Embed Size (px)
Citation preview
SALINAN
PRE5 IDENREPUBUK INDONESIA
PBRATURAN PEMERIN'I AH REPUBLII{ INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TBNTANG
TA'TA CARA PEMBRIKSAAN PENERIMAAN NBGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA NSA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang irahwa untuk melaksanakan kctentuan pasal STUndang-undang Nomor Q T'ahun 2o1g tentang penerimaanNrgara Bukan Pajak, perlu rncnctapkan Peraturan pemerintatrtentang Tata cara Pcmcriksaan Pencrimaan Negara BuknnPajnk;
Mengingat 1. Pasal 5 ayat {2} Undang-Unciang Dasar Ncgara Republiklndonesia Tahun 1945;
2. undang-undang I'lomor g rahun 20lB tentang penerimaanNegara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik IncronesiaTahun 2018 Nomrlr 147, Tamhahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nouror 62a5);
Menetapkan
MEMUTUSlfiN:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATAPEMERIKSAAN PENBRIMAAN NEGARq, BUKAN PAJAK.
CARA
SK No f)fi lBfi4 A
BAB I
1
trRESIDENREFUBLTK INDONESIA
-2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnyadisingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orangpribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsungmaupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatansumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkanperaturan perundang-undangan, yang menjadipenerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaanperpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanismeanggaran pendapatan dan belanja negara.
Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakanurusan'pemerintahan di bidang pengawasan keuangannegara dan pembangunan nasional.
Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainserta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan ataskepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkanperaturan perundang-undangan di bidang pNBp.
Pemeriksa adalah pejabat atau pegawai pada InstansiPemeriksa yang ditugaskan untuk melakukanPemeriksaan PNBP.
Badan adalah sekumpulan orang yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usahamilik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentukapa pufl, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,lernbaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, danbentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalamdan/atau di luar negeri.
2
3
4
5
SK No 061805 A
6. PNBP
6
PRES IDENREPUBUK INDONESIA
-3-
PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayarkepada Pemerintah yang walib dibayar pada waktutertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
Dokumen adalahelektronik.
dokumen fisik dan/atau dokumen
9
Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumenyang digunakan untuk melakukan tagihan pNBpTerutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratifberupa denda.
Sui'at Ketetapan PNBP adalah.surat dan/atau dokumenyang rnenetapkan jumlah PNBP Terutang, yang meliputiSurat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat KetetapanPNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalamnegeri atau luar negeri yang mempunyai kewajibanmembayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
1 1. Instansi Pengelola PNBP adalahmenyelenggarakan pengelolaan PNBp.
instansi yang
12. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsiPimpinan' Instansi Pengelola PNBP dalam pengelolaanPNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lainterkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
13. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah badan yangmembantu Instansi Pengelola PNBp melaksanakansebagian kegiatan pengelolaan PNBp yang menjadi tugasInstansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
14. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pengelolaan keuangankementerian/ lembaga yang bersangkutari.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara.
BAB Ii
10
SK No 061806 A
PRES !DENREPUEUK INDONESIA
-4-
BAB II
INSTANSI PEMERIKSA DAN INSTANSI PENGELOLA PNBP
ATAU WAJIB BAYAR YANG DIPERIKSA
(1)
(2)
Pasal 2
Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh Instansi pemeriksa.
(3)
Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan atas permintaan Menteri dan/atauPimpinan Instansi Pengelola PNBP.
Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola pNBpsebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapatmendelegasikan permintaan pemeriksaan kepada pejabatsetingkat di bawah Menteri dan/atau pimpinan InstansiPengelola PNBP.
Pasal 3
Pemeriksaan PNBP dilakukan terhadap
a. Wajib Bayar;
b. Instansi Pengelola PNBP; atau
c. Mitra Instansi Pengelola PNBP.
BAB III
PEMERIKSAAN PNBP
Bagian Kesatu
Dasar Pemeriksaan PNBP
Paragraf 1
Permintaan Pemeriksaan oleh Pimpinan Instansi pengelola pNBp
dan/atau Menteri Terhadap Wajib Bayar
SK No 061807 A
Pasal 4
PRESIDENREPUEUK INDONESIA
-5-
Pasal 4
(1) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurufa terdiri dari:
a. Wajib Bayar yang menghitung sendiri pNBp Terutang;dan
b. Wajib Bayar yang PNBP Terutangnya dihitung olehInstansi Pengelola PNBP atau dihitung oleh MitraInstansi Pengelola PNBP.
(2) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibanPNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, atas permintaan Pimpinan Instansi pengelolaPNBP, dapat dilakukan Pemeriksaan pNBp oleh InstansiPemeriksa.
(3) Permintaan Pimpinan Instansi pengelola pNBpsebagaimana drmaksud pada ayat (2), dilakukanberdasarkan:
a. hasil pengawasan Instansi Pengelola pNBp t rhadapWajib Bayar yang bersangkutan;
b. permohonan pengembalian kelebi n pembayaranPNBP; dan/atau
c. permohonan keringanan PNBP Terutang.
(4) Permohonan pengembalian ketebihan pembayaran pNBpsebagaimana dinraksucl pada ayat (3) huruf b merupakanpermohonan pengembalian dengan nilai/jumlah tertentu.
(5) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengurangan danpembebasan dengan nilai/iumlah tertentu sebagai akibatkondisi kesulitan likuiditas
(6) Ketentuan mengenai nilai/jumlah tertentu sebagaimanadirnaksud pada ayat (41 dan ayat (5) diatur denganPeraturan Menteri.
Pasal 5
SK No 061808 A
PRESIDENREPUEUK INDONESIA
-6-
Pasal 5
(1) Dalam hai tertentu, Menteri dapat meminta InstansiPemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadapWajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPTerutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf a.
(21 Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),termasuk:
a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang PNBP;
b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasiunsur tindak pidana; dan/atau
c. adanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran PNBP secara tunai.
(3) Dalam permintaan Pemeriksaan PNBP sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi denganInstansi Pengelola PNBP.
Pasal 6
(1) Dalam hal tertentu, Menteri danlatau Pimpinan InstansiPengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untukmelakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yangkewajiban PNBP Terutangnya dihitung oleh InstansiPengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra InstansiPengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (1) huruf b.
(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksudtermasuk:
pada ayat (1),
a. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan pNBp;
b. adanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran PNBP secara tunai; dan/atau
c. adanya perinohonan'keringanan PNBP.
(3) Permintaan
SK No 051965 A
FRESIDENREPUEUK INDONESIA
-7 -
(3) Permintaan koreksi Surat Tagihan PNBP sebagaimanadimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan permintaankoreksi yang bersifat substantif dengan:
a. nilai tertentu; dan/ataub. kriteria tertentu.
(4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b merupakanpermohonan pengembalian dengan nilai/jumlah tertentu.
(5) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c berupa pengurangan ataupembebasan dengan nilai/jumlah tertentu sebagai akibatkondisi kesulitan likuiditas.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan koreksi yangbersifat substantif dengan nilai tertentu dan/atau kriteriatertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danpenentuan nilai/jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat(a) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 7
Permintaan Pemeriksaan PNBP selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri
Terhadap Instansi Pengelola PNBP
Pasal 8
(1) Menteri dapat 'meminta Instansi Pemeriksa untukmelakukan Perneriksaan PNBP terhadap InstansiPengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3huruf b.
SK No 051964 A
(21 Permintaan
FRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
('2) Permintaan pemeriksaan oleh Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang PNBP;
b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasiunsur tindak pidana;
c. hasil pengawasan aparat pengawasan internpemerintah; dan/atau
d. hasil pengawasan Menteri.
Paragraf 3
Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri dan/atauInstansi Pengelola Terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP
Pasal 9
(1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPdapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukanPemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi pengelolaPNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
(2) Permintaan pemeriksaan oleh Menteri dan/atau PimpinanInstansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dilakukan berdasarkan:
a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang PNBP;
b. lndikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsurtindak pidana; dan/atau
c. hasil pengawasan aparat pengawasan internpemerintah.
Paragraf 4
SK No 061811 A
PRES IDENREPUBUK INDONESIA
-9 -
Paragraf 4
Hasil Pengawasan
Pasal 10
(1) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (3) huruf a, Pasal 8 ayat (2) hurrrf c dan huruf d, danPasal 9 ayat (2) huruf c, selain dilakukan berdasarkanketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2)huruf a dan huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan hurufb dapat dilakukan berdasarkan indikasi lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.
Paragraf 5
Batas Waktu Permintaan Pemeriksaan
Pasal 1 1
Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permintaanPemeriksaan PNBP kepada Instansi pemeriksa paling lambat10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya:
a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pNBpdari Wajib Bayar setelah dokumen diterima lengkap danbenar;
b. permohonan keringanan PNBP rerutang setelah dokumenditerima lengkap dan benar; atau
c. permohonan koreksi Surat Tagihan pNBp setelahdokumen diterima lengkap dan benar.
SK No 061812 A
Paragraf 6
trRESIDENREPUBLIK INDONESIA
_ 10_
Paragraf 6
Pengaturan Lebih Lanjut Tata Cara
Permintaan Pemeriksaan
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaanpemeriksaan oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola pNBpkepada Instansi Pemeriksa diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perneriksaan PNBP
Pasal 13
(1) Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yangmenghitung sendiri . kewajiban pNBp Terutangsebagaimana dimaksuC dalam Pasal 4 ayat (1) huruf atermasuk pemeriksaan a-tas:
a. laporan keuangan serta clokumen pendukung lainyang berkaitan dengan objek Pemeriksaan pNBp; dan
b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan denganpembayaran dan/ atau penyetoran PNBp.
(2) Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajibanPNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi pengelola pNBpatau dihitung oleh Mitra Instansi pengelola pNBpsebagaimana dimaksu{ dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,meliputi pemeriksaan atas:
a. dokumen terkait pemenuhan kewajiban pNBp; dan
b. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
SK No 061813 A
(3) Pemeriksaan
FRESIDENREPUBL|K INDONESIA
_ 11_
(3) Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi pengerola pNBptermasuk Penreriksaan aras:
a. sistem pengendalian intern terkait pengelolaan pNBp;
b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan denganpembayaran dan/atau penyetoran pNBp.
(4) Pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi pengelolaPNBP lermasuk pemeriksaan atas:
a. sistem pengendalian intern terkait pemungutan,penagihan, penyetoran dan pelaporan pNBp;
b. laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitandengan cbjek Pemeriksaan pNBp; dan
c. bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan denganpembayaran dan/atau penyetoran pNBp.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkuppemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yangmenghitung sendiri kewajiban pNBp Terutang
".t"i.,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkuppemeriksaan terhadap Instansi. pengelola pNBp selainsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ruang lingkuppemeriksaan terhadap Mitra Instansi pengelola pNBpselain sebagaimana dimaksud pada ayat (41, diatur denganPeraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP
Paragraf 1
Tugas dan V/ewenang Instansi Pemeriksa
Pasal 14
(1) Dalam pelaksanaarr Pemeriksaan pNBp, InstansiPenreriksa mempunyai tugas paling sedikit:
a menyerahkan
SK No 061814 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-12-
a. menyerahkan surat tugas kepada Instansi pengelolaPNBP, Mitra Instansi Pengelola pNBp, dan/atau WajibBayar yang akan diperiksa;
b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaankepada Instansi Pengelola PNBP, Mitra InstansiPengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar yangdiperiksa;
c. memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibanInstansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi pengelolaPNBP dan/atau Wajib Bayar selama dan setelahkegiatan pemeriksaan;
d. memberitahukan secara tertulis kepada InstansiPengelola PNBP, Mitra Instansi pengelola pNBpdan/atau Wajib Bayar yang diperiksa tentang temuanhasil pemeriksaan untuk mendapat tanggapan;
e. mengembalikan barang bukti dan dokumenpendukung lainnya yang dipinjam dari InstansiPengelola PNBP, Mitra Instansi pengelola pNBpdan/atau Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangkawaktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitungsejak selesainya pemeriksaan;
f. mengikuti pembahasan temuan hasil pemeriksaan;g. menatausahakan kertas kerja pemeriksaan dan
berita acara pembahasan serta membuat laporanhasil pemeriksaan; dan
h. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui ataudiberitahukan kepada pemeriksa mengenai, dataInstansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi pengelola,dan/atau Wajib Bayar, kecuali terhadap pimpinanInstansi Fengelola PNBP yang meminta pemeriksaan,Menteri dan/atau ditentukan lain oleh peraturanpe run d an g- r-rn d an gan .
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan pNBp, InstansiPemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai kewenangan paling sedikit:
a. memeriksa
SK No 061815 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-13-
a. memeriksa dan/atau meminjam barang bukti dandokumen pendukung lainnya;
b. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukandari Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi pengelolaPNBP, dan/atau Wajib Bayar yang diperiksa;
c. memasuki tempat atau ruangan yang didugamerupakan tempat menyimpan dokumen, uang,barang yang dapat memberi petunjuk tentangkeadaan Instansi Pengelola PNBP, Mitra InstansiPengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar yang diperiksadan atau tempat lain yang dianggap penting sertamelakukan pemeriksaan di tempat tersebut;
d. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelolasecara elektronik;
e. kewenangan lain scsuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Paragraf 2
Keikutsertaan Pihak Lain
Pasal 15
(1) Dalam kondisi tertentu. Instansi Pemeriksa sebagairnanadimaksud dalam Pasal 14 dapat dibantu dan/ataumengikutsertakan pihak lain dalam pelaksanaanPemeriksaan PNBP.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibmerahasiakan segala sesuatu yang diketahui ataudiberitahukan kepada pihak lain dan kepada pemeriksamengenai data Instansi Pengelola pNBp, Mitra InstansiPengelola, dan/atau Wajib Bayar, kecuali terhadapMenteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola pNBp yangmeminta pemeriksaan, atau ditentukan lain olehperat uran perundang-undangan.
Pasal 16
SK No 061816 A
Paragraf 3
Hak Wajib Bayar, Instansi pengelola pNBp, atauMitra Instansi Pengelola PNBP dan Jangka waktu pelaksanaan
Pemeriksaan PNBP
Pasal 17
FRES IDENREPUBL|K INDONESIA
-14-
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaanpihak lain dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri.
wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra InstansiPengelola PNBP yang diperiksa oleh Instansi pemeriksasebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki hak palingsedikit untuk:
a. meminta surat tugas Instansi pemeriksa;
b. meminta penjelasan mengenai maksud dan tujuanpemeriksaan;
c. meminta penjelasan mengenai hak dan kewajiban selamadan setelah kegiatan pemeriksaan;
d. meminta pengembalian barang bukti dan dokumenpendukung lainnya yang dipinjam dalam jangka waktupaling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejakselesainya pemeriksaan;
e. mengetahui tentang ternuan hasil pemeriksaan; dan
f. meminta kepada Pemeriksa untuk memperrihatkan suratyang berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunankeanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan.
Pasal 18
SK No 061817 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
- 15-
Pasal 18
Jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan PNBP terhadap WajibBayar, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi pengelolaPNBP paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanyasurat tugas oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola pNBp atauMitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa.
Pasal 19
(1) Dalam pelaksanaan Perneriksaan PNBP, Wajib Bayar,Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi pengeloiaPNBP, wajib memberikan, memperlihatkan, dan/ataumenyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau buktilain yang diminta oleh Instansi Pemeriksa.
(2) Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra InstansiPengelcla PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib memberikan, memperlihatkan, dan/ataumenyampaikan dokumen, keterangan dan/atau buktilainnya yang diperlukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasejak surat permintaan dokumen, keterangan, dan/ataubukti lain diterima dari Instansi pemeriksa.
(3) Dalam hal Wajib Bayar, Instansi Pengelola pNBp, atauMitra Instansi Pengelola PNBp, tidak memberikan,memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen,keterangan dan/atau bukti lainnya dalam jangka waktusebagaimana dinraksud pada ayat (2),Instansi pemeriksamenerbitkan surat peringatan pertama.
(4) Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra InstansiPengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3),wajib menyampaikan dokumen, keterangan dan/ataubukti lainnya yang diperlukan paling lambat 7 (tujuh) harikerja sejak diterimanya surat peringatan pertama dariInstansi Pemeriksa.
(5) Dalam
SK No 061818 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
_ 16_
(5) Dalam hal Wajib Bayar, Instansi pengelola pNBp, atauMitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tetap tidak memberikan, memperlihatkan,dan/atau menyampaikan dokumen, keteran gan dan lataubukti lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja,Instansi Pemeriksa menerbitkan surat peringatan kedua.
(6) wajib Bayar, Instansi Pengelola pNBp, atau Mitra InstansiPengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (S),wajib memberikan, memperlihatkan, clan/ataumenyampaikan dokumen, keterangan dan/atau buktilainnya yang diperlukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasejak diterimanya surat peringatan kedua dari InstansiPemeriksa.
(7) Dalam hal Wajib Bayar, Instansi pengelola pNBp, atauMitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksudpada ayat (6) tetap tidak memberikan, rnernperlihatkan,dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan dan/ataubukti lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja,Instansi Pemeriksa menerbitkan surat peringatan ketiga.
(8) wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra InstansiPengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7),wajib memberikan, memperlihatkan, dan/ataumenyampaikan dokumen, keterangan dan/atau buktilainnya yang diperlukan paling lambat 3 (tiga) hari kerjasejak diterimanya surat peringatan ketiga dari InstansiPemeriksa.
Pasal 20
(1) Dalam hal wajib Baya.r yang telah mendapatkan suratperingatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (8) tetap tidak memberikan, memperlihatkan,dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan da.n/ataubukti lainnya, Instansi pemeriksa melakukanpenghitungan PNBP Terutang secara jabatan ditambahsanksi adrninistratif berupa denda sebeshr 2 (dua) kalijumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurangbayar.
(2) Penghitungan
SK No 061819 A
FRESIDENREFUELIK INDONESIA
-t7-
(2) Penghitungan PNBP Terutang secara jabatan sebagarmanadimaksud pada ayat (1), didasarkan pada dokumen,keterangan danf atau bukti lainnya yang diperoleh daripihak selain Wajib Bayar.
(3) Instansi Pengelola PNBP yang telatr mendapatkan suratperingatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal i9ayat (8) tetap tidak memberikan, memperlihatkan,dan/atau menyampaikan dokumen, keteran gan dan lataubukti lainnya, dikenai sanksi administratif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Mitra Instansi Pengelc;ia PNBP yang telah mendapatkansurat perin.gatan ketiga sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (8) tetap tidak memberikan,mernperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen,ketcrangan danf atau bukti lainnva, dikenai sanksi sesuaiketentuan peraturan perundang-irndangan dan/atauberdetsarkan perjanjian/kontrak antara Instansi pengeloraPNBP dengan Mitra Instansi Pengelola pNBp.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanj tata cara penghitungan pNBpTerutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal20 ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Permintaan Kepada Pihak Lain
Pasal 22
(1) Untuk kepentingan Pemeriksaan pNBp, InstansiPemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan,dan/atau br:kti lain kepada pihak lain.
SK No 061820 A
(2) Pihak
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
_18_
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau buktilain yang dimiliki paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasejak diterimanya surat permintaan dari InstansiPemeriksa.
(3) Dalam hal pihak lain tidak menyampaikan dokumen,keterangan dan/atau bukti lainnya dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2l,lnstansi pemeriksamenerbitkan surat permintaan kedua.
(4) Pihak lain wajib menyampaikan dokumen, keterangandan/atau bukti lainnya yarrg diperlukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaankedua dari Instansi Pemeriksa.
(5) Dalam hal pihak lain tidak menyampaikan dokumen,keterangan dan/atau bukti lainnya dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi pemeriksamenerbitkan surat permintaan ketiga.
(6) Fihak lain wajib menyampaikan dokumen, keterangandan/atau bukti lainnya yang diperlukan paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan ketigadari lnstansi Pemeriksa.
(7) Pihak lain yang tidak melakukan kewajiban sebagai nadimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan PNBp
Pasal 23
(1) Dalam hal tertentu, jangka waktu pelaksanaanPemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari kerjaoleh Instansi Pemeriksa.
(2) Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dirnaksud padaayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh InstansiPemeriksa kepada instansi yang meminta pemeriksaan.
SK No 061821 A
Bagian
FRESIDENREFUBLIK INDONESIA
-t9-
Bagian Keempat
llasil Pemeriksaan PNBP
Paragraf 1
Temuan Hasil Pemeriksaan PNBP
Pasal 24
(1) Instansi Pemeriksa wajib menyampaikan secara tertulistemuan hasil Pernei:iksaan PNBP kepada Wajib Bayar,Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi pengelolaPNBP y+ng diperiksa
(21 Instansi Pemeriksa wajib ampaikan temuan hasilPemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahberakhirnya kegiatan pemeriksaan.
Paragraf 2
Tanggapan atas Temuan HaSil Pemeriksaan PNBp
Pasal 25
(1) Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra InstansiPengelola PNBP yang diperiksa, rvajib menyampaikantanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan pNBpkepada Instansi Pemeriksa, dalam jangka waktu palinglambat 14 (ernpat belas) hari kerja sejak penyampaiantemuan hasil Pemeriksaarr PNBP diterima.
12) Dalam hal dibutuhkan tambahan waktu penyampaiantanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan pNBpsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar,Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi pengelolaPNBP yal1g diperiksa mengajtrkan permohonanperpanjangan waktu penyampaian tanggapan secaratertulis kepada Instansi Pemeriksa,.sebelum batas waktu14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) berakhir.
SK No 061822 A
(3) Ta-mbahan
FRES IDENREPUBLIK INDONESI,A'
-20-
(3) Tambahan waktu penyampaian tanggapan tertulis atastemuan hasil Pemeriksaan PNBp sebagaimana dimaksudpada ayat (21, diberikan untuk paling lama 7 (tujuh) harikerja.
(41 Dalam hal tanggapan tertulis atas temuan hasilPemeriksaarn PNBP tidak disampaikan sampai denganbatas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (3), Wajib Bayar, Instansi pengelola pNBpatau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa,dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaanPNBP.
(5) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja sejak surat tanggapan atas temuan hasilPemeriksaan PNBP diterima oleh Instansi pemeriksa ataukondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),Instansi Pemeriksa memberitahukan secara terturiskonsep laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri atauPimpinan Instansi Pengelola PNBP yang memintaPemeriksaan PNBP.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjuttanggapan tertulis atassebagaimana . dimaksudPeraturan Menteri.
mengenai tata cara penyamptemuan hasil Pemeriksaan PNBPdalam Pasal 25 diatur dengan
Paragraf 3
Pembahar-an atas Konsep Laporan Flasil pemeriksaan
Pasal 27
(1) Berdasarkan penyampaian konsep laporan hasilpemeriksaan secara tertulis dari Instansi pemeriksasebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Menteriatau Pimpinan Instansi Pengelola pNLlp yang memintaPemeriksaan PNBP menyelenggarakan pembahasantemuan hasil pemeriksaan dan/atau tanggapan dalamjangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerjasejak pemberitahuan secara tertulis diterima.
(2) Pembatrasan
SK No 061823 A
FFIESIDENREPUBL|K TNDONESIA
-21 -
(2) Penrbahasa,r konsep laporan hasil pemeriksaansebagarmana dimaksud pada ayat (l) dihadiri oleh Menteridan/atau Pimpinan Instansi pengelola pNBp yangmeminta pemeriksaan, Instansi pemeriksa, dan WajibBayar lrnstansi Pengelola PNBP/Mitra Instansi pengerolaPNBP yang diperiksa.
(3) Menteri atau Pimpinan Instansi pengelola pNBpyang meminta Pemeriksaan pNBp berkoordinasidengan Instansi Pemeriksa untuk menetapkan jadwalpelaksanaan pembahasan konsep laporan hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(41 Inst-ansi Perneriksa menugaskan pejaba-t yang ditunjukuntuk hadir dalam pembahasan konsep laporan hasilpemeriksaan.
(5) Dalam hal Wajib Bayar, Instansi Fengelola pNBp, atauMitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa sebagaimarradimaksud pada ayat (2) tidak dapat hadir dalampembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan, WajibBayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra InstansiPengelola PNBP yang diperiksa menyampaikan suratpemberitahuan tidak dapat hadir dalam pembahasankonsep laporan hasil pemeriksaan.
(6) Berdasarkan surat pemberitahuan tid;k dapat hadirdalam p.-b.hasa, ko.r".p laporan hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri atauPimpinan Instansi Pengeloia PNBP yang memintapemeriksaan, menjadwalkan kembali pembahasan konseplaporan hasil pemeriksaan.
(7i Penjadwalan keilbali pembahasan konsep laporan hasirpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada' ayat (6)dilakukan untuk 1. (satu) kali kesempatan dan clalamjangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak suratpemberitahua_n tidak dapat hadir dalarn pembahasankonsep laooran hasil pemeriksaan diterima oreh Menteriatarl Pimprnan Instansi Pengelola yang memintaPerneriksaan PNBP.
SK No 061824 A
(8) Hasil
trRES IDENREFUBUK TNDONESIA
-22-
(8) Hasil pembahasan akhir konsep laporan hasilpemeriksaan dituangkan dalam suatu berita acarapembahasan, yang ditandatangani oleh pejabat yangditunjuk dari instansi yang meminta pemeriksaan,Instansi Pemeriksa, dan V/ajib Bayarllnstansi pengelolaPNBP/Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa.
Pasal 28
(1) Dalam hal Wajib Bayar, Instansi Pengelola pNBp, atauMitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa, tidakmenyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat hadirdalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2T ayat (5), WajibBayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra InstansiPengelola PNBP yang diperiksa dianggap menyetujuiseluruh temuan hasil Pemeriksaan PNBp.
(2) Dalam hal Wajib Bayar yang diperiksa berhalangan hadirpada saat pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2T ayat (5), WajibBayar dapat meWakilkan kepada wakil/kuasa Wajib Bayaryang ditandai dengan surat perwakilan/surat kuasa.
(3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBp/Mitra InstansiPengelola PNBP yang diperiksa berhalangan hadir padasaat pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2T ayat (5), InstansiPengelola PNBP/Mitra Instansi Pengelola pNBpmenugaskan pejabat yang ditunjuk untuk hadir dalampembahasan temuan hasil Pemeriksaan pNBp yangditandai dengan surat penunjukan.
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan ataskonsep laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam peraturan Menteri.
Paragraf 4
SK No 061825 A
FRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-23-
Paragraf 4
Laporan Hasil Pemeriksaan
Pasal 30
(1) Instansi Pemeriksa wajib membuat laporan hasilpemeriksaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejakditandatanganinya berita acara pembahasan akhir konseplaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (8) dan menyampaii<annya kepada Menteridan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
(2) Dalam hal Pemeriksaan PNBP atas permintaan Menteri,laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (i) disampaikan oleh Pimpinan Instansi pemeriksakepada Menteri.
(3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada.ayat (2) perlu ditindaklanjuti oleh InstansiPengelola PNBP, Menteri menyampaikan laporan hasilpemeriksaan kepada Pimpinan Instansi Pengelola pNBp.
(4) Dalam tral Pemeriksaan PNBP atas permintaan pimpinanInstansi Pengelola PNBP, laporan hasil pemeriksaansebagqimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olehPimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan InstansiPengelola PNBP dengan tembusan disampaikan kepadaMenteri.
(5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada 4yat (l) perlu ditindaklanjuti oleh MitraInstansi Pengelola PNBP, Pimpinan Instansi pengelolaPNBP menyampaikarr. iaporan hasil pemeriksaan kepadaMitr:r Instansi Pengelola PNBP.
(6) Menteri, Pi inan Instansi Pepgelola PNBP dan pimpinanInstansi Pemeriksa wajib menatausahakan laporan hasitperneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
BAB IV
SK No 061826 A
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-24-
BAB IV
TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKS,AAN
Pasal 31
(1) Lapcran hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud daramPasal 30 ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteridan/atau Pimpinan Instansi Pengeiola pNBp yangmeminta Pemeriksaan PNBP.
(2) Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola pNBp yangmeminta Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud padaayat (1) menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasilpemeriksaan diterima.
Pasal 32
(1) Dalam berdasarkan laporan hasil pemeriksaanterhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaranPNBP Terutang, Pimpinan Instansi pengelola pNBp atauPejabat Kuasa Pengelota PNBP menind"aklanjuti denganrnenerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan pNBpKurang Bayar dan Surat Tagihan pNBp kepada WajibBayar.
(2) Laporan hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan pNBp KurangBayar, dan Surat 'l'agihan PNBP kepada Wajib Bayarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahmemperhitungkan sanksi adminisr.ratif berupa dendasebesar 27o (dua persen) per bulan dari jumlah pNBpTerutang dan bagian dari bulan dihirrrng satu bulanpenuh.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimanaclimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktupaling lama 24 (dwa puluh empat) bulan.
SK No 061827 A
(4) Dalam..
PRESIDENREPUBUK INDONESIA
-25-
(4) Dalam hal PNBP Terutang ditetapkan secara jabatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), SuratKetetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPkepada Wajib Bayar telah memperhitungkan sanksiadministratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlahPNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.
(5) Wajib Bayar menindaklanjuti Surat Ketetapan PNBPKurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) paling lambat 3 (tiga)bulan setelah Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar danSurat Tagihan PNBP diterbitkan.
(6) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayarterdapat kelebihan pembayaran PltrBP, Pimpinan InstansiPengelola' PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola pNBpmenerbitkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar danmenlrampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
(7) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayartidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaianPNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabatKuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBpNihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepadaWajib Bayar.
(8) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap permohonankeringanan berupa pengurangan atau. pembebasan pNBPdari Wajib Bayar merupakan suatur rekcmendasi, Menteriatau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabatKuasa Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan suratpersetujuan atau pennlakan.
(9) Pengembalian kelebihan pembayaran pNBp sebagaim adimaksud pada ayat (6), diperhitungkan sebagaipembayaran di muka atas jumlah pNBp Terutangberikutnya, atarl clapat dibayarkan secara Langsungmelalui pemindahbukuan, setelah memenuhi kondisitertentu. sebagaimana diatr-rr dalam peraturan perundang-unrJangan.
Pasal 33
SK No 061828 A
PRESIDENREPUELIK INDONESIA
_26_
Pasal 33
(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pimpinan MitraInstansi Pengelola PNBP. yang diperiksa, wajibmenindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam jangka waktupaling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan hasilpemeriksaan diterima.
(2) TinCak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis olehPimpinan Instansi Pengeiola PNBP kepada Menteri danInstansi Pemeriksa.
Pasal 34
(1) Dalam hal Pemeriksa menemukan adanya indikasi tindakpidana dalam pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, InstansiPengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yangdiperiksa, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi PengelolaPNBP menindaklanjuti sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-unda gan.
(21 Dalam hal Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memperoleh data dan informasi tentang:
a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang penerimaan negara;
b. indikasi kerugian negara; dan/atau
c. indikasi unsur tindak pidana di luar yang diperiksa,
instansi Pemeriksa menyampaikan data dan informasisecara terpisah kepada Menteri atau Pimpinan InstansiPengelola PNBP.
SK No 061829 A
Pasal 35
PRESIDENREFUBLIK INDONESIA
-27 -
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjr-rt mengenai tindak lanjut atas laporanhasil pemeriksaan sebagairnana dimaksud dalam pasal 31sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI PENYELESAIAN
TINDAK LAN.]UT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 36
(1) Instansi Pengelola PNBP menyampaikan secara berkalalaporan atas tindak lanjut penyelesaian laporan hasilpemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa dan Menteri.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Instansi Pemeriksa dan Menteri melakukanmonitoring dan evaluasi atas perkembangan tindak lanjutpenyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
Pasal 37
Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara penyampaianlaporan, monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjutlaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal36 diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga putuh)hari terhitung sejak tanggal <iiundangkan.
Agar. . .
SK No 061830 A
FRESIDENREPUSUK IHE}ANESIA
-28_
Agar setiappengundanganpenempatannyaIndonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkanPeraturan Pemerintah ini dengandalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 4 Januari 2021"
PRESIDEN REPUBLIK INDCINESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 5 Januari 2A2I
MBNTBRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIH INDONESIA TAHUN 2A2L NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIAti Bidang Hukum dan
ndang-undangan,
trd
trd
nna Djaman
