16
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 I - 1 PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun menyusun RKPD sebagai acuan pembangunan daerah secara terencana dan berkesinambungan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 serta dokumen-dokumen perencanaan di tingkat pusat. Berbagai sumber daya dimobilisasi untuk pembangunan tersebut, dengan tetap berpegang kepada azas prioritas.Perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, tepat waktu penyelesaiannya dan menyeimbangkan asas button up dan top down. Perencanaan tahun 2016 dibangun melalui proses antara lain: e-Planning, Focus Group Discussion (FGD), Forum SKPD, Musrenbang dan lain-lain. Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator makro yang belum memenuhi target, yaitu pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dari target RPJMD sebesar 6,0%, baru tercapai 4,68% di tahun 2014. Namun demikian Angka Gini Rasio masih relatif baik yaitu sebesar 0,38 dibandingkan angka Nasional sebesar 0,41. Sementara itu, angka kemiskinan masih 13,62% sedangkan target RPJMD adalah 13,37 %. Angka ini masih di atas angka nasional yang sudah di titik 10,96%. Kinerja penurunan angka pengangguran sudah cukup baik, dimana capaian tahun

PENDAHULUAN - bappeda.sumselprov.go.id fileBerobat Gratis di Sumsel sejak tahun 2008. Dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2014 dan memperhatikan kondisi tahun 2015 serta melihat

Embed Size (px)

Citation preview

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun menyusun RKPD

sebagai acuan pembangunan daerah secara terencana dan

berkesinambungan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2013-2018 serta dokumen-dokumen perencanaan di tingkat

pusat. Berbagai sumber daya dimobilisasi untuk pembangunan tersebut,

dengan tetap berpegang kepada azas prioritas.Perencanaan dilaksanakan

secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, tepat waktu

penyelesaiannya dan menyeimbangkan asas button up dan top down.

Perencanaan tahun 2016 dibangun melalui proses antara lain: e-Planning,

Focus Group Discussion (FGD), Forum SKPD, Musrenbang dan lain-lain.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2014

menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator makro yang belum

memenuhi target, yaitu pertumbuhan ekonomi, penanggulangan

kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dari

target RPJMD sebesar 6,0%, baru tercapai 4,68% di tahun 2014. Namun

demikian Angka Gini Rasio masih relatif baik yaitu sebesar 0,38

dibandingkan angka Nasional sebesar 0,41. Sementara itu, angka

kemiskinan masih 13,62% sedangkan target RPJMD adalah 13,37 %.

Angka ini masih di atas angka nasional yang sudah di titik 10,96%. Kinerja

penurunan angka pengangguran sudah cukup baik, dimana capaian tahun

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 2

2014 sudah mendekati target RPJMD yaitu sebesar 4,96% (target 4,86)

dan dibawah angka nasional (5,70%).

Kondisi tersebut diatas antara lain dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang sangat dipengaruhi kinerja

ekspor dimana masih didominasi oleh ekspor bahan mentah sumber daya

alam (bahan tambang, karet dan kelapa sawit). Turunnya harga

komoditas ekspor unggulan Sumatera Selatan ini sangat berpengaruh

pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini diperberat oleh pertumbuhan

ekonomi global yang masih belum stabil, dimana pemulihan ekonomi

global lebih lambat dari perkiraan awal dan berlangsung tidak merata.

Di sisi lain, pencapaian IPM Provinsi Sumatera Selatan terus naik

yaitu 74,36 pada tahun 2013, angka ini sudah diatas target RPJMD tahun

2013 yakni 73,99 dan sudah di atas capaian nasional sebesar 73,81. Hal

tersebut antara lain didukung oleh dampak Program Sekolah Gratis dan

Berobat Gratis di Sumsel sejak tahun 2008.

Dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2014 dan memperhatikan

kondisi tahun 2015 serta melihat perkembangan global maka, dapat

diidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, diantaranya adalah peningkatan

infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah, pusat pertanian,

pertambangan, pusat perdagangan dan objek wisata; penanggulangan

kemiskinan; pembangunan industri hilir berbasis pertanian dan

pertambangan sebagai antisipasi ketergantungan terhadap fluktuasi harga

komoditas unggulan; pengelolaan lingkungan dan penanggulangan

bencana akibat cuaca yang ekstrim. Selain itu isu-isu yang terkait masalah

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 3

pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi

prioritas tahun 2016.

Hal tersebut menjadi tantangan Sumsel untuk dapat menyusun RKPD

tahun 2016 yang tajam dan efektif untuk mengatasi permasalahan,

memanfaatkan potensi dan menangkap peluang yang ada. Berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2016 berada pada tahap penguatan dan percepatan

dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur strategis.

Dalam penyusunan RKPD, Provinsi Sumatera Selatan juga

memperhatikan dan merespon permasalahan yang terjadi secara nasional.

Hasil evaluasi kinerja pembangunan nasional tahun 2014 menunjukkan

ada beberapa indikator yang belum tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi,

kemiskinan, angka harapan hidup dan angka kematian bayi.

Permasalahan Nasional tersebut tidak terlepas dari masalah global

yaitu masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 yang

hanya mencapai ± 3,3% (world bank). Merujuk berbagai permasalahan

nasional dan daerah maka, peningkatan/pemulihan pertumbuhan ekonomi

yang merata dan berkeadilan menjadi prioritas dengan menggerakan

sektor-sektor strategis serta terobosan-terobosan untuk menurunkan

angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dalam RPJMD

ditarget sebesar 6,25%. Pencapaian target ini didukung oleh mulai

dilaksanakannya pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Tanjung Api-Api, pengaruh rencana penyelenggaraan Asian Games

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 4

yang akan meningkatkan investasi serta berfungsinya sebagian irigasi

tersier di beberapa kabupaten/kota, yang akan meningkatkan produksi

pertanian. Selain itu diharapkan membaiknya harga komoditas dunia,

seperti batubara, minyak bumi, karet dan kelapa sawit, diharapkan dapat

mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Skenario

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, seperti

digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 1.1. Skenario pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pertumbuhan Ekonomi % 6,36 6,75 5,47 4,68 6,13 6,25

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) % 4,06 4,67 4,79 4,05 4,40 4,40

PDRB ADHK (Dengan Migas) Juta Rupiah 206.361.083,56 220.295.092,79 232.353.628,70 243.228.567,09 258.131.617,83 274.264.363,01

|ndeks Implisit % 1,10 1,15 1,21 1,27 1,35 1,43

Nilai Investasi dengan migas (ADHK) Juta Rupiah 50.133.328,58 65.071.823,13 57.760.387,01 44.043.500,47 65.543.617,15 70.951.813,30

IndikatorProyeksiCapaian

Satuan

Pendekatan pembangunan wilayah, yakni dengan memperhatikan

keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah, juga menjadi

pertimbangan utama dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun

2016. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah

kabupaten/kota secara agregat merupakan kemajuan Provinsi,

sebagaimana juga kemajuan daerah Provinsi secara agregat merupakan

kemajuan Nasional.

Selain itu, dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2016 juga

memperhatikan kondisi khusus yaitu dalam tahun 2015 berlangsung

Pilkada di 7 (tujuh) Kabupaten (Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, OKU

Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang

Ilir). Oleh karenanya tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan

RPJMD ketujuh Kabupaten tersebut, sehingga penyusunan RKPD tahun

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 5

2016 yang dimulai prosesnya pada tahun 2015 ini tentu juga

memperhatikan kesinambungan pembangunan pemerintahan yang baru di

kabupaten tersebut.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 6

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 137);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

1.3. Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa RKPD tidak dapat berdiri

sendiri, namun harus terintegrasi dan bersinergi dengan dokumen

perencanaan yang lain di daerah dan tingkat nasional. Hubungan RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 7

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dengan dokumen perencanaan

lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah

pembangunan Nasional. Mengacu kepada periodisasi pembangunan

jangka panjang Nasional, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Sumatera Selatan. Sinkronisasi Misi RPJP Nasional dan RPJPD

Provinsi Sumatera Selatan seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel. 1.2. Sinkronisasi RPJPN dengan RPJPD Prov. Sumsel

RPJP NASIONAL RPJP DAERAH PROVINSI SUMSEL - Mewujudkan masyarakat berakhlak

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah

Pancasila

- Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang berkualitas

- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

- Mewujudkan pemerataan pembangunan

dan berkeadilan

- Mewujudkan masyarakat demokratis

berlandaskan hukum

- Meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan

- Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

- Mewujudkan Indonesia asri dan lestari - Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan

- Mewujudkan Indonesia menjadi negara

kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

- Menjadikan Sumatera Selatan sebagai

Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Regional

- Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 8

2. RTRWN dengan RTRWP

Keterkaitan dokumen perencanaan sebagai wujud sinkronisasi dan

sinergi dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera

Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan

pembangunan wilayah. Selain itu sinkronisasi dan sinergi antara dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang nasional

juga diarahkan (1) mewujudkan ruang wilayah provinsi Sumatera Selatan

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya

kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi ruang dan

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan

ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya

manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang

kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan

keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat; serta (7) menjaga keseimbangan dan keserasian

perkembangan antarwilayah serta keserasian kegiatan antarsektor dan

antar SKPD; (8) mengurangi kesenjangan atau disparistas wilayah dengan

meningkatkan pertumbuhan ekomoni dan kesejahteraan masyarkat (9)

Meningkatkan Akses, pemerataan, kualitas pendidikan dan kesehatan

masyarakat; (10) Meningkatkan prasarana: jalan, energi listrik,

telekomunikasi dan Sarana: pengairan irigasi, perumahan dan

permukiman, dan sarana air bersih.

Dalam menyusun RKPD, selain berpedoman pada RTRWN dan

RTWP, juga memperhatikan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi:

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 9

Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW

provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta

sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah

antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi

lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu

kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan

atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam

pelaksanaan pembangunan daerah.

3. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 dan RPJM

Nasional 2015-2019

Pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

harus memperhatikan capaian yang telah ditetapkan DalamRPJM Nasional

2015-2019. Pencapaian target RPJMD secara langsung akan berpengaruh

terhadap pencapaian target RPJM Nasional, karena itu sinkronisasi kedua

dokumen ini menjadi penting untuk memastikan rencana pembangunan

daerah tetap dalam koridor dan sinergis dengan rencana pembangunan

Nasional, demikian sebaliknya arah kebijakan Nasional dapat memperkuat

rencana pembangunan di daerah. Secara umum Keterkaitan antara RPJMN

dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada keterkaitan misi

yang hendak dicapai, seperti digambarkan pada tabel berikut ini :

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 10

Tabel. 1.3. Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN

RPJMD PROV. SUMSEL 2013-2018 RPJMN 2015-2019

- Meningkatan Pertumbuhan Ekonomi - Mewujudkan keamanan nasional yang

mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

(Prioritas pada : pertanian, infrastruktur dan

energy, investasi dan pengembangan usaha)

- Meningkatkan Pengelolan Lingkungan yang

Lestari dan Penanggulan Bencana

(Prioritas pada : pengelolaan lingkungan dan

pengendalian bencana, pengembangan wilayah)

- Memantapkan Stabilitas Daerah - Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum. (Prioritas pada : tatakelola pemerintahan)

- Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan - Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

(Prioritas pada : pendidikan, kesehatan, sosbud;

penanggulan kemiskinan)

- Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

- Mewujudkan Indonesia menjadi negara

maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif

dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dokumen RKP merupakan masukan bagi penyusunan prioritas

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 terutama menyangkut tujuan

dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta

kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Keterkaitan RKPD Tahun 2016

dan RKP Tahun 2016 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat

dalam mendukung Trisakti dan Nawa Cita. Keterkaitan antara RKP dan

RKPD Provinsi Sumatera Selatan terlihat dari tabel berikut ini :

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 11

Tabel. 1.4. Sinkronisasi RKPD dengan RKP

RKPD 2016 RKP 2016 Tema : Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Strategis

Tema : Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur untuk Meletakan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas

Prioritas Pembangunan : Nawa Cita :

- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

dan Kamtibmas

- Melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman - Tata Kelola Pemerintahan

- Reformasi sistem dan penegakan

hokum

- Pengembangan Wilayah

- Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulanan Bencana

- Pembangunan Pertanian - Infrastruktur dan Energi

- Membangun Indonesia dari Pinggiran

Mewujudkan Kemandirian ekonomi

- Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

Budaya - Penanggulaan Kemiskinan

- Kualitas hidup manusia dan

masyarakat - Revolusi karakter bangsa

- Memperteguh Kebhinekaan dan - Memperkuat restorasi sosial

- Investasi dan Pengembangan Usaha - Meningkatkan Produktivitas rakyat dan

daya saing

5. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RKPD 2016

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang

tertuang dalam RKPD tahun 2016 telah mengakomodir RPJMD tahun

2013-2018, dan sekaligus juga tetap memperhatikan dan mempedomani

Kebijakan Daerah, Nasional maupun Internasional. Kebijakan Daerah,

meliputi:1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025; 2) Hasil evaluasi

pembangunan 2014-2015; serta 3) Asumsi capaian tahun 2015 yang

sedang berjalan pada saat disusunnya RKPD tahun 2016.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 12

Tabel. 1.5. Sinkronisasi Arah Kebijakan Prov. Sumsel dengan RPJMD

No PRIORITAS RPJMD PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016 1 Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik dan Kamtibmas

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas :

a. Reformasi Birokrasi

b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat

c. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah d. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah

2 Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya

Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya : a. Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya

Manusia Pendidikan dan Kesehatan

b. Meningkatkan akses pendidikan c. Meningkatkan akses kesehatan

3 Penanggulangan

Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan : a. Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan

b. Pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat

4 Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian :

a. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Petani.

b. Ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi

5 Infrastruktur dan Energi Infrastruktur dan Energi :

a. Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan

b. Pembangunan jalur KA

c. Pembangunan Pelabuhan d. Pengembangan Bandara

e. Pembangunan infrastruktur pendukung KEK TAA f. Pembangunan pembangkit listrik

6 Investasi dan

Pengembangan Usaha

Investasi dan Pengembangan Usaha :

a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah (hilirisasi) dan Pendapatan Industri Pengolah Hasil Pertanian

dan Pertambangan serta Pariwisata

b. Pengembangan UMKMK Terutama Dari Meningkatnya Akses Permodalan, Manajemen

Usaha, Teknologi Produksi, Informasi dan Pemasaran

c. Kerjasama riset unggulan dan optimalisasi pusat inovasi

7 Pengelolaan Lingkungan

dan Penanggulanan

Bencana

Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulanan Bencana :

a. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan b. Peningkatan daya dukung DAS dan pengelolaan

DAS Terpadu

c. Menurunkan emisi karbon

8 Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah :

a. Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan : KEK,

Pusat Pengembangan kerbau rawa, Agrotechno

Park, Science Techno Park Kebun Raya Sriwijaya, Palembang Metropolitan

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 13

6. RKPD dan dokumen RENJA SKPD

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) SKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Selanjutnya, RKPD Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2016 akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD

(KUA) Tahun 2016 dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun 2016.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

adalah memberikan pedoman dan arahan pembangunan bagi seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dalam

mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. RKPD juga akan menjadi

dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun

2016, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2016 dan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 hingga

ke Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

Kemudian dalam implementasinya RKPD tidak hanya akan didanai oleh

keuangan daerah, namun juga akan didukung program pembangunan

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai

berikut:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 14

Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan Tahun 2016 yang akan dibiayai dari APBD Provinsi, APBN dan

Kementerian/Lembaga;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum

APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016;

3. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi

pembangunan baik antarSKPD, antara Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan antara Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;

4. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja

tahunan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan,

responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan

yang berkelanjutan;

6. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, swasta dan masyarakat.

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2016 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan

sistematika sebagai berikut :

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 15

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang: (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum

Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen Perencanaan lainnya,

(4) Maksud dan Tujuan, dan (5) Sistematika Dokumen RKPD.

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini memuat tentang: (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah; (2)

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD; (3) Evaluasi Sinkronisasi RKPD

dengan RKP Tahun 2014; dan (4) Permasalahan dan Tantangan

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

Bab ini memaparkan:(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun

2016, Perkiraan dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah

Tahun 2015; dan (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Bab ini menguraikan: (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun

2016; (2) Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun

2016; dan (3) Sinkronisasi RKPD dengan RKP Tahun 2016, (4)

Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2016.

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

(1) Program Prioritas tahun 2016. Bab ini memuat rincian program

dan kegiatan pokok SKPD tahun rencana dengan indikator kinerja

yaitu capaian program, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

I - 16

pagu indikatifnya.Termasuk program dan kegiatan pendanaan

APBN dan CSR serta swasta. (2) Program Prioritas tahun 2017

(Perkiraan Maju).

VI. RENCANA PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

Bab ini memuat gambaran kekuatan dan potensi wilayah

kabupaten/kota, konsentrasi dan sebaran spasial sektor unggulan

wilayah kabupaten/kota, konektivitas antar wilayah

kabupaten/kota, peta permasalahan utama pembangunan berbasis

wilayah, serta arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan

kabupaten/kota.

VII. PENUTUP