RENCANA STRATEGIS REVISI ( RENSTRA REVISI ) TAHUN 2015 - … · 2019. 10. 29. · Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 2 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang 4. Undang-undang nomor 25 Tahun

RENCANA STRATEGIS REVISI

( RENSTRA REVISI )

TAHUN 2015 - 2019

DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN LUMAJANG

Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page i Dinas Perdagangan Kab. Lumajang

DAFTAR ISI

ble of Contents

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

A. Latar Belakang..............................................................................................................1

B. Landasan Hukum …………….……………………………………………………....1

C. Maksud dan Tujuan ......................................................................................................2

D. Sistematika Penulisan.....................................................................................................3

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN ........................................ 5

A. Tugas dan Fungsi Dinaas Perdagangan..........................................................................5

B. Sumberdaya Dinas Perdaganga ..................... .............................................................19

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan ........................................................................27

D. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perdagangan...............................................32

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...........................34

A. Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi .............................................34

B. Telaah Visi Misi Kepala Daerah dan Program ............................................................35

C. Telaah Renstra Kemetrian KL dan Renstra Propinsi....................................................37

D. Penentuan Isu - Isu Strategis .......................................................................................48

IV. TUJUAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ................................................................40

A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan ..................................................40

B. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah ........................................................................40

C. Strategi dan Kebijakan .....………………...................................................................43

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...…….…..………….47

A. Rencana Program dan Kegiatan ........... ......................................................................47

B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran ..................................................................51

C. Pendanaan Indikatif .........………………...................................................................53

VI. INDIKATOR DINAS PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD ..………………………………..………….…..………….58

A. Tujuan RPJMD dan Tujuan Renstra .... ......................................................................58

B. Sasaran RPJMD dan Sasaran Renstra ........................................................................58

VII. PENUTUP ...........................………………………………..………….…..………….59

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 ( Lamp 1 s/d 3 )

SK Review Renstra 2015-2019 Dinas Perdagangan

Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 1 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lumajang secara difinitif pada tanggal

26 Agustus 2013, telah disusun Rencana Strategis mengenai penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana PembangunaVn

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berjangka waktu lima (5) tahun , yaitu dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 02 tahun 2009 pada tanggal 25 Februari 2009.

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lumajang tersebut, maka seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang sekarang berubah menjadi Orgnisasi

Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, termasuk di

dalamnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Dindag) yang sekarang berubah

nama menjadi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang ( Dindag ) berkewajiban

menyusun Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman dan mengacu

pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Peranan Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang yang sebagai OPD Kabupaten

Lumajang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten

Lumajang, untuk mewujudkan Kebijakan Pemerintah kabupaten Lumajang guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Lumajang, dengan

memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan kemampuan anggaran yang ada, serta

berorientasi pada hasil yang ingin di capai dengan akuntabilitas kinerja yang dapat

dipertanggungjawabkan.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perdaganan Kabupaten Lumajang ini disusun atas dasar

perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan pembangunan

Nasional;

5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana

telah diubah ke dua kalinya terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008;

6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang Disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

59 tahun 2007;

11. Peraturan Daerah propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi

Jawa Timur;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 38 Tahun 2007 tentang Susunan

Organisaasi dan Tata Kerja Dinas Dindag Kabupaten Lumajang dan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-

2014.( Diganti sesuaikan dengan Perda baru )

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan ini adalah memberikan arah

penyelengaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan di bidang Perdagangan

dan Perindustrian

Adapun tujuannya adalah :

1. Untuk mewujudkan target dan sasaran yang diinginkan dalam waktu lima tahun

medatang;

2. Sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi setiap aparatur Dinas Peedagangan

Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas operasional.


D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 disusun

dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

B. Sumberdaya Dinas Perdagangan

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

D. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perdagangan

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

B. Telaah Visi Misi KDH dan Program

C. Telaah Renstra Kementerian KL dan Renstra Propinsi

D. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV

VISI MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan

B. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

C. Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF


A. Rencana Program dan Kegiatan

B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

C. Pendanaan Indikatif

BAB VI

INDIKATOR DINAS PERINDAG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

Sampai dengan akhir tahun 2007 urusan Perindustrian dan perdagangan bernaung

dalam satu Dinas dengan bidang Koperasi yang disebut “ Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Lumajang “ ( KODINDAG ). Dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang nomor 38 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, nama Dinas

berubah nama menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupagten Lumajang dan

sejak November 2016 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2017 berubah

nama lagi menjadi Dinas Perdaganagan yang disingkat menjadi DinDag

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas Membantu Bupati

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang

Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan

2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi dan

Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Peindustrian,

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Saarana Prasrana Perdagangan

4. Pelakssanaan administrasi Dinas Perdagangan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekretaris

b. Kepala Bidang Peindustrian

c. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

d. Kepala Bidang Perdagangan

e. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

f. UPT dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional


1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian,

keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada

semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan berdasarkan pedoman dan kebijakan

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan

sebagai pedoman kerja;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan

masyarakat;

d. pengelolaan urusan rumah tangga;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran;

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan

keamanan dan kebersihan Dinas;

i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;

k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

l. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

1.1. Sub Bagian Penyusunan Program

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.3. Sub Bagian Keuangan

1.1. Sub Bagian Penyusunan Program

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;

b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;


c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan, dan anggaran;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Dinas;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra,

Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP,

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-

undangan;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-

masing bidang;

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Sekretaris.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melakukan administrasi kepegawaian;

c. melakukan pengelolaan pengadaan, dan inventarisasi barang inventaris;

d. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan;

e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;

f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana

Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

g. melakukan penatausahaan barang milik daerah;

h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;

j. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

k. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.


1.3. Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;

b. melaksanakan penatausahaan keuangan;

c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA,neraca

dan lain-lain);

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;

g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bagian keuangan;

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam

melaksanakan kebijakan, program dan petunjuk usaha industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian,

mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program kerja bidang Perindustrian;

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program Bidang Perindustrian;

c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta fasilitasi dalam pengembangan sarana,

usaha dan produk industri;

d. pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan akibat kegiatan produk industri;

e. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang perindustrian;

f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala Dinas Perdagangan;

g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh :

1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan

2. Seksi Bina Industri Logam


3. Seksi Bina Industri Kimia

2.1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan

mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan;

b. melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan

lainnya pada Industri Agro dan Hasil Hutan;

c. melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain, standarisasi,

investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri agro dan hasil hutan;

d. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi dan

dukungan perolehan kegiatan penunjangproduksi serta peningkatan kapasitas produksi

industri agro dan hasil hutan dan kelembagaan industri serta pembinaan pencegahan

pencemaran lingkungan;

e. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan

ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi

teknologiindustri agro dan hasil hutan;

f. melaksanakanpengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang industri

agro dan hasil hutan;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan

Hasil Hutan;

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada

Kepala BidangPerindustrian;

i. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

2.2. Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika

mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan

Elektronika;


lainnya pada industri logam, mesin, dan elektronika;



investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri logam, mesin, dan

elektronika;


dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas produksi

industri logam, mesin,elektronika, dan kelembagaan industri serta pembinaan

pencegahan pencemaran lingkungan;



teknologi industri logam, mesin, dan elektronika;

f. melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data industri logam,

mesin, dan elektronika;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Logam,

Mesin, dan Elektronika;


kepada Kepala BidangPerindustrian;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

2.3. Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Industri;


lainnya pada industri kimia, tekstil, dan aneka industri;


investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri kimia, tekstil, dan aneka

industri;


dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas produksi

industri kimia, tekstil,aneka industri, kelembagaan industri serta pembinaan pencegahan

pencemaran lingkungan;




teknologi industri kimia, tekstil dan aneka industri;

f. melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang industri

kimia, tekstil, dan aneka industri;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Kimia,

Tekstil, dan Aneka Industri;


kepada Kepala Bidang Perindustrian;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat

(1) huruf d,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan

kebijakan, program, dan petunjuk bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga;

b. pengkoordinasian kebijakan teknis dan penyusunan program perlindungan konsumen dan

tertib niaga;

c. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan konsumen dan tertib niaga;

d. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian perlindungan konsumen;

e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perlindungan konsumen dan tertib niaga;

f. pelaksanaan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);

g. pelaksanaan pengawasan peredaran barang wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan

barang yang sudah kadaluwarsa serta barang yang tidak sesuai dengan ketentuan wajib

oleh pelaku usaha;

h. pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;

i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil


j. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga, dibantu oleh :

1. Seksi Metrologi Legal

2. SeksiPengendalian Peredaran Barang dan Jasa

3. SeksiPemberdayaan Konsumen

3.1. Seksi Metrologi LegaL

Mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Metrologi Legal;

b. menyiapkan data perkembangan dan evaluasi Wajib Tera Ulang (WTU);

c. menyiapkan, pelaksanaan tera, dan tera ulang alat, ukuran, takaran, timbangan, dan

perlengkapannya (UTTP) serta Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);

d. mengolah hasil pelaksanaan dan program pengembangan kemetrologian di daerah;

e. memantau, dan evaluasi pelaksanaan Tera dan Tera Ulang;

f. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Metrologi Legal;

g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala BidangPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga.

3.2. SeksiPengendalian Peredaran Barang dan Jasa

Mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa;

b. melaksanakan Pengawasan terhadap Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya

(UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT);

c. mengolah hasil pelaksanaan dan program Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa;

d. melaksanakan kegiatan ukur ulang terhadap barang yang dibeli konsumen dalam rangka

perlindungan konsumen;

e. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pemberian rekomendasi terhadap

Bahan/barang yang diatur, diawasi, dan dilarang;

f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-

Undang Metrologi Legal;


g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengendalian Peredaran Barang

dan Jasa;



i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga.

3.3. Seksi Pemberdayaan Konsumen

Mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Konsumen;

b. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama, informasi, dan publikasi

pemberdayaan konsumen;

c. melaksanakan pembinaan konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan

perlindungan konsumen;

d. melaksanakan pelayanan informasi konsumen dengan memanfaatkan jaringan teknologi

informasi;

e. melaksanakan pelayanan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;

f. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Konsumen;

g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil


h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan petunjuk

Bidang Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan,

mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Perdagangan;

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program bidang perdagangan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha dan sarana perdagangan;


d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;

e. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan perijinan perdagangan, pendaftaran

perusahaan dan gudang;

f. pelaksanaan kegiatan promosi dagang;

g. pelaksanaan pemantauan harga, pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang

strategis lainnya;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian ijin dan rekomendasi skala tertentu,

monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (Pasar Tradisional/toko modern dan gudang)

dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala

lokal;

i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan

penggunaan produksi dalam negeri;

j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar

dan sosialisasi harga;

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kegiatan dibidang perdagangan;

l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala DinasPerdagangan;

m. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh :

1. SeksiPengembangan Ekspor

2. Seksi Bina Usaha Perdagangan

3. SeksiDistribusi dan Informasi

4.1. Seksi Pengembangan Ekspor

Mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekspor;

b. melaksanakan bimbingan peningkatan kemampuan pengusaha dalam melaksanakan usaha

ekspor/impor;

c. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha melalui promosi

dagang di luar negeri;

d. menyebarluaskan informasi pelaksanaan promosi dagang melalui media internet dan media

lainnya;

e. melaksanakan promosi dagang antar pulau;


f. menyebarluaskan informasi pasar luar negeri;

g. memberikan informasi mengenai peluang pasar luar negeri tentang komoditi ekspor;

h. memantau dan mengevaluasi pemberian ijin Ekspor, dan pengendalian impor;

i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan Ekspor;

j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala BidangPerdagangan;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

4.2. Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas:

a. menyusun Program Kerja Seksi Bina Usaha Perdagangan;

b. memverifikasi layanan perijinan di bidang perdagangan meliputi Surat Ijin Usaha

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat

Keterangan Penyimpanan Barang, Surat Tanda Pendaftaran Penerima Waralaba, dan Surat

Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu

antar Pulau Terbatas, dan Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Rekomendasi;

c. melaksanakan operasi pasar bila terjadi gejolak harga yang tidak wajar;

d. menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dibidang perdagangan;

e. mengawasi terhadap pengadaan, dan penyaluran pestisida dan pupuk bersubsidi;

f. mengkoordinir bimbingan teknis di bidang perdagangan yang meliputi fasilitasi penyimpanan

yang mengarah pada keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup;

g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Usaha Perdagangan;



i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

4.2. Seksi Distribusi dan Informasi

Mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;

b. menganalisa dan memantau harga serta bahan penting lainnya;

c. memberikan layanan informasi harga, ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan penting

lainnya;

d. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;


e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil


f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

5. Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan

Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3

ayat (1) huruf f,mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan

kegiatan dibidang pengelolaan sarana prasarana perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sarana

Prasarana Perdagangan, mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana

Perdagangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sarana prasarana

perdagangan;

c. perencanaan dan pengendalian sarana prasarana, retribusi, ketertiban dan kebersihan

sarana prasarana perdagangan;

d. pelaksanaan pembinaan pedagang, terkait dengan penataan tata ruang sarana prasarana

perdagangan;

e. pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan pasar tradisional;

f. pelaksanaan monitoring sarana prasarana retribusi, ketertiban dan kebersihan prasarana

perdagangan;

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana distribusi

perdagangan;

h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala DinasPerdagangan;

i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil


j. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala DinasPerdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana

Perdagangan dibantu oleh :

1. SeksiSarana dan Prasarana

2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga

3. SeksiPerijinan, Ketertiban, dan Kebersihan


5.1. Seksi Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;

b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana;

c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

d. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana;

e. melaksanakan monitoring sarana dan prasarana;

f. melaksanaan pelaporan realisasi pelaksanaan tugas program Seksi Sarana dan Prasarana;

g. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada

Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;

h. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana

Prasarana Perdagangan.

5.2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga

Mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Retribusi dan Benda Berharga;

b. melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi;

c. melaksanakan penatausahaan dan pendistribusian benda berharga;

d. meneliti kebenaran penerimaan retribusi pasar dan pendistribusian benda berharga;

e. melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan retribusi pasar dan benda berharga;

f. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambilkepada Kepala

BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;

g. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana


5.3. SeksiPerijinan, Ketertiban, dan Kebersihan

Mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Perijinan, Ketertiban, dan Kebersihan;

b. melaksanakan pendataan perijinan tempat dagangan, meliputi ruko, toko, kios, bedak, dan

los di area pasar;

c. melaksanakan penatausahaan perijinan tempat dagangan;


d. meneliti berkas permohonan perijinan tempat dagangan;

e. menertibkan penempatan perijinan tempat dagangan;

f. melaksanakan monitoring perijinan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar;

g. melaporkan realisasi pelaksanaan perijinan ketertiban dan kebersihan pasar kepada Kepala

Bidang Sarana Prasarana Perdagangan;

h. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambilkepada

Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;

i. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana


UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT

Unit Pelakssanan Teknis ( UPT ), merupakan unsur pelaksana teknis operasional

DinasPerdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTyang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

UPT, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan sesuai dengan bidang operasionalnya;

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas

2.1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ( SunGram )

2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan


3. Kepala Bidang Perindustrian

3.1. Kasi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan

3.2. Kasi Bina Industri Logam, Mesin, dan Elektronika

3.3. Kasi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

4.1. Kasi Metrologi Legal

4.2. Kasi Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa

4.3. Kasi Pemberdayaan Konsumen

5. Kepala Bidang Perdagangan

5.1. Kasi Pengembangan Eksport

5.2. Kasi Bina Usaha Perdagangan

5.3. Kasi Distribusi dan Informasi

6. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan PrasaranaPerdagangan

6.1. Kasi Sarana dan Prasarana

6.2. Kasi Pengendalian Retribusi dan Benda Berharga

6.3. Kasi Perijinan Ketertiban dan Kebersihan

7. UPT

8. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sumberdaya Dinas Perdagangan

1. Sumberdaya Manuasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang didukung oleh SDM sebanyak 105 orang PNS, dengan rincian sebagai berikut

:


NO NAMA N I P GOL. J A B A T A N

1 2 3 4 5

1 Drs. AGUS EKO S, M.Pd 19580819 197803 1 004 IV/b Kepala Dinas

2 TOTOK SUHARTO, SH 19611224 199403 1 006 IV/b Sekretaris

3 Dra. SUHARTINI, MM 19651226 199403 2 004 IV/a

Kasubag Umum &

Kepegawaian

4 HUSEN 19620125 198801 1 001 III/d Kasubag Sundran

5 SUBAERI 19610313 198903 1 012 III/d Kasubag Keuangan

6 HARI SUBAGIO 19650727 198903 1 008 II/d Bendahara Gaji

7 DORA YULIANTI FASA 19860513 201406 2 002 II/a

Bendahara

Pengeluaran

8 EDI ENDRA ISTIAWAN 19671115 201001 1 001 I/b

9 HENDRIK SETIAWAN 19751213 200701 1 006 II/c

Bendahara

Penerimaan

10 TOTOK SUGIANTO 19850714 201406 1 001

I/c

Pembantu

Bendahara

Penerimaan

11 Drs. SUMARDIYONO 19600415 198603 1 024 IV/a Kabid Industri

12 SUTRISNO 19601110 198103 1 009 III/d Kasie IKTAI

13

EKO HADI

SUPRIYONO, S.Sos 19650214 198603 1 010 III/d

Kasie ILME

14 ARI SETIAWAN, ST 19830524 201101 1 011 III/b Kasie IAHH

15 WASTIKO 19711012 200901 1 004 II/b

16 ACUP ZAINAL ABIDIN 19690210 200901 1 005 II/b

17 JOKO SISWOYO, SH 19610204 198503 1 015 III/d Kabid Metrologi

18 Drs. HANDRIJANTONO 19600531 198603 1 010 III/d

Kasie Pengendalian

Peredaran Barang

19 ELOK RAHMAWATI, ST 19830815 200903 2 009 III/c

Kasie Metrologi

Legal

20 NGATONO 19600311 198603 1 009 III/c

Kasie

Pemberdayaan


Konsumen

21

TEDJO HERWIJANTO,

ST 19670707 200901 1 001 III/b

22 DINDA MAHARDIN, ST 19811205 201101 1 008 III/b

23 ACENG TEDY 19700717 200604 1 010 II/c

24

AGUS DWIKORANTO,

SH,MM 19640817 199203 1 014 IV/a

Kabid Perdagangan

25 GANDUT 19590520 198903 1 010 III/d Kasie Distribusi

26

Drs. SYAMSUL ARIFIN

19620618 199003 1 006

IV/a

Kasie

Pengembangan

Ekspor

27

RISKY MARTYASANI,

SE 19811121 201101 1 011 III/b

Kasie Bina Usaha

Perdagangan

28 ROKIM 19670630 200901 1 001 II/b

29 SUHERMAN, SH 19600717 198211 1 001 IV/a Kabid Sarpras

30 WAHYUDI, SH 19660701 199003 1 007 III/c Kasie Sarpras

31

AGUS

WAHYUNINGARTI,

S.Ap 19600814 198003 2 002

III/d

Kasie Retribusi

32 ARUM 19631010 199403 1 018 III/b

33 ABDUL MANAN 19690719 200701 1 022 II/c

34

NENENG

MURTININGSIH 19741216 200701 2 009 II/c

35 SUJIANTO 19700311 200701 015 I/c

36 SISWANTO 19730228 200801 1 012 II/a

37 MOKHAMAD ROKHIM 19680112 200701 1 037 II/c

PS. BARU

38 SUPI'I 19710402 199403 1 004 II/b Kepala Pasar

39 ANJAR SIONO 19620910 199403 1 004 III/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

40 NUR IKSAN 19710521 200701 1 012 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

41 ADY YULIONO 19690810 200701 1 037 II/c Pemungut Ret. &


Ops. Kebersihan

42 SAMSUL ROKHMAN 19690708 200801 1 009 II/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

43 JOKO ARIYONO 19650617 200801 1 005 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

44 AHMAD 19730106 200701 1 011 II/a

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

45 SANARI 19630212 200701 1 011 II/a

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

46 MOKHAMMAD ASYIK 19810503 200801 1 024 I/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

47 KUTSIN 19690810 200701 1 037 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. HIGIENIS

48 AGUS ADI UTOMO 19640812 200701 1 022 II/c Kepala Pasar

49 WAGIMAN 19591220 199403 1 004 II/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

50 WAGITO 19691201 200701 1 020 II/a

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. PLAZA

51 SATURI 19600510 198003 1 004 II/c Kepala Pasar

52 SUGIONO 19621002 198503 1 010 II/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

53

MOCH. AGUS

PRIYANTO 19830819 201001 1 001 II/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

54 IMAM SAFI'I 19720522 200701 1 009

I/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

55 DARSUN 19730630 200701 1 015 I/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

56 MOH. SATUWIANTO 19650613 200901 1 003 I/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan


PS. SENGGOL/TOGA

57 MUHAMAD SOLIKHIN 19670717 199403 1 008 II/c Kepala Pasar

58 HARI SUGIHARTO 19760206 200901 1 004 II/b

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

PS. KLOJEN

59 ABDUL MAJID 19701112 199403 1 006 III/a Kepala Pasar

60 SARNO 19600415 198003 1 003 II/d

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

61 NURUL WAHIDAH 19761118 200801 2 014 II/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

PS. SERANGIN BARU

62 SUGITO 19640105 199403 1 007

II/c

Ka Pasar & Bend.

Penerimaan

Pembantu

63 SUGIJONO 19630203 200901 1 001 I/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

64 MUKHAMAD SHOKIB 19680816 200801 1 015 I/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

65 MUKHAMAD KUSNAN 19710111 200901 1 003 I/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. SUKODONO

66 SATORI 19650612 200701 1 029 I/c Kepala Pasar

67 BUMIN AKHMADI 19670831 200801 1 003 II/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

PS. DAWUHAN LOR

68 AGUNG PRIBADI 19740901 200801 1 009 II/c

Ka. Pasar & Bend.

Penerimaan

Pembantu

69 TIMBUL 19620602 200701 1 012 I/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan


PS. SENDURO

70 ACHMAD 19701215 200701 1 014 II/c Kepala Pasar

71 M. ZAINUL ANWAR 19671221 200801 1 004 I/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

72 ROMI EKO LESMONO 19780612 200901 1 006 I/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. RANDUAGUNG

73 SULDA'I 19720723 199403 1 004 II/c Kepala Pasar

74 SUMARTO 19640703 200701 1 017 I/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

75 SLAMET RIYADI 19691220 200701 1 014 I/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. KLAKAH

76 MAT JURIANTO 19690415 200701 1 032 II/c Kepala Pasar

77 USMAN 19620825 198503 1 011 III/a

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

78 AKHMAD FADOLI 19740613 200701 1 016 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

79 SUTIQ SUDARNO 19691204 200701 1 016 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

80 MARKUAT 19690325 200701 1 008 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. RANUYOSO

81 TOTOK HANDRIONO 19700829 200801 1 007 II/c Kepala Pasar

82 HARIYONO 19680807 200701 1 034 II/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

83 RUDI HARTONO 19740626 200801 1 007 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

84 SUMAR 19620501 200701 1 007 II/a Pemungut Ret. &


Ops. Kebersihan

PS.

TEKUNG/NOGOSARI

85 NANANG QOSIM 19810221 200901 1 006 I/b Kepala Pasar

86 GATOT SUBROTO 19700121 200701 1 016 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. YOSOWILANGUN

87 ZAINUL HALIM 19690614 199403 1 004 II/c

Ka. Pasar & Bend.

Penerimaan

Pembantu

PS. KUNIR

88 SUGITO 19660115 200701 1 019 II/c Kepala Pasar

89 DEDY PURWANTORO 19790803 200901 1 005 II/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

90 HANIFAH 19680910 200701 2 023 I/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

91 SUTOMO 19671202 201001 1 002 I/b

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. TEMPEH

92 SUGIYANTO 19680828 200701 1 032 I/c Kepala Pasar

93 NGATRIS 19730711 200701 1 011 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

94 SUGENG HARIYANTO 19740617 200801 1 014 I/c

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

95 MOKH. AMINUDDIN 19670624 200701 1 014 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. PASIRIAN

96 ARTOK WIDODO 19740408 200701 1 013 I/c Kepala Pasar

97 SAMSUL MU'ARIF 19700211 199403 1 008 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

98 DWI SRI ARIYASTUTIK 19721008 200701 2 014 II/c Bendahara


Penerimaan

Pembantu

99 DIDIK WAHYUDI 19720913 200801 1 013 I/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

100 HERMANTO 19720127 200801 1 009 I/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. CANDIPURO

101 ABDUL ROKHMAD 19710629 200801 1 008 I/c Kepala Pasar

102 SUPARTO 19720503 200801 1 012 II/c

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

PS. AGROPOLITAN

103 ANDRI WALUYO 19720229 200701 1 013 II/c

Ka. Pasar & Bend.

Penerimaan

Pembantu

PS. PRONOJIWO

104 AGUS TRIYONO 19720815 200701 1 017 I/c

Ka. Pasar & Bend.

Penerimaan

Pembantu

105 TUKI 19601231 198003 1 057 II/a

Pemungut Ret. &

Ops. Kebersihan

2. Sumberdaya Peralatan dan Mesin

Sumberdaya Peralatan dan Mesin sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

NO URAIAN JUMLAH NILAI

1. Tanah 2 bidang 673.200.000 Tanah

2. Peralaatan dan Mesin 220 bh/set 1.825.736.500

3. Gedung dan bangunan 5 bh 3.920.640.800

JUMLAH : 227 6.419.577.300


C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

RencanaTingkat Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015

sd tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Sasaran dan Target Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2015 sd 2019

INDIKATOR SASARAN ( % )

NO SASARAN 2013 (Th

Dasar) 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Meningkatnya Volume

Perdagangan

1.1. Persentase Pertumbuhan

Nilai Eksport 515.397.451.181 40,58 116,31 137,94 161,73 187,91


Nilai Perdagangan Daerah 1.9999.582.769.524 5,05 11,76 17,35 23,22 29,38

2. Meningkatnya Produksi

Sektor Industri


Jumlah IKM 578 IKM 19,72 28,72 33,87 47,79 53,70


Nilai Produksi IKM 1.129.895.610.000 28,72 43,95 54,58 61,74 71,74

1.3.

Persentase Pertumbuhan

Jumlah Produk IKM yang

Terstandarkan

8 Komoditi 50,00 75,00 100,00 137,50 175,00


Jumlah Sentra Industri 118 Sentra 4,24 5,93% 7,63 9,32 11,02

Keterangan Tahun 2015 dan 2016 adalah realisasi, Tahun 2017 sd 2019 rencana

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan akan direalisasikan

melalui berbagai program dan kegiatan berikut :

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1.1. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingk IHT

dan/atau Bahan Baku IHT

1.2. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan

Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat (Kewirausahaan)


2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.1. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha

Besar dan Usaha Kecil Menengah

1.2. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

1.3. Penyelenggaraan Pameran Investasi

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3.1. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investaasi

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

4.2. Intensifikasi dan Eksistensifikasi Sumber Sumber Pendapatan

5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

5.1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

5.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

5.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

5.4. Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen

5.5. Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian


5.7. Pembinaan Pemberdayaan Konsumen

5.7. Pembinaan dan Pengendalian Peredaran barang

5.8. Pendataan UTTP dan WTU

5.9. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian

5.10.Pengawasan Kemetrologian

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

6.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan

Impor

7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

7.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

7.2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah


7.3. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

7.4. Pasar Ramadhan

7.5. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri

7.6. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

7.7. Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan

UKM

7.8. Pengembangan Pasar Antar Pulau

8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

8.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

8.2. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

8.3. Peningkatan Disiplim Pedagang dan Optimalisasi Perijinan Pemakaian

Tempat/Fasilitas Pasar

8.4. Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

9.1. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar

9.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah

9.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar

9.4. Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasrana Pasar Daerah

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

10.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

10.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

10.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


10.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10.10. Penyediaan Makanan dan Minuman

10.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

10.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


10.13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

10.14. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.1. Pembangunan Gedung Kantor

11.2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

11.3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

11.4. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

11.5. Pengadaan Meubelair

11.6. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas

11.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

11.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

11.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

11.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

11.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

11.12. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

11.13. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarpras Aparatur

11.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarpras Aparatur

12. Program Peningkatan Disiplim Aparatur

12.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

13. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur

13.1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan

Sejenisnya

14. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

14.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

14.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

14.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

14.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan


15. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

15.1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber

Daya

15.2. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan

Swasta

15.3. Pendataan Industri Kecil dan Menengah

15.4. Bimbingan dan Penyuluhan IKM

15.5. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan

Swasta

15.6. Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi IKM

15.7. Sosialisasi Gugus Kendali Mutu Bagi IKM

15.8. Fasilitasi Pendaftaran HAKI ( Merk ) bagi IKM

15.9. Temu Karya IKM Genteng dengan Usaha Besar

15.10. Bimbingan Teknik Peningkatan Mutu Produk Industri

15.11 Pelatihan Peningkatan Hasil Industri

15.12. Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM

15.13. Fasilitasi/Pelatihan Standarisasi Produk IKM

15.14. Fasilitasi Peningkatan Produk IKM

15.15. Penumbuhan Wira Usaha baru

16. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

16.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri


16.3. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

16.4. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

16.5. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri

16.6. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri

17. Program Pengambangan Sentra-Sentra Industri Potensial

17.1. Pendataan Sentra-sentra IKM Potensial

17.2. Penyediaan Sarana yang Dapat Diakses Masyaarakat


18. Program Pembinaan Industri

18.1. Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Besar dalam

Pengadaan Bahan Baku

18.2. Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar

dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau

19. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

19.1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di

Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

19.2. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di


20. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Umum

20.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

D. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perdagangan

Dalam menjalankan Tugas dan ungsinya, Dinas Perdagangan berusaha untuk :

a. Mningkatkan sektor perdagangan dan industri, sehingga mempunyai daya saing dengan

berbasis pada potensi daerah.

b. Meningkatan sektor perdagangan melalui peningkatan nilai eksport dan volume

perdagangan daerah serta Ketersediaan sarana dan prasarana pasar bagi pedagang di

pasar daerah.

c. Meningkatkan jumlah unit usaha ( IKM dan Sentra ) serta meningkatkan produksi sektor

perindustrian melalui peningkatan produksi melalui pelatihan, magang dan bantuan

peralatan serta meningkatkan jumlah komoditi yang sudah terstandarkan.

Untuk mencapai itu semua ada beberapa tantangan yang harus dicarikan solusi

pemecahannya.

Tantangan

Secara umum tantanagan yang menghadang baik di sektor Perdagnagan maupun sektor

industri adalah Sumber daya manusia ( SDM ) yang masih perlu ditingkatkan, yaitu dalam hal :

1. Menejemen usaha


2. Pemasaran produk

3. Penguasaan teknologi pengolahan

4. Pengepakan produk

5. Tampilan produk dan

6. Diversifikasi produk olahan

Peluang

1. Pasar yang masih luas, baik pasar lokal, regional maupun international ( MEA dll )

2. Sumber daya alam yang melimpah

3. Tenaga Kerja yang banyak dan relatif masih murah


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

mengalami beberapa permasalahan bagi terwujudnya tujuan dan sasaaran yang hendak

dicapai, adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Permasalahan Sektor Perdagangan

Aktifitas perdagangan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah di tuntut

untuk selalu berkembang seiring dengan kemajuan dunia usaha di era globalisasi.

Perkembangan aktifitas perdagangan di Kabupaten Lumajang yang meliputi perdagangan

dalam negeri dan eksport, selama lima tahun terakhir (2010 s/d 2014) telah menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun, baik dilihat dari volumenya maupun nilainya.

Peningkatan volume dan nilai perdagangan tersebut dinilai masih belum optimal

mengingat potensi perekonomian di Kabupaten Lumajang cukup besar, sehingga nilai dan

volume perdagangan masih perlu di pacu peningkatannya. Demikian juga mengenai jenis

komoditas eksport perlu dikembangkan dengan jenis komoditas lainnya yang sebenarnya

potensial. Belum optimalnya volume dan nilai perdagangan tersebut disebabkan antara lain :

a. Belum optimalnya volume dan nilai perdagangan

Belum optimalnya volume dan nilai perdagangan tersebut disebabkan antara lain oleh

beberapa factor, yaitu :

1. Lemahnya jaringan informasi pasar dan informasi produk;

2. Belum meluasnya jaringan pemasaran produk local ke tingkat regional, nasional maupun

internasional;

3. Kurangnya sarana dan prasarana dasar;

4. Rendahnya efisiensi usaha perdagangan dan sistim distribusi barang dan jasa

5. Berlangsungnya krisis ekonomi global yang melanda dunia sejak pertengahan tahun

2008 telah menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian internasional, regional

dan nasional, termasuk dalam aktifitas perdagangan.


2. Permasalahan Sektor Perindustrian

a. Masih rendahnya produksi sektor industri

Perkembangan usaha industri, khususnya industri kecil dan menengah Kabupaten

Lumajang yang meliputi industri formal dan non formal selama lima tahun terakhir ( 2010

s/d 2014 ) telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dilihat dari jumlah unit

usaha, msupun nilai produksi. Namun jika dibandingkan dengan besarnya potensi daerah

yang dimiliki, maka usaha industri masih perlu dipacu peningkatannya agar potensi yang

ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rendahnya produksi sector industri , antara lain disebabkan oleh beberapa factor, yaitu :

1. Rendahnya kemampuan penerapan teknologi industri dari pengusaha industri kecil dan

menengah ( IKM );

2. Belum meratanya iklim usaha yang kondusif bagi IKM seiring dengan semakin kuatnya

dominasi pengusaha besar berskala nasional maupun regional;

3. Klaster-klaster industri di Kabupaten Lumajang belum berfungsi secara optimal;

4. Kurang terjalinnya kemitraan usaha antara industri besar berskala nasional dengan IKM

di tingkat lokal;

5. Rendahnya daya saing IKM dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi;

6. Belum meratanya sentra-sentra industri potensial di seluruh wilayah Kabupaten

Lumajang

7. Rendahnya aksesibilitas terhadap sumber daya dan permodalan bagi IKM.

Beberapa permasalahan sebagaimana dikemukan diatas merupakan tantangan bagi dinas

Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan

perekonomian daerah.

B. Telaah Visi Misi KDH dan Program

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang

tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Lumajang.Rencana pembangunan lima tahunan ini memerlukan perhatian lebih, tidak hanya

untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi

perubahan yang muncul dimasa mendatang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu

menjadi perhatian dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada

kesejahteraan masyarakat.


Dalam menanganinya, diperlukan kebersamaan yang bersifat mutualism oleh

penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap komponen dunia usaha dan masyarakat.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang telah dibahas dalam bab senelumnya.

Visi

Visi Kabupaten Lumajang untuk 5 ( lima ) tahun ke depan adalah “ Terwujudnya

Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera dan Bermartabat “

Makna dari Visi Kabupaten Lumajang :

a. Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta upaya untuk

menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

b. Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam

membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan

segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten

Lumajang;

c. Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan

lahir dan batin;

d. Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan

batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat,

bernegara dan berbangsa;

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (Tiga) misi oleh Pemerintah kabupagten

Lumajang, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan, Pembinaan Keagamaan serta

Pemerataan Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum Masyarakat;

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian,

Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong

Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan

Bermasyarakat.


namun hanya misi ke 2 yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan yaitu Meningkatkan

Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian,

Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka

strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan

Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima

tahun yang akan datang.

Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan,

khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang

nyata dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang

ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah, sehingga

harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai

kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.

C. Telaah Renstra Kementerian KL dan Renstra Propinsi

A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang antara lain:

1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industri daerah dan perdagangan atas

dasar keterpaduan kebijaksanaan Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

2. Pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan

dengan Potensi dan Perkembangan Daerah Kabupaten Lumajang;

3. Pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan;

4. Menjalin harmonisasi hubungan kerja dengan instansi terkait dan vertikal lainnya;

5. Serta organisasi/assosiasi dunia usaha;

B. Upaya Khusus Sektor Perdagangan

Upaya khusus Sektor Perdagangan ialah mengembangkan perdagangan lokal daerah

untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa secara efisien, lancar dan tertib guna

membentuk harga yang wajar, mengembangkan jaringan informasi produksi dan pasar

hasil-hasil produksi unggulan daerah dalam rangka promosi produk unggulan ke luar

daerah. Melindungi kepentingan konsumen serta mendorong dan membantu pedagang


kecil melalui penciptaan iklim yang mendukung, peningkatan kemampuan berusaha,

pelaksanaan kemitraan usaha dan pelayanan informasi perdagangan.

C. Upaya Khusus Sektor Perindustrian

Upaya khusus Sektor Industri ialah Mengembangkan Industri Kecil Menengah dengan

memberdayakan Potensi Daerah Setempat. Dengan kemampuan wawasan, pengetahuan

dan Keterampilan SDM Masyarakat Kabupaten Lumajang Industri Kecil Menengah selalu

bertahan ditengah persaingan usaha yang semakin ketat dengan berpegang pada

Standarisasi dan Kualitas produk yang semakin baik, sehingga dapat bersaing baik di pasar

dalam negeri maupun pasar ekspor, dengan nilai tambah yang semakin tinggi sehingga

berdampak luas bagi perekonomian daerah. Kualitas produksi lokal daerah yang baik akan

menimbulkan rasa cinta masyarakat konsumen kepada produk lokal daerahnya, sehingga

berdampak terhadap perluasan pasar yang pada gilirannya akan dapat mengembangkan

Industri Kecil Menengah di daerah. Untuk pemerataan kemampuan antar Pelaku Usaha

Industri dilakukan berbagai Program dan Kegiatan dengan didasarkan pada komoditi produk

industri di masing sentra-sentra industri.

Untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut maka tugas yang harus dilakukan adalah:

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui berbagai pembinaan dan pelatihan dalam

rangka peningkatan wawasan dan keterampilan bagi pelaku usaha industri maupun calon

wirausaha baru.

b. Menciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis dan kondusif bagi usaha industri dan

perdagangan

c. Peningkatan daya saing melalui peningkatan proses produksi dan alih teknologi

D. Penentuan Isu – Isu Strategis

Menyikapi Permasalahan Isu-Isu Strategis yang ada dalam pelaksanaan pembangunan

Industri dan Perdagangan di daerah kabupaten Lumajang, maka akan dilakukan

berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

a. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan

secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan industri

dan perdagangan di daerah. Untuk lebih mengetahui Potensi Sumber Daya Alam

diperlukan data pokok untuk menunjang publikasi sehingga masyarakat pengguna

memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan keperluannya.


b. Mutu produk industri yang banyak berkembang di daerah masih belum merata, namun

sebagian berupaya menjaga mutu yang konsisten dalam rangka menjaga

kepercayaan terhadap konsumen. Produk lainnya yang masih menghadapi masalah

dalam mencapai mutu yang diharapkan perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi

sehingga akan menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari

dalam dan luar daerah maupun untuk pengembangan ekspor.

c. Produk Unggulan perlu dikembangkan untuk peningkatan produksi sektor industri

sekaligus melakukan pembenahan system mutu produk Industri Kecil Menengah

sebagai penerapan standarisasi produk industri sehingga tingkat mutu yang telah

dicapai dapat dipertahankan secara konsisten atau lebih ditingkatkan.

d. Pemasaran produk industri daerah perlu ditingkatkan sebagai wadah promosi produk

unggulan ke luar daerah baik melalui pameran, pasar lelang maupun perdagangan

antar pulau/Propinsi. Diversifikasi pasar perlu dilakukan termasuk uji coba pasar,

temu mitra antara Usaha Besar dengan UKM.


BAB IV

TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas Membantu Bupati

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang

Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan

Tertib Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan

2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi dan

Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Peindustrian, Standarisasi

dan Perlindungan Konsumen dan Saarana Prasrana Perdagangan

4. Pelakssanaan administrasi Dinas Perdagangan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya

i. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

Untuk Melaksanakan Misi ke 2, Tujuan ke 1 dan 2 yang tercantum dalam RPJMD

Kabupagten Lumajang dan guna mendukung hal tersebut diatas, maka ditetapkanlah

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perdagangan dalam kurun waktu 5 tahun. Ke

depan

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara

keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan

pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas

terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan


pembangunan daerah. Dari 3 Misi, hanya Misi ke 2 yang sesuai dengan Tupoksi

Dinas Perdagangan, yaitu “ Meningkatkan Perekonomian Daerah dan

Kesejahteraan Masayrakat Secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan

UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya “

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Lumajang, Dinas Perdagangan menetapkan 2

tujuan, yang diadopsi dari Sasaran Bupati Kepala Daerah, yaitu :

a. Meningkatnya Usaha Perdagangan

- Indikator : Prosentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

b. Meningkatnya Sektor Industri

- Indikator : Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian

Untuk mewujudkan meningkatnya usaha perdaganagan, maka perlu didorong agar

perdagangan mempunyai peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

dan berdaya saing serta meningkatkan akses pasar melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.

Peningkatan usaha perdagangan merupakan indicator penting dalam usaha mencapai

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan terbesar Dinas Perdagangan

Kabupaten Lumajang dalam sektor perdagangan adalah terciptanya kelancaran dan

ketertiban peredaran barang dan jasa, tersedianya jaringan informasi pasar,

tersebarnya sarana dan prasarana pemasaran, terciptanya efisiensi distribusi barang

dan jasa, terlindunginya konsumen dan meningkatnya minat masyarakat terhadap

produksi dalam negeri.

Dengan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, diharapkan akan dapat

meningkatakan kemajuan usaha perdagangan di Kabupaten Lumajang.

Peningkatan usaha perdagangan tersebut dapat diukur dengan menggunakan tolak

ukur peningkatan peningkatan nilai ekspor, peningkatan perdagangan daerah dan

ratio pedagang yang menempati kios dengan jumlah pedagang.

Untuk mewujudkan meningkatnya Sektor Industri perlu didorong, agar sector industri

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi

tepat guna

Tantangan terbesar Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang ke depan adalah

terciptanya kemampuan dunia industri di Kabupaten Lumajang untuk mengelola


sumber daya alam ( SDA ) secara optimal sesuai basis potensinya dengan

memanfaatkan teknologi tepat guna, sehingga mampu meningkatkan produksi sector

industri.

Keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dapat diukur

dengan menggunakan tolak ukur Persentase PDRB Sektor Perdagangan dan

Persentase PDRB Sektor Perindustrian.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010)

Pengertian sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam waktu yang

ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan ( goal ) yang telah ditetapkan.

Setiap sasaran mempunyai indicator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan

mencapai sasaran.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang selama kurun

waktu lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dikelompokkan menurut

bidang tugas sesuai kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah sebagai

berikut :


Pembangunan perdagangan dilakukan untuk mencapai sasaran di bidang

perdagnagan, yaitu Meningkatnya Volume Perdagangan. Perdagangan sebagai

penggerak perekonomian masyarakat harus mampu dijaga perkembangannya.

Distribusi barang kebutuhan pokok harus selalu tersedia dengan harga terjangkau.

Untuk dapat meningkatkan usaha perdagangan di Lumajang, maka diupayakan

keberadaan pasar komoditas dan pasar umum yang tersedia di setiap wilayah,

kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu

kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan kelancaran, ketertiban peredaran barang

dan jasa .

Untuk menilai keberhasilan sasaran yang hendak dicapai, maka dibuat indikator

untuk mengukurnya, yaitu :


a. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport

b. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

2. Bidang Industri

Pembangunan industri dilakukan untuk memajukan IKM karena keberadaaan IKM

merupakan pilar perekonomian masyarakat di daerah yang harus mendapat

pembinaan dan bimbingan agar lebih berkembang.

Adapun sasaran yang akan di capai di bidang perindustrian adalah “

Meningkatnya Produksi Sektor Industri “

Upaya meningkatkan sector industri perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan para

pelaku IKM di Lumajang. Beberapa jenis produk dari IKM perlu mendapat perhatian

sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Untuk menilai keberhasilan

pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indicator :

a. Persentase pertumbuhan jumlah IKM ;

b. Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM;

c. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

d. Persentae Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM

i. Strategi dan Kebijakan

Menyikapi Permasalahan Isu-Isu Strategis yang ada dalam pelaksanaan pembangunan

Industri dan Perdagangan di daerah kabupaten Lumajang, maka akan dilakukan

berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

a. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan

secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan industri

dan perdagangan di daerah. Untuk lebih mengetahui Potensi Sumber Daya Alam

diperlukan data pokok untuk menunjang publikasi sehingga masyarakat pengguna

memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan keperluannya.

b. Mutu produk industri yang banyak berkembang di daerah masih belum merata, namun

sebagian berupaya menjaga mutu yang konsisten dalam rangka menjaga

kepercayaan terhadap konsumen. Produk lainnya yang masih menghadapi masalah

dalam mencapai mutu yang diharapkan perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi


sehingga akan menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari

dalam dan luar daerah maupun untuk pengembangan ekspor.

c. Produk Unggulan perlu dikembangkan untuk peningkatan produksi sektor industri

sekaligus melakukan pembenahan system mutu produk Industri Kecil Menengah

sebagai penerapan standarisasi produk industri sehingga tingkat mutu yang telah

dicapai dapat dipertahankan secara konsisten atau lebih ditingkatkan.

d. Pemasaran produk industri daerah perlu ditingkatkan sebagai wadah promosi produk

unggulan ke luar daerah baik melalui pameran, pasar lelang maupun perdagangan

antar pulau/Propinsi. Diversifikasi pasar perlu dilakukan termasuk uji coba pasar,

temu mitra antara Usaha Besar dengan UKM.

Strategi pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian yang ditetapkan

guna mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program

Kebijakan merupakan arah/ketentuan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman atau

petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan

keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program merupakan

instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu

yang dilaksanakan oleh Dinas atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Dindag.

Adapun kebijakan dan program Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai

berikut :

Kebijakan Umum

Kebijakan untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya Usaha Perdagangan “ adalah :

a. Mengembangkan Komoditi dan Nilai Eksport

b. Memperpendek Jalur Distribusi Produk Mengembangkan Jaringan Produksi dan

Pasar di Tingkat Lokal, Regional dan Internasional

c. Membangun pasar baru, memperluas, mengembangkan dan merevitalisasi pasar

yang sudah ada

Kebijakan untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya sektor industri “ adalah :

Mengembangkan IKM dan sentra IKM dengan pembentukan klaster industri, peningkatan

SDM, penciptaan iklim usaha yang kondusif, terjalinnya hubungan kemitraan dan

meningkatkan daya saing IKM melalui alih teknologi dan penerapan teknologi tepat guna


Kebijakan Program

Program-program Pembangunan yang ditetapkan Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun ke

depan, dikelompokkan menurut bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Investasi dan Penanaman Modal

Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019, program pembangunan bidang

Investasi dan Penanaman Modal dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Perdagangan

telah ditetapkan dua ( 2 ) program bidang. Duan bidang tersebut adalalah

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investaasi

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



perdagangan telah ditetapkan enam ( 6 ) program bidang dan enam ( 6 ) program

supporting dengan sasaran “Meningkatnya volume perdagangan “. enam Program

tersebut yaitu :

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

d. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

f. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

( program poin g s/d l merupakan program supporting )

3. Bidang Perindustrian


perindustrian telah menetapkan 5 program yaitu Program, dengan sasaran “

Meningkatnya produksi sektor industri “ selanjutnya oleh Dinas Perdagangan

dijabarkan menjadi beberapa program yaitu :

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

c. Program Pembinaan Industri

d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial


Untuk memastikan tercapainya sasaran yang hendak dituju dalam kurun waktu lima (

5 ) tahun dan memperlancar pelaksanaan program maka disusunlah Program yang

berfungsi sebagai support terhadap program teknis yang dilaksanakan oleh Bidang.

Adapun program tersebut adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

e. Prog Pening Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program dan kegiatan

Rencana Program dan kegiatan yang mungkin akan dilakukan dalam kurun waktu lima

( 5 ) tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.1. peningkatan fasilitasi terwujudnya kerja sama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah


1.3. Penyelenggara pameran investasi

II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2.1. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

III. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

3.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

IV. Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan Dalam Negeri




4.4. Pasar Ramadhan



4.7. Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM


V. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

5.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

5.2. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

5.2. Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

5.4. Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional

VI. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

6.1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

6.2. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

6.3. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

VII. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

7.1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

7.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah






7.7. Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Barang



7.1 Pengawasan Kemetrologian Daerah

VIII. Program Pengamanan Perdagangan

8.1. Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian

8.2. Pengawasan Kemetrologian Daerah

8.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian Daerah

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah




9.4. Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah

9.5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat

9.6. Intensifikasi dan Monitoring Benda Beharga

9.7. Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

X Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



10.3. Penumbuhan Wira Usaha Baru

10.4. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

10.5. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mik,ro, Kecil dan Menengah dengan Swasta

10.6. Fasilitasi Kerjasama Bahan Baku IKM

10.7. Pelatihan Peningkatan Hasil Industri

10.8. Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM

10.9. Fasilitasi Temu Usaha Assosiasi IKM

10.10. Uji Produk IKM

10.11. Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM

10.12. Sosialisasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM

10.13. Fasilitasi Pendaftaran HAKI (Merek) bagi IKM

10.14. Bimtek Peningkatan Mutu Produk Industri

10.15. Fasilitasi / Pelatihan Standarisaasi Produk IKM



10.18. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Agro dan Hasil Hutan

10.19. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Logam, Mesin dan Elektronik

10.20 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

XI. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

11.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

11.2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

11.3. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

11.4. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri


11.5. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri

XII Program Pembinaan Industri

12.1. Kemitraan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Usaha Besar Dalam Pengadaan bahan Baku

12.2. Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau

XIII Program Pengambangan Sentra Sentra Industri Potensial

13.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

13.2. Pendataan Sentra-sentra Industri Potensial

XIV Program Pembinaan Lingkungan Sosial

14.1. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingk IHT dan/atau Bahan Baku IHT

14.2. Pembinaan Kemampuan dan KetrampilanKerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan masyarakat (Kewirausahaan)

14.3. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaa Kerja dan Masyarakat

XV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

15.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum

XVI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat


16.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah





16.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

16.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor





16.14. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

XVII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



17.3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

17.4. Pengadaan Meubelair

17.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

17.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

17.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

17.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

17.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

17.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair


17.12. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

17.13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur


XVIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

18.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

XIXI Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

19.1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

XX Prog Pening Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

20.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran


20.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

20.5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD

XXI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

21.1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

21.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Sebagai tolak ukur keberhasilan dan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang sudah

dilaksanakan, maka Dinas Perdagangan menyusun indikator kinerja dan kelompok

sasarannya.

Dinas Perdagangan dalam Renstra telah menetapkan 2 tujuan dengan 2 indikator. 2

sasaran dengan 6 indikator. Ke enam ( 6 ) indikator tersebut adalah :

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TAHUN 2015 – 2019

SASARAN

Uraian Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

1. Meningkatnya Volume

Perdagangan

1. Persentase Pertumbuhan

Nilai Eksport

1. IKM/UKM

2. Pedagang/Pengusaha

3.Distributor

4.Eksportir

5.Importir


Nilai Perdagangan

Daerah

1. IKM

2. Produsen

3. Pabrikan

4. Inovator

5. Perguruan Tinggi

6. Pengusaha

2. Meningkatnya Produksi 1. Persentase Pertumbuhan 2. IKM


Sektor Industri Jumlah IKM 3. Wira usaha


Nilai Produksi IKM

1. IKM / Pelaku Usaha

2. Pabrikan

3. Pergutuan Tinggi

4. Instruktur


Jumlah Produk IKM yang

Terstandarkan

1. IKM / Pelaku Usaha

2. Badan Standarisasi

3. Perguruan Tinggi

4. Instruktur


Jumlah Sentra IKM

1.IKM

2.Gabungan IKM

C. Pendanaan Indikatif

Rencana pendanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

MATRIKS REVISI RENSTRA 2015 - 2019 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA ( OUT PUT )

PROGRAM DAN KEGIATAN ( Rp. )

2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Jumlah promosi / pameran produk

IKM/UKM

100,000,000 300,000,000 0 0 0

1.1.

peningkatan fasilitasi terwujudnya kerja sama strategi antara usaha besar

dan usaha kecil menengah

Jumlah Sosialisasi penanaman modal

0 50,000,000 0 0 0

1.2. Pengembangan Potensi

Unggulan Daerah

Jumlah potensi

unggulan daerah 50,000,000

1.3. Penyelenggara pameran

investasi

Jumlah Pameran

Investasi 100,000,000 200,000,000 0 0 0


II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Investasi Daerah

15,000,000 0 0 0 0

2.1.

Fasilitasi dan Koordinasi

Kerjasama di Bidang Investasi

Jumlah sosialisasi investasi

15,000,000 0 0 0 0

III. Program Peningkatan dan

Pengembangan Eksport

Pertumbuhan Nilai

Eksport 0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000

3.1.

Sosialisasi Kebijakan

Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

Jumlah Peserta

Sosialisasi Eksport Import

0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000

IV. Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

710,000,000 890,895,000 1,455,313,000 1,540,000,000 1,694,000,000


Jumlah uji coba pasar

produk IKM di pasar luar daerah melalui kerjasama dengan

pengusaha besar

100,000,000 71,000,000 86,028,000 90,000,000 99,000,000


Jumlah Pasar Lelang yang

90,000,000 20,000,000 20,680,000 30,000,000 33,000,000


Jumlah alat informasi untuk sosialisasi penggunaan produk

dalam negeri

50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000

4.4. Pasar Ramadhan Jumlah Transaksi di Event Pasar

Ramadlon

65,000,000 108,000,000 208,782,000 220,000,000 242,000,000


Jumlah Promosi 350,000,000 376,895,000 627,817,000 630,000,000 693,000,000


Jumlah Komoditas

Bahan Kebutuhan Pokok yang Dimonitoring

25,000,000 40,000,000 37,000,000 40,000,000 44,000,000

4.7.

Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern

dengan UKM

Jumlah kerjasama dan distribusi produk IKM

dengan pasar modern

30,000,000 175,000,000 75,006,000 80,000,000 88,000,000


Jumlah Tempat / Pasar Antar Pulau yang Dijadikan

Tempat Pemasaran

0 50,000,000 300,000,000 350,000,000 385,000,000


V. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Persentase PKL dan Asongan yang

Dibina

13,000,000 45,000,000 719,551,000 820,000,000 900,000,000

5.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Jumlah Organisasi PKL dan Asongan

yang Dibina

13,000,000 0 88,000,000 90,000,000 99,000,000

5.2. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang di relokasi

0 45,000,000 493,725,000 575,000,000 632,500,000

5.2.

Peningkatan Disiplin

Pedagang dan Optimalisasi Perijinan

PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

Jumlah Pemohon Ijin yang Difasilitasi

0 0 75,000,000 80,000,000 86,000,000

5.4. Pembinaan Organisasi

Pedagang Pasar Tradisional

Jumlah peserta rapat/pertemuan

dengan organisasi pedagang pasar tradisional

0 0 62,826,000 75,000,000 82,500,000

VI. Program Pemberantasan

Barang Kena Cukai Illegal

Persentase Penurunan IHT yang tidak dilekati Pita

Cukai dan Atau yang Menggunakan Pita Cukai Palsu

60,000,000 132,000,000 120,000,000 120,000,000 150,000,000

6.1.

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di


Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita

Cukai

30,000,000 66,000,000 60,000,000

6.2.

Pengumpulan Informasi

Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat

Penjualan Eceran

Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai

Palsu

30,000,000 66,000,000 60,000,000

6.3.

Pengumpulan Informasi

Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau Tidak Dilekati Pita

Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Jumlah IHT Ilegal 0 0 0 120,000,000 150,000,000


VII.

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Persentase

Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur

675,130,000 137,000,000 1,106,367,475 1,185,000,000 1,353,000,000

7.1. Peningkatan Pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa

Jumlah pemeriksaan lapangan terhadap

barang beredar di masyarakat

15,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000

7.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

Jumlah UTTP yang

ditera dan tera ulang 660,130,000 87,000,000 620,854,000 380,000,000 418,000,000


Jumlah peralatan standar Sarpras Kemetrologian yang

Terbeli

0 0 485,513,475 225,000,000 247,000,000


Jumlah WTU yang

mendapatkan Sosialisasi

perundangan tentang kemetrologian

0 0 0 200,000,000 220,000,000


Jumlah Sosialisasi dan peralatan informasi yang terbeli

0 0 0 50,000,000 55,000,000


Jumlah sosialisasi

peraturan perundangan barang

layak edar

0 0 0 60,000,000 66,000,000

7.7.

Pembinaan dan

Pengendalian Peredaran Barang

Jumlah Sosialisasi

ketersediaan dan stok barang kebutuhan masyarakat

0 0 0 70,000,000 77,000,000

7.8. Pendataan UTTP dan WTU Jumlah wajib tera dan peralatan UTTP

0 0 0 50,000,000 55,000,000


Jumlah Sosialisasi,

Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian

0 0 0 100,000,000 110,000,000

7.1 Pengawasan Kemetrologian

Daerah

Jumlah Pos ukur

ulang dan pengawasan

0 0 0 50,000,000 55,000,000


Persentase Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur

0 0 0 0 490,000,000


8.1. Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan

Kemetrologian

Jumlah UTTP yang

ditera dan tera ulang 0 0 0 0 305,000,000

8.2. Pengawasan Kemetrologian

Daerah

Jumlah Obyek

Pengawasan 0 0 0 0 65,000,000

8.3. Pembinaan dan Penyuluhan

Kemetrologian Daerah

Jumlah Obyek

Pembinaan 0 0 0 0 120,000,000

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasar Daerah

Persentase Pasar Daerah yang Dibangun Dan

Dipelihara

0 0 20,229,559,000 5,790,000,000 16,254,000,000


Jumlah Kios Pasar/Bedak Pasar yang Direhab

0 0 19,664,384,000 5,060,000,000 5,566,000,000


Jumlah Pasar Daerah yang Diperbaiki

0 0 400,000,000 450,000,000 495,000,000


Jumlah Ijin Bangunan Tempat Dagangan

0 0 145,175,000 250,000,000 275,000,000

9.4.

Monitoring Benda-benda

Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah

Jumlah retribusi yang termonitor

0 0 20,000,000 30,000,000 33,000,000

9.5. Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Pasar Rakyat

Jumlah Pasar yang Direhab/DiRehab dan

Dipelihara

0 0 0 0 7,000,000,000

9.6. Intensifikasi dan Monitoring

Benda Beharga

Jumlah Retribusi

Pasar 0 0 0 0 2,800,000,000

9.7.

Peningkatan Disiplin

Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi

Pasar

Jumlah Pemohon Ijin yang Difasilitasi

0 0 0 0 85,000,000

X Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pertumbuhan Jumlah Nilai Produksi IKM

200,000,000 410,645,000 395,299,700 495,000,000 1,369,500,000


Jumlah IKM yang

Terdata Secara Formal Maupun Non Formal

0 0 53,500,000 25,000,000 27,500,000

10.2. Bimbingan dan Penyuluhan

IKM

Jumlah IKM/Kelompok IKM yang

Mendapatkan Penyuluhan

0 10,000,000 12,596,600 25,000,000 27,500,000


Jumlah Wirausaha Baru

0 0 0 0 30,000,000


10.4.

Fasilitasi bagi Industri Kecil

dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Jumlah IKM yang Mendapatkan

Desiminasi, HAKI dan SNI

200,000,000 250,645,000 118,607,950 300,000,000 330,000,000

10.5.

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mik,ro,

Kecil dan Menengah dengan Swasta

Jumlah MOU Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil

dan Menengah dengan Swasta

0 100,000,000 0 0 100,000,000

10.6. Fasilitasi Kerjasama Bahan

Baku IKM

Jumlah Kerjasama pengadaan bahan baku antara pemasok

dengan pelaku usaha industri

0 0 0 0 40,000,000


Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas

produk IKM

0 0 0 0 40,000,000

10.8. Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan

Permodalan IKM

Jumlah Temu mitra

antara lembaga pelatihan,

perbankan/BUMN dengan IKM

0 0 0 110,000,000 121,000,000

10.9. Fasilitasi Temu Usaha

Assosiasi IKM

Jumlah Temu mitra antara pengusaha

besar dengan IKM dalam hal akses pemasaran

0 0 0 0 50,000,000

10.10. Uji Produk IKM Jumlah Produk IKM yang di Uji

0 0 0 0 50,000,000


Jumlah Perajin yang

Mengikuti Sosialisasi Halal Bagi Produk Makanan dan

Minuman Olahan

0 0 124,647,550 0 30,000,000


Jumlah perajin yang

Mengikuti Sosialisasi Penerapan Gugus Kendali Mutu

0 0 50,012,500 35,000,000 38,500,000

10.13. Fasilitasi Pendaftaran HAKI

(Merek) bagi IKM

Jumlah IKM yang Mengikuti Sosialisasi

HAKI

0 0 35,935,100 0 40,000,000

10.14. Bimtek Peningkatan Mutu

Produk Industri

Pelatihan peningkatan

mutu/daya ssaing produk IKM

0 0 0 0 40,000,000


10.15. Fasilitasi / Pelatihan

Standarisaasi Produk IKM

Sosialisasi standarisasi produk

IKM bagi perajin/pelaku usaha

0 0 0 0 30,000,000


Jumlah IKM yang

Mengikuti Pelatihan Peningktan Daya Saing Produk IKM

0 0 0 0 30,000,000


Jumlah IKM Genteng yang Mengikuti Temu Karya

0 50,000,000 0 0 50,000,000

10.18.

Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan IKM Agro dan Hasil Hutan

Jumlah IKM yang

Mendapat Pembinaan dan Pengembangan

0 0 0 0 50,000,000

10.19.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM

Logam, Mesin dan Elektronik

Jumlah IKM Logam,Mesin,Tekstil

dn Elektronik yang difasilitasi

0 0 0 0 185,000,000

10.2

Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

Meningkatnya IKM

Batik,Kimia,Tekstil,dan Aneka Industri,yang di Fasilitasi

0 0 0 0 60,000,000

XI. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

Persentase Pelaku Usaha IKM yang Menguasai

Teknologi Industri

1,247,900,000 249,235,800 268,424,275 230,000,000 253,000,000

11.1. Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri

Jumlah IKM yang Dilatih Proses

Produksi

1,054,913,000 110,564,500 128,577,575 75,000,000 82,500,000

11.2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

Industri

Jumlah Peralatan Bengkel yang

Dilakukan Perawatan

7,900,000 16,450,000 0 10,000,000 11,000,000

11.3. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri

Manufaktur

Jumlah Komoditi Produk Industri yang

Distandarkan

185,087,000 33,764,800 55,387,000 20,000,000 22,000,000

11.4. Pelatihan Desain Teknik

Finishing Produk Industri

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan

Disign Finishing Produk Industri

0 47,101,300 39,283,850 45,000,000 49,500,000

11.5. Pelatihan Desain Kemasan

Produk Industri

Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan

Disign Kemasan Produk Industri

0 41,355,200 45,175,850 80,000,000 88,000,000

XII Program Pembinaan

Industri

Jumlah Kerjasama

Pengadaan Bahan Baku Produk Indutri

196,983,000 286,000,000 150,000,000 150,000,000 0


12.1.

Kemitraan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Usaha Besar Dalam

Pengadaan bahan Baku

Jumlah IKM yang Mengikuti Temu Mitra

dengan Usaha Besar

196,983,000 110,201,000 0 0 0

12.2.

Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil

Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi

Industri Hasil Tembakau

Jumlah Pengrajin Tembakau yang

Terfasilitasi Kemitraan dengan Industri Tembakau

0 175,799,000 150,000,000 150,000,000 0

XIII

Program Pengambangan

Sentra Sentra Industri Potensial

Persentase Sentra

Industri yang Dikembangkan

0 20,629,300 0 60,000,000 0

13.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat

Diakses Masyarakat

Jumlah Media

Informasi Sentra sentra Industri

Potensial yang Didirikan

20,629,300 0 30,000,000 0


Jumlah Data sentra IKM

0 0 0 30,000,000 0


Pertumbuhan Jumlah IKM Formal

443,017,000 582,000,000 582,000,000 582,000,000 900,000,000

14.1.

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja

Masyarakat di Lingk IHT dan/atau Bahan Baku IHT

Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan

Masayrakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan

443,017,000 0 0 0 0

14.2.

Pembinaan Kemampuan

dan KetrampilanKerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui

Pemberdayaan masyarakat (Kewirausahaan)

Jumlah Pelaku Usaha,

Tenaga Kerja dan Masayrakat yang Terlatih di Bidang

Kewirausahaan

0 582,000,000 582,000,000 0 0

14.3.

Pembinaan dan Pelatihan

Ketrampilan Kerja Bagi Tenaa Kerja dan Masyarakat

Jumlah IKM yang

mendapatkan Pelatihan Lanjutan

0 0 0 582,000,000 900,000,000

XV

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Persentase

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

0 0 0 242,000,000 266,200,000



Jumlah Lahan Untuk Pasar

0 0 0 242,000,000 266,200,000

XVI Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

349,540,000 454,146,000 2,169,044,250 2,608,000,000 2,868,800,000

16.1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya Jasa

Surat Menyurat 5,700,000 6,840,000 142,150,000 0 0


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

50,000,000 72,000,000 402,685,000 0 0

16.3.

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang Daerah

96,860,000 144,076,000 243,290,000 0 0


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

918,000,000 0 0


Tersedianya Alat Tulis Kantor

35,001,000 39,250,000 96,612,650 0 0


Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan

9,886,000 12,000,000 89,955,000 0 0

16.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

7,100,000 8,477,000 12,260,000 0 0

16.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1,584,000 1,896,000 4,800,000 0 0

16.9. Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Tersedianya Bahan

Logistik Kantor 4,200,000 2,832,000 18,884,000 0 0


Tersedianya Makanan dan Minuman

9,990,000 13,175,000 63,360,000 0 0


Terlaksananya Rapat-

rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100,400,000 120,000,000 102,347,600 0 0


Terlaksananya Rapat-

rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

9,619,000 12,000,000 44,100,000 0 0


Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

19,200,000 21,600,000 30,600,000 0 0


16.14. Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Jumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran

0 0 0 2,608,000,000 2,868,800,000

XVII

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase

Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur

2,163,060,000 331,845,500 1,270,032,800 1,389,500,000 744,900,000


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang Terbeli

0 0 314,276,000 0 0


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terbeli

5,000,000 18,000,000 49,000,000 0 0

17.3. Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan

Kantor yang Terbeli 37,650,000 169,745,500 350,016,000 0 0

17.4. Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelaiar

yang Terbeli 136,540,000 0 0

17.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas Yang Terpelihara

30,000,000 0 0

17.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor Yang

Terpelihara

19,760,000 23,700,000 83,336,800 0 0

17.7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas Yang Diperbaiki dan Diperpanjang STNK nya

68,650,000 82,000,000 209,364,000 0 0

17.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang

Terpelihara

0 0 13,600,000 0 0

17.9.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan

Kantor Yang Terpelihara

25,000,000 30,000,000 74,500,000 0 0


Jumlah Meubelair Yang Terpelihara

7,000,000 8,400,000 9,400,000 0 0


Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab

2,000,000,000 0 0 0 0

17.12.

Pembangunan / Pengadaan

dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur Dibeli

0 0 0 830,500,000 130,000,000


17.13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasrana Aparatur

yang Dipelihara

0 0 0 559,000,000 614,900,000

XVIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang dibeli

9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0

18.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Kaos Olahraga dan/Kain

Batik yang Dibeli

9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0

XIXI

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terselenggaranya Bimtek / Sosialisasi

20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0

19.1.

Pengiriman Aparatur Dalam

Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur yang

Dikirm mengikuti /Bimtek/Sosialissasi

20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0

XX

Prog Pening Pengemb

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Pemenuhan

Dokumen Pelaporan yang Sesuai

Ketentuan

7,057,500 8,256,500 16,745,000 45,500,000 52,000,000

20.1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Jumlah Laporan Kinerja yang Sesuai

Ketentuan

2,749,500 3,316,500 3,263,500 4,000,000 6,000,000

20.2.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran dan prognosis yang sesuai ketentuan

1,748,000 1,939,000 2,467,000 3,500,000 5,000,000


Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun yang sesuai

ketentuan

2,560,000 3,001,000 2,593,500 4,000,000 6,000,000

20.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil

Pembangunan

Jumlah laporan Evaluasi Hasil

Pembangunan yang sesuai ketentuan

0 0 8,421,000 9,000,000 10,000,000

20.5.

Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran ( RKA ) SKPD

Jumlah Dokumen RKA yang sesuai ketentuan

0 0 0 25,000,000 25,000,000

XXI.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pelayanan

pasar

3,000,000 3,543,500 366,436,700 350,000,000 0

21.1. Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah Dokumen RKA 3,000,000 3,543,500 26,436,700 0 0


21.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Retribusi Pasar

0 0 340,000,000 350,000,000 0

JUMLAH

6,212,985,000 3,939,091,600 29,076,383,400 15,727,000,000 27,427,400,000


BAB VI

INDIKATOR DINAS PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

A. Tujuan RPJMD dan Tujuan Renstra

Dari 3 Misi Bupati KDH, disusunlah 7 Tujuan RPJMD., yaitu :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan

pelestarian budaya

2. Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat

5. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya

6. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan

7. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Tertib dan Aman

Dari 7 tujuan RPJMD, yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, hanya satu tujuan, yaitu

tujuan ke 4, yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan satu ( 1 )

indikator, yaitu Pertumbuhan Ekonomi

Tujuh ( 7 ) RPJMD diturunkan ke dalam tujuan Renstra menjadi dua ( 2 ) tujuan, dengan dua ( 2 ) indikator

Sasaran RPJMD dan Sasaran Renstra

Tujuh ( 7 ) tujuan di RPJMD, diturunkan menjadi 31 sasaran RPJMD. Dari 31 sasaran RPJM.

Yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan hanya ada dua ( 2 ) Tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Usaha Perdagangan

indikator Persentase PDRB sektor perdagangan

2. Meningkatnya sektor industri

indikator Persentase PDRB sektor industri

Dua ( 2 ) sasaran RPJMD, diturunkan dalam Renstra menjadi dua ( 2 ) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Volume Perdagangan dengan indikator :

a. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport

b. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan daerah

2. Meningkatnya produksi sektor industri dengan indikator :

c. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM

d. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

e. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

f. Meningkatnya pertumbuhan Jumlah Sentra IKM



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Revisi ( Lamp 1 s/d 3 )

Lampiran 2. Surat Keputusan ( SK )

1.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investaasi

1.Meningkatnya usaha perdagangan

1.1.

Persentase Pertumbuhan PDRB sektor

1.Meningkatnya Volume Perdagangan

1.Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport

1.

Mengembangkan Jaringan Inormasi Produksi dan Pasar di Tingkat Regional dan Internasional

3.Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

2.

Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

2.

Melindungi Kepentingan Massayrakat dengan adanya Jaminan Kebenaran Pengukuran Serta Jaminan Peredaran Barang Beredar

4.Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3.Peningkatan Akses dan Penetrasi ke Pasar Dalam Negeri

5.Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

4.

Meningkatkan Keterserdiaan sarana prasarana berjualan Bagi Pedagang Pasar

6.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

7.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

8. Program Pengamanan Perdagangan

MATRIKS REVISI RENSTRA 2015 - 2019DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

INDIKATOR TUJUAN KEBIJAKAN

(2) (5) (6)

SASARAN

(1) (3) (4)

INDIKATOR SASARAN PROGRAMTUJUAN

Lampiran 1

Halaman 1 dari 3

INDIKATOR TUJUAN KEBIJAKAN

(2) (5) (6)

SASARAN

(1) (3) (4)

INDIKATOR SASARAN PROGRAMTUJUAN

9.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

2.Meningkatnya Sektor Industri

1.Persentase PDRB sektor Perindustrian

1.Meningkatnya Produksi Sektor Industri

1.Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM

5.

Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Melalui Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dengan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah Secara Optimal

10.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.

Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

6.Menumbuhkan sentra IKM, setiap Kecamatan minimla 1 (satu) sentra industri

11.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3.

Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

12 Program Pembinaan Industri

4.

Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM

13. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

14.

Program Pengambangan Sentra Sentra Industri Potensial

15.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

16

Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Darah

Halaman 2 dari 3

2015 2016 2017 2018 2019(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah promosi / pameran produk IKM/UKM

100,000,000 300,000,000 0 0 0

1.1.

peningkatan fasilitasi terwujudnya kerja sama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah

Jumlah Sosialisasi penanaman modal 0 50,000,000 0 0 0


Jumlah potensi unggulan daerah 50,000,000

1.3. Penyelenggara pameran investasi

Jumlah Pameran Investasi 100,000,000 200,000,000 0 0 0

II.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Investasi Daerah 15,000,000 0 0 0 0

2.1.Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Jumlah sosialisasi investasi 15,000,000 0 0 0 0

III.Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

Pertumbuhan Nilai Eksport 0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000

3.1.

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

Jumlah Peserta Sosialisasi Eksport Import

0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000

IV.Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

710,000,000 890,895,000 1,455,313,000 1,540,000,000 1,694,000,000

4.1.Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Jumlah uji coba pasar produk IKM di pasar luar daerah melalui kerjasama dengan pengusaha besar

100,000,000 71,000,000 86,028,000 90,000,000 99,000,000


Jumlah Pasar Lelang yang 90,000,000 20,000,000 20,680,000 30,000,000 33,000,000

4.3.Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Jumlah alat informasi untuk sosialisasi penggunaan produk dalam negeri

50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000

4.4. Pasar RamadhanJumlah Transaksi di Event Pasar Ramadlon

65,000,000 108,000,000 208,782,000 220,000,000 242,000,000

4.5. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri Jumlah Promosi 350,000,000 376,895,000 627,817,000 630,000,000 693,000,000

4.6.Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

Jumlah Komoditas Bahan Kebutuhan Pokok yang Dimonitoring

25,000,000 40,000,000 37,000,000 40,000,000 44,000,000

MATRIKS REVISI RENSTRA 2015 - 2019DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

( OUT PUT )

PROGRAM DAN KEGIATAN ( Rp. )

Lampiran 3

4.7.

Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM

Jumlah kerjasama dan distribusi produk IKM dengan pasar modern

30,000,000 175,000,000 75,006,000 80,000,000 88,000,000


Jumlah Tempat / Pasar Antar Pulau yang Dijadikan Tempat Pemasaran

0 50,000,000 300,000,000 350,000,000 385,000,000

V.Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Persentase PKL dan Asongan yang Dibina

13,000,000 45,000,000 719,551,000 820,000,000 900,000,000

5.1.Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah Organisasi PKL dan Asongan yang Dibina

13,000,000 0 88,000,000 90,000,000 99,000,000

5.2.

Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang di relokasi

0 45,000,000 493,725,000 575,000,000 632,500,000

5.2.

Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

Jumlah Pemohon Ijin yang Difasilitasi 0 0 75,000,000 80,000,000 86,000,000

5.4.Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional

Jumlah peserta rapat/pertemuan dengan organisasi pedagang pasar tradisional

0 0 62,826,000 75,000,000 82,500,000

VI.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

Persentase Penurunan IHT yang tidak dilekati Pita Cukai dan Atau yang Menggunakan Pita Cukai Palsu

60,000,000 132,000,000 120,000,000 120,000,000 150,000,000

6.1.

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai

30,000,000 66,000,000 60,000,000

6.2.

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu

30,000,000 66,000,000 60,000,000

6.3.

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Jumlah IHT Ilegal 0 0 0 120,000,000 150,000,000

VII.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


675,130,000 137,000,000 1,106,367,475 1,185,000,000 1,353,000,000

7.1.Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Jumlah pemeriksaan lapangan terhadap barang beredar di masyarakat

15,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000

7.2.Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang 660,130,000 87,000,000 620,854,000 380,000,000 418,000,000

7.3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

Jumlah peralatan standar Sarpras Kemetrologian yang Terbeli

0 0 485,513,475 225,000,000 247,000,000

7.4.Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian

Jumlah WTU yang mendapatkan Sosialisasi perundangan tentang kemetrologian

0 0 0 200,000,000 220,000,000

7.5.

Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen

Jumlah Sosialisasi dan peralatan informasi yang terbeli

0 0 0 50,000,000 55,000,000

7.6.Pembinaan Pemberdayaan Konsumen

Jumlah sosialisasi peraturan perundangan barang layak edar

0 0 0 60,000,000 66,000,000

7.7.Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Barang

Jumlah Sosialisasi ketersediaan dan stok barang kebutuhan masyarakat

0 0 0 70,000,000 77,000,000


Jumlah wajib tera dan peralatan UTTP 0 0 0 50,000,000 55,000,000

7.9.Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian

Jumlah Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian

0 0 0 100,000,000 110,000,000

7.1 Pengawasan Kemetrologian Daerah

Jumlah Pos ukur ulang dan pengawasan

0 0 0 50,000,000 55,000,000



0 0 0 0 490,000,000

8.1.Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian

Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang 0 0 0 0 305,000,000

8.2. Pengawasan Kemetrologian Daerah

Jumlah Obyek Pengawasan 0 0 0 0 65,000,000

8.3.Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian Daerah

Jumlah Obyek Pembinaan 0 0 0 0 120,000,000

IX.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

Persentase Pasar Daerah yang Dibangun Dan Dipelihara

0 0 20,229,559,000 5,790,000,000 16,254,000,000

9.1.Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar

Jumlah Kios Pasar/Bedak Pasar yang Direhab

0 0 19,664,384,000 5,060,000,000 5,566,000,000

9.2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah

Jumlah Pasar Daerah yang Diperbaiki

0 0 400,000,000 450,000,000 495,000,000

9.3.

Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar

Jumlah Ijin Bangunan Tempat Dagangan

0 0 145,175,000 250,000,000 275,000,000

9.4.

Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah

Jumlah retribusi yang termonitor 0 0 20,000,000 30,000,000 33,000,000

9.5.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat

Jumlah Pasar yang Direhab/DiRehab dan Dipelihara

0 0 0 0 7,000,000,000

9.6.Intensifikasi dan Monitoring Benda Beharga

Jumlah Retribusi Pasar 0 0 0 0 2,800,000,000

9.7.

Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

Jumlah Pemohon Ijin yang Difasilitasi 0 0 0 0 85,000,000

X

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pertumbuhan Jumlah Nilai Produksi IKM

200,000,000 410,645,000 395,299,700 495,000,000 1,369,500,000


Jumlah IKM yang Terdata Secara Formal Maupun Non Formal

0 0 53,500,000 25,000,000 27,500,000


Jumlah IKM/Kelompok IKM yang Mendapatkan Penyuluhan

0 10,000,000 12,596,600 25,000,000 27,500,000


Jumlah Wirausaha Baru 0 0 0 0 30,000,000

10.4.

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Jumlah IKM yang Mendapatkan Desiminasi, HAKI dan SNI

200,000,000 250,645,000 118,607,950 300,000,000 330,000,000

10.5.

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mik,ro, Kecil dan Menengah dengan Swasta

Jumlah MOU Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta

0 100,000,000 0 0 100,000,000

10.6. Fasilitasi Kerjasama Bahan Baku IKM

Jumlah Kerjasama pengadaan bahan baku antara pemasok dengan pelaku usaha industri

0 0 0 0 40,000,000


Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas produk IKM

0 0 0 0 40,000,000

10.8.Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM

Jumlah Temu mitra antara lembaga pelatihan, perbankan/BUMN dengan IKM

0 0 0 110,000,000 121,000,000

10.9. Fasilitasi Temu Usaha Assosiasi IKM

Jumlah Temu mitra antara pengusaha besar dengan IKM dalam hal akses pemasaran

0 0 0 0 50,000,000

10.10. Uji Produk IKM Jumlah Produk IKM yang di Uji 0 0 0 0 50,000,000


Jumlah Perajin yang Mengikuti Sosialisasi Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman Olahan

0 0 124,647,550 0 30,000,000


Jumlah perajin yang Mengikuti Sosialisasi Penerapan Gugus Kendali Mutu

0 0 50,012,500 35,000,000 38,500,000

10.13. Fasilitasi Pendaftaran HAKI (Merek) bagi IKM

Jumlah IKM yang Mengikuti Sosialisasi HAKI

0 0 35,935,100 0 40,000,000

10.14. Bimtek Peningkatan Mutu Produk Industri

Pelatihan peningkatan mutu/daya ssaing produk IKM

0 0 0 0 40,000,000

10.15.Fasilitasi / Pelatihan Standarisaasi Produk IKM

Sosialisasi standarisasi produk IKM bagi perajin/pelaku usaha

0 0 0 0 30,000,000


Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Peningktan Daya Saing Produk IKM

0 0 0 0 30,000,000

10.17.Temu Karya IKM Genteng dengan Usaha Besar

Jumlah IKM Genteng yang Mengikuti Temu Karya

0 50,000,000 0 0 50,000,000

10.18.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Agro dan Hasil Hutan

Jumlah IKM yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan

0 0 0 0 50,000,000

10.19.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Logam, Mesin dan Elektronik

Jumlah IKM Logam,Mesin,Tekstil dn Elektronik yang difasilitasi

0 0 0 0 185,000,000

10.2

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

Meningkatnya IKM Batik,Kimia,Tekstil,dan Aneka Industri,yang di Fasilitasi

0 0 0 0 60,000,000

XI.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Persentase Pelaku Usaha IKM yang Menguasai Teknologi Industri

1,247,900,000 249,235,800 268,424,275 230,000,000 253,000,000

11.1.Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Jumlah IKM yang Dilatih Proses Produksi

1,054,913,000 110,564,500 128,577,575 75,000,000 82,500,000

11.2.Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Jumlah Peralatan Bengkel yang Dilakukan Perawatan

7,900,000 16,450,000 0 10,000,000 11,000,000

11.3.Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

Jumlah Komoditi Produk Industri yang Distandarkan

185,087,000 33,764,800 55,387,000 20,000,000 22,000,000

11.4.Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Disign Finishing Produk Industri

0 47,101,300 39,283,850 45,000,000 49,500,000

11.5.Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri

Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Disign Kemasan Produk Industri

0 41,355,200 45,175,850 80,000,000 88,000,000

XII Program Pembinaan Industri

Jumlah Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Produk Indutri

196,983,000 286,000,000 150,000,000 150,000,000 0

12.1.

Kemitraan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Usaha Besar Dalam Pengadaan bahan Baku

Jumlah IKM yang Mengikuti Temu Mitra dengan Usaha Besar

196,983,000 110,201,000 0 0 0

12.2.

Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau

Jumlah Pengrajin Tembakau yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Industri Tembakau

0 175,799,000 150,000,000 150,000,000 0

XIII

Program Pengambangan Sentra Sentra Industri Potensial

Persentase Sentra Industri yang Dikembangkan

0 20,629,300 0 60,000,000 0

13.1.Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

Jumlah Media Informasi Sentra sentra Industri Potensial yang Didirikan

20,629,300 0 30,000,000 0


Jumlah Data sentra IKM 0 0 0 30,000,000 0


Pertumbuhan Jumlah IKM Formal 443,017,000 582,000,000 582,000,000 582,000,000 900,000,000

14.1.

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingk IHT dan/atau Bahan Baku IHT

Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan Masayrakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan

443,017,000 0 0 0 0

14.2.

Pembinaan Kemampuan dan KetrampilanKerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan masyarakat (Kewirausahaan)

Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan Masayrakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan

0 582,000,000 582,000,000 0 0

14.3.

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaa Kerja dan Masyarakat

Jumlah IKM yang mendapatkan Pelatihan Lanjutan

0 0 0 582,000,000 900,000,000

XVProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

0 0 0 242,000,000 266,200,000


Jumlah Lahan Untuk Pasar 0 0 0 242,000,000 266,200,000

XVIProgram PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

349,540,000 454,146,000 2,169,044,250 2,608,000,000 2,868,800,000

16.1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat 5,700,000 6,840,000 142,150,000 0 0

16.2.Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air, dan Listrik

Tersedianya JasaKomunikasi, SumberDaya Air, dan Listrik

50,000,000 72,000,000 402,685,000 0 0

16.3.Penyediaan JasaAdministrasi Keuangandan Barang Daerah

Tersedianya JasaAdministrasi Keuangan danBarang Daerah

96,860,000 144,076,000 243,290,000 0 0

16.4. Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Tersedianya JasaKebersihan Kantor 918,000,000 0 0

16.5. Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya AlatTulis Kantor 35,001,000 39,250,000 96,612,650 0 0

16.6.Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan

9,886,000 12,000,000 89,955,000 0 0

16.7.

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

7,100,000 8,477,000 12,260,000 0 0

16.8.Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya BahanBacaan danPeraturan Perundang-undangan

1,584,000 1,896,000 4,800,000 0 0

16.9. Penyediaan BahanLogistik Kantor

Tersedianya BahanLogistik Kantor 4,200,000 2,832,000 18,884,000 0 0

16.10. Penyediaan Makanandan Minuman

Tersedianya Makanan danMinuman

9,990,000 13,175,000 63,360,000 0 0

16.11.Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

100,400,000 120,000,000 102,347,600 0 0

16.12.Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi keDalam Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke DalamDaerah

9,619,000 12,000,000 44,100,000 0 0

16.13. Penyediaan JasaKeamanan Kantor

Tersedianya JasaKeamanan Kantor 19,200,000 21,600,000 30,600,000 0 0

16.14.Pelayanan Administrasidan OperasionalPerkantoran

Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 0 0 2,608,000,000 2,868,800,000

XVIIProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur

2,163,060,000 331,845,500 1,270,032,800 1,389,500,000 744,900,000

17.1. Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terbeli

0 0 314,276,000 0 0

17.2.

Pengadaan Perlengkapan danPeralatan GedungKantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terbeli

5,000,000 18,000,000 49,000,000 0 0

17.3.Pengadaan Perlengkapan danPeralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terbeli

37,650,000 169,745,500 350,016,000 0 0

17.4. Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelaiar yang Terbeli 136,540,000 0 0

17.5.Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas Yang Terpelihara

30,000,000 0 0

17.6.Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara

19,760,000 23,700,000 83,336,800 0 0

17.7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki dan Diperpanjang STNK nya

68,650,000 82,000,000 209,364,000 0 0

17.8.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan GedungKantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara

0 0 13,600,000 0 0

17.9.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara

25,000,000 30,000,000 74,500,000 0 0


Jumlah Meubelair Yang Terpelihara 7,000,000 8,400,000 9,400,000 0 0

17.11.Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor

Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab 2,000,000,000 0 0 0 0

17.12.

Pembangunan /Pengadaan danRehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dibeli

0 0 0 830,500,000 130,000,000

17.13.Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana danPrasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasrana Aparatur yang Dipelihara

0 0 0 559,000,000 614,900,000

XVIII. Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang dibeli

9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0

18.1.Pengadaan PakaianKhusus Hari-hariTertentu

Jumlah Kaos Olahraga dan/Kain Batik yang Dibeli

9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0

XIXIProgram PeningkatanKapasitas Sumberdaya Aparatur

Terselenggaranya Bimtek / Sosialisasi 20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0

19.1.

Pengiriman AparaturDalam RangkaPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur yang Dikirm mengikuti /Bimtek/Sosialissasi

20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0

XX

Prog Pening PengembSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

7,057,500 8,256,500 16,745,000 45,500,000 52,000,000

20.1.

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Laporan Kinerja yang Sesuai Ketentuan

2,749,500 3,316,500 3,263,500 4,000,000 6,000,000

20.2.

Penyusunan LaporanKeuangan Semesterandan Prognosis RealisasiAnggaran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis yang sesuai ketentuan

1,748,000 1,939,000 2,467,000 3,500,000 5,000,000


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang sesuai ketentuan

2,560,000 3,001,000 2,593,500 4,000,000 6,000,000

20.4.Penyusunan LaporanEvaluasi HasilPembangunan

Jumlah laporan Evaluasi Hasil Pembangunan yang sesuai ketentuan

0 0 8,421,000 9,000,000 10,000,000

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN LUMAJANG

Nomor :188.45/869/427.51/2017

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGIS

DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2015 – 2019

Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah NomorTahun 2014, untuk

memberikan arah dan pedoman bagi Organisasi Perangkat

Daerah(OPD)danstakeholdersdalampembangunan daerah

Tahun 2015 – 2019;

b. Bahwa substansi RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana StrategiOrganisasi Perangkat Daerah(OPD);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud

pada huruf a danhuruf b maka dipandang perlu menetapkan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang Tahun 2015 – 2019 denganKeputusan Kepala Dinas

Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi jawa Timur;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan NegaraRerublik Indonesia Nomor 4286);

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PERDAGANGAN

Jl. Achmad Yani No. 209 ( 0334 ) 893661

LUMAJANG 67352

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahKedua

kalinya terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun

2008 ;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor

126, Tambahan Lembaran Negara IndonesiaNomor 4438 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan KeuanganDaerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang

Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi danPemerintah Daerah

Kabupaten/Kota ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata caraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah ;

9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhirDengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata caraPenyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014

tentang RPJMDKabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 ;

12. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor

188.45/164.1/427.12/2014 Tahun 2014tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Rancana Strategis Satuan Kerja

PerangkatDaerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;

13. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan

14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Sektor Perindustrian dan

Perdagangan tahun 2015-2019 yang selanjutnya menjadi bagian

dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan

Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan Dinas

Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun

sejak tahun 2015 sampai dengan 2019;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang Merupakan Tolak Ukur Keberhasilan Dari Pencapaian

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang akan

Dilaksanakan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

dari tahun 2015 Sampai Dengan 2019;

KETIGA : Review Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan

KabupatenLumajang Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran

Keputusan Ini;

KEEMPAT : Setiap Unit Kerja Di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang Dalam Menyusun Program/Kegiatan Diwajibkan

Mengacu Pada Indikator Kinerja Utama Dalam RENSTRA Dinas

Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Lumajang ;

2. Bapak Wakil Bupati Lumajang ;

3. Bapak Sekda Kab. Lumajang ;

4. Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang ;

5. Para Eselon III Di Lingkungan Dinas Perdagangan Kab. Lumajang ;

6. Pertinggal.

Documents

RENCANA STRATEGIS REVISI ( RENSTRA REVISI ) TAHUN 2015 - … · 2019. 10. 29. · Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 2 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang 4. Undang-undang nomor 25 Tahun