15
SAFEGUARDS FIP II DISAMPAIKAN PADA: PERTEMUAN KOORDINASI, KONSOLIDASI DAN LAUNCHING IMPLEMENTASI AWP 2018 FIP II OLEH: FAZRIN RAHMADANI (SENIOR SOCIAL SAFEGUARD SPECIALIST, FIP II) ARIFIN SUTRISNO (SENIOR ENVIRONMENTAL SAFEGUARD SPECIALIST, FIP II) Forest Investment Program II (FIP II) Mempromosikan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Berbasis M asyarakat dan Pengembangan Kelembagaan”

SAFEGUARDS FIP II · 2020. 4. 12. · Evaluasi Pasca Diklat Training Curricular Konsultasi dengan Pemangku Kepentinggan implementation Trainer(s) Participant(s) Facilitator(s) Monitoring

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • SAFEGUARDS FIP IIDISAMPAIKAN PADA:

    PERTEMUAN KOORDINASI, KONSOLIDASI DAN LAUNCHING IMPLEMENTASI AWP 2018 FIP II

    OLEH:FAZRIN RAHMADANI (SENIOR SOCIAL SAFEGUARD SPECIALIST, FIP II)

    ARIFIN SUTRISNO (SENIOR ENVIRONMENTAL SAFEGUARD SPECIALIST, FIP II)

    Forest Investment Program II (FIP II) “Mempromosikan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

    Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan”

  • Pengertian Safeguards

    • Suatu kebijakan yang disiapkan untuk mengidentifikasi, mengurangi,dan menghindari dampak negatif dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek sehingga potensi-potensi yang ada dapat terkeloladengan baik dan memberikan dampak yang baik pula.

  • Mengidentifikasi

    Mengurangi

    Menghindari

    DAMPAK

    KEGIATAN

    SAFEGUARDS

    Pre, implementasi dan paska

    Pre, implementasi dan paska

    Mengelola

  • Prinsip-Prinsip Dasar

    Menghindari dampak negatif sebisa mungkin; jika tidakmungkin maka diminimalisir, dikurangi, di mitigasi, dikompensasi;

    Mengidentifikasi dan mendukung sustainable approachesuntuk lingkungan dan sosial;

    Menginformasikan kepada publik dan melibatkan masyarakatuntuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berdampak kepada mereka;

    Mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan sosial pada saatidentifikasi, desain dan implementasi proyek;

    Meningkatan kapasitas pelaksana proyek (penapisan, penanganan, dan pengawasan potensi resiko dan dampak);

    4

  • Nilai penting dan ruang lingkup Safeguards

    Safeguards sebagai “core organizational values” dan tujuan pembangunan termasukdidalamnya: keberlanjutan, transparansi, keadilan, akuntabilitas, tata kelola, pembuatan keputusan yang terinformasikan, hak-hak, partisipasi dan proses konsultasiyang berarti;

    Do no harm/tidak membahayakan: melindungi setiap orang dan lingkungan daridampak negatif;

    Do good/berbuat baik: mengurangi kesenjangan sosial/inklusi sosial dan mempromosikan kelestarian lingkungan;

    Mengurangi dan mengelola risiko dan akuntabilitas baik dari pihak Client (pemerintah) dan juga Bank Dunia

    5

  • Safeguards WB dan RI untuk FIP II

    OP 4.01 Kajian Lingkungan

    Kebijakan payung untuksemua proyek yg didanai

    WB

    OP 4.04 Habitat Alami

    Menguraikan kebijakanmitigasi untuk aktifitas

    proyek/sub-proyek yang mempengaruhi kesehatan

    habitat alami

    OP 4.09 Pengelolaan Hama Terintegrasi

    Menguraikan kebijakanpengendalian hama untukaktifitas KPH/kemitraan, termasuk penggunaan

    pestisida.

    OP 4.10 Indigenous Peoples

    Menguraikan kebijakanperlindungan MA

    terhadap dampak proyekdan menekankan

    partisipasi dalam proyek.OP 4.11 Sumber Daya BudayaFisik

    Menguraikan kebijakanperlindungan situs, obyek, lansekap, bangunan, dll.

    yang memiliki nilaibudaya, historis, kultural,

    termasuk prosedur“chance-finds”

    OP 4.12 Pemindahan dengantidak Sukarela

    Menguraikan kebijakanperlindungan untuk

    pengadaan tanah atauzonasi yang

    mengakibatkanpemukiman kembali atau

    pembatasan aksesmasyarakat terhadapsumber daya hutan.

    OP 4.36 Hutan

    Menguraikan kebijakanperlindungan hutan untuk

    kegiatan proyek/sub-proyek yang

    mempengaruhi kesehatanhutan, termasuk

    pemanenan komersil di wilayah hutan.

    Pasal 33 UUD 1945:

    Ayat 3 - Bumi, air dan kekayaan alam yang

    terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara

    dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

    kemakmuran rakyat.

    Ayat 4 - Perekonomian nasional

    diselenggarakan berdasar atas demokrasi

    ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

    berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

    lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

    keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

    nasional.

    Ayat 5 - Ketentuan lebih lanjut mengenai

    pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

    undang.

    DRAFT - SAFEGUARDS MAPING - 2.pdf

    DRAFT - SAFEGUARDS MAPING - 2.pdfDRAFT - SAFEGUARDS MAPING - 2.pdf

  • Perjanjian Hibah FIP II• Melaksanakan proyek sesuai dengan ESMF

    (Environment & Social Management Framework/Kerangka kerja pengelolaanlingkungan dan sosial) ;

    • Kerangka safeguards berlaku juga untuk“kontraktor” dan partner proyek;

    • PMU perlu melaporkan pelaksanaan ESMF padasemi annual report;

    7

    ESMF: Panduan untuk pengelolaan dampak dan resiko dengan prosedur dan pengaturanupaya – upaya pengelolaan lingkungan dan sosial dalam kerangka proyek; Ditujukan untukmeminimalisir kemungkinan dampak negatif (lingkungan dan sosial) yang timbul dariimplementasi proyek termasuk sub-proyek;

  • Manajemen Safeguards

    RESIKO DAMPAK

    PENCEGAHAN PENANGANAN

    8

  • Potensi Resiko vs. Dampak

    9

    Ketidakterbukaan informasi mengenai proyek Distribusi manfaat tidak merata/inklusif

    Konflik tidak tertangani

    Rentang kendali yang rendah Pengelolaan proyek tidak efektif

    Kapasitas manajemen resiko rendah

    , konflik

    , konflik

    Kewenangan KPH terbatas Pengelolaan proyek tidak efektif

    Perencanaan proyek tidak matang

    ,muncul konflik baru

    Kerusakan lingkungan, tidak tepat sasaran

    Sistem penanganan keluhan lemah Eskalasi konflik , muncul konflik baru

    Kondisi eksisting (konflik, geografis, SDM, dsb.) Proyek tidak efektif , tidak berkelanjutan

  • Manajemen Resiko?

    10

    Penapisan danScoping

    SDMPengembangan

    KapasitasPembiayaan Konsultasi dan

    Sosialisasi

    Kajian Resiko danDampak

    Supervisi FGRM dan AksesInformasi

  • Manajemen Safeguards Komponen 1

    Perubahan

    Kebijakan/ProsedurInstrumen

    Safeguards yang

    Sesuai

    Kajian

    Strategis

    Scoping dan

    Analisa Resiko

    dan DampakPengesahan

    Konsultasi dengan Pemangku

    Kepentinggan

    Kebijakan/Prosedur

    Baru

    Pembinaan

    dan SOP

    tambahan

    Pemantauan

  • Manajemen Safeguards Komponen 2.2

    IKD/TNATraining Modul

    Development

    Evaluasi

    Pasca Diklat

    Training

    Curricular

    Konsultasi dengan Pemangku

    Kepentinggan

    Training

    implementation

    Trainer(s) Participant(s) Facilitator(s)

    Monitoring & Evaluasi

    seluruh Diklat

  • Manajemen Safeguards Komponen 3.1

    Studi Lingkungan

    dan SosialScreening

    /Scoping aktifitas

    Kajian potensi

    resiko dan

    dampak

    Daftar negatif

    Supervisi

    - Revisi RPHJP

    - Proposal Bisnis

    KPH

    Rencana

    mitigasi/

    pencegahan

    dampak

    Konsultasi dengan Pemangku

    Kepentinggan

  • Manajemen Safeguards Component 3.2

    Proposal

    Grant/HibahPenapisan

    Daftar Negatif

    Kajian

    Potensi

    Dampak dan

    Resiko

    Kajian

    Kelayakan

    Proposal

    Proposal

    terpilih

    Proposal

    tidak terpilih

    Penyempurnaan

    Proposal

    Aspek

    teknis

    Instrumen

    Safeguards

    Pengawasan

    Implementasi

    Pengemba

    ngan

    Kapasitas

    Konsultasi dengan

    Pemangku

    Kepentinggan

  • 15

    Terima Kasih

    Thank YouTerimo KasihTeghimakaseh

    Tarima Kasih

    Hatur Nuhun Matur NuwunMauliate

    Tampiaseh