SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI · 2021. 2. 21. · SALINAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN

SALINAN

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

TTDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal185 huruf b Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentangCipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 65731;

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAANLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT.

1

2

3

SK No 086513 A

BABI.

PRES I DENREPUBLIK TNDONESIA

-2-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan.

Monopoli adalatr pLnguasaan atas produksi dan/ataupemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasatertenttt oleh satu Pelaku Usaha e-tau satu kelompokpelaku usaha.

F'cl:iku Usat-a adalah setiap orang perorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalamwilayah hukum negara Republik Indonesia, baiksendiri maupun bersama-sama melalrri perjanjia.n,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalambidang ekonorni.

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu auau lebihPelakr,r Usaha untuk mer-gikatka diri terhadap satual.au lebih usaha lain dengan narrla apa pun, baikte-[rrli: rnaupun tidak tertulis.

P ekcngkolan atau konspirasi usd.ha adalah bentukkerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha denganPelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasaipasar bersangkuta bagi kepentingan Pelalltr Uyang bersekcngkot

Pasar adalrrh lembaga ekonomi cli mana para pembelidan penjual baik secara langsung maupl]n ticlaklirn3sun-g dapat melakukan transal<si perdaganganLarang rlan/atau jasa.

ar *Llersangkutan adalah pasar yang berkaitandengz^rr jangkauan atau daerah pemasaran tertentuoi,:h Pblaku Usaha atas barang clan/atau jasa yangsama atau sejenis atau subdtitusi dari barangdan/atau -iasa tersebr:t'

7. Konsumcn

1

2

D

4

5

6

SK No 094451 A


-3-

BAB II

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7

8

9

Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau penggunabarang dan/atau jasa baik untuk kepentingan dirisendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnyadisebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untukmengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatanusahanya agar tidak melakukan praktek monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2O2O tentang Cipta Kerja.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

a. kewenangan Komisi;

b. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan

c. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusanKomisi.

Pasal 3

Komisi mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 Undang-Undang.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, untuk keperluanpemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhansanksi berupa tindakan administratif kepada PelakuUsaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang,termasuk pengawasan putusan, dibentuk MajelisKomisi.

(2) Majelis .

SK No 086512 A


-4-

(21 Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakanadministratif kepada terlapor yang terbukti melakukanpelanggaran:

a. berupa perjanjian yang dilarang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16Undang-Undang;

b. berupa kegiatan yang dilarang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,Pasal 20, Pasal 21, Pasal22, Pasal 23, danlatauPasal 24 Undang-Undang; dan/atau

c. terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, danlatauPasal 28 Undang-Undang.

BAB III

KRITERIA SANKSI, JENIS SANKSI, DAN BESARAN DENDA

Bagian Kesatu

Kriteria Sanksi

Pasal 5

(1) Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan:

a. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaranyang dilakukan oleh Pelaku Usaha;

b. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatanusaha dari Pelaku Usaha; danlatau

c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yangjelas.

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsurpelanggaran ketentuan Undang-Undang.

SK No 086416 A

Bagian


(

Bagian K:dua

.Tenis Sanksi

Pasal 6

(1) Konrisi berwenang rnenjatuhkan sanksi berupatindakan administratif kepada Pelaku Usaha yangmelanggar ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(21 Tirrdakan aciministratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupe:

a.

b.

c.

d.

c.

f.

ob'

penetapan pe;nbatalan Perj arrj ian ;

pe tah kepada Pelaku Usaha untukmcnghentikan integrasi vertikal;

perintah kepada Pelakrr Usaha untuk,nenghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek Monopoli, menyebabkanpersaingan usaha tidak sehat, dan/a*.aumerugikan nlasyarakat;

perinkrh' ke a Pelaku Us kmcnghentikag penyalahgunaan posisi domirran;

penetapan pembatalan atas penggabungan ataupeleburan ba<lan usaha dan pengambilalihansaham;

penetapan pembayaran n rr-gi; dan/atau

pengenaan. denda, paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), denganmemperhatikan ketentuan mengerlai besarandenda sebagaimana diatur d PeraturanPemerintah ini.

SK No 094454 A

P:rsal 7


-6-

Pasal'7

(1) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalanPerjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) huruf a dijatuhkan dalam hal Pelaku Usahamelnnggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5. Pasal 6, Pasal 7,Pasal 3,, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang.

(2l''l'inclakan administratif berupa. penetapan pembatalanPerjanjian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapatdijatuhkan pada:

a. sebagian Perjanjia-n; atau

b. keseluruhan Pcrjanjian.

(3) Tindakan administratif berupa penetapan pernbatalansebagian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diterapkan daiarn hal sebagian ketentuandalan': Perjanjian diput.rskan oleh Majelis Komisimelanggar ketentuan Undan g.Undan g.

(41 Tinddkan administratif berupd. penetapan pembatalankeseluruhan Perjanjian sebagairnana dimaksud padaayat (2) huruf b diterapkan dalam hal seluruhketentuan atau. hampir seluruh ketentuan dalarnPerjanjian diputuskan oleh Majelis Komisi melanggarketentua n Unclang-Undang.

Pasal 8

Tindakan ,ad'ninistratif benr rintah kepada pelakuLlsaha untuk menghentikan integrersi vertikal sebagaimanadimaksurl dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijatuhkan dalamhal Pelaku Usaha melanggar ketentrran Pasal 14 Undang-Undahg.

Pasal 9(1) Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku

Usaha untuk menghentikan kegiatan seba$aimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dr.jatuhkandalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,Pasal 23, Pasal 24, Passl 26, clan,/atau Pasal 27Ulrdang-Undang.

(2) Tindakan...

SK No 0944-5-5 A


-7

(2) Tindakan adnrinisiratif benrpa perintah kepada PelakuUsaha unt'-rk menghentikan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa:

a. penghentian kegiatan yang mengakibatl<anpenguasaan atas produksi atau pemasaranbarang atau jasa;

b. penghentian kegiatarr yang mengakibatkanpenguasaan penerimaan pasokan atau menjadipembeli tunggal atas bai'ang atau jasa;

c. penghentian penolakan atau tindakanmenghalangi - Pelirku Usaha tertentu untukmelakrlkan kegiatan usaha yang sama;

d. pcnghentian kegiatan yang menghalangiKonsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaingdalam melakukan hubunga usaha denganPelaku Usaha pesaingnya itu;

c. penghentian kegiatan. yang membatasi peredaranatau penjualan barang ataur Jasa di PasarBersangkutan;

f. penghentian diskriminasi;g. penghentian jual gi atau penetapan harga ju'-al

yang sangat rendah;

h. penghentian kecurangan dalam menetapkanbiaya prodtrkii dan biaya lainnya yang'menjadikomponen barang atau jasa;

i. p ghentian Perse gkolan urrtull mengaturatau menentukan perrenang tender;

j. penghentianPersekongkolanuntukmendapatkaninformasi kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaingyang diklasifikasikan sebagai rahasiaperusahaan,

k. p:nghentian . . .

SK No 094456 A


-8-

penghentian Persekongkolan untuk menghambatproduksi dan/atau pemasaran Pelaku Usahapesaing;

perintah kepada Pelaku Usaha untukmemberhentikan direksi atau komisaris yangberjabat rangk.ap; dan/ atau

perintah kepada Pelaku Usaha yang terafiliasiurituk melepaskan kepemiliiran saham silang.

Pasal 10

Tindakan admi.nistratif berupa perintah kepada PelakuUsaha untuk menghen--ikan penyalahgurlaan posisidominan sebagairrrana dimaksr"rd dalam Pasal 6 ayat (21

huruf d dijatuhl;an dalarr hal Pelaku Usaha melanggarketentuan Pasal 25 Undang-Undang.

Tindakan administratif beru atalan ataspenggabungan atau peleburan badan usaha danpengarnbilalihan saham sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2) huruf e dijatuhkan dalam hal Pelaku Usahamelanggar ketentuarr Pasal 28 Undang-Undang.

Bagicn Ketiga-

Besaran Denda

(1)

Pasal 12

'finda.kan administratif berupa denda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayaL (2) .huruf g merupakandenda oasar, dan pengenaan tindakan administratifbert.lla denda oleh Komisi diiakukan berdasarkanketentuan sebagai berikut:

a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen)dari ke{r.ntungan bersih yang diperoleh PelakuUsaha.pada Pasar Bersangkutan, seiama kurunwaktu terjad.nya pelanggaran terhadap UnCang-Undang; atau

b.paling...

k

ITI.

SK No 094457 A


-9-

b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) daritotal penjuaian pada Pasar Bersangkutan, selamakurun waktu terjadinya pelanggaran terhadapUndang-Undang.

(2) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisiyang memuat tindakan administratif berupa denda,terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yangcukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) darinilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerjasetelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Pasal 13

(1) Tindakan administratif berupa denda yang tercantumdalam putusan Komisi, yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakanpiutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagaipenerimaan negara bukan pajak.

(21 Dalam hal terlapor tidak melaksanaka utusanKomisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisiberkoordinasi dengan instansi pemerintah yangberwenang dalam bidang urusan piutang negaradan/atau aparat penegak hukum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) didasarkan atas:

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;

b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;

c. faktor yang meringankan;

d. faktor yang memberatkan; dan/atau

e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Pasal 15

Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 huruf c terdiri atas:

a. Pelaku. . .

SK No 086511 A


-10-

a. Pelaku Usaha melakukan aktiritas )rang menunjukkanadanya upaya kepatuhan ferhadap prinsip persainganusaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan,penyuluhan, sosialisasi, dan scjenisnya;

b. Pelaku Usaha merrghentikan secara sukarela atasperilaku anti kornpetitif sejak timbulnya perkar.a;

c. Pelaku Usalia beium pernah melaktrkan pelanggaranyang sama atau sejenis terkait larangan praktekMonopoli dan persaingan usaha tidak sehatsebagaimana diatur dalam lJndang-U,rdang;

d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atasdasar kesengajaan;

e. Pelaku Usaha bukan sebagai in/inisiator daripelanggaran; danfatau

f. darnpak pelanggararr tidak signifikan terhadappersaingan.

Pasal 16

Faktor'. yang memberatkan ainrana d dalamPasal L4 h'-u uf d terdiri atas:

a Pelaku IJsaha pernah langgaran yangsarna arau sejenis sebagaimana diattrr dalam Undang-U::da.ng dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahunberdasarkan prrtusan yang tclah berkekuaian hukumtetap; dan/atauPelaku Usairapelanggaran.

berpcran sebagai inisiator dalam

Pasal 17

Kern Pelaku Usaha u meinbayar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 huruf e berJasari<an pada kondisikeuangzrn pertrsahaern yang dapat mengakibatkanperusahae.n tidak beroperasi jika dikcr,akan tingkat dendatertentu.'

b

SK No 094459 A

Pasal 18

PRES lDENREPUBLIK TNDONESIA

- 1t -

BAB IV

PEMERIKSAAN KEBIDRATAN DAN KASASI ATAS PUTIJSAN KOIVIISIPtrNGAWAS PERSAINGAN USAI{A

Pasal 18

(1) Konrisi dapat memberikan kelonggaran dalampelaksanaan pembayaran denda berdasarkanpermohorran tertulis dari Pelaku Usaha dengandilengkapi data dukung.

(21 Kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa pembayaran ciapat dilakukan secara bertahapatau dalam jangka waktu tertentu berdasai:kan alasanyang sah, '*'ajar, dan transparan denganmempertimbangkan kemampuan keuangan ataukelangsungan kegiatan Pelaku llsaha.

Pasal 19

(1) Pelaku Usaha derpat engajukan keberatan kepadaPcngadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usahaselambat-lamba[nva t4 (cmpat belas) hdri kerjaset€lah menerima pcmberitahuan putusan Komisi.

(21 Perneriksaan keberatan di Pe ngadilan NiagascL'agaimana dimaksud pada ayat'(1) dilakukan baik-rren/&rlgkut

aspek formil maupun materiil atas fakta5,airg menjadi dasar putusan Komisi.

(3) Penreriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan dalam jangke. waktu paling cepat 3 (tiga)bulan dan paling.lama 12 (dua betas) bulan.

(41 Kecuali ditentuk .l, dalam Peraturan Pemerintahini, tata cara pemeriksaan. keberatan di pengadilanNiaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.

. Pasal 2O

(1) I'i 3r1g keberatan deSrgarr putusan pengadilanNiaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ctapatmengajukan pernlohonan kasasi kepada MahkamahAgung Republik Indonbsia dalam jangka waktu 14(empat belas) hari' ' kerja setelah nrenerirnapemberitahuan putusan Pengadilan Niaga

SK No 094460 A

(21 Pemeriksaa.n


-L2-

(21 Pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VPERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 2 1

(1) Komisi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya,menetapkan Peraturan Komisi.

(2) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenaipembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,penanganan perkara oleh Komisi yang telah memasukisidang Majelis Komisi namun belum diputuskan, tetapdilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintahini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaperaturan pelaksanaan yang mengatur mengenai laranganpraktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yangtelah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini, dinyatakantetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal24

Komisi melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Komisi sesuai denganPeraturan Pemerintah ini, paling lambat dalam jangkawaktu 4 (empat) bulan terhitung sejak PeraturanPemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

SK No 086415 A

Agar


-13-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Februari2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Februart2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dantrasi Hukum,

ttd

SK No 086510 A

vanna Djaman


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2O2I

TENTANG

PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

TIDAK SEHAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentangCipta Kerja, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama yang terkait dengan sanksiberupa tindakan administratif yang dapat dikenakan oleh Komisi,pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi, dan rasionalisasi terhadapketentuan sanksi pidana serta melakukan penyesuaian peraturanpelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan pelaksanaan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat selanjutnya dapat berlangsung seiring dengan semangatyang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentangCipta Kerja untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melaluipeningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, sehingga terciptapraktek kegiatan usaha yang lebih kondusif dan menitikberatkan padapersaingan usaha yang sehat dalam kerangka pengawasan oleh Komisi yangprofesional dan akuntabel.

Untuk keperluan pelaksanaan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintahyang mengatur mengenai:

a. kewenangan Komisi;

b. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan

c. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi.

Mengingat . . .

SK No 086509 A


-2-

Mengingat pengaturan tentang larangan praktek Monopoli danpersaingan usaha tidak sehat rnerupakan hal yang sangat dinamis, makaPeraturan Pemerintah ini disusun dengarr tujuan bahwa Komisi dapatmelaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih profesional, terukur danakuntabel, serta terus-menerus membangun dan menerapkan praktekterbaik (best practicel yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut 1:erlu ditetapkan PeraturanPemerintah tentang Pelaksanaan Larangan Praxt:k Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O [entangCipta Kerja berasaskan keseimbangan antara Pelaku Usaha dankepentingan Lrmum dcngan tujuan'lntara lain untuk terciptanyaefektivitas dan efisiensi dalam kegiai.an usaha.Dengan demikian atas pelanggaran yang dikenakan sanksiberupa tindakan adminisiratif:1. Sanksi administratif yang dijatuhkan sesuai dengan

tingkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yangterjadi atas pelarrggaran yang dilakukan oleh pelaku Usaha.

2. Sanksi. . .

SK No 094464 A


-3-

Sanksi aidministratif yang dijatuhkan tidak menyebabkanberhentinya kegiatan usaha namun efektif untuk mencegahterjadinya pelanggaran serupa atau pelanggaran lainnyayang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengankeberlangsungan usaha maka kegiatan ekonorni akan tetapdijalankan yang membe"ikan manfaat ekonomi kepadamasyarakat melalui lapa.ngan kerja, ketersediaan barangatau jasa, dan meningkatkan Fer'tumbuhan ekonomi.

Saalrsi administratif yang dijatrrhkan harus disertai denganalasan yang jelas yaitu pertimbangan yang rinci, konkret,dan berdasarkan data yang valitl dan terul<ur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

6

Cukup jelas.

7

Cukup jelas.

8

Cukup jelas.

9

Cukup jelas.

10

Cukup jelas.

11

Cukup jelas.

I2

Avat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, ditetapkan bahwa tindakanadministratif berupa sanksi dcnda yang dapat dikenakan olehKomisi adalah sebesar palir:g sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

Demi...

2

3

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

SK No 094465 A


-4-

Demi kepastian hukunr dalam pclaksanaannya, PeraturanPemerintah ini menetapkan batas maksimum besaran sanksidenda yang dapat dikenakan oleh Komisi, terkait pelanggaranyang dilakukan terhadap lJndang- Undang.

Dengan memperhatil<trn ketentrran Peraturan Pemerintah ini,Komisi diberikan pilihan untuk menetapkan besaran sanksidenda maksimum bei'dasarkan nilai keuntungan atauberdasarkan nilai penjualan yang diperoleh dari hasilpelanggaran terhadap Undang-Undang, pada PasarBersangkutan, dan selama jangka u,al:tu terjadinya pelanggarantersebtrt.

Pada ha.kiliatnva, pilihall yang terscdia bcrsifht alternatif, danpeneraparrnya pada'kasus per kasus diSerahkan kepada Komisi.

Dalam hal Komisi menggunakan dasar penghitungan berupanilai keuntungan bersih yang C.iperoleh dari hasil pelanggaranUndang-Undang, maka Komisi perlu memperhatikan' faktatentang kegiatan Pelaku Usaha, kondisi Pasar Bersangkutan,dan jangka u'aktu terjadinya pelanggaran dimaksud.

Nilai keuntungan bersih adalah keuntungan yan diperolehPelaku Usaha setelah dikurangi dengan pa_iak dan pungutanoego.r&; r.lcrr-a bi.iya tetap yang berkaitan langsung dengankegiatan risaha l/ang bersangkuta:r. sarkan peraturanperundah g-trn.l an gan.

Sebaliknya, dalam hal Komisi menggunakan dasar penghitunganberr-rpa nilai penjualan yang terkait dengan pelanggaran Undang-Undang, maka Komisi ..vajib memperhatikan fakta t€ntangkegiatan Pelaku Usaha, kondisi Pasar Bersangkutan, dan jangkawaktu terj adinya pelanggara.n dimaksud.

Nilai penjr.ralan ditetapkan berciasarkan nilai sebelum pengenaanpajak atau punggtan negara yang terkai gsune denganpenjualan /jasa pada PaSar Bcrsan5lk

Mengin angka waktu pelanggar merupakan faktorpenting..laiar* mcnetapkan besaran sarksi denda yang akandil<enakan, 3a-ngka waktu pelangga,ran ditentukan berdasarkanjumlah tahun terjadinya pelanggaran.

Apabila..,..

Sl( No 094466 A


-c-

Apabila kurang dari 6 (enam) bulan, maka diperhitungkansebagai 1/2 (setengah) tahun.Sebaliknya, apabila lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebihdari 1 (satu) tahun, maka dihitung sebagai I (satu) tahun penuh.

Komisi selanjutnya ctapat menggunakan koefisien tertentu dalamnrenentukan jangka waktu pelariggaran per bulan, dala.m jangkawaktu pelanggaran selarna 1 (satu) tahun tersebut.

Ayat (2)

Kewajiban mentberikan jaminan bank tersebut tidak diperlukanapabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan putusanKomisi oan ticlak mengajukan kebcratan ke Pengadilan Niagaatau Mahkanrah Agung Republik Indonesia.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasai 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data clukung" adalah laporan keuanganyang menggambarkan kemampuan perusahaan dalampelaksanaan pemb ayar an denda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

SK No 094467 A

Pasal 20


-6-

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

20

Cukup jelas.

2tCukup jelas.

22

Cukup jelas.

23

Cukup jelas.

24

Cukup jelas.

25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6656

SK No 086508 A

Documents

SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI · 2021. 2. 21. · SALINAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN