SEKRETARIAT KABINET · 10. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan

SEKRETARIAT KABINET

2015

SEKRETARIAT KABINET

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET

TAHUN 2015

SEKRETARIAT KABINET 2015

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan

Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat

Kabinet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan...


-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah


Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Repbulik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang

Sekretariat Kabinet;


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Nomor 80);


Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja


Nomor 339);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan...


-3-

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

10. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun

2012;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015.

Pasal 1...


-4-

Pasal 1

(1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan

Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet

adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;

b. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan dan Unit Kerja di

lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan adalah sebagaimana tercantum pada

lampiran II;

c. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang

Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan

Deputi Bidang Perekonomian adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran III;

d. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Unit Kerja di

lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran

IV;

e. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang

Persidangan Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan

Deputi Bidang Persidangan Kabinet adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran V;

f. Indikator...


-5-

f. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang

Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputi

Bidang Administrasi adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran VI;

g. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Hukum

dan Hubungan Internasional adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran VII;

h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Tata

Ruang dan Wilayah Perbatasan adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;

i. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Riset,

Teknologi, Komunikasi dan Informasi adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;

j. Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan

Informasi adalah sebagaimana tercantum pada

Lampiran X;

k. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran XI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

(2) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat

Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1)

mengacu kepada Teknokratik Rencana Strategis

Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 sampai dengan

ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat Kabinet

Tahun 2015-2019 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Indikator...


-6-

(3) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat

Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1)

digunakan sebagai dasar kinerja untuk menyusun,

dan menetapkan:

a. Rencana Kinerja Tahunan;

b. Rencana Kerja dan Anggaran;

c. Perjanjian Kinerja; dan

d. Laporan Kinerja,

oleh masing-masing unit kerja di lingkungan

Sekretariat Kabinet.

Pasal 2

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja

dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan

oleh setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dan

disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Apabila ada perubahan yang sangat mendasar dalam

dokumen perencanaan strategis maupun dokumen

perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penetapan

indikator kinerja dalam dokumen dimaksud, peraturan

ini akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Pasal 4...


-7-

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet ini,

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan

Sekretariat Kabinet dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Administrasi

Sekretariat Kabinet,

DJADMIKO

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2015

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

2. Tugas : Memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

3. Fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet;

b. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

c. penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

e. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut;

f. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan dan protokoler berkaitan dengan kegiatan kabinet;

g. penyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri

sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;

h. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

LAMPIRAN I PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015

i. Pengumpulan...


-2-

i. pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;

j. pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;

k. koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pemberian dukungan staf, teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden;

l. penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden;

m. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;

4. Indikator Kinerja Utama :

No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah

Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti

Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden

3. Terwujudnya...


-3-


3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

a. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

Mengukur kinerja penyelenggaraan, pendokumentasian, dan pelaporan persidangan kabinet

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

Mengukur kinerja penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang:

pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I

pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama

kepangkatan

kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

pemberhentian dan pensiun

5. Terwujudnya...


-4-


5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi Sekretariat Kabinet

a. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet

b. Jumlah pendownload layanan data/ informasi Sekretariat Kabinet

c. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet

Menunjukkan pencapaian Kinerja Sekretariat Kabinet dalam hal layanan sistem informasi dengan mengukur minat atau ketertarikan publik dalam menggunakan dan memanfaatkan website Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan


Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,

DJADMIKO


ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Fungsi :

a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;

b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

c. penyiapan analisis politik, hukum, dan/atau keamanan tentang pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah;

d. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

e. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;

f. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan

g. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

LAMPIRAN II PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015

4. Indikator...


-2-

4. Indikator Kinerja Utama:


1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

B. INDIKATOR...


-3-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional

2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi, dan analisis atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional;

c. pengamatan perkembangan, pengumpulan, dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah

di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan

internasional;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan

umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang

di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media

massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...

-4-




1. Terwujudnya peningkatan

kualitas hasil analisis

kebijakan dan program

pemerintah di bidang politik

dan hubungan internasional

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan

program pemerintah di bidang politik dan hubungan

internasional secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang politik dan

hubungan internasional yang ditindaklanjuti

c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis

pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang politik

dan hubungan internasional secara tepat waktu

d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis

pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang politik

dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten

Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan,

dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai

dengan tugas dan fungsinya dalam

penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada

Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang

politik dan hubungan internasional

-5-

C. INDIKATOR...


C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, APARATUR NEGARA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika


pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis

atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara,

komunikasi dan informatika.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan,

kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi

dan informatika;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan

informatika;

c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan

pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan

hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan

kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi

manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarga-negaraan, keimigrasian, hukum

pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika, baik di luar negeri maupun dalam

negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi,

organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

4. Indikator...


-6-






pemerintah di bidang

hukum, hak asasi manusia,

aparatur negara,

komunikasi dan informatika


program pemerintah di bidang hukum, hak asasi

manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika

secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang hukum, hak asasi

manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika

yang ditindaklanjuti


pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang

hukum, hak asasi manusia, aparatur negara,

komunikasi dan informatika secara tepat waktu




komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti








komunikasi dan informatika

-7-

D. INDIKATOR...


D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PERTANAHAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan


pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan

analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah

perbatasan dan pertanahan.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan

bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah

perbatasan dan pertanahan;

c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah

di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya

pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,

kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, baik di

luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai

politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

-8-

4. Indikator...








pertahanan, keamanan, dan

pertanahan


program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,

dan pertanahan secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang pertahanan,

keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti



pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat

waktu



pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang

ditindaklanjuti







pertahanan, keamanan, dan pertanahan

-9-

E. INDIKATOR...


E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam

bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas

pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan

di bidang politik, hukum dan keamanan;

b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan

Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan;

c. penyiapan analisis pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden,

termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah;

d. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan

Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan;

e. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan

keamanan;

f. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik,

hukum, dan keamanan; dan

g. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

4. Indikator...


-10-







perancangan perundang-

undangan bidang politik,

hukum, dan keamanan

a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring

dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan

secara tepat waktu

b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring

dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan


Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang

spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan

dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam

penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden

selaku Kepala Pemerintahan di bidang perancangan

perundang-undangan bidang politik, hukum, dan

keamanan

2. Terwujudnya...

-11-




kualitas penyelesaian

Peraturan Presiden,

Keputusan Presiden, dan

Instruksi Presiden di bidang

politik, hukum, dan

keamanan

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan

Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan

Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik,

hukum, dan keamanan secara tepat waktu

b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden,

Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan

Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan

keamanan yang ditindaklanjuti

Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik,

dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat

diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam

penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan

Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden,

dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang

perancangan perundang-undangan bidang politik,

hukum, dan keamanan

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,

DJADMIKO


ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan

penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan

dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau

pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis

atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

3. Fungsi :

a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;

b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi

Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;


pemerintah di bidang perekonomian, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan

pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,

masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...

LAMPIRAN III PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


-2-







perekonomian


program pemerintah di bidang perekonomian

secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang

perekonomian yang ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) hasil

analisis kebijakan dan program pemerintah serta

efektivitas kerja (ketepatan) pemberian saran kebijakan

di bidang perekonomian



Peraturan Presiden,

Keputusan Presiden,dan


perekonomian



Rancangan Instruksi Presiden di bidang

perekonomian secara tepat waktu



Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang

ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan

efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan

RInpres dibidang perekonomian

B. INDIKATOR …

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

SEKRETARIAT KABINET RI,

DJADMIKO


-3-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, KEUANGAN, DAN KETAHANAN PANGAN

1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan



atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa

keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan,

moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal,

jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal;


pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan

dan pembangunan daerah tertinggal, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan

pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah

tertinggal;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha

Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan

pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,

masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.


4. Indikator … -4-



1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program

pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan

ketahanan pangan secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang ekonomi makro,

keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti

c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,

monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro,

keuangan dan ketahanan pangan secara tepat waktu

d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,

monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro,

keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja

(ketepatan) dalam penyelesaian saran

perumusan rencana kebijakan dan program

pemerintah di bidang ekonomi makro,

keuangan dan ketahanan pangan


(ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil

pengamatan dan pemantauan atas

pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah di bidang ekonomi makro,

keuangan dan ketahanan pangan

C. INDIKATOR …


-5-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG INDUSTRI, UKM, PERDAGANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN

1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan


pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan

kelancaran arus barang, serta ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi..

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah

dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi,

perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi;


pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi

dan investasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil,

menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus

barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang

berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat

akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan


4. Indikator...


-6-



1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan


pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan

ketenagakerjaan secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang industri, UKM,

perdagangan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti


monitoring, dan evaluasi di bidang industri, UKM,

perdagangan, dan ketenagakerjaan secara tepat waktu


monitoring, dan evaluasi di bidang industri, UKM,

perdagangan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti




pemerintah di bidang industri, UKM,

perdagangan, dan ketenagakerjaan





pemerintah di bidang industri, UKM,

perdagangan, dan ketenagakerjaan

D. INDIKATOR …


-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG PRASARANA, RISET, TEKNOLOGI, DAN SUMBER DAYA ALAM

1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam



atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,

transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan,

sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,

transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;


pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam, berikut

permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana

jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan

sumber daya alam, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah,

lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan

lainnya yang dianggap perlu; dan


4. Indikator ...


-8-



1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam


pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber

daya alam secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang prasarana, riset,

teknologi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti


monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi

dan sumber daya alam secara tepat waktu


monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi

dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti




pemerintah di bidang prasarana, riset,

teknologi dan sumber daya alam





pemerintah di bidang prasarana, riset,

teknologi dan sumber daya alam

E. INDIKATOR …


-9-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian

2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian

Rncangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta

analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-

undangan di bidang perekonomian;


Instruksi Presiden di bidang perekonomian;

c. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan

Presiden dan Instruksi Presiden di bidang bidang perekonomian;

d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian;

e. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang

perekonomian; dan


4. Indikator...


-10-



1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang perancangan perundang-undangan bidang perekonomian

a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu

b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas kerja (ketepatan) hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu

b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang perekonomian


DJADMIKO


ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.

3. Fungsi :

a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.

b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya.

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kesejahteraan rakyat, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan


4. Indikator...

LAMPIRAN IV PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


-2-







kesejahteraan rakyat


program pemerintah di bidang kesejahteraan

rakyat secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang

kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian)

hasil analisis kebijakan dan program pemerintah serta

efektivitas kerja (ketepatan) pemberian saran

kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat



Peraturan Presiden,

Keputusan Presiden,dan


kesejahteraan rakyat




kesejahteraan rakyat secara tepat waktu



Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat


Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan

efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan

RInpres dibidang kesejahteraan rakyat

B. INDIKATOR ...


-3-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat


pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat,

peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan,

penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan

masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman;


pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,

serta perumahan dan permukiman, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan

kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan

perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan

pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi

kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Indikator...


-4-



1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat


pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat secara

tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang pemberdayaan

masyarakat yang ditindaklanjuti


monitoring, dan evaluasi di bidang pemberdayaan

masyarakat secara tepat waktu


monitoring, dan evaluasi di bidang pemberdayaan

masyarakat yang ditindaklanjuti




pemerintah di bidang pemberdayaan

masyarakat





pemerintah di bidang pemberdayaan

masyarakat

C. INDIKATOR ...



DJADMIKO


-5-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan



atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan

keluarga berencana.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama,

kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, agama, kesehatan,

kependudukan dan keluarga berencana;


pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, berikut permasalahan yang timbul dan

upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama,

kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, baik di luar

negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai

politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan


4. Indikator...


-6-



1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana


pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan,

kependudukan, dan Keluarga Berencana secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama,

kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana yang

ditindaklanjuti


monitoring, dan evaluasi di bidang pendidikan, agama,

kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana secara

tepat waktu


monitoring, dan evaluasi di bidang pendidikan, agama,

kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana yang

ditindaklanjuti




pemerintah di bidang pendidikan, agama,

kesehatan, kependudukan, dan Keluarga

Berencana





pemerintah di bidang pendidikan, agama,

kesehatan, kependudukan, dan Keluarga

Berencana


DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI



DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI


D. INDIKATOR ...


-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga


pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan

analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan

pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian

dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan

pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;


pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga, berikut permasalahan

yang timbul dan upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup,

pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan

olahraga, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-

lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya

yang dianggap perlu; dan


4. Indikator...


-8-



1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga


pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya,

pemuda dan olahraga secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang lingkungan hidup,

pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang

ditindaklanjuti


monitoring, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup,

pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga secara tepat waktu


monitoring, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup,

pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang

ditindaklanjuti




pemerintah di bidang lingkungan hidup,

pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga





pemerintah di bidang lingkungan hidup,

pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga



DJADMIKO

E. INDIKATOR ...


-9-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN

RAKYAT

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat

2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan

penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan

evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang

kesejahteraan rakyat.

3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-

undangan di bidang kesejahteraan rakyat;


Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;

c. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan

Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;

d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;

e. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang

kesejahteraan rakyat; dan


4. Indikator...


-10-




kualitas hasil analisis kebijakan

dan program pemerintah di

bidang perancangan perundang-

undangan bidang kesejahteraan

rakyat

a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas

monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang kesejahteraan

rakyat secara tepat waktu

b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas

monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang kesejahteraan

rakyat yang ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja (kecepatan

penyelesaian) dan efektivitas kerja (ketepatan)

hasil analisis atas monitoring dan evaluasi

pelaksanaan peraturan perundang-undangan

di bidang kesejahteraan rakyat.

2. Terwujudnya...


-11-


2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat




kesejahteraan rakyat secara tepat waktu



Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat


Mengukur efisiensi kerja (kecepatan

penyelesaian) dan efektivitas (ketepatan)

naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres

dibidang kesejahteraan rakyat


DJADMIKO


ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Persidangan Kabinet Sekretariat Kabinet

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun

rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penyampaian publikasi dan

pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan

informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet.

3. Fungsi :

a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau

dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;

b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

d. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;

e. penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet; dan


4. Indikator...

LAMPIRAN V PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


-2-




kualitas pengelolaan persidangan

kabinet

a. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap

penyelenggaraan sidang kabinet

b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah

sidang kabinet

Untuk mengukur kinerja

penyelenggaraan dan kualitas

risalah sidang kabinet

B. INDIKATOR...


-3-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG MATERI PERSIDANGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan

2. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet, penyiapan bahan-bahan rapat atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden

3. Fungsi :

a. penyiapan bahan-bahan sidang kabinet;

b. penyiapan bahan-bahan Rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;

c. pelaksanaan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga non Kementerian terkait dalam rangka penyiapan bahan persidangan;

d. pelaksanaan tungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet.



1. Terwujudnya peningkatan kualitas

pengelolaan persidangan kabinet

a. Tingkat kecepatan penyelesaian briefing sheet sidang kabinet

b. Tingkat kecepatan pendistribusian materi paparan sidang

kabinet

Mengukur kinerja organisasi dalam

melaksanakan penyiapan materi

sidang kabinet, rapat atau

pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri Presiden

dan/atau Wakil Presiden

C. INDIKATOR...


-4-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PERSIDANGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan

2. Tugas : penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet, penyusunan risalah dan pendokumentasian,

pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden dan rapat kerja Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat, serta pelaporan dan dukungan

persidangan.

3. Fungsi :

a. Pelaksanaan urusan penyiapan undangan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau

Wakil Presiden.

b. Penyelenggaraan urusan keprotokoleran persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet.

c. Penyelenggaraan, peliputan, penyusunan risalah, pelaporan, pendistribusian, pendokumentasian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun

rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

d. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan rapat Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan dukungan persiapan dan pelaksanaan persidangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet.

g.

4. Indikator...


-5-




pengelolaan persidangan kabinet

a. Persentase penyelesaian pembuatan laporan pelaksanaan

sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan secara tepat

waktu

b. Persentase penyelesaian pembuatan transkripsi sidang

kabinet maupun rapat atau pertemuan secara tepat waktu

c. Persentase penyelesaian pembuatan risalah sidang kabinet

maupun rapat atau pertemuan secara tepat waktu

d. Persentase penyelesaian pembuatan arahan dan petunjuk

Presiden pada sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan

secara tepat waktu

e. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap

penyelenggaraan sidang kabinet

f. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah

sidang kabinet

Untuk mengukur kinerja

penyelesaian pembuatan laporan

dan hasil-hasil sidang kabinet

maupun rapat atau pertemuan

serta kinerja penyelenggaraan

dan kualitas risalah sidang

kabinet



DJADMIKO

D. INDIKATOR...


-6-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan

2. Tugas : melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat

Kabinet.

3. Fungsi :

a. Perenccanaan dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;

b. peliputan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;

c. penyelenggaraan diseminasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;

d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;

e. pemantauan dan evaluasi penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;

f. pelaksanaan koordinasi penyiapan pelaksanaan rapat kerja Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

g. pelaksanaan penghimpunan jawaban tertulis Sekretaris Kabinet pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

h. pelaksanaan kerjasama antar unit kesekretariatan lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan

tugas-tugasnya; dan

i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet.

4. Indikator...


-7-



1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet

a. Persentase penyelesaian informasi secara substansi yang disebarluaskan pada sistem informasi secara tepat waktu

b. Kecepatan penyelesaian rekomendasi hasil kunjungan kerja bersama lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya

Mengukur kinerja organisasi dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet

Mengukur kinerja organisasi dalam menyelesaikan rekomendasi hasil kunjungan kerja bersama lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya


DJADMIKO


ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet

2. Tugas : membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet serta pemberian dukungan staf, administrasi dan keuangan kepada Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

3. Fungsi :

a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;

b. pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;

c. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;

d. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekertariat Kabinet; f. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan penggunaan anggaran di

lingkungan Sekretariat Kabinet; g. penyelenggaraan...

LAMPIRAN VI PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


-2-

g. penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.


No. Sasaran Strategis Uraian Alasan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan obyektif dari Deputi berdasarkan respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap aspek penyusunan program dan anggaran

2. Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

Mengukur pencapaian kinerja baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/ pelayanan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel

3. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

a. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja

b. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN & RB

Mengukur tingkat pemanfaatan dokumen-dokumen yang menjadi produk Deputi Bidang Administrasi sekaligus merupakan alat ukur implementasi

manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

Mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet

4. Terwujudnya...


-3-



a. Persentase Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden yang diselesaikan secara tepat waktu

b. Persentase akurasi/ ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

Pencapaian kinerja di bidang pelayanan administrasi aparatur dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu dan substansi/akurasi serta respon dalam bentuk kepuasan stakeholder terhadap kualitas layanan administrasi tersebut

5. Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti

Mengukur kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

6. Terwujudnya peningkatan SDM yang profesional dan berkualitas

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana

Mengukur keberhasilan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Kabinet

7. Terwujudnya...


-4-


7. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian

a. Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan

b. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

Menunjukkan ukuran yang obyektif terhadap kualitas pengelolaan kepegawaian

8. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokolan, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

a. Persentase kesesuaian paket pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan

b. Persentase tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Mengukur efisiensi dan efektivitas pemenuhan pengadaan maupun pelayanan teknis dan administrasi keprotokolan yang merupakan penunjang utama kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

B. INDIKATOR...


-5-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Nama Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Tugas : melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA), pengoordinasian bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang

keuangan, Bahan Nota Keuangan dan RAPBN, rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama,

penelaahan dan pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus, pelayanan dukungan

teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta pengkajian dan pengembangan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi :

a. pengoordinasian dan penyusunan penelahaan dan pembahasan rencana strategis, program kerja, rencana kerja dan anggaran serta Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b. pengoordinasian penyiapan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang keuangan;

c. pengoordinasian penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN;

d. penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama;

e. pengoordinasian dan penyusunan penelaahan dan pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus;

f. pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan;

g. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;

h. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun anggaran berjalan;

i. pengkajian...


-6-

i. pengkajian, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, dan mengoordinasi penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. penyiapan pengangkatan penanggungjawab pengelola keuangan, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa/penerima

barang/jasa, Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA; Dan

k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.



1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan obyektif dari Biro berdasarkan respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap aspek penyusunan program dan anggaran

2. Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

Mengukur pencapaian kinerja baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/ pelayanan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel

3 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan

pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

a. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi

terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja

b. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN & RB

Mengukur tingkat pemanfaatan dokumen-dokumen yang menjadi produk Deputi Bidang Administrasi sekaligus merupakan alat ukur implementasi manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

Mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet

C. INDIKATOR...


-7-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ADMINISTRASI APARATUR

1. Nama Organisasi : Biro Administrasi Aparatur

2. Tugas : melaksanakan penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya, pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan

pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah, serta penyiapan dan penyelesaian administrasi

lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau

memerlukan persetujuan Presiden.

3. Fungsi :

a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan

pada badan usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden;

b. penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang

penetapannya berada di tangan Presiden;

c. penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang

wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;

d. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di

tangan atau memerlukan persetujuan Presiden;

e. penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...


-8-




a. Persentase Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden yang diselesaikan secara tepat waktu

b. Persentase akurasi/ ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil

Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam penyelesaian Keputusan Presiden yang menjadi wewenang Presiden secara tepat waktu

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam penyelesaian Keputusan Presiden yang menjadi wewenang Presiden secara tepat dan akurat

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam memberikan layanan penyelesaian Keputusan Presiden secara up to date, transparan, dan aman yang dilakukan melalui survei dengan media website setkab.go.id

D. INDIKATOR...


-9-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

1. Nama Organisasi : Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

2. Tugas : melaksanakan penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet, perencanaan,

pengadaan, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta

pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, mengoordinasikan

penyelenggaraan administrasi belanja pegawai, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan

pelatihan serta kerja sama dalam rangka pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan

Sekretariat Kabinet serta pengkajian dan penyusunan organisasi, dan ketatalaksanaan.

3. Fungsi :

a. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan

pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet;

b. Penelitian, penyiapan dan penyelesaian administrasi Keputusan Sekretaris Kabinet yang berisi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya

berada di tangan Sekretaris Kabinet;

c. Penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;

d. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

e. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan/atau yang wewenang

penetapannya berada pada Sekretaris Kabinet;

f. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet;

g. Koordinasi penyelenggaraan administrasi belanja pegawai;

h. Perencanaan...


-10-

h. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat

Kabinet;

i. Penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

j. Penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan organisasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.




organisasi dan ketatalaksanaan di

lingkungan Sekretariat Kabinet

Persentase penyelesaian pengkajian

organisasi dan ketatalaksanaan yang telah

ditindaklanjuti

Mengukur efektivitas kinerja kajian di bidang

organisasi

2. Terwujudnya peningkatan SDM yang

profesional dan berkualitas

Persentase pegawai yang mengikuti diklat

sesuai dengan rencana

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam

melaksanakan program pendidikan dan pelatihan


pengelolaan kepegawaian

a. Persentase kelengkapan data kepegawaian

yang dapat dimanfaatkan

b. Persentase tingkat kepuasan pegawai

terhadap pelayanan kepegawaian

Mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan

kepegawaian

E. INDIKATOR...


-11-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM

1. Nama Organisasi : Biro Umum

2. Tugas : melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan teknis dan administrasi serta pengendalian persuratan,

ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, penyelenggaraan acara dan keprotokoleran Sekretaris Kabinet,

penomoran Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan

Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan dukungan

pelayanan teknis dan administrasi pengadaan barang dan jasa, penatausahaan barang milik negara, penyiapan dan

pelayanan kerumahtanggaan, pemeliharaan barang, bangunan dan kendaraan, serta pelayanan umum lainnya di

lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi :

a. penyelenggaraan dukungan pelayanan teknis dan administrasi, ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;

b. penyelenggaraan acara dan keprotokoleran Sekretaris Kabinet;

c. penomoran Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet,

peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

d. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengadaan barang dan jasa, serta penatausahaan barang milik negara;

e. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi penyiapan dan pelayanan kerumahtanggaan, serta pemeliharaan dan perawatan alat

perlengkapan kantor dan barang lainnya, termasuk komputer beserta perangkat lunaknya, bangunan, kendaraan, serta sarana dan prasarana

lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

f. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan umum lainnya; dan

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...


-12- 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokolan, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

a. Kecepatan pelayanan administrasi ketatausahaan

b. Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat sasaran

c. Persentase kesesuaian paket pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan

d. Akurasi laporan BMN yang dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban akan pelaksanaan pengelolaan BMN

e. Tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi Biro Umum

Mengukur efisiensi kerja dalam pelayanan administrasi ketatausahaan dan protokoleran

Mengukur efektivitas kerja (ketepatan) dalam pelayanan administrasi ketatausahaan dan protokoleran

Mengukur ketepatan pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat

Mengukur ketepatan pembuatan laporan BMN

Mengukur tingkat kepuasan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pelayanan (kinerja) yang dilakukan oleh Biro Umum


DJADMIKO


ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL SEKRETARIS KABINET

1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang

hukum dan hubungan internasional, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri.

3. Fungsi :

a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang hukum dan hubungan internasional;

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga di luar Sekretariat Kabinet yang

terkait dengan bidang hukum dan hubungan internasional;

c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.







hukum dan hubungan

internasional

Persentase hasil analisis kebijakan dan program

pemerintah di bidang hukum dan hubungan

internasional yang diselesaikan dan disampaikan

kepada Sekretaris Kabinet

Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis

kebijakan di bidang hukum dan hubungan internasional

mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil

keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi


DJADMIKO

LAMPIRAN VII

PERATURAN SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG TATA RUANG DAN WILAYAH PERBATASAN SEKRETARIS KABINET

1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan Sekretaris Kabinet

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang

tata ruang dan wilayah perbatasan, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri.

3. Fungsi :

a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang tata ruang dan wilayah perbatasan;

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain dilingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet yang

terkait dengan bidang tata ruang dan wilayah perbatasan;

c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.






pemerintah di bidang tata

ruang dan wilayah

perbatasan

Persentase hasil analisis kebijakan dan program

pemerintah di bidang tata ruang dan wilayah

perbatasan yang diselesaikan dan disampaikan kepada

Sekretaris Kabinet

Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis

kebijakan di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan

mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil

keputusan dan kebijakan dalam memimpin

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet


Deputi Bidang Administrasi


DJADMIKO

LAMPIRAN VIII PERATURAN SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG RISET, TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEKRETARIS KABINET

1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi Sekretaris Kabinet 2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di

bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa

sendiri. 3. Fungsi :

a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi; b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain dilingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet

yang terkait dengan bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi; c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.



1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi

Persentase hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi yang diselesaikan dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet

Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis kebijakan di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet


DJADMIKO

LAMPIRAN IX PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI, SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Kabinet

2. Tugas : menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, penatausahaan Pusat Data dan Informasi, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi :

a. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;

b. pengembangan, penerapan, dan pengelolaan sistem informasi manajemen di lingkungan Sekretariat Kabinet; c. pengembangan, pengelolaan, dan pengamanan infrastruktur serta sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan

Sekretariat Kabinet; d. penyebarluasan data dan informasi melalui jaringan komunikasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; f. pelaksanaan kerjasama antar unit kerja dan antar instansi guna mendukung pengembangan sistem informasi manajemen

Sekretariat Kabinet; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan, perencanaan dan program kerja, serta pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas di lingkungan Pusat Data dan Informasi; h. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan serta penyusutan arsip dan dokumen peraturan

perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; i. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan

dokumen lainnya; j. penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;

k. pemeliharaan dan pengembangan bahan-bahan pustaka di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

l. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan Sekretariat Kabinet.

4. Indikator...

LAMPIRAN X PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


-2-



1. Terwujudnya layanan arsip dan kepustakaan yang baik

a. Jumlah pengunjung perpustakaan b. Persentase kepuasan pengunjung perpustakaan

Mengukur keberhasilan layanan arsip dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

2. Terwujudnya layanan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet

Persentase keberlangsungan layanan (Continuity of service)

Mengukur kinerja Pusat Data dan Informasi dalam menjaga ketersediaan layanan terhadap informasi yang dibutuhkan Sekretariat Kabinet dan publik (stakeholder)

3. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, persidangan, kepegawaian, dan perpustakaan melalui SIM, arsip dan/atau dokumen

a. Persentase kepuasan user terhadap ketersediaan data dan informasi

b. Jumlah pen-download data c. Persentase kepuasan user terhadap pembinaan

sistem informasi yang diberikan d. Jumlah pengakses layanan data dan informasi

Sekretariat Kabinet

Menunjukkan pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi dalam hal layanan sistem informasi dengan mengukur minat atau ketertarikan user dan publik dalam menggunakan dan memanfaatkan website Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan


DJADMIKO


ttd.

ANDI WIDJAJANTO


INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET 1. Nama Organisasi : Inspektorat Sekretariat Kabinet 2. Tugas : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Fungsi :

a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat; c. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet.



1. Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet

a. Persentase penyelesaian (tindak lanjut) Rekomendasi Hasil Pengawasan

b. Ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan

Mengukur responsivitas atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektifitas kinerja di bidang pengawasan


DJADMIKO

LAMPIRAN XI PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


ttd.

ANDI WIDJAJANTO

Penanggung Jawab Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.

Ketua M. Amperawan, S.E., M.Si.

Sekretaris Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si.

Anggota Dyah Pancaningrum, S.H., M.TDev., Troeno Marayoga, S.H., LL.M., Novi Pratiwi Dewi, S.H., M.H.,

Mohammad Arief Khumaidi, S.E., M.H., S.S., R.R. Rita Erawati, S.H., LL.M., Diana Irawati, S.H., LL.M.,

Drs. Suryadi Mahatma Putra, .M.Si., Rumani Hastuti, S.H, Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.,

Said Muhidin, S.H., M.H., Joko Wijanarko, S.Kom., Djarot Sujitno,

Aston Sidauruk, S.A.P., Alifa Rahmat Syukri, S.H., M.H., Erick Mario, S.H., Faisal Amir Masduki, S.H., M.H.,

Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H., Dian Dwi Wahyuni, S.E., Puji Wisudya Rakhmawati, S.E.,

Febriana, S.E., Muhammad Zulfikar Ali, S.H., Sofyan Apendi, S.H., Lisnayni Rochmatu Sakdiyah, S.IP., M.PP.,

Eko Nuryaddin K.I., S.Sos., Wardiman, S.AP., Endang Listyaningsih, S.H., M.H., Gunawan, S.A.P.,

Meillia Widiyowati, S.Pd., M.Si., Martanto, Kesti Wulandari, S.E., Ina Kurniawati, S.E.,

Savitri Krisnantyas, S.E., Firman Wahyudi, S.A.P., Virnayanti, S.H., Dewi Pratama Bakti, S.H.,

Agus Bintoro, Ak., Indah Fitria Puri, S.T., M.BIS.Prof., Ridwan Azzuhri, S.T., Herendono Triyogo, S.H.,

Kurniawati, S.Kom., M.I.S., Heri Supriyanto, S.A.P., Lasny Rohaya Natalina Simanjuntak, S.E.,

Yunita Nurhartanti, S.E., Anita Valentina, S.E., Bestari Sastra Setia, S.A.P.,

Andika Handayani, S.A.P., Prama Iswari, S.AP., Joko Prihantoro, A.Md.

Penyelaras Akhir Ina Kurniawati, S.E., Yunita Nurhartanti, S.E.

Documents

SEKRETARIAT KABINET · 10. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan