SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4I TAHUN 2O2I

TENTANG

PEI\TYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11SA ayat l2lUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun l99S tentangKepabeanan, ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-UndangNomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atasBarang Mewah, serta ketentuan Pasal 152 dan pasal lg5huruf b Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2O2O tentang CiptaKerja, perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentangPenyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhanBebas;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (l.embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262ilsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang penetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor STahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomoi62, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a9991;

3. Undang-Undang. . .

SK No 086443 A

SALINAN


-2-

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 32631 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor133, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a893);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 42 Tah:un 2OO9 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 Nomor 150, Tambahan l,embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5O69);

5. .Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1995 tentangKepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3612)'sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 46611;

SK No 086261 A

6. Undang-Undang

Menetapkan

PRES IDENREPUBLIK INDONESTA

-3-

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor1O5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a755);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 251,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 44 Tahun 2OO7 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2OO7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasmenjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4775);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

SK No 086260A

BAB I

I


-4-

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasyang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatukawasan yang berada dalam wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerahpabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk,pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barangmewah, dan cukai.

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasanadalah dewan yang dibentuk untuk menetapkankebijakan umum, membina, mengawasi, danmengoordinasikan kegiatan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut BadanPengusahaan adalah badan yang dibentuk untukmelaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan KPBPB.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumyang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah polapengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitasberupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnisyang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaipengecualian dari pengelolaan keuangan negara padaumumnya.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik lndonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2

3

4

5

SK No 086259 A

6. Pemerintah Daerah .


-5-

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badanusaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan padabidang tertentu.

8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikankepada Pelaku Usaha atau pengusaha untuk memulaidan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

9. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orangasing yang berada di KPBPB.

10. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakanuntuk keperluan konsumsi Penduduk.

11. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesiayang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udaradi atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zor.aekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

12. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batastertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempatlain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yangsepenuhnya berada di bawah pengawasan DirektoratJenderal Bea dan Cukai.

13. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidangkepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhiketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

14. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkunganDirektorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinyaKewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan dalamUndang-Undang Kepabeanan dan/atau kewajibancukai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-UndangCukai.

15. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuatoleh orang dalam rangka melaksanakan KewajibanPabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkandalam Undang-Undang Kepabeanan.

16. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yangselanjutnya disebut sebagai Iruaard Manifest adalahdaftar muatan barang niaga yang diangkut oleh saranapengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saatmemasuki Kawasan Pabean.

SK No 086258 A

17. Manifes .


-6-

17. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yangselanjutnya disebut Outward Manifest adalah daftarmuatan barang niaga yang diangkut oleh saranapengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saatmeninggalkan Kawasan Pabean.

18. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnyadisingkat TPS adalah bangunan dan latau lapanganatau tempat lain yang disamakan dengan itu diKawasan Pabean untuk menimbun barang, sementaramenunggu pemuatan atau pengeluarannya.

19. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajakberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajakpertambahan nilai barang dan jasa dan pajakpenjualan atas barang mewah.

20. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajakberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajakpertambahan nilai barang dan jasa dan pajakpenjualan atas barang mewah.

21. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yangmelakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai pajak pertambahan nilai barangdan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

22. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkatPPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah.

23. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang selanjutnya disebutPPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan ataupemungutan pajak yang dilakukan satu pihakterhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatanperdagangan barang.

24. Endorsement adalah pernyataan mengetahui daripejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak ataspemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalamDaerah Pabean ke KPBPB, berdasarkan penelitianformal atas dokumen yang terkait dengan pemasukanBarang Kena Pajak tersebut.

SK No 086257 A

25. Barang .

PRES lDENREPUBLIK INDONESIA

-7 -

25. Barang Kena Cukai adalah barang tertentu yangmempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perludikendalikan, peredarannya perlu diawasi,pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatifbagi masyarakat atau lingkungan hidup, ataupemakaiannya perlu pembebanan pungutan negarademi keadilan dan keseimbangan, berdasarkanUndang-Undang Cukai.

26. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraanfungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yangbaik dalam rangka pemberian layanan yang bermutudan berkesinambungan.

27. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkatKEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalamwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesiayang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsiperekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

28. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan,tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratantertentu yang digunakan untuk menimbun barangdengan tujuan tertentu dengan mendapatkanpenangguhan bea masuk.

29. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan ataudiserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkanperaturan perundang-undangan.

30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetapoleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan.

31. Aset adalah seluruh barang milik negara yang dikelolaoleh Badan Pengusahaan.

SK No 086256 A

32. Pelabuhan


-8-

32. Pelabuhan Laut adalah tempat yang terdiri atasdaratan dan/atau perairan dengan batas-batastertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dankegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagaitempat kapal bersandar, naik turun penumpang,dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dantempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitaskeselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatanpenunjang pelabuhan, serta sebagai tempatperpindahan intra dan antarmoda transportasi.

33. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atauperairan dengan batas-batas tertentu yang digunakansebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepaslandas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,dan tempat perpindahan intra dan antarmodatransportasi, yang dilengkapi dengan fasilitaskeselamatan dan keamanan penerbangan, sertafasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

34. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

35. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitandengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untukmenunjang kelancaran, keamanan, dan ketertibanarus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang,keselamatan dan keamanan berlayar, tempatperpindahan intra dan/atau antarmoda, sertamendorong perekonomian nasional dan daerah dengantetap memperhatikan tata ruang wilayah.

36. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkatBUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanyakhusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitaspelabuhan lainnya di KPBPB.

37. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yangberkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dankegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsikeselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertibanarus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargodan/atau poS, tempat perpindahan intra dan/atauantarmoda, serta meningkatkan pertumbuhanekonomi nasional dan daerah.

SK No 086255 A

38. Badan

PRES lDENREPUBLIK INDONESIA

-9 -

38. Badan Usaha Bandar Udarayang selanjutnya disingkatBUBU adalah salah satu unit kerja BadanPengusahaan yang melaksanakan kegiatanpengusahaan di Kawasan Bandar Udara Hang Nadim.

39. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atauOnline Single Submission yang selanjutnya disingkatOSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan olehLembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinanlembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepadapengusaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengaturmengenai:

a. kelembagaan;

b. pelayanan perizinan;

c. pengembangan dan pemanfaatan Aset;

d. fasilitas dan kemudahan;

e. pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam,Bintan, dan Karimun; dan

f. sanksi.

BAB IIKELEMBAGAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 3

Kelembagaan KPBPB terdiri atas:

a. Dewan Kawasan; dan

b. Badan Pengusahaan.

SK No 086254 A

Bagian Kedua

PRES IDENREPUALIK INDONESIA

-10-

Bagian KeduaDewan Kawasan

Pasal 4

(1) Dewan Kawasan dibentuk untuk 1 (satu) KPBPB ataulebih dari 1 (satu) KPBPB.

(21 Dewan Kawasan diketuai oleh menteri yangmengoordinasikan urusan pemerintahan di bidangperekonomian dan beranggotakan menteri, kepalalembaga, gubernur, bupati/wali kota, danf atau ketuadewan perwakilan ralryat daerah yang terkait.

Pasal 5

(1) Dewan Kawasan mempunyai tugas dan wewenangmenetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi,dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan.

(21 Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam rangka memberikan arahan, pembinaan,pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatanBadan Pengusahaan.

Pasal 6

Keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2\ ditetapkan dengan KeputusanPresiden berdasarkan usulan dari menteri yangmengoordinasikan urusan pemerintahan di bidangperekonomian.

Pasal 7

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

(21 Sekretariat Dewan Kawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DewanKawasan.

SK No 086253 A

(3) Sekretariat


- 11-

(3) Sekretariat Dewan Kawasan dan Sekretaris DewanKawasan ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan.

(4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerjaSekretariat Dewan Kawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan DewanKawasan.

(5) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasSekretariat Dewan Kawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dibentuk tim teknis yangditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan.

Bagian KetigaBadan Pengusahaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaanuntuk 1 (satu) KPBPB atau lebih dari 1 (satu) KPBPB.

(21 Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.

(3) Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas dan wewenang:

a. melaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan KPBPB sesuai dengan fungsiKPBPB;

b. membuat ketentuan yang diperlukan dalampengelolaan, pengembangan, dan pembangunanKPBPB; dan

c. menetapkan pengelolaan keuangan, pengadaan,perlengkapan, dan sumber daya manusia besertasistem remunerasinya yang sesuai dengan sistemmerit dan prinsip tata kelola yang baik.

SK No 086252A

Pasal 9


-t2-

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengelolaan, pengembangan, danpembangunan KPBPB sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) huruf a, Badan Pengusahaanmengembangkan kegiatan di bidang ekonomi padasektor pertanian, Perdagangan, maritim,perindustrian, transportasi, perbankan, pariwisata,logistik, pengembangan teknologi, kesehatan, sumberdaya air, limbah dan lingkungan, farmasi, kelautandan perikanan, kehutanan, energi dan sumber dayamineral, pekerjaan umum dan perumahan rakyat,kebudayaan, telekomunikasi, dan bidang lainnya.

(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Dewan Kawasan.

(3) Pengembangan kegiatan di bidang ekonomi di dalamKPBPB dilakukan sesuai dengan Rencana Tata RuangKawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, danKarimun, Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiKepulauan Riau, Rencana Tata Ruang WilayahKabupatenf Kota, dan rencana detail tata rutang.

(41 Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan,pengembangan kegiatan ekonomi di dalam KPBPBdilakukan sesuai dengan Rencana Tata RuangKawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, danKarimun, Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiKepulauan Riau, dan/atau Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten I Kota.

(5) Terhadap kegiatan di bidang ekonomi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang berkaitan denganpembangunan infrastruktur publik dan kepentinganumum, dilaksanakan berdasarkan perencanaanbersama antara Badan Pengusahaan denganPemerintah Daerah.

(6) Infrastruktur publik dan kepentingan umumsebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakaninfrastruktur untuk pelayanan publik yang menjadikewenangan Pemerintah Daerah untuk menunjangkegiatan ekonomi di KPBPB.

SK No 086251 A

(7) Perencanaan.


-13-

(71 Perencanaan bersama sebagaimana dimaksud padaayat (5) dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan.

(8) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dapat dilakukan kerja sama pemanfaataninfrastruktur dimaksud antara Pemerintah Daerahdengan KPBPB.

Pasal 10

(1) Badan Pengusahaan terdiri atas:

a. kepala;b. anggota; danc. pegawai.

l2l Kepala dan anggota Badan Pengusahaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan olehDewan Kawasan.

(3) Kepala, anggota, dan pegawai pada BadanPengusahaan mengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai badan layananumum.

Pasal 1 1

(1) Susunan organisasi dan tata kerja BadanPengusahaan ditetapkan dengan Peraturan DewanKawasan.

(21 Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatpersetujuan tertulis dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendayagunaan aparatur negara dan reformasibirokrasi.

Pasal 12

Badan Pengusahaan menyampaikan laporan kepada DewanKawasan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

SK No 086250 A

Paragraf 2


-t4-

Paragraf 2Pengelolaan Keuangan

Pasal 13

(1) Kekayaan Badan Pengusahaan merupakan kekayaannegara yang tidak dipisahkan.

(2) Anggaran Badan Pengusahaan bersifat dinamis danfleksibel yang menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat.

(3) Badan Pengusahaan menyelenggarakan kegiatanpenyelenggaraan layanan umum didasarkan padaPraktik Bisnis Yang Sehat tanpa mengutamakanpencarian keuntungan.

Pasal 14

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang,Badan Pengusahaan diberikan fleksibilitas dalampengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomidan penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.

(2) Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmeliputi penganggaran dan pengelolaanperbendaharaan.

(3) Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksudpada ayat (21 meliputi pengelolaan uang, pengelolaanutang, dan pengelolaan Aset.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan Aset sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dengan PeraturanMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan negara.

SK No 086249 A

Pasal 15. . .


- 15-

Pasal 15

Pola pengelolaan keuangan pada Badan Pengusahaanmerupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikutiketentuan PPK-BLU sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah yang mengatur mengenai PPK-BLU, kecualidiatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16

(1) Kepala Badan Pengusahaan berkedudukan sebagaipengguna anggaran/barang pada BadanPengusahaan.

(2) Kepala Badan Pengusahaan selaku penggunaanggaran lbarang dapat menunjuk kuasa penggunaanggaran lbarang.

Pasal 17

(1) Badan Pengusahaan mengusahakan sendiri sumberpendapatan untuk mendanai belanjanya.

(21 Sumber pendapatan Badan Pengusahaan diperolehdari:

a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

b. hasil kerja sama dengan pihak lain;

c. hibah yang diperoleh sesuai peraturanperundang-undangan;

d. pendapatan yang diperoleh dari uang wajibtahunan atas hak pengelolaan yang dimilikinya;dan/atau

e. hasil usaha lainnya.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan negarasebagai penerimaan negara bukan pajak.

SK No 086248 A

(4) Pendapatan...


- 16-

(41 Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat digunakan langsung untuk membiayai belanjaBadan Pengusahaan.

(5) Selain sumber pendapatan sebagaimana dimaksudpada ayat (21, Badan Pengusahaan dapat memperolehpendapatan dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;dan/atau

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 3Pegawai

Pasal 18

(1) Pegawai Badan Pengusahaan dapat berasal dariPegawai ASN, Pegawai non-ASN, dan tenagaprofesional.

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (21 diangkat olehKepala Badan Pengusahaan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Pegawai Badan Pengusahaan yang menduduki jabatantertentu dan telah mencapai batas usia pensiun,sesuai dengan kebutuhan dapat diperpanjang sebagaipegawai Badan Pengusahaan paling tinggi sampaidengan usia 6O (enam puluh) tahun.

SK No 086247 A

Paragraf 4


-t7-

Paragraf 4Remunerasi

Pasal 19

Kepala, anggota, dan pegawai Badan Pengusahaandiberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB IIIPELAYANAN PERIZINAN

Pasal 20

(1) Badan Pengusahaan berwenang:

a. menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagipara pengusaha yang mendirikan danmenjalankan usaha di KPBPB dalam rangkamengembangkan kegiatan di bidang ekonomisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);dan

b. menetapkan jenis dan jumlah Barang Konsumsiserta menerbitkan perizinan pemasukannya.

(21 Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup Perizinan Berusaha pada sektor:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian;

c. kehutanan;

d. energi dan sumber daya mineral;

e. perindustrian;

f. perdagangan;

g. pekerjaan umum dan perumahan ralryat;

h. transportasi;

i. kesehatan;

j. kebudayaan;

k. pariwisata. . .

SK No 086246 A


- 18-

k. pariwisata;

l. telekomunikasi;

m. logistik;

n. sumber daya air; dan

o. limbah dan lingkungan.

(3) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintahini.

(4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai perizinan berusaha berbasisrisiko.

(5) Badan Pengusahaan berwenang menerbitkanperizinan lainnya yang diperlukan para pengusahayang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPBsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan perizinan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakanoleh Badan Pengusahaan melalui OSS sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai sistem pelayanan perizinanberusaha secara elektronik.

(71 Dewan Kawasan dapat mengubah dan/ataumenambahkan jenis Perizinan Berusaha dalamLampiran Peraturan Pemerintah ini berdasarkanpersetujuan Presiden dan ditetapkan denganPeraturan Dewan Kawasan.

SK No 086245 A

BAB IV


-19-

BAB IVPENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ASET

Pasal 21

(1) Badan Pengusahaan dapat melakukan kerja samapemanfaatan Aset.

(2) Dalam rangka pemanfaatan Aset sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Badan Pengusahaan dapatmelakukan kerja sama dengan badan usaha.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:

a. badan usaha milik negara;

b. badan usaha milik daerah;

c. koperasi;

d. badan usaha swasta yang berbentuk perseroanterbatas; dan

e. badan hukum asing.

(41 Bentuk dan tata cara pemanfaatan Aset sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanKepala Badan Pengusahaan dengan berpedoman padaperaturan perundang-undangan di bidang pengelolaanaset.

Bagian KesatuBandar Udara Hang Nadim

Pasal 22

(1) Badan Pengusahaan menyelenggarakan kegiatanpengusahaan di Bandar Udara Hang Nadim Batam.

SK No 086244 A

(2) Badan...


-20-

(2) Badan Pengusahaan membentuk BUBU untukmelakukan kegiatan pengusahaan di Bandar UdaraHang Nadim Batam.

(3) BUBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)melakukan kegiatan pengusahaan di Bandar UdaraHang Nadim Batam sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengusahaandi Bandar Udara Hang Nadim Batam sebagaimanadimaksud pada ayat (3), BUBU dapat bekerja samadengan:



c. koperasi;



Pasal 23

(1) Penyelenggaraan kegiatan pengusahaan Bandar UdaraHang Nadim Batam dikenakan tarif.

(21 Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tarif jasa Kebandarudaraan; dan

b. tarif jasa terkait Bandar Udara.

(3) Tarif jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh BUBU setelahdikonsultasikan dengan Kepala Badan Pengusahaandengan berpedoman pada jenis, struktur, golongan,dan mekanisme penetapan tarif jasa Kebandarudaraanyang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang transportasi.

SK No 086243 A

(4) Tarif


-21 -

(4) Tarif jasa terkait Bandar Udara Hang Nadim Batamsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan.

(5) Dalam hal penyelenggaraan layanan Bandar Udarayang dikerjasamakan belum memiliki tarif jasa terkaitBandar Udara, besaran tarif tersebut ditetapkan olehKepala Badan Pengusahaan.

(6) Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5)ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruhnyaterhadap daya saing investasi.

Bagian KeduaPelabuhan Laut

Pasal24

(1) Badan Pengusahaan menyelenggarakan pengaturan,pengendalian, dan pengawasan kegiatanKepelabuhanan, kecuali penyelenggaraan keselamatandan keamanan pelayaran serta kerja sama PemerintahPusat dengan lembaga/organisasi internasional yangdiselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang transportasi.

(21 Badan Pengusahaan menyelenggarakan kegiatanpengusahaan Pelabuhan Laut di KPBPB.

(3) Badan Pengusahaan dalam pengusahaan PelabuhanLaut sebagaimana dimaksud pada ayat {2) membentukBUP.

(41 BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukankegiatan pengusahaan Kepelabuhanan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengusahaanKepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),BUP dapat bekerja sama dengan:


SK No 086242 A

b. badan

PRES IDENFIEPUBLIK INDONESIA

-22-

b. badan usaha milik daerah;c. koperasi;d. badan usaha swasta yang berbentuk perseroan

terbatas; dane. badan hukum asing.

Pasal 25

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengaturan kegiatanKepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1), Badan Pengusahaan mengenakan tarif.

(21 Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tarif jasa Kepelabuhanan; danb. tarif jasa terkait Kepelabuhanan.

(3) Tarif jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksudpada ayat (21 huruf a ditetapkan oleh BUP setelahdikonsultasikan dengan Kepala Badan Pengusahaandengan berpedoman pada jenis, struktur, golongan,dan mekanisme penetapan tarif jasa Kepelabuhananyang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang transportasi.

(4) Tarif jasa terkait Kepelabuhanan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh BUPsetelah mendapat persetujuan Kepala BadanPengusahaan.

(5) Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruthnyaterhadap daya saing investasi.

SK No 086241 A

Bagian Ketiga


-23-

Bagian KetigaAir, Limbah, dan Aset Lainnya

Pasal 26

(1) Badan Pengusahaan melakukan pengelolaan,pemeliharaan, dan pengusahaan sistem penyediaan airminum, termasuk daerah tangkapan air, waduk, danbendungan di KPBPB.

(21 Dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan, danpengusahaan sistem penyediaan air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), BadanPengusahaan dapat membentuk badan usaha sistempenyediaan air minum.

(3) Badan Pengusahaan melakukan pengelolaan,pemeliharaan, dan pengusahaan sistem air limbah,dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(4) Badan Pengusahaan melakukan pengelolaan,pemeliharaarl, dan pengusahaan Aset lainnya yangtidak termasuk sebagai aset Bandar Udara, asetPelabuhan Laut, aset pengelolaan air minum, danpengelolaan air limbah, dan limbah bahan berbahayadan beracun.

(5) Dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan, danpengusahaan air limbah, dan limbah bahan berbahayadan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (3),serta Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(4)., Badan Pengusahaan dapat membentuk badanusaha.

(6) Dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan, danpengusahaan sistem penyediaan air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), air limbah, danlimbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimanadimaksud pada ayat (3), serta Aset lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (4), BadanPengusahaan dapat bekerja sama dengan:

SK No 086240 A

a. badan

BAB VFASILITAS DAN KEMUDAHAN

DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Bagian KesatuUmum


-24-



c. koperasi;



Pasal27

(1) Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KPBPBdiberikan fasilitas dan kemudahan berupa:

a. pemasukan dan pengeluaran barang;

b. perpajakan;

c. kepabeanan;

d. cukai;

e. keimigrasian;

f. larangan dan pembatasan; dan

g. fasilitas dan kemudahan lainnya.

(21 Fasilitas dan kemudahan lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 086239 A

Bagian Kedua

PRES IDENREPUBLIK TNDONESIA

-25-

Bagian KeduaPemasukan dan Pengeluaran Barang

Pasal 28

(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dariKPBPB wajib dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk.

(2) Pelabuhan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan Pelabuhan yang telahmendapatkan izin dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangtransportasi dan telah mendapatkan penetapansebagai Kawasan Pabean.

(3) Untuk kepentingan pengawasan dan pelayanan,menteri yan g menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan negara menetapkan KantorPabean, Kawasan Pabean, dan pos pengawasanpabean.

(4) Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Pabean.

Pasal 29

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPBberada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea danCukai.

Pasal 30

Badan Pengusahaan berkewajiban untuk menyediakan danmengembangkan Pelabuhan yang ditunjuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayat (21.

SK No 086238 A

Pasal 31

PRES lDENREPUBLIK ]NDONESIA

-26-

Pasal 31

(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dariKPBPB hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yangtelah mendapat Perizinan Berusaha dari BadanPengusahaan.

(21 Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemasukan Barang Konsumsi untuk kebutuhanPenduduk; atau

b. pemasukan danf atau pengeluaran barang, selainBarang Konsumsi untuk kebutuhan Penduduk.

(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat memasukkan barang ke KPBPB dari luarDaerah Pabean sesuai dengan Perizinan Berusahasebagaimana dimaksud pada ayat (2ll, dan barang yangdimasukkan ke KPBPB hanya yang berhubungandengan kegiatan usahanya.

(4) Badan Pengusahaan melakukan pengawasan terhadapkesesuaian jumlah dan jenis Barang Konsumsi yangtelah dimasukkan oleh pengusaha sesuai denganPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terhadap pemasukan dan pengeluaranbarang ke dan dari KPBPB atas:

a. barang perwakilan negara asing beserta parapejabatnya yang bertugas di Indonesiaberdasarkan asas timbal balik;

b. barang untuk keperluan badan internasionalbeserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluanibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan,atau untuk kepentingan penanggulanganbencana alam;

SK No 086500A

d. barang


-27 -

d. barang untuk keperluan penelitian danpengembangan ilmu pengetahuan;

e. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militerdan kepolisian, termasuk suku cadang yangdiperuntukkan bagi keperluan pertahanan dankeamanan negara;

f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atauabu jenazah;

h. barang pindahan;

i. barang pribadi penumpang, awak saranapengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;

j. obat-obatan yang dimasukkan denganmenggunakan anggaran pemerintah yangdiperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;

k. bahan terapi manusia, pengelompokan darah,dan bahan penjenisan jaringan;

1. peralatan dan bahan yang digunakan untukmencegah pencemaran lingkungan;

m. barang oleh Pemerintah Pusat atau PemerintahDaerah yang ditujukan untuk kepentinganumum;

n. barang untuk keperluan olahraga yangdimasukkan oleh induk organisasi olahraganasional;

o. barang untuk keperluan museum, kebunbinatang, dan tempat lain semacam itu yangterbuka untuk umum serta barang untukkonservasi alam;

p. buku ilmu pengetahuan; dan

q. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetradan penyandang cacat lainnya.

SK No 086499 A

(6) Ketentuan...


-28-

(6) Ketentuan mengenaiPerizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat l2l dan pelaksanaan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur lebihlanjut dengan Peraturan Badan Pengusahaan.

Pasal 32

(1) Pemasukan Barang Konsumsi untuk kebutuhanPenduduk dari luar Daerah Pabean ke KPBPB,dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemasukan hanya dapat dilakukan olehpengusaha yang telah mendapatkan PerizinanBerusaha dari Badan Pengusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a; dan

b. jumlah dan jenis Barang Konsumsi yangdimasukkan ke KPBPB sesuai dengan jumlah danjenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.

(21 Penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi untukkebutuhan Penduduk dari luar Daerah Pabean olehBadan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dilakukan sesuai dengan pertimbangandari Dewan Kawasan.

(3) Penetapan jumlah dan jenis sebagaimana dimaksudpada ayat (21 dilaksanakan secara otomasi denganmemperhatikan penerapan asas transparansi danPraktik Bisnis Yang Sehat.

(4) Formulasi penetapan jumlah dan jenis BarangKonsumsi oleh Badan Pengusahaan dilakukan denganmemperhitungkan antara lain :

a. jumlah dan jenis kebutuhan;

b. jumlah Penduduk berdomisili KPBPB danPenduduk non-domisili KPBPB;

c. luas wilayah KPBPB;

SK No 086498 A

d. realisasi


-29-

d. realisasi pemasukan barang ke KPBPBberdasarkan penetapan jumlah dan jenis olehBadan Pengusahaan; dan

e. tingkat kepatuhan pengusaha.

(5) Pengawasan atas peredaran Barang Konsumsi untukkebutuhan Penduduk dari luar Daerah Pabean keKPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danpengadministrasiannya dilakukan oleh BadanPengusahaan.

(6) Hasil pengawasan peredaran Barang Konsumsi untukkebutuhan Penduduk dari luar Daerah Pabean keKPBPB dan pengadministrasian sebagaimanadimaksud pada ayat (5), menjadi pertimbangan BadanPengusahaan dalam menghitung formulasi penetapanjumlah dan jenis Barang Konsumsi dari luar DaerahPabean yang dimasukkan ke KPBPB untuk kebutuhanPenduduk.

(7) Tata cara penetapan jumlah dan jenis BarangKonsumsi oleh Badan Pengusahaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, formulasi penetapanjumlah dan jenis Barang Konsumsi sebagaimanadimaksud pada ayat (4), dan pengawasan atasperedaran dan pengadministrasian Barang Konsumsiuntuk kebutuhan Penduduk sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala BadanPengusahaan.

Pasal 33

(1) Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal32 ayat (1) memenuhi kriteria antara lain:

a. barang untuk keperluan pemenuhan kebutuhankonsumsi Penduduk;

b. tidak ditujukan sebagai bahan baku atau bahanpenolong industri; dan

c. dikonsumsi di dalam KPBPB.

(21 Terhadap Barang Konsumsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dapat dikeluarkan ke tempat laindalam Daerah Pabean.

SK No 086497 A

(3) Dikecualikan

PRE S IDENREPUBLIK INDONESIA

-30-

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) atas pengeluaran Barang Konsumsiberupa barang kiriman, barang penumpang, ataubarang awak sarana pengangkut dalam jumlahdan/atau nilai tertentu berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang kepabeanandan cukai.

(4) Terhadap barang kiriman, barang penumpang, ataubarang awak sarana pengangkut sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pejabatbea dan cukai.

(5) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dancukai berwenang melakukan pemeriksaan ataspengeluaran Barang Konsumsi berupa barang kiriman,barang penumpang, atau barang awak saranapengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan berdasarkan:

a. penilaian risiko; dan/atau

b. sistem analisis informasi penumpang, awaksarana pengangkut atau barang kiriman.

l7l Terhadap barang kiriman, barang penumpang, ataubarang awak sarana pengangkut yang:

a. tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud padaayat (41;

b. diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) namun jumlah dan/atau jenis tidak sesuai;dan/atau

c. melebihi jumlah dan/atau nilai tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang kepabeanandan cukai.

SK No 086496 A

Paragrafl...


-31 -

Paragraf 1

Pengangkutan, Pembongkaran, Pemuatan,dan Penimbunan Barang

Pasal 34

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datangdari:

a. luar Daerah Pabean;

b. KPBPB lainnya; atau

c. tempat lain dalam Daerah Pabean,

wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut ke setiap Kantor Pabean yang akandisinggahi sebelum kedatangan sarana pengangkut.

(2) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus terhubung dengan ekosistem logistik KPBPBsebagai bagian dari ekosistem logistik nasional(National Logistic Ecosystem/ NLE) yang diwajibkanpemerintah untuk percepatan logistik nasional.

(3) Pemberitahuan rencana kedatangan saranapengangkut yang telah disampaikan ke Kantor Pabeandan mendapatkan nomor pendaftaran, merupakanpendahuluan lruaard Manifest yang diajukan olehpengangkut.

(41 Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangsarana pengangkutnya memasuki KPBPB, wajibmencantumkan barang yang diangkutnya dalamInward Manifest.

(5) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akanberangkat dari KPBPB menuju ke:


b. KPBPB lainnya; atau

SK No 086495 A

c.tempat...

PRES IDENREPUBLIK ]NDONESIA

-32-

c. tempat lain dalam Daerah Pabean,

wajib menyerahkan pemberitahuan Outward Manifestatas barang yang diangkutnya paling lambat sebelumkeberangkatan sarana pengangkut.

(6) Kewajiban untuk menyerahkan pemberitahuanrencana kedatangan sarana pengangkut sebagaimanadimaksud pada ayat (Ll, Iruaard Manifest sebagaimanadimaksud pada ayat (4)., dan Outuard Manifestsebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga berlakuuntuk angkutan penyeberangan di dalam negeri sesuaidengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan dibidang pelayaran.

(7) Tata cara penyerahan pemberitahuan rencanakedatangan sarana pengangkut, ekosistem logistik,Inutard Manifest, dan Attward Manifesf dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan pemberitahuanrencana kedatangan sarana pengangkut, InutardManifest, dan Outward Manifest.

Pasal 35

(1) Barang yang diangkut oleh sarana pengangkutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajibdibongkar di:

a. Kawasan Pabean; atau

b. tempat lain di luar Kawasan Pabean setelahmendapat persetujuan Kepala Kantor Pabeanberdasarkan rekomendasi Kepala BadanPengusahaan.

(2) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari KPBPBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), wajibdilakukan di:

a. Kawasan Pabean; atau

SK No 086494 A

b. tempat


-33-

tempat lain di luar Kawasan Pabean setelahmendapat persetujuan Kepala Kantor Pabeanberdasarkan rekomendasi Kepala BadanPengusahaan.

Pasal 36

(1) Sementara menunggu pengeluarannya dari KawasanPabean di KPBPB, barang asal luar KPBPB atau barangyang sepenuhnya diperoleh di KPBPB dapat ditimbundi TPS.

(21 Dalam hal tertentu, barang asal luar KPBPB ataubarang yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB dapatditimbun di tempat lain yang diperlakukan samadengan TPS.

(3) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkandari KPBPB ke:


b. KPBPB lainnya;c. Tempat Penimbunan Berikat;d. KEK; ataue. tempat lain dalam Daerah Pabean,

sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun diTPS atau tempat lain di luar Kawasan Pabean setelahmendapatkan izin Kepala Kantor Pabean.

Pasal 37

(1) Barang yang telah dibongkar di Pelabuhan yangditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelahdipenuhinya Kewajiban Pabeannya untuk:a. dimasukkan ke KPBPB;

b. diangkut lanjut;c. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya;

d. dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean; atau

e. dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

b

SK No 086493 A

(2lBarang. . .


-34-

(21 Barang yang telah dimuat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (21 dapat dikeluarkan dariKawasan Pabean di KPBPB, setelah dipenuhinyaKewajiban Pabeannya untuk dikeluarkan dari KPBPBke:


b. KPBPB lainnya;

c. Tempat Penimbunan Berikat;

d. KEK; atau

e. tempat lain dalam Daerah Pabean

Paragraf 2Pemberitahuan Pabean

Pasal 38

(1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di KantorPabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.

(21 Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronikmelalui sistem pertukaran data elektronik kepabeananyang terhubung dengan Indonesia National SingleWindow (INSW).

(3) Dalam hal telah ditetapkan kondisi kahar,Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat disampaikan secara tertulis di atasformulir.

(41 Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPBdicatat sebagai impor.

(5) Pengeluaran barang dari KPBPB ke luar DaerahPabean dicatat sebagai ekspor.

SK No 086492 A

Paragraf3.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-35-

Paragraf 3

Pemeriksaan Pabean

Pasal 39

(1) Terhadap barang yang akan:

a. dimasukkan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean,KPBPB lainnya, Tempat Penimbunan Berikat,atau KEK; atau

b. dikeluarkan dari KPBPB ke luar Daerah Pabean,KPBPB lainnya, Tempat Penimbunan Berikat,KEK, atau tempat lain dalam Daerah Pabean,

dapat dilakukan penelitian dokumen secara selektifberdasarkan manajemen risiko.

(21 Terhadap pemasukan:

a. barang ke KPBPB dari tempat lain dalam DaerahPabean; atau

b. Barang Konsumsi untuk kebutuhan Pendudukdari luar Daerah Pabean,

dikecualikan dari penelitian dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Terhadap barang yang akan:

a. dimasukkan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean,KPBPB lainnya, Tempat Penimbunan Berikat,KEK, atau tempat lain dalam Daerah Pabean; atau

b. dikeluarkan dari KPBPB ke luar Daerah Pabean,KPBPB lainnya, Tempat Penimbunan Berikat,KEK, atau tempat lain dalam Daerah Pabean,

dapat dilakukan pemeriksaan fisik secara selektifberdasarkan manajemen risiko atau nota hasilintelijen.

SK No 086491 A

(4) Tata...


-36-

(4) Tata cara mengenai penelitian dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Paragraf 4Akses Kepabeanan

Pasal 40

(1) Pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusahadari Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksuddalam Pasa1 31 ayat (1), dan pengangkut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib melakukanregistrasi kepabeanan untuk mendapatkan akseskepabeanan.

(21 Registrasi kepabeanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan mengenai registrasikepabeanan.

Paragraf 5Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Pasal 4 1

(1) Pengusaha Barang Kena Cukai di KPBPB wajibmemiliki nomor pokok pengusaha Barang Kena Cukai.

(21 Tata cara penetapan nomor pokok pengusaha BarangKena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai cukai.

SK No 086490 A

Paragraf 6


-37 -

Paragraf 6Pembukuan

Pasal 42

(1) Pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusahadari Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 ayat (1), pengusaha TPS, pengusahapengurusan jasa kepabeanan, pengusahapengangkutan, atau pengusaha di bidang cukai wajibmenyelenggarakan pembukuan.

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan auditkepabeanan dan/atau audit cukai terhadappengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Atas permintaan pejabat bea dan cukai dalam rangkamenjalankan audit sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan,dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan,surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasukdata elektronik, serta surat yang berkaitan dengankegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentinganaudit kepabeanan dan/atau kegiatan di bidang cukaiuntuk kepentingan audit cukai.

(4) Tata cara pelaksanaan audit kepabeanan dan/atauaudit cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2ll,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai audit kepabeanandan/atau audit cukai.

SK No 086489 A

Paragraf7 .


-38-

Paragraf 7Pemeriksaan Bersama Dalam Rangka Kepentingan

Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai

Pasal 43

(1) Untuk kepentingan kepabeanan, perpajakan, dancukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai danDirektorat Jenderal Pajak dapat melakukanpemeriksaan bersama atas pemasukan danpengeluaran barang ke dan dari KPBPB.

(21 Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat melibatkan instansi teknis terkait atauBadan Pengusahaan.

Paragraf 8Kerja Sama Dalam Rangka

Pelayanan dan Pengawasan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidan/atau Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Pengusahaan

Pasal 44

(1) Badan Pengusahaan melakukan pengawasan terhadappengusaha di KPBPB.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadappengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud padaayat (1), Badan Pengusahaan dapat berkoordinasidengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atauDirektorat Jenderal Pajak.

Pasal 45

Untuk kepentingan pengawasan dan pelayanan diPelabuhan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidanlatau Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan:

SK ttlo 086488 A

a. pertukaran

PFIES IDENREPUBLIK INDONESIA

-39-

a. pertukaran data dan/atau informasi secara elektronikdan non-elektronik; dan/atau

b. rekonsiliasi data atas data pemasukan dan/ataupengeluaran barang ke dan dari KPBPB,

dengan Badan Pengusahaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam rangka pengamanan hak-hak negara, pelaksanaanperumusan dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukaidilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dancukai.

Pasal 47

Tata

a.

cara mengenal:

penyerahan pemberitahuan rencana kedatangansarana pengangkut, Inward Manifest, dan OutwardManifest oleh angkutan penyeberangan dalam negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6);

pembongkaran barang dan pemuatan barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 36;

pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 37;

Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (1);

penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 ayat (1) dan pemeriksaan fisik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dan

b

c

d

e,

f.

SK No 086487 A

g.manaJemen...


-40-

g. manajemen risiko dan/atau nota hasil intelijensebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) danayat (3),

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

Bagian KetigaFasilitas Perpajakan

Pasal 48

(1) Pengusaha di KPBPB tidak dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.

(2) Pengawasan dan pengadministrasian pemberianfasilitas tidak dipungut PPN atas pemasukan barangdan jasa ke KPBPB dari tempat lain dalam DaerahPabean dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 49

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam KPBPBdibebaskan dari pengenaan PPN.

(2) Pemasukan Barang Kena Pajak dan/atau barang dariluar Daerah Pabean ke KPBPB dibebaskan daripengenaan PPN dan/atau tidak dipungut PPh Pasal22.

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha diKPBPB kepada pengusaha di KPBPB lainnyadibebaskan dari pengenaan PPN.

(4) Penyerahan Barang Kena Pajak ke KPBPB olehpengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau PelakuUsaha di KEK kepada pengusaha di KPBPB tidakdipungut PPN.

(5) Penyerahan Barang Kena Pajak ke KPBPB olehpengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabeankepada pengusaha di KPBPB tidak dipungut PPN.

SK No 086486 A

(6) Ketentuan


-4I-

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

berlaku untuk penyerahan Barang Kena Pajak keKPBPB oleh pengusaha di tempat lain dalam DaerahPabean kepada pengusaha di KPBPB yang dibebaskandari pengenaan PPN berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.

(71 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakberlaku untuk penyerahan Barang Kena Pajak keKPBPB oleh pengusaha di tempat lain dalam DaerahPabean kepada pengusaha di KPBPB untukpenyerahan Barang Kena Pajak:

a. yang telah dilunasi PPN dengan menggunakanstiker lunas PPN; dan

b. bahan bakar minyak bersubsidi.

Pasal 50

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPBoleh pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean,pengusaha di Tempat Penimbunan Berikat, atauPelaku Usaha di KEK kepada pengusaha mendapatfasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 ayat (4) sepanjang memenuhipersyaratan sebagai berikut:

a. pemasukan Barang Kena Pajak ke KPBPBdilakukan di Pelabuhan yang ditunjuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);dan

b. Barang Kena Pajak berwujud tersebut benar-benar telah masuk ke dalam KPBPB yangdibuktikan dengan dokumen yang telah diberikanEndorsemenf sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.

(21 Dalam hal persyaratan pemberian fasilitas tidakdipungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

tidak terpenuhi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

SK No 086485 A

a. pengusaha


-42-

a. pengusaha di KPBPB sebagai pihak yangmemperoleh Barang Kena Pajak, wajib membayarPPN yang terutang atas penyerahan Barang KenaPajak ke KPBPB; dan

b. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BarangKena Pajak, tidak termasuk dalam PengusahaKena Pajak yang dapat mengajukan permohonanpengembalian pada setiap masa pajak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Tata cara pembayaran PPN oleh pengusaha di KPBPBsebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a diaturlebih lanjut dalam Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

Pasal 51

(1) Pengusaha di KPBPB sebagai pihak yang memperolehBarang Kena Pajak harus menyampaikanpemberitahuan mengenai rencana perolehan BarangKena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean,Tempat Penimbunan Berikat, atau KEK ke KPBPB,kepada kantor pelayanan pajak sebelum kedatanganBarang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 ayat (1).

(2) Rencana perolehan Barang Kena Pajak ke KPBPBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasarbagi Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalamDaerah Pabean untuk membuat faktur pajak ataspenyerahan Barang Kena Pajak tidak dipungut PPN.

(3) Dalam hal pengusaha di KPBPB tidak mengajukanpemberitahuan mengenai rencana perolehan BarangKena Pajak ke KPBPB sebagaimana dimaksud padaayat (21, Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalamDaerah Pabean wajib memungut PPN atas penyerahanBarang Kena Pajak yang tidak disertai rencanapemasukan barang ke KPBPB.

SK No 086484A

(4) Tata...


-43-

(41 Tata cara penyampaian pemberitahuan mengenairencana perolehan Barang Kena Pajak ke KPBPBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dalam Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

Pasal 52

(1) Pengusaha di KPBPB sebagai pihak yang memperolehBarang Kena Pajak harus menyampaikan permintaanEndorsement atas dokumen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (1) huruf b.

(2) Tata cara pemberian Endorsement sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

Pasal 53

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak dari KPBPB ke TempatPenimbunan Berikat oleh pengusaha di KPBPB tidakdipungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai Tempat PenimbunanBerikat.

(21 Penyerahan Barang Kena Pajak dari KPBPB ke KEKoleh pengusaha di KPBPB tidak dipungut PPN sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai KEK.

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha diKPBPB kepada pembeli di tempat lain dalam DaerahPabean dipungut PPN.

(41 Atas pengeluaran Barang Kena Pajak asal luar DaerahPabean dari KPBPB ke tempat lain dalam DaerahPabean oleh pengusaha di KPBPB yang bukanmerupakan penyerahan Barang Kena Pajak wajibdilunasi PPN atas perolehan Barang Kena Pajak yangpada saat impornya tidak dipungut.

SK No 086483 A

(5) Atas...


-44-

(5) Atas penyerahan barang asal luar Daerah Pabean dariKPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean olehpengusaha di KPBPB wajib dilunasi PPh Pasal 22.

Pasal 54

(1) Pembayaran PPN atas penyerahan Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)dilakukan oleh pengusaha di KPBPB yang melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak.

(2) Tidak termasuk penyerahan Barang Kena Pajak yangdipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53ayat (3), yaitu transaksi tertentu berupa:

a. pengeluaran Barang Kena Pajak yang dalamjangka waktu tertentu akan dimasukkan kembalike KPBPB atau pengeluaran kembali Barang KenaPajak dari KPBPB oleh pengusaha yangberhubungan dengan kegiatan usahanya ketempat lain dalam Daerah Pabean berupa mesindan peralatan untuk:1. kepentingan produksi atau pengerjaan

proyek infrastruktur;

2. keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian,atau kalibrasi; danf atau

3. keperluan peragaan atau demonstrasi.

b. pengeluaran Barang Kena Pajak untuk kegiatanusaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi sertapanas bumi yang atas impornya PPN yangterutang tidak dipungut, dibebaskan daripengenaan PPN, atau PPN ditanggung pemerintahsebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai PPNditanggung pemerintah, dan sepanjangpengeluaran Barang Kena Pajak tersebut tidakuntuk tujuan pengalihan hak;

Sl( No 086482 A

c. penyerahan. . .


-45-

c. penyerahan Barang Kena Pajak yang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas impordan/atau penyerahannya tidak dipungut ataudibebaskan dari pengenaan PPN;

d. penyerahan Barang Kena Pajak yang telahdilunasi PPN-nya dengan menggunakan stikerlunas PPN;

e. pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaipengemas yang dipakai berulang-ulang; atau

f. pengeluaran Barang Kena Pajak kepada pemilikbarang yang dihasilkan dari kegiatan jasa olehpengusaha di KPBPB, antara lain barang hasilmaklon, barang hasil perbaikan dan perawatan,dan barang yang ditimbun oleh pengusahalogistik di KPBPB.

(3) Tata cara pembayaran PPN oleh pengusaha di KPBPBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dalam Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

(4) Tata cara dan jangka waktu pengeluaran Barang KenaPajak dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabeandan pemasukan kembali Barang Kena Pajak tersebutke KPBPB dari tempat lain dalam Daerah Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a diaturlebih lanjut dalam Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

(5) Pembayaran PPN dan PPh Pasal 22 atas pengeluarandan penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 53 ayat (41 dan ayat (5) dilakukan olehpengusaha di KPBPB yang melakukan pengeluaranbarang.

SK No 086481 A

Pasal 55. . .


-46-

Pasal 55

(1) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujuddan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam KPBPB, dibebaskan dari pengenaan PPN.

(21 Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berr,rrujuddan/atau Jasa Kena Pajak di dalam KPBPB,dibebaskan dari pengenaan PPN.

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujuddan/atau Jasa Kena Pajak di KPBPB oleh pengusahadi KPBPB untuk dimanfaatkan di tempat lain dalamDaerah Pabean, dikenai PPN.

(4) Dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimanadimaksud pada ayat (3), untuk penyerahan Jasa KenaPajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dibebaskan daripengenaan PPN.

(5) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud olehpengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean untukdimanfaatkan di KPBPB, tidak dipungut PPN.

(6) Penyerahan Jasa Kena Pajak di tempat lain dalamDaerah Pabean oleh pengusaha di tempat lain dalamDaerah Pabean untuk dimanfaatkan di KPBPB,dipungut PPN.

(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (6), atas penyerahan Jasa Kena Pajaktertentu di tempat lain dalam Daerah Pabean olehpengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean untukdimanfaatkan di KPBPB, tidak dipungut PPN.

(S) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) danayat (7l,juga berlaku untuk penyerahan Barang KenaPajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dibebaskan daripengenaan PPN.

SK No 086480 A

(9) Penyerahan


-47-

(9) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujuddan/atau Jasa Kena Pajak tertentu di TempatPenimbunan Berikat atau KEK, oleh pengusaha diTempat Penimbunan Berikat atau pelaku usaha diKEK untuk dimanfaatkan di KPBPB, tidak dipungutPPN.

(1O) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujuddan/atau Jasa Kena Pajak di KPBPB oleh pengusahadi KPBPB untuk dimanfaatkan di Tempat PenimbunanBerikat, dipungut PPN.

(11) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujuddan/atau Jasa Kena Pajak tertentu di KPBPB olehpengusaha di KPBPB untuk dimanfaatkan di KEK,tidak dipungut PPN.

(12) Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (71, ayat (9), dan ayat (11), merupakan Jasa KenaPajak yang jenisnya diatur dalam Peraturan Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai batasan kegiatandan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornyadikenakan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(13) Tata cara pelunasan PPN sebagaimana dimaksud padaayat (3), ayat (6), dan ayat (1O) diatur lebih lanjut dalamPeraturan Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 56

(1) Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam KPBPBdibebaskan dari pengenaan PPN.

(2) Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeridari tempat lain dalam Daerah Pabean ke KPBPBdikenai PPN.

(3) Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeridari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabeandikenai PPN.

Sl( No 086479 A

Pasal 57


-48-

Pasal 57

(1) Atas penyerahan jasa telekomunikasi di dalam KPBPBdibebaskan dari pengenaan PPN.

(2) Atas penyerahan jasa telekomunikasi dari tempat laindalam Daerah Pabean atau Tempat PenimbunanBerikat ke KPBPB dikenai PPN.

(3) Atas penyerahan jasa telekomunikasi dari KPBPB ketempat lain dalam Daerah Pabean atau TempatPenimbunan Berikat dikenai PPN.

(41 Dikecualikan dari ketentuan pengenaan PPNsebagaimana dimaksud pada ayat (21atas penyerahanjasa telekomunikasi dengan menggunakan jaringanberkabel di KPBPB.

Bagian KeempatFasilitas Kepabeanan

Pasal 58

(1) Pemasukan barang dari:


b. KPBPB lainnya;

c. Tempat Penimbunan Berikat; atau

d. KEK,

ke KPBPB melalui Pelabuhan yangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28diberikan pembebasan bea masuk.

(21 Selain diberikan pembebasan bea masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terhadap pemasukan barangdan/atau bahan baku dari luar Daerah Pabean keKPBPB diberikan pembebasan dari pengenaan beamasuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuktindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.

ditunjukayat (1)

SK No 086478 A

Pasal 59


-49-

Pasal 59

(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akandikeluarkan dari KPBPB ke tempat lain dalam DaerahPabean wajib dilunasi bea masuk.

(21 Terhadap pengeluaran barang asal luar Daerah Pabeandari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, yangpada saat pemasukannya dari luar Daerah Pabean keKPBPB diberikan pembebasan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakanpengamanan, dan latau bea masuk pembalasan, danatas barang tersebut tidak dilakukan pengolahan lebihlanjut, dipungut bea masuk anti dumping, bea masukimbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/ataubea masuk pembalasan berdasarkan tarif yang berlakupada saat pengeluaran barang tersebut dari KPBPB ketempat lain dalam Daerah Pabean.

(3) Pemungutan bea masuk anti dumping, bea masukimbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/ataubea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud padaayat (21dikecualikan dalam hal:

a. bahan baku asal luar Daerah Pabean telahdilakukan pengolahan sehingga menjadi barangyang baru berupa barang hasil produksi KPBPB,dan/atau sudah menjadi bagian dari barang hasilproduksi KPBPB; atau

b. bahan baku asal luar Daerah Pabeandipergunakan untuk keperluan memperbaikibarang lain dan menjadi bagian dari barang yangdilakukan perbaikan tersebut.

(4) Pengeluaran barang yang berasal dari:

a. sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke luar DaerahPabean; dan

SK No 086177 A

b. berasal. . .


-50-

b. berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean keluar Daerah Pabean yang melalui KPBPB,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenaiekspor.

(5) Pengeluaran barang dari KPBPB ke KPBPB lainnyadiberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungutpajak dalam rangka pengeluaran barang dari KPBPB,dan/atau dilunasi cukainya.

(6) Pengeluaran barang dari KPBPB ke TempatPenimbunan Berikat dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

(71 Pengeluaran barang dari KPBPB ke KEK dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KEK.

Pasal 6O

(1) Pengusaha di KPBPB dapat diberikan perlakuantertentu di bidang kepabeanan.

(21 Perlakuan tertentu di bidang kepabeanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkanpermohonan pengusaha dengan mempertimbangkanmanajemen risiko.

(3) Ketentuan mengenai perlakuan tertentu di bidangkepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dantata cara penetapan sebagai pengusaha yang diberikanperlakuan khusus di bidang kepabeanan dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mitra utama kepabeanandan/atau operator ekonomi bersertifikat (authorizedeconomic operator).

SK No 086476A

Bagian Kelima


-51 -

Bagian KelimaFasilitas Cukai

Pasal 61

(1) Pemasukan Barang Kena Cukai dari luar DaerahPabean ke KPBPB dikenai cukai.

(21 Barang Kena Cukai hasil produksi pabrik di KPBPBwajib dilunasi cukainya.

(3) Barang Kena Cukai hasil produksi di tempat lain dalamDaerah Pabean dapat dimasukkan ke KPBPB dengandilunasi cukainya.

(41 Tata cara mengenai pelunasan cukai, penatausahaan,dan pengawasan Barang Kena Cukai sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai cukai.

Pasal 62

(1) Pemasukan Barang Kena Cukai dari luar DaerahPabean dapat diberikan fasilitas tidak dipungut cukaiatau pembebasan cukai dalam hal digunakan sebagaibahan baku dan/atau bahan penolong industri.

(2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai cukai.

SK No 086475 A

Bagian Keenam


-52-

Bagian KeenamFasilitas Keimigrasian

Pasal 63

(1) Bagi orang asing yang merupakan warga negara darinegara yang memperoleh fasilitas bebas visakunjungan singkat dapat diberikan visa kunjungansaat kedatangan dalam rangka melakukan pekerjaansingkat atau kunjungan bisnis guna pengembanganKPBPB.

(21 Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada orangasing yang bermaksud tinggal terbatas di KPBPBdalam rangka:

a. melakukan kegiatan rintisan (startup)di KPBPB;

b. mengikuti suami/istri pemegang izin tinggalterbatas;

c. mengikuti orang tua bagi anak sah berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun; dan

d. memiliki rumah di KPBPB sesuai denganketentuan peraturan perurndang-undangan.

(3) Orang asing pemegang visa tinggal terbatas di KPBPBdapat diberikan izin tinggal terbatas.

(41 Ketentuan mengenai pemberian izin tinggal terbatassebagaimana dimaksud pada ayat (3) di KPBPBdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(5) Orang asing yang bekerja di KPBPB dan telah memilikiizin tinggal terbatas dapat dialihstatuskan ke izintinggal tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 086474 A

BagianKetujuh...


-53-

Bagian KetujuhLarangan dan Pembatasan

Pasal 64

(1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap:

a. pemasukan barang dari luar Daerah Pabean keKPBPB; dan

b pengeluaran barang dari KPBPB ke luar DaerahPabean.

(21 Atas pemasukan barang ke KPBPB dari luar DaerahPabean belum diberlakukan ketentuan pembatasan,kecuali atas pemasukan barang untuk kepentinganperlindungan konsumen atas barang yang diedarkandi KPBPB, kesehatan, keamanan, dan lingkunganhidup.

(3) Ketentuan pembatasan diberlakukan atas pengeluaranbarang:

a. asal tempat lain dalam Daerah Pabean atau yangsepenuhnya diperoleh di KPBPB, ke luar DaerahPabean; dan

b. dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(4) Terhadap ketentuan pembatasan sebagaimanadimaksud pada ayat (21 dapat dikecualikanberdasarkan penetapan Dewan Kawasan.

(5) Ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf b dikecualikan atas:

a. pengeluaran kembali barang asal tempat laindalam Daerah Pabean ke tempat lain dalamDaerah Pabean;

SK No 086473 A

b. pengeluaran

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-54-

b. pengeluaran barang yang sepenuhnya diperolehdi KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;

c. pengeluaran barang hasil produksi di KPBPB keluar Daerah Pabean atau ke tempat lain dalamDaerah Pabean; atau

d. barang dari luar Daerah Pabean yang pada saatpemasukan ke KPBPB telah dilakukanpemenuhan ketentuan pembatasan.

(6) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksudpada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan olehkementerian / lembaga teknis.

Pasal 65

Kegiatan pemberian perizinan atas pemenuhan ketentuanpembatasan oleh Badan Pengusahaan dilaksanakandengan tetap menjamin kelancaran arus lalu lintaspemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB.

Pasal 66

(1) Menteri/pimpinan lembaga teknis harusmenyampaikan ketentuan larangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ketentuanpembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (2) dan ayat (3) kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

(21 Pengecualian ketentuan pembatasan yang ditetapkanoleh Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 ayat (41 harus disampaikan Ketua DewanKawasan kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

SK No 086472A

(3) Pengawasan


-55-

(3) Pengawasan pemenuhan ketentuan larangan danpembatasan yang telah disampaikan kepada menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkepabeanan.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN BATAM,BINTAN, DAN KARIMUN

Pasal 67

(1) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan dayasaing KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPBKarimun disusun rencana induk pengembanganKPBPB Batam, Bintan, dan Karimun.

(21 Rencana induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan,dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dalam rangka mengintegrasikanpengembangan dan pengelolaan Kawasan Batam,Bintan, dan Karimun.

(3) Rencana induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan,dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima)tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahunatau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhanpembangunan nasional.

(4) Dalam hal kebijakan nasional yang bersifat strategisbelum termuat dalam rencana induk pengembanganKPBPB Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Ketua Dewan Kawasan dapatmemberikan rekomendasi kesesuaian kegiatanpembangunan.

SK No 086471 A

(5) Rencana .


-56-

(5) Rencana induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan,dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diusulkan oleh menteri yang mengoordinasikanurusan pemerintahan di bidang perekonomian kepadaPresiden setelah berkoordinasi dengan DewanKawasan.

(6) Rencana induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan,dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(7) Rencana induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan,dan Karimun yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dapat diubah oleh DewanKawasan berdasarkan persetujuan Presiden danditetapkan dengan Peraturan Dewan Kawasan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 68

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), danPasal 32 ayat (1):

a. dikeluarkan kembali (reekspor) dari KPBPB;

b. dihibahkan; atau

c. dimusnahkan.

(21 Pengeluaran kembali (reekspor) atau pemusnahanbarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf c dilakukan dan dibiayai oleh pengusaha diKPBPB yang memasukkan barang ke KPBPB denganpengawasan Badan Pengusahaan dan DirektoratJenderal Bea dan Cukai.

SK No 086470A

(3) Tata...

PRE S I DENREPUBLIK INDONESIA

-57-

(3) Tata cara pengeluaran kembali (reekspor),penghibahan, dan pemusnahan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkepabeanan.

Pasal 69

( 1) Terhadap pengusaha di KPBPB yang memasukkanbarang ke KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 ayat (1), dikenai sanksi berupa:

a. pembekuan Perizinan Berusaha oleh BadanPengusahaan; danIatau

b. pemblokiran akses kepabeanan sebagaipengusaha di KPBPB atas kegiatan pemasukanbarang ke KPBPB dari luar Daerah Pabean.

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilaksanakan berdasarkan:

a. tindakan mandiri dari Kantor Pabean; atau

b. rekomendasi dari Badan Pengusahaan.

(3) Tata cara mengenai:

a. pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. penyampaian rekomendasi dari BadanPengusahaan untuk pemblokiran akseskepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

hurr-rf b; dan

c. pembukaan pemblokiran atas pemblokiransebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bberdasarkan rekomendasi Badan Pengusahaan,

diatur dengan Peraturan Badan Pengusahaan denganmengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinanberusaha berbasis risiko.

SK l.lo 086469 A

(4) Tata...


-58-

(41 Tata cara pemblokiran akses kepabeanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemblokiranberdasarkan tindakan mandiri dari Kantor Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf adilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai registrasikepabeanan.

Pasal 70

(1) Pembongkaran barang yang tidak dilakukan sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (1) huruf a atau huruf b dikenai sanksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69.

(21 Pemuatan barang yang tidak dilakukan sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(2) huruf a atau huruf b merupakan pelanggaran dandikenakan sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 71

(1) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk dimasukkandari luar Daerah Pabean ke KPBPB, atau dikeluarkandari KPBPB ke luar Daerah Pabean, atau dari KPBPBke tempat lain dalam Daerah Pabean yang telahdiberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, ataspermintaan pengusaha yang telah mendapat P erizinanBerusaha dari Badan Pengusahaan:

a. dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean;

b. dibatalkan pengeluarannya dari KPBPB; atau

c. dimusnahkan di bawah pengawasan DirektoratJenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengusahaan,

kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lainberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Barang. . .

SK No 086468 A


-59-

(21 Barang yang dilarang atau dibatasi untuk:

dimasukkan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean;atau

dikeluarkan dari KPBPB ke luar Daerah Pabeanatau ke tempat lain dalam Daerah Pabean,

yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secaratidak benar ditetapkan sebagai barang yang dikuasainegara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkanlain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan dan penatausahaan barang yang dilarangatau dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangkepabeanan.

Pasal T2

Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam peraturanperundang-undangan di bidang kepabeanan, bidangperpajakan, dan bidang cukai tetap berlaku di KPBPB.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaanPeraturan Pemerintah ini dengan memperhatikanperkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dankegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

a.

b.

SK No 086467 A

BAB IX


-60-

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1) Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, danDewan Kawasan Karimun yang telah ditetapkansebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapmelaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangandan peningkatan daya saing KPBPB Batam, KPBPBBintan, dan KPBPB Karimun dibentuk DewanKawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

(3) Pen5rusunan pembentukan Dewan Kawasan Batam,Bintan, dan Karimun sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan oleh menteri yangmengoordinasikan urusan pemerintahan di bidangperekonomian paling lama 6 (enam) bulan sejakPeraturan Pemerintah ini berlaku.

(4) Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahandi bidang perekonomian mengusulkan pembentukanDewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimunsebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presidenuntuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Dengan penetapan Dewan Kawasan Batam, Bintan,dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (41,

Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, danDewan Kawasan Karimun dibubarkan.

SK No 086466 A

Pasal 75


-61 -

Pasal 75

(1) Badan Pengusahaan Batam, Badan PengusahaanBintan, dan Badan Pengusahaan Karimun yang telahditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintahini tetap melaksanakan tugas dan wewenangnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangandan peningkatan daya saing KPBPB Batam, KPBPBBintan, dan KPBPB Karimun dibentuk BadanPengusahaan Batam, Bintan, dan Karimun.

(3) Pembentukan Badan Pengusahaan Batam, Bintan,dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan Batam, Bintan,dan Karimun.

(4) Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2)melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasipelaksanaan kegiatan Badan Pengusahaan Batam,Badan Pengusahaan Bintan, dan Badan PengusahaanKarimun.

(5) Pembentukan Badan Pengusahaan Batam, Bintan,dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan berdasarkan evaluasi Dewan KawasanBatam, Bintan, dan Karimun sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dengan mempertimbangkan masa tugaskepala, wakil kepala, dan anggota Badan PengusahaanBatam, Badan Pengusahaan Bintan, dan BadanPengusahaan Karimun yang telah dibentuk sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini.

SK No 086465 A

(6) Dalam .


-62-

(6) Dalam rangka pembentukan Badan PengusahaanBatam, Bintan, dan Karimun sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan penyesuaian Aset dan pegawaipada Badan Pengusahaan Batam, Badan PengusahaanBintan, dan Badan Pengusahaan Karimun sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 76

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku danOSS belum diberlakukan, Perizinan Berusaha danpeizinan lainnya dilakukan melalui sistem pelayananberbasis elektronik yang disediakan oleh BadanPengusahaan.

(21 Permohonan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnyayang sedang dalam proses pengajuan sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini dapatdilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku sebelum PeraturanPemerintah ini ditetapkan.

(3) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,semua perizinan yang berkaitan dengan KPBPB yangsudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlakusampai masa berakhirnya perizinan tersebut.

Pasal TT

Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan berupapemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan,kepabeanan, dan cukai sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dansanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69,Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 berlaku mutatis mutandisdi KPBPB Sabang.

SK No 085454A

BAB X


-63-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai KPBPB tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentangPerlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta TataLaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan DariSerta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan SebagaiKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5277lrdinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah iniharus ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejakPeraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

sK i,to 086463 A

Agar

PRES IOENREPUBLIK INDONESlA

-64-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Februari 2O2I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Febrr-ari 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dantrasi Hukum,

ttd.

ttd

SK No 086442A

'anna Djaman


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2O2I

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS

I. UMUM

Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untukpeningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, sertapeningkatan daya saing di Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas diperlukan adanya kebijakan strategis pengelolaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berdaya saing denganKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau kawasan ekonomidi negara-negara lain.

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategispengelolaan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas, dilakukan pengaturan kembali mengenai kelembagaanyang menyangkut Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan, pelayananperizinan yang mencakup Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yangdiperlukan oleh pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas, pengembangan dan pemanfaatan Aset yang dikelola oleh BadanPengusahaan, pemberian fasilitas dan kemudahan dalam pemasukan danpengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, sertafasilitas dan kemudahan lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas.

Pelaksanaan kebijakan strategis tersebut merupakan pelaksanaan dariketentuan yang diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 11 Tahun2O2O tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun20OO tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOO tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Dalam . . .

SK No 086441 A


-2-

Dalam upaya meningkatkan kemudahan pelayanan, kelancaran, danpengawasan arus lalu lintas barang dalam pemasukan barang ke ataupengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,maka perlu mengatur kembali mengenai perlakuan kepabeanan, perpajakandan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untukmewujudkan tujuan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas, diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakantermasuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah dalam kerangka Pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentangCipta Kerja.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115A ayat (21 Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Pasal 168ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu mengatur kembali mengenaiperlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata laksanapemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

SK No 086460A

Pasal 3


-3-

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Huruf aDalam pelaksanaan pengelolaan KPBPB, BadanPengusahaan antara lain menetapkan jenis dan jumlahkebutuhan energi yang mencakup bahan bakar minyak,bahan bakar nabati, bahan bakar gas, atau energi lainnyayang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan industridan Penduduk di KPBPB termasuk persetujuan impornya.

Huruf bYang dimaksud dengan "membuat ketentuan yangdiperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, danpembangunan KPBPB" antara lain ketentuan mengenaipelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatanAset, pemberian fasilitas dan kemudahan, sertapengembangan KPBPB.

Huruf cCukup jelas.

Pasal9...

SK No 086459 A


-4-

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

SK No 086458 A

Pasal 19


-5-

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal22Cukup jelas.

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerja sama Pemerintah Pusat denganlembaga/organisasi internasional" adalah kerja sama yangmenjadi urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, seperti hubungan denganberbagai lembaga/organisasi internasional di antaranyaInternational Maritime Organization (IMO) di mana Indonesiamenjadi anggotanya.Dalam hal kerja sama tersebut bersifat komersial, kerja samatersebut dapat dilakukan oleh Badan Pengusahaan setelahberkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang transportasi.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal25...

SK No 086457 A


-6-

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam tarif jasa Kepelabuhanan, antara laintarif yang terdapat dalam pelaksanaan pelabuhan umum,terminal untuk kepentingan sendiri, dan terminal untukkegiatan khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem penyediaan air minum" adalahsistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalamketentuan peraturan perundang-undangan di bidang air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

SK No 086456 A

Ayat (3)


-7 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sistem air limbah" antara lain sistempengelolaan air limbah dan jaringan pipa distribusi pengantarsampai instalasi pengolahan air limbah.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal2T

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

SK No 086455 A

Pasal 34


-8-

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

sK l,lc, 086454 A

Pasal 45

PRES IDENREPUBLIK INDONES]A

-9 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal4T

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha di KEK" adalah pelakuusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai KEK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

SK No 086453 A

Pasal 50. . .


-10-

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

(1)

Cukup jelas.

(2)

Termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam KPBPB yaitukegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalamkegiatan usaha atau pekerjaan oleh pengusaha di KPBPB yanghasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lainsebagaimana diatur dalam Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.

(3)

Cukup jelas.

(4)

Cukup jelas.

Ayat(s) ...

SK No 086452A


- 11-

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

(s)

Cukup jelas.

(6)

Cukup jelas.

(7t

Cukup jelas.

(8)

Cukup jelas.

(e)

Cukup jelas.

(10)

Cukup jelas.

(11)

Cukup jelas.

(t2lCukup jelas.

(13)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

SK No 08645i A

Pasal 60 .


-t2-Pasal 60

Cukup jelas


Pasal 62Cukup jelas





Pasal 67Cukup jelas

Pasal 68Cukup jelas

Pasal 69Cukup jelas

Pasal 70Cukup jelas

Pasal 71Cukup jelas

Pasal72Cukup jelas

SK No 086450A

Pasal 73 .


-13-


Pasal T4Cukup jelas


Pasal 76Cukup jelas

Pasal TT

Cukup jelas.

Pasal 78Cukup jelas

Pasal 79Cukup jelas


Pasal 81Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6653

SK No 086440 A.

Documents

SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia