Revisi PP.38/2007 serta implikasinya terhadap urusan

direktorat jenderal bina upaya kesehatan.

Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes

Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan

kementerian kesehatan republik indonesia

Sejalan dengan RPJMN 2010-2014 Kementerian Kesehatan telah menetapkan Visi :

Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan,

dengan Misi ;1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,

termasuk swasta dan masyarakat mandiri,

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan,

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan,

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Adapun strategiKementerian Kesehatan meliputi

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan regional,

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti ; dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif,

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional,

4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu,

5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan,

6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2010-2014 difokuskan pada delapan fokus prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;2. Perbaikan status gizi masyarakat;3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti

penyehatan lingkungan;4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan

penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menetapkan Rencana Aksi Program

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011–2014.

1. Meningkatkan pembinaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain2. Meningkatkan peningkatan mutu pelayanan rujukan3. Meningkatkan pengembangan pelayanan spesialistik dan sub spesialistik4. Menguatkan regulasi pelayanan keperawatan, kebidanan dan KMKF menjamin

kualitas pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat (penerima pelayanan) danperawat , bidan dan tenaga KMKF (pemberi pelayanan).

5. Meningkatkan advokasi, koordinasi, konsultasi dan bimbingan teknis serta evaluasipelayanan keperawatan, kebidanan dan KMKF secara berjenjang.

6. Meningkatkan manajemen pelayanan keperawatan, kebidanan dan KMKF yangefektif dan efisien.

7. Meningkatkan peran perawat, bidan dan tenaga KMKF dalam memberikanpelayanan di fasilitas kesehatan.

8. Meningkatkan kualitas jejaring kerja guna mendukung pelayanan keperawatan,kebidanan dan KMKF yang bermutu.

9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan kesehatan dibidang laboratorium kesehatan, radiologi, sarana, prasarana dan peralatankesehatan melalui kerjasama nasional dan global.

10. Meningkatkan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan, radiologi,sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang merata terjangkau, bermutu, danberkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif danpreventif.

11. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM di bidang laboratoriumkesehatan, radiologi, sarana, prasarana dan peralatan kesehatan kesehatan yangmerata dan bermutu

12. Pemetaan dan penyusunan perundangan tentang kesehatan jiwa.13. Meningkatkan upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui upaya preventif, promotif,

kuratif dan rehabilitatif pada semua kelompok usia.

14. Integrasi pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA di pelayanan kesehatan umum dan fasilitas kesehatan dasar.

15. Melakukan sosialisasi program kesehatan jiwa dan advokasi kepada pengambil kebijakan tentang kesehatan jiwa.

16. Memfasilitasi berfungsinya jaringan kerjasama antar institusi dari berbagai pihak terkait dalam penanganan kesehatan jiwa.

17. Meningkatkan kemampuan tenaga profesional di bidang kesehatan dan tenaga profesional lainnya baik tingkat pusat maupun daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa.

18. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa.

Adapun maksud dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011–2014 adalah :

1. Penjabaran dari program dan kegiatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2010–2014.

2. Sebagai pedoman dan arah dari kegiatan tiap unit eselon II di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

3. Sebagai bahan informasi baik untuk internal maupun eksternal Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Dalam mencapai sasaran dan tujuan dari Program

Pembinaan Upaya Kesehatan, maka sesuai Permenkes

nomor 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan memiliki tugas yaitu :

Pasal 105Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan.

PASAL 106

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 105,

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN MENYELENGGARAKAN FUNGSI :

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN;

B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN;

C. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG

PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN;

D. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG PEMBINAAN UPAYA

KESEHATAN;DAN

E. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri atas :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;

2.Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;

3.Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;

4.Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik;

5.Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; dan

6.Drektorat Bina Kesehatan Jiwa.

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT

BINA UPAYA

KESEHATAN

RUJUKAN

DIREKTORAT

BINA PELAYANAN

KEPERAWATAN DAN

KETEKNISIAN MEDIK

DIREKTORAT

BINA PELAYANAN

PENUNJANG MEDIK

DAN SARANA

KESEHATAN

DIREKTORAT

BINA UPAYA

KESEHATAN DASAR

DIREKTORAT JENDERAL

BINA UPAYA KESEHATAN

DIREKTORAT

BINA KESEHATAN

JIWA

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Landasan hukum tata kelola upaya kesehatan

1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

4. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Deskripsi terhadap Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional yang memerlukan peran serta aktif bersama Pemerintahan Daerah dalam merealisasikannya

KebijakanPembangunan

Kesehatan Nasional

KebijakanPembangunan

Kesehatan Daerah

Program Pembangunan Kesehatan

Daerah Kab/kota

Perda Pembangunan Kesehatan Daerah

kab/Kota

Kondisi Saat Ini

Tidak Sinkron

?Kebijakan Kementerian

Kesehatan Terkait PeningkatanUpaya Kesehatan

2 1

3

4

5

Masalah yang timbul

• Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional Tidak disikapi dengan tanggung jawab akan pengelolaan dan penyelenggaraan oleh daerah sehingga kurang sesuai dengan sasaran yang digariskan.

• Tidak Sinkronnya Aturan Hukum Terhadap Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah .

• Banyaknya Perbedaan Persepsi yang Mendasar dalam mengartikan Otonomi Daerah.

KebijakanPembangunan

Kesehatan Nasional

Perda Pembangunan Kesehatan Daerah

Kab/Kota

Program Pembangunan Kesehatan

Daerah Kab/Kota

Kondisi Yang Diinginkan

KebijakanPembangunan

Kesehatan Daerah

Sinkron dua arah

Kebijakan KementerianKesehatan Terkait Peningkatan

Upaya Kesehatan12

3

4

5

Yang diharapkan

• Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional Harus disikapi dengan tanggung jawab akan pengelolaan dan penyelenggaraan oleh daerah sehingga akan sesuai dengan sasaran yang digariskan.

• Terjadi Sinkronisasi Aturan Hukum Terhadap Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah .

• Terdapat Pemahaman dan Persepsi yang sama antara Pusat dan Daerah dalam mengartikan Otonomi Daerah.

Direktorat Jenderal Bina Upaya KesehatanMempunyai 8 (Delapan) Urusan Yang DalamPelaksanaannya Harus Dibagi antaraPemerintah, Pemerintahan provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yaitu :

Sub Bidang Sub-Sub Bidang

Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

Upaya Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat

1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat III .

1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat II dan III.

1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat I dan II.

1

2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan rujukan Tingkat Nasional.

2.Pengelolaan dan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan Tingkat provinsi.

2.pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Tingkat kabupaten/kota.

Sub Bidang

Sub-Sub Bidang

Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

2

Sub Bidang

Sub-Sub Bidang

Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

3.Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal, Perbatasan dan kepulauan,Bencana tingkat nasional.

3.Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah Tertinggal, Perbatasan dan kepulauan tingkat provinsi.

3.Pengelolaan dan Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, Perbatasan dan kepulauan tingkat Kabupaten.

3

Sub Bidang

Sub-Sub Bidang

Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

4.Registrasi,Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,penetapan, perizinan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

4.Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,perizinan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

4.Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,perizinan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

4

Sub Bidang

Sub-Sub Bidang

Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

5.Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

5

Sub Bidang

Sub-Sub Bidang

Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

6.Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Kesehatan Jiwa.

6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

6

Sub Bidang

Sub-Sub Bidang

Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

7.Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Pemeriksaan kesehatan CTKI tingkat Nasional.

7.penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Provinsi.

7. penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota.

7

Sub Bidang

Sub-Sub Bidang

Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

8. Penetapan kebijakan dan Pengelolaan Pencatatan penyebab Kematian Tingkat Nasional.

8.Pengelolaan dan penyelenggaraan Pencatatan penyebab Kematian di tingkat Provinsi.

8.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pencatatan penyebab Kematian ditingkat Kabupaten/Kota.

8

Sub Bidang Sub-Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota

Upaya Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat

1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat III .

1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat II dan III.

1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat I dan II.

2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan rujukan Tingkat Nasional.

2.Pengelolaan dan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan Tingkat provinsi.

2.pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Tingkat kabupaten/kota.

3.Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal, Perbatasan dan kepulauan tingkat nasional.

3.Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah Tertinggal, Perbatasan dan kepulauan tingkat provinsi.

3.Pengelolaan dan Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, Perbatasan dan kepulauan tingkat Kabupaten.

4.Registrasi,Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,penetapan, perizinan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

4.Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,perizinan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

4.Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,perizinan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

5.Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

6.Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Kesehatan Jiwa.

6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

7.Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Pemeriksaan kesehatan CTKI tingkat Nasional.

7.penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Provinsi.

7. penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota.

8. Penetapan kebijakan dan Pengelolaan Pencatatan penyebab Kematian Tingkat Nasional.

8.Pengelolaan dan penyelenggaraan Pencatatan penyebab Kematian di tingkat Provinsi.

8.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pencatatan penyebab Kematian ditingkat Kabupaten/Kota.

Rekap Usulan Masukan revisi PP 38/2007 -BUK

Terima Kasih

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA