Upload
anchi-cibo-nidji
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
1/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
4.3.1 Sengketa yang termasuk segi teknis Apa yang mengakibatkan kegagalan ( fanlure ) terjadi ?
Apakah kegagalan yang terjadi akibat kekhilafan ( slips ) atau kesalahan atau
tergolong kecerobohan
Kegagalan akibat akumulasi penyebab .Namun urutan penyebab yang lebih
dominan . Berapa persen saham masing masing penebab pada kegagalan ?
Status masalah segi teknis yang dipersenketakan versinya
Sejauh mana Standart Service Standart of good conduct telah dilampaui?
Sejauh man quality assurance gagal mengamankan kualitas ?
Durability yang tidak wajar
Perbedaan pengertian apporal dalam berbagai periode dan berbagai kondisi
Perbedaan perbandingan kualitas yang disepakati
Perbedaan pengertian testing yang sesuai jumlah taesting cara evaluasi hasil
testing
Perbedaan pengertian keandalan yang wajar ,safety factor yang wajar , proteksi
yang wajar dan sebagainya.
Sejauh mana penyebab failure dapat dikategorikan force majuer atau diluar
kemampuan manusia ?
Perbedaan interpretasi tingkat kesetaraan
Sejauh mana penyimpangan kualitas dapa diterima , dapat diperbauki ., harus
ditolak ?
Perbedaan cara atau tingakat perbaikan yang dapat ditrima
Perbedaan versi pengertian tes yang gagal dan implementasinya .
Sejauh mana local failure berubah structural behavior tang melemahkan
keandalan struktur yang sukar diamankan
Perbedaan pendapat changes dan klaim waktu dapat diterima , harus diterima
atau dapat ditolak
Perbedaan pendapat mengenai kualitas menurut cara evaluasi kualitas yang
berbeda
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
2/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
Sejauh mana kegagalan pada bangunan disekitar proyek akibat metode
konstruksi yang dilaksanakan atau kelemahan bangunan disekitarnya dibawah
standart kualitas yang normal
Mengapa kekuatan merosot ibawah data karakteristik yang ditawarkan ?
Lantai beton mengalamipenurunan beberapa tempat . kesalahan design ,
kesalahan konstruksi , kesalahan data loading atau akibat perubahan fungsi
ruang?
4.3.2. Sengketa dari segi administrative
Gagal memenuhi ketentuan ketentuan administrative yang ditetapkan dalam
perjanjian
Klaim yang objektif tapi tidak didukung persyaratan administrative
Changes yang memilki pendukung factor tetapi tidak mengikuti prosedur yang
yelah disepakati
Kesepakatan tambahan secara lisan yang tidak segera diikuti secara tertulis
Prosedur persetujuan yang bersifat sangat birokratif yang menghambat
kelancaran mempengaruhi kemudahan menggagalkan program
Pengajuan ganti rugi dengan momentum yang telah kadaluarsa
Format administartif yang berbeda atau adanya ketentuan administrative yang
bersilang ata bertolak belakang
Masalah mwteri bawah tagan surat kuasa yang belun caunter approved oleh
yang berwenang dan lain lain
Kekurang jelasan petunjuk pelaksanaan peraturan yang mengakibatkan
perbedaan interprentasi dan kesalahan langkah administrative
4.3.3. Sengketa yang termasuk segi hukum
Dalam gambar skala 1: 200 ada gambar detail tidak ada sedangkan uraian
lingkap pekerjaan tidak eksklusif dinyatakan
Dalam gambar beton tidak diperlihatkan pembesiannya , sedangkan dalam
sfesivikasi teknis dinytakan jumlah tulanagan minimum untuk beton strktur
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
3/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
Partial sudah diterbitkan . sedangkam member data tidak memenuhi persyaratan
Telah diadakan negosiasi pada tingkat bawah dan tekah disetujui , tingkat atas
ada yang berwenang menolak persetujuan . sedangkan perbedaan yang telah
berjalan
Masa pemeliharaan telah lewat ternyata kemudiamn ditemukan
Mencakup smua sturktur denga dokumen ang lengkap menangani masalah
secara tepat dan cepat. Hindari resiko dalam bentuk apapun, bertanggnug jawab
penuh, dll.
Limitasi ganti rugi sampai batas kerigian sebagai akibat langsung
Masalah yang telah kadaluarsa secara hokum, tetapi ternyata ganti rugi atasmasalah tersebut ditanggapi dalam bentuk surat penolakan secara ke-timuran.
Ganti rugi akibat kagagalan satu pihak terhaap pihak ketiga Yng belum diatur
secara eksplisit.
Kekuatan dasar dasar pengujian klaim
Kecukupan pendukung fakta dalam bentuk surat foto-foto atau kesaksian
Ketidakmampuan pelaksanaan perjanjian yang diakibatkan oleh pihak ke tiga
atau diluar kemampuan yang normal standar.
Sejauh mana pengaruh addendum perjanjian atau pengaruh perubahan-
perubahan terhadap perjanjian
Pengaruh penundaan (delay atau adle time) yang tidak diatur secara eksplisit
Segi keadilan dan etikad baik yang tidak tertampung (tidak cukup tercermin)
dalam perjanjian
Asas objektifitas dan kewajaran yang tidak diperhatikan
Akibat dari perjanjian yang cacat hokum.
4.3.4. Sengketa yang temasuk segi teknis , administrative , hukum
Sejauh mana hability dari pihak yang terlibat
Kerugian akibat kegagalan target waktu dimana unsur kekurang lengkapan
dokumen
Kecepatan , ketegasan dan kejelasan atau keputusan saling terkait
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
4/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
Tanggung jawab yang sangat besar dengan wewenang yang cukup terbatas,
yang menghambat inisiatif dan membatasi gerak (action)
Pelanggaran persyaratan kejujuran / keterbukaan dan persyaratan proteksi
safety minimum untuk satu perlindungan asuransi.
Klaim ganti rugi atas pembatalan kontrak dimana masalah penyebabnya tidak
eksplisit diatur oleh kontrak
Sejauh mana changes dapat diikuti dengan klaim biaya dan klaim waktu
Porsi keterlibatan berbagai pihak (dan konsekuensinya) atas kegagalan (failure)
dalam berbagai bentuknya.
Vaid atau berlaku sebagian atau gugurnya satu jaminan Kesepakatan lisan karena bersifat urgent lengsung diikuti dengan pelaksanaan
perjanjian, berjalan baik sampai tingkat tertentu, kemudian dibatalkan secara
sepihak sebelum sempat dibuat perjanjian.
Masalah yang terkait dengan batasan berlakunya lequnditas damages dan
general damages
Masalah yang terkait dengan defikity ability
Demikian diatas diberika beberapa contoh masalah pada bidang konstruksi yang
member sebagian yang memberi sekedar gambaran adanya perbedaan warna sengketa .
Pada umumnya tidak ada sengketa yang murni masalah teknis atau masalah
administrative atau masalah hukum . Perpaduan selalu terjadi dengan proporsi masing
masing yang berbeda
Bagan 2 menunjukkan keterkaitan satu sama lain . dimana evaluasi sengketa
dimulai dari mana saja dan diakhiri dimana saja .
ADMINISTRATIF
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
5/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
FORMULASI MASALAH
Bagan 2
Sebaiknya evaluasi dimulai dari segi teknisSengketa yang diakibatkan oleh adanya kegagalan teknis . perlu diteliti secara
professional untuk mendapatkan kejelasan posisi maalah dalam bidang teknis . Bagian 3
menunjukkan status masala dalam bidang teknis cukup bervariasi , masing masing
membawa warna sngketa dan masalah penyelesaian yang berbeda . Evaluasi segi teknis
adakalanya cukup berat dan cukup panjang .
Perbedaan posisis masalah bidang teknis akan mempunyai dampak atau
pengaruh pada posisi masalah pada bidang administrative dan bidag hukum . Dalam
sdmuanya penyelesaian ragam perselisihan bidang konstruksi , kejelasam masalah dalam
sumua bidang sangat menentukan .
Untuk sekedar dapat gambaran betapa pentingnya kejelasan posisi (status ) pada
bagian tertentu diberikan berapa contoh yang diambil dari beberapa sengketa yang
terjadi.
Dengan adanya perikatan yang dibenarkan secara hukum , maka perjanjian
dalam perikatan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tambahan yan g disepakati
yang lasim disebut sebagai hukum pelengkap atau Optional law.
Persetujuan dengan asas kor sensualitas tidak cukup memenuhi sahnya perjanjian
tetapi keempat syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercermin dalam Undang-
undang Hukum perdata harus tercermin cukup jelas.
Istilah hukum pelengkap mengandung pengertian melengkapi hukum yang
berlaku umum yang tidak bisa lengkap mengatur semua hal disemua kasus dan di semua
kondisi secara rinci.
HUKUM
PENYELESAIAN
MASALAH
TEKNIS
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
6/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
7/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
Perjanjian sebagai hukum pelengkap sebagai perwujudan system terbuka yang memberi
kebebasan pada masyarakat mengatur sesuai dengan kepentingannya dengan catatan dari
sudut lain tidak berarti biasa lepas dari hukum yang berlaku umum sebagai limitasi
kebebasannya.
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
8/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
Hukum yang berlaku umum meliputi:
- Undang-undang
-Adat kebiasaan (disuatu tempat atau di kalangan tertentu)/ standar klausula.
- Norma-norma kepatutan dan keadilan.
Dalam pengertian adat kebiasaan/ standar klausula secara makro terkait juga
standards, coodes, common practice dan standard servies.
Dalam norma-norma kepatutan dan keadilan mencakup juga pernyataan yang
bias dianggap melahirkan maksud dari pihak-pihak yang mengikat dari atau kenyataan-
kenyataan yang dalam periode berjalannya perjanjian diterima dan diungkapkan secarapatut untuk hal-hal yang diamksudkan dalam perjanjian diterima, juga disini tercakup
keputusan pengadilan atas peradilan kasus yang serupa dalam kondisi yang sama.
Hal-hal tersebut tercermin dalam UU hukum perdata. Suatu perjanjian tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi
juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh
kepatutan kepatutan kebiasan dan undang-undang
4.4 PENYELESAIAN SENGKETA/ PERSELISIHAN
1. penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengedilan atau
dilar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela atau pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana tidak berlaku tindak pidana
dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
3. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui
pengadilan hanya daapt ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
4. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konsruksi di luar pengadilan
dapat dilakukan dengan cara:
a. Melalui pihak ketiga yaitu:
1) Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Abitrase
dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa)
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
9/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
2) Konsiliasi, atau
b. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau arbitrase adhoe
5. Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud
diatas dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan professional
aspek tertentu sesuai kebutuhan.
4.4.1. LITIGASI VERSUS ARBITRASE
Umumnya di dalam penyelesaian sengketa dalam bidang konstuksi dikenal secara
popular cara arbitrase sebagai pilihan yang lebih diungguli dibandingkan cara litigasi.
Sebenarnya banyak cara lain sudah lama dikenal yang sudah banyak ditinggalkan tetapi
justru pada periode belakangan ini memberi peluang lebih besar dalam penyelesaian
sengketa.
Baik dimulai lebih dulu daripada yang dilakukan jika terjadi perselisihan yang
tidak terhindarkan?
Pada saat pembuatan satu perjanjian, kedua pihak ada mengatur cara penyelesaian
sengketa dalam aneka ragam bentuknya .
Variasi yang banyak dilakukan:
- Mencantumkan yang mengatur penyelesaian sengketa secra eksplisit.
- Membentuk/ menentukan adanya Badan Penyelidik Sengketa (Disputes advispr)
yang secara periodic bersidang menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau
perbedaan-perbedaan pendapat yang merumuskan alternative penyelesaian atau
rekomendasi penyelesaian untuk bahan pertimbangan pihak-pihak mengikat
perjanjian.
- Membentuk/ menentukan/menetapkan adanya penasehat sengketa (Disputes
advispr) yang fungsinya sama dengan bidang penyelidik sengketa hanya di sini
terdiri dari perorangan/ tenaga ahli yang berwawasan luas ( yang bias lebih dari
seorang di mana masing-masing member alternative atau rekomendasi
penyelesaiannya secara terpisah).
- Menetapkan badan peradilan setempat (adjudication) yang disepakati untuk
menyelesaikan sengketa ( yang terjadi sebelum serah terima pekerjaan) pada
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
10/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
tingkat pertama atau final dan mengikat. Ia bertindak sebagai sebagai seorang ahli
yang professional bukan arbitrator (arbiter).
-Member fungsi tambahan kepada Teknisi Manajemen yang terlibat dalam proses
penyelesaian sengketa.
Bagan 4 memperlihatkan bagaimana penyelesaian perselisihan di laksanakan melalui
ragam pengaturan cara penyelesaian sampai pada tujuh pilihan akhir:
1. Dialodue;pendekatan langsung melalui dialog
2. Consiliation; pendekatan dengan tanpa bantuan pengaruh pihat ketiga diadakanperujukan/ dialog kembali.
3. Mediation;penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga sebagai penengah.
4. Adhoc arbitration;penyelesaian lewat badan arbitrase yang dibentuk/ dipilih oleh
yang bersengketa (diluar badan arbitrase resmi)
5. Institution arbitration; penyelesaian sengketa melalui baan arbitrase yang sudah
berifat institusi.
6. False arbitration; penyelesaian lewat arbitrase di mana anggota badan arbitrase
tidak dipilih oleh yang bersengketa.
7. Litigation;penyelesaian lewat Lembaga Pengadilan.
PERSELISIHAN
YANG TIDAK
BISA
DIHINDARKAN(Inevitable disputes)
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
11/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
PILIHAN-1
BAGAN. 4
di Indonesia dikenal atas Musyawarah Mufakat yang mendekati pengertian Amicable
Settlement.
Dalam kenyatannya lebih banyak sengketa banyak sengketa yang dapat
diselesaikan melalui.
- consiliation, dimana dialog kembali dilakukan dengan menyertakan/
mempertimbangkan pendapat dari tenaga (atau tenaga-tenaga) ahli professional
PERSETUJUAN ACARA
PENYELESAIAN
SENGKETA
SEBELUM KONTRAK
AMICABLESETLEMENT :1.DIALOGUE2.CONCILIATION
3.MEDIATIAON
ARBITRATION4. ADHOC
ARBITRATION5. INSTITUTION
ADMINISTEREDARBITRATION
6. STATUTORY
ARBITRATION7. FALSE
ARBITRATION8. LETIGATION
Melalui :
BADAN PENYELIDIK
SENGKETA (DISPUTES
REVIEW BOARD)
TEKNISI YANGTERLIBAT DENGAN
FUNGSI PLUS
PENASEHAT
MENGENAI SENGKETA
(DISPUTES ADVISOR)
ADJUDICATIONPASAL YANGTERCANTUM
DALAM
KONTRAK
ADA
PERSETUJUAN
CARA
PENYELESAIAN SENGKETA
SESUDAH
TERSELESAIKAN
SELESAI
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
12/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
atas masalah yang dipersengketakan. Pendapat atau daran dari tenaga ahli tersebut
yang bias mengikat dan bias juga tidak mengikat (Binding opinion). Sangat
membantu memperkecil masalah-masalah sengketa dimana diberlakukan adabtasi
dari kondisi yang berubah dan atau yang belum diatur secara eksplisit dalam
perjanjian Binding Opinion ini dapat juga dimintakan dari badan Institusi
Arbitrase.
- Mediation (dimana pihak ketiga sebagai menengah yang bias diterima oleh pihak-
pihak yang bersengketa) berperan aktif member jasanya mempertemukan
perbedaan-perbedaan pandangan yang dipersengketakan menjadi suatukesepakatan yang banyak diwarnai oleh take and give.
- Musyawarah-mufakat, yang hanya dikenal di Indonesia, merangkumkan unsure-
unsur dialog, consilition dan mediation berperan dalam porsi peran masing-
masing yang berbeda antara kasus satu dan kasus lainnya sesuai dengan
kebutuhan atas materi yang dipersengketakan. Keinginan untuk berkompromi,
adanya unsure take dan give dan kesediaan untuk sedikit menyingkirkan ukuran
kuat dan lemah adanya prasyarat keberhasilan cara ini.
Meskipun ke tiga cara diatas menunjukkan keunggulan kemampuannya
menyelesaikan banyak sengketa. Namun tidak selalu harus dibenarkan oleh yang
berwenang yang hanya mau melihat teks perjanjian dari segi hukum semata. Akibatnya
banyak masalah sengketa yang sebenarnya ringan sederhana menjadi berat dan berakhir
pada meja pengadilan dan berkepanjangan. Banyak perjanjian memasukkan arah arbitrase
sebagai sarana penyelesaian sengketa. Apakah cara ini efektif?
Arbitrase hanya bias mempunyai peluang keberhasilan jika:
- Adanya keinginan yang sama dari semua pihak untuk menyelesaikan sengketa
lebih cepat.
- Ada keinginan yang sama untuk menyelesaikan sengketa secara terhormat dan
tertutup.
- Ada kesediaan menerima pertimbangan kewajara, kepatuhan dan kebijaksanaan
sebagai pelengkap dari dasar hukum (keterangan: dasar kewajaran, kepatuhan dan
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
13/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
kebijaksanaan yang biasa disebut ex gequo et buno hanya bias digunakan jika
dalam arbitrase agreement/ persetujuan dasar arbitrase dicantumkan sebagai
kesepakatan dalam Undang-Undang Hukum Perdata).
- Ada kesediaan untuk menerima keputusan yang mengikat.
Pra-syarat peluang keberhasilan tersebut membuat pra-syarat sarana Arbitrase
dapat berfungsi, yaitu:
- Harus ada pernyataan kesediaan tertulis dari pihak yang bersengketa untuk menerima
sarana Arbitrase.
- Harus ada kejelasan dan kesepakatan status masalah yang sipersengketakan.
- Harus ada kesepakatan dasar-dasar (keterangan: pagar-pagar bekerjanya Arbitrase
apakah atas dasar hukum saja atau asas objektifitas atau asas kebiasaan, kewajaran
dan kepatuhan atau ada tambahan dasar-dasar lain yang disepakati)
- Harus ada kesepakatan peraturan prosedur pembentukan dan prosedur Kerja Badan
Arbitrase
Dalam cara-cara penyelesaian sengketa diatas, peran konsilator. Mediator, dan arbiter
sangat penting. Peluang mereka atas keberhasilan banyak tergantung pada:
- Tingkat integritas dan wibawah yang dimiliki.
- Tingkat penguasaan materi persoalan.
- Tingkat kemampuan memilah-milah persoalan yang ruwet menjadi rangkaian
masalah-masalah yang masing-masing memiliki sifat-sifat yang spesifik (keterangan:
Evaluation Art)
- Tingkat pengertian batasan-batasan fungsi yang diembannya dan tahu tata cara/
prosedur yang harus dilaluinya.
-Adanya atau tidak adanya conflict of interests.
Bagaimana dengan sengketa melibatkan wewenang Depertemen Pemerintah?
Dalam hal ini dapat tibul pola proses penyelesaian tersendiri yang dapat dilihat pada
bagian alir yang diberikan pada sketsa 5. Disisni dasar kepatuhan, keadilan dan
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
14/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
objektifitas sampai batas tertentu ditampung dalam wujud dispensasi, kebijakan,
pengerahan atau himbauan.
Sejauh mana pola tersebut bias diterapkan atau perlu dimodefikasi lebih dulu masih perlu
dilihat dari sifat proyek. Sifat sengketa, pihak-pihak yang bersengketa dan nilai sengketa.
Sengketa yang berkembang pada akhirnya akan berwujud menjadi klaim atau counter
claim. Terlepas dari sarana apapun yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa.
Perlu disadari bahwa adanya kalim baru bias dibenarkan jika memiliki kelengkapan:
-Ada dasar hukum (yang tercantum, tersurat, atau tersirat dalam perjanjian)
- Kejelasan adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan dari perjanjian.
- Kejelasan bahwa pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi si pemohon.
Berbagai bentuk Badan Arbitrase.
Salah satu bentuk adalahBadan Industri Arbitrase yang merupakan satu badan tetap yang
diakui (seperti BANI, misalnya) dimana struktur organisasi jelas, sudah dilengkapi
dengan peraturan prosedur berikut daftar nama anggota arbiter (tidak tetap).
Bentuk lain adalah badan adhoc arbitrase dimana baik arbiter maupun pereturan
prosedur dapat disusun/ dibentuk berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.
Statutory Arbitration juga satu badan institusi arbitrase dimana satu kelompok
masyarakat membentuknya sebagai sarana yang dirasakan efektif yang setiap saat bias
menyelesaikan sengketa dalam bidang atau daerah atau cara tertentu yang dianggap
mempunyai warna atau cara spesifik. Khusus untuk statutory Arbitration ini yang
bersengketa bias naik banding ke pengadilan.
False Arbitration sebenarnya merupakan juga badan arbitrase adhoe dengan
catatan di bentuk oleh pengadilan : para arbiter ditunjuk oleh pengadilan dan peraturan
prosedur di tetapkan oleh badan pengadilan.
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
15/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
Pada urutan terakhir dari sarana penyelesaiaan sengketa adalah cara letigasi atau
cara melalui pengadilan yang sudah umum di kenal.
Apa yang sebaiknya dipilih. Arbitrase atau legitasi ?
Untuk menentukan pilihan (keterangan : kalau memang masih terbuka kesempatan
memilih). Keuntungan dan kerugian perlu dipilih.
Dibawah inidisajikan satu daftar keuntungan dan kerugian yang dapat membantu
mengenal dan menentukan pilihan.
Daftar Keuntungan dan Kerugian
N
O
ARBITRASE N
O
PENGADILAN / LEGITASI
1 K
U
K
R
Waktu proses penyelesaiaan
sengketa relative lebih cepat karena
cara penanganannya lebih praktis
dan lebih efektif.
Waktu proses bisa lama jika arbiter
tidak professional dan tidak memiliki
art dalam penyelesaian bidang
sengketa.
1 K
R
Hakim belum tentu menguasai secara
mendasar mengenai bidang yang
dipersengketakan. Persepsinya
tersangka dibantu dibentuk oleh saksi
ahli. Resiko atas kemungkinan
kesalahan persepsi disini relatif lebihbesar.ini terutama berlaku untuk
bidang sengketa teknis dan sebagian
sengketa administrasi teknis.
2 K
U
K
Untuk sengketa yang isinya berkisar
mengenai pengertian hukum atas
pasal - pasal kontrak atau
aplikasinya atau juklaknya.
Penyelesaiaan lewat arbitrase bias
makan waktu lama dan bias juga
akhirnya harus dialihkan ke legitasi.
Ini terjadi jika arbiternya kurang
2 K
R
K
Proses pengadilan pada umumnya
menurut waktu yang cukup lama.
Pihak yang kuat kebenarannya dapat
sangat dirugikan oleh waktu proses
yang berkepanjangan.
False Arbitration (yang dibentuk oleh
pengadilan) dapat mengambil
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
16/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
R menguasai bidang hukum. U keuntungan Segi praktis dan
professional yang bias menekan
waktu.
3 K
R
Biaya penyelesaian sengketa bias
(ket : tidak terlalu) lebih ringan. Hal
ini banyak tergantung dari kwalitas
dan integritas arbiter.
Dalam hl sengketa yang intinya
masalah hukum, atau yang
konsekuensi materinya relative kecil,
biaya sengketa akan menjadi lebih
tinggi, bisa karena sewa ruang untuk
sidang sidang maupun jika masing
masing pihak akhirnya memilih
pengacara pengacara masing
masing.disamping memilih dan
mempercayakan arbiter yang
notabene di sepakatinya.
3 K
U
SEngketa yang intinya terletak pada
masalah pengertian hukum. Proses
penyelesaian sengketa relative lebih
cepat (ket : tidak terlalu demikian).
4 K
U
K
R
Prifacy lebih terjamin. Permasalahan
tidak tersebar di luar (ket : tidak
selalu)
4 K
R
K
U
Biaya penyelesaian sengketa.
Terutama untuk kompensasi
pengacara pengacara. Akan cukup
tinggi.
Dalam sengketa bidang. Pengertian
hukum, atau konsekuensi materinya
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
17/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
kecil, proses pengadilan relative lebih
ringan biayanya, terutama sewa ruang
pengadilan relative ringan sekali.
5 K
U
Ada fleksibilitas penetapan tempat
dan waktu sidang
5 K
R
Sidang umumnya terbuka. Sehingga
biasanya kerahasiaannya dan nama
baik sering kali dirugikan.
6 K
U
Hubungan antara yang bersengketa
bisa lebih terjaga
6 K
R
Waktu dan tempat ditetapkan.
Fleksibilitas terbatas sekali, atau tidak
ada.
7 K
U
Ketidak mampuan satu pihak
khususnya atas biaya tidak bisa
dipertimbangkan.
Untuk merealisasikan keputusan
Arbitrase ada kalanya diperlukan
enforcement melalui pengadilan.
7 K
R
Hubungan antara yang bersengketa
umumnya menjadi rusak.
8 K
R
K
R
Peraturan prosedur dan dasar
penyelesaian sengketa dapat diatur
dengan kesepakatan yang
bersengketa menurut seleranya.
8 K
U
K
U
Upaya hukum untuk mendapatkan
keringanan biaya bagi yang kurang
berkemampuan masih terbuka
Entorcement sudah merupakan bagian
dari proses pengadilan
9 K
U/
K
R
Ada Limitasi waktu untuk 10 proses
keseluruhannya.
9 K
U
Peraturan prosedur sudah baku. Dasar
dasar penyelesaian juga sudah baku
dalam undang undang. Hal mana
bisa menguntungkan, bisa merugikan
pihak yang bersengketa.
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
18/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
10 K
U
10 K
R
Tidak ada limitasi waktu. perkiraan
waktu.
Catatan : KR = Kerugian (disadvantage)
KU = Keuntungan (advantage)
Dari daftar diatas bisa dilihat bahwa tidak selalu cara arbitrase menguntungkan.
Begitu juga tidak selalu cara letigasi merugikan.
Pro dan kontra selalu ada, karena kedua pilihan tersebut ada plus dan ada
minusnya. Keahlian dan kejelian dalam melihat status sengketa dan kondisi, adalah
pengantar dalam mengambil satu kebijakan pilihan.
4.4.2 PERAN BANI
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah badan otonom yang didirikan
tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
sebagai sarana penyelesaian cepat dan efektif sengketa sengketa perdata.
Meskipun bersifat otonom. Badan arbitrase ini (seperti juga bentuk bentuk
badan arbitrase lainnya) tunduk pada peraturan hukum acara perdata (RV)* yang
landasan perwasitan yang terdiri dari
- Bagian pertama : Persetujuan penggunaan perwasitan dan pengangkatan pada arbiter
- Bagian kedua : Tata cara pemeriksaan dimuka para arbiter
- Bagian ketiga : Status putusan arbiter
- Bagian keempat : Upaya upaya terdapat keputusan arbiter
- Bagian kelima : berakhirnya acara acara perwasitan
-Badan yang nerupakan satu institusi yang diakui pemerintah ini, menyediakan sarana
sarana untuk menyelenggarakan arbiter dan ahli ahli dalam berbagai bidang yang
berpengalaman dan mempunyai integrasi yang tinggi.
-
Untuk permohonan menggunakan jasa BANI ada 5 Persyaratan :
1. Nama lengkap dan alamat pihak pihak yang bersengketa
2. Uraian singkat duduknya sengketa (status sengketa)
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
19/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
3. Kejelasan apa yang dituntut
4. Lampiran berupa perjanjian antara pihak yang bersengketa dimana ada kejelasan
pengadilan wasit yang harus ditempuh atau dipilih dalam satu kesepakatan
tambahan
5. Kejelasan akan menunjuk Arbiter sendiri atau menyerahkan pada BANI.
Semua persyaratan diatas tercatat dalam pasal peraturan prosedur arbitrase BANI
Bagaimana peraturan prosedur tersebut mengatur secara keseluruhan dapat
dillihat pada bahagian alir (flow chart) di halaman berikut (didasarkan pada peraturan
prosedur tahun 1985)Dalam bagan alir tersebut antara lain terlihat pengaturan pengajuan sepihak
(sehingga timbul istilah si pemohon si termohon) maka si termohon dapat mengajukan
tuntutan satu tuntutan balasan, begitu juga terlihat cara penetapan arbiter . prosedur
pengolahan keputusan dan sebagainya.
Jika dalam perjanjian telah ditetapkan sarana peradilan wasit BANI yang
disepakati untuk menyelesaikan sengketa maka secara efektif BANI dapat dilibatkan
sewaktu waktu. Jika tidak eksplesit ditetapkan BANI sebagai sarana arbitrase
(pengadilan wasit), maka kesepakatan kedua pihak yang bersengketa harus ada lebih dulu
sebelum memanfaatkan BANI. Pada bagian alir proses arbitrase BANI terlihat unsur ini
pada cycle pertama. Ketidak sepakatan dari satu pihak pada cycle pertama ini berarti
harus dilakukan arbitrase di luar BANI.
A. SYARAT PENGANGKATAMN ARBITER
1. Setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak hak yang ia kuasai
secara bebas kepada keputusan arbiter.
Semua orang yang diangkat dengan suatu keputusan hakim, atau yang menurut
ketentuan ketentuan dalam KUH perdata atau KUHD memerlukan kuasa
dengan suatu keputusan hakim untuk memerlukan perdamaian atau untuk menjual
barang barang. Tanpa kuasa tersebut dalam mengerjakan pekerjaannya tidak
boleh menyerahkan penyelesaian perkara pada keputusan arbiter.
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
20/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
Seorang bahkan sebelumnya dapat mengikatkan diri. Bila dikemudian hari terjadi
sengketa ubtuk duduk pada keputusan arbiter.
2. Seseorang dengan ancaman kebatalan, tidak dapat mengadakan kompromi tentang
pemberian dan hibah wasuat untuk keperluan hidup, perumahan atau pakaian.
Tentang pemisahan antara suami istri, baik karena perceraian maupun pisah meja
dan ranjang, dan pemisahan harta benda, tentang perselisihan mengenai status
seseorang. Demikian juga tentang sengketa sengketa lain yang tidak diizinkan
dilakukannya perdamaian menurut ketentuan undang undang.
3. Kecuali apa yang disebut dalam ketentuan ketentuan. Maka setiap orang dapat
menerima suatu kuasa. Dapat juga diangkat sebagai arbiter. Ketentuan inidikecualikan para wanita dan mereka yang belum cukup umur.
4. Akta kompromi dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, bila
para pihak tidak dapat menandatangani, maka kompromi itu dibuat dihadapan
notaries dan saksi saksi. Akta kompromi itu harus memuat pokok pokok
sengketa dan nama kecil, nama dan tempat tinggal para pihak, demikian pula
nama dan tempat tinggal dari arbiter arbiter, yang jumlahnya harus ganjil.
5. Saat terjadinya sengketa tidak memperoleh kata sepakat mengenai penunjukan
arbiter arbiter, maka arbiter arbiter itu, atas permohonan pihak yang paling
siap, diangkat oleh hakim yang berwenang untuk mengadili sengketa
itu,sekiranya tidak terjadi kompromi.
6. Kompromi menunjukkkan jangka waktu, dalam waktu mana sengketa yang
diajukan pada arbiter harus putus, dan jika hal itu tidak ditentukan, maka tugas
yang dibebankan pada arbiter berlaku selama enam bulan, terhitung mulai
diterimanya pengangkatan. Selama jangka waktu itu, para arbiter tidak dapat
ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan para pihak.
7. Terhadap arbiter arbiter yang tidak diangkat oleh hakim, tidak dapat diajukan
keberatan. Kecuali karena kesalahan kesalahan yang timbul setelah
pengangkatan itu. Terhadap arbiter arbiter yang diangkat oleh hakim, jika para
pihak secara tegas atau secara diam diam menerima pengangkatan itu, tidak
dapat diajukan keberatan, kecuali karena alas alasan alasan yang timbul
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
21/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
kemudian. Alasan alasan keberatan adalah sama seperti hanya terhadap hakim.
Keberatan itu akan diadili secara singkat oleh hakim seperti diatur dalam KUHP.
8. Penerimaan tugas secara arbiter dilakukan secara tertulis. Hal itu dapat dilakukan
diatas akta pengangkatannya.
9. Para arbiter yang telah menerima tugasnya tidak dapat lagi menariki diri, kecuali
berdasarkan alasan alasan yang telah disetujui oleh hakim seperti ditunjuk pada
pasal 619. Mereka dapat dihukum untuk membayar ganti rugi mengenai kerugian
kerugian dan bungan bunga kepada para pihak, bila mereka tanpa alasan yang
sah tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
B. PEMERIKSAAN PERKARA OLEH PARA ARBITER
1. Pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara dan dalam waktu seperti ditentukan
dalam kompromi, dan jika hal itu tidak ada, ditentukan oleh para arbiter.
2. Setelah jangka waktu itu lewat, maka para arbiter hanya mengambil keputusan
hanya berdasarkan memori memori dan surat surat yang diajukan.
3. Bila para pihak tidak mengajukan suatu suratpun, maka para arbiter atas
permintaan mereka dapat menetapkan jangka waktu baru, atau menyatakan bahwa
tugasnya telah berakhir.
4. Semua perintah yang dapat dilaksanakan lebih dahulu yang dikeluarkan oleh para
arbiter dan semua penetapan tentang tingkat pemeriksaan. Dapat dilaksanakan,
tanpa formalitas formalitas apapun. Terhitung mulai dari para arbiter
memberitahukan hal itu kepada pihak.
5. Bila harus dilaksanakan oleh pengadilan mengenai asli atau tidaknya suatu surat,
atau bila terdapat perselisihan tentang sifat kepidanaan suatu surat, atau bila
terdapat perselisihan tentang sifat kepidanaan dalam perkara itu, maka para arbiter
mempersilahkan para pihak untuk mengajukannya kepada hakim biasa. Dalam hal
itu jangka waktu berlaku kembali sejak hari keputusan hakim terhadap perkara itu
mempunyai kekuatan tetap.
6. Bila para arbiter menjatuhkan keputusan terhadap suatu insiden, atau oleh mereka
dijatuhkan keputusan sela. Dalam hal tersebut terakhir, mereka dapat
memperpanjang jangka waktu untuk keputsan akhir.
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
22/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
7. Bila oleh para arbiter diperintahkan pemeriksaan saksi saksi dan saksi saksi itu
tidak menghadap secara sukarela, atau menolak memberikan keterangan dibawah
sumpah atau janji, maka pihak yang paling berkepentingan dapat mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat,
dimana pemeriksaan saksi saksi diperintahkan, untuk mengangkat seorang
hakim komisaris yang akan melakukan pemeriksaan saksi saksi dengan cara
seperti dalam perkara biasa. Dalam hal itu, maka jalannya jangka waktu ditunda
sampai pemeriksaan saksi saksi selesai.
C. KEPUTUSAN PARA ARBITER
Para arbiter menjatuhkan keputusan menurut aturan aturan hukum, kecuali jika
menurut kompromi mereka diberi wewenang untuk memutus manusia manusia baik
berdasarkan keahlian.
Keputusan ini memuat nama kecil, nama tempat tinggal para pihak, kesimpulan akhir
dari keterangan-keterangan masing-masing pihak, dasar pertimbangan dan keputusan.
Dalam keputusan itu tercamtum hari dan tempat, dimana keputusan itu dijatuhkan dan
ditandatangani oleh setiap arbiter.
1. Bila bagian minoritas menolak untuk menandatangani, maka para arbiter yang lain
menyebutkan hal itu dan keputusan itu mempunyai kekuatan yang sama seperti
ditandatangani oleh semua arbiter.
2. Dalam waktu empat belas hari untuk Jawa dan Madura dan sedapat mungkin dalam
waktu tiga bulan untuk tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum
pengadilan Negeri di Jawa terhitung sejak hari keputusan. Surat keputusan aslinyaoleh salah satu dari arbiter atau oleh seorang pengacara yang dikuasakan mereka
dengan akta otentik diserahkan di kepaniteraan pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat dimana keputusan itu diambil.
Akta penyerahan ditulis pada bagian bawah atau pinggir dari surat keputusan asli
yang diserahkan dan ditandatangani oleh paintera dan juga oleh orang yang
menyerahkan.
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
23/25
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
24/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
c. Bila keputusan itu dijatuhkan oleh beberapa arbiter yang tidak berwenang
menjatuhkan keputusan diluar keputusan yang lain.
d. Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau dengan itu diberikan
lebih dari yang dituntut.
e. Bila keputusan itu mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu
dengan yang lain.
f. Bila para arbiter lalai satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan
sesuai dengan ketentuan dalam kompromi.
g. Bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatalan
tetapi ini hanya bila dalam kompromi diperjanjikan dengan tegas, bahwa paraarbiter wajib memenuhi acara aturan biasa.
h. Bila keputusan atas dasar surat-surat yang setelah keputusan para arbiter,
diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu.
i. Bila sesudah keputusan ditentukan surat-surat yang menentukan yang
disembunyikan oleh salah satu pihak
j. Bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu-muslihat yang kemudian
diketahui dalam acara pemeriksaan.
3. Tuntuan akan kebatalan atau tidak dapat diterima, kecuali jika diajukan dalam
waktu enam bulan, terhitung dari hari pemberitahuan para arbiter kepada orang
yang bersangkutan atau ditempat tinggalnya.
Akan tetapi dalam hal-hal tersebut dimuka dalam jangka waktu enam bulan mulai
berjalan sejak hari diketahuinya kepalsuan, penipuan atau tipu-muslihat, atau
ditemukannya surat-surat dengan ketentuan bahwa dalam hal-hal ini hanya bukti
tertulis yang digunakan untuk pembuktian hari itu.
4. Tuntutan kebatalan diajukan dengan surat panggilan untuk menghadapi di siding
yang berisikan perlawanan terhadap perintah pelaksanaan.
5. Tuntutan itu diajukan pada pengadilan Negeri yang ketuanya memerintahan
pelaksanaan itu. Pengadilan Negeri memutus tuntutan itu dan para pihak dapat
mengjukan banding. Jika terdapat cukup alas an terhadap keputusan itu seperti
perkara-perkara pengadilan biasa.
7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis
25/25
Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi
6. Bila para arbiter memutuskan paksaan badan terhadap terhukum pada tingkat akhir
dan ia menganggap ketentuan-ketentuan undang-undang tidak membolehkan upaya
paksaan dalam hal yang bersangkutan, maka ia dapat mengajukan permohonan
pembatalan dalam bagian keputusan itu kepada Hakim seperti tersebut dalam pasal
dimuka dalam jangka waktu dan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 644
dan 645 dan sekalipun bertentangan dengan ketentuan yang dibuat akta kompromi.
E. BERAKHIRNYA PERKARA DI MUKA PARA ARBITER
1. Kematian salah satu pihak tidak menghentikan akibat dari kompromi atau
perjanjian seperti tersebut dalam aturan kekuasaan dari para arbiter tidak jugadianggap ditarik kembali karenanya.
Akan tetapi jalannya jangka-jangka waktu dari kompromi terhadap para ahli waris
dari yang meninggal dunia ditunda sampai berakhirnya jangka waktu untuk
pencatatan harta peninggalan dan untuk berpikir-pikir.
2. Tugas para arbiter berakhir dengan dijatuhkannya keputusan.
3. Tugas tersebut berakhir juga:
a. Dengan lewatnya jangka waktu yang ditetapkan kalam kompromi atau yang
diperpanjang oleh para pihak selam perkara masih bergantung.
b. Setelah lewat enam bulan berhitung sejak hari ditandatangani akta
penerimaan bila tidak ditentukan jangka waktu lain.
c. Dengan ditariknya kembali para arbiter atas kesepakatan para pihak.
4. Tugas para arbiter berakhir pula karena kematian, keberatan terhadapnya yang
diterima atau pemecatan seorang atau lebih dari mereka.
Bila tidak diperjanjikan sebaliknya maka dalam hal-hal tersebut atau para pihak
atau jika diantara mereka tidak terdapat kata sepakat atas tuntutan salah satu atau
kedua pihak oleh Hakim seperti yang ditunjuk dalam pasal 619. Diangkat arbiter-
arbiter baru dengan tugas untuk melanjutkan pemeriksaan berdasarkan akta-akta
terakhir.