SELASA 28 SEPTEMBER 2021

9 ENERGY

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konser-vasi Energi (EBTKE) Kemen-terian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, ada beberapa per-timbangan pemerintah merevisi regulasi tentang mandatori biodiesel. Salah satunya yakni untuk menjamin ketersediaan pasokan biodiesel nasional. Un-tuk itu, pihaknya menambahkan sejumlah persyaratan bagi BU BBN yang mengikuti proses pengadaan.

“Ditambahkan syarat untuk BU BBN yang akan mengikuti pengadaan berupa pernyataan kemampuan produksi bulanan dan kesanggupan menyediakan cadangan atau stok biodiesel,” kata dia kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat 2. Dalam pasal ini disebutkan bahwa BU BBN yang akan mengikuti

proses pengadaan harus me- nyampaikan permohonan ke-pada Ditjen EBTKE dengan melampirkan sejumlah per- syaratan. Rincinya, bukti bahwa biodiesel yang diproduksi atau disalurkan memenuhi standar kualitas atau spesifikasi yang ditentukan, surat pernyataan jaminan menyediakan biodiesel sesuai dengan kuota alokasi dan cadangan pasokan, serta surat pernyataan kemampuan produksi bulanan biodiesel.

Pertimbangan lainnya, lanjut Dadan, revisi beleid ini mem-buka adanya fleksibilitas proses pengadaan. “Pengadaan biodie-sel sangat dinamis sehingga perlu adanya fleksibilitas dalam proses pengadaan tersebut,” ujarnya. Ketentuan ini dise-butnya diatur dalam Pasal 13 Permen 24/2021 ini.

Sesuai Pasal 13, Menteri me-lalui Ditjen EBTKE dapat meng-ubah penetapan BU BBN dan/atau alokasi volume biodiesel pada periode pengadaan yang sedang berjalan. Perubahan pen-etapan ini dapat dilakukan ketika terjadi kegagalan pengiriman biodiesel, BU BBN tidak berope-rasi, ada perubahan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, dan perubahan titik serah badan usaha BBM. Pe-rubahan penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tim evaluasi pengadaan biodiesel.

Dadan menambahkan, Per-men 24/2021 juga mengubah badan usaha BBM yang wajib mencampur biodiesel. Sesuai beleid ini, seluruh badan usa- ha BBM yang memiliki izin

usaha pengolahan migas yang menghasilkan solar, wajib men-jalankan pencampuran biodie-sel. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan minyak solar dalam negeri. Se-belumnya kewajiban ini terbatas pada badan usaha BBM yang memiliki kilang dan mempro-duksi solar.

“Selain itu, pelaksana veri- fikasi berpindah dari Ditjen Minyak dan Gas Bumi ke Ditjen EBTKE,” tutur Dadan. Verifikasi ini mencakup volume dan kuali-

tas dari biodiesel.

Perluasan RelaksasiPermen 24/2021, sebut Dadan,

juga memperluas relaksasi man-datori pencampuran biodiesel. “Ditambahkan pasal untuk beber-apa sektor yang mendapat re-laksasi penggunaan biodiesel,” jelasnya. Sebelumnya, penge- cualian mandatori pencampuran biodiesel ini belum diatur dalam regulasi tertentu.

Mengacu Pasal 4 beleid terse-but, pengecualian mandatori

biodiesel ini diberikan untuk pembangkit listrik yang belum dapat menggunakan campuran biodiesel, kebutuhan solar un-tuk operasional di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan dengan suhu di bawah 15 derajat celsius, kebutuhan alat utama sistem pertahanan, bahan bakar untuk kebutuhan engine performance test oleh pabrikan mesin atau bahan bakar pada mesin yang akan diekspor, penggunaan langsung solar bukan sebagai

bahan bakar, serta solar CN 51. Masih dalam pasal yang sama,

peruntukkan tertentu yang dike- cualikan tersebut hanya diboleh-kan untuk kepentingan sendiri dan tidak diperjualbelikan. Kemu-dian, setiap bulan, badan usaha BBM juga wajib melaporkan pe- nyaluran solar untuk peruntukkan tertentu ini kepada Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE.

Hingga Juni lalu, realisasi serapan biodiesel 30% (B30) tercatat sebesar 4,3 juta kiloliter (KL) dari target 9,2 juta KL. Pe-

nyaluran biodiesel ini naik dari 2,75 juta KL pada 2017 menjadi 3,75 juta KL pada 2018, 6,39 juta KL pada 2019, dan mencapai 8,46 juta KL pada tahun lalu.

Sesuai Rencana Umum Ener- gi Nasional (RUEN), penyaluran biodiesel ini diproyeksikan terus naik pada beberapa tahun mendatang. Target serapan bio-diesel ditetapkan naik menjadi 10 juta KL pada 2022, 11,2 juta KL pada 2023, 12,5 juta KL pada 2024, serta mencapai 13,9 juta KL pada 2025.

Oleh Retno Ayuningtyas

JAKARTA – Pemerintah mewajibkan badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) untuk menyediakan cadangan biodiesel guna menjamin ketersediaan pasokan. Kewajiban ini tercantum dalam beleid terbaru mengenai mandatori pencampuran biodiesel, yakni Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 24 Tahun 2021.

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melantik 23 orang Patriot Energi yang ditugaskan untuk mengawal pembangunan 23 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Proyek PLTS yang merupakan program ACCESS ini akan memberikan akses listrik ke 23 desa yang selama ini belum tersambung jaringan listrik.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, ke-23 Patriot Energi ini akan bertugas sebagai fasilitator di 23 desa lokasi proyek PLTS. Mereka diharapkan dapat membantu masyarakat se-cara mandiri mengelola sumber energi yang tersedia, mengidentifi-kasi potensi-potensi setempat yang bisa dimanfaatkan dengan biaya yang kompetitif, serta manajemen sederhana. Sehingga, masyarakat di daerah yang terpencil dapat mengupayakan energinya sendiri

“Para patriot energi ini diharap-kan juga dapat menjadi pemantik

perubahan, khususnya bagi 0,8% saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, mereka yang tinggal di 433 desa yang masih gelap gulita, dan mereka yang tinggal 3.100 desa yang listriknya menggunakan lampu tenaga surya hemat energi,” kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (26/9).

Patriot Energi khusus Program ACCESS ini akan bertugas men-dampingi masyarakat selama 18 bulan di desa lokasi PLTS untuk mengembangkan layanan listrik dari energi bersih dan berkelanjutan yang bersumber dari tenaga surya. Para 23 Patriot Energi ini terpilih dari 140 orang peserta seleksi terbuka, terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perem-puan, seluruhnya adalah sarjana dari berbagai latar belakang pendidikan.

Para peserta memiliki kriteria pengalaman kerja lebih dari tiga tahun, bahkan ada yang telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dalam pendampingan mas-yarakat. Adapun tugasnya adalah mendampingi masyarakat selama

pembangunan PLTS, membantu serah terima aset PLTS dari Ke-menterian ESDM ke Pemerintah Desa, memfasilitasi pemilihan, pelatihan dan sertifikasi operator lokal, membentuk unit pengelola listrik desa, serta membantu me-metakan potensi ekonomi desa.

Program Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (AC-CESS) sendiri merupakan program bersama United Nations Develop-ment Programme (UNDP) dan Ke-menterian ESDM, yang didukung oleh Korea International Coopera-tion Agency (KOICA). Program ini mencakup pembangunan 23 PLTS komunal dengan total kapasitas 1,2 megawatt (MW) yang tersebar di 23 desa di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Proyek ACCESS ini merupakan salah satu pendekatan paling am-bisius dalam pengembangan ener- gi bersih karena bantuan yang diberikan tidak hanya berupa infra-struktur pembangkit listrik namun

disertai pelatihan dan sertifikasi untuk warga setempat sebagai operator ser ta pengembangan lembaga pengelola layanan listrik lokal,” kata Deputy Resident Rep-resentative UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze.

Menurut Sophie, Patriot Energi ini memegang peranan penting karena mereka yang akan men-dampingi dan membantu masya- rakat setempat selama proses per-siapan dan pelaksanaan, termasuk nantinya mendokumentasikan seluruh kegiatan ini sebagai pem-belajaran bagi pengembangan kegiatan serupa.

Mengacu data Kementerian ESDM, hingga akhir Maret ke-marin, rasio elektrifikasi nasional tercatat sebesar 99,28% dan rasio desa berlistrik 99,59%. Sementara jumlah rumah tangga belum berlis-trik sebanyak 542.124 rumah tangga dan desa belum berlistrik 346 desa. Pemerintah menargetkan bisa men-capai rasio elektrifikasi 100% pada tahun depan. (ayu)

JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kemente- rian ESDM Ridwan Djamaluddin menegaskan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) bukan termasuk ke dalam klasifikasi per tambang- an rakyat karena tidak pernah mengikuti regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Bahkan keberadaan PETI dinilai telah me-langgar konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pertambangan rakyat sesung-guhnya itu ada aturannya, ada regu-lasinya, dan sudah jelas. Sementara PETI tidak mengikuti regulasi yang ada dan tata kelola yang baik serta membahayakan dan merusak,” kata Ridwan dalam webinar di Jakarta, Senin (27/9).

Secara esensial, Ridwan melan-jutkan, PETI ini melanggar UUD

1945 lantaran tidak sejalan dengan Pasal 33 Ayat 3. Bahkan Para pelaku PETI dinilai merugikan

negara lantaran tidak membayar pajak, royalti hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “PETI adalah sebuahan keserakah-an, jauh dari semangat (UUD) ini. PETI dikuasai oleh sekelompok orang dan pemodal-pemodal besar. Banyak sekali luas,” jelasnya.

Ridwan tak memungkiri jika kegiatan PETI kini masih marak terjadi akibat adanya keterlibatan pihak berwenang. “Mengapa PETI terus menjamur? salah satunya adalah kesalahan kita semua. Kita semua berkontribusi dalam kesala-han ini, termasuk petugas-petugas, aparat-aparat, pejabat-pejabat yang seharusnya berperan dalam me-niadakan PETI malah terlibat,” ungkapnya.

Pemerintah berharap gerak kerja bersama (people power) mampu

menekan keberadaaan PETI di In-donesia. “People power ini lah yang bisa memberantas PETI. Sudah berpuluh-puluh tahun, berbagai langkah, berbagai regulasi dibuat, tapi belum bisa terlaksana. Mari kita jadikan gerakan pemberan-tasan PETI ini sebagai people power, gerakan bersama,” seru Ridwan.

Demi menciptakan iklim pertam-bangan yang berkelanjutan, pemer-intah pun mengajak generasi muda untuk terlibat aktif menciptakan pertambangan yang sesuai Good Governance. “Untuk itu, saya me- ngajak kaum milenial untuk menjadi motor gerakan memberantas PETI, karena PETI merugikan negara, merusak lingkungan, dan merusak masa depan kita bersama,” ujarnya. (rap)

Lini Bisnis PISKapal Pertamina Gas I milik Pertamina International Shipping (PIS) saat mendistribusikan LPG, Senin (27/9/2021). PIS berkontribusi memajukan industri maritim dalam negeri dengan memberdayakan galangan-galangan lokal dalam pembuatan kapal selain untuk mendistribusikan komoditas energi, yaitu minyak dan gas bumi ke seluruh pelosok negeri. Untuk mendukung pelaksanaan distribusi minyak dan gas bumi, PIS didukung 6 lini bisnis yang berfokus pada shipping, marine services, port services, port ownership, storage, other logistics services, dan hingga saat ini PIS juga telah memiliki total 539 kapal dengan berbagai tipe untuk menunjang bisnis perusahaan.

Istimewa

Dadan Kusdiana

Ridwan Djamaluddin

PEMBERITAHUANKEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT DANA BRATA LUHUR TBK(“Perseroan”)

TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24 September 2021, Dewan Komisaris telah menyetujui keputusan dan tindakan Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan tertanggal 24 September 2021 terkait penetapan dan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2021, sebesar Rp.6.425.000.000,- (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen interim sebesar Rp.5,- (lima Rupiah) per saham.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIMBerikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim yang dimaksud:

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2021:

No Kegiatan Tanggal

1. Cum Dividen Interim di Pasar Regular dan Negosiasi 6 Oktober 2021

2. Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi 7 Oktober 2021

3. Cum Dividen Interim di Pasar Tunai 8 Oktober 2021

4. Ex Dividen Interim di Pasar Tunai 11 Oktober 2021

5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 8 Oktober 2021

6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Interim 28 Oktober 2021

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Interim1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan

surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang/pemilik 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan

puluh lima juta) saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (“Pemegang Saham Yang Berhak”).

3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka Dividen Interim tersebut akan dibayar dan didistribusikan kepada Pemegang Saham Yang Berhak oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan saham kolektif pada KSEI (Warkat), pembayaran Dividen Interim tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank dan nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis bermaterai cukup paling lambat pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB dengan menyertakan fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu:

PT Adimitra Jasa KorporaKomplek Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading

Jakarta Utara, DKI JakartaTelepon: 021-29745222, Fax.: 021-29289961

5. Pembagian Dividen Interim akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya (NPWP) kepada KSEI atau BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), selambatnya pada tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Dalam Negeri yang belum menyampaikan NPWP atau mengalami perubahan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru kepada KSEI atau BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.

7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Form DGT yang telah ditandatangani oleh otoritas yang berwenang yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 atau menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”/Certificate of Domicile) yang lazim diterbitkan oleh otoritas di negara domisili bersama dengan Form DGT yang diisi lengkap oleh WPLN sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018. Mengacu pada peraturan tersebut, Form DGT harus berupa dokumen asli atau WPLN dapat juga menyampaikan Tanda Terima SKD WPLN beserta fotokopi SKD apabila sebelumnya sudah pernah menyampaikan Form DGT ini kepada KSEI atau BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora). Batas waktu penerimaan Form DGT atau Tanda Terima SKD beserta fotokopi SKD oleh BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 September 2021PT Dana Brata Luhur Tbk

Direksi

Investor Daily, Selasa, 28 September 2021Ukr. 3 kol x 230 MMKL BW