnya (ketaatan pelaporan)
KEMKEU
• Memberikan pertimbangan aspek keuangan :o Kapasitas penyerapan/pengelolaan
anggaran DAK 2014o Alokasi DAK 2015 di daerah terkait
• Memberikan rekomendasi sistem Reward and punishment
• Memberikan tanggapan dari sisi aspek keuangan terhadap rekomendasi besaran alokasi
OUTPUT : Usulan target , lokasi dan alokasi per bidang per daerah
POKJA – TIM PUSATPEMDA
KAB/KOTA/PROVINSI
Proposal DAK (Usulan Kegiatan, Target,
Dana dan Lokasi)
2. Mekanisme Pengajuan dan Penilaian Proposal DAK TA 2016
5. Reformulasi DAK 2016 (Proposal based) (2)
23. Tata Cara Penyusunan Proposal DAK TA 2016a. Proposal DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi disusun oleh SKPD
teknis di daerah dengan berkoordinasi dengan Bappeda dan Biro Keuangan atau Badan/Dinas yang menangani keuangan daerah.
b. Penyusunan rekapitulasi usulan per bidang untuk DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi dilakukan oleh Bappeda dan Biro Keungan atau Badan/Dinas yang menangani keuangan daerah.
c. Proposal DAK regular, DAK infrastruktur public dan DAK afirmasi disusun secara terpisah dengan mengacu pada contoh (template) proposal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
d. Daerah dapat mengusulkan kegiatan, sesuai dengan lingkup kegiatan/menu, sub bidang dan bidang DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi berdasarkan prioritas nasional dan kebutuhan daerah.
e. Kegiatan yang telah diusulkan pada DAK Reguler, tidak boleh diusulkan lagi pada proposal DAK Infrastruktur publik dan dan proposal DAK afirmasi, begitu juga sebaliknya.
f. Target kegiatan yang dicantumkan dalam proposal harus sesuai dengan RPJMN, RPJMD dan RKPD.
g. Besaran kebutuhan dana yang dicantumkan pada proposal harus sesuai dengan volume kegiatan dan satuan biaya yang wajar.
h. Volume dan satuan kegiatan yang dicantumkan harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di daerah.
5. Reformulasi DAK 2016 (Proposal based) (3)
2
4. Tata Cara Penyampaian Proposal DAK TA 2016a.Proposal DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi yang telah disusun oleh
SKPD teknis, ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah dan diberi stempel basah.
b.Proposal per bidang DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Teknis, Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Bappenas cq. Deputi Pendanaan Pembangunan
c.Proposal sudah harus disampaikan oleh Daerah dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga Teknis terkait di Pusat, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas.
d.Proposal dapat disampaikan melalui pengiriman melalui pos/jasa ekspedisi atau diantar langsung oleh pejabat/staf Pemda ke alamat kantor sesuai dengan daftar terlampir.
e.Pemerintah tidak akan menerima usulan yang disampaikan oleh pihak lain selain pejabat/staf Pemda yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.
5. Reformulasi DAK 2016 (Proposal based) (4)
2
5. Peran dan Tugas Kementerian Teknisa. Menerima Proposal dari Daerah;b. Melakukan verifikasi kegiatan dan lokasi kegiatan;c. Melakukan verifikasi kesesuaian target kegiatan yang diusulkan dengan prioritas nasional
(sektoral);d. Melakukan rekapitulasi usulan dana daerah Provinsi/Kabupaten/Kota per Bidang/Subbidang;e. Melakukan rekapitulasi usulan dana daerah Provinsi/Kabupaten/Kota per Jenis DAK (DAK
Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, DAK Afirmasi);f. Melakukan rekapitulasi Data Teknis;g. Melakukan verifikasi terhadap validitas dan kewajaran Data Teknis;h. Melakukan perhitungan Indeks Teknis, Rangking Indeks Teknis dan Bobot Daerah sebagai
dasar penghitungan besaran alokasi;i. Melakukan perhitungan alokasi DAK TA. 2016;j. Memberikan hasil muatan evaluasi proposal DAK TA. 2016 (setiap Satminkal perlu menyusun
pedoman tata cara mengevaluasi proposal).
5. Reformulasi DAK 2016 (Proposal based) (5)
“Di prioritaskan untuk membantu
daerah dalam Pemenuhan Pelayanan
Publik”
“Pencapaian Prioritas
Nasional melalui Penugasan”
DAK REGULER
DAK POLA INPRES
“Percepatan penyediaan
infrastruktur pada daerah
tertinggal, perbatasan,
kepulauan, dan transmigrasi ”
DAK AFIRMASI
5. Perbedaan Konsep DAKTahun 2016
DAKDAK
DAK REGULER
DAK PENUGASAN
“Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik”
“Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam
rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu terbatas dan
lokus yang ditentukan”
Tahun 2017
5. Kebijakan DAK Tahun 2016
BIDANG DAK REGULER1. Pendidikan2. Kesehatan dan KB3. Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi4. Kedaulatan Pangan5. Lingkungan Hidup dan Kehutanan6. Energi Skala Kecil7. Kelautan dan Perikanan8. Praspem9. Transportasi10. Sarana Perdagangan, IKM, dan Pariwisata
BIDANG DAK AFIRMASI1. Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi2. Kedaulatan Pangan3. Transportasi4. Pendidikan5. Kesehatan
PRIORITAS NASIONAL DAK POLA INPRES1. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)2. Pengembangan Pariwisata3. Konektivitas Nasional
5. Kebijakan DAK Tahun 2017
Dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas
Nasional (UU 33/2004)
DAK
DAK REGULER
DAK PENUGASAN
1. Pendidikan SMK
2. Kesehatan RS Rujukan
3. Air Minum4. Sanitasi5. Jalan6. Pasar7. Irigasi8. Energi Skala
Kecil
1. Pendidikan2. Kesehatan
DAK FOKUS
SPM
Opened Menu
Closed Menu
“Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik”
“Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam
rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu terbatas dan
lokus yang ditentukan”
KONSEP DAK 2017
Landasan Kebijakan:1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah2. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Pembagian
Urusan)4. Prioritas Nasional RPJMN 2015-20195. Prioritas Nasional RKP Tahun 2017
5. Kebijakan DAK Tahun 2017 (1)
BIDANG DAK
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Jalan
6. Pasar
7. Irigasi
8. Energi Skala Kecil
24 prioritasSeberapa besar sumbangan
terhadap pencapaian PN
Sebagai Bahan Evaluasi Capaian PN
DAK DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
5. Kebijakan DAK Tahun 2017 (2)
SASARAN & TARGET LOKASI PRIORITAS
AIR MINUM
• Perluasan dan peningkatan 10.740 SR bagi masyarakat miskin (MBR), kumuh perkotaan, di kab/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun
• Terbangunnya 366.200 SR bagi 458 SPAM IKK
SANITASI
Offsite: • Pembangunan baru untuk 1.000 unit IPAL Komunal
beserta 50.000 SR• Penambahan 10.000 SR bagi kab/kota yang memiliki
IPAL terpusat (skala kota, kawasan, dan komunal) Onsite: • Pembangunan 56.110 unit perbaikan fasilitas individual
perdesaan (desa yang sudah ODF min 2 tahun) • 150.000 unit septic tank individu di perkotaan• Pengadaan 208 unit truk tinja mendukung LLTT• Pembangunan IPLT di 12 kab/kota
1. 65 Kab untuk SPAM MBR2. 91 Kab/Kota SPAM IKK3. 95 Daerah Kepulauan
1. 15 Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala Kota2. 110 Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala
Kawasan3. 114 Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala
Komunal.4. 58 Kab/Kota yang telah didampingi untuk
penerapan sistem LLTT. 5. 95 Daerah Kepulauan
JALAN
• Mantap Jalan Provinsi : 71,75%• Mantap Jalan Kab/Kota: 60,76%
1. 33 Provinsi dengan prioritas 17 provinsi yg belum mencapai target jalan mantab
2. 508 Kabupaten/Kota dengan prioritas 245 kab/kota yg belum mencapai target jalan mantab
3. Diprioritas di 21 Provinsi yg mengusulkan konektivitas 4. Diprioritaskan di 10 Kawasan Pariwisata Nasional5. 9 KEK dan 14 Kawasan Industri6. 122 Daerah Tertinggal7. 150 Lokpri di 41 Kabupaten Perbatasan Negara8. 95 Daerah Kepulauan9. 86 Kawasan Transmigrasi
TARGET DAN LOKASI PRIORITAS DAK “PENUGASAN”
SASARAN & TARGET LOKASI PRIORITAS
IRIGASI
• Pembangunan Daerah Irigasi Baru di 81 DI seluas 5.000 Ha
• Rehabilitasi Jaringan Irigasi di 5.394 DI seluas 755.200 Ha
1. Prioritas di daerah yang mendukung Kedaulatan Pangan2. Daerah yang memiliki kewenangan daerah irigasi berdasarkan
Permen PUPR no 14 tahun 20153. Daerah yang memiliki waduk irigasi eksisting saat ini4. Pada daerah-daerah yang sudah memiliki DED untuk pembangunan
daerah irigasi5. 95 Daerah Kepulauan
5. Kebijakan DAK Tahun 2017 (3)
TARGET DAN LOKASI PRIORITAS DAK “PENUGASAN”
5. Kebijakan DAK Tahun 2017 (4)
Bidang DAK untuk DAK
“Penugasan”Dukungan Terhadap Target Nasional
1. PendidikanDAK Pendidikan dalam DAK “Penugasan” difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung sektor unggulan
2. Kesehatan Mendukung target-target dalam dimensi pembangunan manusia
3. Air Minum Mendukung target-target dalam dimensi pembangunan manusia
4. Sanitasi Mendukung target-target dalam dimensi pembangunan manusia
5. JalanDalam rangka pencapaian sasaran pengembangan konektivitas nasional khususnya dalam mendukung sektor unggulan
6. PasarDalam rangka pencapaian sasaran 5000 pasar rakyat (dalam RPJMN 2015-2019) untuk mendukung dimensi sektor unggulan
7. Irigasi Dalam rangka pencapaian sasaran kedaulatan pangan dan ketahanan air
8. Energi Skala Kecil
Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait elektrifikasi
DUKUNGAN TERHADAP TARGET NASIONAL DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL
No Prioritas Nasional
Sektor DAK
Pendidikan
Kesehatan
Air Minum Sanitasi Jalan Pasar Irigasi
Energi Skala Kecil
1 Pelayanan Pendidikan √
2 Pelayanan Kesehatan √ √ √
3 Kedaulatan Pangan √ √ √
4 Kawasan Industri & KEK √ √
√
5 Kemaritiman dan Kelautan √ √ √
6 Pembangunan Pariwisata √ √ √ √
7 Daerah Tertinggal √ √ √ √ √ √ √
√
8 Daerah Perbatasan √ √ √ √ √ √ √ √
9 Perkotaan √ √ √ √ √
10Desa dan Kawasan Perdesaan
√ √ √ √ √√
11 Perumahan dan Permukiman √ √
√
12 Antarkelompok Pendapatan √ √ √
√
13 Kedaulatan Energi √
14 Konektivitas Nasional √
15 Revolusi Mental √
DUKUNGAN 8 BIDANG DAK PENUGASAN TERHADAP TARGET DAN PRIORITAS NASIONAL
5. Kebijakan DAK Tahun 2017 (5)
Minggu ke 3 Mei
Minggu ke 4 Mei
Minggu ke 2 Juni
Minggu ke 3 Juni
Minggu ke 2 Juli
Minggu ke 3 Juli
Agustus
Maksud dan Tujuan:1. Penyampaian
Draft Kebijakan DAK Jalan
2. Pembahasan Konsep tatakelola DAK Penugasan
3. Penyampaian Data Hasil E-Musrenbang dan Desk Musrenbang kepada K/L Terkait
Maksud dan Tujuan:1. Pembahasan
dan penetapan menu kegiatan dan lokasi prioritas
2. Persiapan Trilateral Meeting
Maksud dan Tujuan:1. Daerah
melengkapi data2. Daerah
melakukan konfirmasi terhadap data hasil E-Musrenbang dan Desk Musrenbang
Maksud dan Tujuan:1. Tim Pembina
Pusat DAN Tim Pembina Provinsi melakukan evaluasi dan Verifikasi terhadap usulan Daerah
Maksud dan Tujuan:1. Rekapitulasi
Usulan Kebutuhan Anggaran DAK Jalan dari Daerah
2. Exercise Pagu Kebutuhan DAK Inpres Jalan
3. Penyampaian Kebutuhan DAK Inpres Jalan kepada Koordinator Alokasi DAK Maksud dan
Tujuan:1. Proses
Exercise Pagu oleh Koordinator Alokasi DAK
Maksud dan Tujuan:1. Penyusunan
Usulan Kebutuhan Anggaran dan disampaikan kepada Koordinator Alokasi DAK
Rapat koordinasi
pusat IRakor Pusat II
Minggu ke 1 Juni
Usulan dari Daerah di terima Pusat
Forum Bersama Pusat dan Prov
Rapat Koordinasi Pusat II
Perhitungan Pagu Per Prioritas
Penyusunan Draft Juklak
Pembahasan DPR(pagu definitif)
September
Penetapan DAK Inpres Jalan
Forum Komfirmasi dengan daerah
Oktober
Maksud dan Tujuan:1. Penyesuaian
Locus Kegiatan dengan Pagu Definitif per Daerah
2. Penyusunan Berita Acara Kesepakatan Pusat dan Daerah
Maksud dan Tujuan:1. Penetapan DAK
Inpres Jalan oleh Presiden
2. Dilampiri dengan Jumlah Alokasi dan Locus Kegiatan setiap Prov, Kab/Kota
TRILATERAL MEETING DAK
Minggu ke 1 Juni
Sosialisasikpd Daerah
JADWAL PELAKSANAAN DAK TA. 2017
5. Kebijakan DAK Tahun 2017 (6)
Penetapan Bidang/Subbidang/ Menu
kegiatan dan format/template Usulan
DAK
Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu
kegiatan dan format/template Usulan
DAK kepada daerah
Penyusunan dan Penyampaian
Usulan DAK oleh daerah
Verifikasi dan Penilaian Usulan
DAK oleh K/L, Bappenas, dan
Kemenkeu
Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar
kab./kota dan antara kab./kota dengan provinsi
berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan
RPJMN, dengan memperhatikan masukan
dari DPD dan DPR
Penentuan pagu per Bidang/
subbidang/subjenis berdasarkan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam RAPBN
Penghitungan alokasi sementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK
Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa)
Penetapan Alokasi DAK per Daerah
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK
27. Catatan a. Hasil review terhadap proposal yang disampaikan Kab/Kota sebagai berikut:
Beberapa usulan kegiatan yang tercantum dalam proposal tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan, antara lain usulan kegiatan berupa kegiatan drainase dan kegiatan rehabilitasi IPA.
Isian Data Teknis yang disampaikan Kabupaten/kota tidak diisi secara lengkap sesuai format yang disampaikan;
Usulan Kegiatan yang diusulkan banyak terjadi duplikasi kegiatan antara DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD), dan DAK Affirmasi. Dimana lokasi yang sama diusulkan untuk didanai dengan 3 dana DAK tersebut;
Beberapa kegiatan yang diusulkan Kab/Kota, harga satuan maupun unit outputnya belum sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK sub Bidang Air Minum dan sub Bidang Sanitasi;
Beberapa usulan kegiatan Kab/Kota belum mencantumkan usulan lokasi kegiatan; Beberapa usulan kegiatan DAK belum jelas pengalokasiannya untuk dibiayai melalui DAK
Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD), atau DAK Afirmasi.
b. Sehubungan dengan permasalahan hasil review proposal Kab/Kota, perhitungan Indeks Teknis TA 2016 masih menggunakan Data Teknis yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
8. Penilaian DAK 2016
KRITERIA PENILAIAN/VERIFIKASI USULAN/PROPOSAL PENDANAAN DAK
KEMENKEU BAPPENAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
Rekap kebutuhan dana DAK usulan daerah. Memverifikasi target kegiatan sesuai
dengan RPJM & RKP(prioritas nasional)
Menentukan/menilai usulan daerah yang lingkup kegiatan/menu sama namun lokusnya berbeda atau sebaliknya.
Data Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
Kesesuaian Usulan dengan Bidang DAK dan lokasi prioritas
nasionalKesesuaian Usulan dengan Prioritas
Nasional (Sektoral)
Data Kemampuan Fiskal Daerah untuk Kluster Bobot daerah
Memberikan rekomendasi terhadap kegiatan dan lokus yang terkait dengan sasaran prioritas nasional untuk menjadi
kegiatan dan lokus yang didanai
Validitas & Kewajaran Data Teknis yang disampaikan
Data IKKMemberikan tanggapan dari sisi prioritas
atas rekomendasi alokasiRekap Perhitungan Indeks Teknis, Ranking Indeks Teknis, dan Bobot
Daerah
penyerapan DAK 2014Alokasi DAK 2015 di daerah terkait Memberikan hasil muatan evaluasi
Pembahasan Alokasi DAK per daerah per Bidang oleh Tim Pemerintah Pusat
Proposal ProposalProposal
2. Ancar-ancar pagu per bidang berdasarkan base line pagu indikatif DAK 2016.
1. Proposal harus diisi dengan lengkap dan benar serta disampaikan ke Kemenkeu, Bappenas, dan K/L terkait tepat waktu Proposal harus ditandatangani Kepala Daerah dan cap basah, boleh dikirim email (scan warna)
9. Mekanisme Pelaporan
DAK
C
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi DAK
Mekanisme Pelaporan DAK
Pelaporan Pemanfaatan DAKTATA CARA PELAPORAN
1. Pelaporan DAK On Line melalui http://emonitoring.pu.go.id2. SKPD melakukan registrasi DAK3. SKPD mengunduh format laporan4. SKPD mengirimkan laporan5. Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada
perubahan data dan informasi
DATA YANG DILAPORKAN DI e-mon DAK
10. STATUS PELAPORAN
Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2015 Sub Bidang Air Minum Provinsi Jawa Tengah
Status 13 Juni 2016; 11:24:12 WIB
Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2015 Sub Bidang Air Minum Provinsi Jawa Tengah
Status 13 Juni 2016; 11:24:12 WIB
Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2015
Sub Bidang SanitasiProvinsi Jawa Tengah
Status 13 Juni 2016; 11:24:17 WIB
Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2015
Sub Bidang SanitasiProvinsi Jawa Tengah
Status 13 Juni 2016; 11:24:17 WIB