TUGAS hukum pajak
RINGKASAN
Pajak Penghasilan, Ppn, PPnBM, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak
Bumi dan Bangunan, Sengketa Pajak dan Pengajuan Banding, Peradilan
Pajak
Ringkasan Ini Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum
Pajak Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ASIA Malang
JURUSAN AKUNTANSISEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ASIA MALANGMEI
2015
A. PAJAK PENGHASILAN (PPh) UU No. 36 Tahun 2008Pajak Penghasilan
adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas
Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau
memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun
pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau
berakhir dalam tahun pajak.
Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban
pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya
kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada
Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan
kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban
pajak subjektif menjadi penting.
1. Subjek dan Objek PPhPajak Penghasilan (PPh) dikenakan
terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.Subjek Pajak
meliputi :1. Orang pribadi;2. Warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan, menggantikan yang berhak;3. Badan; dan4. Bentuk
usaha tetap (BUT).Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam
Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.Subjek Pajak Dalam Negeri
adalah:a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau
yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia.b. Badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan
pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber
dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukan dalam anggaran pusat
atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
fungsional negara.c.Warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan, menggantikan yang berhak.Subjek Pajak Luar Negeri
adalah:a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di
Indonesia.b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.Objek Pajak
Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak
yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:a.
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk
lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak
Penghasilanb. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan
penghargaan;c. laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena
pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal;d. keuntungan yang diperoleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada
pemegang saham, sekutu atau anggota; keuntungan karena likuidasi,
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan
usaha;e. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutanf. penerimaan kembali
pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bunga termasuk
premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian
utangdividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi g. royalti;h. sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan hartai. penerimaan atau perolehan
pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah;j. keuntungan karena selisih kurs mata uang asingk. m.
selisih lebih karena penilaian kembali aktival. premi asuransi;m.
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;n.
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.o. penghasilan dari usaha berbasis syariah.p.
Surplus Bank Indonesiaq. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
UU yang mnegatur mengenai KUP.
Objek Pajak yang dikenakan PPh finalAtas penghasilan berupa:a.
bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;b. penghasilan dari
transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;c. penghasilan
dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
2. Pengurangan yang diperbolehkan UU dan yang tidak
diperbolehkan dalam PPhPemerintah memberikan fasilitas
pembebasan/pengurangan pajak (Tax Holiday) dengan menerbitkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tanggal 15
Agustus 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Fasilitastax holidayini diberikan kepada Wajib Pajak badan baru
yang memenuhi kriteria:1. merupakan Industri Pionir;2. mempunyai
rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari
instansi yang berwenang paling sedikit sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);3. menempatkan dana di
perbankan di Indonesia minimal 10% dari total rencana penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2 di atas, dan tidak
boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi
penanaman modal; dan4. harus berstatus sebagai badan hukum
Indonesia yang pengesahannya ditetapkan maksimal 12 bulan sebelum
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya
ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan
ini. Untuk diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku
mulai 15 Agustus 2011.Industri Pionir yang dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan ini mencakup:1. Industri Logam Dasar;2. Industri
pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organic yang bersumber
dari minyak bumi dan gas alam;3. Industri permesinan;4. Industri di
bidang suberdaya terbarukan; dan/atau5. Industri peralatan
komunikasi.Syarat bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Untuk
Memanfaatkan FasilitasTax Holiday
FasilitasTax Holidayini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang
memenuhi kriteria sepanjang memenuhi persyaratan:telah
merealisasikan seluruh penanaman modalnya sebagaimana disebutkan
dalam kriteria nomor 2 di atas; dantelah berproduksi secara
komersial. Saat dimulainya berproduksi secara komersial ini akan
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Tata Cara Untuk Memperoleh FasilitasTax HolidayWajib Pajak harus
menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Dalam rangka pemberian
fasilitasTax Holiday, Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM
setelah berkoordinasi dengan menteri terkain, menyampaikan usulan
kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan fotokopi:Penyampaian
usulan ini harus disertai dengan uraian penelitian mengenai:kartu
NPWP;suratpersetujuan penanaman modal baru dari Kepala BKPM beserta
rinciannya; danBukti penempatann dana di perbankan di
Indonesia.ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi;penyerapan
tenaga kerja domestic;kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai
industry pionir;rencana tahapan alih teknologi secara rinci;
danadanya ketentuan mengenaitax sparingdi negara domisili.
Wajib Pajak yang mendapatkan persetujuan untuk memperoleh
fasilitastax holiday, mendapatkan fasilitas pembebasan pajak
berupa:1. pembebasan atau pengurangan PPh badan dalam jangka waktu
maksimal 10 tahun dan minimal 5 tahun, terhitung sejak Tahun Pajak
dimulainya produksi komersial.2. setelah berakhirnya pemberian
fasilitastax holiday, Wajib Pajak diberikan pengurangan PPh badan
sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.3. atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan
usaha yang memperoleh fasilitastax holiday, tidak dilakukan
pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian
fasilitastax holiday.
3. Penghasilan Kena PajakTarif Penghasilan Kena Pajak dibagi
menjadi beberapa lapisan yaitu penghasilan sampai dengan Rp.
50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%, diatas Rp 50.000.000 s/d
Rp 250.000.000 dikenai tarif 15%, diatas Rp 250.000.000 s/d Rp
500.000.000 tarifnya 25%, dan diatas Rp 500.000.000 tarifnya
30%.1.Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam NegeriLapisan Penghasilan
Kena PajakTarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-25%
Diatas Rp. 500.000.000,-30%
Tarif Deviden10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)20% lebih tinggi dari
yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal
23)100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWPGratis
2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha
TetapTahunTarif Pajak
200928%
2010 dan selanjutnya25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek5% lebih rendah
dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000Pengurangan 50%
dari yang seharusnya
4. PenyusutanPenyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang
dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu
dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva
tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan
secara bertahap.Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap
berwujud dibagi menjadi dua golongan yaitu:1. Harta berwujud yang
bukan berupa bangunan2. Harta berwujud yang berupa bangunanHarta
berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:a.
Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat
4 tahunb. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai
masa manfaat 8 tahunc. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang
mempunyai masa manfaat 16 tahund. Kelompok harta berwujud bukan
bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahunHarta berwujud yang
berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu:a. Permanen : masa
manfaat 20 tahunb. Tidak permanen : bangunan yang bersifat
sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan
yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10
tahun.Metode PenyusutanAsset tetap, kecuali tanah, akan makin
berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan
berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan ke
setiap periode akuntansi selama masa manfaat asset dengan berbagai
metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten atau taat
asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan
pertimbangan perpajakan agar dapat menyediakan daya banding hasil
afiliasi perusahaan dari period eke periode, penyusutan dapat
dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut
akuntansi komersial, yaitu:Kelompok Harta BerwujudMasa manfaatTarif
Penyusutan berdasarkan metode garis lurusTarif Penyusutan
berdasarkan metode saldo menurun
I. Bukan Bangunan
Kelompok 14 tahun25%50%
Kelompok 28 tahun12,50%25%
Kelompok 316 tahun6,25%12,50%
Kelompok 420 tahun5%10%
II. Bangunan
Permanen20 tahun5%
Tidak Permanen10 tahun10%
5. Penghasilan Tidak Kena PajakPTKP (Penghasilan Tidak Kena
Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena
pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila
penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP
tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan
apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai
objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan
pemotongan PPh Pasal 21.
Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak
2014 dan 2013 sebagai berikut :1. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh
empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang
pribadi;2. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;3. Rp 24.300.000,00 (dua
puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang
isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor36
TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan;4. Rp 2.025.000,00 (dua juta
dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap keluarga.
PTKP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan
PPh Orang Pribadi6. Tarif PPh dan Cara Menghitung PPhPenghitungan
PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6
macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima
pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga
kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan
komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima
imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program
pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana
pensiun. Di kesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh
perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun
Berkala.Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima
pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal
21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan
Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember
(atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).
Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam
peraturan tersebut:
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah
tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra
Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja
dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana
menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari
gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua
sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra
Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra
Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun,
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap
bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran
pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto
hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21
bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:Gaji3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 15.000,00
Premi Jaminan Kematian9.000,00
Penghasilan bruto3.024.000,00
Pengurangan
1. Biaya jabatan
5%x3.024.000,00151.200,00
2. Iuran Pensiun50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua60.000,00
261.200,00
Penghasilan neto sebulan2.762.800,00
Penghasilan neto setahun
12x2.762.800,0033.153.600,00
PTKP
- untuk WP sendiri24.300.000,00
- tambahan WP kawin2.025.000,00
26.325.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun6.828.600,00
Pembulatan6.828.000,00
PPh terutang
5%x6.828.000,00341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juli
341.400,00 : 1228.452,00
7. Norma Perhitungan PPhNorma penghitungan penghasilan neto
adalah cara penentuan penghasilan neto bagi wajib pajak orang
pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak
dapat menentukan penghasilan netonya dikarenakan tidak melakukan
pembukuan.
Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan WP OP yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu:1.Wajib Pajak orang
pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan
peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan
ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahunwajib
menyelenggarakan pembukuan.2.Wajib Pajak orang pribadi yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di
bawah Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahunwajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali
Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan
Pembukuan.3.Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana tersebut di atas
yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, dapat
menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan
menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto.
KEWAJIBAN YANG MUNCUL1.Wajib Pajak yang menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai
penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajakpaling
lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang
bersangkutan.2.Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana
tersebut di atas dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil
pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.3.Wajib Pajak yang
tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana tersebut di atas dianggapmemilih
menyelenggarakan pembukuan.
PENGHITUNGAN1.Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung
dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan
Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.2.Dalam
menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib
Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum
terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan
Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto.
8. Kredit Pajak PenghasilanKredit pajak adalah memperhitungkan
pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipungut di muka dengan
jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Sebagaimana
telah diketahui, bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak
pada saat penghasilan diperoleh atau diterima dan bersifat tidak
final (dapat sebagai kredit pajak), terkait dengan pph pasal 21,
pph pasal 22 dan pph pasal 23.Sedangkan segala bentuk penghasilan
yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final, tidak boleh
diperlakukan sebagai kredit pajak. Demikian pula untuk pajak
penghasilan yang dipungut atau dibayar di luar negeri oleh wajib
pajak dalam negeri. Pajak penghasilan yang telah dipungut di luar
negeri dapat dikurangkan dengan pajak penghasilan yang terhutang di
indonesia, bila telah ada perjanjian kerjasama timbal balik (tax
treaty) di bidang perpajakan antara indonesia dengan negara lain.
Bila belum ada perjanjian pajak, maka wajib pajak tidak dapat
melakukan kredit pajak. Perhitungan besarnya pajak yang dapat
dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan yang
telah dipungut di luar negeri diatur dalam pasal 24.JENIS-JENIS
KREDIT PAJAK1. Kredit Pajak PPh Pasal 22.2. Kredit Pajak PPh Pasal
23.3. Kredit Pajak PPh Pasal 24.4. Kredit Pajak PPh Pasal 25.5.
Pajak Dibayar Dimuka Lainnya
Pemotong PPhJenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia
meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal
23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15.
Pemotongan/pemungutan atas jenis-jenis pajak tersebut
dinamakanwithholding tax system. Selain jenis-jenis pajak tersebut,
sistem perpajakan di Indonesia mengenal pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM). Meski tidak termasuk dalam skenariowithholding tax system,
namun pemungutan PPN dan PPnBM harus diperhatikan kewajibannya
karena terkait dengan kewajiban perpajakan pihak ketiga.
Sanksi bagi Pemungut/Pemotong Pajak.Pemungut/Pemotong PPh final
berkewajiban untuk memungut/memotong, menyetor, dan melaporkan PPh
yang terutang secara bulanan seperti halnya Pemotong PPh Pasal
23/26. Oleh karena itu Pemungut/Pemotong PPh final dapat dikenakan
sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan dalam hal :a.Wajib Pajak
terlambat menyetor diterbitkan STP (sanksi berupa bunga)
berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) UU KUP.b.Wajib
Pajak tidak atau terlambat menyampaikan laporan bulanan diterbitkan
STP (sanksi berupa denda) berdasarkan Pasal 7 UU KUP.c.Wajib Pajak
tidak atau kurang memungut/memotong, tidak atau kurang menyetor PPh
final yang terutang namun menyampaikan laporan bulanan, diterbitkan
SKPKB untuk bulan yang bersangkutan ditambah sanksi berupa bunga
berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU KUP.d.Wajib Pajak tidak atau
kurang menyetor PPh final dan tidak menyampaikan laporan bulanan
walaupun telah ditegor, diterbitkan SKPKB untuk bulan yang
bersangkutan ditambah sanksi berupa kenaikan berdasarkan Pasal 13
ayat (3) UU KUP.e.Apabila ditemukan data baru atau data yang belum
terungkap, ternyata PPh final yang seharusnya terutang lebih besar
dari SKPKB yang telah diterbitkan, maka diterbitkan SKPKBT ditambah
sanksi administrasi berupa kenaikan berdasarkan Pasal 15 ayat (2)
UU KUP.
B. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPN dan PPnBM) UU No. 42 Tahun 2009
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai
dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods
and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung,
maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang
bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak
(konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia
tanggung.Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada
pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha
Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus
disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.
Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual
produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika
PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.Indonesia menganut
sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar
hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah
Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No.
11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.
Karakteristika. Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban
pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor
pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.b. Multitahap, maksudnya
pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi.c.
Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek
pajak.d. Menghindari pengenaan pajak berganda.e. Dihitung dengan
metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu
dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak
keluaran.
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPN
BM)PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme
pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5
Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
dikenakan terhadap :
1. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang
dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya;
2. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.Dengan demikian,
PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan
(pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM
tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun
fihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat
melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM
atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan
pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.
Istilah dan Pengertian yang ada dalam PPna. Daerah Pabean adalah
wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,
dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.b. Pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.c. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana
dimaksud dalam huruf n yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.d. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai
dasar untuk menghitung pajak yang terutang.e. Faktur Pajak adalah
bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena
Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak
yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.f. Pajak
Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena
Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor
Barang Kena Pajak.g. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai
terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak,
atau ekspor Barang Kena Pajak.h. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak
kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah
tersebut.Objek Pajak Pertambahan Nilaia. penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;b. impor
Barang Kena Pajak;c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;d. pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean; atauf. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak.Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilaia. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya;b. barang-barang kebutuhan pokok
yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;c. makanan dan minuman
yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya;d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.Tarif
Pajak1. Pajak Pertambahan Nilaia. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
adalah 10% (sepuluh persen).b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas
ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).c. Dengan Peraturan
Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan
setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).2. Pajak Penjualan atas
Barang Mewaha. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah
paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh
puluh lima persen).b. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).Saat Pajak
TerutangSaat pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU
PPN 1984 adalah1. pada saat penyerahan BKP dan atau JKP;2. pada
saat impor BKP (masuk daerah pabean);3. pada saat pembayaran dalam
hal sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP;4. pada saat dimulai
pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean
di dalam daerah pabean;5. pada saat pembayaran dalam hal pembayaran
dilakukan sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari
luar daerah pabean di dalam daerah pabean;6. pada saat lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Tempat Pajak TerutangTempat pajak
terutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UU PPN 1984 adalah1.
tempat tinggal atau tempat kedudukan;2. tempat kegiatan usaha
dilakukan;3. tempat BKP dimasukkan dalam hal impor;4. tempat orang
pribadi dan/atau badan terdaftar sebagai WP dalam hal pemanfaatan
BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam
pabean;5. tempat lain sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak;6. satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak.7. Selanjutnya,
tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan KEP-DJP No.
525/PJ/2000 adalah seperti berikut:8. Untuk penyerahan di dalam
daerah pabean, pajak terutang di tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat
pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.9.
Impor BKP, pajak terutang di tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah
pabean.10. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah
pabean di dalam daerah pabean, pajak terutang di tempat orang
pribadi atau badan yang memanfaatkan terdaftar sebagai WP.11.
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan
usaha atau pekerjaan dan pajak terutang di tempat bangunan
didirikan.12. Ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak atas
permintaan tertulis dari wajib pajak atau secara jabatan.
Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh PKP
(pengusaha kena pajak), karena perolehan BKP (barang kena pajak)
dan atau JKP (jasa kena pajak) dari luar/ekspor. (pajak yang masuk
menjadi pajak si pembeli dikarenakan membeli suatu barang, padahal
itu kan pajak si penjual).Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang
wajib dipungut oleh si penjual /PKP kepada si pembeli. (pajak yang
dikeluarkan oleh si penjual kepada si pembeli barang dan atau
jasa).Kewajiban Pengusaha Kena Pajak :1. Melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak)2. Memungut PPN dan PPnBM
(pajak pertambahan nilai untuk barang mewah) yang terutang,
(memungut dari si pembeli).3. Menyetorkan PPN yang masih harus
dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang.4.
melaporkan penghitungan pajak.
Catatan:BKP dan atau JKP yang dimpor maupun diekspor, keduanya
kena pajak. Tapi tarifnya:BKP dan/ JKP impor : tarif PPN 10%BKP
dan/JKP ekspor : tarif PPN 0% (nihil) -> artinya disarankan
untuk mengekspor barang sebanyak-banyaknya. Selain itu BKP dan/JKP
yang diekspor tadi kan diperoleh dari penjual lain yang dimana
Pajak Masukan dapat dikredit, (kemudahan yang layak bagi si
peekspor barang).Catatan:Perbedaan PPN dengan PPnBM :PPn ->
untuk orang kaya -> tarif objek pajak (BKP dan/JKP) lebih rendah
daripada PPnBM -> 5%-15%.PPnBM -> untuk orang yang lebih kaya
->tarif objek pajak (BKP dan/JKP) lebih tinggi daripada PPn
-> 10%-20%Catatan:PPnBM jarang sekali kita temui, mengapa?Karena
PPnBM dikenakan untuk BKP yang tergolong mewah yang hanya dikenakan
satu kali saja yaitu pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah
oleh pengusaha yang menghasilkan/memproduksi BKP tersebut, atau
pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.Cara Menghitung PPNPPN =
Dasar Pengenaan Pajak x Tarif PajakDasar Pengenaan Pajak (DPP)
yaitu harga jual (untuk BKP), penggantian (untuk JKP), nilai
ekspor/impor (untuk
c. PENGADILAN PAJAKDilihat dari fungsinya, Pengadilan Pajak
merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman
merupakan ranah atau wilayah kekuasaanYudikatif. Artinya, secara
konseptual pembinaan yang ditempatkan di satu sisi diMahkamah
Agungsebagai lembaga Yudikatif dan di sisi lain pembinaan
ditempatkan di Kementerian Keuangan sebagai lembaga Eksekutif tidak
konsisten atau menciptakan kontradiksi. Seharusnya berdasarkan
prinsip pemisahan kekuasaan terdapat pemisahan yang tegas antara
lembaga yudikatif dan eksekutif, dengan kata lain untuk keseluruh
pembinaan di pengadilan pajak menjadi satu atap atau dilaksanakan
oleh satu institusi saja.Keberatan dan BandingDalam menghadapi
sengketa pajak, wajib pajak memiliki hak untuk :a) Mengajukan
Keberatan (Pasal 25 26 UU KUP)Jika Wajib Pajak berpendapat bahwa
jumlah, rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan tidak
sebagaimana mestinya, maka Wajib pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.b) Mengajukan Permohonan
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan (Pasal 36 ayat 1a)Direktur Jenderal Pajak dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannyac)
Mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
(pasal 36 ayat 1b)Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau
membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.d) Mengajukan Gugatan
ke Pengadilan PajakGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
terhadap : Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, atau Pengumuman Lelang Keputusan yang berkaitan dengan
pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam
pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 KUP Keputusan Pembetulan dalam pasal
16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak. Keputusan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan Surat Tagihan Pajak.Gugatan
hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak.Pengajuan
KeberatanKeberatan diajukan atas suatu : SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN
Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
(UU KUP), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Dengan
demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila
telah melalui proses keberatan. Badan peradilan pajak yang dimaksud
adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2002.Permohonan banding diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3
(tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri
dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.GugatanBerdasarkan Pasal
23 ayat (2) UU KUP, gugatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak kepada badan peradilan pajak. Badan peradilan
pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.Berbeda dengan permohonan
banding, gugatan dilakukan terhadap :1. Pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman
Lelang;2.Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;3.
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
atau4.Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur
atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
Peninjauan KembaliPihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan
peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah
Agung.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu)
kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan
Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan
Putusan Pengadilan PajakPermohonan Peninjauan Kembali hanya dapat
diajukan berdasarkan alasan :1. Apabila Putusan Pengadilan Pajak
didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan
yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada
bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;2.
Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat
menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di
Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.3. Apabila
telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada,
yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 (1) b dan
c UU Pengadilan Pajak;4. Apabila mengenai suatu bagian dari
tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;5.
Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
D. PAJAK KENDARAAN BERMOTORJenis pajak yang diterapkan di Negara
Republik Indonesia adalah (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah.
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009),
definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke
dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.
Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang
didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009
adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.1. Subjek PajakPasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa
subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.2. Wajib
PajakWajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa
suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus
atau kuasa dari badan tersebut.3. Objek PajakBerdasarkan Pasal 3 UU
No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam
pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda
beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat
dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi
kotor GT 5 (limaGross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuhGross
Tonnage).4. Pengecualian Objek PajakHal-hal yang dikecualikan dari
objek pajak, antara lain:a. Kereta api;b. Kendaraan bermotor yang
semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan
negara;c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai
kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal
balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari pemerintah;d. Objek Pajak lainnya yang
ditetapkan dalam peraturan daerah.Cara Perhitungan Pajak Kendaraan
Bermotor-Mobil/PKB-Progresif-BBN.KB/Bea Balik NamaKali ini akan
diulas sedikit mengenai Bagaimana Cara Mengetahui PerhitunganPajak
Kendaraan Bermotor (PKB)- Mobil / Menghitung Nilai / Nominal, Pajak
Progresif / Pajak yang dibebankan atas dasar alamat pada STNK
mempunyai lebih dari 1 unit Kendaraan Bermotor dan Bea / Biaya
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB).
Kendaraan Bermotor.Adalah semua jenis kendaraan roda dua atau
lebih, digunakan pada semua jalan darat dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa penggerak mesin / motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak, termasuk alat-alat bera, misal :
Wheel Loader, Truck Mixer Tandum, dll.Kepemilikan.Hubungan hukum
antara orang pribadi atau perusahaan dengan kendaraan bermotor yang
namanya tercantum dalam bukti kepemilikan dai dokumen yang sah
termasuk BPKB.DPP PKB.Dasar Pengenaan Pajak Pajak Kendaraan
Bermotor sesuai perda nomor 4 tahun 2003, adalah perkalian
antaraNilai Jual Kembali Kendaraan Bermotordengan bobot yg
mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor
(NJKB)Harga Pasaran Umum.Setelah harga pasaran umum diketahui maka
nilai jual ditentukan berdasarkan :isi silinder, penggunaan, jenis,
merk, tahun pembuatan, berat, dll.
Besarnya Tarif(Perda nomor 4 tahun 2003) :Kendaraan bermotor
bukan umum = 1,5%Kendaraan bermotor umum = 1%Alat-alat berat =
0,5%
Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / BBN-KB :
- 10% untuk kendaraan bermotor pribadi penyerahan pertama- 10%
untuk kendaraan bermotor umum penyerahan pertama- 3% untuk
kendaraan bermotor alat-alat besar dan berat penyerahan pertama- 1%
untuk kendaraan bermotor pribadi penyerahan selanjutnya- 1% untuk
kendaraan bermotor umum penyerahan selanjutnya- 0,3% untuk
kendaraan bermotor alat-alat besar dan berat penyerahan
selanjutnya- 0,1% untuk kendaraan bermotor pribadi penyerahan
karena warisan- 0,1% untuk kendaraan bermotor umum penyerahan
karena warisan- 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan
berat penyerahan karena warisanRumus Menghitung Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor / BBN-KB :Tarif xNilai Jual Objek Pajak
(NJOP) atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB),berdasarkan harga
pasaran umum.
PKB : Pajak Kendaraan Bermotor besarnya 1,5% dari nilai jual
kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun,karena penyusutan nilai
jual kendaraan tersebut.
SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan.Sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja sebesar :-Rp
35.000,- untuk Tarif Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua).
-Rp 143.000,- untuk Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat).-Rp
163.000,- untuk Tarif Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) dan diatas
Roda (enam) / termasuk Kendaraan jenis besar/ Alat Berat.
*Data dapat berubah sewaktu-waktu.
Biaya Adm : Biaya administrasi, untuk motor baru kemarin saya
tidak dikenakan,dan apabila ganti plat nomor (5 tahun sekali) atau
balik nama atau mutasi masuk bahasalainnya, baru dikenai biaya dan
besarnya Rp 30.000,-
E. PAJAK BUMI DAN BANGUNANPajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan
berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12
Tahun 1994.
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya
pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah
dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut
menentukan besarnya pajak.
II. Objek PBB
Objek PBB adalah "Bumi dan/atau Bangunan":
Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang
ada dibawahnya.
Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang,
dll.
Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik
Indonesia.
Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung
bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan
minyak lepas pantai, dll
III. Objek PBB Yang Dikecualikan
Objek yang dikecualikan adalah objek yang :
1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang
tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja,
rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan
lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, dan lain-lain.
4. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan azas timbal
balik dan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan.
IV. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
:
- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bangunan.
Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban
membayar pajak.
V. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak
kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota
setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut
:
a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak
satu kali dalam satu Tahun Pajak.
b. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang
nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak
lainnya.
VI. Dasar Penghitungan PBB
Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :
Objek pajak perkebunan adalah 40%
Objek pajak kehutanan adalah 40%
Objek pajak pertambangan adalah 20%
Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
- apabila NJOP-nya > Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
- apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%
VII. Tarif PBB
Besarnya tarif PBB adalah 0,5%
VIII. Rumus Penghitungan PBB
Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NJOTKP)Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)Nilai Jual
Kena Pajak (NJKP)= 20% X NJOPKP (untuk NJOP < 1 Miliar); atau=
40% X NJOPKP (untuk NJOP 1 Miliar atau lebih)Besarnya PBB terutang=
0,5 % X NJKP XXXXXXXXXX(-)XXXXXXXXXXXXXXX
IX. Tempat Pembayaran PBB
Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan
Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat
Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat
pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau
Kantor Pos dan Giro.
X. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang.
Saat yang menentukan pajak terutang menurut Pasal 8 ayat 2 UU
PBB adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan
demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi
setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun
berikutnya.
XIII. Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Wajib PBB
1. Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB.
Jika wajib pajak tidak sanggup / tidak mampu membayar PBB dengan
alasan seperti tidak mampu, dan lain sebagainya dapat memohon
pengurangan ke KPBB atau KPP Pratama. Surat permohonan pengurangan
Pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima SPPT
PBB. Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum
ada jawaban, maka permohonan wp dianggap diterima / dikabulkan.
Permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan tidak mengurangi
atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.
2. Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB
Bila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data
seperti NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang
diterimanya, maka dapat mengajukan keberatan ke KP PBB atau KPP
Pratama. Surat pengajuan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang
diterima paling lambat diajukan 3 bulan sejak SPPT PBB diterima WP.
KPBB / KPP Pratama memiliki batas waktu 12 bulan atas keberatan
wajib pajak atas SPPT yang diterima. Jika dalam tempo 12 bulan
tidak ada jawaban maka keberatan WP dianggap diterima /
dikabulkan.
XIV. Sanksi Perpajakan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB
Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai
dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat
dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal
selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi
sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas
waktu yang terlah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak
(STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada
pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai
denngan pasal 13.
