RKPD SUMATERA SELATAN (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Tahun 2017

& INOVASI PROSES PENYUSUNANNYA

Oleh

Ekowati Retnaningsih

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

1

Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13, mengatur pembagian urusan pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota yang menjadi kewenangannya.

2

Sumatera Selatan memiliki 17 wilayah Kab/Kota otonom, sehingga proses perencanaan berbeda dengan Provinsi yang memiliki otonomi khusus / otonomi tunggal.

Pasal 13 ayat (3) menyebutkan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi adalah : a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota. b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah Kabupaten/Kota. c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota. d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kerangka Konsep Perencanaan Pembangunan 2017

EVALUASI KINERJA 2015

FAKTOR EKSTERNAL : 1. Peluang

2. Tantangan

1. TARGET RPJMD 2. PROYEKSI KINERJA 2016

FAKTOR INTERNAL : 1. Kekuatan

2. Kelemahan

1. PRIORITAS NASIONAL 2. TARGET RPJMN TAHUN

2017

MASALAH PEMBANGUNAN SUMSEL

1. Belum optimalnya produktivitas pertanian, 2. Peningkatan investasi dan industri hilir; 3. Penurunan Tren kunjungan wisatawan 4. Konektivitas dan infrastruktur; 5. Belum optimalnya akses perumahan dan pemukiman; 6. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan

dan Ketertiban (Kamtibmas) 7. Belum optimalnya akses pendidikan; 8. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan; 9. Tingginya angka kemiskinan; 10.Tingginya kejadian bencana Karhutla dan banjir

10 PRIORITAS DAERAH, 28 PROGRAM PRIORITAS, 219 PROGRAM NOMENKLATUR & 1060 KEGIATAN

USULAN KAB/KOTA &

MASYARAKAT

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

ISU STRATEGIS :

Investasi, industri hilir & Perdagangan

Infrastruktur dan

Konektivitas

Penguatan Pertanian & Ketahanan

Pangan

Pem-bangunan

Lingkungan berbasis

landscape

Perumahan dan

Permukiman Stabilitas Kemanan dan

Ketertiban

Sumsel Cerdas

Kesehatan Untuk Semua

Pengembangan Usaha &

Pariwisata Gertak Sejuta Mandiri

Sejahtera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumsel Tahun 2017

4

No Isu Strategis Tahun 2017 Prioritas Daerah Tahun 2017 Program/ Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp. Milyar)

1 Belum optimalnya produktivitas pertanian,

Penguatan Pertanian dan

Ketahanan Pangan 33/165 90,75

2 Peningkatan investasi dan industri hilir;

Investasi, Industri hilir dan

Perdagangan 7/26 24,36

3 Penurunan Tren kunjungan wisatawan;

Pengembangan Usaha dan

Pariwisata 22/73 59,213

4 Konektivitas dan infrastruktur;

Insfrastruktur untuk

Konektifitas;

24/204 1309,09

5 Belum optimalnya akses perumahan dan pemukiman;

Perumahan dan Permukiman 7/76 Keg 227,59

6 Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas)

Stabilitas Keamanan dan

Ketertiban (Kamtibmas) 34/141 145,47

7 Belum optimalnya akses pendidikan;

Sumsel cerdas (Pendidikan) 12/82 591,87

8 Belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan;

Kesehatan untuk Semua 15/35 492,85

9 Tingginya angka kemiskinan;

Gertak Sejuta Mandiri

(Penanggulangan Kemiskinan) 42/122 43,51

10 Tingginya kejadian bencana Karhutla dan banjir;

Pembangunan Lingkungan

Berbasis Landscape 23/136 198,80

TOTAL 219 Program/ 1060 Kegiatan

3.183.507

Pendanaan Berdasarkan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2017

Pendanaan Berdasarkan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2017

Pendanaan Berdasarkan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2017

8

Pendanaan Berdasarkan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2017

9

Pendanaan Berdasarkan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2017

1

Upaya dan Inovasi dalam proses perencanaan

Bottom-Up dari Kabupaten/Kota

dan Masyarakat

10

Informasi Usulan Dan Justifikasi Penetapan Hasil Musrenbang

RANGKAIAN MUSRENBANG

1.Belanja Wajib 2.Amanat UU 3.Prioritas Daerah & Program Prioritas RKPD 4.Prioritas Nasional & Program Prioritas RKP 5.Kewenangan Provinsi

1.Belanja Wajib 2.Amanat UU 3.Prioritas Daerah & Program Prioritas RKPD 4.Prioritas Nasional & Program Prioritas RKP 5.Kewenangan Provinsi

Justifikasi Penetapan Hasil

Musrenbang

Usulan Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

Usulan Kab/Kota

Musrenbang Sektoral (Ratek)

Bilateral (Bappeda Prov.

Dengan OPD Prov.)

Multilateral Tematik (Forum OPD) membahas program lintas OPD dan Kab/Kota

Trilateral Tematik (Pra Musrenbang) membahas program berbasis wilayah

Musrenbang Prov Kesepakatan stakeholder

E-planning

Memuat Kesepakatan Usulan APBN dan APBD Provinsi

12

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

Usulan Masyarakat Melalui : 1. Media Massa 2. Website/Email 3. E-Planning 4. Surat/Prposal

Musrenbang Sektoral (Ratek)

Bilateral (Bappeda Prov.

Dengan OPD Prov.)

Multilateral Tematik (Forum OPD) membahas program lintas OPD dan Kab/Kota

Trilateral Tematik (Pra Musrenbang) membahas program berbasis wilayah

Musrenbang Prov Kesepakatan stakeholder

E-planning

Memuat Kesepakatan Usulan APBN dan APBD Provinsi

Proses Pendekatan perencanaan secara bottom-up untuk menjaring aspirasi masyarakat dan stakeholder

Dialog interaktif dengan masyarakat melalui Media Lokal RRI dan Radio Suara Rakyat 107 MHz DPRD Sumsel untuk menjaring usulan masyarakat

Sebar Brosur e-Planning

NO PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN

LOKASI TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

(Rp)

KETERANGAN

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

a. 1 Peningkatan Jalan Kurup - Batu Kuning (Lubuk Batang)

Panjang jalan ditingkatkan (KM)

OKU 2,00 Km

5.000.000.000

Merupakan Jalan Akses Lubuk Batang dari Kurup- Batu Kuning (Lubuk Batang)

2 Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir -Lubuk Batang Panjang jalan ditingkatkan (KM)

OKU 1,00 Km

2.500.000.000

Merupakan Jalan penghubung dari batas Ogan Ilir (Tanjung Raja)- Betung - Lubuk Batang

3 Pembangunan Oprit Jembatan Ogan IV Lubuk Batang

Panjang oprit jembatan (m)

Kab. OKU 10,00

m

7.500.000.000

Merupakan Jembatan penghubung Akses Tanjung Raja- Lubuk Batang

b. 1 Peningkatan Jalan Tanjung Raja-Sp. Tambang Rambang

Panjang jalan ditingkatkan (KM)

OI 1,50 Km

4.000.000.000

Merupakan Jalan Akses Tanjung Raja menuju Rantau Alam dan Batu Raja

c. 1 Peningkatan Jalan Kurungan Nyawa-Martapura Panjang jalan ditingkatkan (KM)

OKUT 1,40 Km

3.500.000.000

Merupakan Jalan Akses Belitang dari Martapura-Kurungan Nyawa menuju Belitang

2 Peningkatan Jalan Bts. Oki - Sp. Kepuh (DAK) Panjang jalan ditingkatkan (KM)

OKUT 7,27 Km

25.600.000.000

Merupakan Jalan Akses menuju Belitang dari Kayu Agung (OKI) - OKUT menuju Belitang Belitang

14

Proses penggunaan media online e-planning & website dalam penerapan pendekatan perencanaan secara bawah-atas (bottom-up planning) Usulan Masyarakat

Hasil Usulan Masyarakat melalui e-planning

Proses penggunaan media online e-planning & website dalam penerapan pendekatan perencanaan secara bawah-atas (bottom-up planning) Usulan Masyarakat

Hasil Usulan Masyarakat melalui Website

16

bappeda.sumselprov.go.id

Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Prov. Sumsel Tahun 2016

17

Unsur Legislatif 12%

Unsur OPD 35%

Unsur Perguruan Tinggi

6%

Unsur Pelaku Usaha/Tokoh Masy/Media

43%

Unsur Instansi Vertikal

4%

Usulan kab/kota dapat melalui :

1. Bappeda Kab/Kota input e-planning

2. Usulan pada Ratek OPD yang di input dalam e-planning

3. Usulan saat kunjungan DPRD yang di input DPRD dalam e-planning.

Total usulan dari Kab/Kota berjumlah 1484 usulan dan ditanggapi seluruhnya (100%) sedangkan yang menjadi kegiatan RKPD berjumlah 522 (35,17%)

18

Persentase Usulan Musrenbang Kab/Kota yang Ditanggapi Dalam Penyusunan RKPD Prov. Sumsel Tahun 2017

Sebaran usulan yang menjadi kegiatan RKPD Tahun 2017 di 17 Kab/Kota

2

Upaya dan Inovasi

dalam proses perencanaan Top-Down dari Prioritas, Sasaran, dan

Program/Kegiatan Nasional

19

Proses Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2017 dan Prioritas RKP 2017

SINKRON

Arahan Gubernur Sinkronisasi RKP, RKPD Prov dan RKPD Kab/Kota yang dihadiri DPRD,

stakeholder Provinsi dan 17 Bupati/Walikota se-Sumsel

Roadshow Kabupaten/Kota Foto Konsultasi dengan Bappenas

Foto Raker Bappeda se-Sumsel Triwulan

20

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2017 dan Prioritas RKP 2017 (Dokumen RKPD)

21

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2017 dan Prioritas RKP 2017 (Dokumen RKPD)

22

Sinergitas Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2017 dan Prioritas RKP 2017 (Dokumen RKPD)

SINERGI

23

Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang Mendukung RKP

SINERGI

24

Contoh Salah Satu Sinergitas Proses Perencanaan Holistik, Integratif, Tematik berbasis Spasial (Rencana Multimoda di Kota Palembang)

Bandara SMB II

Jembatan Ampera

Komplek Jakabaring Sport City

Pool Bus Trans Musi

Jembatan Musi II

Jalan Lingkar Barat

Stasiun KA Kertapati

Jalan Lingkar Selatan

JALAN POROS RADIAL

(Alang-Alang Lebar-H. Burlian-Sudirman-

Ampera-Jakabaring Sport City-Lingkar Selatan)

SINERGI

25

3

Upaya dan Inovasi dalam proses

perencanaan Teknokratik pada

Ketersediaan & Kelengkapan Data Informasi serta Kapasitas Perencana

26

Ketersediaan dan Kelengkapan Sumber Data dan Informasi Spasial untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan

27 PUSAT DATA DAN INFORMASI BAPPEDA PROV.SUMSEL

Ketersediaan dan Kelengkapan Sumber Data dan Informasi Numerik untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan

Sumber Data Cetak Sumber Data

Numerik Digital

28

Proses Perencanaan Pembangunan Prioritas Daerah yang dirancang Berbasis Data dan Informasi dari Akademisi dan Stakeholder

FGD Tematik (Gubernur, Akademisi, Praktisi, Dunia Usaha, BPS)

Contoh : Pariwisata

Persentase Program dan Kegiatan yang dilingkapi dengan Indikator Kinerja

Seluruh program/kegiatan dilengkapi indikator kinerja

30

100% PROGRAM DAN KEGIATAN DILENGKAPI

INDIKATOR KINERJA

Contoh Hasil Akhir Program dan Pendanaan Pembangunan dirancang Berbasis Data dan Informasi dari berbagai Sumber

31

Peran SDM Perencana dalam Perumusan Perencanaan Teknokratik di Sumsel

Fungsional Perencana : Pejabat Fungsional Perencana Madya di Bappeda Sumsel berjumlah 1 orang

Pejabat Struktural : Eselon II : 1 org Eselon III : 5 org Eselon IV : 15 org

Fungsional Umum : Staf Pendukung : 66 org Tenaga Teknis : 24 org Tugas Belajar : 10 org

PENYUSUNAN RKPD BIDANG MASING-

MASING

TIM PENYUSUNAN RKPD LINTAS BIDANG

RKPD merupkan Sasaran Mutu organisasi yang harus dipenuhi

dalam sertifikasi ISO 9001:2008

32

Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan sedang Memimpin Rapat Penyusunan RKPD Bidang

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi & Perencanaan Strategis sedang memimpin Rapat Tim Penyusun RKPD

Peran SDM Perencana dalam Perumusan Perencanaan Teknokratik di Sumsel

Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah sedang Memimpin Rapat Penyusunan RKPD Bidang

Kepala Bidang Pemerintahan Kesos & Kesra sedang Memimpin Rapat Penyusunan RKPD Bidang

RKPD Bidang sebagai Sasaran Mutu masing-

masing Bidang yang harus dipenuhi dalam

sertifikasi ISO 9001:2008

33

4

Upaya dan Inovasi dalam proses

perencanaan Politik terletak pada

Pertimbangan dan Pendapat DPRD

34

Verifikasi oleh OPD untuk

memastikan sesuai dengan kewenangan,

prioritas daerah dan

prioritas pembangunan

RKPD Form Entry telah dikunci kesesuaian usulan dengan program prioritas pembangunan RKPD tahun 2017 dan dilengkapi indicator kinerja

Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian dalam penyusunan Program/Kegiatan RKPD, diinput dalam e-planning.

Hasil Usulan Reses yang sudah

diverifikasi oleh OPD

35

1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 394/KPTS/BAPPEDA/2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan melalui e-Planning

2. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 377/KPTS/BAPPEDA-II/2016 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Perencanaan dan Penganggaran APBD melalui e-Planning

Mekanisme Pengajuan Usulan Di Aplikasi E-planning

Dibahas Mengikuti Rangkaian

Musrenbang Prov

Prioritas Daerah Kewenangan Kebutuhan Mendesak

Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Pendekatan Perencanaan secara Politik

Usulan DPRD mengacu kepada panduan

(program prioritas RKPD) yang telah

disampaikan kepada DPRD sebelum input

e-planning

Persentase Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Sesuai

dengan Program Prioritas RKPD =

96,7 %

Konsultasi Publik sebagai bagian dari proses politik dalam membangun perencanaan pembangunan daerah

Sumber : Buletin Bappeda Provinsi Sumatera Selatan SUARA Vol. 5 No.1 38

Unsur LSM 5%

Unsur OPD 51%

Unsur Perguruan

Tinggi 7%

Unsur Pelaku Usaha/Tokoh Masy/Media

34%

Unsur Instansi Vertikal

3%

5

Inovasi-Inovasi terbaru pada Proses Perencanaan, Kebijakan

dan Program Pembangunan

Mendayagunakan Sumberdaya yang Ada

39

RKPD Inovasi: 8. Bermutu (ISO 9001:2008) 9. Bersih (Tim Independen) 10. Terkawal (Kalender) 11. Pelayanan prima (E-disposisi)

Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan

daerah (BPS, BI, Unsri, Pemprov)

Rencana Program dan Kegiatan: 1. E-planning

(Kab/Kota, masyarakat, DPRD dan SKPD)

2. Kewilayahan (Spasial)

Prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan

Inovasi : 4. Road Show ke-17

Kab/Kota, 5. Interaktif di RRI

Inovasi : Triple Helix 3. FGD Tematik (HITS) - Akademisi - Pemerintah - Dunia Usaha - Masyarakat (NGO)

Inovasi Siklus Proses Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2017

Evaluasi - EKPD - Monev - Data Numerik - Data Spasial

Inovasi : 6. E-planning 7. Kewilayahan (Spasial)

Inovasi : 1. “ E-monev terpadu” APBD,

APBN dan indikator RPJMD

2. Pusdatin numerik dan spasial

40

Inovasi Proses Perencanaan :“ E-monev terpadu” APBD, APBN dan indikator RPJMD

41

Inovasi Proses Perencanaan : E-Planning

Konsistensi Perencanaan & Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran

Sementara yang akan dituangkan dalam APBD, dapat Terjaga dalam e-Planning

Proses penyusunan RKPD terakreditasi Standar Nasional dan Internasional

ISO 9001:2008

Inovasi untuk Menjaga Proses Penyusunan RKPD Berkualitas dengan Standar Nasional dan Internasional ISO 9001:2008

Prosedur ISO 9001 : 2008

1. Pengendalian

Dokumen

2. Pengendalian

Rekaman Mutu

3. Internal Audit

Mutu

4. Pengendalian

Produk Tidak

Sesuai

5. Tindakan

Koreksi

6. Tindakan

Pencegahan

AUDIT INTERNAL &

AUDIT EKSTERNAL

Sertifikasi Pertama Tahun 2015

Surveylen untuk Mempertahankan Setifikat ISO 9001 : 2008 Tahun 2016

43

Upaya dan Inovasi untuk Menjaga Proses Perencanaan Berkualitas dan Terkendali

Dipublikasikan dan disosialisasikan agar diketahui oleh seluruh masyarakat dan

stakeholder perencanaan pembangunan untuk menjamin transparansi dalam penyusunan

RKPD

Tersedia Jadwal Mingguan pada Kalender Perencanaan

Foto Baliho Jadwal

Foto Brosur Foto kliping koran

Pelayanan Prima (e-Disposisi) untuk Melayani tanpa dibatasi tempat & waktu

KUISIONER RESEPSIONIS

Puas [PERCENTAG

E]

Tidak Puas [PERCENTAG

E]

Secara berkala dilakukan survey kepuasan masyarakat – Berikut

grafik hasil pengolahan kuisioner Indeks Kepuasan

Masyarakat 45

1. GERTAK SEJUTA MANDIRI

4. MULTI MODA PENDUKUNG ASIAN GAMES

3. JAMINAN KESEHATAN UNTUK SEMUA

2. PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

6. IPTEK UNTUK RAKYAT 5. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERBASIS LANDSCAPE

8. KONSERVASI EX SITU BERBASIS CSR

7. SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN HILIRISASI DAERAH (SIPHIDA)

Inovasi Program Pembangunan dalam BUKU INOVASI

46

Inovasi Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Gertak Sejuta Mandiri (Gerakan Terpadu Serentak Semesta Menuju Rumah Tangga Mandiri) Berbasis Satu Peta dan Satu Data

Penerima Penghargaan CSR Award Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 : a. Terbaik I : Conoco Phillips (GRISSIK), Ltd b. Terbaik II : PT. Medco E & P Indonesia West

Asset c. Terbaik III : 1. PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field

2. PT Sampoerna Agro, TBK Region Sumsel

Berbasis Data

By Name By Address

ISU STRATEGIS : Tingginya Angka Kemiskinan

Masalah Utama:

a. Terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas

tenaga kerja

b. Jaminan dan bansos kurang tepat sasaran

Strategi

a. Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga

kerja

b. Mengoptimalkan jaminan dan bansos

Program Prioritas Daerah (Arah Kebijakan)

1. Peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga

kerja

2. Jaminan dan bansos tepat sasaran

Sasaran Program Prioritas Daerah :

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,92%

2. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 5500 orang

atau sebesar 0,5%

47

Inovasi Program Pembangunan Daerah : Sumsel Cerdas ISU STRATEGIS : Belum Optimalnya Akses Pendidikan

Masalah Utama / Latar Belakang:

a. Kualitas SDM pendidikan belum optimal

b. Kualitas dan kuantitas sarpras pendidikan belum optimal

c. Akses pemerataan pendidikan belum optimal

d. Beban biaya perguruan tinggi masih cukup berat bagi

masyarakat

Strategi

a. Meningkatkan Kualitas SDM pendidikan

b. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarpras pendidikan

c. Optimalisasi akses pemerataan pendidikan

d. Keringanan biaya perguruan tinggi

Program Prioritas Daerah (Arah Kebijakan)

1. Peningkatan kualitas SDM

2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarpras pendidikan

3. Optimalisasi akses pemerataan pendidikan

4. Keringanan biaya perguruan tinggi

SMAN Unggulan bertaraf Internasional untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, menerapkan pola Fullday School dengan pengayaan kegiatan ekstrakurikuler

SMA Sumsel Didirikan Tahun 2009 dengan support Yayasan Putra Sampoerna, dengan izin operasional No.067/1630.a/Disdik.SS/2009

Sejak didirikan telah mengeluarkan lulusan sebanyak 466 alumni, 457 orang dari jumlah tersebut melanjutkan Perguruan Tinggi dan dari jumlah tersebut terdapat 111 orang mendapat beasiswa dari Pemprov Sumsel.

48

Inovasi Program Pembangunan Daerah : JAMINAN KESEHATAN UNTUK SEMUA

Masalah Utama / Latar Belakang:

a. Sarana dan prasarana layanan kesehatan belum

mencukupi

b. Biaya layanan kesehatan membebani masyarakat

c. AKI (Angka Kematian ibu) masih tinggi

Strategi

a. Meningkatkan jumlah & kualitas sarana prasarana

layanan kesehatan

b. Mengurangi beban biaya layanan kesehatan bagi

masyarakat

c. Meningkatkan upaya kesehatan bagi ibu dan anak

Program Prioritas Daerah (Arah Kebijakan)

1. Peningkatan jumlah & kualitas sarana prasarana

layanan kesehatan

2. Pembebasan biaya layanan kesehatan

3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak

Sasaran Program Prioritas Daerah :

1. Membangun Rumah Sakit Provinsi sejumlah 1 Rumah

Sakit

2. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

3. Jumlah masyarakat yang tercover program berobat

gratis sejumlah 400.000 Jiwa

4. Meningkatnya persentase kelahiran yang ditolong

tenaga kesehatan terlatih 49

Inovasi Program Pembangunan Daerah : MULTI MODA PENDUKUNG ASIAN GAMES

Multimoda Pendukung

Asian Games

Bandara

SMB II

Jalan Tol

Jembatan Musi 4 & 6, Fly

Over Simp.Bandara & Keramasan

Manajemen Lalu Lintas dan SDM

Transportasi

BRT

LRT

Kemen Perhubungan PT Angkasa Pura II DISHUB TNI AU

Kemen PU PR PT Utama Karya Dinas PU BM DISHUB Biro Pemerintahan BPN Investor

Kemen PU PR Dinas PU BM BPN BPPJN 3

Dinas Perhubungan, Dinas PU BM

Kemen Perhubungan PT KAI PT Waskita Karya Dinas Perhubungan

Kemen Perhubungan Pemkot Palembang PT SP2J

LOKASI: Palembang-Indralaya; Kayu Agung- Palembang-Betung

Lokasi: Pasar Kuto-Plaju; 35 Ilir- Kertapati; Simp Bandara, Keramasan Kertapati

Lokasi: Koridor; Bandara-H, Burlian-Sudirman-Jakabaring; Koridor: Bandara-Lingkar Barat-Musi 6-Jakabaring Koridor: Bandara-Kebun Sayur-M. Isa Musi 4-Jakabaring

Lokasi: Stasiun-Stasiun Strategis LRT, Pusat CBD, Terminal AAL, Pusri, Sako, Unsri dan Jakabaring

Lokasi: Bandara SMB II, Kol H. Burlian, Demang Lebar Daun, Angkatan 45, Sudirman dan Jakabaring

Penjelasan Koridor Rute Akses ke JSC Koridor I meliputi Bandara – Ampera – Jakabaring (Jl. Letjen Harun Sohar – Jl. Kol. H. Burlian - Jl. Jend.

Sudirman – Jl. Riacudu. Ampera - Jl. Gub. H. Bastari – Jakabaring rute koridor II meliputi Bandara – Kebun Sayur – Musi IV – Jakabaring (Jl. HM. Noerdin Pandji – Jl. Pangeran Ayin –

Jl. MP. Mangkunegara – Jl. M. Isa – Jl. Selamat Riadi- Jembatan Musi IV- Jl Penghubung Musi IV - Jl. A. Yani - Jakabaring)

koridor III meliputi Bandara – Demang Lebar Daun – Musi VI – Jakabaring (Jl. Letjen Harun Sohar – Jl. Kol. H Burlian – Jl. Sudirman - Jl. Demang Lebar Daun – Jl. Sultan M. Mansyur – Jl. KH. Wahid Hasyim – Jl. Penghubung Musi VI-Jakabaring s/d H Bastari

koridor IV meliputi Bandara – Soekarno Hatta – Jl. Alamsyah RPN-Musi II – Jl. Yusuf Singadekane – Jl. Ki Merogan – (Jl. Rasid Sidik- Jakabaring)- (Jl Gub. H. Bastari – Jakabaring)

Koridor VI meliputi Tol Palembang – Indralaya – Jl. Lingkar Selatan- Jl. Gub. H. Bastari-Jakabaring

Peta Koridor Asian Games Metropolitan Palembang

50

Inovasi Program Pembangunan Daerah : PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERBASIS LANDSCAPE

ISU STRATEGIS : Tingginya Kejadian Bencana Karhutla dan Banjir

Masalah Utama:

a. Penyelenggaraan Penataan Ruang belum optimal

b. Tingginya emisi dan rendahnya IKLH

c. Belum optimalnya pengendalian bencana banjir dan Karhutla

Strategi

a. Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang

b. Menurunkan emisi dan meningkatkan IKLH

c. Mengoptimalkan pengendalian bencana banjir dan Karhutla

Program Prioritas Daerah (Arah Kebijakan)

1. Penyelengaraan penataan ruang

2. Penurunan emisi dan peningkatan IKLH

3. Pengendalian bencana banjir dan Karhutlah

51

Inovasi Program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing produk melalui pelayanan publik “Iptek Untuk Rakyat”.

LEMBAGA PERAN

1. Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang

Mengahasilkan Teknologi, intermediator dan Inkubasi Wirausaha

2. Disperindag Bantuan Peralatan, Promosi dan Pemasaran

3. Diskop UMKM Pembinaan Kelembagaan dan Fasilitas dan Permodalan UMKM dan Koperasi

4. BAPPEDA Sinergi Program dan Anggaran Antar SKPD

MASALAH / LATAR BELAKANG : 1. Penggunaan Teknologi oleh UMKM di Sumsel masih konvensional 2. Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian di Sumsel 3. Terbatasnya poordinasi dan kolaborasi antar lembaga/SKPD TUJUAN : Memperbaiki pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan publik “iptek untuk rakyat” melalui fungsi layanan Serambi Difusi Iptek (SDI), untuk : 1. Penumbuhan wirausaha baru dan penguatan akses teknologi pada

UMKM melalui layanan inkubator bisnis dan teknologi 2. Membawa hasil iptek ke masyarakat melalui intermediator

teknologi 3. Pengembangan media interaktif “iptek untuk rakyat” untuk

koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antara penghasil iptek dan pengguna iptek

52

Inovasi Program Pembangunan Daerah : SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN HILIRISASI DAERAH (SIPHIDA)

MASALAH / LATAR BELAKANG : Kesulitan mendapatkan data dan informasi terkini Hilirisasi (potensi sumberdaya alam pembangunan perekonomian, tenaga kerja, infrastruktur, industri dan perkembangan) dari Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA) TUJUAN : Memberikan pelayanan publik berbasis elektronik terhadap data dan informasi cepat dan terkini Hilirisasi KEK TAA SASARAN : Masyarakat luas yang ingin mengetahui data dan informasi terkini mengenai Hilirisasi KEK TAA STRATEGI : a. Perencananaan : Partisipatif antar seluruh sektor b. Pelaksanaan : Kolaborasi unsur inovasi (Bappeda, SKPD, asosiasi, dunia usaha,akademisi)

53

Inovasi Program Pembangunan Daerah Konservasi ex-situ Tanaman Khas Sumatera Selatan (KEBUN RAYA) melalui Program CSR

MASALAH / LATAR BELAKANG: 1. Belum ada Kebun Raya sebagai tempat konservasi tanaman khas daerah,

pusat penelitian, pendidikan, rekrerasi berbasis lingkungan 2. Keterbatasan Sumber Daya (anggaran, SDM, dukungan teknis) TUJUAN : Mendirikan Kebun Raya Sriwidjaya sebagai pusat konservasi, pusat penelitian, pendidikan, rekreasi berbasis tanaman obat lahan basah khas daerah Sumsel SASARAN : 1. Perlindungan Plasma Nuftah ex-Situ 2. Puslitbang tumbuhan obat sumsel dan tumbuhan lahan basah 3. Pusat pendidikan lingkungan hidup

54

Inovasi Program Pembangunan Daerah Program Jakabaring Sport City Berbasis Anggaran Non Pemerintah

MASALAH / LATAR BELAKANG: 1. Belum optimalnya venue di kawasan Jakabaring Sport City untuk Asian Games (Keppres No.

22 Tahun 2016) 2. Kurangnya sumber daya manusia yang handal

TUJUAN : 1. Meningkatkan prestasi olahraga di sumsel 2. Menjadikan institut olahraga bertaraf internasional SASARAN : 1. Siswa sekolah olaharaga nasional (son) yang ingin melanjutkan ke institut olahraga 2. Pemanfaatan venue jakabaring sebagai sarana olah raga 3. Perkembangan sport & science center sebagai tempat rehabilitasi atlet, penyuluhan olahraga

dan penyuluh kesehatan

Sekian dan Terima Kasih

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. KAPTEN A. RIVAI NO.23 PALEMBANG

Telepon : +62711 301856, +62711 356118

E-mail : info@bappeda.sumselprov.go.id, site : www.bappeda.sumselprov.go.id

56

KETERKAITAN KEWENANGAN PEMERINTAH (Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 )

1) Usulan yang terkait dengan bidang Pendidikan: Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan pengelolaan pendidikan khusus.

2) Usulan terkait dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: • Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya

1000 Ha – 3000 Ha serta Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota. • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota. • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional (lebih dari 1 kabupaten/kota). • Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. • Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas

kabupaten/kota. • Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi. • Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi. • Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

3) Usulan terkait dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman: • Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. • Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi. • Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan

dibawah 15 Ha dan kawasan tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. • Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman. • Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

4) Usulan terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan:

• Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi.

• Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan tingkat provinsi.

5) Usulan terkait dengan bidang Pangan:

• Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi.

6) Usulan terkait dengan bidang Perpustakaan: • Kegiatan sehubungan pengelolaan perpustakaan tingkat provinsi. • Kegiatan sehubungan pembudayaan gemar membaca tingkat provinsi.

7) Usulan terkait dengan bidang Pariwisata:

• Kegiatan sehubungan pengelolaan daya tarik wisata provinsi. • Kegiatan sehubungan pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi. • Kegiatan sehubungan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi.

8) Usulan terkait dengan bidang Pertanian:

• Kegiatan sehubungan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari provinsi lain.

9) Usulan terkait dengan bidang Kehutanan:

• Kegiatan sehubungan pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan Hutan Negara. • Kegiatan sehubungan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan.

BELANJA TIDAK LANGSUNG,

3.345.542.838.346,50 , 51%

BELANJA LANGSUNG,

3.183.507.361.433,00 , 49%

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

BELANJA DAERAH

Rp6,53

TRILIUN

PENDAPATAN ASLI DAERAH,

3.016.085.362.904,00 , 38%

DANA PERIMBANGAN,

3.324.483.827.773,00 , 42%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH, 1.533.592.600.000,00

, 20%

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH, 25.000.000.000,0

0 , 2%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DAERAH, 1.370.111.590.89

7,50 , 98%

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

PEMBIAYAAN NETTO

- Rp1,34

TRILIUN

KEBIJAKAN KEUANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENDAPATAN

DAERAH

Rp7,87

TRILIUN

KERANGKA PENDANAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TOTAL

Rp64,2

TRILIUN