Revisi Renstra 2016 - 2021bakeudabjm.info/data/SAKIP/9.RENSTRA PERUBAHAN 2016... · 2018. 3. 8. · Revisi Renstra 2016 - 2021 3 BADAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana Strategis

Revisi Renstra 2016 - 2021

1

BADAN KEUANGAN DAERAH


2


Perencanaan sebagai salah satu unsur dalam proses manajemen memegang

peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik

itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Perencanaan yang baik

tentunya disusun melalui suatu proses dan analisis serta berorientasi pada visi

dan misi organisasi. Sistem perencanaan yang efektif sangat diperlukan karena

2 (dua) alasan yaitu (1) untuk merespon perubahan lingkungan eksternal dan (2)

untuk mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja. Inti kegiatan

perencanaan adalah menyusun program kerja yang jelas dan dapat

diimplementasikan sehingga menjamin keberlangsungan hidup organisasi dalam

lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.

Perencanaan stratejik merupakan bagian yang terintegrasi dengan

manajemen stratejik yang dimulai ketika ditetapkannya TAP MPR RI Nomor

XI/MPR/1998 yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Semua peraturan

perundangan tersebut adalah menjadi payung kebijakan untuk membangun

sistem akuntabilitas di Indonesia yang mengakomodasikan konsep manajemen

stratejik yang terdiri dari formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi

strategi.

Proses perencanaan stratejik lebih bersifat konseptual. Komponen penting

dalam perencanaan stratejik adalah visi, misi, tujuan, sasaran serta cara

mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

1.1 LATAR BELAKANG

BAB I.

PENDAHULUAN


3


Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tentunya

berpedoman pada RPJMD Kota Banjarmasin dan bersifat indikatif yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Rencana

Strategis disusun melalui analisis dan kajian sebagai penjabaran dari RPJMD

dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya yang

diukur melalui implementasi rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan

yang dilaksanakan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut.

Rencana strategis ini disusun sebagai masukan dalam rangka

penyempurnaan rancangan awal RPJMD yang nantinya akan ditetapkan sebagai

kebijakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan

Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam RKPD

yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) dengan memuat kebijakan,

program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah sehingga akan berdampak

pada adanya sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA

dengan RENSTRA dan RPJM dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas

program pembangunan dengan tetap berorientasi pada visi dan misi Walikota

sebagi tujuan akhir dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Pengertian Perencanaan Strategi

1. Proses memutuskan program yang akan dijalankan suatu organisasi serta

jumlah sumber daya yang dialokasikan pada setiap program untuk beberapa

tahun mendatang;

2. Perumusan strategi adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan

perencanaan strategi adalah proses mengimplementasikan strategi.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin

dirumuskan dan disusun berdasarkan pada:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2016-

2021


4


Tugas pokok dan fungsi

Memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang

Berbagai Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287) ;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

1.2 LANDASAN HUKUM


5


g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4609);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

n. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun

2005-2025;

o. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2009 tentang

Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor

11);

p. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Banjarmasin Tahun 2016-2021;


6


q. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

r. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 27.A tahun 2011 tentang Rencana

Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota

Banjarmasin Tahun 2016-2021.

s. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 91 tahun 2016 tentang Tugas Pokok,

Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah ini adalah:

o untuk menindaklanjuti Visi dan Misi serta rencana strategis yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Banjarmasin 2016-2021.

o Menjadi kerangka dasar bagi Badan Keuangan Daerah guna

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;

o Mempermudah pelaksanaan koordinasi kegiatan yang mencakup

monitoring, evaluasi, analisis yang dilaksanakan dengan instansi

terkait;

o Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang rencana

pembangunan tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan

program kegiatan yang akan dilaksanakan 4 tahun ke depan;

o Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama

aparatur Badan Keuangan Daerah dalam menentukan prioritas-

prioritas program di bidang pembangunan yang tertuang dalam

Rencana Kerja Tahunan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


7


b. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah

ini adalah agar dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh seluruh aparatur

dalam membuat Rencana Kerja Tahunan SKPD dan untuk lebih maksimal,

terarah, terkendali, efektif serta efesien dalam pelaksanaan tugas untuk

pencapaian target yang diharapkan. Jadi tujuan Penyusunan Renstra

tersebut adalah sebagai berikut :

o Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan

Keuangan Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang

lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

o Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas Badan

Keuangan Daerah untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam

pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran

kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat

tercapai secara optimal;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi

Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan

Renja

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Dasar Hukum seperti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan

Keuangan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN


8


penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan

Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta

susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Kota Banjarmasin

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan

Keuangan Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Badan Keuangan Daerah, struktur organisasi, serta uraian tugas

dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan

Keuangan Daerah. Uraian tentang struktur organisasi ini

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan

tata laksana pada Badan Keuangan Daerah (proses, prosedur,

mekanisme).


9


2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan

fungsinya.

2.3 Kinerja Badan Keuangan Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan

Keuangan Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode

sebelumnya, menurut Indikator Kinerja Kunci dan Indikator

Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RPJMD Kota

Banjarmasin 2016-2021 yang berimplikasi sebagai tantangan

dan peluang bagi pengembangan perencanaan pembangunan

pada lima tahun mendatang

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan

Keuangan Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya

berdasarkan identifikasi permasalahan dipaparkan dengan

mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


10


3.3 Telaahan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari Badan Keuangan Daerah

yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari sasaran jangka

menengah RPJMD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari implikasi RTRW

dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali permasalahan -

permasalahan dari Badan Keuangan Daerah yang

mempengaruhi permasalahan ditinjau dari :

1. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah.

2 . Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Banjarmasin

2016-2021

3. Implikasi RTRW bagi SKPD

4. Implikasi KLHS bagi SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu

strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD) untuk

menemukan perwujudan visi, yang akan dijabarkan dalam misi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan


11


pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin selama empat tahun.

4.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah

adalah strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program

prioritas RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Keuangan

Daerah.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan

Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarmasin

2016-2021

BAB VII PENUTUP


12


Badan Keuangan Daerah merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah

Kota Banjarmasin, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin adalah sebagai

berikut:

2.1.1. Tugas Pokok

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan

dan melaksanakan kebijakan daerah dalam Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Uraian tugas dari organisasi pada Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

A.1. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif meliputi urusan umum dan kepegawaian, program,

keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja

dilingkup Badan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

BAB II.

GAMBARAN UMUM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN


13


Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan,

urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah

tangga dan umum;

b. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan kegiatan teknis operasional perencanaan

dan penyusunan program, evaluasi dan menyusun laporan

badan;

c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran

serta mengelola administrasi keuangan.

A.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana

kegiatan Badan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana

kegiatan Badan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis

penyusunan program dan rencana kegiatan ;

d. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan

data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama

penyusunan rencana stratejik ;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama

penyusunan rencana terintegrasi ;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama

penyusunan rencana kerja tahunan ;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan

rencana kegiatan ;


14


i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya ;

B. Bidang Penetapan dan Pendataan

B.1. Tugas

Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pendataan dan

penetapan obyek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian ; sebagaimana

dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan

pendataan dan penilaian terhadap potensi subjek dan objek

PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

b. Sub Bidang Penetapan ; mempunyai tugas pokok

melaksanakan perhitungan dan penetapan PBB, BPHTB

dan Pajak Daerah lainnya, dan

c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data serta

pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi PBB,

BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

B.2. Fungsi

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian pendataan dan pendaftaran obyek PBB,

BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;


15


b.

c

d.

e.

f.


dan pengendalian penilaian obyek PBB, BPHTB dan Pajak

Daerah lainnya ;


dan pengendalian perhitungan potensi PBB, BPHTB dan

Pajak Daerah lainnya ;


dan pengendalian penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah

lainnya ;


dan pengendalian perhitungan pajak terhutang dan potensi

PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;


dan pengendalian pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ; dan


dan pengendalian pengembangan, penyajian dan pelayanan

informasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

C. Bidang Penagihan dan Pengawasan

C.1. Tugas

Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan penagihan dan pengawasan seluruh subjek dan

objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan ; mempunyai tugas pokok

melaksanakan penagihan terhadap tunggakan atau piutang



16


b. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan ; mempunyai tugas

pokok melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan wajib


c. Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan ; mempunyai tugas

pokok melaksanakan pelayanan dan penyelesaian

keberatan/sengketa pajak serta memberikan

penyuluhan/sosialisasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah

lainnya.

C.2. Fungsi

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.


dan pengendalian penagihan tunggakan atau piutang

PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;


dan pengendalian pemeriksaan wajib PBB, BPHTB dan



dan pengendalian pengawasan wajib PBB, BPHTB dan



dan pengendalian pelayanan dan penyelesaian

keberatan/sengketa wajin PBB, BPHTB dan Pajak Daerah

lainnya ;


dan pengendalian penyuluhan dan sosialisasi PBB,

BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.


17


D. Bidang Anggaran

D.1. Tugas

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian

anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Bidang Anggaran terdiri dari :

a. Sub Bidang Penganggaran Lembaga Teknis Daerah dan

Lembaga Lainnya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

kegiatan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya.

b. Sub Bidang Penganggaran Dinas Daerah mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan kegiatan pengendalian anggaran

dan perubahan anggaran Dinas Daerah.

D.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a.

b.

c.

d.

e.

Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Penyusunan kebijakan umum anggaran dalam rangka

pelaksanaan anggaran kegiatan satuan kerja perangkat

daerah;

Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja daerah;

Pelaksanaan pengendalian anggaran kegiatan satuan

kerja perangkat daerah;

Penyiapan, penetapan dan pengesahan dokumen

pelaksanaan anggaran;


18


f.

g.

h.

i

Pemantauan pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD);

Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan

dalam pelaksanaan (APBD);

Penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Akuntansi

E.1. Tugas

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok

mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

akuntasi, penatausahaan, perhitungan dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

(1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok

menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan

catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan

keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pada Dinas daerah.

(2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Inspektorat, Badan dan

RSUD mempunyai tugas pokok menyusun laporan relisasi

anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta

evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pada Inspektorat, Badan, RSUD.

(3) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD,

Sekretariat Daerah, dan Kecamatan mempunyai tugas pokok

menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan catatan atas

laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan


19


pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

E.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi mempunyai


a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian laporan keuangan Dinas Daerah ;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian laporan keuangan Inspektorat, Badan

dan RSUD ; dan

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian laporan keuangan Inspektorat, Badan

dan RSUD ;

E. Bidang Perbendaharaan

F.1. Tugas

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengujian dan

pengesahan dokumen pembayaran atas beban tagihan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

a) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai

tugas pokok melaksanakan penatausahaan, pengelolaan, dan

evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

b) Sub Bidang Pengelolaan SP2D sebagaimana dimaksud dalam

pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan

pemilahan, pengarsipan dan evaluasi dokumen SPP, SPM dan

SP2D.

c) Sub Bidang Pengelolaan SPJ sebagaimana dimaksud dalam

pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan

penerimaan, pemeriksaan penelitian dan pengarsipan surat

pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara

pengeluaran seluruh SKPD.


20


F.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pengelolaan kas ;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pengelolaan SP2D ;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pengelolaan SPJ.

F. Bidang Aset Daerah

E.1. Tugas

Bidang Aset mempunyai tugas pokok mengoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pengadaan,

pengelolaan, mutasi dan penghapusan aset.

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

(a). Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset mempunyai tugas pokok

melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana

kebutuhan aset daerah.

(b). Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok

melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan penatausahaan

aset daerah.

(c) Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan

pemantauan pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan,

pemusnahan dan penghapusan aset daerah.


21


E.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Aset Daerah mempunyai


a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.


dan pengendalian analisis kebutuhan dan perencanaan aset

daerah ;


dan pengendalian inventarisasi aset daerah;


dan pengendalian penatausahaan aset daerah;


dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan aset daerah;


dan pengendalian penilaian aset daerah;


dan pengendalian pemindahtanganan aset daerah ;


dan pengendalian penghapusan aset daerah ;

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Keuangan Daerah

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai

dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian

dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah

lainnya ;


22


c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian

dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB, BPHTB dan Pajak

Daerah lainnya ;

d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian

dan evaluasi penyusunan anggaran ;

e. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian

dan evaluasi pengelolaan investasi dan penyertaan modal daerah;

f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian

dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan ;

g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian

dan evaluasi akuntansi keuangan ;

h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian

dan evaluasi administrasi aset daerah ;

i. pembinaan, pengendalian dan unit pelaksana teknis;


23


2.1.3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari :

Kepala Badan Keuangan Daerah

Sekretaris

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendataan & Penetapan

Bidang Penagihan & Pengawasan

Bidang Anggaran Bidang

Perbendaharaan Bidang Akuntansi Bidang Aset

Subbid Pendataan & Penilaian

Subbid Penagihan Subbid Penganggaran Belanja Langsung

Subbid Penerimaan

& Pengeluaran Kas Subbid Pelaporan Keuangan Dinas

Daerah

Subbid Analisis Kebutuhan Aset

Subbid Penetapan Subbid Pemeriksaan & Pengawasan

Subbid Penganggaran Belanja Tidak Langsung

Subbid Pengelolaan SP2D

Subbid Pelaporan Keuangan

Inspektorat, Badan & RSUD

Subbid Penatausahaan Aset

Subbid Pengolahan Data & Informasi

Subbid Pelayanan Keberatan

Subbid Penganggaran Pendapatan Daerah & Pembiayaan Daerah

Subbid Pengelolaan SPJ

Subbid Pelaporan Set. DPRD, Setda &

Kecamatan

Subbid Pemanfaatan, Penilaian &

Penghapusan Aset

UPT


24


Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah

didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:

NO NAMA JABATAN JABATAN

STRUKTURAL

JUMLAH

TOTAL

L P

1. Kepala Badan - Eselon IIb 1 0 1

2. Sekretaris - Eselon IIIa 0 1 1

3. Kepala Bidang - Eselon IIIb 3 3 6

4. Kepala Sub

Bagian/Bidang - Eselon IVa 11 10 21

5. Kepala UPTD - Eselon IVa 4 1 5

6. Kepala Sub Bagian

UPTD - Eselon IVb 3 2 5

6. Staf 38 36 74

Jumlah 113

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017

TABEL 2.1

JUMLAH PEGAWAI

2.2 SUMBER DAYA APARATUR 2.2 ORGANISASI


25


NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

TOTAL

L P

1. Strata II 10 5 15

2. Strata I 19 25 44

3. D V 0 0 0

4. Sarjana Muda / D III 9 9 18

5. SMA 19 14 33

6. SMP 3 0 3

Jumlah Total 113



NO TINGKAT GOLONGAN JUMLAH

TOTAL

L P

1. Golongan IV 4 6 10

2. Golongan III 34 38 72

3. Golongan II 22 9 31

4. Golongan I 0 0 0

5. Honorer 0 0 0

Jumlah 113



TABEL 2.2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN

JENJANG PENDIDIKAN

TABEL 2.3

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN

GOLONGAN


26


Sebagai penunjang operasional, Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin didukung dengan inventaris kantor/aset kantor yang secara

umum dikelola atau dikoordinir sekretariat, yang dalam operasional

pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung

jawabnya.

NO ASET JUMLAH

1. Komputer/PC 153 unit

2. Laptop 83 unit

3. Printer 168 unit

4. AC 62 unit

5. Televisi 12 unit

6. Sepeda Motor Operasional 53 unit

7. Mobil 19 unit

8. Genset 6 unit

9. Mesin Kas Register 8 unit

10. Mesin Hitung Uang 15 unit

11. Mesin Fotocopi 8 unit

12 Lemari Besi 34 unit

13. Rak Besi 105 unit

14. Filling Besi 83 unit

15. Brangkas 19 unit

16. Lemari Kaca 20 unit

17. Papan Visual 2 unit

18. Alat Penghancur Kertas 13 unit

TABEL 2.4

JUMLAH ASET TETAP


27


19. Papan Instansi 16 paket

20. Papan Pengumuman 6 unit

21. Papan Tulis 2 unit

22. Mesin Absensi 8 unit

23. Alat Pemotong Kertas 1 unit

24. OHP 2 unit

25. Mesin Perforasi 5 unit

26. Mesin Validasi 2 unit

27. Digital Voice recorder 5 unit

28. Kursi Besi 13 unit

29. Meja rapat 9 unit

30. Kursi rapat 189 unit

31 Kursi tamu 8 unit

32 Bangku tunggu 15 unit

33 Sofa 6 unit

34 Mesin potong rumput 2 unit

35 Kipas angin 5 unit

36 Meja kerja pejabat es II 5 unit

37 Meja kerja pejabat es III 13 unit

38 Meja kerja pejabat es IV 29 unit

39. Kursi hadap depan meja

kerja es II 7

unit

40. Kursi Tamu di ruang Pejabat

Es. II 1

unit

41. Lemari Arsip 12 unit

42. Mesin Barcode 8 unit


28


43. Telp Pabx 10 unit

44. Telp 5 unit

45 Fax 3 unit

46 Kursi Roda 1 unit

47 GPS 6 unit

48 Mesin Ketik 6 unit

49 Hard Disc 22 unit

50 Mesin Amplifier 2 unit

51 Slide projector 2 unit

52 Kursi kerja peg non

struktural 23

unit

53 meja kerja peg non

struktural 49

unit

54 Alat pemadam kebakaran 6 unit

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Banjarmasin, Badan keuangan Daerah adalah merupakan Gabungan dari

Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

Tingkat capaian kinerja Badan keuangan Daerah dapat dilihat dari

produk atau dokumen yang dihasilkan tahun sebelumnya.

Adapun produk atau dokumen yang dihasilkan pada masing-masing

bidang adalah:

2.3 KINERJA


29


NO PRODUK JUMLAH

1. Renstra 1 dokumen

2. Rencana Kinerja Tahunan 1 dokumen

3. Perjanjian Kinerja 1 dokumen

4. Rencana Kerja 1 dokumen

5. Lakip 1 dokumen

6. Laporan Realisasi Fisik dan

Keuangan Perbulan

1 dokumen

7. Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

1 dokumen

8. Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

1 Dokumen

9. Laporan Keuangan 1 Dokumen

Sumber : Bagian Sekretariat


NO PRODUK JUMLAH

1. Nota Keuangan APBD-P 1 dokumen

2. Pengantar Nota Keuangan APBD-P 1 dokumen

3. RKA-P SKPD 1 dokumen

4. RAPBD-P 1 dokumen

TABEL 2.5

PRODUK/DOKUMEN YANG DIHASILKAN

BAGIAN SEKRETARIAT

TABEL 2.6


BIDANG ANGGARAN


30


5. APBD-P 1 dokumen

6. APBD-P Penjabaran 1 dokumen

7. Nota Keuangan APBD 1 dokumen

8. Pengantar Nota Keuangan APBD 1 dokumen

9. RKA SKPD 1 dokumen

10. APBD 1 dokumen

11. APBD Penjabaran 1 dokumen

12. DPA per SKPD 1 dokumen

13. DPA - SKPD 1 dokumen

14 Penjabaran APBD-P 1 dokumen

15 Penjabaran APBD 1 dokumen

16 DPA-P 1 dokumen

17. DPA Murni 1 dokumen

18. Buku Kode Rekening 1 dokumen

19. Pedoman RKA 1 dokumen

Sumber : Bidang Anggaran


NO PRODUK JUMLAH

1. Pengantar Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kota Banjarmasin

1 dokumen

TABEL 2.7


BIDANG AKUNTANSI


31


2. Rancangan Peraturan Daerah tentang



1 dokumen

3. Rancangan Peraturan Walikota tentang



1 dokumen

4. Peraturan Daerah tentang



1 dokumen

5. Peraturan Walikota tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin

1 dokumen

6. LRA Triwulan I 1 dokumen

7. LRA Semesteran 1 dokumen

8. LRA Triwulan II 1 dokumen

9. LRA Tahunan Sebelum Audit 1 dokumen

10. LRA Tahunan Sesudah Audit 1 dokumen

11. Kertas Kerja SKPD 1 dokuman

12. Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Banjarmasin Un Audit

1 dokumen


Pemerintah Kota Banjarmasin Audit

1 dokumen

14. Buku Sistem dan Prosedur Akuntansi 1 dokumen

15. Buku Kebijakan Akuntansi 1 dokumen

Sumber : Bidang Akuntansi Badan, Keuangan dan Kota Banjarmasin 2017


32


NO PRODUK JUMLAH

1. Daftar Gaji Perorangan per SKPD

perbulan

12 dokumen

2. Daftar Rekapitulasi gaji per SKPD

perbulan

12 dokumen

3. Daftar Rekapitulasi Gaji

keseluruhan PNS Pemerintah Kota

Banjarmasin

12 dokumen

4. Daftar Rekapitulasi SP2D

Pemerintah Kota Banjarmasin

12 dokumen

Sumber : Bidang Perbendaharaan


TABEL 2.8


BIDANG PERBENDAHARAAN


33


NO PRODUK JUMLAH

1. RKBMD 1 dokumen

2. RKPBMD 1 dokumen

3. DKBMD 1 dokumen

4. DKPBMD 1 dokumen

5. Daftar Hasil Pengadaan 1 dokumen

6. Daftar Hasil Pemeliharaan 1 dokumen

7. Laporan Barang Inventaris 1 dokumen

8. Daftar Mutasi BMD 1 dokumen

9. Petunjuk Teknis Pengelolaan BMD 1 dokumen

10. Data Aset Pemerintah Kota

Banjarmasin

1 dokumen

Sumber : Bidang Aset Daerah

Badan, Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017

TABEL 2.9


BIDANG ASET DAERAH


34


Tantangan dan Peluang untuk pencapaian rencana strategis Badan

Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

TANTANGAN PELUANG

1.

2.

3.

Perbedaan persepsi dalam

membaca peraturan

dengan pemeriksa

Adanya tuntutan

publik/masyarakat

semakin kritis

Perubahan peraturan yang

semakin cepat

1.

2.

3.

Adanya aturan-aturan

tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan

Barang Milik Daerah

Keterbukaan informasi

Adanya teknologi

informasi yang mudah

diakses

TABEL 2.10

TANTANGAN DAN PELUANG

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG

2.4


35


Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah yang

mengelola semua Belanja Langsung, maupun Belanja Tak

Langsung,Gaji maupun non Gaji dalam APBD. Hal ini merupakan

tanggung jawab yang melekat melaksanakan fungsi selaku Badan

Keuangan Daerah, PPKAD, BUD,sesuai tuntutan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dengan segala perubahannya.

Untuk dapat melaksanakan semua fungsi Belanja tersebut diatas

dapat diambil langkah kebijakan terhadap Pengelolaan Keuangan

Daerah yang efektif dan efesien meliputi:

▪ Perumusan Kebijakan Teknis dalam Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Kebijakan

Umum yang ditetapkan oleh Walikota;

▪ Perumusan dan Penetapan Kebijakan Operasional, Pembinaan,

Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan

Anggaran;


Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan

Perbendaharaan;


Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntansi;


Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi;

▪ Pengelolaan Urusan Kesekretariat.

BAB III.

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI


36


Berdasarkan permasalah dan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan SKPD Badan Keuangan Daerah terdapat 2 (dua) masalah pokok yang

harus dicapai dan menjadi upaya langkah kebijakan strategi dalam

mempercepat kualitas Laporan Keuangan Daerah dan SKPD. Adapun dari

pokok permasalah pertama yaitu :

1. Laporan Keuangan SKPD tidak tepat waktu dan sasaran

Salah satu penyebab permasalahan tersebut dengan akar masalah

yaitu :

• Bendahara SKPD masih belum optimal dalam penyusunan

laporan yang berbasis akrual

• Kurangnya pemahaman/pengetahuan dari verifikator SKPD

• Kurangnya kelengkapan dokumen permintaan LS,GU, dan TU

2. Kurangnya Inventarisasi BMD yang belum terdaftar pada KIB.

SKPD.

Salah satu penyebab permasalahan tersebut dengan akar masalah

yaitu :

• Nilai barang terlaporkan belum tercantum nilai nominalnya

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN

DAERAH


37


Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Program pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin adalah merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Visi Kota Banjarmasin :

Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan

merupakan tahap pembangunan jangka panjang, yang memiliki kunci pokok

sebagai berikut :

- BERTAKWA

Bertakwa mengandung arti masyarakat Kota Banjarmasin yang

religius,berbudi luhur,berbudaya,sehat dan sejahtera.

- AMAN

Aman yaitu Kota Banjarmasin yang aman,sehat dan kondusif bagi pribadi

dan masyarakat.

- INDAH

Mengandung muatan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai

guna terwujud kota asri dan harmoni.

“ KAYUH BAIMBAI MENUJU BANJARMASIN BAIMAN

(BERTAKWA,AMAN,INDAH,MAJU DAN NYAMAN)“

3.2. TELAAHAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH


38


- MAJU

Mengandung arti bahwa maju dengan penguatan perekonomian melalui

sektor perdagangan,perindustrian dan pelabuhan dengan memperhatikan

pemerataan pendapatan sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat.

- NYAMAN

Mengandung makna melaksanakan pembangunan infrastruktur dan

berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta

pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar,terpencil dan

terbelakang sebagai pembangunan dasar agar Kota Banjarmasin jadi nyaman

yang ditunjang juga dari perbaikan wisata dan pasar tradisional.

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin adalah

merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Misi Kota Banjarmasin :

Untuk mewujudkan Visi Kota Banjarmasin tersebut, maka dijabarkan kedalam

6 (enam) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Banjarmasin,

Misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi

kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak

dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang

religius, berbudi luhur, berbudaya,sehat dan sejahtera.

2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman,sehat,dan kondusif bagi

pribadi dan kehidupan masyarakat.

3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota

berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri

dan harmoni.

4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan

perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian dan

pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan,


39


meningkatkan taraf pendidikan,pengembangan dan pelestarian

budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat.

5. Melaksanakan pemerintah amanah,ramah,bersih dan professinal

berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan

fungsi melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat

dan Tuhan YME.

6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan

berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang,serta

pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar,terpencil dan

terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota

Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perhatikan

pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisonal secara

professional.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Banjarmasin, Badan

Keuangan Daerah mempunyai peranan dalam menunjang Misi

Walikota yang ke-lima, yaitu :

1. Menciptakan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang

Efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

2. Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah sehingga

tercapai Data dan Nilai Aset Daerah yang akurat.

3. Terpenuhinya Laporan Keuangan berbasis Akrual sesuai prinsip

akuntansi dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

4. Terciptanya layanan yang mudah dengan menggunakan ramah

teknologi kepada SKPD.

5. Terlaksananya penyusunan anggaran berbasis kinerja dan sesuai

dengan analisa standar belanja (ASB)

Apabila dihubungkan dengan tugas dan pokok Badan Keuangan

daerah Kota Banjarmasin, maka sasaran yang hendak dicapai dalam


40


pelaksanaan Misi Walikota yang memiliki kesesuaian dengan tupoksi

tersebut adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan SKPD terhadap pelaporan

Strategi:

1.1 Melaksanakan Pembinaan dan Asistensi kepada seluruh SKPD

1.2 Peningkatan ketepatan waktu pelaporan SKPD

2. Terwujudnya penyusunan Anggaran yang berbasis kinerja dan

sesuai dengan ASB

Strategi:

2.1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan keuangan daerah

3. Terwujudnya Penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan

peraturan perundangan.

Strategi :

3.1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

4. Terwujudnya data aset Pemerintah Kota Banjarmasin yang akurat

dan akuntabel.

Strategi :

4.1. Penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi dalam rangka mewujudkan misi kepala daerah, berikut

dipaparkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong

pencapaian visi dan misi kepala daerah serta isu-isu strategis yang

perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain adalah sebagai

berikut :

1. Faktor - faktor penghambat :

a. Kualitas penyusun laporan keuangan masih belum optimal

b. Kualitas pengelola keuangan SKPD masih kurang memadai

c. Belum disusunnya Analisis Standar Belanja.


41


2. Faktor - faktor pendorong :

a. Anggaran yang sangat mendukung

b. Potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai

pendapatan asli daerah

c. Nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi,

dan responsif;

d. Peraturan perundangan tentang pendapatan daerah

e. Dinas Pendapatan Daerah sebagai satuan kerja di daerah

yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang,

sehingga memiliki peran strategis dalam pelayanan,

pengendalian dan evaluasi bidang pendapatan asli daerah

f. Motivasi dari penyusun Laporan keuangan cukup tinggi

g. Motivasi dari pengelola keuangan cukup tinggi

3. Isu Strategis :

a. Kurangnya pengetahuan dan informasi atas peraturan

perundangan.

b. Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian

kinerja dan keuangan

c. Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan

d. Belum optimalnya pendataan aset milik daerah


42


NO Misi dan

Program RPJMD

Isu Strategis

SKPD

FAKTOR

Penghambat Pendorong

1.

Misi:

Melaksanakan

Pemerintahan

amanah, ramah,

bersih dan

profesional,

berbasis teknologi,

informasi dan

komunikasi serta

memaksimalkan

fungsi melayanai

sebagai suatu

tanggungjawab

terhadap

masyarakat dan

Tuhan YME.

Program RPJMD:

1. Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

1. Kurangnya

pengetahuan

dan Informasi

atas peraturan

perundangan

2. Belum

maksimalnya

peningkatan

kualitas laporan

capaian kinerja

dan keuangan

3. Adanya Aset

milik pemerintah

daerah yang

terabaikan

4. Belum

optimalnya

pendataan aset

milik daerah

5. Adanya aset

milik daerah

yang terabaikan

6. Belum

optimalnya

pendataan aset

milik daerah

1. Kualitas

penyusunan

keuangan

masih belum

optimal

2. Kualitas

pengelola

keuangan

SKPD masih

kurang

memadai

3. Belum

disusunya

Analisis

Standar

Belanja (ASB)

1. Anggaran yang

sangat

mendukung

2. Motivasi dari

penyusun

Laporan

keuangan

cukup

3. Motivasi dari

pengelola

laporan

keuangan

cukup tinggi

TABEL 3.1

FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG UNTUK PENCAPAIAN VISI

MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH


43


3.3. TELAAHAN RENSTRA

1. Analisa Lingkungan Internal

Yang merupakan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

NO KEKUATAN KELEMAHAN

1.

2.

3.

PERDA No. 7 Th. 2016

Ttg SOTK Badan Keuangan

Daerah

Tersedianya anggaran

SDM yang tersedia

melaksanakan tugas lain yang

berkaitan dengan lintas sektor

Belum sepenuhnya dapat

memfasilitasi kebutuhan belanja

modal

Perlu peningkatan kompetensi

sesuai dengan klasifikasi

pendidikan

2. Analisa lingkungan Eksternal

Yang merupakan peluang dan tantangan sebagai berikut :

NO PELUANG TANTANGAN

1.

Adanya PERMENDAGRI No. 13

Th . 2006 dan perubahannya

menjadi PERMENDAGRI No. 59

Th. 2007 dan PERMENDAGRI

Adanya regulasi baru terhadap

kebijakan aturan/pedoman

pengelolaan keuangan

TABEL 3.2

FAKTOR – FAKTOR INTERNAL

TABEL 3.3

FAKTOR – FAKTOR EKSTERNAL


44


2.

3.

4.

5.

6.

No. 21 Th. 2011 ttg pengelolaan

keuangan daerah

Tersedianya diklat teknis untuk

peningkatan kapasitas SDM

dalam menunjang kompetensi

keahlian.

Adanya Akses dalam

berkoordinasi dengan

Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat

Adanya Peraturan Daerah

tentang wajib pajak dan

retribusi sebagai dasar hukum

pemungutan pajak

Adanya dasar hukum dan

ketentuan-ketentuan lain

sebagai pelaksanaan tugas

Kondisi daerah yang kondusif

Adanya tuntutan publik/

masyarakat semakin kritis

Informasi semakin terbuka dan

perubahan peraturan yang sangat

cepat

Otonomi Daerah yang menuntut

pola pradigma baru dibidang

pengelolaan keuangan daerah.

Kurangnya kesadaran para Wajib

Pajak.

Kurangnya tenaga aparatur

pengelolaan pelayanan pada

masyarakat

Belum maksimalnya sosialisasi

pengalihan pengelolaaan PBB

menjadi pajak daerah

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis

perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan

Daerah Kota Banjarmasin tidak melaksanakan telaahan RTRW dan

kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena hanya

menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.


45


3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Keuangan dan Kota

Banjarmasin ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah:

- Kurangnya pengetahuan dan informasi atas peraturan

perundangan.

- Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian


- Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan

- Belum optimalnya pendataan aset milik daerah

- Belum optimalnya pendataan Wajib Pajak

- Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah

- Ekstensifikasi obyek dan subyek pendapatan daerah

- Penetapan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan

- Meningkatkan koordinasi, konsultasi, kemampuan kualitas SDM

dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi

- Penegasan tentang wewenang dan tanggung jawab pekerjaan.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:

- Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan

publik

- Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah

- Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian


- Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan

- Belum optimalnya pendataan aset milik daerah

3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota:

- Penilaian aparatur belum berorientasi pada penilaian kinerja dan

prestasi kerja.


46


- Penerapan reward and punishment untuk aparatur yang

berprestasi dan yang melanggar aturan kepegawaian belum

optimal.

- Belum jelasnya pola pembinaan karir pegawai.

- Belum diterapkannya pemberian tunjangan berbasis kinerja.

4. Implikasi RTRW: -

5. Implikasi KLHS: -


47


Pengelolaan Keuangan yang baik mengandung maksud

mampu mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah

yang transparan dan akuntabel serta tertatanya inventarisasi aset

daerah yang efektif, efisien dalam batasan perundang-undangan

yang berlaku. Penetapan visi tersebut merupakan perwujudan cita-

cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota

Banjarmasin, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun

waktu 6 (enam) Tahun kedepan.

Definisi visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu

sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Adapun Visi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin periode 2016-

2021 adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Unggul Dalam

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang

Transparansi dan Akuntabel”

4.1 VISI DAN MISI

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

DAN KEBIJAKAN


48


Misi adalah landasan strategis dalam mencapai tujuan organisasi

yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh

komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok

dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Badan

Keuangan Daerah adalah :

1. Menciptakan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang

efektif dan efesien.

2. Mewujudkan tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah

sehingga tercapai data dan nilai aset daerah yang meyakinkan.

3. Tercapainya Pelayanan masyarakat/Wajib Pajak yang transparan,

Efesien, Efektif dan Efesien dan Akuntabel serta meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun.

4. Meningkatkan kualitas SDM yang berkompetensi dan profesional.

5. Melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan.

6. Memperbaiki Sistem secara berkesinambungan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan kerangka kerja SKPD selama lima tahun.

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan

misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu

strategis daerah yang dihadapi.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD


49


Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin mempunyai tujuan sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang optimal

c) Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah

d) Meningkatkan kualitas sdm yang berkompetensi dan

professional

e) Melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan

f) Memperbaiki sistem manajemen mutu secara

berkesinambungan

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, Dalam

mewujudkan tujuan suatu oraganisasi diperlukan sasaran yang

terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran

yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu

ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang

hendak dicapai di Badan Keuangan Daerah adalah :

a) Terwujudnya kepatuhan SKPD terhadap pelaporan

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

c) Bagian Dana Perimbangan

d) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

e) Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah yang sesuai

dengan peraturan perundangan

f) Terwujudnya data aset Pemerintah Kota Banjarmasin

yang akurat dan akuntabel

g) Tercapainya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari

tahun ke tahun.

h) Tercapainya penerimaan pendapatan daerah secara optimal


50


i) Terlaksananya mekanisme pelaksanaan penerimaan daerah

sesuai dengan sistem manajemen mutu.

j) Tercapainya sistem manajemen mutu secara efektif, efisien,

transparan dan akuntabilitas.

k) Terlaksananya mekanisme pelaksanaan penerimaan daerah sesuai

dengan sistem manajemen mutu.

4.3.1 Strategi

Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah

penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan

mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif.

Strategi yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah

antara lain:

1. Melaksanakan pembinaan dan asistensi kepada seluruh SKPD.

2. Peningkatan Ketepatan Waktu pelaporan SKPD

3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset daerah.

5. Strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak

6. Strategi pengembangan pelayanan pendapatan daerah

7. Strategi pengembangan sistem koordinasi SKPD untuk

peningkatan pendapatan daerah

8. Strategi peningkatan monitoring, evaluasi dan analisa pad serta

dana perimbangan

9. Strategi peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah dan evaluasi pendapatan daerah

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SKPD


51


10. Strategi pengembangan sistem koordinasi SKPD untuk

peningkatan pendapatan daerah

11. Strategi peningkatan monitoring, evaluasi dan analisa PAD serta

dana perimbangan


daerah dan evaluasi pendapatan daerah

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah

antara lain:

a. Kebijakan Umum

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi penyusun laporan

keuangan SKPD

2. Meningkatkan Kompetensi Bendahara/Verifikator SKPD

3. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)

4. Perbaikan Kualitas Penyusunan RKA SKPD

5. Tersedianya Data Aset Pemko yang Akurat dan Akuntabel

6. Terwujudnya Tanah Pemko yang bersertifikat.

7. Penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Aset daerah.

8. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan

prasarana

9. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

pendapatan daerah yang berkualitas

10. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan yang komprehensif.


52


b. Kebijakan Internal

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi ,sarana dan prasarana.

2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

pendapatanvdaerah yang berkualitas.

3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan yang komprehensif.

c. Kebijakan eksternal

1. Strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

a) Informasi pelayanan pajak melalui pemasangan spanduk dan

reklame.

b) Meningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk

membayar pajak sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

c) Apresiasi/sosialisasi terhadap wajib pajak yang taat pajak

d) Memberikan reward(penghargaan) dan punishment ( hukuman)

kepada para wajib pajak.

2. Strategi pengembangan pelayanan pendapatan daerah kebijakan:

a) Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada wajib pajak.

b) Menyusun standar operasional pelayanan.

c) Peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM secara optimal.

3. Strategi pengembangan sistem koordinasi SKPD terkait untuk

peningkatan pendapatan.

a) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi antar SKPD yang terkait

dalam pengelolaan pendapatan daerah.

b) Mengidentifikasi potensi PAD bersama-sama SKPD.

c) Melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD.

4. Strategi peningkatan monitoring evaluasi dan analisa PAD serta dana

perimbangan.

a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam

pengelolaan pendapatan daerah.

b) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat

untuk menentukan penerimaan bagi hasil dari provinsi dan dana

perimbangan.


53


c) Mengoptimalkan potensi penerimaan daerah melalui kerjasama

dengan semua pihak.


daerah dan evaluasi pendapatan daerah.

a) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah sesuai kewenangan dan potensi yang ada.

b) Mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui

peningkatan fungsi pengawasan dengan wajib pajak.

c) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah.


54


1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

dengan kegiatan meliputi :

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah.

c. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin

d. Pengelolaan Belanja Pegawai

e. Penyusunan Rancangan APBD

f. Rancangan Perubahan APBD

g. Optimalisasi pengelolaan data PBB.

h. Intensifikasi penerimaan tunggakan pajak daerah dan

penerimaaan sumber-sumber lain.

i. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD dan Regional SIKD)

j. Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

k. Fasilitasi Penyusunan RKA

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS URUSAN WAJIB

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

INDIKATIF


55


l. Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan

m. Pengelolaan penerimaan dan validasi SSPD BPHTB

n. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin

o. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah

p. Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

q. Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah

r. Rekonsiliasi Aset Milik daerah

s. Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran (RKA)

t. Analisis Investasi Pemko

u. Rekonsiliasi dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah

v. Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan SPJ

w. Pengelolaan Kas Daerah

x. Pengelolaan pelayanan penerimaan PBB

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan kegiatan yaitu :

a. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

b. Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor

c. Rapat – rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam

daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan kegiatan yaitu :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Kantor

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

dengan kegiatan

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF

5.3


56


a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


a. Penyusunan laporan penerimaan PAD dan realisasi pendapatan

daerah

b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah kota

Banjarmasin

c. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD


57


Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah dalam 6

(enam) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator kinerja Badan Keuangan dan yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat ditampilkan dalam bentuk tabel

terlampir :

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD


58


Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis jangka

menengah sesuai dengan kurun waktu perwujudannya mencakup 6

(enam) tahun kedepan, yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun

2021. Sedangkan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah

ditetapkan ke dalam program. Untuk pelaksanaan selanjutnya akan

dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program dan

dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana

jangka pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang akan

direaliasikan dalam kurun waktu tahun 2016, sebagai Rencana Kerja

Tahunan Pertama.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah ini disusun sesuai

dengan keadaan saat ini. Adapun perubahan kondisi lingkungan dalam

jangka pendek tentunya dapat diantisipasi pula melalui Rencana

Kegiatan Tahunan atau program kerja yang disusun pada setiap tahun

anggaran.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Renstra ini akan

memudahkan arah kerja staf dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran (goal) yang diinginkan sebagai wujud pertanggungjawaban

tugas kepada pimpinan.

BAB VII

PENUTUP


59


Kerjasama dan tumbuhnya rasa memiliki serta tanggung jawab

yang tinggi terhadap tugas akan meningkatkan motivasi kerja. Oleh

karena itu dengan adanya arah yang jelas dan terukur maka akan

semakin mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga bermanfaat

sesuai rentang waktu yang ditentukan dalam rencana ini.

KEPALA BADAN,

SUBHAN NOR YAUMIL,SE, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP 197104211998031009


60


LAMPIRAN

Revisi Renstra Badan Keuangan Daerah 2016 - 2021


61


INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

TUGAS : BADAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MEMPUNYAI TUGAS POKOK MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAERAH

DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

FUNGSI : UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH MEMPUNYAI FUNGSI :

A) PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DALAM BIDANG KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN UMUM YANG DITETAPKAN OLEH WALIKOTA;

B) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN;

C) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN;

D) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKUNTANSI;

E) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI;

F) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN / PENGELOLAAN ASET DAERAH;

G) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENETAPAN;

H) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PENGAWASAN;

I) PENGELOLAAN URUSAN KESEKRETARIATAN.

NO

KINERJA

UTAMA/TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG

JAWAB

1. MENINGKATNYA KUALITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH SESUAI DENGAN

PERATURAN PERUNDANGAN

YANG BERLAKU

PERSENTASE SKPD YANG

MELAKSANAKAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH SESUAI DENGAN

PERATURAN PERUNDANGAN

YANG BERLAKU

FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG

PERBENDAHARAAN

BAKEUDA KOTA

BANJARMASIN

BADAN

KEUANGAN

DAERAH

JUMLAH SKPD YANG MELAKSANAKAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DENGAN TEPAT X 100%

JUMLAH TOTAL SKPD YANG MELAKSANAKAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PENJELASAN: KETENTUAN DIATUR DI DALAM PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD 2. TERWUJUDNYA KEPATUHAN

SKPD TERHADAP PELAPORAN

YANG SESUAI STANDAR

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

(SAP) UNTUK MEMPEROLEH

OPINI WTP


MENYAMPAIKAN LAPORAN

KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

TEPAT WAKTU DAN TEPAT

SASARAN

FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG AKUNTANSI

BAKEUDA KOTA

BANJARMASIN

BADAN

KEUANGAN

DAERAH

JUMLAH SKPD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU X 100%

JUMLAH TOTAL SKPD YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN:

- KETENTUAN DIATUR DI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PASAL 295 AYAT (1) " 'LAPORAN

KEUANGAN SKPD DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DAERAH MELALUI PPKD PALING LAMBAT 2

(DUA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR." - SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010

3. TERLAKSANANYA

PENYUSUNAN APBD DAN

PERUBAHAN APBD


MENYAMPAIKAN RKA TEPAT

WAKTU

FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG ANGGARAN

BAKEUDA KOTA

BANJARMASIN

BADAN

KEUANGAN

DAERAH

JUMLAH SKPD YANG MENYAMPAIKAN RKA TEPAT WAKTU X 100%

TOTAL SKPD YANG MENYAMPAIKAN PENJELASAN: DIATUR DALAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 DAN PERMENDAGRI PEDOMAN

PENYUSUNAN APBD TIAP TAHUNNYA


62


NO

KINERJA

UTAMA/TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG

JAWAB

4. TERWUJUDNYA

PENATAUSAHAAN ASET

DAERAH YANG SESUAI

DENGAN PERATURAN

PERUNDANGAN

PERSENTASE JENIS ASET YANG

MEMILIKI NILAI PEROLEHAN

FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG ASET

BAKEUDA KOTA

BANJARMASIN

BADAN

KEUANGAN

DAERAH

JUMLAH JENIS ASET (UNIT/ITEM) YANG MEMILIKI NILAI PEROLEHAN X 100% JUMLAH ASET PEMKO BJM PERSENTASE JENIS ASET YANG

TERIDENTIFIKASI KEPEMILIKAN

& KEBERADAAN

JUMLAH JENIS ASET YANG TERIDENTIFIKASI KEPEMILIKAN & KEBERADAAN X 100% JUMLAH ASET PEMKO BJM

5 TERWUJUDNYA DATA ASET

PEMERINTAH KOTA

BANJARMASIN YANG AKURAT

DAN AKUNTABEL

PERSENTASE SKPD DENGAN

ADMINISTRASI BARANG MILIK

DAERAH (BMD) BAIK

FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG ASET

BAKEUDA KOTA

BANJARMASIN

BADAN

KEUANGAN

DAERAH

JUMLAH SKPD DENGAN ADMINISTRASI BMD BAIK X 100% JUMLAH SELURUH SKPD

6 MENINGKATNYA

KEMANDIRIAN DAERAH DARI

OPTIMALISASI PENERIMAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KOTA BANJARMASIN

PERSENTASE PENCAPAIAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) KOTA BANJARMASIN

BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PENDAPATAN

DAN PENETAPAN &

BIDANG PENAGIHAN

DAN PENGAWASAN

BAKEUDA KOTA

BANJARMASIN

BADAN

KEUANGAN

DAERAH

1. PERSENTASE PENINGKATAN PAJAK DAERAH

FORMULASI PERHITUNGAN : - JUMLAH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN BERJALAN DIKURANGI JUMLAH

PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN LALU DIBAGI JUMLAH PENERIMAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN LALU DI KALI SERATUS PERSEN (Pn - Pn-1) X 100% Pn-1 2. PERSENTASE PENINGKATAN

RETRIBUSI DAERAH

- JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN BERJALAN DIKURANGI JUMLAH PENERIMAAN

RETRIBUSI DAERAH TAHUN LALU DIBAGI JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN LALU

DI KALI SERATUS PERSEN (Pn - Pn-1) X 100% Pn-1 3. PERSENTASE PENINGKATAN

HASIL PENGELOLAAN

KEKAYAAN DAERAH YANG

DIPISAHKAN

- JUMLAH PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN

BERJALAN DIKURANGI JUMLAH PENERIMAAN HASIL PENGELOLAN KEKAYAAN DAERAH YANG

DIPISAHKAN TAHUN LALU DIBAGI JUMLAH PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN

DAERAH YANG DIPISAHKAN DAERAH TAHUN LALU DI KALI SERATUS PERSEN (Pn - Pn-1) X 100% Pn-1 4. PERSENTASE PENINGKATAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI

DAERAH YANG SAH

- JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN BERJALAN

DIKURANGI JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN LALU

DIBAGI JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN LALU DI

KALI SERATUS PERSEN (Pn - Pn-1) X 100% Pn-1 Pn : Jumlah Penerimaan Tahun Berjalan

Pn-1 : Jumlah Penerimaan Tahun Lalu


63


LAMPIRAN I

MATRIK PENJABARAN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RESNTRA BADAN KEUANGAN DAERAH

Visi Misi Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

Pelayanan Prima

dan Unggul

dalam

Pengelolaan

Keuangan

Daerah yang

transparan dan

akuntabel

MISI 1 : Meningkatkan kualitas

pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku

Prosentase SKPD yang melaksanakan

penatausahaan keuangan

daerah sesuai dengan peraturan Perundangan

yang berlaku

1. Meningkatnya Kompetensi Bendahara/Verifikator SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah Menciptakan manajemen

pengelolaan keuangan

daerah yang efektif dan efisien

1. Pengelolaan Belanja Pegawai

2. Pembinaan Penatausahaan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan SPJ

4. Pengelolaan Kas Daerah

b. Terwujudnya kepatuhan

SKPD terhadap pelaporan

yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk

memperoleh Opini WTP

Prosentase SKPD yang

menyampaikan Laporan

keuangan berbasis Akrual tepat waktu dan tepat

sasaran

3. Meningkatkan kapasitas

kepengetahuan bagi

penyusun laporan keuangan SKPD

5. Asistensi Pelaksanaan

Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD



7. Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

8. Penyusunan Laporan Realisasi

Anggaran APBD Kota Banjarmasin

9. Pengembangan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)


64


c. Terlaksananya penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Prosentase SKPD yang menyampaikan RKA tepat

waktu

4. Perbaikan Kualitas Penyusunan RKA SKPD

10. Penyusunan Rancangan APBD

11. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

12. Fasilitasi Penyusunan RKA

13. Penyusunan Peraturan Daerah

APBD/APBD Perubahan dan

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD

Perubahan

14. Penyusunan Pedoman RKA

MISI 2 : Mewujudkan pengelolaan aset

daerah yang

optimal

a. Terwujudnya penatausahaan aset daerah yang sesuai

dengan peraturan perundangan

1. Prosentase jenis aset yang memiliki nilai

perolehan

5. Terwujudnya Tanah Pemko yang bersertifikat

15. Rekonsiliasi Aset Milik Daerah

Mewujudkan tertatanya

administrasi pengelolaan

aset daerah sehingga tercapai data dan nilai

aset daerah yang

meyakinkan

2. Prosentase jenis aset

yang teridentifikasi

kepemilikan dan

keberadaan

16. Pengamanan dan Pemeliharaan

Aset Milik Daerah

b. Terwujudnya Data Aset


yang Akurat dan Akuntabel

Prosentase SKPD dengan

administrasi Barang Milik

Daerah (BMD) baik

6. Tersedianya Data Aset

Pemko yang akurat dan

akuntabel

17. Pembuatan Buku Laporan

Barang Milik Daerah

7. Penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah

18. Analisis Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin

MISI 3 : Terpenuhinya

Prinsip-Prinsip

Administrasi Publik dalam

Pengelolaan

Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

a. Meningkatnya kemandirian

daerah dari Optimalisasi

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin

Prosentase Pencapaian

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Banjarmasin

8. Peningkatan Kesadaran

Masyarakat dalam Membayar

Pajak

19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah Tercapainya Pelayanan

masyarakat / WP yang

transparan, efesien, efektif dan akuntabel,

serta meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke Tahun

9. Pengembangan Pelayanan

Pendapatan Daerah

20. Optimalisasi Pengelolaan Data

PBB

21. Pengelolaan Pelayanan

Penerimaan PBB

10. Pengembangan Sistem

Koordinasi SKPD terkait untuk peningkatan

Pendapatan Daerah

22. Intensifikasi Penerimaan

Documents

Revisi Renstra 2016 - 2021bakeudabjm.info/data/SAKIP/9.RENSTRA PERUBAHAN 2016... · 2018. 3. 8. · Revisi Renstra 2016 - 2021 3 BADAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana Strategis