REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ...ppid.pom.go.id/file/rencana_strategis/Renstra Biro Hukum...REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 3-2- permasalahan yang

RENCANA STRATEGIS REVISI

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI2015 2019

REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 1

-1-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.04.2.22.09.18.1344 TAHUN 2018 TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap

Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)

untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai amanat tersebut, Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM) diwajibkan menyusun Renstra berdasarkan

tugas dan fungsi BPOM. Dengan adanya perubahan organisasi BPOM

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 dan Peraturan

BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM maka dilakukan Revisi

Renstra BPOM yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019.

Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal

dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar

mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Selain itu

penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan,

sasaran dan program, disusun berdasarkan analisis terhadap

REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 20192

-2- permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta

tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Untuk menindaklanjuti amanat tersebut di atas dan dalam rangka

mendukung pencapaian program-program prioritas BPOM, Biro Hukum dan

Organisasi menyusun revisi renstra Biro Hukum dan Organisasi yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan.

Biro Hukum dan Organisasi yang secara struktural berada di bawah

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi

hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini

berpedoman pada Revisi Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 dan

Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019. Revisi Renstra Biro Hukum dan

Organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum dan

Organisasi dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1.1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas

Obat dan Makanan; 2. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja BPOM. 3. Peraturan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM. 4. Peraturan POM Nomor … Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis

BPOM Tahun 2015-2019.


-2- permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta

tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Untuk menindaklanjuti amanat tersebut di atas dan dalam rangka

mendukung pencapaian program-program prioritas BPOM, Biro Hukum dan

Organisasi menyusun revisi renstra Biro Hukum dan Organisasi yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan.

Biro Hukum dan Organisasi yang secara struktural berada di bawah

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi

hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini

berpedoman pada Revisi Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 dan

Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019. Revisi Renstra Biro Hukum dan

Organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum dan

Organisasi dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1.1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas

Obat dan Makanan; 2. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja BPOM. 3. Peraturan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM. 4. Peraturan POM Nomor … Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis

BPOM Tahun 2015-2019.

-3- 1.1.2. Tugas dan Fungsi Biro Hukum dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja BPOM, terjadi perubahan nomenklatur dari Biro

Hukum dan Hubungan Masyarakat menjadi Biro Hukum dan Organisasi.

Perubahannya meliputi penambahan dan fungsi penataan organisasi dan

tata laksana yang semula berada pada Biro Perencanaan dan Keuangan

dan penambahan fungsi ketatausahan serta pengurangan fungsi hubungan

masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dipindahkan ke Biro

Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.

Biro Hukum dan Organisasi merupakan unit organisasi setingkat

Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Utama. Biro Hukum dan

Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi, yaitu:

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

serta rumusan perjanjian;

b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi, analisis, dan

evaluasi hukum;

c. Pelaksanaan advokasi hukum;

d. Penataan organisasi dan tata laksana;

e. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dari fungsi Biro Hukum dan Organisasi secara garis besar terdapat 4

(empat) inti kegiatan Biro Hukum dan Organisasi, yaitu:

1. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, rumusan

perjanjian, analisis dan evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum

bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif,

obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan,


-4- penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan

Makanan;

2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum, penanganan

perkara hukum/kasus hukum, pendampingan hukum dalam pemberian

keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di

lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum, serta

pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum;

3. Penataan organisasi dan tata laksana melalui evaluasi dan penataan

organisasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis,

standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;

4. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian, Biro Hukum dan Organisasi merupakan salah satu

unit organisasi yang berperan strategis dalam menunjang pelaksanaan

pengawasan Obat dan Makanan sehingga diharapkan dapat menjalankan

tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.


-4- penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan

Makanan;

2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum, penanganan

perkara hukum/kasus hukum, pendampingan hukum dalam pemberian

keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di

lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum, serta

pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum;

3. Penataan organisasi dan tata laksana melalui evaluasi dan penataan

organisasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis,

standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;

4. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian, Biro Hukum dan Organisasi merupakan salah satu

unit organisasi yang berperan strategis dalam menunjang pelaksanaan

pengawasan Obat dan Makanan sehingga diharapkan dapat menjalankan

tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.

-5-

1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Manusia 1.1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja BPOM, sebagaimana gambar 1.

Sekretariat Utama

Biro Perencanaandan Keuangan

Biro Hukum danOrganisasi

BiroKerja Sama

BiroUmum dan Sumber

Daya Manusia

BiroHubungan Masyarakat dan

Dukungan Strategis Pimpinan

SubbagianAdvokasiHukum III

SubbagianAdvokasiHukum II

SubbagianAdvokasiHukum I

SubbagianDokumentasidan Informasi

Hukum

SubbagianPeraturan

Perundang-undangan II

SubbagianPeraturan

Perundang-undangan I

BagianAdvokasiHukum

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

SubbagianOrganisasi

SubbagianTata Laksana

SubbagianTata Usaha

BagianPeraturan

Perundang-undangan

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi


-6- 1.1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Hukum dan Organisasi

didukung oleh 23 pegawai, dengan profil pegawai berdasarkan tingkat

golongan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Golongan Tahun 2018

No. Nama Bagian Golongan Jumlah

I II III IV

Kepala Biro Hukum dan Organisasi 1 1

1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan 8 1 9

2. Bagian Advokasi Hukum 5 2 7

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 2 4

4. Subbagian Tata Usaha 2 - 2

Total 17 6 23

Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa pegawai Biro Hukum dan

Organisasi sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 17 orang

(73,91%).

Tabel 2. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No. Nama Bagian Tingkat Pendidikan

Jumlah D3 S1 Profesi S2



2. Bagian Advokasi Hukum 5 - 2 7

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 - 2 4

4. Subbagian Tata Usaha 1 1 - - 2

Total 1 16 1 5 23

Persentase 4% 70% 4% 22% 100%


-6- 1.1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Hukum dan Organisasi

didukung oleh 23 pegawai, dengan profil pegawai berdasarkan tingkat

golongan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Golongan Tahun 2018

No. Nama Bagian Golongan Jumlah

I II III IV



2. Bagian Advokasi Hukum 5 2 7

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 2 4

4. Subbagian Tata Usaha 2 - 2

Total 17 6 23

Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa pegawai Biro Hukum dan

Organisasi sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 17 orang

(73,91%).

Tabel 2. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No. Nama Bagian Tingkat Pendidikan

Jumlah D3 S1 Profesi S2



2. Bagian Advokasi Hukum 5 - 2 7

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 - 2 4

4. Subbagian Tata Usaha 1 1 - - 2

Total 1 16 1 5 23

Persentase 4% 70% 4% 22% 100%

-7-

Gambar 2. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

Dari gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar

pegawai sejumlah 16 orang pegawai (70%) berpendidikan sarjana di bidang

hukum, ekonomi, sosial, dan teknik.

Di bawah ini terlihat komposisi Biro Hukum dan Organisasi

berdasarkan usia pada tahun 2018 sebagian besar merupakan pegawai

dengan usia produktif, dengan komposisi paling banyak pegawai dengan

usia produktif 25-34 tahun sebanyak 9 (39,1%) orang, pegawai dengan usia

35-39 tahun sebanyak 4 (17,4%) orang serta pegawai dengan usia 40-49

tahun sebanyak 6 (26,1%) orang dan >50 tahun sebanyak 4 (17,4%)) orang.


-8-

Gambar 3. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi Berdasarkan Usia

Tahun 2018

Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis

merupakan tantangan bagi Biro Hukum dan Organisasi untuk dapat

melakukan kualitas kelembagaan dan memprediksi kebutuhan SDM dalam

rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut. Adapun

proyeksi kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung

tugas dan fungsinya berdasarkan analisis beban kerja sesuai tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2018

KETERANGAN

Bagian Peraturan

Perundang-undangan

Bagian Advokasi Hukum

Bagian Organisasi

Subbagian Tata

Usaha

Total

Kebutuhan SDM 17 11 9 11 47 SDM yang tersedia 5 3 1 1 10 SDM pensiun, pindah, dan lain-lain

0 2 0 0 2

Kekurangan SDM 12 8 8 10 38


-8-

Gambar 3. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi Berdasarkan Usia

Tahun 2018

Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis

merupakan tantangan bagi Biro Hukum dan Organisasi untuk dapat

melakukan kualitas kelembagaan dan memprediksi kebutuhan SDM dalam

rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut. Adapun

proyeksi kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung

tugas dan fungsinya berdasarkan analisis beban kerja sesuai tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2018

KETERANGAN

Bagian Peraturan

Perundang-undangan

Bagian Advokasi Hukum

Bagian Organisasi

Subbagian Tata

Usaha

Total

Kebutuhan SDM 17 11 9 11 47 SDM yang tersedia 5 3 1 1 10 SDM pensiun, pindah, dan lain-lain

0 2 0 0 2

Kekurangan SDM 12 8 8 10 38

-9- Selain fungsional umum, saat ini Biro Hukum dan Organisasi

memiliki calon pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-

Undangan Ahli Pertama sebanyak 3 (tiga) orang yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan di

Kementerian Hukum dan HAM, dan sedang dalam proses pengajuan

sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli

Pertama.

Selain jabatan fungsional di atas, Biro Hukum dan Organisasi

membutuhkan Jabatan Fungsional Arsiparis, Analis Kebijakan, dan

Pranata Komputer serta berbagai jabatan pelaksana untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut saat ini Biro Hukum dan

Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan dibantu oleh 18 (delapan belas)

pegawai Non ASN atau 43% dari jumlah pegawai Biro Hukum dan

Organisasi. Perbandingan kebutuhan jabatan dengan yang ada saat ini

ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan antara Jabatan yang dibutuhkan dengan yang ada saat ini Tahun 2018

No Jabatan Jumlah pegawai Saat Ini

Kebutuhan SDM

berdasarkan ABK

Kekurangan

Jabatan

1 Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Pertama 3 6 3

2 Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda 0 7 7

3 Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya 0 1 1

4 Pengelola Layanan Advokasi Hukum 2 11 9

5 Analis Penyusunan Standar 2 0 0

6 Analis Kebijakan Ahli Muda 0 1 1

7 Analis Kebijakan Ahli Pertama 0 2 2

8 Analis Kelembagaan/Organisasi 0 2 2

9 Analis Tata Laksana 1 2 1

10 Pengadministrasi Keuangan 2 4 2

11 Pengadministrasi Umum 0 5 4


-10-

No Jabatan Jumlah pegawai Saat Ini

Kebutuhan SDM

berdasarkan ABK

Kekurangan

Jabatan

12 Arsiparis Pertama 0 2 2

13 Pranata Komputer Ahli Pertama 0 1 1

14 Caraka 0 2 2

15 Pengelola Barang Milik Negara 0 1 1

Jumlah 10 47 38

Pada tahun 2018, BPOM melakukan rekrutmen sejumlah 1.078

pegawai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan formasi pegawai untuk

Biro Hukum dan Organisasi sejumlah 6 (enam) pegawai CASN, dengan

rincian 2 (dua) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, 1

(satu) Arsiparis Terampil/Pelaksana, 1 (satu) Pengelola Barang Milik Negara

(BMN), dan 2 (dua) Analisis Kelembagaan sehingga dapat memenuhi

kebutuhan SDM berdasarkan ABK di Biro Hukum dan Organisasi.

1.1.4. Capaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2017 Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan renstra

2015-2019, pada tahun 2015 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel 5:

Tabel 5. Capaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2017

Sasaran Strategis/

Sasaran Kegiatan Indikator

2015 2016 2017

Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori

Meningkatnya kuantitas dan Kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan

Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan

20 23 115% Memuaskan 25 27 108% Memuaskan 25 30 120% Memuaskan

Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun

150 274 182.66% Tidak dapat disimpulkan

200 224 112% Memuaskan 200 377

188.5% Tidak dapat disimpulkan

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan

Jumlah Layanan Advokasi Hukum yang diberikan

150 380 253.33% Tidak dapat disimpulkan

220 275 125% Memuaskan 220 291 132.27% Tidak dapat disimpulkan


-11- Sasaran

Strategis/ Sasaran Kegiatan

Indikator 2015 2016 2017


BPOM

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk

hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan.

Indikator sasaran kegiatan ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Jumlah dokumen peraturan Kepala BPOM yang diundangkan.

Realisasi indikator pada tahun 2017 sebesar 30 peraturan atau telah

melampaui dari target 25 peraturan yang ditetapkan, dengan pencapaian

120% (kategori memuaskan). Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan

dengan capaian pada indikator tahun 2016 yaitu 108% dan tahun 2015

yaitu 115%. Pencapaian indikator sasaran kegiatan ini adalah

menunjukkan hasil “memuaskan”.

2. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun.

Realisasi indikator pada tahun 2017 sebesar 377 rancangan atau

telah melampui dari target sebesar 200 rancangan, dengan pencapaian

188.5% (kategori tidak dapat disimpulkan). Capaian ini lebih tinggi jika

dibandingkan dengan capaian pada indikator tahun 2016 yaitu 112%

(kategori memuaskan) dan tahun 2015 yaitu 182.66% (kategori tidak dapat

disimpulkan). Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan permintaan

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dari unit kerja

antara lain rancangan keputusan, rancangan MoU atau perjanjian

kerjasama yang melebihi target. Pencapaian sasaran kegiatan ini

menunjukkan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” untuk itu diperlukan reviu

target dan definisi operasional pada tahun 2018 untuk perbaikan di tahun

2019.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan

BPOM. Indikator sasaran kegiatan ini adalah Jumlah Layanan Bantuan

Hukum yang diberikan. Realisasi indikator ini pada tahun 2017 sebesar 291


-12- layanan atau telah melampaui dari target 220 layanan, dengan pencapaian

132.27% (kategori tidak dapat disimpulkan). Capaian ini lebih tinggi jika

dibandingkan dengan capaian pada indikator tahun 2016 yaitu 125%

(kategori memuaskan) dan tahun 2015 yaitu 253.33% (kategori tidak dapat

disimpulkan). Hal ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan

layanan advokasi hukum dalam menangani berbagai perkara hukum/kasus

hukum di bidang obat dan makanan yang dihadapi BPOM sebagai

konsekuensi dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan.

Pencapaian sasaran kegiatan ini adalah “Tidak Dapat Disimpulkan” namun

pada tahun 2018 dilakukan reviu target dan definisi operasional.

Tabel 6. Capaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2017

Sasaran Strategis/

Sasaran Kegiatan Indikator

2015 2016 2017


Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi

Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

1 1 100% Baik 1 1 100% Baik 1 1 100% Baik

Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Kajian Organisasi, Tata Laksana, dan

Reformasi Birokrasi. Indikator sasaran kegiatan ini adalah jumlah kajian

organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. Realisasi indikator ini

sebesar 1 kajian sesuai target yang ditetapkan yaitu 1 kajian, dengan

pencapaian 100% (kategori baik). Capaian ini sama dengan capaian pada

tahun 2016 yaitu 100% (kategori baik) dan tahun 2015 yaitu 100%

(kategori baik). Pencapaian sasaran kegiatan ini adalah “Baik” karena dapat

memenuhi 100% target indikator yaitu tersusunnya 1 (satu) kajian tentang

penataan dan penguatan organisasi berupa Rancangan Peraturan Presiden

tentang BPOM.


-13-

1.2. Potensi dan Permasalahan Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun

eksternal BPOM, potensi dan permasalahan yang dihadapi Biro Hukum dan

Organisasi tidak terlepas dari potensi dan permasalahan BPOM yang

semakin kompleks. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Biro

Hukum dan Organisasi perlu melakukan analisis terhadap faktor

lingkungan termasuk isu-isu yang dapat mempengaruhi tujuan dan

sasaran kinerja.

1.2.1. Penataan Peraturan Perundang-undangan Dalam era perdagangan bebas dunia saat ini, ditunjang dengan

perkembangan teknologi produksi dan sistem transportasi, potensi risiko

peredaran komoditas obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan

persyaratan juga semakin meningkat. Untuk melindungi masyarakat dari

peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu tersebut, perlu memperkuat sistem

pengawasan obat dan makanan.

Salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan

makanan adalah memperkuat infrastruktur pengawasan obat dan

makanan, antara lain dengan melakukan penyiapan penguatan

legislasi/Undang-Undang yang dapat melegitimasi kewenangan BPOM serta

pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang


Dalam pelaksanaan penguatan legislasi dan regulasi terkait

pengawasan obat dan makanan, Biro Hukum dan Organisasi bekerja sama

dengan unit kerja di lingkungan BPOM baik dalam tahap perencanaan

maupun dalam pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dengan pemangku kepentingan terkait hingga peraturan dapat

ditetapkan dan diundangkan serta penyebarluasannya.

Dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan BPOM juga

harus memperhatikan pembagian tugas dan kewenangan antara


-14-

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai tugas yang bersifat

konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan dari undang-undang

tersebut di tingkat daerah, BPOM sebagai pemerintah pusat yang menjadi

penjuru pengawasan di bidang obat dan makanan perlu turut serta dalam

penyiapan dan pengawalan ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK). NSPK yang merupakan peraturan perundang-undangan ini

nantinya harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dalam

penyusunan regulasi baik berupa Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten

maupun Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Peraturan tersebut di atas harus disikapi dengan cepat karena akan

mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. sehingga pencapaian

kinerja (tujuan dan sasaran strategis) organisasi BPOM tidak optimal.

1.2.2. Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Lembaga Pemerintah

Nonkementerian (LPNK) yang merupakan Badan tata usaha negara

didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang

melegitimasi kewenangan Badan tersebut. Penerbitan regulasi/kebijakan

dan pelaksanaan kebijakan LPNK seperti halnya BPOM berada dalam batas-

batas yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang memberikan

wewenang-wewenang tersebut. Kewenangan tata usaha negara BPOM tidak

hanya terkait dengan tugas pengawasan obat dan makanan saja tetapi

wewenang lain yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut, seperti

wewenang di bidang manajemen sumber daya manusia, pengadaan

barang/jasa pemerintah, dan sebagainya.

Pelaksanaan kebijakan hukum, penegakan hukum dan wewenang-

wewenang lainnya tersebut diimplementasikan dalam tindakan-tindakan

aparat sipil negara BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan


-14-

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai tugas yang bersifat

konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan dari undang-undang

tersebut di tingkat daerah, BPOM sebagai pemerintah pusat yang menjadi

penjuru pengawasan di bidang obat dan makanan perlu turut serta dalam

penyiapan dan pengawalan ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK). NSPK yang merupakan peraturan perundang-undangan ini

nantinya harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dalam

penyusunan regulasi baik berupa Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten

maupun Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Peraturan tersebut di atas harus disikapi dengan cepat karena akan

mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. sehingga pencapaian

kinerja (tujuan dan sasaran strategis) organisasi BPOM tidak optimal.

1.2.2. Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Lembaga Pemerintah

Nonkementerian (LPNK) yang merupakan Badan tata usaha negara

didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang

melegitimasi kewenangan Badan tersebut. Penerbitan regulasi/kebijakan

dan pelaksanaan kebijakan LPNK seperti halnya BPOM berada dalam batas-

batas yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang memberikan

wewenang-wewenang tersebut. Kewenangan tata usaha negara BPOM tidak

hanya terkait dengan tugas pengawasan obat dan makanan saja tetapi

wewenang lain yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut, seperti

wewenang di bidang manajemen sumber daya manusia, pengadaan

barang/jasa pemerintah, dan sebagainya.

Pelaksanaan kebijakan hukum, penegakan hukum dan wewenang-

wewenang lainnya tersebut diimplementasikan dalam tindakan-tindakan

aparat sipil negara BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan

-15-

makanan. Tindakan aparat sipil negara yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan akan turut menghambat tujuan dan

pencapaian target BPOM. Ketidakcermatan dan penyimpangan hukum

aparat sipil negara BPOM dalam pelaksanaan tugasnya berpotensi

menimbulkan koreksi masyarakat terhadap kinerja BPOM yang pada

akhirnya apabila tidak diantisipasi dan ditangani akan turut menghambat

tercapainya tujuan dan target organisasi. Koreksi tersebut secara formal

dilakukan melalui upaya hukum, baik somasi, gugatan perdata/niaga,

gugatan tata usaha negara, praperadilan, laporan kepada pihak Kepolisian

dan Kejaksaan, serta upaya hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan

hukum BPOM merupakan tugas dan fungsi unit kerja BPOM yang

membidangi urusan legal/hukum. Unit kerja yang memiliki tugas

mendukung pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum dalam struktur

BPOM adalah Biro Hukum dan Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi

dalam hal ini Bagian Advokasi Hukum dituntut memiliki peran yang kuat

dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum

dengan memberikan advokasi bantuan hukum berupa pertimbangan

hukum dalam pengambilan kebijakan-kebijakan hukum BPOM,

penanganan kasus/perkara hukum terkait pelaksanaan kebijakan hukum

dan penegakan hukum di lingkungan BPOM.

Layanan advokasi hukum yang diberikan tidak terbatas pada

pendampingan hukum dan penanganan kasus/perkara hukum yang terjadi

akibat pelaksanaan tugas BPOM serta pelaksanaan tugas lainnya, tetapi

juga layanan advokasi hukum dalam memberikan pemahaman

menyeluruh terkait peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan

obat dan makanan di lingkungan BPOM, melalui penyuluhan hukum yang

meliputi juga pembahasan kasus/perkara hukum yang dapat menjadi

lesson learnt dalam pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum


-16-

BPOM, sehingga pelaksanaan pengawasan obat dan makanan selalu dalam

koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan berdampak

langsung terhadap ketahanan nasional dan merupakan upaya melawan

kejahatan kemanusiaan, yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan,

aspek sosial/kemanusiaan, aspek ekonomi, serta aspek keamanan dan

ketertiban masyarakat yang bersifat multisektor dan multilevel

pemerintahan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mempertimbangkan strategisnya pengawasan Obat dan Makanan

dalam sistem pembangunan nasional serta guna meningkatkan efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor

3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan

Makanan, yang menginstruksikan K/L/D untuk mengambil langkah-

langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk

melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan

Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini,

Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengoordinasikan pelaksanaan

pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Peran BPOM

sebagai koordinator membutuhkan penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan BPOM dilakukan di antaranya melalui

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat

dan Makanan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan

susunan organisasi BPOM. Perpres tentang BPOM difokuskan pada

penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputi Bidang

Penindakan serta peningkatan unit pengawas intern setingkat Inspektorat

Utama. Tindaklanjut dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 telah diundangkan

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja


-16-

BPOM, sehingga pelaksanaan pengawasan obat dan makanan selalu dalam

koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan berdampak

langsung terhadap ketahanan nasional dan merupakan upaya melawan

kejahatan kemanusiaan, yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan,

aspek sosial/kemanusiaan, aspek ekonomi, serta aspek keamanan dan

ketertiban masyarakat yang bersifat multisektor dan multilevel

pemerintahan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mempertimbangkan strategisnya pengawasan Obat dan Makanan

dalam sistem pembangunan nasional serta guna meningkatkan efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor

3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan

Makanan, yang menginstruksikan K/L/D untuk mengambil langkah-

langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk

melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan

Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini,

Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengoordinasikan pelaksanaan

pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Peran BPOM

sebagai koordinator membutuhkan penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan BPOM dilakukan di antaranya melalui

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat

dan Makanan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan

susunan organisasi BPOM. Perpres tentang BPOM difokuskan pada

penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputi Bidang

Penindakan serta peningkatan unit pengawas intern setingkat Inspektorat

Utama. Tindaklanjut dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 telah diundangkan

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

-17-

BPOM, Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan BPOM Nomor

12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan BPOM. Untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan

Makanan di daerah, perlu penguatan UPT BPOM di seluruh provinsi serta

pembentukan kabupaten/kota tertentu secara bertahap sesuai kebutuhan

organisasi.

1.2.4. Penataan dan Penguatan Tata Laksana Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan

dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan

publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality

Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui

jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan

perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara

berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM

berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang

berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus

meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh

pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan

yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Seluruh unit kerja di lingkungan BPOM wajib menerapkan QMS ISO

9001:2015 BPOM. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan

kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO

9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek

pengendalian risiko serta integrasi dengan Standar Akreditasi Laboratorium

Pengujian/Kalibrasi ISO 17025:2017 dalam hal meminimalisir sistem

dokumentasi mutu.


-18-

Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015

mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan

manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui

pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai

organisasi penyelenggara pelayanan publik.

b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan

berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan permasalahan di atas

maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Penguatan dasar hukum pengawasan obat dan makanan melalui

pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat

dan Makanan.

2. Penguatan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-

undangan.

Untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan

diperlukan adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan. Sistem pengendalian meliputi beberapa aspek

pengendalian proses maupun pengendalian dokumen serta batas

waktu yang harus dilaksanakan antara Direktorat Standardisasi

dikoordinasikan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan adanya sistem

pengendalian yang berjalan optimal diharapkan dapat terbentuk

peraturan perundang-undangan yang harmonis, serta dapat berlaku

efektif dalam pengawasan obat dan makanan.

3. Penguatan advokasi hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.

Sebagai Badan Publik, setiap kebijakan yang dilakukan BPOM

berdampak pada masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan tugas di

bidang pengawasan obat dan makanan berpotensi menimbulkan

koreksi dari masyarakat. Koreksi tersebut dapat berupa gugatan


-18-

Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015

mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan

manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui

pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai

organisasi penyelenggara pelayanan publik.

b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan

berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan permasalahan di atas

maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Penguatan dasar hukum pengawasan obat dan makanan melalui

pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat

dan Makanan.

2. Penguatan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-

undangan.

Untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan

diperlukan adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan. Sistem pengendalian meliputi beberapa aspek

pengendalian proses maupun pengendalian dokumen serta batas

waktu yang harus dilaksanakan antara Direktorat Standardisasi

dikoordinasikan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan adanya sistem

pengendalian yang berjalan optimal diharapkan dapat terbentuk

peraturan perundang-undangan yang harmonis, serta dapat berlaku

efektif dalam pengawasan obat dan makanan.

3. Penguatan advokasi hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.

Sebagai Badan Publik, setiap kebijakan yang dilakukan BPOM

berdampak pada masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan tugas di

bidang pengawasan obat dan makanan berpotensi menimbulkan

koreksi dari masyarakat. Koreksi tersebut dapat berupa gugatan

-19-

hukum, laporan pidana, dan tuntutan Hukum lainnya. Biro Hukum

dan Organisasi sebagai unit kerja yang membidangi hukum dituntut

perannya dalam mendukung agar setiap kebijakan hukum BPOM

selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Mengingat luasnya wilayah kerja dan sektor yang menjadi

tanggung jawab BPOM dalam melaksanakan tugasnya, dibutuhkan

kuantitas dan kualitas SDM yang memadai dalam menangani

kasus/perkara hukum yang timbul.

4. Penataan dan penguatan kelembagaan BPOM.

Penataan dan penguatan kelembagaan baik terhadap dimensi

struktur organisasi dan proses organisasi untuk mewujudkan

organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

5. Penataan dan penguatan tata laksana melalui penerapan sistem

manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diintegrasikan dengan

penerapan ISO 17025:2017 untuk Laboratorium Pengujian/Kalibrasi.

6. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan Indeks

Reformasi Birokrasi BPOM.

7. Penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar

kearsipan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Biro

Hukum dan Organisasi.

Analisis Lingkungan Strategis Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal

dapat dilihat dalam gambar 6 berikut:

Tabel 7. Rangkuman Analisis SWOT KEKUATAN KELEMAHAN

1. Kualitas SDM Biro Hukum dan Organisasi yang memadai

2. Penerapan sistem manajemen mutu telah diimplementasi dengan baik

3. Pedoman kerja yang jelas

1. Jumlah pegawai belum memadai 2. Sarana dan Prasarana yang belum

memadai 3. Beberapa ASN belum memenuhi

standar kompetensi


-20-

4. Adanya Komitmen Pimpinan dan staf

4. Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tersedia

PELUANG TANTANGAN

1. Tingginya kebutuhan Unit Kerja lain terhadap Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung tugas dan fungsinya

2. Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BPOM

3. Rekomendasi Kepala Daerah terkait peningkatan klasifikasi dan/atau pembentukan UPT BPOM di daerah

4. Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundangan-undangan di BPOM semakin banyak untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan praturan perundang-undangan

1. Semakin meningkatnya ekspetasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

2. Semakin meningkatnya kebutuhan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan

3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat

Tabel 8. Matriks Identifikasi Pemangku Kepentingan Biro Hukum dan Organisasi

No Pemangku Kepentingan Ekspektasi

1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

BPOM dapat menyusun rancangan undang-undangan tentang pengawasan di bidang obat dan makanan yang sesuai dengan harapan masyarakat BPOM dapat melaksanakan program dengan baik sesuai target yang ditetapkan dan anggaran yang diberikan

2 Kementerian PANRB

1. BPOM dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan RB.

2. BPOM dapat melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB.

3. BPOM dapat menyusun proses bisnis dan SOP sesuai dengan Permen PANRB.

4. BPOM dapat melakukan penilaian kinerja unit penyelenggaran pelayanan publik sesuai dengan Permen PANRB.

3 Kementerian Kesehatan

BPOM dapat memberikan masukan dan/atau menyusun peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan

4 Kementerian Hukum dan HAM

BPOM dapat menyusun Rncangan Undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


-20-

4. Adanya Komitmen Pimpinan dan staf

4. Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tersedia

PELUANG TANTANGAN

1. Tingginya kebutuhan Unit Kerja lain terhadap Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung tugas dan fungsinya

2. Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BPOM

3. Rekomendasi Kepala Daerah terkait peningkatan klasifikasi dan/atau pembentukan UPT BPOM di daerah

4. Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundangan-undangan di BPOM semakin banyak untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan praturan perundang-undangan

1. Semakin meningkatnya ekspetasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

2. Semakin meningkatnya kebutuhan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan

3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat

Tabel 8. Matriks Identifikasi Pemangku Kepentingan Biro Hukum dan Organisasi


1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

BPOM dapat menyusun rancangan undang-undangan tentang pengawasan di bidang obat dan makanan yang sesuai dengan harapan masyarakat BPOM dapat melaksanakan program dengan baik sesuai target yang ditetapkan dan anggaran yang diberikan

2 Kementerian PANRB

1. BPOM dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan RB.

2. BPOM dapat melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB.

3. BPOM dapat menyusun proses bisnis dan SOP sesuai dengan Permen PANRB.

4. BPOM dapat melakukan penilaian kinerja unit penyelenggaran pelayanan publik sesuai dengan Permen PANRB.

3 Kementerian Kesehatan

BPOM dapat memberikan masukan dan/atau menyusun peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan

4 Kementerian Hukum dan HAM

BPOM dapat menyusun Rncangan Undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

-21-


5 Sekretariat Kabinet

BPOM dapat menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6 Badan Pembinaan Hukum dan Nasional

BPOM dapat menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7 Kejaksaan BPOM dapat melakukan penanganan perkara/kasus hukum dan pendampingan saksi/ahli terkait obat dan makanan

8 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

BPOM dapat menyusun perencanaan strategis dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bappenas.

9 Kepolisian RI BPOM dapat melakukan penanganan perkara/kasus hukum dan permohonan saksi/ahli terkait obat dan makanan

10 Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM

Biro Hukum dan Organisasi dapat melakukan koordinasi penyusunan perundang-undangan, advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana.

11 Konsultan/Pihak Ketiga

1. Memperoleh input bahan/informasi/data yang lengkap terkait kegiatan yang dikerjakan.

2. Biro Hukum dan Organisasi dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan jasa konsultansi dan lainnya.

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut di atas, Biro Hukum dan

Organisasi perlu menerapkan manajemen risiko dan peningkatan

berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


-22-

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Biro Hukum dan Organisasi merupakan unit organisasi pendukung dalam

sistem pengawasan obat dan makanan di bidang penyusunan peraturan

perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan

penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian, visi Biro Hukum dan Organisasi

sesuai dengan visi BPOM berdasarkan Renstra periode tahun 2015-2019

yaitu:

Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Hukum dan Organisasi dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Renstra

BPOM 2015-2019.

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan

masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara

akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan

yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata Aman dan Daya Saing

adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan

Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko

yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/

dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada

manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat

dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan

mutunya terjamin.


-22-

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Biro Hukum dan Organisasi merupakan unit organisasi pendukung dalam

sistem pengawasan obat dan makanan di bidang penyusunan peraturan

perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan

penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian, visi Biro Hukum dan Organisasi

sesuai dengan visi BPOM berdasarkan Renstra periode tahun 2015-2019

yaitu:

Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Hukum dan Organisasi dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Renstra

BPOM 2015-2019.

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan

masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara

akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan

yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata Aman dan Daya Saing

adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan

Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko

yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/

dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada

manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat

dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan

mutunya terjamin.

-23-

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang

telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun

internasional, sehingga produk lokal unggul dalam

menghadapi pesaing di masa depan.

2.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Biro

Hukum dan Organisasi, sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis

risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan

komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian

produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi,

sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan

penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu

memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu,

diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu

disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan

semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka

perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu

pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan

analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang

dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan

meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi

dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis BPOM,

antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM secara

proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan


-24-

importir bahan baku dan produsen. Di dalam mendukung

pelaksanaan misi ini, Biro Perencanaan dan Keuangan harus dapat

memperkuat pelaksanaan manajemen risiko pada semua proses bisnis

BPOM, mulai dari tahap identifikasi, analisis risiko, perencanaan

risiko, penanganan risiko, sampai pada pemantauan risiko.

2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat

dan Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog”

control menjadi pro-active control dengan mendorong pemberdayaan

masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

(SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis

dalam dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha harus

bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat

dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang

diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan

bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan

mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang

aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan

secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai

kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan Obat

dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di

dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat

dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup

siginifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki

kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61 persen,


-24-

importir bahan baku dan produsen. Di dalam mendukung

pelaksanaan misi ini, Biro Perencanaan dan Keuangan harus dapat

memperkuat pelaksanaan manajemen risiko pada semua proses bisnis

BPOM, mulai dari tahap identifikasi, analisis risiko, perencanaan

risiko, penanganan risiko, sampai pada pemantauan risiko.

2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat

dan Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog”

control menjadi pro-active control dengan mendorong pemberdayaan

masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

(SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis

dalam dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha harus

bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat

dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang

diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan

bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan

mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang

aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan

secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai

kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan Obat

dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di

dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat

dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup

siginifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki

kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61 persen,

-25-

sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 10,05 persen1. Hal ini

tentunya merupakan suatu potensi yang besar untuk industri

tersebut berkembang lebih pesat.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar

dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor

bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar

negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang.

Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional,

kosmetik, suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung

dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu

diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk

mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang

sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai

salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat

diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan

yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan

komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan

berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan

Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada

masyarakat serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya

sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk

Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat

berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan

dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah,


-26-

khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam

menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai

pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di

bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik

karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini

tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas

pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan

kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat

berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 7 dapat dilihat

hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam

pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 8. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan


-26-

khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam

menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai

pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di

bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik

karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini

tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas

pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan

kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat

berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 7 dapat dilihat

hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam


Gambar 8. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

-27-

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber

daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang

kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal

penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait

dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang

kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan

kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya

tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya

sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya,

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat

penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk

pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat

teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi

pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan

(empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/

organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan

fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang

sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan

dengan tugas dan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market

yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat

BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu

produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar

aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM

mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja

dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip

organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu,

maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan


-28-

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar

informasi (knowledge sharing).

2.3. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan

harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam

melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-

kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota

organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:

1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,

ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan

internasional.

4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang

baik.

5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan

potensi dan permasalahan Biro Hukum dan Organisasi, tujuan

pembangunan tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Biro Hukum dan


-28-

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar

informasi (knowledge sharing).

2.3. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan

harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam

melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-

kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota

organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:

1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,

ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan

internasional.

4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang

baik.

5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan

potensi dan permasalahan Biro Hukum dan Organisasi, tujuan

pembangunan tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Biro Hukum dan

-29-

Organisasi sejalan dengan tujuan Sekretariat Utama yaitu: “Terwujudnya

dukungan manajemen pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien,

dan akuntabel.”

Berdasarkan tujuan Sekretariat Utama, ditetapkan tujuan Biro Hukum dan

Organisasi tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya penataan peraturan

perundang-undangan, layanan advokasi hukum yang terselesaikan, dan

penguatan organisasi dan tata laksana”.

2.5. Sasaran Strategis Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi serta tujuan

yang ingin dicapai Biro Hukum dan Organisasi, dengan mempertimbangkan

tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Peta Strategi Level 2 Biro Hukum

dan Organisasi yang diturunkan dari Peta Strategi level 1 dan Level 0, yaitu:

Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM


-30-

Gambar 9. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama

Gambar 10. Peta Strategi Level 2 Biro Hukum dan Organisasi


-30-

Gambar 9. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama

Gambar 10. Peta Strategi Level 2 Biro Hukum dan Organisasi

-31-

Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi yaitu:

1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan

Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019.

Biro Hukum dan Organisasi bertanggungjawab terhadap pencapaian

nilai RB BPOM yang terkait Penataan peraturan perundang-undagan,

penataan organisasi dan penataan tata laksana. Untuk mengukur

capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a) Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan dengan

target tahun 2019 adalah 3.

b) Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi, dengan target

2019 adalah 4,30.

c) Nilai RB BPOM penataan tata laksana, dengan target 2019 adalah

4,30

2. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan

manajemen Biro Hukum dan Organisasi.

Dalam sebuah organisasi, kepuasan pelanggan merupakan hal yang

sangat penting tidak hanya untuk pelanggan eksternal tetapi juga

untuk pelanggan internal. Pelayanan terhadap pelanggan internal

menjadi sangat penting karena menentukan kinerja organisasi dan

kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan internal

akan menjadi salah satu dasar dalam pencapaian tujuan organisasi.

Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat maka akan

menghambat kinerja organisasi, demikian pula sebaliknya. Untuk itu

Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi yang mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana. Biro Hukum

dan Organisasi berupaya memberikan layanan dukungan manajamen

seoptimal mungkin untuk mampu memberikan kepuasan bagi

pelanggan internalnya untuk mampu berkinerja secara optimal.


-32-

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya

adalah Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan

manajemen Biro Hukum dan Organisasi, dengan target 2019 adalah

61.

3. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan

Organisasi

Dalam mendukung RB BPOM, Biro Hukum dan Organisasi memiliki

peran dan tanggungjawab terhadap 3 (tiga) area perubahan RB dari 8

(delapan) area perubahan RB, antara lain area perubahan Penataan

Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi

dan Penataan Tatalaksana.

Untuk mengukur pencapaian aksi sesuai dengan roadmap BPOM

Tahun 2015-2019 bidang Peraturan Perundang-Undangan,

Organisasi dan Tata Laksana.


adalah Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro

Hukum dan Organisasi, dengan target tahun 2019 adalah 100%

4. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya

tujuan BPOM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik salah

satunya dapat tergambar melalui terbentuknya organisasi yang tepat

fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran melalui penguatan

kelembagaan/organisasi dan tata laksana.

Penguatan kelembagaan/organisasi merupakan hal mendasar untuk

mendukung pencapaian tujuan BPOM. Penataan dan penguatan

organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas sistem dan prosedur kerja.


-32-


adalah Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan

manajemen Biro Hukum dan Organisasi, dengan target 2019 adalah

61.

3. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan

Organisasi

Dalam mendukung RB BPOM, Biro Hukum dan Organisasi memiliki

peran dan tanggungjawab terhadap 3 (tiga) area perubahan RB dari 8

(delapan) area perubahan RB, antara lain area perubahan Penataan

Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi

dan Penataan Tatalaksana.

Untuk mengukur pencapaian aksi sesuai dengan roadmap BPOM

Tahun 2015-2019 bidang Peraturan Perundang-Undangan,

Organisasi dan Tata Laksana.


adalah Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro

Hukum dan Organisasi, dengan target tahun 2019 adalah 100%

4. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya

tujuan BPOM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik salah

satunya dapat tergambar melalui terbentuknya organisasi yang tepat

fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran melalui penguatan

kelembagaan/organisasi dan tata laksana.

Penguatan kelembagaan/organisasi merupakan hal mendasar untuk

mendukung pencapaian tujuan BPOM. Penataan dan penguatan

organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas sistem dan prosedur kerja.

-33-


adalah ratio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan

tata laksana terhadap total rekomendasi, dengan target 2019 adalah

100%.

5. Tersedianya peraturan perundangan-undangan dan advokasi hukum

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh

BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup

pengawasan pre-market dan post-market. Salah satu subsistem itu

adalah standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar,

regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan

Makanan. Biro Hukum dan Organisasi dalam hal ini perlu mengawal

pemenuhan regulasi/standar sesuai dengan rencana pelaksanaan

dalam kerangka regulasi. Peran Biro Hukum dan Organisasi sangat

strategis untuk menjaga harmonisasi setiap peraturan perundang-

undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan sehingga tidak

berbenturan dan duplikasi serta mendorong rancangan

standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan.

Biro Hukum dan Organisasi perlu memperkuat fungsinya dalam

menilai dampak peraturan perundang-undangan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan bagi masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan pengambilan kebijakan hukum dan

penegakan hukum, Biro Hukum dan Organisasi berperan dalam hal

pemberian advokasi hukum, termasuk menangani perkara hukum

yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.


adalah:

a) Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun, dengan

target tahun 2019 adalah 100%

b) Persentase advokasi hukum yang diselesaikan, dengan target

tahun 2019 adalah 100%


-34-

6. Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi BPOM sesuai road map

RB BPOM 2015-2019

Biro Hukum dan Organisasi memiliki tanggungjawab terhadap

pemenuhan RB, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan

akuntabilitas kinerja tingkat entitas Unit Organisasi sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemenuhan RB Biro Hukum dan Organisasi tersebut diharapkan

mampu meningkatkan manajemen kinerja yang akan berdampak

pada peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi.


adalah Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi, dengan target 2019

adalah 70.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah

sebagai berikut:

Tabel 9 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator

Visi Misi Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator

Obat dan

Makanan

Aman

Meningkatk

an

Kesehatan

Masyarakat

1. Meningkatkan

sistem

pengawasan

Obat dan

Makanan

berbasis risiko

untuk

Terwujudnya

penataan

peraturan

perundang-

undangan,

layanan

advokasi

Meningkatnya

capaian RB BPOM di

lingkup Biro Hukum

dan Organisasi sesuai

roadmap RB BPOM

2015-2019

1. Nilai RB BPOM penataan

peraturan perundang-

undangan


dan penguatan organisasi


tata laksana


-35-

Visi Misi Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator

dan Daya

Saing

Bangsa

melindungi

masyarakat

2. Mendorong

kapasitas dan

komitmen

pelaku usaha

dalam

memberikan

jaminan

keamanan Obat

dan Makanan

serta

memperkuat

kemitraan

dengan

pemangku

kepentingan

3. Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

BPOM

hukum yang

terselesaikan,

dan penguatan

tata laksana

organisasi

Meningkatnya

kepuasan internal

BPOM terhadap

layanan dukungan

manajemen Biro

Hukum dan

Organisasi

4. Indeks kepuasan internal

BPOM terhadap layanan

dukungan manajemen Biro

Hukum dan Organisasi

Terlaksananya

rencana aksi RB

BPOM di lingkup Biro

Hukum dan

Organisasi

5. Persentase realisasi

rencana aksi RB BPOM di

lingkup Biro Hukum dan

Organisasi

Organisasi yang tepat

fungsi, tepat proses,

dan tepat ukuran

6. Rasio tindak lanjut

rekomendasi hasil evaluasi

organisasi dan tata

laksanan terhadap total

rekomendasi

Tersedianya

peraturan

Perundangan-

undangan

7. Persentase peraturan

perundang-undangan yang

disusun

8. Persentase advokasi

hukum yang diselesaikan

Terwujudnya RB Biro

Hukum dan

Organisasi BPOM

sesuai road map RB

BPOM 2015-2019

9. Nilai AKIP Biro Hukum

dan Organisasi

Kesembilan indikator pada tabel 9 ditetapkan menjadi Indikator Kinerja

Utama (IKU) Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019.


-36-

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan

gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode

2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus


Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif

melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitas industri obat dan Makanan

dalam rangka peningkatan daya saing;

3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam


4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan

Makanan;

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan

strategi sebagai berikut:

1) Penguatan Regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan

Makanan.

2) Penguatan Kelembagaan BPOM.

3) Revitalisasi Pelayanan Publik BPOM.

4) Revitalisasi Sistem Manajemen Informasi Obat dan Makanan.

5) Revitalisasi Pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan

Obat dan Makanan.


-36-

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan

gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode

2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus


Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif


pengawasan;

2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitas industri obat dan Makanan

dalam rangka peningkatan daya saing;

3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam


4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan

Makanan;

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan

strategi sebagai berikut:

1) Penguatan Regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan

Makanan.

2) Penguatan Kelembagaan BPOM.

3) Revitalisasi Pelayanan Publik BPOM.

4) Revitalisasi Sistem Manajemen Informasi Obat dan Makanan.

5) Revitalisasi Pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan

Obat dan Makanan.

-37-

6) Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Sistem Pengawasan

Terpadu.

7) Revitalisasi Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan.

8) Revitalisasi Komunikasi Publik.

1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA

Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka

arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretaris

Utama (Settama) tahun 2015-2019 adalah:

1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif


pengawasan;

2. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam

pengawasan obat dan makanan;

3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Settama meliputi:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan secara berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

3. Penguatan implementasi RB dan SAKIP.

4. Peningkatan pelayanan publik.

5. Peningkatan kualitas sarana dan prasaranan penunjang maupun utama

dalam mendukung penguatan pengawasan obat dan makanan.

6. Penguatan dukungan penegakan hukum.

7. Penguatan jejaring nasional dan internasional.

8. Peningkatan partisipasi masyarakat.

Penguatan komunikasi publik


-38-

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Renstra BPOM dan Settama

periode 2015-2019, maka Biro Hukum dan Organisasi menetapkan arah

kebijakan yaitu:



pengawasan;

2. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Biro Hukum dan

Organisasi meliputi:





Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi dari Settama,

melaksanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program generik

Settama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan

Biro Hukum dan Organisasi yaitu Koordinasi penyusunan peraturan

perundang-undangan, advokasi hukum dan organisasi dan tata laksana.

1.4. KERANGKA REGULASI Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi di Settama

memerlukan dukungan regulasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi

hukum dan organisasi dan tata laksana.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas

pelayanan Biro Hukum dan Organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi tentang Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap rancangan

kebijakan/ regulasi atau terhadap regulasi yang sudah berlaku.


-38-

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Renstra BPOM dan Settama

periode 2015-2019, maka Biro Hukum dan Organisasi menetapkan arah

kebijakan yaitu:



pengawasan;

2. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Biro Hukum dan

Organisasi meliputi:





Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi dari Settama,

melaksanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program generik

Settama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan

Biro Hukum dan Organisasi yaitu Koordinasi penyusunan peraturan

perundang-undangan, advokasi hukum dan organisasi dan tata laksana.

1.4. KERANGKA REGULASI Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi di Settama

memerlukan dukungan regulasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi

hukum dan organisasi dan tata laksana.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas

pelayanan Biro Hukum dan Organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi tentang Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap rancangan

kebijakan/ regulasi atau terhadap regulasi yang sudah berlaku.

-39-

2. Regulasi tentang Pedoman Penanganan Kasus/Perkara Hukum di

lingkungan Badan POM

3. Kebijakan tentang Penunjukan Tim Ahli Dalam Perkara Hukum di

Bidang Obat dan Makanan.

4. Reviu regulasi tentang organisasi dan tata laksana

1.5. KERANGKA KELEMBAGAAN Aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh

Biro Hukum dan Organisasi agar lebih efisien dan efektif adalah:

1. Penyempurnaan struktur organisasi pada unit organisasi induk BPOM

untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis eksternal dan

internal organisasi.

2. Penguatan kelembagaan UPT Balai POM melalui peningkatan klasifikasi

menjadi Balai Besar POM sesuai Kerangka Kelembagaan Subbidang

Kesehatan dan Gizi Masyarakat berdasarkan Buku II Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

3. Pembentukan Loka POM di Kabupaten/Kota tertentu secara bertahap

sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan rekomendasi Kepala Daerah

serta kriteria klasifikasi yang mempengaruhi beban kerja tugas dan

fungsi UPT BPOM.

4. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPOM dalam

penyelenggaraan pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan,

advokasi hukum dan organisasi dan tata laksana.

5. Pemantapan pengelolaan SDM ASN di lingkungan Biro Hukum dan

Organisasi mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa

jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan

profesionalisme ASN dan penilaian kinerja individu ASN.


-40-

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

a. Target Kinerja

Sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi yang

telah ditetapkan maka target kinerja indikator masing-masing sasaran

strategis (Program) pada tabel 11 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Sasaran Strategis, Sasaran Program,

Indikator dan Target Kinerja (OTK Lama)

Unit Kerja

Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan

Indikator Target Kinerja

2015 2016 2017

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan

20 peraturan

25 peraturan

25 peraturan

2. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun

150 rancangan

200 rancangan

200 rancangan

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan

150 layanan

220 layanan

220 layanan

Biro Perencanaan dan Keuangan


Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi

1 kajian 1 kajian 1 kajian


-40-

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

a. Target Kinerja

Sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi yang

telah ditetapkan maka target kinerja indikator masing-masing sasaran

strategis (Program) pada tabel 11 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Sasaran Strategis, Sasaran Program,

Indikator dan Target Kinerja (OTK Lama)

Unit Kerja

Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan

Indikator Target Kinerja

2015 2016 2017

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan

20 peraturan

25 peraturan

25 peraturan

2. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun

150 rancangan

200 rancangan

200 rancangan

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan

150 layanan

220 layanan

220 layanan

Biro Perencanaan dan Keuangan


Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi

1 kajian 1 kajian 1 kajian

-41-

Tabel 12. Sasaran Strategis Indikator dan Target Kinerja (OTK Baru)

Sasaran Strategis

Indikator Target Kinerja 2018 2019

Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan

2,85 3

Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi 4,15 4,30

Nilai RB BPOM penataan tata laksana 4,00 4,30

Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi

Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi

60 61

Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi

Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi

100 100

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi

100 100

Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun

100 100

Persentase advokasi hukum yang diselesaikan

100 100

Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015- 2019

Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi

68 70

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, Biro Hukum dan

Organisasi perlu menjabarkan strategi dan kegiatan strategis tersebut

dalam kegiatan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang berdaya

ungkit terhadap pencapaian kinerja. Intervensi ini dapat berupa


-42-

serangkaian kegiatan namun tidak terbatas pada (i) koordinasi penyusunan

peraturan perundang-undangan, (ii) koordinasi penanganan perkara, (iii)

koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (v)

bimbingan, asistensi, ataupun pendampingan bidang hukum, (vi) evaluasi

organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, (vii) peningkatan

kompetensi pegawai Biro Hukum dan Organisasi maupun unit kerja di

lingkungan BPOM.

Indikator yang ditetapkan Biro Hukum dan Organisasi adalah

indikator yang berorientasi outcome. Kualitas regulasi yang telah ditetapkan

BPOM tetap menjadi perhatian pada setiap dokumen yang disusun.

Mengingat dalam setiap tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan memerlukan pembahasan baik dari internal maupun eksternal

organisasi sehingga diharapkan dokumen yang disusun sesuai kaidah yang

berlaku.

b. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah

ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi periode 2015-

2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Kegiatan

Alokasi Anggaran (Milyar) Ket 2015 2016 2017 2018 2019

Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat

9,5 15,00 20,58 - -

Biro Hukum dan Hubungan Mayarakat


-42-

serangkaian kegiatan namun tidak terbatas pada (i) koordinasi penyusunan

peraturan perundang-undangan, (ii) koordinasi penanganan perkara, (iii)

koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (v)

bimbingan, asistensi, ataupun pendampingan bidang hukum, (vi) evaluasi

organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, (vii) peningkatan

kompetensi pegawai Biro Hukum dan Organisasi maupun unit kerja di

lingkungan BPOM.

Indikator yang ditetapkan Biro Hukum dan Organisasi adalah

indikator yang berorientasi outcome. Kualitas regulasi yang telah ditetapkan

BPOM tetap menjadi perhatian pada setiap dokumen yang disusun.

Mengingat dalam setiap tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan memerlukan pembahasan baik dari internal maupun eksternal

organisasi sehingga diharapkan dokumen yang disusun sesuai kaidah yang

berlaku.

b. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah

ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi periode 2015-

2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Kegiatan


Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat

9,5 15,00 20,58 - -

Biro Hukum dan Hubungan Mayarakat

-43-

Kegiatan


Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan

4,77 5,75 5,54 - - Biro Perencanaan dan Keuangan

Koordinasi Kegiatan Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana

- - - 15,2 12,6 Biro Hukum dan Organisasi


-44-

BAB V

PENUTUP

Renstra Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019 digunakan sebagai

acuan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi kedepan dan

merupakan penjabaran Renstra Settama 2015-2019. Dokumen ini memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Biro Hukum dan

Organisasi yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan

strategi Settama dan BPOM. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode

2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,

ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua

pimpinan dan staf Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan periode 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan

evaluasi.

Evaluasi Renstra Biro Hukum dan Organisasi merupakan bagian yang

penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan laporan kinerja tahunan Sektama. Biro Hukum dan Organisasi

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Renstra Biro

Hukum dan Organisasi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat

mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan

dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa

yang akan datang.

Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini terbuka untuk

disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Renstra adalah suatu

proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap

lingkungan strategis yang senantiasa berubah.


-44-

BAB V

PENUTUP

Renstra Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019 digunakan sebagai

acuan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi kedepan dan

merupakan penjabaran Renstra Settama 2015-2019. Dokumen ini memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Biro Hukum dan

Organisasi yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan

strategi Settama dan BPOM. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode

2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,

ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua

pimpinan dan staf Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan periode 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan

evaluasi.

Evaluasi Renstra Biro Hukum dan Organisasi merupakan bagian yang

penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan laporan kinerja tahunan Sektama. Biro Hukum dan Organisasi

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Renstra Biro

Hukum dan Organisasi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat

mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan

dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa

yang akan datang.

Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini terbuka untuk

disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Renstra adalah suatu

proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap

lingkungan strategis yang senantiasa berubah.

2015 2016 2017 2018 2019SK1 Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup

Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

IKSK1.1 Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan 2,09 2,71 2,85 3

IKSK1.2 Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi 3,84 4,01 4,15 4,30

IKSK1.3 Nilai RB BPOM Penataan tata laksana 3,84 3,92 4,00 4,30

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataaan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN

DEFINISI

CARA MENGHITUNG

Nilai Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataaan Peraturan Perundang-undangan.

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA

Nilai Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataan tata laksana.

Nilai Maximize Biro Hukum dan Organisasi

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataan dan penguatan organisasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataan tata laksana yang dilakukan oleh Kementerian PANRB

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi bidang Penataan dan penguatan organisasi

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi bidang Penataan tata laksana

Nilai Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataan dan penguatan organisasi.

SUMBER DATA

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi bidang penguatan peraturan perundang-undangan


2015 2016 2017 2018 2019SK2 Meningkatnya kepuasan internal BPOM

terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi

IKSK2 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi 60 61


a. Kepuasan Internal BPOM terhadap dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja di lingkungan BPOM terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasib. Layanan Dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi meliputi koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana c. Pengguna layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi meliputi Unit Kerja Pusat dan Unit

SUMBER DATA

Hasil pengisian kuesioner survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi yang diisi oleh responden

CARA MENGHITUNGa. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasib. Responden merupakan pegawai ASN BPOM yang terlibat/menerima langsung dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasic. Capaian diperoleh dari hasil survei terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi, menggunakan kuesioner dengan metode skala 1-4, dimana:Nilai 1 : Tidak baikNilai 2 : Kurang baikNilai 3 : Baik Nilai 4 : Sangat Baik


DEFINISI




2015 2016 2017 2018 2019SK2 Meningkatnya kepuasan internal BPOM

terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi

IKSK2 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi 60 61


a. Kepuasan Internal BPOM terhadap dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja di lingkungan BPOM terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasib. Layanan Dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi meliputi koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana c. Pengguna layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi meliputi Unit Kerja Pusat dan Unit

SUMBER DATA

Hasil pengisian kuesioner survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi yang diisi oleh responden

CARA MENGHITUNGa. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasib. Responden merupakan pegawai ASN BPOM yang terlibat/menerima langsung dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasic. Capaian diperoleh dari hasil survei terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi, menggunakan kuesioner dengan metode skala 1-4, dimana:Nilai 1 : Tidak baikNilai 2 : Kurang baikNilai 3 : Baik Nilai 4 : Sangat Baik


DEFINISI



2015 2016 2017 2018 2019SK3 Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di

lingkup Biro Hukum dan OrganisasiIKSK3 Persentase realisasi rencana aksi Reformasi

Birokrasi BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi 100 100


Realisasi rencana aksi area perubahan Reformasi Birokrasi bidang penguatan kelembagaan, penataan dan penguatan tata laksana, dan penguatan peraturan perundang-undangan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi BPOM


DEFINISI

Persentase Maximize Biro Hukum dan Organisasi

SUMBER DATA

Laporan Triwulanan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi bidang penguatan kelembagaan, penataan dan penguatan tata laksana, dan penguatan peraturan perundang-undangan

CARA MENGHITUNG

Keterangan:RA = Realisasi Rencana Aksi RM = Rencana Aksi sesuai Road Map RB BPOM1 = Bidang Penguatan Kelembagaan2 = Bidang Penguatan Tata Laksana3 = Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan


𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅+

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 +

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅 x𝑅00


2015 2016 2017 2018 2019SK4 Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses,

dan tepat ukuran IKSK4 Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi 100 100


1. Rekomendasi evaluasi yang diberikan terhadap BPOM oleh instansi yang berkaitan dengan program:a. Penataan dan penguatan organisasi; danb. Penataan tata laksana.2. Instansi yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada Kemen PANRB, BPK, KPK, lembaga sertifikasi ISO 9001 2001:2015.


DEFINISI


SUMBER DATA

Laporan hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana

CARA MENGHITUNGRasio tindak lanjut:

Keterangan:RO = Rekomendasi Penataan dan Penguatan Organisasi RTL = Rekomendasi Penataan Tata Laksana


𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐽𝐽𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐽𝐽𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐿𝐿

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐿𝐿2 x100


2015 2016 2017 2018 2019SK4 Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses,

dan tepat ukuran IKSK4 Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi 100 100


1. Rekomendasi evaluasi yang diberikan terhadap BPOM oleh instansi yang berkaitan dengan program:a. Penataan dan penguatan organisasi; danb. Penataan tata laksana.2. Instansi yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada Kemen PANRB, BPK, KPK, lembaga sertifikasi ISO 9001 2001:2015.


DEFINISI


SUMBER DATA

Laporan hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana

CARA MENGHITUNGRasio tindak lanjut:

Keterangan:RO = Rekomendasi Penataan dan Penguatan Organisasi RTL = Rekomendasi Penataan Tata Laksana


𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐽𝐽𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐽𝐽𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐿𝐿

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐿𝐿2 x100

2015 2016 2017 2018 2019SK5 Tersedianya peraturan perundang-undangan

dan Advokasi hukum IKSK1 Persentase peraturan perundang-undangan

yang disusun 100 100 100

IKSK2 Persentase advokasi hukum yang diselesaikan 100 100 100

Permintaan Advokasi Hukum terkait dengan Pemberian Pertimbangan Hukum, Penanganan Perkara/Kasus Hukum, Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum


SUMBER DATA

Laporan Triwulanan monitoring dan evaluasi

CARA MENGHITUNG

Seluruh rancangan peraturan perundang-undangan meliputi RUU, RPP, RPerpres, RPermen, RPerBPOM, RKeputusan, Nota Kesepakatan/Janjian Kerja Sama.


DEFINISI


Formula=

Keterangan:LA = Layanan Advokasi yang diberikanPA = Target dalam 1 Tahun

Formula=


𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑦𝑦𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑑𝑑𝑦𝑦 x100

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 x100


2015 2016 2017 2018 2019SK6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Biro Hukum

dan Organisasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

IKSK6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Hukum dan Organisasi 66 68 70



Nilai Maximize Biro Hukor

SUMBER DATA

Nilai Hasil Evaluasi AKIP Biro Hukum dan Organisasi oleh Inspektorat I

CARA MENGHITUNG

Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 1002. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 903. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 804. B (baik), dengan skor > 60 - 705. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 606. C (kurang), dengan skor > 30 - 507. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30


DEFINISI

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%)3. Pelaporan Kinerja (15%)4. Evaluasi Internal Kinerja (15%)5. Pencapaian Kinerja (20%)


Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018-2019 (OTK Baru)

Program/Kegiatan Sasaran Program

(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Lokasi Target

Alokasi (dalam Miliar

rupiah) Unit

Organisasi Pelaksana

2018 2019 2018 2019

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM

Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana


Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2017 (OTK Lama)

Program/Kegiatan Sasaran Program

(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Lokasi

Target Alokasi (dalam Miliar rupiah)

Unit Organi

sasi Pelaks

ana 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Badan Pengawas Obat dan Makanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM

SP 1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat

Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan


Regu

lato

ry Im

pact

Ana

lysis

ANAK

LAM

PIRA

N 2.

MAT

RIKS

KER

ANGK

A RE

GULA

SI B

IRO

HUKU

M D

AN O

RGAN

ISAS

I 201

5-20

19

Documents

REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ...ppid.pom.go.id/file/rencana_strategis/Renstra Biro Hukum...REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 3-2- permasalahan yang