-
Revisi PP.38/2007 serta implikasinya terhadap urusan
direktorat jenderal bina upaya kesehatan.
Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes
Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan
kementerian kesehatan republik indonesia
-
Sejalan dengan RPJMN 2010-2014 Kementerian Kesehatan telah
menetapkan Visi :
Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan,
dengan Misi ;1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat mandiri,
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan
berkeadilan,
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya
kesehatan,
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
-
Adapun strategiKementerian Kesehatan meliputi
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat
madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan
regional,
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau,
bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti ; dengan mengutamakan
pada upaya promotif dan preventif,
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk
mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional,
4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan
yang merata dan bermutu,
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat
dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan
dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan,
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,
berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi
kesehatan yang bertanggung jawab.
-
Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2010-2014 difokuskan
pada delapan fokus prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;2. Perbaikan
status gizi masyarakat;3. Pengendalian penyakit menular serta
penyakit tidak menular diikuti
penyehatan lingkungan;4. Pemenuhan, pengembangan, dan
pemberdayaan SDM kesehatan;5. Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan
penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;6.
Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);7.
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan;8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan
tersier.
-
Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan menetapkan Rencana Aksi Program
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011–2014.
1. Meningkatkan pembinaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan
lain2. Meningkatkan peningkatan mutu pelayanan rujukan3.
Meningkatkan pengembangan pelayanan spesialistik dan sub
spesialistik4. Menguatkan regulasi pelayanan keperawatan, kebidanan
dan KMKF menjamin
kualitas pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat (penerima
pelayanan) danperawat , bidan dan tenaga KMKF (pemberi
pelayanan).
5. Meningkatkan advokasi, koordinasi, konsultasi dan bimbingan
teknis serta evaluasipelayanan keperawatan, kebidanan dan KMKF
secara berjenjang.
6. Meningkatkan manajemen pelayanan keperawatan, kebidanan dan
KMKF yangefektif dan efisien.
7. Meningkatkan peran perawat, bidan dan tenaga KMKF dalam
memberikanpelayanan di fasilitas kesehatan.
8. Meningkatkan kualitas jejaring kerja guna mendukung pelayanan
keperawatan,kebidanan dan KMKF yang bermutu.
-
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan
kesehatan dibidang laboratorium kesehatan, radiologi, sarana,
prasarana dan peralatankesehatan melalui kerjasama nasional dan
global.
10. Meningkatkan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium
kesehatan, radiologi,sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang
merata terjangkau, bermutu, danberkeadilan, serta berbasis bukti,
dengan pengutamaan pada upaya promotif danpreventif.
11. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM di bidang
laboratoriumkesehatan, radiologi, sarana, prasarana dan peralatan
kesehatan kesehatan yangmerata dan bermutu
12. Pemetaan dan penyusunan perundangan tentang kesehatan
jiwa.13. Meningkatkan upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui upaya
preventif, promotif,
kuratif dan rehabilitatif pada semua kelompok usia.
-
14. Integrasi pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA di pelayanan
kesehatan umum dan fasilitas kesehatan dasar.
15. Melakukan sosialisasi program kesehatan jiwa dan advokasi
kepada pengambil kebijakan tentang kesehatan jiwa.
16. Memfasilitasi berfungsinya jaringan kerjasama antar
institusi dari berbagai pihak terkait dalam penanganan kesehatan
jiwa.
17. Meningkatkan kemampuan tenaga profesional di bidang
kesehatan dan tenaga profesional lainnya baik tingkat pusat maupun
daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan
jiwa.
18. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam
upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa.
-
Adapun maksud dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan Tahun 2011–2014 adalah :
1. Penjabaran dari program dan kegiatan Ditjen Bina Upaya
Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Kesehatan tahun 2010–2014.
2. Sebagai pedoman dan arah dari kegiatan tiap unit eselon II di
lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
3. Sebagai bahan informasi baik untuk internal maupun eksternal
Ditjen Bina Upaya Kesehatan
-
Dalam mencapai sasaran dan tujuan dari Program
Pembinaan Upaya Kesehatan, maka sesuai Permenkes
nomor 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan memiliki tugas yaitu :
-
Pasal 105Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai
tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang pembinaan upaya kesehatan.
-
PASAL 106
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
105,
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN MENYELENGGARAKAN FUNGSI
:
A. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN;
B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN UPAYA
KESEHATAN;
C. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI
BIDANG
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN;
D. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG PEMBINAAN
UPAYA
KESEHATAN;DAN
E. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA
KESEHATAN.
-
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri atas :
1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;
3.Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;
4.Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian
Medik;
5.Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana
Kesehatan; dan
6.Drektorat Bina Kesehatan Jiwa.
-
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
BINA UPAYA
KESEHATAN
RUJUKAN
DIREKTORAT
BINA PELAYANAN
KEPERAWATAN DAN
KETEKNISIAN MEDIK
DIREKTORAT
BINA PELAYANAN
PENUNJANG MEDIK
DAN SARANA
KESEHATAN
DIREKTORAT
BINA UPAYA
KESEHATAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL
BINA UPAYA KESEHATAN
DIREKTORAT
BINA KESEHATAN
JIWA
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
-
Landasan hukum tata kelola upaya kesehatan
1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.
4. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
5. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
-
Deskripsi terhadap Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional yang
memerlukan peran serta aktif bersama Pemerintahan Daerah dalam
merealisasikannya
-
KebijakanPembangunan
Kesehatan Nasional
KebijakanPembangunan
Kesehatan Daerah
Program Pembangunan Kesehatan
Daerah Kab/kota
Perda Pembangunan Kesehatan Daerah
kab/Kota
Kondisi Saat Ini
Tidak Sinkron
?Kebijakan Kementerian
Kesehatan Terkait PeningkatanUpaya Kesehatan
2 1
3
4
5
-
Masalah yang timbul
• Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional Tidak disikapi dengan
tanggung jawab akan pengelolaan dan penyelenggaraan oleh daerah
sehingga kurang sesuai dengan sasaran yang digariskan.
• Tidak Sinkronnya Aturan Hukum Terhadap Pembangunan Kesehatan
Nasional dan Daerah .
• Banyaknya Perbedaan Persepsi yang Mendasar dalam mengartikan
Otonomi Daerah.
-
KebijakanPembangunan
Kesehatan Nasional
Perda Pembangunan Kesehatan Daerah
Kab/Kota
Program Pembangunan Kesehatan
Daerah Kab/Kota
Kondisi Yang Diinginkan
KebijakanPembangunan
Kesehatan Daerah
Sinkron dua arah
Kebijakan KementerianKesehatan Terkait Peningkatan
Upaya Kesehatan12
3
4
5
-
Yang diharapkan
• Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional Harus disikapi dengan
tanggung jawab akan pengelolaan dan penyelenggaraan oleh daerah
sehingga akan sesuai dengan sasaran yang digariskan.
• Terjadi Sinkronisasi Aturan Hukum Terhadap Pembangunan
Kesehatan Nasional dan Daerah .
• Terdapat Pemahaman dan Persepsi yang sama antara Pusat dan
Daerah dalam mengartikan Otonomi Daerah.
-
Direktorat Jenderal Bina Upaya KesehatanMempunyai 8 (Delapan)
Urusan Yang DalamPelaksanaannya Harus Dibagi antaraPemerintah,
Pemerintahan provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yaitu :
-
Sub Bidang Sub-Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota
Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan
dan masyarakat Tingkat III .
1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan
dan masyarakat Tingkat II dan III.
1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan
dan masyarakat Tingkat I dan II.
1
-
2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan rujukan Tingkat Nasional.
2.Pengelolaan dan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan
Tingkat provinsi.
2.pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan Tingkat kabupaten/kota.
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota
2
-
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota
3.Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal, Perbatasan
dan kepulauan,Bencana tingkat nasional.
3.Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah Tertinggal, Perbatasan
dan kepulauan tingkat provinsi.
3.Pengelolaan dan Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah
tertinggal, Perbatasan dan kepulauan tingkat Kabupaten.
3
-
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota
4.Registrasi,Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,penetapan,
perizinan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan
perundang-undangan.
4.Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,perizinan,Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
4.Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,perizinan,Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
4
-
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota
5.Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara
berkesinambungan.
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan peningkatan mutu dan
keselamatan pasien secara berkesinambungan.
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan peningkatan mutu dan
keselamatan pasien secara berkesinambungan.
5
-
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota
6.Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Kesehatan Jiwa.
6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
6
-
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota
7.Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Pemeriksaan kesehatan CTKI
tingkat Nasional.
7.penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan
Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Provinsi.
7. penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan
Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota.
7
-
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/Kota
8. Penetapan kebijakan dan Pengelolaan Pencatatan penyebab
Kematian Tingkat Nasional.
8.Pengelolaan dan penyelenggaraan Pencatatan penyebab Kematian
di tingkat Provinsi.
8.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pencatatan penyebab Kematian
ditingkat Kabupaten/Kota.
8
-
Sub Bidang Sub-Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi
Pemerintahan Kab/Kota
Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan perorangan dan masyarakat
Tingkat III .
1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan
dan masyarakat Tingkat II dan III.
1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan
dan masyarakat Tingkat I dan II.
2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan rujukan Tingkat Nasional.
2.Pengelolaan dan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan
Tingkat provinsi.
2.pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan Tingkat kabupaten/kota.
3.Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal, Perbatasan
dan kepulauan tingkat nasional.
3.Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah Tertinggal, Perbatasan
dan kepulauan tingkat provinsi.
3.Pengelolaan dan Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah
tertinggal, Perbatasan dan kepulauan tingkat Kabupaten.
4.Registrasi,Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,penetapan,
perizinan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan
perundang-undangan.
4.Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,perizinan,Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
4.Akreditasi,Sertifikasi,BLU/ BLUD,perizinan,Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
5.Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara
berkesinambungan.
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan peningkatan mutu dan
keselamatan pasien secara berkesinambungan.
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan peningkatan mutu dan
keselamatan pasien secara berkesinambungan.
6.Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Kesehatan Jiwa.
6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
7.Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Pemeriksaan kesehatan CTKI
tingkat Nasional.
7.penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan
Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Provinsi.
7. penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan
Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota.
8. Penetapan kebijakan dan Pengelolaan Pencatatan penyebab
Kematian Tingkat Nasional.
8.Pengelolaan dan penyelenggaraan Pencatatan penyebab Kematian
di tingkat Provinsi.
8.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pencatatan penyebab Kematian
ditingkat Kabupaten/Kota.
Rekap Usulan Masukan revisi PP 38/2007 -BUK
-
Terima Kasih
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
