• Home

  • Documents

  • MENTERI PEKERJAAN UMUM, KEMENTERIAN PEKERJAAN...
1
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 02/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Kepala Biro Hukum, ttd Ismono

MENTERI PEKERJAAN UMUM, KEMENTERIAN PEKERJAAN …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2012/Lamp-PermenPU02-2012.pdf · Penyiapan Rancangan Awal RUJMJJ Konsultasi Publik dengan Pemangku

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MENTERI PEKERJAAN UMUM, KEMENTERIAN PEKERJAAN …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2012/Lamp-PermenPU02-2012.pdf · Penyiapan Rancangan Awal RUJMJJ Konsultasi Publik dengan Pemangku

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 02/PRT/M/2012 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Kepala Biro Hukum, ttd Ismono

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2011/InmenPU05-2011.pdf · kartu barang persediaan yang dikelompokkan berdasarkan kodefikasi barang persediaan

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2011/InmenPU05-2011.pdf · kartu barang persediaan yang dikelompokkan berdasarkan kodefikasi barang persediaan

Documents
MPK - 03 Pemangku Kepentingan.pptx.pdf

MPK - 03 Pemangku Kepentingan.pptx.pdf

Documents
PETUNJUK PELAKSANAAN LIKUIDASI NV. …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/1995/KepmenPU408-1995.pdf · petunjuk pelaksanaan likuidasi nv. volkshuisvesting keputusan menteri pekerjaan umum

PETUNJUK PELAKSANAAN LIKUIDASI NV. …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/1995/KepmenPU408-1995.pdf · petunjuk pelaksanaan likuidasi nv. volkshuisvesting keputusan menteri pekerjaan umum

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2017/PermenPUPR17-2017.pdf · kelompok pengguna, pengusaha dan pengendali daya rusak sumber daya air serta lembaga

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2017/PermenPUPR17-2017.pdf · kelompok pengguna, pengusaha dan pengendali daya rusak sumber daya air serta lembaga

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …birohukum.pu.go.id/Peraturan/PERMEN PU NO.2.PRT.M.2009.pdf · Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). b. selain tanah

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …birohukum.pu.go.id/Peraturan/PERMEN PU NO.2.PRT.M.2009.pdf · Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). b. selain tanah

Documents
Modul Pelatihan Hubungan Pelanggan / Manajemen Pemangku ...file.bpbj.jayapurakota.go.id/02_stk_b__training_material_ind_im20... · Konsep hubungan pelanggan dan pemangku kepentingan

Modul Pelatihan Hubungan Pelanggan / Manajemen Pemangku ...file.bpbj.jayapurakota.go.id/02_stk_b__training_material_ind_im20... · Konsep hubungan pelanggan dan pemangku kepentingan

Documents
Memantra Dan Puja Mantra Pemangku

Memantra Dan Puja Mantra Pemangku

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 08jPRT …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2009/PermenPU08-2009.pdf · menteri pekerjaan umum republlk indonesia peraturan menteri pekerjaan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 08jPRT …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2009/PermenPU08-2009.pdf · menteri pekerjaan umum republlk indonesia peraturan menteri pekerjaan

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM …birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_peraturan_uu/PermenPU25...PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 25/PRT/M/2008 TANGGAL 30 DESEMBER 2008 TENTANG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM …birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_peraturan_uu/PermenPU25...PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 25/PRT/M/2008 TANGGAL 30 DESEMBER 2008 TENTANG

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 10/PRT …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2009/PermenPU10-2009.pdf · Layanan Umum (PPKBLU) pada Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juana; b

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 10/PRT …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2009/PermenPU10-2009.pdf · Layanan Umum (PPKBLU) pada Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juana; b

Documents
Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan

Documents
Atribut Pemangku Kepentingan

Atribut Pemangku Kepentingan

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 01 …birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_peraturan_uu/PermenPU01-2011.pdf · perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada Bank operasional/kantor

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 01 …birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_peraturan_uu/PermenPU01-2011.pdf · perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada Bank operasional/kantor

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 13…birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_peraturan_uu/PermenPU13-2010.pdf · Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 13…birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_peraturan_uu/PermenPU13-2010.pdf · Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah

Documents
Lamp5-PermenPUPR19-2015.pdf - Kementerian Pekerjaan …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/Lamp5-PermenPUPR19-2015.pdf · I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN.....39 38. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

Lamp5-PermenPUPR19-2015.pdf - Kementerian Pekerjaan …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/Lamp5-PermenPUPR19-2015.pdf · I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN.....39 38. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …birohukum.pu.go.id/Peraturan/BM/PermenPU27-2006.pdf · (2) Anggota panitia berasal dari unsur BPJT dan unsur instansi lainnya bila diperlukan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …birohukum.pu.go.id/Peraturan/BM/PermenPU27-2006.pdf · (2) Anggota panitia berasal dari unsur BPJT dan unsur instansi lainnya bila diperlukan

Documents
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2008/PerMenPU23-2008.pdf · (5) Balai Besar dan Balai dipimpin oleh seorang Kepala. BAB III BALAI BESAR

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2008/PerMenPU23-2008.pdf · (5) Balai Besar dan Balai dipimpin oleh seorang Kepala. BAB III BALAI BESAR

Documents
KONFLIK PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN

KONFLIK PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2011/PermenPU17-2011.pdf · 1 peraturan menteri pekerjaan umum republik indonesia nomor 17 /prt/m/2011

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2011/PermenPU17-2011.pdf · 1 peraturan menteri pekerjaan umum republik indonesia nomor 17 /prt/m/2011

Documents
PERANAN DAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN

PERANAN DAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Documents
Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang ... untuk lokakarya nasional multi-pemangku kepentingan di Jakarta. Tujuan dari lokakarya ini diantaranya: 1. Peserta meninjau status

Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang ... untuk lokakarya nasional multi-pemangku kepentingan di Jakarta. Tujuan dari lokakarya ini diantaranya: 1. Peserta meninjau status

Documents
PowerPoint Presentation - Biro Hukum - …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2017/Kepmen113-2017.pdfKEPU MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SAN MENTERI PEKERJAAN

PowerPoint Presentation - Biro Hukum - …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2017/Kepmen113-2017.pdfKEPU MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SAN MENTERI PEKERJAAN

Documents
Lampiran IA Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12 ...birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2011/Lamp1A-SE-PU12-2011.pdf · KATA PENGANTAR Bertambahnya produksi sampah diberbagai

Lampiran IA Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12 ...birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2011/Lamp1A-SE-PU12-2011.pdf · KATA PENGANTAR Bertambahnya produksi sampah diberbagai

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2013/PermenPU05-2013.pdf · komunitas, dan kelembagaan ... Penyusunan instrumen; dan g. ... isu, dan objek

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2013/PermenPU05-2013.pdf · komunitas, dan kelembagaan ... Penyusunan instrumen; dan g. ... isu, dan objek

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2010/PermenPU13-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : ... pemenuhan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2010/PermenPU13-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : ... pemenuhan

Documents
Lampiran IB Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12 ...birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2011/Lamp1B-SE-PU12-2011.pdf · 1 PETUNJUK OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Lampiran IB Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12 ...birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2011/Lamp1B-SE-PU12-2011.pdf · 1 PETUNJUK OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Documents
Gagelaran Pemangku Nabe - · PDF file2 Om Swastyastu, Buku kecil Gegelaran Pemangku ini dimaksudkan sebagai sumbangan atau punia dari Pesraman Merta Sari untuk para calon pemangku

Gagelaran Pemangku Nabe - · PDF file2 Om Swastyastu, Buku kecil Gegelaran Pemangku ini dimaksudkan sebagai sumbangan atau punia dari Pesraman Merta Sari untuk para calon pemangku

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 11 …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2009/permenPU11-2009.pdf · 2013-09-03 · menteri pekerjaan umum republik indonesia peraturan menteri

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 11 …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2009/permenPU11-2009.pdf · 2013-09-03 · menteri pekerjaan umum republik indonesia peraturan menteri

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …birohukum.pu.go.id/Peraturan/BM/PermenPU13-2010.pdf · dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …birohukum.pu.go.id/Peraturan/BM/PermenPU13-2010.pdf · dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan

Documents
PARIKRAMANING PEMANGKU

PARIKRAMANING PEMANGKU

Documents