Click here to load reader

RINGKASAN PAJAK

  • View
    239

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ringkasan pajak

Text of RINGKASAN PAJAK

TUGAS hukum pajak

RINGKASAN

Pajak Penghasilan, Ppn, PPnBM, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Sengketa Pajak dan Pengajuan Banding, Peradilan Pajak

Ringkasan Ini Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pajak Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ASIA Malang

JURUSAN AKUNTANSISEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ASIA MALANGMEI 2015

A. PAJAK PENGHASILAN (PPh) UU No. 36 Tahun 2008Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

1. Subjek dan Objek PPhPajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.Subjek Pajak meliputi :1. Orang pribadi;2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;3. Badan; dan4. Bentuk usaha tetap (BUT).Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukan dalam anggaran pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.c.Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.Subjek Pajak Luar Negeri adalah:a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilanb. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;c. laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;d. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;e. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutanf. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utangdividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi g. royalti;h. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hartai. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;j. keuntungan karena selisih kurs mata uang asingk. m. selisih lebih karena penilaian kembali aktival. premi asuransi;m. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;n. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.o. penghasilan dari usaha berbasis syariah.p. Surplus Bank Indonesiaq. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mnegatur mengenai KUP.

Objek Pajak yang dikenakan PPh finalAtas penghasilan berupa:a. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;b. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;c. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pengurangan yang diperbolehkan UU dan yang tidak diperbolehkan dalam PPhPemerintah memberikan fasilitas pembebasan/pengurangan pajak (Tax Holiday) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Fasilitastax holidayini diberikan kepada Wajib Pajak badan baru yang memenuhi kriteria:1. merupakan Industri Pionir;2. mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);3. menempatkan dana di perbankan di Indonesia minimal 10% dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2 di atas, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan4. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan maksimal 12 bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. Untuk diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku mulai 15 Agustus 2011.Industri Pionir yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mencakup:1. Industri Logam Dasar;2. Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organic yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;3. Industri permesinan;4. Industri di bidang suberdaya terbarukan; dan/atau5. Industri peralatan komunikasi.Syarat bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Untuk Memanfaatkan FasilitasTax Holiday

FasilitasTax Holidayini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sepanjang memenuhi persyaratan:telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya sebagaimana disebutkan dalam kriteria nomor 2 di atas; dantelah berproduksi secara komersial. Saat dimulainya berproduksi secara komersial ini akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Tata Cara Untuk Memperoleh FasilitasTax HolidayWajib Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Dalam rangka pemberian fasilitasTax Holiday, Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM setelah berkoordinasi dengan menteri terkain, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan fotokopi:Penyampaian usulan ini harus disertai dengan uraian penelitian mengenai:kartu NPWP;suratpersetujuan penanaman modal baru dari Kepala BKPM beserta rinciannya; danBukti penempatann dana di perbankan di Indonesia.ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi;penyerapan tenaga kerja domestic;kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industry pionir;rencana tahapan alih teknologi secara rinci; danadanya ketentuan mengenaitax sparingdi negara domisili.

Wajib Pajak yang mendapatkan persetujuan untuk memperoleh fasilitastax holiday, mendapatkan fasilitas pembebasan pajak berupa:1. pembebasan atau pengurangan PPh badan dalam jangka waktu maksimal 10 tahun dan minimal 5 tahun, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.2. setelah berakhirnya pemberian fasilitastax holiday, Wajib Pajak diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.3. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitastax holiday, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian fasilitastax holiday.

3. Penghasilan Kena PajakTarif Penghasilan Kena Pajak dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%, diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 dikenai tarif 15%, diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 tarifnya 25%, dan diatas Rp 500.000.000 tarifnya 30%.1.Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam NegeriLapisan Penghasilan Kena PajakTarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,-5%

Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-15%

Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-25%

Diatas Rp. 500.000.000,-30%

Tarif Deviden10%

Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)20% lebih tinggi dari yang seharusnya

Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23)100% lebih tinggi dari yang seharusnya

Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWPGratis

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha TetapTahunTarif Pajak

200928%

2010 dan selanjutnya25%

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek5% lebih rendah dari yang seharusnya

Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000Pengurangan 50% dari yang seharusnya

4. PenyusutanPenyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan yaitu:1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan2. Harta berwujud yang berupa bangunanHarta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:a. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahunb. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahunc. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahund. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahunHarta berwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu:a. Permanen : masa manfaat 20 tahunb. Tidak permanen : bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.Metode PenyusutanAsset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat asset dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten atau taat asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan agar dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan dari period eke periode, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut akuntansi komersial, yaitu:Kelompok Harta BerwujudMasa manfaatTarif Penyusutan berdasarkan metode garis lurusTarif Penyusutan berdasarkan metode saldo menurun

I. Bukan Bangunan

Kelompok 14 tahun25%50%

Kelompok 28 tahun12,50%25%

Kelompok 316 tahun6,25%12,50%

Kelompok 420 tahun5%10%

II. Bangunan

Permanen20 tahun5%

Tidak Permanen10 tahun10%

5. Penghasilan Tidak Kena PajakPTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2014 dan 2013 sebagai berikut :1. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;2. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;3. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor36 TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan;4. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi6. Tarif PPh dan Cara Menghitung PPhPenghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Di kesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut:

Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:Gaji3.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 15.000,00

Premi Jaminan Kematian9.000,00

Penghasilan bruto3.024.000,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan

5%x3.024.000,00151.200,00

2. Iuran Pensiun50.000,00

3. Iuran Jaminan Hari Tua60.000,00

261.200,00

Penghasilan neto sebulan2.762.800,00

Penghasilan neto setahun

12x2.762.800,0033.153.600,00

PTKP

- untuk WP sendiri24.300.000,00

- tambahan WP kawin2.025.000,00

26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun6.828.600,00

Pembulatan6.828.000,00

PPh terutang

5%x6.828.000,00341.400,00

PPh Pasal 21 bulan Juli

341.400,00 : 1228.452,00

7. Norma Perhitungan PPhNorma penghitungan penghasilan neto adalah cara penentuan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak dapat menentukan penghasilan netonya dikarenakan tidak melakukan pembukuan.

Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu:1.Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahunwajib menyelenggarakan pembukuan.2.Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahunwajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.3.Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana tersebut di atas yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, dapat menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto.

KEWAJIBAN YANG MUNCUL1.Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajakpaling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.2.Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.3.Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dianggapmemilih menyelenggarakan pembukuan.

PENGHITUNGAN1.Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.2.Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto.

8. Kredit Pajak PenghasilanKredit pajak adalah memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipungut di muka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Sebagaimana telah diketahui, bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak pada saat penghasilan diperoleh atau diterima dan bersifat tidak final (dapat sebagai kredit pajak), terkait dengan pph pasal 21, pph pasal 22 dan pph pasal 23.Sedangkan segala bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final, tidak boleh diperlakukan sebagai kredit pajak. Demikian pula untuk pajak penghasilan yang dipungut atau dibayar di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Pajak penghasilan yang telah dipungut di luar negeri dapat dikurangkan dengan pajak penghasilan yang terhutang di indonesia, bila telah ada perjanjian kerjasama timbal balik (tax treaty) di bidang perpajakan antara indonesia dengan negara lain. Bila belum ada perjanjian pajak, maka wajib pajak tidak dapat melakukan kredit pajak. Perhitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan yang telah dipungut di luar negeri diatur dalam pasal 24.JENIS-JENIS KREDIT PAJAK1. Kredit Pajak PPh Pasal 22.2. Kredit Pajak PPh Pasal 23.3. Kredit Pajak PPh Pasal 24.4. Kredit Pajak PPh Pasal 25.5. Pajak Dibayar Dimuka Lainnya

Pemotong PPhJenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15. Pemotongan/pemungutan atas jenis-jenis pajak tersebut dinamakanwithholding tax system. Selain jenis-jenis pajak tersebut, sistem perpajakan di Indonesia mengenal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Meski tidak termasuk dalam skenariowithholding tax system, namun pemungutan PPN dan PPnBM harus diperhatikan kewajibannya karena terkait dengan kewajiban perpajakan pihak ketiga.

Sanksi bagi Pemungut/Pemotong Pajak.Pemungut/Pemotong PPh final berkewajiban untuk memungut/memotong, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang secara bulanan seperti halnya Pemotong PPh Pasal 23/26. Oleh karena itu Pemungut/Pemotong PPh final dapat dikenakan sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan dalam hal :a.Wajib Pajak terlambat menyetor diterbitkan STP (sanksi berupa bunga) berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) UU KUP.b.Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan laporan bulanan diterbitkan STP (sanksi berupa denda) berdasarkan Pasal 7 UU KUP.c.Wajib Pajak tidak atau kurang memungut/memotong, tidak atau kurang menyetor PPh final yang terutang namun menyampaikan laporan bulanan, diterbitkan SKPKB untuk bulan yang bersangkutan ditambah sanksi berupa bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU KUP.d.Wajib Pajak tidak atau kurang menyetor PPh final dan tidak menyampaikan laporan bulanan walaupun telah ditegor, diterbitkan SKPKB untuk bulan yang bersangkutan ditambah sanksi berupa kenaikan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU KUP.e.Apabila ditemukan data baru atau data yang belum terungkap, ternyata PPh final yang seharusnya terutang lebih besar dari SKPKB yang telah diterbitkan, maka diterbitkan SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU KUP.

B. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) UU No. 42 Tahun 2009

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Karakteristika. Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.b. Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi.c. Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.d. Menghindari pengenaan pajak berganda.e. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPN BM)PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

1. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

2. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun fihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

Istilah dan Pengertian yang ada dalam PPna. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.b. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.c. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf n yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.d. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.e. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.f. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.g. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.h. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.Objek Pajak Pertambahan Nilaia. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;b. impor Barang Kena Pajak;c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atauf. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaia. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.Tarif Pajak1. Pajak Pertambahan Nilaia. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).c. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).2. Pajak Penjualan atas Barang Mewaha. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).b. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).Saat Pajak TerutangSaat pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPN 1984 adalah1. pada saat penyerahan BKP dan atau JKP;2. pada saat impor BKP (masuk daerah pabean);3. pada saat pembayaran dalam hal sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP;4. pada saat dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;5. pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;6. pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Tempat Pajak TerutangTempat pajak terutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UU PPN 1984 adalah1. tempat tinggal atau tempat kedudukan;2. tempat kegiatan usaha dilakukan;3. tempat BKP dimasukkan dalam hal impor;4. tempat orang pribadi dan/atau badan terdaftar sebagai WP dalam hal pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam pabean;5. tempat lain sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;6. satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak.7. Selanjutnya, tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan KEP-DJP No. 525/PJ/2000 adalah seperti berikut:8. Untuk penyerahan di dalam daerah pabean, pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.9. Impor BKP, pajak terutang di tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean.10. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pajak terutang di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terdaftar sebagai WP.11. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan usaha atau pekerjaan dan pajak terutang di tempat bangunan didirikan.12. Ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau secara jabatan.

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh PKP (pengusaha kena pajak), karena perolehan BKP (barang kena pajak) dan atau JKP (jasa kena pajak) dari luar/ekspor. (pajak yang masuk menjadi pajak si pembeli dikarenakan membeli suatu barang, padahal itu kan pajak si penjual).Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh si penjual /PKP kepada si pembeli. (pajak yang dikeluarkan oleh si penjual kepada si pembeli barang dan atau jasa).Kewajiban Pengusaha Kena Pajak :1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak)2. Memungut PPN dan PPnBM (pajak pertambahan nilai untuk barang mewah) yang terutang, (memungut dari si pembeli).3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang.4. melaporkan penghitungan pajak.

Catatan:BKP dan atau JKP yang dimpor maupun diekspor, keduanya kena pajak. Tapi tarifnya:BKP dan/ JKP impor : tarif PPN 10%BKP dan/JKP ekspor : tarif PPN 0% (nihil) -> artinya disarankan untuk mengekspor barang sebanyak-banyaknya. Selain itu BKP dan/JKP yang diekspor tadi kan diperoleh dari penjual lain yang dimana Pajak Masukan dapat dikredit, (kemudahan yang layak bagi si peekspor barang).Catatan:Perbedaan PPN dengan PPnBM :PPn -> untuk orang kaya -> tarif objek pajak (BKP dan/JKP) lebih rendah daripada PPnBM -> 5%-15%.PPnBM -> untuk orang yang lebih kaya ->tarif objek pajak (BKP dan/JKP) lebih tinggi daripada PPn -> 10%-20%Catatan:PPnBM jarang sekali kita temui, mengapa?Karena PPnBM dikenakan untuk BKP yang tergolong mewah yang hanya dikenakan satu kali saja yaitu pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan/memproduksi BKP tersebut, atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.Cara Menghitung PPNPPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif PajakDasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu harga jual (untuk BKP), penggantian (untuk JKP), nilai ekspor/impor (untuk

c. PENGADILAN PAJAKDilihat dari fungsinya, Pengadilan Pajak merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan ranah atau wilayah kekuasaanYudikatif. Artinya, secara konseptual pembinaan yang ditempatkan di satu sisi diMahkamah Agungsebagai lembaga Yudikatif dan di sisi lain pembinaan ditempatkan di Kementerian Keuangan sebagai lembaga Eksekutif tidak konsisten atau menciptakan kontradiksi. Seharusnya berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan terdapat pemisahan yang tegas antara lembaga yudikatif dan eksekutif, dengan kata lain untuk keseluruh pembinaan di pengadilan pajak menjadi satu atap atau dilaksanakan oleh satu institusi saja.Keberatan dan BandingDalam menghadapi sengketa pajak, wajib pajak memiliki hak untuk :a) Mengajukan Keberatan (Pasal 25 26 UU KUP)Jika Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah, rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.b) Mengajukan Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan (Pasal 36 ayat 1a)Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannyac) Mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar (pasal 36 ayat 1b)Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.d) Mengajukan Gugatan ke Pengadilan PajakGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 KUP Keputusan Pembetulan dalam pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan Surat Tagihan Pajak.Gugatan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak.Pengajuan KeberatanKeberatan diajukan atas suatu : SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.GugatanBerdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, gugatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada badan peradilan pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.Berbeda dengan permohonan banding, gugatan dilakukan terhadap :1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;2.Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau4.Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Peninjauan KembaliPihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan PajakPermohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan :1. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada, yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 (1) b dan c UU Pengadilan Pajak;4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. PAJAK KENDARAAN BERMOTORJenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009), definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.1. Subjek PajakPasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.2. Wajib PajakWajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.3. Objek PajakBerdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (limaGross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuhGross Tonnage).4. Pengecualian Objek PajakHal-hal yang dikecualikan dari objek pajak, antara lain:a. Kereta api;b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil/PKB-Progresif-BBN.KB/Bea Balik NamaKali ini akan diulas sedikit mengenai Bagaimana Cara Mengetahui PerhitunganPajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Mobil / Menghitung Nilai / Nominal, Pajak Progresif / Pajak yang dibebankan atas dasar alamat pada STNK mempunyai lebih dari 1 unit Kendaraan Bermotor dan Bea / Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB).

Kendaraan Bermotor.Adalah semua jenis kendaraan roda dua atau lebih, digunakan pada semua jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa penggerak mesin / motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak, termasuk alat-alat bera, misal : Wheel Loader, Truck Mixer Tandum, dll.Kepemilikan.Hubungan hukum antara orang pribadi atau perusahaan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan dai dokumen yang sah termasuk BPKB.DPP PKB.Dasar Pengenaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor sesuai perda nomor 4 tahun 2003, adalah perkalian antaraNilai Jual Kembali Kendaraan Bermotordengan bobot yg mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)Harga Pasaran Umum.Setelah harga pasaran umum diketahui maka nilai jual ditentukan berdasarkan :isi silinder, penggunaan, jenis, merk, tahun pembuatan, berat, dll.

Besarnya Tarif(Perda nomor 4 tahun 2003) :Kendaraan bermotor bukan umum = 1,5%Kendaraan bermotor umum = 1%Alat-alat berat = 0,5%

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / BBN-KB :

- 10% untuk kendaraan bermotor pribadi penyerahan pertama- 10% untuk kendaraan bermotor umum penyerahan pertama- 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan berat penyerahan pertama- 1% untuk kendaraan bermotor pribadi penyerahan selanjutnya- 1% untuk kendaraan bermotor umum penyerahan selanjutnya- 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan berat penyerahan selanjutnya- 0,1% untuk kendaraan bermotor pribadi penyerahan karena warisan- 0,1% untuk kendaraan bermotor umum penyerahan karena warisan- 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan berat penyerahan karena warisanRumus Menghitung Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / BBN-KB :Tarif xNilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB),berdasarkan harga pasaran umum.

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun,karena penyusutan nilai jual kendaraan tersebut.

SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.Sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja sebesar :-Rp 35.000,- untuk Tarif Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua).

-Rp 143.000,- untuk Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat).-Rp 163.000,- untuk Tarif Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) dan diatas Roda (enam) / termasuk Kendaraan jenis besar/ Alat Berat.

*Data dapat berubah sewaktu-waktu.

Biaya Adm : Biaya administrasi, untuk motor baru kemarin saya tidak dikenakan,dan apabila ganti plat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama atau mutasi masuk bahasalainnya, baru dikenai biaya dan besarnya Rp 30.000,-

E. PAJAK BUMI DAN BANGUNANPajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

II. Objek PBB

Objek PBB adalah "Bumi dan/atau Bangunan":

Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.

Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll

III. Objek PBB Yang Dikecualikan

Objek yang dikecualikan adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain.

4. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan azas timbal balik dan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

IV. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;

- memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;

- memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

V. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

b. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

VI. Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

Objek pajak perkebunan adalah 40%

Objek pajak kehutanan adalah 40%

Objek pajak pertambangan adalah 20%

Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

- apabila NJOP-nya > Rp1.000.000.000,00 adalah 40%

- apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

VII. Tarif PBB

Besarnya tarif PBB adalah 0,5%

VIII. Rumus Penghitungan PBB

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOTKP)Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)= 20% X NJOPKP (untuk NJOP < 1 Miliar); atau= 40% X NJOPKP (untuk NJOP 1 Miliar atau lebih)Besarnya PBB terutang= 0,5 % X NJKP XXXXXXXXXX(-)XXXXXXXXXXXXXXX

IX. Tempat Pembayaran PBB

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

X. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang.

Saat yang menentukan pajak terutang menurut Pasal 8 ayat 2 UU PBB adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

XIII. Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Wajib PBB

1. Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB.

Jika wajib pajak tidak sanggup / tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu, dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke KPBB atau KPP Pratama. Surat permohonan pengurangan Pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima SPPT PBB. Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wp dianggap diterima / dikabulkan. Permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.

2. Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB

Bila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang diterimanya, maka dapat mengajukan keberatan ke KP PBB atau KPP Pratama. Surat pengajuan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima paling lambat diajukan 3 bulan sejak SPPT PBB diterima WP. KPBB / KPP Pratama memiliki batas waktu 12 bulan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima. Jika dalam tempo 12 bulan tidak ada jawaban maka keberatan WP dianggap diterima / dikabulkan.

XIV. Sanksi Perpajakan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB

Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang terlah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai denngan pasal 13.