REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN …ppid.padang.go.id/home/download_file/Renstra Revisi 2015... · Revisi Renstra ini berisi perumusan strategi dan ... Renstra memuat visi,

REVISI RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PADANG

TAHUN 2014-2019

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

TAHUN 2017

novsu_000

Final

Bapenda Kota Padang

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas

Rahmat-Nya sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan

Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dapat tersusun, sesuai dengan

waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa

depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Secara konsisten diharapkan

pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih

dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan

sebagai bentuk upaya tranparasi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi

kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun

2014-2019, yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan

Daerah Kota Padang. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kota

Padang 2014-2019. Revisi Renstra ini berisi perumusan strategi dan

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk

program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2014-

2019.

Revisi Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum

Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini dapat

Bapenda Kota Padang

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019 ii

digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi

permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab

dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga revisi Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan

dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Padang, November 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PADANG

ADIB ALFIKRI, SE, M.SI

NIP. 19730413 199703 1 001

Bapenda Kota Padang

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019 iii

Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................ i

Daftar Isi ........................................................................................ iii

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang ............................................................................. I.1

1.2. Landasan Hukum .......................................................................... I.3

1.3. Maksud & Tujuan ......................................................................... I.4

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................... I.6

Bab II Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

2.1. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi .............................................. II.1

2.2. Sumber Daya ............................................................................. II.16

2.3. Kinerja Pelayanan ...................................................................... II.22

2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan ......................... II.26

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ................ III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD...... .................................. III-2

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ............................................... III-5

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis .................................................................................... III-5

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................ III-8

Bapenda Kota Padang

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019 iv

Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

4.1. Visi Misi ...................................................................................... IV-1

4.2. Tujuan, Sasaran Kebijakan Jangka Menengah .............................. IV-3

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan ............................................. V-1

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan ......... VI-1

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ...................... VII-1

BAB VIII Penutup ....................................................................... VIII-1

Bapenda Kota Padang

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019

I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya terbatas sebagai rangkaian tahapan

perencanaan pembangunan tetapi harus dilihat sebagai tahap awal dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai strategi, kebijakan dan

keputusan yang ditetapkan dalam Renstra pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan

dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja

pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Renstra merupakan tahap awal dari proses perencanaan dan

pertanggungjawaban kinerja. Penyusunan Renstra yang baik akan menentukan kualitas

proses SAKIP lainnya; perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,

pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra

OPD harus mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau

turunan peraturan lain yang terkait.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional

merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan

Daerah. Tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut

dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD), dan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Bapenda Kota Padang


I- 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mempertegas

ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:

RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja OPD.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada

atau yang mungkin muncul. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan

kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra

memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik

yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai

dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai

dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra merupakan titik awal dalam pengukuran kinerja unit instansi pemerintah

dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan

global.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga

diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka

perlu dilakukan perubahan RPJMD Kota Padang, dimana Badan Pendapatan Kota Padang

juga berkewajiban menyusun revisi renstra yang dilakukan melalui beberapa langkah

perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif

dengan melibatkan unsur-unsur di lingkungan Badan Pendapatan Kota Padang, sehingga

perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana , yaitu :

1. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan

Who;

2. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret berdasarkan

asumsi-asumsi logis dan rasional;

3. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;

4. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;

Bapenda Kota Padang


I- 3

5. Berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai akan terus dilaksanakan sampai

selesai;

6. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan

kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;

7. Komprehensif;

8. Berdasarkan skala prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Bapenda Kota Padang


I- 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-

2025;

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran

Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030;

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019

(Lembaran Daerah Tahun Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan

organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan perubahan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (2014-2015) dan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Padang (2015-2016). Rencana Strategis Badan Pendapatan

Daerah untuk memberikan arah, serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam

Bapenda Kota Padang


I- 5

penyelenggaraan program dan kegiatan serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tahun

2017-2019. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta

pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada

prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang

didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Renstra Badan Pendapatan Kota Padang Tahun 2014-2019 diharapkan dapat

memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, demi lancarnya pelaksanaan

program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Padang dalam kurun waktu 5

(lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Tujuan penyusunan Rencana Strategis

Badan Pendapatan Kota Padang Tahun 2014-2019 antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan

Pendapatan Kota Padang untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran

Walikota Padang yang disinergikan dengan Visi dan Misi OPD.

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Tahun 2014 – 2019.

Renstra Badan Pendapatan Daerah haruslah mengacu pada isu strategis yang

mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi OPD. Renstra

OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan

indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas

dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan

RPJMD dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyusunan Renstra-OPD harus berpedoman terhadap RPJMD. Selanjutnya

Renstra-OPD akan dijabarkan dalam Rencana tahunan (Renja-OPD). Oleh sebab itu,

Renja-OPD harus konsistensi dengan Renstra-OPD. Penyusunan program dalam Renstra

OPD haruslah mempedomani rumusan program dalam RPJMD. Kegiatan yang

direncanakan pada Renja-OPD juga harus berpedoman pada kegiatan pada Renstra-OPD

dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-OPD, maka

disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Bapenda Kota Padang


I- 6

Adapun manfaat Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun

diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

3. Perencanaan strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitman pada

aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).

4. Perencanaan strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk

memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola

pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat.

6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja

sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalarn pencapaian tujuan

organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kota Padang disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Bapenda Kota Padang


I- 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Daerah;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URASAN

Bab VIII : PENUTUP

Bapenda Kota Padang


II-1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi yang

dilaksanakan pada awal tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan

Walikota Nomor 90 Tahun 2016 Tenang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1) Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok Fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah).

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan

Retribusi Daerah);

2. Pelaksanaan Tugas dukungan bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan

Retribusi Daerah);

3. Pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

keuangan (sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah);

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ); dan .

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Bapenda Kota Padang


II-2

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi,

mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaan teknis

pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk menyelengarakan tugas, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi badan;

b. Merumuskan dan menetapkan rencana program kerja badan;

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah;

d. Merumuskan peraturan daerah dan Peraturan Walikota tentang Pendapatan Daerah;

e. Menetapkan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset;

f. Menetapkan kebijakan pemanfaatan informasi teknologi;

g. Menetapkan standar pelayanan masyarakat;

h. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas

bawahan;

i. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan;

j. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah dengan

organisasi perangkat daerah penghasil PAD;

k. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan;

l. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi darah yang

dikelola badan;

m. Menyelengararakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan

pendapatan daerah;

n. Membina dan melaksanakan tugas pengelolaan PAD;

o. Pengguna anggaran badan dan Pengguna barang badan;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah

membawahi :

1. Sekretaris,

2. Bidang Pendataan dan Penetapan,

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan informasi

5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Bapenda Kota Padang


II-3

2.1.1.Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan

pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan

Pendapatan dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan, perencanaan

kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Mengelola administrasi penatausahaan keuangan dan asset;

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kerja badan;

c. Mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan umum,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset;

d. Mengelola administrasi perjalanan dinas;

e. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi bidang dalam pelaksanaan pengelolaan

pendapatan;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program

2.1.1.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan

urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan

serta pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta aset.

Uraian tugas Sub Bagian Umum, meliputi:

a. Mengelola pelaksanaan pelatihan sumber daya aparatur;

b. Mengelola surat masuk dan keluar;

c. Mengelola kearsipan dan dokumentasi;

d. Mengelola administrasi kepegawaian;

e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan humas;

f. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

g. Menyusun laporan system informasi pengadaan barang dan jasa;

Bapenda Kota Padang


II-4

h. Melakukan penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan dan

penghapusan barang dan asset;

i. Mengelola administrasi perjalanan dinas luar daerah, bahan bakar minyak dan hal-hal

lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.1.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi verifikasi,

perbendaharaan dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan Badan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan,meliputi:

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan;

b. Menyiapkan kelengkapan surat printah pembayaran uang persediaan, surat perintah

pembayaran ganti uanga, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah

pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, gaji dan tunjangan PNS dan Non

PNS serta penghasilan lainnya;

c. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan Surat

Perintah Membayar;

d. Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkna

ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Melakukan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan satuan kerja

perangkat daerah terkait;

g. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretariat yang berkaitan

dengan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.1.3. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan

rencana dan program kerja Badan.

Bapenda Kota Padang


II-5

Uraian tugas Sub Bagian Program, meliputi:

a. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan

mengentrikan data dan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting;

b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban dan laporan kinerja lainnya;

c. Menyusun Laporan Fisik dan Keuangan memalui Sistem Informasi Pembangunan

Daerah dan manual;

d. Mengelola layanan informasi Badan Pendapatan Daerah;

e. Menyusun program kerja Badan Pendapatan Daerah;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.2. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan

Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

a. Melakukan Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan

penetapan pendapatan daerah;

b. Mengkoordinir dan melaksanakan Pendataan, pendaftaran, penghitungan, dan

penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

d. Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan

retribusi daerah;

e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang

pendataan dan penetapan;


dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

2. Sub Bidang Penetapan

3. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan

Bapenda Kota Padang


II-6

2.1.2.1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Pendataan dan Penetapan dalam hal pendataan, pendaftaran, pemeriksaan,

penelitian, serta penilaian terhadap objek pajak, wajib pajak, dan wajib retribusi.

Uraian tugas Sub Bidang Pendataan meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib

Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;

b. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib


c. Menyusun mekanisme pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib


d. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah/Wajib


e. Melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek

Pajak Daerah;

f. Menyampaikan data objek Daerah, Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi kepada

Bidang terkait;

g. Menyusun potensi pajak daerah dan retribusi sewa tanah;

h. Melaksanakan penilaian objek PBB-P2;

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atas/pimpinan sesuai peraturan berlaku.

2.1.2.2.Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pendataan

dan Penetapan pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan dan menetapkan

pajak dan retribusi yang dikelola Badan.

Uraian tugas Sub Bidang penetapan, meliputi:

a. Melakukan perhitungan dan menetapan, Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Penyusunan petunjuk teknis perhitungan dan penetapan Pajak Dan Retribusi;

c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah yang dikelola Bapenda, serta menetapkan NJOP PBB;

d. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kesesuaian penetapan Pajak

Daerah terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Bapenda Kota Padang


II-7

e. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada bidang terkait;

f. Mencetak dan mendistribusikan SPPT PBB P2 dan DHKP;

g. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.2.3. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas membantu kepala

Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal memproses keberatan dan

pengurangan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi:

a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengajuan dan pemberian keberatan

dan pengurangan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan bidang

terkait;

b. Memproses pemberian keberatan, pengurangan, restitusi dan banding atas materi

penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Menyiapkan pertimbangan keputusan atas permohonan keberatan, pengurangan dan

restitusi;

d. Melakukan koordinasi antar bidang - bidang atas permohonan pengurangan,

keberatan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan

Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah, dan melakukan koordinasi serta

pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi daerah yang dikelola Badan.

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

a. Merumuskan rencana program kerja Bidang penagihan dan Pemeriksaan;

b. Melaksanakan penagihan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

dikelola Badan;

c. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pendapatan daerah yang

dikelola oleh Badan;

d. Melaksanakan penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola

Bapenda;

Bapenda Kota Padang


II-8

e. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;

f. Melaksanakan kegiatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;

g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang

Penagihan dan Pemeriksaan;

h. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan membawahi:

1. Sub Bidang Penagihan

2. Sub Bidang Pemeriksaan

3. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak / Wajib Retribusi

2.1.3.1. Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan

dalam hal melakukan penagihan pajak dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi

yang dikelola Badan Pendapatan Daerah:

Uraian tugas Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, meliputi:

a. Melakukan pengihan pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk masa pajak

berjalan, maupun sudah lewat jatuh tempo;

b. Melakukan penyusunan rencana kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

c. Melakukan penerbitan surat tagihan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah

yang terutang;

d. Melakukan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

2.1.3.2. Sub Bidang Pemeriksaan

Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan

dalam melakukan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola

oleh badan.

Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi:

Bapenda Kota Padang


II-9

a. Wajib pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk masa pajak berjalan, maupun

sudah lewat waktu jatuh tempo;

b. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Melakukan penerbitan surat pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak

daerah dan wajib retribusi daerah;

d. Melakukan penerbitan terhadap objek pajak daerah; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.3.3. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mempunyai tugas

membantu kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam melakukan koordinasi dan

pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi serta melakukan sosialisasi pajak daerah

dan retribusi daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Retribusi, meliputi:

a. Melakukan penerbitan surat teguran dan ada surat lainnya yang dipersamakan

dengan surat teguran pembayaran pajak daerah dan sewa tanah;

b. Melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi sewa tanah;

c. Melakukan publikasi informasi pajak daerah dan retribusi daerah dan;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan,

mengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dan pelayanan pajak daerah.

Bidang penelitian Pengembangan, dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Menyusun kajian potensi pendapatan daerah;

b. Mengelola sistem informasi teknologi pendapatan daerah;

c. Memelihara dan mengembangkan aplikasi online pajak daerah;

d. Mengelola pelayanan informasi pajak daerah;

e. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat;

Bapenda Kota Padang


II-10

f. Mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan

petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah, dan ;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan.

2. Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah.

3. Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan Program.

2.1.4.1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan

Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkajian dan pengembangan potensi dan

peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak daerah dan

retribusi daerah.

Penjabaran tugas Sub Bidang pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan

adalah :

a. Menyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi

Pendapatan;

b. Melakukan analisa perkembangan penerimaan daerah secara berkala ;

c. Menyusun kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;

d. Menyusun peraturan tentang pendapatan daerah; dan


dan fungsinya.

2.1.4.2. Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam memberikan informasi perkembangan pendapatan daerah melalui informasi

teknologi dan membangun serta mengembangkan informasi teknologi pengelolaan

pendapatan daerah.

Penjabaran tugas Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah adalah :

a. Membangun, mengelola, dan memelihara aplikasi online pendapatan daerah;

b. Mengelola database sistem informasi pendapatan daerah;

Bapenda Kota Padang


II-11

c. Membangun dan memelihara jaringan system informasi pendapatan daerah;

d. Memproses cetak out put SPPT dan DHKP PBB;

e. Memperbaiki kesalahan data pada sistem informasi pendapatan daerah; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.4.3. Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan

Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam melakukan Pelayanan terhadap pengelolaan informasi pendapatan pajak

dan retribusi daaerah yang dikelola badan, serta melayani masyarakat dalam melakukan

pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi pendapatan adalah :

a. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi sewa tanah kepada

wajib pajak dan wajib retribusi ;

b. Memberikan pelayanan pendaftaran data baru, pembetulan/ perubahan data PBB-P2;

c. Memberikan pelayanan pemrosesan BPHTB;

d. Memproses pengaduan masyarakat;

e. Melakukan koordinasi pada bank terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara

online;

f. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang, terkait data penerimaan pajak dan

retribusi yang dikelola badan; dan

g. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi public;

h. Mengelola layanan pengaduan masyarakat dan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam menyusun laporan penerimaan, piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta

melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Pengendalian dan

Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Menyusun laporan penerimaan PAD dan piutang pajak daerah;

Bapenda Kota Padang


II-12

b. Mengkoordinasikan penindakkan terhadap pelanggaran oleh wajib pajak dan wajib

retribusi dengan perangkat daerah terkait;

c. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD;

d. Mengkoordinir penyusunan, pembukuan, penerimaan pajak daerah dan retribusi sewa

tanah;

e. Mengkoordinir penyusunan laporan penerimaan perangkat daerah penghasil PAD; dan


dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan

membawahi:

1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian.

3. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

2.1.5.1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang

dalam membuat pembukuan penerimaaan dan menyusun laporan realisasi penerimaan,

tunggakan pajak daerah, dan retribusi sewa tanah.

Penjabaran tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah :

a. Melakukan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi sewa tanah;

b. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi sewa tanah

bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

c. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah; dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.5.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan

penerimaan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah

terkait untuk menindak pelanggaran oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Penjabaran tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian adalah :

Bapenda Kota Padang


II-13

a. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah dan

Retribusi sewa tanah;

b. Menyusun rencana penindakkan terhadap pelanggaran wajib pajak daerah dan

retribusi daerah;

c. Melakukan rapat evaluasi PAD;

d. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak wajib pajak

daerah yang melakukan pelanggaran pajak retribusi;

e. Memproses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan


dan fungsinya.

2.1.5.3. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membantu Kepala Bidang dalam

melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan

retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil PAD.

Penjabaran tugas sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain adalah :

a. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi dan

pendapatan lain-lain

b. Melakukan rapat pembahasan terhadap realisasi penerimaan retribusi dan

pendapatan lain-lain

c. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi dan pendapatan lain-

lain

d. Memberikan pelayanan porporasi benda berharga


dan fungsinya

2.1.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang

ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas

pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas

sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi

kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai

tujuan.

Bapenda Kota Padang


II-14

Berdasarkan penjelasan uraian tugas dan fungsi di atas, maka struktur organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat disusun sebagai berikut:

Bapenda Kota Padang


II-15

Gambar 2.1

Bapenda Kota Padang


II-16

2.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) Kota Padang didukung oleh Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana

yang lumayan memadai.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat

dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Sumber Daya Manusia

tersebut harus profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika.

Profesional, berarti setiap SDM Badan Pendapatan Kota Padang harus memiliki keahlian

dan keterampilan sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan yang diperoleh yang akan

menunjang jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang

diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada

peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan

karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah

didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang

ditetapkan.

Berdasarkan struktur organisasi yang dijelaskan di atas, maka dapat disusun jumlah

kebutuhan personil untuk setiap bidang dan Sub Bidang pada Badan Pendapatan Kota

Padang. Dengan demikian, Peta Jabatan Badan Pendapatan Kota Padang dapat

digambarkan sebagai berikut:

Bapenda Kota Padang


II-17

Gambar 2.2 Peta Jabatan

Bapenda Kota Padang


II-18

Secara keseluruhan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pendapatan

Kota Padang terdiri dari 129 orang personal, yang terdiri dari 1 orang untuk Eselon II, 5

orang untuk Eselon III, dan 15 orang untuk Eselon IV, sedangkan untuk staf PNS

sebanyak 86 orang dan Non PNS sebanyak 22 Orang. Sesuai dengan tugas dan

fungsinya, jumlah personil terbanyak adalah untuk bidang penagihan dan pemeriksaan,

yaitu 41 orang. Jumlah personil yang paling sedikit adalah untuk bidang Pengendalian dan

Pelaporan, yaitu 8 orang. Tabel 2.1 berikut menyajikan rekapitulasi kebutuhan personil

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Kebutuhan Personil

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

No Unit Kerja Esselon

Staf Jumlah II III IV

1. Kepala Badan 1 1

2. Sekretariat 1 3 15 19

3. Bidang Pendataan dan Penetapan 1 3 18 22

4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 1 3 38 42

5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Pendapatan

1 3 6 10

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1 3 9 14

Jumlah 1 5 15 86 107

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No. Tingkat Eselon Jumlah (Orang) %

1 Eselon II/B 1 0.93

2 Eselon III/A 1 0.93

3 Eselon III/B 4 3.74

4 Eselon IV/B 15 14.02

5 Non Eselon 86 80.37

Jumlah 107 100

Bapenda Kota Padang


II-19

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) %

1 Pasca Sarjana (S2) 9 8.41

2 Sarjana (S1) 45 42.06

3 Ahli Madya (D3) 3 2.80

4 SLTA (SMU/SMK) 50 46.73

Jumlah 107 100

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah (Orang) %

1 IV 5 3.88

2 III 82 63.57

3 II 20 15.50

4 I 0 0.00

5 Honorer (Non PNS) 22 17.05

Jumlah 129 100

Tabel 2.5

Distribusi Pegawai Berdasarkan Bidang

No. Bidang Jumlah (Orang) %

1 Sekretariat 28 21.71

2 Bidang Pendataan dan Penetapan 23 17.83

3 Bidang Pengendalian dan Pelaporan 12 9.30

4 Bidang Penagihan dan Pengawasan 45 34.88

5 Bidang Penelitian dan Pengembangan 21 16.28

Jumlah 129 100.00

Bapenda Kota Padang


II-20

Tabel 2.6

Distribusi Pegawai Honorer (Non PNS) Berdasarkan Bidang

No. Bidang Jumlah (Orang) %

1 Sekretariat 8 36.36

2 Bidang Pendataan dan Penetapan 1 4.55

3 Bidang Pengendalian dan Pelaporan 2 9.09

4 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 3 13.64

5 Bidang Penelitian dan Pengembangan 8 36.36

Jumlah 22 100

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Daftar Sarana Dan Prasarana

No. Nama Barang Jumlah

1 Kendaraan Roda 4 16

2 Kendaraan Roda 2 69

3 Meja 68

4 Meja Komputer 8

5 Meja Rapat 3

6 Meja Biro 27

7 Meja Kerja Pejabat 12

8 Meja Kerja 14

9 Lemari Kayu 2

10 Lemari Arsip Besi 4

11 Lemari Es 8

12 Rak Besi 2

13 Rak Kayu 2

14 Kipas Angin 7

15 Exhouse fan 15

Bapenda Kota Padang


II-21

16 Papan Pengumuman 1

17 Papan White Board Kecil 3

18 Plang Nama Ruangan 2

19 Brangkas 2

20 Mesin Ketik 10

21 Kursi Putar 48

22 Kursi Kaban 1

23 Kursi Kabid 4

24 Kursi Pej. Struk Es IV 20

25 Kursi Tamu 6

26 Kursi Biasa 66

27 Kursi Hadap papan meja kerja 2

28 Kursi Staf 19

29 Kursi Rapat 100

30 Dispenser 8

31 Komputer/ PC 71

32 Televisi 13

33 Air Conditioner (AC) 32

34 Laptop/Tablet 57

35 Filling Kabinet 22

36 Mesin POM 1

37 Mesin Perforasi 3

38 Mesin Hitung Listrik 3

39 Alat Penghancur Kertas 2

40 Mesin Detektor uang Palsu 3

41 Mesin Antrean Online 1

42 UPS 55

43 Kamera/Tustel 8

44 Alat Ukur Reklame 2

45 Sound System 1

46 Genset 3

Bapenda Kota Padang


II-22

47 Proyektor Hybrid 1

48 Layar Proyektor 2

49 Mesin Absensi 1

50 Tape Recorder 3

51 Rak Piring 4

52 Gambar Walikota & Wawa 1

53 Proyektor 2

54 T. Bendera (tmpt pmsgn rklme) 6

55 Video Trone 1

56 GPS 2

57 Router 2

58 Modem 1

59 Alat Pemadam Kebakaran 7

60 Printer 66

67 CCTV 5

68 Sofa 2

69 Rak TV 1

70 Loudspeaker 2

2.3 KINERJA PELAYANAN

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub Pengeloaan pajak dan retribusi

daerah. Dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 telah ditetapkan target penerimaan

dari Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Badan

Pendapatan Daerah Kota Padang, maka Indikator Kinerja yang dapat dijadikan ukuran

keberhasikan organisasi ini adalah persentase kenaikan PAD terhadap pendapatan

daerah.

Perkembangan penerimaan PAD dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010

sampai tahun 2014, menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Analisis berdasarkan

target penerimaan yang ditetapkan maupun berdasarkan realisasi penerimaan, rata-rata di

atas 20 persen per tahun. Perkembangan seperti ini harus dipertahankan, dan kalau bisa

lebih ditingkatkan mengingat masih banyak sumber-sumber penerimaan potensial yang

Bapenda Kota Padang


II-23

belum optimal dipungut. Tabel 2.8 berikut menyajikan perkembangan target dan realisasi

PAD serta rata-rata pertumbuhan per tahun.

Tabel 2.8

Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun

2012-2016

Uraian Tahun 2012 (Rp. Jt) Tahun 2016 (Rp. Jt) Pertumbuhan (%)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Pajak Asli Daerah 118.364 128.595 295.308 256.746 149.49 99.65

Pajak Daerah 35.622 27.440 49.392 35.517 38.66 29.44

Retribusi Daerah 22.936 22.126 113.564 86.594 395.13 291.37

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

8.403 8.403 18.715 13.457 122.72 60.15

Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah yang sah

185.325 186.564 476.979 392.314 157.37 110.28

Adapun Target pencapaian Kinerja yang telah diamanatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Target Penerimaan Pajak Daerah Dalam RPJMD Kota Padang

Keterangan

Tahun Pertumb

uhan

Rata2 (%) 2015 2016 2017 2018 2019

Pendapatan

Pajak Daerah

241.501

295.306

334.574

402.070

531.512

20.00

* dalam juta.

Bapenda Kota Padang


II-24

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD Satuan

Target Capaian Kinerja

Tahun :

Realisasi Capaian

Kinerja Tahun :

2015 2016 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Total pendapatan asli daerah Rp. 402 M 476,9 M 370,4 M 392,3 M

2 Persentase peningkatan pajak daerah % 34.74 % 22.28 % 19.65% 10.25 %

3 Realisasi retribusi daerah Rp. 64,3 M 49,3 M 50,5 M 35,5 M

4 Realisasi pengelolaan kekayaaan yang sah Rp. 15,8 M 18,7 M 15,3 M 13,4 M

5 Realisasi lain-lain PAD yang sah Rp. 475 M 127,3 M 407,8 M 136,5 M

6 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 100 100 85 85

Bapenda Kota Padang


II-25

7 Jumlah WP yang membayar pajak berdasarkan kondisi/ omset riil WP 290 683 290 300

8 Jumlah WP daerah yang sudah menggunakan sistem online WP 612 683 612 683

9 Persentase WP yang membayar pajak daerah tepat waktu % 100 100 70 80

10 Persentase penurunan tunggakan pajak % 15 10 15 10

11 Persentase permasalahan yang ditindaklanjuti % 2 4 2 4

12 Penilaian ombudsman Nilai Hijau Hijau Hijau Hijau

13 Pelayanan masyarakat yang bersertifikat ISO 9001:2 Jumlah 1 0 1 0

14 Persentase Peningkatan jumlah data objek pajak % 5 5 5 5

Bapenda Kota Padang


II-26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi, tergantung kepada sumber daya-

sumber daya yang dimilikinya danjuga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan

eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan

menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Bapenda Kota Padang, hal ini dilakukan

melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah.

b. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.

c. Potensi pajak daerah yang masih besar.

d. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi.

e. Jumlah petugas pajak yang memadai.

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

a. Data base potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna.

b. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih

belum optimal.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

d. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

e. Belum adanya SOP pengelolaan pajak daerah yang baku.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

a. Kota Padang sebagai pintu masuk utama ke Sumatera Barat sehingga terbuka

peluang untuk mengembangkan berbagai usaha.

b. Globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian dan pariwisata daerah.

c. Keleluasaaan pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang dalam koridor

hukum yang berlaku, termasuk pengenaan saksi yang tegas.

d. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Masyarakat Kota Padang yang lebih menyukai pendekatan persuasif.

4. ANCAMAN (THREATS)

a. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang konsep self assesment.

Bapenda Kota Padang


II-27

b. Kurangnya pemahaman Stakeholdertentang pentingnya PAD untuk kesuksesan

pembangunan daerah.

c. Tunggakan pajak masih besar.

d. Prilaku yang kurang sesuai dengan adat “Minangkabau” dalam pemungutan oleh

orang tertentu yang mengatas namakan aparatur daerah.

Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang

ada maka Badan Pendapatan Kota Padang merumuskan strategi yang akan ditempuh

dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan

tujuan organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan pajak daerah.

2. Meningkatnya kesadaran WP dalam membayar pajak.

3. Terurainya permasalahan perangkat daerah penghasil.

4. Meningkatnya sistem pelayanan publik.

5. Berkurangnya pengaduan masyarakat.

Bapenda Kota Padang


III- 1

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan

Pendapatan Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan

yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis OPD dapat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa

identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang

menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD lima tahun mendatang. Informasi yang

diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu hasil

analisis gambaran pelayanan OPD, Renstra KL, dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan

RT/RW, serta KLHS.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali

sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber-

sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor

peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah.

Identifikasi permasalahan dimaksudkan untuk mengantisipasi kelemahan yang

dimiliki OPD dan berusaha untuk mengatasinya guna merealisasikan visi dan misi OPD itu

sendiri. Dalam menjalankan fungsinya tersebut,Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

a. Belum optimalnya penerimaan dari PAD.

b. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah.

Bapenda Kota Padang


III- 2

c. Belum optimalnya pemungutan pengelolaan pendapatan non pajak.

d. Belum terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah.

3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi pada dasarnya adalah kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu. Review terhadap Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

terpilih dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih tersebut.

Disamping itu, review ini juga akan menjadi dasar dalam perumusan isu-isu

strategis pelayanan OPD. Dengan demikian Pemahaman terhadap Visi dan Misi Walikota

dan Wakil Walikota terpilih bertujuan untuk menentukan peran OPD dalam mensukseskan

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut, dan mengidentifikasikan faktor

penghambat serta pendorong serta merumuskan isu-isu strategis guna peningkatan

pelayanan OPD.

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Padang periode 2014-2019 adalah :

“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan

Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus

dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun

mendatang yaitu:

1. Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan

landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat

jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya

manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan

kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan

masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan

memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi

dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan;

2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian, industri dan usaha kecil dan

menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah

Bapenda Kota Padang


III- 3

tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi Kota yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat

kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk

mendorong kegiatan perdagangan tersebut;

3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang

indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota

Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata

yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri,

perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata

secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan

ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien;

4. Sejahtera, upaya pembangunan yang dilakukan adalah untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi segenap warga Kota Padang. Untuk itu, partisipasi dari semua

pihak dan masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya pembangunan inclusive dapat

dilakukan dan memberikan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun non

ekonomi.

5. Aspek agama (religius), baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota

Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah

laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap

kepentingan umum masyarakat;

6. Berbudaya, merupakan tata kehidupan masyarakatnya yang didasarkan pada

budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya

sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat;

Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk

dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai

dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan

dilakukan selama periode perencanaan,

Untuk mewujudkan visi Kota Padang, maka misi atau upaya umum yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut:

Bapenda Kota Padang


III- 4

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia

yang beriman, kreatif dan berdaya saing;

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai

kearifan lokal;

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut

di atas, maka Kota Padang juga telah mengembangkan 10 program unggulan, yaitu:

1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta

pengendalian banjir dan genangan air;

2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan,

senibudaya dan olah raga yang lebih berkualitas, gratis pendidikan SD, SMA dan

SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi

dari keluarga miskin;

3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun serta penataan

transportasi kota yang lebih baik;

4. Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan kesehatan gratis di

Puskesmas bagi yang tidak mampu /RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin;

5. Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 tahun dan revitalisasi pasar-pasar

pembantu;

6. Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT serta Guru

TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen);

7. Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi warga Kota

Padang;

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan

pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan

nelayan;

9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga yang layak dan

ramah;

10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Bapenda Kota Padang


III- 5

Berkaitan dengan visi dan misi serta 10 program unggulan Kepala dan Wakil Kepala

Daerah terpilih, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki peran yang

sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan oleh Kepala Daerah, khususnya

dalam penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan

pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya dan PAD

(Pendapatan Asli Daerah) pada umumnya.

3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

melayani”. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan

adalah “Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani

melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)”. Maka

salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya pelayanan publik yang

berkualitas (prima).

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, ke depan Kota Padang

berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi bencana

dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah kota Padang adalah :

1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD);

2. Sebagai penyelaaaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan daerah;

3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;

4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentngan dan masyarakat

dalam pemanfaatan ruang di Kota.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Padang, maka kebijakan

penataan ruang wilayah Kota meliputi :

Bapenda Kota Padang


III- 6

1. pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang dapat mendorong terjadinya

pertumbuhan yang merata diseluruh wilayah kota sesuai dengan hirarki dan skala

pelayanannya;

2. pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan kota sampai akhir tahun perencanaan;

3. peningkatan aksesibilitas dari dan ke daerah sekitar melalui penyediaan sarana

dan prasarana transportasi yang memadai dalam rangka mendorong

pengembangan kota-kota satelit yang berfungsi sebagai kota penglaju;

4. pengembangan sistem transportasi internal didalam kota dan transportasi

eksternal yang menunjang pergerakan barang dan penumpang di tingkat regional

maupun nasional;

5. pengembangan sistem sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai

dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat serta

mempertimbangkan kondisi darurat akibat bencana alam;

6. pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota,

sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian

lahan dan kerawanan terhadap bencana;

7. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan

minimal bagi masyarakat dan tahan gempa yang dapat difungsikan dalam kondisi

darurat akibat bencana alam;

8. pengendalian pengembangan pada kawasan rawan bencana;

9. penetapan kawasan lindung (di darat dan di laut);

10. pelaksanaan revitalisasi dan rehabilitasi pengembangan kawasan pusat kota dan

pengembangan di wilayah pinggiran kota serta pembatasan pengembangan di

kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;

11. pengembangan kawasan perumahan yang aman dan nyaman sesuai dengan

jumlah penduduk kota sampai akhir tahun perencanaan;

12. pengembangan kawasan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat;

13. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan

jasa dengan skala kota, regional serta nasional;

Bapenda Kota Padang


III- 7

14. pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan sesuai potensi kota maupun di wilayah sekitar Kota Padang;

15. pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam

rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan

Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata Nasional yang potensial;

16. pengembangan kawasan pendidikan tinggi dalam rangka penyediaan ruang untuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan

pengembangan kota dimasa yang akan datang;

17. pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi yang representatif dalam

mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga skala regional, nasional maupun

internasional serta membangun fasilitas untuk meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat melalui budaya olah raga;

18. pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial

budaya baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan

ruang kota;

19. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan

20. pengendalian kawasan ketahanan pangan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau

kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif

KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan

diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan,

kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana

banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah

yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya

alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan

penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya

telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya

keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau

meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Bapenda Kota Padang


III- 8

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir

(framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan

daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk

mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam

kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana

pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah

dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama

ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan

KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta

rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana

dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan

hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan

Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan

Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta

penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya BAPENDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga

dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat

mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang

ada.

3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang harus melakukan perubahan dan menata sistem dan prosedur pemungutan dan

meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Bapenda Kota Padang


III- 9

bertekad untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan untuk pembiayaan

pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem

pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan

pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah, maka isu-isu Strategis Badan Pendapatan Kota Padang adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pengelolaan pajak daerah;

b. Peningkatan kesadaran WP dalam membayar pajak;

c. Terurainya permasalahan-permasalahan perangkat daerah penghasil;

d. Peningkatan sistem pelayanan publik;

e. Berkurangnya pengaduan masyarakat;

Bapenda Kota Padang


IV-1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

4. 1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah

4.1.1. VISI

Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana

organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.Sebagaimana yang dijelaskan pada bab

sebelumnya, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai peran strategis

dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan. Dalam mendorong

kemadirian daerah dan mensukseskan pencapaian visi dan misi walikota dan wakil

walikota terpilih,maka visi Badan Pendapatan Kota Padang adalah:

“Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan

Profesional”

Untuk mewujudkan penerimaan PAD yang optimal, maka seluruh aparatur

pengelolaan pendapatan daerah harus profesional dan mampu memberikan pelayanan

prima. Profesionalisme aparatur pengelola pendapatan daerah diawali dari penempatan

orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sesuai dengan bidang ilmu dan ketrampilan

yang dimilikinya. Hanya orang yang profesional lah yang mampu memberikan pelayanan

prima.

Tiga kata kunci yang perlu digaris bawahi dari visi tersebut akan dijelaskan sebagai

berikut:

Profesional

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi dengan mengandalkan suatu

keahlian yang tinggi, berperilaku jujur, obyektif, saling mengisi, saling mendukung, saling

berbagai pengalaman atas dasar itikad baik dan positive thinking. Seseorang profesional

harus memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, yaitu ketrampilan (Skill), pengetahuan

(Knowledge), dan bersikap yang baik (Attitude). Skill disini berarti adalah seseorang itu

benar-benar ahli di bidangnya.Knowledge, tak hanya ahli di bidangnya tapi ia juga

menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan

dengan bidangnya.Dan yang terakhir Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas tapi dia juga

punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Bapenda Kota Padang


IV-2

Pelayanan Prima

Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan

sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan

tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan

berorentasi pada standar layanan tertentu.

Pelayanan prima setidaknya harus bersifat sederhana, dalam arti bahwa

prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak

berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan. Di samping itu, pelayanan prima

harusbersifat adanya kepastian dan jelas, aman, terbuka, ekonomis, serta efisien. Oleh

sebab itu, pelayanan prima merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Kota Padang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara baik atau minimal

sesuai dengan estándar pelayanan yang telah ditentukan.

Penerimaan PAD yang Optimal

Optimalisasi merupakan suatu proses ataupun cara menjadikan sempurna,

menjadikan paling tinggi, atau menjadikan paling maksimal. Melalui pelayanan prima dan

profesional dari Badan Pendapatan Kota Padang, diharapkan dapat menghasilkan

penerimaan PAD yang optimal, khususnya penerimaan dari sumber Pajak Daerah.

Pada saat ini jenis pajak daerah yang dipungut Kota Padang terdiri dari:

1. Pajak hotel;

2. Pajak restoran;

3. Pajak hiburan;

4. Pajak reklame;

5. Pajak penerangan jalan;

6. Pajak parkir;

7. Pajak air tanah;

8. Pajak sarang burung walet;

9. Pajak mineral bukan logam dan bantuan;

10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

11. Pajak bumi dan bangunan.

Dengan demikian penerimaan pajak daerah yang optimal diukur berdasarkan target

yang ditetapkan.

Bapenda Kota Padang


IV-3

4.1.2. MISI

Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh

perangkat organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

“ Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pelayanan yang

Transparan dan Akuntabel”

4. 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang dan akan

menjadi arah serta acuan bagi perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode

perencanaan, maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja sebagai berikut :

Tujuan

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Indikator Kinerja Tujuan

Total Pendapatan Asli Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya Pajak Daerah

Indikator Kinerja Sasaran :

• Persentase Peningkatan Pajak Daerah

2. Meningkatkan Pendapatan Non Pajak


• Jumlah Realisasi Retribusi Daerah

• Jumlah Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah

• Jumlah Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah

3. Meningkatkan Kepuasan Atas Pelayanan Pajak Daerah


• Indeks Kepuasan Masyarakat

Bapenda Kota Padang


IV-4

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran

Visi : Terwujudnya penerimaan PAD yang optimal melalui pelayanan prima dan profesional Misi : Mewujudkan pengelolaan PAD dan pelayanan yang transparan dan akuntabel

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN DATA AWAL

TARGET AKHIR

SASARAN INDIKATOR SASARAN/ KINERJA

KONDISI AWAL (2014)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI AKHIR 2015* 2016* 2017** 2018** 2019***

Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah

Total Pendapatan Asli Daerah

315,6 M 754.1 M

Meningkatnya Pajak Daerah

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

N/A 34.74 % 22.28 % 13.30 % 14.06 % 48.17 % 48.17 %

Meningkatkan Pendapatan Non

Pajak

- Jumlah Realisasi Retribusi Daerah

55,7 M 50,5 M 35,5 M 52,5 M 59,7 M 70 M 70 M

- Jumlah Realisasi Pengelolaan Kekayaa Daerah

10,8 M 15,3 M 13,4 M 18,7 M 18,7 M 18,7 M 18,7 M

- Jumlah Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah

54,4 M 71,6 M 86,5 M 83,7 M 89,9 M 99,9 M 99,9 M

Meningkatkan Kepuasan atas

Pelayanan Pajak Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

N/A 70 76.93 85 85 90 90

Bapenda Kota Padang


V-1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang

dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Streng (Kekuatan),

Weakness (Kelemahan), Opurtunities (Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan

di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Adapun strategi yang ditempuh untuk menjalankan kebijakan dibawah adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah;

2. Meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajak;

3. Menguraikan permasalahan perangkat daerah penghasil;

4. Meningkatkan sistem pelayanan publik;

5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat;

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka kebijakan yang ditempuh selama

lima tahun, meliputi:

1. Tersusunnya aplikasi pajak daerah;

2. Penyediaan peraturan pendukung pajak daerah;

3. Peningkatan proses pemungutan;

4. Menyediakan kajian potensi pajak;

5. Menindaklanjuti masyarakat yang mengajukan keberatan;

6. Peningkatan pembinaan kepada WP;

7. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak;

8. Peningkatan kepatuhan wajib pajak;

9. Peningkatan inovasi dari perangkat daerah penghasil;

10. Peningkatan koordinasi yang sinergis dengan perangkat daerah;

11. Peningkatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pajak

daerah;

13. Peningkatan pemanfatan IT;

14. menindaklanjuti permohonan yang diajukan masyarakat;

Bapenda Kota Padang


V-2

15. Menyediakan SOP pengaduan;

16. Terbentuknya tim pengaduan masyarakat;

17. Perekrutan/ penempatan pegawai sesuai kompetensi;

18. Melaksanakan diklat/ bimtek;

19. Peningkatan sistem yang terintegrasi dengan perangkat daerah penghasil;

20. Mengefektifkan TIM koordinasi PAD;

21. Melakukan kajian potensi retribusi daerah;

22. Menyediakan SOP pelayanan;

23. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

24. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;

25. Mewujudkan sistem yang terintegrasi dengan bank/ lembaga keuangan;

26. Peningkatan penyediaan informasi online pajak daerah;

27. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan.

Bapenda Kota Padang


V-3

Tabel 5.1

Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan Profesional

MISI : Mewujudkan pengelolaan PAD dan pelayanan yang transparan dan akuntabel

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan

Pendapatan Asli

Daerah

Meningkatnya Pajak

Daerah

Meningkatkan Pengelolaan pajak

daerah

Tersusunnya aplikasi pajak daerah

Penyediaan peraturan pendukung pajak daerah

Peningkatan proses pemungutan

Menyediakan kajian potensi pajak

Menindaklanjuti masyarakat yang mengajukan keberatan

Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak

Meningkatkan kesadaran WP dalam

membayar pajak

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib

pajak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak

Bapenda Kota Padang


V-4

Meningkatkan

Pendapatan Non

Pajak

Menguraikan permasalahan

perangkat daerah penghasil

Peningkatan inovasi dari perangkat daerah penghasil

Peningkatan koordinasi yang sinergis dengan perangkat

daerah

Perekrutan/penempatan pegawai sesuai kompetensi

Melaksanakan diklat/bimtek

Peningkatan sistem yang terintegrasi dengan perangkat

daerah penghasil

Mengefektifkan TIM koordinasi PAD

Melakukan kajian potensi retribusi daerah

Meningkatkan sistem pelayanan

publik

Meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

Menyediakan SOP pelayanan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pelayanan pajak daerah

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

Bapenda Kota Padang


V-5

Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana

Peningkatan pemanfaatan IT

Meningkatkan

Kepuasan atas

Pelayanan Pajak

Daerah

Mewujudkan sistem yang terintegrasi dengan bank/lembaga

keuangan

Peningkatan peyediaan informasi online pajak daerah

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan

Menindaklanjuti pengaduan

masyarakat

Penyelesaian permohonan yang diajukan masyarakat

Menyediakan SOP pengaduan

Membentuk TIM pengaduan masyarakat

Bapenda Kota Padang


VI- 1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian

sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk

kurun waktu lima tahun (2014-2019), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis

Bapan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan tetap mengacu pada program

pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang

Tahun 2014-2019.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kota Padang. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang

pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap

program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi

dan akan diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah sebagaimana

pada tabel 6.1.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program

dan kegiatan. Untuk itu, Bapenda Kota Padang telah menyusun berbagai program dalam

rangka meningkatkan pendapatan daerah umumnya, dan peningkatan pajak daerah

khususnya. Penyusunan program tersebut mempertimbangkan kebijakan, sumber daya

Bapenda Kota Padang


VI- 2

organisasi, dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam

bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan dapat dilihat sebagai berikut:

Program Kegiatan

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah

2 Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah

3 Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang

4 Kajian Potensi Pajak Daerah

5 Operasional pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan

6 Intensifikasi Pajak Daerah

7 Pengawasan Pajak Daerah

8 Percepatan penerimaan Pajak Daerah

9 Pemetaan Reklame

10 Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan

11 Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak

12 Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB

13 Sosialisasi Pajak Daerah

14 Pengendalian pelanggaran pajak daerah

15 Pemutakhiran data pajak daerah

16 Kajian Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

17 Informasi Pajak Daerah

18 Penyusunan SOP Pajak Daerah

19 Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah

20 Operasional UPTD Wilayah I

21 Operasional UPTD Wilayah II

22 Operasional UPTD Wilayah III

23 Operasional UPTD Wilayah IV

24 Operasional UPTD Wilayah V

25 Pemutakhiran Massal Data PBB-P2

Bapenda Kota Padang


VI- 3

26 Pemutakhiran Individual Data PBB-P2

27 Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi

28 Kajian Potensi Retribusi Daerah

29 Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Retribusi

30 Pelayanan dan Informasi Pendapatan

31 Sertifikasi/Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2015 Pelayanan Pajak Daerah

32 Penyediaan sarana Pajak On-line

34 Penghapusan piutang pajak

35 Validasi piutang PBB

36 Sensus barang milik daerah pemerintah kota padang

2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 Pengembangan Sistem Pajak On-Line dan Implementasi

2 Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB dan BPHTB

3 Pemeliharaan Jaringan Aplikasi

4 Penyediaan jasa jaringan operasional aplikasi

5 Pengembangan Website

6 Pengembangan Sistem Pajak On-Line SOPD

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan perundangan

2 Pengembangan sumber daya aparatur

3

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan disiplin pengelola pajak daerah

4 Bimbingan Teknis pengelola Pajak Daerah

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Mebeleur

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

4 Penyediaan Jasa Perkantoran

5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

6 Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor

7 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

9 Penyediaan jasa keamanan kantor

Bapenda Kota Padang


VI- 4

10 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

4 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13 Penyediaan Alat Kebersihan

14 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

15 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

16 Penataan Arsip

17 Peningkatan pelayanan jasa perkantoran

18 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19 Penyediaan jasa kebersihan

6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi kinerja SKPD

7. Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) SKPD

2 Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) OPD Kota Padang 2019-2023

8. Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Mesin Absensi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Meningkatnya

Pajak DaerahJumlah realisasi

pajak daerah1

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

100% 1.680.693.401 100% 6.191.229.165 100% 5.220.522.349 100% 11.360.582.349 100% 7.718.413.345,00

aPenyusunan Peraturan Perundang-

undangan Pendapatan DaerahJumlah Perwako 12 Bulan - - - - 100% 103.075.000 100% 84.138.000 100% 86.700.000,00

b Sosialisasi dan Penyuluhan PajakTerlaksananya Sosialisasi dan penyuluhan

pajak Daerah12 Bulan - - 100% 563.127.000 100% 364.440.000 100% 453.050.000 100% 910.167.250

c.Penertiban dan Pembongkaran

Reklame di Kota Padang

Terlaksananya penertiban dan

Pembongkaran Reklame12 Bulan 100% 182.147.500 100% 319.971.400 100% 216.479.000 100% 200.000.000 100% 210.314.900

d. Kajian Potensi Pajak Daerah Data Potensi Pajak Daerah11 Jenis

Pajak100% 255.743.500 - -

- - - - - -

e. Operasional pelaksanaan PBBTerlaksananya operasional Pelaksanaan

PBB12 Bulan 100% 560.184.400 100% 1.879.236.110 100% 1.494.475.000 100% 1.178.772.000 100% 1.251.198.700

f. Intensifikasi Pajak Daerah Terlaksanannya pendataan Wajib Pajak 12 Bulan 100% 57.456.500 100% 668.747.100 100% 452.880.000 100% 432.065.000 100% 413.726.350

g. Pengawasan Pajak DaerahTerlaksananya pengawasan terhadap

pelanggaran Pajak Daerah12 Bulan - - 100% 601.664.355 100% 1.297.991.849 100% 1.330.151.849 -

h. Percepatan penerimaan Pajak DaerahTercapainya target penerimaan Pajak

Daerah12 Bulan 100% - - - - - 100% 5.647.350.000 100% 4.724.343.920

i. Pemetaan Reklame Tertatanya reklame di Kota Padang 12 Bulan 100% 52.734.000 100% 444.318.000 - - - - - -

j. Pemutakhiran data PBB Terlaksananya pemutakhiran Data PBB 12 Bulan 100% - 100% 1.574.290.500

3

Kecamat

an

1.241.855.500 100% 1.866.580.500 0% -

k.Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi

oleh Duta PajakTerlaksananya pemilihan duta pajak 12 Bulan 100% 113.304.800 100% 139.399.500 - - - - - -

l.Percepatan Pencapaian Target

Penerimaan PBBTercapaianya penerimaan PBB 12 Bulan - - 10% 475.200 - - - - - -

m. Sosialisasi Pajak Daerah Terlaksananya sosialisasi pajak daerah 12 Bulan 100% 108.003.500 - - - - - - - -

n.Pengendalian pelanggaran pajak

daerahTerlaksananya pengendalian pajak daerah 12 Bulan 100% 167.443.701 - - - - 25 laporan 168.475.000 4 laporan 121.962.225

o. Pemutakhiran data pajak daerahTerlaksananya pemutakhiran data pajak

daerah12 Bulan 100% - - - - - - - -

p. Kajian Tingkat kepatuhan Wajib PajakModel Tingkat Kepatuhan Pajak dalam

Rangka Optimalisasi Pajak Daerah12 Bulan - - - - - - - - - -

q. Informasi Pajak Daerah Tersedianya informasi pajak daerah 12 Bulan 100% 183.675.500 - - - - - - - -

r. Penyusunan SOP Pajak Daerah Buku SOP Pajak Daerah 12 Bulan - - - - 100% 49.326.000 - - - -

s.Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah

Jumlah laporan hasil pemeriksaan wajib

pajak daerah12 Bulan - - - - - - 100% 645.700.990 100% 2.920.162.990

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatifProgram dan Kegiatan Penunjang (Rutinitas/Administrasi Perkantoran)


Tujuan SasaranIndikator

SasaranProgram dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

tahun

awal

perencana

an

Meningkatkan

PAD

Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019





Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

tahun

awal

perencana

an



t. Operasional UPTD Wilayah I Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 25.591.305

u. Operasional UPTD Wilayah II Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 25.591.305

v. Operasional UPTD Wilayah III Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 30.591.305

w. Operasional UPTD Wilayah IV Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 40.023.575

x. Operasional UPTD Wilayah V Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 41.798.500

y. Pemutakhiran Massal Data PBB-P2Jumlah Kecamatan Pemutakhiran Data PBB-

P2 yang dilakukan

11

Kecamata

n

- - - - - - - - 100% -

z. Pemutakhiran Individual Data PBB-P2Jumlah Kecamatan Pemutakhiran Data PBB-

P2 yang dilakukan11 Kecamatan - - - - - - - - 100% 466.947.200

2Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Persentase PeningkatanOptimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi100% 520.226.399 100% 1.376.189.506 100% 2.423.053.300 100% 2.583.246.091 100% 3.479.575.000

a.Pengembangan Sistem Pajak On-Line

SOPD

Terlaksananya Pengembangan Sistem Pajak

Online SOPD12 Bulan 100% 520.226.399 100% 745.677.006 100% 845.121.700 100% 689.624.750 100% 597.270.000

b.Pengembangan Sistem Pajak On line

SIMPBB dan BPHTB

Terlaksananya pengembangan dan

pemeliharaan sistem pajak online SIMPBB

dan SIBPHTB

12 Bulan - - - - 100% 601.223.850 100% 605.407.428 100% 264.975.500

c. Pemeliharaan Jaringan AplikasiTerlaksananya pemeliharaan jaringan

aplikasi Bapenda12 Bulan - - 100% 630.512.500 100% 976.707.750 100% 1.288.213.913 100% 1.267.329.500

d.Penyediaan jasa jaringan operasional

aplikasiTersedianya jasa operasional aplikasi 12 Bulan 100% 1.350.000.000

Meningkatkan

Pendapatan Non

Pajak

Persentase

Retribusi Daerah1



Keuangan Daerah



Daerah

100% 254.516.200 100% 586.698.550 100% 800.779.000 16 OPD 627.796.500 16 OPD 385.162.500

Persentase

Realisasi

Pengelolaan

Kekayaan

aMonitoring dan Evaluasi

Pajak/Retribusi

Terlaksanannya monitoring dan Evaluasi

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

12 Bulan 100% 152.705.850 100% 383.192.050 1 6 OPD 497.182.000 1 6 OPD 627.796.500 1 6 OPD 385.162.500

Persentase

Realisasi lain-lain

PAD yang sah

b Kajian Potensi Retribusi Daerah Tersedianya buku kajian potensi Retribusi

Daerah12 Bulan - - 100% 203.506.500 100% 303.597.000 - - - -

c.Pengelolaan, pengendalian dan

pengawasan RetribusiTerlaksananya pengawasan retribusi 12 Bulan 100% 101.810.350 - - - - - - - -

2Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur100% 406.061.275 100% 291.577.887 100% 158.771.800 100% 350.000.000 100% 350.000.000

a.

Pelatihan Teknis Keuangan Daerah

dan Implementasi Peraturan

perundangan

Terlaksananya keikutsertaan dalam

pelatihan12 Bulan - - 100% 27.000.000 100% 50.000.000 100% - 100% -

b.Pengembangan sumber daya

aparaturTerlaksananya bimbingan teknis 12 Bulan 100% 358.179.775 - - 100% 108.771.800 100% 350.000.000 100% 350.000.000

c.

Bimbingan Teknis Peningkatan

Kompetensi dan disiplin pengelola

pajak daerah

Jumlah peserta Bimtek 1 bulan 50 orang 47.881.500 - - - - -

d.Bimbingan Teknis pengelola Pajak

DaerahJumlah peserta Bimtek 1 bulan - - 100% 264.577.887 - - -





Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

tahun

awal

perencana

an



Meningkatkan

kepuasan atas

pelayanan pajak

daerah

Indeks Kepuasan

Masyarakat1



Keuangan Daerah



Daerah

100% 531.723.200 100% 1.084.142.900 100% 1.007.255.350 100% 739.688.100 100% 854.538.110

a. Pelayanan dan Informasi PendapatanTerlaksanannya Publikasi pelayanan dan

informasi pendapatan daerah12 Bulan 100% 198.157.000 100% 1.084.142.900 100% 345.958.100 100% 352.088.100 100% 414.370.990

b.

Sertifikasi/Akreditasi Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001 :2008

Pelayanan Pajak Daerah

Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak

Daerah

12 Bulan - - - - - - 100% 225.000.000 100% 105.229.120

c. Penyediaan sarana Pajak On line Tersedianya sarana Pajak Online 12 Bulan - - - - 100% 238.600.000 100% 162.600.000 100% 334.938.000

d. Penghapusan piutang pajakTersedianya SK Walikota tentang

Penghapusan Piutang PBB P212 Bulan - - - -

1

Dokume

n

93.805.000 - - - -

e. Validasi piutang PBBLaporan data tunggakan PBB yang akan

divalidasi12 Bulan 100% 333.566.200 - - 100% 328.892.250 100% - -

2Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Persentase Optimaalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi100% - 100% - 100% 80.913.000 100% 81.684.000 100% 115.144.500

a. Pengembangan Website Terlaksananya web Bapenda 12 Bulan - - - - 100% 80.913.000 100% 81.684.000 100% 115.144.500

3Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur100% 1.732.616.272 100% 1.167.690.741 100% 1.468.491.300 100% 3.658.789.910 100% 2.429.793.000

a. Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 12 Bulan 100% 199.262.500 - - 100% 45.500.000 100% 168.000.000 100% 100.000.000

b.Pemeliharaan Rutin /Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya prasarana operasional

Bapenda12 Bulan 100% 456.829.500 100% 49.000.000 100% 1.151.241.300 100% 1.498.641.000 100% 1.120.591.000

c.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Terlaksanannya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor12 Bulan 100% 22.234.272 100% 1.051.181.786 100% 71.750.000 100% 85.150.000 100% 83.350.000

d. Penyediaan Jasa PerkantoranTerlaksananya penyewaan gedung arsip

Bapenda12 Bulan - - - - 100% 200.000.000 100% 963.000.000 100% 455.852.000

e.Pengadaan Kendaraan

dinas/operasionalTersedianya sarana pemungutan Pajak 12 Bulan 100% 845.780.000 - - - - 100% 254.900.000 100% 500.000.000

f.Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor12 Bulan 100% 208.510.000 - - - - 100% 169.549.455 100% 150.000.000

g.Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor - - - 100% 60.008.955 - - 100% 169.549.455 100% -

h.Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleurTerpelihara mebeleur 12 Bulan - - 100% 7.500.000 - - - - - 20.000.000

i. Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan kantor 13 Bulan - - - - - - 100% 250.000.000 0% -

j. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 14 Bulan - - - - - - 100% 100.000.000 0% -

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran100% 1.158.112.092 100% 2.722.374.731 100% 2.971.387.976 100% 3.531.866.800 100% 3.533.000.000

a. Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksanannya pengiriman surat menyurat

administrasi kantor12 Bulan 100% 4.766.270 100% 13.525.360 100% 20.100.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000

b.penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikTerlaksanannya jasa komunikasi 12 Bulan - - 100% 4.011.899 100% 67.250.000 100% 78.960.000 100% 80.000.000

c.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas

operasional

Terlaksanannya pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas operasional12 Bulan 100% 5.143.000 100% 17.124.550 100% 30.700.000 100% 48.800.000 100% 50.000.000





Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

tahun

awal

perencana

an



d.Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan

kerjaTerpeliharanya peralatan Kerja 12 Bulan 100% 48.955.000 100% 51.288.500 100% 101.200.000 100% 135.600.000 100% 136.000.000

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan 100% 49.183.490 100% 201.757.000 100% 201.807.800 100% 362.493.300 100% 280.000.000

f.Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan12 Bulan 100% 59.860.650 100% 303.814.200 100% 241.473.000 100% 253.130.500 100% 260.000.000

g.Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya alat listrik keperluan kantor 12 Bulan 100% 13.493.325 100% 18.707.900 100% 27.745.000 100% 41.475.000 100% 42.000.000

h.Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor12 Bulan 100% 432.329.000 100% 858.812.000 100% 361.250.000 100% 651.000.000 100% 500.000.000

i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan rumah tangga 12 Bulan 100% 111.003.000 100% 79.550.000 100% 20.675.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000

j.Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perndang-Undangan

Tersedianya buku bacaan Peraturan

Perundang-undangan12 Bulan 100% 14.549.530 100% 23.447.100 100% 23.500.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000

k. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 100% 55.735.117 100% 122.906.872 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000

l.Rapat-rapat koordinasi & konsultasi

ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

konsultasi keluar daerah12 Bulan 100% 242.425.250 100% 580.160.500 100% 570.000.000 100% 600.000.000 100% 650.000.000

m. Penyediaan Alat Kebersihan Tersedianya alat kebersihan 12 Bulan 100% 13.388.460 100% 9.998.000 100% 20.131.200 100% 44.619.000 100% 45.000.000

n. Penyediaan Jasa Pelayanan PublikTerlaksananya Pembayaran gaji pegawai

honor12 Bulan 100% 52.680.000 100% 199.820.850 100% 158.540.976 100% 142.000.000 100% 145.000.000

o.Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya pembayaran gaji pegawai

kontrak12 Bulan - - 100% 237.450.000 100% 316.800.000 100% 316.050.000 100% 320.000.000

p. Penataan Arsip Terlaksananya penataan arsip 12 Bulan - - - - 100% 355.107.500 100% 311.369.500 100% 380.000.000

q.Peningkatan pelayanan jasa

perkantoranTerlaksananya jasa pelayanan perkantoran 12 Bulan 100% 54.600.000 - - 100% 355.107.500 100% 311.369.500 100% 380.000.000

r. Sensus barang milik daerah Terlaksananya sensus barang milik daerah - - - - - - - 100% 25.000.000 - -

2

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

100% 8.405.500 100% 9.986.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000

a.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisiar Realisasi SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Realisasi kinerja SKPD dan Pengawasan

intern

12 Bulan 100% 8.405.500 100% 9.986.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000

3Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Persentase Perencanaan Pembangunan

Daerah100% 47.435.800 100% 30.000.000

a.Penyusunan Rencana Strategis (

RENSTRA) SKPDTersedianya RENSTRA SKPD 12 Bulan 100% 47.435.800 - - - - - - 100% 30.000.000

4Program Peningkatan Disiplin

Aparatur - - - - - -100% 27.700.000

a. Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi Jumlah Mesin Absensi yang tersedia 5 Unit - - - - - - 100% 27.700.000

Bapenda Kota Padang


VII-1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) dikarenakan Perubahan

Organisasi Perangkat Daerah di Tahun 2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan Pendapatan Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019, yang mana memuat

Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Kota Padang 5 tahun kedepan.

Untuk mensinergikan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan program dan kegiatan

maka dibuat indikator kinerja yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan

Renstra.

Dalam RPJMD Kota Padang 2014 – 2019 hanya terdapat 1 indikator capaian kinerja yang

menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah. Namun karena untuk mencapai

kinerja tersebut juga telah dirumuskan beberapa tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang, maka dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ini juga

akan ditambahkan beberapa indikator penting ini.

Adapun Indikator dimaksud, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Bapenda Kota Padang


VII-2

Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

MISI/TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA

KONDISI

AWAL (2014)

REALISASI TARGET KONDISI

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

1 Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang baik Nilai SAKIP NA CC B BB BB A A

2 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Birokrasi Nilai SAKIP NA CC B BB BB A A

3 Terwujudnya pelayanan

publik yang prima

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) NA 70 76.93 85 85 90 90

Bapenda Kota Padang


VII-3

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, telah ditetapkan indikator utama (IKU) sebagai dasar

pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama 2014 - 2019

NO IKU Cara Penghitungan Target

2015 2016 2017 2018 2019

1

2

3

Persentase peningkatan Pajak Daerah

Pajak Daerah (n) – Pajak Daerah (n-1) x 100% Pajak Daerah n

34.74 % 22.28 % 13.30 % 14.06 % 48.17 %

Meningkatkan Pendapatan Non Pajak

Jumlah Realisasi Retribusi Daerah pada tahun n 50,5 M 35,5 M 52,5 M 59.7 M 70 M

Jumlah Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah pada tahun n

15,3 M 13,4 M 18,7 M 18,7 M 18,7 M

Jumlah Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun n

71,6 M 86,5 M 83,7 M 89.9 M 99,9 M

Meningkatkan Kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 70 76.93 85 85 90

Bapenda Kota Padang


VIII-1

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 merupakan

dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun dengan mengacu kepada

perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Penyusunan Renstra ini melibatkan

seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Renstra ini dapat diimplementasikan

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra ini merupakan upaya menggali

berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat pencapaian Visi Kota Padang.

Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan

konsolidasi kedalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada

bidang tugas masing-masing unit organisasi.

Sesuai reformasi pengelolaan keuangan negara, daerah otonom memiliki

kewenangan dan kemampuan untuk menggal isumber-sumber keuangan sendiri, serta

mengelola dan menggunakan keuangan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat idealnya seminimal

mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian

sumber keuangan terbesar.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka Bapenda Kota Padang menggunakan

beberapa strategi dan kebijakan, antara lain :

1. Meningkatkan Pengelolaan pajak daerah :

a) Tersusunnya aplikasi pajak daerah.

b) Megevaluasi dan menyusun peraturan pendukung pajak daerah.

c) Meningkatkan proses pemungutan pajak daerah.

d) Melakukan Kajian potensi pajak daerah.

2. Meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajak:

a) Meningkatkan pembinaan kepada wajib pajak.

b) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak.

c) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bapenda Kota Padang


VIII-2

3. Menguraikan permasalahan perangkat daerah penghasil :

a) Meningkatkan inovasi dari perangkat daerah penghasil.

b) Meningkatkan koordinasi yang sinergis dengan perangkat daerah.

c) Melakukan perekrutan atau penempatan pegawai sesuai dengan komptensi yang

dimiliki.

d) Melaksanakan diklat atau bimtek untuk pegawai.

e) Meningkatkan sistem yang terintegrasi dengan perangkat daerah penghasil.

f) Mengefektifkan tim koordinasi PAD.

4. Meningkatkan sistem pelayanan publik :

a) Meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

b) Menyediakan SOP pelayanan.

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah.

d) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana.

e) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana.

f) Meningkatkan pemanfaatan IT.

g) Mewujudkan sistem yang terintgrasi dengan bank atau lembaga keuangan.

h) Meningkatkan penyediaan informasi online pajak daerah.

i) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan.

5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat:

a) Penyelesaian permohonan yang diajukan masyarakat.

b) Menyediakan SOP pengaduan.

c) Membentuk tim pengaduan masyarakat.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PADANG

ADIB ALFIKRI, SE, M.SI

NIP. 19730413 199703 1 001

Documents

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN …ppid.padang.go.id/home/download_file/Renstra Revisi 2015... · Revisi Renstra ini berisi perumusan strategi dan ... Renstra memuat visi,