TAHUN ANGGARAN 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN...2 pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan

TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN ANGGARAN 2016

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, karena atas perkenan-Nya

Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2016.

Sesuai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara substantif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten

Tanah Bumbu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan

kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi

Pemerintahan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, serta

penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban yang

dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sungai Loban

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. Hal ini merupakan wujud dari

keinginan Pemerintah Kecamatan Sungai Loban untuk dapat menyajikan

2

pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan

masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Namun

demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus

diatasi dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang maksimal.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat

digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta

peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sari Mulya, 13 Desember 2016

Camat Sungai Loban,

Kursani, S. Sos Pembina Tk. I NIP. 196808201990091003

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… 1

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… 3

DAFTAR TABEL …………………………………………………………….. 4

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………… 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Rencana Strategis ……………………………………........ 9

2.2 Visi dan Misi Kecamatan Sungai Loban…………………. 10

2.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi …………………….. 13

2.4 Tujuan dan Sasaran …………………………………........ 14

2.4.1 Tujuan ………………………………………………. 14

2.4.2 Sasaran ……………………………………………... 15

2.5 Prioritas Kegiatan …………………………………………. 15

2.6 Perencanaan Kinerja ..................................................... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ………………………….. 18

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran …………... 20

3.3 Akuntabilitas Keuangan …….……………………………. 24

3.4 Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan ……………………… 24

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………….. 25

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2016

Laporan Kinerja Interim/Triwulan

Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2016

4

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Tabel 3.2 Rencana Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2016

Tabel 3.3 Laporan Kinerja Interim/Triwulan

Tabel 3.4 Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2016

5

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat

dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam

rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good

and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan

praktik terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar

“good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan

masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment”

(koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang

tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan

kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan

negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula

adanya mekanisme untuk meregulasi akutanbilitas pada setiap instansi pemerintah

dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang

sama pada informasi bagi masyarakat luas.

6

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas

managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk

pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran

aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable

activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan

yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh

seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar

direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung

jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi

yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor

XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul

yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari

produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

7

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat

pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka

LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu

memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan

daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2016-2020, Rencana Kerja

Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan Inpres Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP

Tahun 2016 berdasarkan pada indikator (inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits),

juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena

itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Loban yang

menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada

Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun

2016. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kecamatan Sungai Loban

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dengan memperhatikan kepada peraturan

perundangundangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

8

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negera Republik Indonesia Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal,

nasional, global dan tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik

yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penulisan LAKIP Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 ini, mengacu Rencana Strategis Kecamatan

Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 serta perpedoman

pada Rencana Kerja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu,

merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan

setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Renstra secara

sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk

strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap

sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 adalah untuk menetapkan prioritas program

dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber

pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan

landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian

visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu

Kepala Daerah pada Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

10

Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2020 dengan sasaran :

1. Tertatanya sistem Administrasi Perangkat Kecamatan Sungai Loban

secara profesional sehingga terciptanya sistem Pelayanan Administrasi

yang cepat, tepat dan berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana pendukung sehingga

terciptanya sistem Pelayanan Administrasi yang handal

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Aparatur) Pemerintah Kecamatan

Sungai Loban yang berkualitas

4. Meningkatkan Partisipasi Organisasi Kelembagaan didalam

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Kecamatan Sungai Loban

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan suatu bagian yang utuh dari

manajeman kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam

menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM

Kabupaten Tanah Bumbu, serta dari keberadaanya untuk setiap tahunnya

selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang

dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu.

2.2 Visi-Misi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta

kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Sungai

Loban Kabupaten Tanah Bumbu, adalah :

“TERWUJUDNYA KECAMATAN SUNGAI LOBAN SEBAGAI PUSAT

PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, KAWASAN SENTRAL

11

PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, BERBUDAYA DAN DAMAI

MENUJU MASYARAKAT MADANI “

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan

Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga yang berkompeten

dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap

memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan

global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan

partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu yang

cerdas, sehat dan sejahtera di samping itu Kecamatan Sungai Loban harus

dapat menerapkan nilai-nilai profesional yaitu :

1. DISIPLIN DAN BERMORAL TINGGI

Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap

pearaturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar

(tepat waktu, pengambilan keputusan, atribut dll) Moral secara umum diartikan

sifat ataupun akhlak (ahli tetapi tidak bermoral, berbahaya, memetingkan diri

senditi)

2. PROAKTIF, KREATIF DAN INOVATIF

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan Kreatif dapat

diartikan kemampuan dalam menciptakan ide Inovatif keberadaan untuk

melakukan perubahan atau pembaharuan

3. BERJIWA WIRAUSAHA (ENTREUPREUNEURSHIP)

Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimilki untuk

mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsif efiseinsi dan

efektifitas dalam bekerja seorang yang berjiwa wairausaha selelau memegang

prinsif termurah dari segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi

metode, terbaik dari segi mekanisme dan terarah dari segi hasil.

12

4. BERORIENTASI PADA PRESTASI

Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang

berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupaya

dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius

(tidak asal-asalan).

5. HAUS AKAN ILMU PENGETAHUAN

Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi

sosok yang generalis (serba bisa) selalu memacu ilmu pengetahuan ,mengasah

keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh kemampuan untuk

memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik sekarang maupun masa

mendatang.

6. BERORIENTASI KE MASA DEPAN

Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan

perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan

hasil kerja yang befsifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat.

Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba

dengan kiat dan semangat.

7. BERDEDIKASI DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan

ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau

pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana

atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebakan proses

kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatsan itu ia

secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai prodiktivitas kerja

yang setinggi-tingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan

kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.Penuh tanggung jawab

13

adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya

serta konsekwen dalam mempertanggungjawabkannya.

Oleh karena itu dalam melaksanakan program dan kegiatannya selain

menerapkan nilai-nilai profesionalisme juga terpercaya dalam mengawal visi-

misi Kecamata Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.Dengan pernyataan

misi diharapakan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

dapat mengetahui dan mengenai keberadaan dan peran instansi pemerintah

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi pembangunan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

mengacu kepada visi yang ingin diwujudkan yaitu out come yang ingin dicapai

adalah indeks pembangunan manusia, untuk itu dirumusannya dapat

dikelompokan kepada empat sektor pokok dan sektor lainnya sebagai

komplementer antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa menjadi

pelayan publik yang profesional.

2. Memberikan pelayanan publik yang bermutu, efektif, efesien sehingga

menimbulkan kepuasan pada masyarakat.

3. Mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

sebagai produk penyangga bagi Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi

sumber pendapatan masyarakat.

4. Menumbuhkembangkan prilaku masyarakat yang berbudaya, membina

kerukunan antar umat beragama menuju masyarakat yang damai dan

sejahtera.

5. Terciptanya pemerataan infra struktur di wilayah kecamatan

2.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategis

Untuk tahun 2016, Kebijakan Umum yang digunakan adalah 6 Kebijakan

Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016,

14

yang indikator keberhasilannya ditargetkan tercapai sampai tahun 2016.

Kebijakan Strategis tersebut adalah :

1. Koordinasi kegiatan di bidang keuangan, umum dan perlengkapan.

2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan umum, pemerintahan

Desa dan hubungan masyarakat.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

4. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban.

5. Koordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

6. Pembinaan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

2.4. Tujuan dan Sasaran

2.4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan

Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, yang ditempuh melalui

penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait,

tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi yang lebih

baik dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak sehingga

tercipta pelayanan yang prima.

3. Mewujudkan Disiplin Aparatur Pemerintah kecamatan.

4. Mewujudkan nilai keberdayaan masyarakat perdesaan

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

15

2.4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran

yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tertatanya sistem administrasi perangkat Kecamatan Sungai

Loban secara profesional sehingga terciptanya sistem pelayanan

administrasi yang cepat, tepat dan berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana pendukung

sehingga tercipta sistem Pelayanan Administrasi yang handal

3. Meningkatkan disiplin aparatur Pemerintah Kecamatan Sungai

Loban

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan organisasi

masyarakat desa

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

2.5 Prioritas Kegiatan

Prioritas pembangunan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016 masih merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan

Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, Kebijakan

Strategis, isu strategis, masukan dari prioritas pembangunan Nasional yang

tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

16

2.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

j. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

k. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

2.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.5.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

2.5.4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a. Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Perdesaan

2.5.5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

17

2.6 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan

seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam

Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan

Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja

dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 disajikan tersendiri dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2016 ini.

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten

Tanah Bumbu yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan

Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah

dicapai maupun kegagalan pada tahun 2016.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati Tanah

Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian

Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai

Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media

Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target

dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

19

diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator

Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)

- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

yang terkait dengan Core Area Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat

pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari

nilai tersebut yaitu :

- 80 – 100 = Baik

- 50 - 79 = Cukup

- < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

b. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara

signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

20

Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan

satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

c. Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokan ke dalam :

1) Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan

untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa

sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

2) Kelompok indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan

langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat

berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

3) Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu

menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk

jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

4) Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran

(outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa

tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

5) Kelompok indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh

capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Secara umum Pemerintahan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten

Tanah Bumbu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai

Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016- 2020.

21

Empat sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2016

sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan

Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. Uraian lebih

lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Tertatanya sistem Administrasi Perangkat Kecamatan Sungai Loban secara

profesional sehingga terciptanya sistem Pelayanan Administrasi yang cepat, tepat dan berkualitas

No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi

Capaian Kinerja Tahun

2016 [%] 1 2 3 4 5 6

1 Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bulan 11.040.000 7.570.000 68,57

2 Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Bulan 29.598.000 28.847.800 97,47

3 Terbayarnya / terpenuhinya jasa administrasi keuangan

Bulan 104.460.000 82.791.500 79,26

4 Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Bulan 2.631.000 2.631.000 100,00

5 Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja Bulan 3.300.000 2.400.000 72,73

6 Tersedianya alat tulis kantor Bulan 10.992.350 8.092.400 73,62

7 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Bulan 6.500.000 5.850.000 90,00

8 Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Bulan 2.120.000 1.738.000 81,98

9 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bulan 24.870.000 22.620.000 90,95

10 Tersediannya jasa tenaga Non PNS Bulan 219.800.000 188.400.000 85,71

11 Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah

Bulan 31.700.000 31.650.000 99,84

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas dapat dilihat

bahwa Capaian Kinerja Tahun 2016 berkisar pada 85,59 % hal ini

menunjukan bahwa sistem Administrasi Perangkat Kecamatan Sungai Loban

telah tercipta sistem Pelayanan Administrasi yang cepat, tepat dan

berkualitas berjalan dengan baik dan lancar.

22

Tabel 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana pendukung sehingga

terciptanya sistem Pelayanan Administrasi yang handal



2016 [%] 1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Unit 30.000.000 30.000.000 100,00

2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Unit 10.000.000 10.000.000 100,00


bahwa Capaian Kinerja Tahun 2016 ada dua indikator yang mencapai 100 %

hal ini menunjukan bahwa Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

pendukung sehingga terciptanya sistem Pelayanan Administrasi yang handal

berjalan dengan baik dan lancar.

Tabel 3.3


Meningkatkan Disiplin Aparatur Pemerintah Kecamatan Sungai Loban



2016 [%] 1 2 3 4 5 6

1 Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Bulan 12.000.000 12.000.000 100,00

Untuk tahun 2016 sasaran peningkatan disiplin aparatur kecamatan

terlaksana secara maksimal.

23

Tabel 3.4


Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan



2016 [%] 1 2 3 4 5 6

1 Terlaksanya pemberdayaan lembaga dan organisaisi masyarakat perdesaan

Bulan 165.500.000 149.300.000 90,21


bahwa Capaian Kinerja Tahun 2016 mencapai 90,21 %; indikator tersebut

menunjukkan sudah secara maksimal terserap hal ini menunjukan bahwa

Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa berjalan dengan baik dan

lancar.

Tabel 3.5


Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa pada

Perencanaan Pembangunan Desa


Capaian Kinerja Tahun 2016 [%]

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya musyawarah pembangunan desa

Bulan 60.500.000 50.250.000 83,06


bahwa Capaian Kinerja Tahun 2016 mencapai 83,06 %; indikator tersebut

menunjukkan fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa

berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan musrenbang.

24

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat dan keluraga berencana, ketentramaan dan ketertiban,

pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat

Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah

Bumbu sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan

sekaligus kewajiban yang terbatas untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri.

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2020 kebijakan umum pengelolaan keuangan

Pemerintahan kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan

pada Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3.4. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan

kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output

dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu

kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target,

sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan

inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara

realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

25

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kecamatan Sungai Loban

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum

Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran

strategisnya. Ada 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016 secara keseluruhan cukup mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2016 pada hakekatnya karena berkat

limpahan rahmat dan karunia Allah Swt. dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh

lapisan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif

dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan

landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang

ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan

publik.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2016 masih ditemui berbagai

permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti

Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum Optimal. Sekaitan dengan hal

tersebut, Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dari

waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki

kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi,

perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target

terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis

26

Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 khususnya

untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis

Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016- 2020 yang

diselaraskan dengan Program dan Indikator Mikro Rencana Strategi (Renstra)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 dan terhadap Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dapat dipenuhi sesuai dengan

harapan. Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang

ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan

sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., namun

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi

motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.


Camat Sungai Loban,

Kursani, S. Sos Pembina Tk. I Nip. 196808201990091003

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kursani, S. Sos

Jabatan : Camat Sungai Loban,

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Mardani H. Maming

Jabatan : Bupati Tanah Bumbu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Mardani H. Maming

NIP. 19680820 199009 1 003

Sungai Loban, 4 Januari 2016

Pihak Pertama

Kursani, S. SosPembina Tk. I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Loban

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Program pelayanan

administrasi perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik12 bulan

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional12 bulan

Terwujudnya penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bulan

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan

kantor212 item

Tercapainya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan

Tercapainya penyediaan alat tulis kantor 315 item

Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan35004 item

Tercapainya penyediaan komponen

listrik/penerangan bangunan kantor102 item

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah12 bulan

Terwujudnya penyediaan jasa tenaga non PNS 130 OB

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam

daerah12 bulan

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas1 unit

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor1 unit

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tercapainya pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu30 stel

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat perdesaan12 bulan

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

Terlaksananya pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa1 dokumen keg

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM ANGGARAN (Rp)

Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik11.040.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional29.598.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan 104.460.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.631.000

Jasa perbaikan peralatan kerja 3.300.000

Penyediaan alat tulis kantor 10.992.350

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000

Penyediaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor2.120.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah24.870.000

Penyediaan jasa tenaga non PNS 219.800.000

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 31.700.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 30.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12.000.000

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan165.500.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 60.500.000

Jumlah (Rp) 725.011.350

Sari Mulya, 4 Januari 2016

Bupati Tanah Bumbu, Camat Sungai Loban,

Mardani H Maming Kursani, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19680820 199009 1 003



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Program pelayanan


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik12 bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional12 bulan

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 212 item

Jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor 315 item

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan35004 item

Penyediaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor102 item

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah12 bulan

Penyediaan jasa tenaga non PNS 130 OB

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 12 bulan



Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tercapainya pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu30 stel

Program Peningkatan


Perdesaan

Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat perdesaan12 bulan

Program Peningkatan


Membangun Desa

Terlaksananya pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa1 dokumen keg


Camat Sungai Loban,

Kursani, S. Sos

NIP. 196808201990091003

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5

Program pelayanan


Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik11.040.000 7.570.000 68,57

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional29.598.000 28.847.800 97,47

Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuangan 104.460.000 82.791.500 79,26

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 2.631.000 2.631.000 100,00

Tercapainya jasa perbaikan peralatan kerja 3.300.000 2.400.000 72,73

Tercapainya penyediaan alat tulis kantor 10.992.350 8.092.400 73,62

Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000 5.850.000 90,00

Tercapainya penyediaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor2.120.000 1.738.000 81,98

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah24.870.000 22.620.000 90,95

Terwujudnya penyediaan jasa tenaga non PNS 219.800.000 188.400.000 85,71

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah 31.700.000 31.650.000 99,84

Jumlah (Rp) 447.011.350 382.590.700 85,59



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 30.000.000 30.000.000 100,00

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 10.000.000 100,00

Jumlah (Rp) 40.000.000 40.000.000 100,00

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA



Aparatur

Tercapainya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12.000.000 12.000.000 100,00

Jumlah (Rp) 12.000.000 12.000.000 100,00

Program Peningkatan


Perdesaan

Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan165.500.000 149.300.000 90,21

Jumlah (Rp) 165.500.000 149.300.000 90,21

Program Peningkatan


Membangun Desa

Terlaksananya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa60.500.000 50.250.000 83,06

Jumlah (Rp) 60.500.000 50.250.000 83,06

TOTAL (Rp) 725.011.350 634.140.700 87,47

Jumlah Anggaran Kegiatan (Perubahan) Tahun 2016 Rp. 725.011.350

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 634.140.700

(Tidak termasuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Rutin Aparatur-PNS)


Camat Sungai Loban,

Kursani, S. Sos

NIP. 196808201990091003


Tahun : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Nama Program/Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Program pelayanan


Pelayanan administrasi

perkantoran

Terlaksananya penyediaan

jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik11.040.000 7.570.000 68,57


jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

29.598.000 28.847.800 97,47

Terwujudnya penyediaan jasa

administrasi keuangan

Penyediaan jasa administrasi

keuangan104.460.000 82.791.500 79,26


jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan

kantor2.631.000 2.631.000 100,00


jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Jasa perbaikan

peralatan kerja3.300.000 2.400.000 72,73

Tercapainya penyediaan alat

tulis kantorPenyediaan alat tulis kantor 10.992.350 8.092.400 73,62

Terwujudnya penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan6.500.000 5.850.000 90,00

Tercapainya penyediaan

komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan komponen

listrik/penerangan bangunan

kantor

2.120.000 1.738.000 81,98

RENCANA KERJA TAHUNAN


Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke Luar Daerah24.870.000 22.620.000 90,95

Terwujudnya penyediaan jasa

tenaga non PNS

Penyediaan jasa tenaga non

PNS219.800.000 188.400.000 85,71

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dalam daerah

Rapat-rapat koordinasi Dalam

Daerah31.700.000 31.650.000 99,84

447.011.350 382.590.700 85,59

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas30.000.000 30.000.000 100,00

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor10.000.000

10.000.000 100,00

40.000.000 40.000.000 100,00

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tercapainya pengadaan

pakaian khusus hari-hari

tertentu

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu12.000.000 12.000.000 100,00

12.000.000 12.000.000 100,00

Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya pemberdayaan

lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat

perdesaan

165.500.000 149.300.000 90,21

165.500.000 149.300.000 90,21




Aparatur

Program Peningkatan


Perdesaan

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa

Terlaksananya pelaksanaan

musyawarah pembangunan

desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa60.500.000 50.250.000 83,06

60.500.000 50.250.000 83,06

TOTAL (Rp) 725.011.350 634.140.700 87,47

Jumlah Anggaran Kegiatan (Perubahan) Tahun 2016 Rp. 725.011.350

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 634.140.700

(Tidak termasuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Rutin Aparatur-PNS)


Camat Sungai Loban,

Kursani, S. Sos

NIP. 196808201990091003

Program Peningkatan


Membangun Desa

Jumlah (Rp)

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Unit Organisasi : Kecamatan Sungai Loban

Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sungai Loban

Bulan : Desember 2016

447.011.350 382.590.700 64.420.650

11.040.000 7.570.000 3.470.000

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 6.600.000 4.610.000 1.990.000

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.040.000 1.360.000 680.000

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 2.400.000 1.600.000 800.000

29.598.000 28.847.800 750.200

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 18.711.000 18.710.800 200

5 . 2 . 2 . 05 . 09 Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 10.887.000 10.137.000 750.000

Program Penyediaan jasa administrasi keuangan 104.460.000 82.791.500 21.668.500

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.560.000 37.040.000 18.520.000

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.250.000 1.512.000 738.000

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.500.000 995.000 505.000

5 . 2 . 2 . 01 . 13 Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 13.400.000 12.564.500 835.500

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 1.000.000 680.000 320.000

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000 30.000.000 -

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 750.000 - 750.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.631.000 2.631.000 -

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.111.000 2.111.000 -

5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 520.000 520.000 -

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.300.000 2.400.000 900.000

5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.300.000 2.400.000 900.000

Penyediaan alat tulis kantor 10.992.350 8.092.400 2.899.950

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja alat tulis kantor 10.992.350 8.092.400 2.899.950

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000 5.850.000 650.000

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.500.000 5.850.000 650.000

2.120.000 1.738.000 382.000

5 . 2 . 2 . 01 . 03Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)2.120.000 1.738.000 382.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24.870.000 22.620.000 2.250.000

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.870.000 22.620.000 2.250.000

Penyediaan jasa tenaga non PNS 219.800.000 188.400.000 31.400.000

5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 113.400.000 97.200.000 16.200.000

5 . 2 . 1 . 02 . 06 Honor/upah 106.400.000 91.200.000 15.200.000

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA-FUNGSIONAL)

PROGRAM/KEGIATAN/URAIANJUMLAH

ANGGARAN

JUMLAH SPJ

(LS+UP/GU/TU)S.D

BULAN INI

SISA PAGU

ANGGARAN (Rp)

PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Program penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 31.700.000 31.650.000 50.000

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.700.000 31.650.000 50.000

40.000.000 40.000.000 -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 30.000.000 -

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 30.000.000 30.000.000 -

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000 10.000.000 -

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.000.000 10.000.000 -

12.000.000 12.000.000 -

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12.000.000 12.000.000 -

5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.000.000 12.000.000 -

165.500.000 149.300.000 16.200.000

165.500.000 149.300.000 16.200.000

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000 4.500.000 -

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Tim *) 21.000.000 14.000.000 7.000.000

5 . 2 . 2 . 01 . 13 Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 3.500.000 3.500.000 -

5 . 2 . 2 . 01 . 15 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 12.950.000 12.950.000 -

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 26.050.000 22.100.000 3.950.000

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 57.500.000 52.250.000 5.250.000

5 . 2 . 2 . 14 . 07 Belanja pakaian hari tertentu *) 27.500.000 27.500.000 -

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.500.000 12.500.000 -

60.500.000 50.250.000 10.250.000

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 60.500.000 50.250.000 10.250.000

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000 1.950.000 -

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.700.000 30.450.000 10.250.000

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.850.000 17.850.000 -

TOTAL BELANJA (Rp) 725.011.350 634.140.700 90.870.650

725.011.350 634.140.700 90.870.650


Camat Sungai Loban,

Kursani, S. Sos

NIP. 196808201990091003

PROG. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROG. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PERDESAAN

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 Kecamatan Sungai Loban

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 Kecamatan Sungai Loban

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Kursani, S.Sos

Bendahara Pengeluaran : I Kadek Budiana, S.Sos

Bulan : Desember

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

s.d. BULAN LALU BULAN INI

SPJ - LS Gaji

SPJ - LS Barang & Jasa

SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU

ANGGARAN

JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)

s.d. BULAN INI

5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.248.880.295,00 1.199.123.400,00

0,00

1.199.123.400,00

0,00

49.756.895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

0,00

1.199.123.400,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 163.870.169,00 134.080.340,00

0,00

134.080.340,00

0,00

29.789.829,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Keluarga

0,00

134.080.340,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 92.560.400,00 72.600.000,00

0,00

72.600.000,00

0,00

19.960.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Jabatan

0,00

72.600.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 59.926.000,00 49.890.000,00

0,00

49.890.000,00

0,00

10.036.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Fungsional Umum

0,00

49.890.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 116.005.253,00 87.048.840,00

0,00

87.048.840,00

0,00

28.956.413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Beras

0,00

87.048.840,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 7.079.571,00 3.729.563,00

0,00

3.729.563,00

0,00

3.350.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

0,00

3.729.563,00

Halaman 1 dari 6LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU

ANGGARAN

JUMLAH SPJ

(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI

5 . 1 . 1 . 01 . 08 185.000,00 20.952,00

0,00

20.952,00

0,00

164.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembulatan Gaji

0,00

20.952,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 1.025.400.000,00 0,00

793.900.000,00

0,00

793.900.000,00

231.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

0,00

793.900.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 62.010.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

18.520.000,00

43.490.000,00

0,00

0,00

0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

43.490.000,00

43.490.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 05 21.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Honorarium Tim *)

14.000.000,00

14.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 02 113.400.000,00 0,00

97.200.000,00

0,00

97.200.000,00

16.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

0,00

97.200.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 06 106.400.000,00 0,00

91.200.000,00

0,00

91.200.000,00

15.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Honor/Upah

0,00

91.200.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 10.992.350,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.899.950,00

8.092.400,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

8.092.400,00

8.092.400,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 2.120.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

382.000,00

1.738.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

1.738.000,00

1.738.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 2.250.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

738.000,00

1.512.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

1.512.000,00

1.512.000,00



JUMLAH

ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU

ANGGARAN

JUMLAH SPJ


5 . 2 . 2 . 01 . 05 2.111.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.111.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

2.111.000,00

2.111.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 1.500.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

505.000,00

995.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

995.000,00

995.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 13 16.900.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

835.500,00

16.064.500,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

16.064.500,00

16.064.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 15 12.950.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.950.000,00

0,00

0,00

0,00

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

12.950.000,00

12.950.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 05 520.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

520.000,00

520.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 1.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

680.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Air

680.000,00

680.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 6.600.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.990.000,00

4.610.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Listrik

4.610.000,00

4.610.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 2.040.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

1.360.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Surat Kabar/Majalah

1.360.000,00

1.360.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 2.400.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

1.600.000,00

1.600.000,00



JUMLAH

ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU

ANGGARAN

JUMLAH SPJ


5 . 2 . 2 . 05 . 03 18.711.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

18.710.800,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

18.710.800,00

18.710.800,00

5 . 2 . 2 . 05 . 09 10.887.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

10.137.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan

bermotor*)

10.137.000,00

10.137.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 6.500.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

5.850.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Penggandaan

5.850.000,00

5.850.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 30.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

30.000.000,00

30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 26.050.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.950.000,00

22.100.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

22.100.000,00

22.100.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 05 750.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Sewa Tenda

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 98.200.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

15.500.000,00

82.700.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

82.700.000,00

82.700.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 03 12.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional

12.000.000,00

12.000.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 07 27.500.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.500.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja pakaian hari tertentu *)

27.500.000,00

27.500.000,00



JUMLAH

ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU

ANGGARAN

JUMLAH SPJ


5 . 2 . 2 . 15 . 01 62.050.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

62.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

62.000.000,00

62.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 24.870.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

22.620.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

22.620.000,00

22.620.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 04 3.300.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

2.400.000,00

2.400.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 40.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

40.000.000,00

40.000.000,00

3.438.918.038,00 464.384.243,00

445.740.700,00 0,00 445.740.700,00

982.300.000,00 0,00 982.300.000,00

1.546.493.095,00 0,00 1.546.493.095,00 JUMLAH 2.974.533.795,00



JUMLAH

ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU

ANGGARAN

JUMLAH SPJ


Penerimaan

- SP2D 3.040.069.295,00

- Pajak Penghasilan Ps 21 (411121) 4.846.888,00

- Pajak Penghasilan Ps 22 (411122) 933.433,00


- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(411211)

6.946.825,00

- Lain-lain 0,00

Jumlah Penerimaan 3.068.001.441,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU) 2.974.933.795,00


- Pajak Penghasilan Ps 22 (411122) 890.220,00


- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)

6.594.240,00

- Lain-lain 135.500,00

Jumlah Pengeluaran 3.000.920.255,00

67.081.186,00 Saldo Kas

Batulicin, 13 Desember 2016

I Kadek Budiana, S.Sos

Staf

NIP. 19770413 200701 1 019


Documents

TAHUN ANGGARAN 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN...2 pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan