Renstra Bkkbn 2015-2019

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

1/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

2/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

3/104

Rencana StrategisBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TAHUN 2015 - 2019

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JUNI TAHUN 2015

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

4/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

5/104

i

KATA PENGANTAR

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas

melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga

Berencana. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) BKKBN memiliki 6 (enam) fungsi

diantaranya BKKBN memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 merupakan kebijakan

nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212

/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 sebagai

dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) periode 2015-

2019.

Renstra BKKBN 2015-2019 ini berisi tentang sasaran, kebijakan strategi

program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas

dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan

Presiden Nomor 3 tahun 2013 - perubahan ketujuh atas Keputusan

Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penyusunan Renstra

BKKBN 2015-2019 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 -

2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 serta sesuai dengan

arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 dimana BKKBN

merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat

untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita),

terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “MeningkatkanKualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana”.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat,

khususnya berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemprograman

dan penganggaran berdasarkan Undang - undang Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan penganggaran

berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM), maka Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada ketiga

i

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

6/104

ii

pendekatan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan perubahan kewenangan

pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang - undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BKKBN telah melakukan beberapa

penyesuaian pada struktur program dan kegiatan di dalam Renstra BKKBN

2015 - 2019.

Penyusunan Renstra BKKBN 2015 - 2019 telah melalui beberapa langkah

penyempurnaan dengan melakukan penajaman pada sasaran, outcome, output

dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Penyempurnaan Renstra BKKBN 2015-2019 tersebut melibatkan seluruh

komponen internal di lingkungan BKKBN, Bappenas, Kementerian Keuangan

dan para Mitra Kerja Utama BKKBN. Selanjutnya dalam implementasi

Program KKBPK pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, diharapkanseluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN dapat mengacu pada dokumen

Renstra BKKBN 2015-2019 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan

dokumen perencanaan program dan anggaran di Unit Kerjanya dan dokumen

Rencana Kegiatan masing - masing Unit Kerja Eselon II baik di Pusat

maupun di Provinsi.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran BKKBN, kami berharap

agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra

BKKBN 2015-2019 ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkansuksesnya implementasi program KKBPK secara utuh dan menyeluruh di

semua tingkatan wilayah.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Surya Chandra Surapaty

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

7/104

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................... iii

PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR 212/PER/B1/2015 ................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................... ........................ 1

1.1 Kondisi Umum ............................ ......................... 1

1.2 Potensi dan permasalahan ............................... ... 3

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

BKKBN TAHUN 2015 - 2019 ....................................... 9

2.1 Visi ................................ ................................ ..... 9

2.2 Misi ................................ ................................ ..... 11

2.3 Tujuan BKKBN ............................... ..................... 12

2.4 Sasaran Strategis BKKBN .......................................... 13

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KELEMBAGAAN ................ ........... . 15

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ......... ...... ... ... 15

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN ............ ...... ... .. 16

3.3 Kerangka Regulasi ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 20

3.4 Kerangka Kelembagaan ............................................. 25

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 29

4.1 Target Kinerja .......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... .... 29

4.2 Kerangka Pendanaan ................................ .......... 37

BAB V PENUTUP ........................................................... ... 43

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BKKBN

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

8/104

iv

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

9/104

v

PERATURAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 212/PER/B1/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tantangan

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Berencana yang semakin kompleks dan perubahan

lingkungan strategis yang sangat dinamis, diperlukanProgram Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga yang terintegrasi dan

bersinergi dengan semua sektor pembangunan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019 dan upaya meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pengelolaan Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,

perlu disusun kebijakan, strategi, rencana kerja dan

indikator kinerja Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga, Tahun

2015-2019.

c. bahwa dalam Strategi Pembangunan Nasional

2015-2019 Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional berada pada Dimensi

Pembangunan Manusia, yang berperan serta

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

10/104

vi

pada upaya mensukseskan Dimensi

Pembangunan Kesehatan dan Revolusi Mental.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional bertanggung jawab untukmeningkatkan peran keluarga dalam

mewujudkan kesehatan dan revolusi mental;

d. bahwa Rencana Strategis Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-

2019 untuk Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga disusun

mengacu pada perencanaan program dan kegiatan

strategis, serta perencanaan pendanaan yang

memperhatikan sistem perencanaan anggaran yang

berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah (KPJM) dan Anggran terpadu

(Unified Budgeting ) dan menggunakan pendekatan

Balanced Score Card (BSC);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Kepala tentang Rencana

Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Tahun 2015 -2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

11/104

vii

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi

Keluarga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor, 319, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3

Tahun 2013;

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Nomor

72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN

2015-2019.

KESATU : Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Tahun 2015-2019 digunakan sebagai

dasar sinkronisasi kebijakan dan integrasi antara kegiatan

program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

12/104

viii

Pembangunan Keluarga dengan program dan kegiatan

stakeholder dan mitra kerja.

KEDUA : Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Tahun 2015-2019 merupakan suaturencana dan acuan dalam:

a. penyusunan Program Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

ditingkat nasional

b. penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harus

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk

Tumbuh Seimbang; dan

c. penyusunan Rencana Belanja Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga serta Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA).

KETIGA : Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Tahun 2015-2019 merupakan

ketetapan yang meliputi uraian tentang Mandat, Tugas,

Fungsi dan Kewenangan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional serta Peran, Kondisi,

Tantangan, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan

yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus di

capai serta indikator output, indikator outcome, target

capaian, pendanaan, dan indikator kinerja utama (IKU);

KEEMPAT : Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Tahun 2015-2019 disusun untuk

meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan pada umumnya danProgram Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga pada khususnya;

KELIMA : Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam

Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan

Keluarga dan Berencana Nasional yang merupakan satu

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

13/104

ix

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

KEENAM : Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional Tahun 2015-2019 yang belum diatur

dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam

pedoman penyelenggaraan disesuaikan dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2015

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SURYA CHANDRA SURAPATY

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

14/104

x

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

15/104

xi

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA


NOMOR : 212/PER/B1/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2015 -2019

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

16/104

xii

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

17/104

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk

harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di

Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana

di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara

perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus

mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga

menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan

dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1)

penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek

pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir

partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki

peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya

pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkankapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut

“pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-

2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang

diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan

(Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu

“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui

“Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.

Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

(Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi

Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada

upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta

Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggung jawab

untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi

mental.

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

18/104

2

diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan

kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan

kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi

dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik

sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek

dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan

oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan berwawasan

kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas

sumber daya manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan

kependudukan, maka BKKBN turut memperkuat pelaksanaan

pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan

peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk.Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan

keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan

penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan

pembangunan berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam

rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta

diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan

kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur,

komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Perjalanan pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio

ketergantungan penduduk muda (youth dependency ratio) di Indonesia

membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus

demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja hampir dua kali

dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Rasio

ketergantungan penduduk Indonesia telah menurun dari 54/100 padatahun 2000 menjadi 51/100 pada tahun 2011 dan turun menjadi 50/100

tahun 2012. Kondisi ini akan menurun terus mencapai angka terendah

pada tahun 2020 sampai 2030, di mana angkanya berkisar 44 per 100,

dengan catatan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Bonus

demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau

window of opportunity untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk

peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.

Pada saat bersamaan akan menghasilkan kualitas penduduk usia

produktif yang tinggi sehingga menjadi modal pembangunan bangsa

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

19/104

3

dengan karakter keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama dalam

mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai

ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya

yang optimal dalam pemanfaatan peluang bonus demografi tersebut

melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian

target/sasararan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk

(LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian

kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(unmet need), menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19

tahun (ASFR 15 –

19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidakdiinginkan dari WUS (15-49 tahun).

1.2 Potensi dan permasalahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadikewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang -

undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi

kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga

Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan

KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan

lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala

perubahan perilaku manajemen kepemerintahan negara, perubahan

peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional

program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah

diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor

38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun

2014.

Perubahan lingkungan strategis antara lain, tingginya tingkat

keterbukaan dan aspirasi masyarakat yang mendorong kesadaran akan

pentingnya perubahan kelembagaan yang melaksanakan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana di Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Sesuai amanat Undang - undang Nomor 52 Tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

20/104

4

Keluarga dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang

kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2013 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sedangkan

untuk kelembagaan di Kabupaten/Kota tetap merujuk pada ketentuan

dalam Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk

mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antarapemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota.

Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan

peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada

masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan

ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung

penyelenggaraan program, penempatan Tenaga Penyuluh dan

Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah

Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang

tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah - Keluarga Berencana (RKA SKPD-KB). Jika seluruh regulasi

tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan

bahwa penyelenggaraan program semakin baik.

Terkait dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu segera dilakukan

penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan

tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang nomor 23

tahun 2014. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015 - 2019 yang

mengacu pada RPJMN 2015 - 2019 dan dijabarkan ke dalam strukturprogram dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program

prioritas, perubahan manajemen secara berjenjang dengan penuh

amanah, konsekuen dan berintegritas demi Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana amanat perubahan reformasi birokrasi yang

menyangkut 8 (delapan) area utama yakni (1) organisasi, (2)

tatalaksana, (3) peraturan perundang - undangan, (4) sumber daya

manusia, (5) pengawasan, (6) akuntabilitas, (7) pelayanan publik, serta

(8) monitoring, evaluasi dan pelaporan.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

21/104

5

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas

penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019 Buku II

(Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus

adalah:

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih

dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) masih

lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program

KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program

dan penganggaran; (2) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan

dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di

atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidakmengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003);

(3) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan

pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari

Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku

untuk menjadi peserta KB 57,9% (SDKI 2012). Disamping itu, masih

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan,

hanya sebesar 34,2 persen (Data BKKBN 2013); (4) masih terjadinya

kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK

baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun

antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga; (5) pelaksanaan

advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender,

tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam

pengambilan keputusan untuk ber-KB; (6) muatan dan pesan dalam

advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal; serta (7) peran

bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.

Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2 persen wanita

kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang

KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB

dengan petugas KB atau provider.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk

dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka

pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara

signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi

sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012

meningkat menjadi sebesar 57,9 persen; (2) Kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen

atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

22/104

6

baru; (3) Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB

(contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang

belum terpenuhi (unmet need), baik antar provinsi, antar wilayah,

maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran

keluarga; (4) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out)

masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (5) Penggunaan alat dan obat Metode

Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat dari 46,5

persen menjadi 47,3 persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun,

dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan

pembagi CPR modern); (6) rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu

sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012); (7) kualitas pelayanan KB

(supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan

ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB,ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten

dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam

memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara

komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan

penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang

berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas

kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (supply chains); (8) Jaminan

pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan

KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan SosialNasional (SJSN) Kesehatan.

c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai

kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat

penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan

menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan

kesehatan reproduksi remaja, antara lain: (1) Angka kelahiran pada

perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000

perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan

15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anakpertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5

persen (SDKI 2007 dan SDKI 2012) ; (2) Masih banyaknya

perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama

perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan

menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan

25 tahun bagi pria); (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan

pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran

remaja kelompok usia 15-19 tahun); (4) Tingginya perilaku seks pra

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

23/104

7

nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang

tidak diinginkan masih tinggi; (5) Pengetahuan remaja mengenai

kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah; serta (6)

Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling

Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan

pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui

pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada

beberapa permasalahan, antara lain: (1) Masih tingginya jumlah

keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta

keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen

(Pendataan Keluarga, BKKBN 2012); (2) Pengetahuan orang tua

mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang

anak masih rendah; (3) Partisipasi, pemahaman dan kesadaran

keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah; (4)

Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam

merawat lansia masih belum optimal; (5) Terbatasnya akses keluarga

dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling

ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (6) Pelaksanaan program

ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi

kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan

kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok

Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal

dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya

ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (7) Terbatasnya materi

program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlahdan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

(KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan

pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan, antara

lain: (1) Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan

bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa

peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun 2009 yang belum

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

24/104

8

disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan

sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB; (2)

Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap

kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya

pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK,

dan belum semua kebijakan perencanaan program dan

penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam

perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum

sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB;

dan (3) Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program

pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan

program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga

Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN

Kesehatan), serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKBselama ini masih bersifat parsial.

f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat

beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS,

diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi

pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa

survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral

pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian

dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral

memegang peranan penting dalam penyusunan rencana,

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data

sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan

kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara

optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang

berkualitas.

Beberapa permasalahan diatas memberikan informasi yang cukup

mendalam tentang pencapaian Program KKBPK secara nasional selamalima tahun terakhir (Renstra BKKBN 2010-2014), dan harus dijadikan

fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra

BKKBN 2015-2019.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

25/104

9

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

BKKBN 2015-2019

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek

penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain:

jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta

persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang

berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan,

dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkatmigrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar

pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan

informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar - benar dapat

memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat

implementasi Program KKBPK, terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek

diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman

pada tujuan dan sasaran srategis BKKBN yang harus bermuara pada visi dan

misi pembangunan 2015 - 2019 pada Agenda Prioritas Pembangunan No. 5

(lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

2.1 Visi Pembangunan 2015-2019

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019,

seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta

mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi

Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan

“Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribad ian berlandaskan

Gotong Royong” dengan misi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang

mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan

masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan

Negara Hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan

memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas

hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan

Indonesia yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara

maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,

dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

26/104

10

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

27/104

11

2.2 Misi Pembangunan 2015-2019

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019

diatas, BKKBN memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembangunan

Berwawasan Kependudukan,

2)

Menyelenggarakan Keluarga Berencanadan Kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4)

Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara

konsisten, serta 5) Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam

pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang - Undang Nomor 52

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga, dan ketentuan Lampiran huruf (n) Undang - undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas

melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi

kebijakan di bidang KKB;

b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB;

c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian

penduduk dan KB;

d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB;

e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;

f. Penyusunan desain Program KKBPK;

g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB

(PKB/PLKB).

h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk

kebutuhan PUS nasional.

i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.

j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan

pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).

k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga

melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

28/104

12

m. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/

petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana; dano. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB.

Selain fungsi tersebut BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di

bidang KKB;

b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di

lingkungan BKKBN;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab BKKBN;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN, dan

e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB.

2.3 Tujuan BKKBN

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan

berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub

Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan

berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) Menguatkan aksespelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan

pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas

dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan

KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin

ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran

klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan

dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan

KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN

Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi

dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan

dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang

memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik

utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah

Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di

kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter

Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan

Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu

persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik

pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

29/104

13

mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi

kesenjangan pelayanan KB; b) Peningkatan pembinaan peserta KB,

baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan

memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi

(rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca

persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek

samping penggunaan kontrasepsi; c) Meningkatkan pemahaman

remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan

kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan

antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi

remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama

(toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan

memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman

nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan

pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan

Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu

peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan

kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan

mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi

remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai

kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa

kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d)

Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidangKeluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan

efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

2.4 Sasaran Strategis BKKBN

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran

strategis BKKBN 2015 - 2019 yang tertera pada Renstra BKKBN

2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR

15 – 19 tahun)

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49

tahun)

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

30/104

14

Ke-6 (enam) sasaran strategis BKKBN 2015-2019 secara langsung

terkait dengan tujuan utama BKKBN; sasaran strategis nomor 2, dan 3

terkait secara langsung dengan tujuan utama “a” Menguatkan akses

pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dan berbagai rincian

didalamnya. Sasaran strategis nomor 4 dan 6 terkait secara langsung

dengan tujuan utama “b” Peningkatan pembinaan peserta KB, baik

menggunakan MKJP maupun Non - MKJP. Sasaran strategis nomor 5

terkait dengan tujuan utama “c” Meningkatkan pemahaman remaja

mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan

berbagai rincian didalamnya, sedangkan sasaran strategis nomor 1

secara umum berkaitan dengan tujuan utama “d”.

Ke-6 (enam) sasaran strategis tersebut akan dijabarkan di dalam

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam Indikator

Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang secara rincidijelaskan pada Bab IV.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

31/104

15

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN

2015-2019 Buku I dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun

ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi yang merata dan berkualitas

2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat

dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan

KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas

kesehatan untuk pelayanan KB

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk

mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJPdengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk

keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB

lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan

Efisien (REE)

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB

dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di

tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan

penyuluhan KB

5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, danpembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta

promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan

alat dan obat kontrasepsi KB

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi

bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya

Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia

perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan

usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

32/104

16

7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui

kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan

kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga

calon akseptor untuk ber-KB

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB

melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan

informasi kependudukan dan KB

9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil

penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian

dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan

pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana

dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan

berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional,

yang dilakukan melalui strategi:

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang

merata dan berkualitas, baik antar - sektor maupun antara

pusat dan daerah, terutama dalam sistem jaminan kesehatan

nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan

dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta

manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik

alokon);

b. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang

memadai di setiap faskes KB;

c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah

perkotaan, dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit;

d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan

KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan),

serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk

mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

33/104

17

e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan

kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk

meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE

KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti

SJSN Kesehatan.

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan

reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, yang

dilakukan melalui strategi:

a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan

terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE

dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan

orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan

memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akanpemahaman nilai - nilai pernikahan dan penanganan kehamilan

yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;

b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas

kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong

remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan

meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan

meningkatkan jiwa kepemimpinan;

c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatankelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk

meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada

anak - anak remaja mereka; dan

d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM

kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada

remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan

mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum

koordinasi antara pemerintah dan LSM).

3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan

reproduksi di seluruh wilayah, yang dilakukan melalui strategi:

a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi -

KIE tentang KB dan kespro yang sinergi antar sektor dan

antara pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam

rangka mendukung SJSN Kesehatan (materi dan tools melalui

pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku dalam ber-KB

yang disesuaikan dengan isu KKB di masing - masing wilayah);

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

34/104

18

b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan

Kespro oleh aparatur dengan melibatkan masyarakat dan

keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan

bidan dengan memperhatikan sasaran target masyarakat

sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;

c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah

tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi;

d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB

dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan

anak dan perawatan lanjut usia, yang dilakukan melalui strategi:

a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan

perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB

(Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar selaras dengan

Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan

Keuangan);

b. Penguatan dan pelibatan sektor terkait dalam rangka

penyusunan rancangan peraturan pemerintah dari Undang -undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

c. Peningkatan kapasitas SDM SKPD KB dalam hal perencanaan,

pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi (monev) KB, serta

peningkatan kapasitas SDM pelaksana KB (tenaga lapangan,

kader, tenaga medis) secara berkala dan menyeluruh dalam hal

advokasi, KIE, serta konseling KB dan kespro;

d. Melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga KB di daerah

serta pengembangan kemitraan operasional KB didukung

dengan panduan teknis yang jelas.

5. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan

dan keluarga berencana, yang dilakukan melalui strategi:

a. penyerasian dan peninjauan kembali landasan

hukum/peraturan perundang -undangan kependudukan dan

keluarga berencana;

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

35/104

19

b. koordinasi terpadu lintas - kementerian/lembaga terkait

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi pembangunan KKB;

c. perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antaraaspek kuantitas, kualitas dan mobilitas;

d. advokasi, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan

Program KKBPK kepada seluruh pemangku kebijakan dan

masyarakat.

6. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas

kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat

dan daerah, yang dilakukan melalui strategi:

a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunankependudukan yang holistik;

b. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;

c. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para

perencana pembangunan;

d. Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan

keluarga berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah, serta setelah ditetapkannya Undang - undang

Nomor 52 Tahun 2009;

e. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi

yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai

pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak,

melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan,

pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan

tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;

f. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai

pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR,BKL), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama,

sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan,

ekonomi dan lingkungan); dan

g. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta

kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan

tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan

kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan

peran keluarga.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

36/104

20

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

37/104

21

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

38/104

22

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

39/104

23

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

40/104

24

3. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri

dan Kementerian terkait dalam penerapan Undang - undang Nomor

23 tahun 2014, seperangkat peraturan perundangan yang berkaitan

dengan kelembagaan pengendalian penduduk dan KB di daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta petunjuk teknis tentang

nomenklatur, struktur dan tugas fungsi lembaga di daerah yang

menangani Program KKBPK.

4. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan

Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) program dan

kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di

daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam perincian

program dan kegiatan serta penganggaran di Kabupaten/Kota

sebagai rujukan daerah dalam menerapkan struktur program dan

kegiatan, indikator per kegiatan kependudukan dan KB sekaligus

kode akun anggaran.


Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga secara Nasional dan

di Daerah.


standarisasi pelayanan KB kepada tenaga Pelayanan KB.


pengelolaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB.


sertifikasi tenaga penyuluh KB.


peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka harmonisasi

dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah

Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait

terutama dalam penerapan peraturan perundangan yang berlaku.11. Penyusunan regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran

program KB di daerah, antara lain: mendukung pencapaian peserta

KB Baru, pembinaan peserta KB aktif, kedudukan operasional

penyuluh KB, penyaluran anggaran mekanisme operasional dan

penggerakan KB, distribusi alokon dari kabupaten/kota ke fasilitas

pelayanan kesehatan (fasyankes), serta insentif bagi tenaga

lapangan KB.

Rincian kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran II: Matriks

Kerangka Regulasi.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

41/104

25

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang - undang Nomor 23

tahun 2014, ditetapkan bahwa Urusan Bidang Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana adalah merupakan urusan PemerintahanWajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penguatan

kapasitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan urusan

Bidang KKB di Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota belum

sepenuhnya mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi

penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB sebagaimana

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan

Daerah (PERDA) Lembaga SKPD berkaitan dengan tugas dan fungsi

(Tupoksi) lembaga lebih terfokus pada struktur organisasi dan fungsi

lembaga yang bersifat umum. Hal ini akan menyulitkan saat

penyusunan program dan kegiatan di dalam Renstrada sehingga

kegiatan terkait Bidang KKB tidak masuk dalam indikator kinerja

Bupati/Walikota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu

dilakukan penguatan fasilitasi, sosialisasi, pendampingan dan

pembinaan, terutama dalam menindaklanjuti Perda tersebut, BKKBN

agar menampung semua fungsi yang telah ditetapkan dalam petunjuk

Teknis Menteri Dalam Negeri supaya kegiatan terkait Bidang KKB

dapat tertampung dalam Renstrada. Dalam rangka penguatan

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana selama periode

2015-2019, maka cakupan kelembagaan sub - bidang KKB adalah:

1. Meningkatkan upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah

provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan

bidang KKB minimal berkaitan dengan;

a) Penguatan Kapasitas yang berkaitan dengan kedudukan,

fungsi, klasifikasi lembaga daerah yang menangani

pengendalian penduduk dan KB.

b) Penguatan kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung

operasional maupun eksistensi lembaga sebagai tindak lanjutperubahan peraturan perundangan (peraturan daerah,

peraturan Bupati/Walikota atau regulasi lain) yang berfungsi

menjaga kualitas dan sinergitas kebijakan dalam

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi

program.

c) Penguatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia baik

tenaga pengelola, tenaga pelaksana maupun tenaga

masyarakat yang menyelenggarakan Program KKBPK sesuai

tingkat wilayah.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

42/104

26

d) Penguatan kapasitas program dan kegiatan sebagai tindak

lanjut penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK) program KKBPK sebagai penetapan arah Kebijakan

umum pembangunan di daerah, Renstrada dan Rencana

Kegiatan dan Anggaran SKPD pembangunan pengendalian

penduduk dan KB.

e) Penguatan kapasitas dukungan sarana, prasarana dan

anggaran untuk menyelenggarakan program KKBPK di

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam upaya menjaga

kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan

pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.

2. Menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pendataan Keluarga, pencatatan danpelaporan pelayanan kontrasepsi dan pencatatan dan pelaporan

pengendalian lapangan program KKBPK secara akurat dan tepat

waktu.

3. Memperkuat kedudukan dan peran penyuluh KB dan Petugas

Lapangan KB terutama berkaitan dengan pengelolaan sebagai

Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non ASN yang

didayagunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta

pelaksanaan sertifikasi penyuluh KB;

4. Memperkuat Kedudukan hukum PPKBD, SUB PPKBD dan kader

KB sebagai penerapan. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Pasal 150 menyatakan bahwa Lembaga

kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa

dan masyarakat khususnya yang bertugas: a) melakukan

pemberdayaan masyarakat desa; b) ikut serta dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan; dan c) pelayanan masyarakat

Desa, serta memiliki fungsi: a) menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat; b) menanamkan dan memupuk rasa

persatuan dan kesatuan; c) meningkatkan kualitas danmempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat

Desa; d) menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,

melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara

partisipatif; e) menumbuhkan, mengembangkan, dan

menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong

royong masyarakat; f) meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

g) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5. Memperkuat pemberdayaan dan peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

43/104

27

pelayanan/pembinaan kesertaan ber-KB serta dalam

pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan

keluarga.

6. Memperkuat pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alatdan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di

kabupaten/kota.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

44/104

28

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

45/104

29

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, maka BKKBN

menyusun dan menetapkan Renstra BKKBN 2015-2019 dengan target

kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra BKKBN 2015 - 2019 telah mengacu kepada Agenda

Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) khususnya agenda nomor 5 (lima)

yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Di dalam agenda

pembangunan manusia dan masyarakat, BKKBN berperan dalam

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga seluruh

sasaran dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung agenda

prioritas pembangunan.

Gambar 4.1

Skema Struktur Program dan Kegiatan BKKBN Tahun 2015-2019

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

46/104

30

4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara

nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh

adanya outcome dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan

strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-

2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)

2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)

3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR

15 –

19 tahun)

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN

Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

47/104

31

4.1.2. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari

suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN

Tahun 2015-2019. BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program

Teknis yaitu Program Kependududukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1)

Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama

Internasional BKKBN; 2) Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3)

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

4.1.3. Sasaran Program (Outcome) Kependududukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga

Sasaran Program (Outcome) Program Kependududukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program

KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan

pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

Tabel 4.2Indikator Kinerja Program Kependududukan, KB dan Pembangunan Keluarga

Tahun 2015-2019

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

48/104

32

4.1.4. Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan

Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitasSDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta

Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur

keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator

Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama Internasional BKKBN sebagai berikut:

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama

Internasional BKKBN Tahun 2015-2019

4.1.5. Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalamrangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur

keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator

Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya sebagai berikut:

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

49/104

33

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya BKKBN

Tahun 2015- 2019

4.1.6. Sasaran Program (Outcome) Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian

hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pengawasan

dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai berikut: Tabel 4.5

Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Tahun 2015-2019

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

50/104

34

4.1.7. Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

program. Sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis unit kerjaEselon II dengan ukuran tingkat keberhasilan pencapaiannya melalui

indikator kinerja kegiatan. Berikut adalah program dan kegiatan prioritas

BKKBN Tahun 2015-2019:

a. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga terdiri dari:

(1) Perencanaan Pengendalian Penduduk dengan sasaran kegiatan

(output) adalah Pengelolaan data dan informasi kependudukan

yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan.

(2) Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan sasaran

kegiatan (output) adalah terwujudnya kebijakan pembangunan

yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat

pusat, provinsi dan Kab/Kota.

(3) Kerjasama Pendidikan Kependudukan dengan sasaran kegiatan

(output) adalah meningkatnya komitmen lintas sektor dalam

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan.

(4) Analisis Dampak Kependudukan dengan sasaran kegiatan

(output) adalah tersedianya kebijakan pengendalian dampakkependudukan dan model solusi strategis.

(5) Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah

dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya

pembinaan dan kesertaan KB melalui fasilitas kesehatan KB

pemerintah.

(6) Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan

Pelayanan KBKR dengan sasaran kegiatan (output) adalah

meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR

yang terstandarisasi.

(7) Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus


pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus.

(8) Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi dengan sasaran

kegiatan (output) adalah meningkatnya Kualitas Promosi dan

Konseling Kesehatan Reproduksi.

(9) Pembinaan Keluarga Balita dan Anak dengan sasaran kegiatan

(output) adalah meningkatnya Pengetahuan Sikap dan Perilaku

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

51/104

35

(PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak.

(10) Pembinaan Ketahanan Remaja dengan sasaran kegiatan

(output) adalah meningkatnya remaja yang mendapatkanpembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe).

(11) Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dengan

sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya PSP keluarga

lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan.

(12) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan sasaran kegiatan

(output) adalah meningkatnya pemberdayaan ekonomi Keluarga

Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I melalui

kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) dalam pembinaan ber-KB.

(13) Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB,

dan Pembangunan Keluarga dengan sasaran kegiatan (output)

adalah meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku

kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan

dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK.

(14) Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Mitra Kerja


komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasikemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung

operasional program KKBPK

(15) Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan dengan sasaran

kegiatan (output) adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas

tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program

KKBPK.

(16) Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK dengan

sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya Sistem Infomasi

Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat datainformasi BKKBN.

(17) Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi Program

KKBPK dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya

layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK).

(18) Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pembangunan Keluarga Provinsi dengan sasaran kegiatan

(output) adalah terlaksananya Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

diseluruh tingkatan wilayah.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

52/104

36

b. Program generik dan kegiatan prioritas yang ada di BKKBN adalah

sebagai berikut:

1. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama Internasional BKKBN, terdiri dari kegiatan:

(1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang

Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga dengan sasaran kegiatan (output) adalah

meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM

Aparatur Kependudukan dan KB.

(2) Pengembangan Pelatihan dan Kerjasama Internasional

bidang Kependudukan dan KB dengan sasaran kegiatan

(output) adalah meningkatnya SDM Aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan

kerjasama Internasional Bidang Kependudukan dan KB.

(3) Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan sasaran kegiatan

(output) adalah tersedianya hasil penelitian dan

pengembangan (kajian) Keluarga Berencana dan Ketahanan

Keluarga.

(4) Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya datadan informasi hasil penelitian dan pengembangan

kependudukan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya BKKBN terdiri dari kegiatan:

(1) Penyediaan dan sinkronisasi Landasan hukum dan

Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan

Organisasi dan Tata laksana dengan sasaran kegiatan

(output) adalah tersedianya landasan hukum dan kebijakan

yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan

pelaksanaan program KKBPK.

(2) Pengelolaan Keuangan dan BMN dengan sasaran kegiatan

(output) adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan

BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP.

(3) Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran dengan

sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya

perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

53/104

37

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah,

penganggaran terpadu dan berbasis kinerja.

(4) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dengansasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pengelolaan

adminstrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan

SDM Aparatur yang kompeten.

(5) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan

Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat (termasuk Gaji,

Uang Makan dan Remunerasi, serta Cakupan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Perkantoran) dengan sasaran

kegiatan (output) adalah terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran, kerumahtanggaan danpemeliharaan sarana prasarana perkantoran.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur BKKBN terdiri dari kegiatan:

(1) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK

Wilayah I dengan sasaran kegiatan (output) adalah

terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif

dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayahI.


Wilayah II dengan sasaran kegiatan (output) adalah

terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif

dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah

II.


Wilayah III dengan sasaran kegiatan (output) adalah

terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektifefisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III.

Rincian Indikator Kinerja Kegiatan dan target dapat dilihat pada

Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan BKKBN.

4.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun

2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

54/104

38

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam

penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan

bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum

APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN).

RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang

disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan

RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik

yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka

pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah

yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur bahwapenyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified

budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).

Dukungan anggaran BKKBN untuk pelaksanaan Program KKBPK

bersumber dari APBN rupiah murni, PHLN dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Bidang KB (dimulai tahun 2008). Anggaran tersebut dialokasikan

ke BKKBN Pusat dan 33 Perwakilan BKKBN Provinsi.

4.2.1. Pendanaan Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis program

KKBPK, baseline anggaran BKKBN pada tahun 2014 sebesar Rp 2,8

Trilyun, namun dengan adanya APBN-P 2014 pagu anggaran tersebut

bergeser menjadi Rp 2,5 Trilyun. Pada tahun 2015 telah dianggarkan

pagu sebesar Rp. 3,2 Trilyun dan pada akhir tahun RPJMN (2019)

dianggarkan sebesar Rp 4,6 Trilyun, dengan rincian sebagaimana

berikut:

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

55/104

39

Tabel 4.6

Alokasi Pendanaan Sasaran Strategis 2015-2019

(dalam Juta

Rupiah)

4.2.2. Pendanaan Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Pendanaan Program Teknis, baseline anggaran pada tahun 2014

sebesar Rp 2,1 Trilyun, untuk tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp

2,3 Trilyun dan pada akhir tahun RPJMN (2019) dianggarkan sebesar Rp

3,3 Trilyun. Sedangkan untuk pendanaan Program Generik, baselineanggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 795,2 Milyar, untuk tahun 2015

telah dianggarkan sebesar Rp 911,4 Milyar, dan pada akhir tahun

RPJMN dianggarkan sebesar Rp 1,3 Trilyun.

4.2.3. Pendanaan Program (Outcome) Kependududukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pendanaan Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan anggaran

untuk mendukung kegiatan program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat pusat dan di

tingkat provinsi dengan rincian anggaran sebagai berikut:

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

56/104

40

Tabel 4.7

Alokasi Pendanaan Per Program (Outcome) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

Tahun 2015-2019

(dalam Juta Rupiah)

4.2.4. Pendanaan Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan

Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

Pendanaan Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian danPengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN merupakan

anggaran untuk mendukung kegiatan Program Pelatihan, Penelitian

dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN di tingkat

pusat dan tingkat provinsi, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.8

Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional

BKKBN Tahun 2015-2019 (dalam Juta Rupiah)

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

57/104

41

4.2.5. Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN

Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya merupakan anggaran untukmendukung kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya di tingkat pusat dan tingkat provinsi, dengan

rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.9

Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN

Tahun 2015-2019 (dalam Juta Rupiah)

4.2.6. Pendanaan Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Pendanaan Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN merupakan anggaran untuk mendukung

kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

BKKBN di tingkat pusat dan tingkat provinsi, dengan rincian anggaran

sebagai berikut:

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

58/104

42

Tabel 4.10

Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Tahun 2015-2019

(dalam Juta Rupiah)

4.2.7. Pendanaan Kegiatan (Output)

Pendanaan Kegiatan (Output) merupakan anggaran untuk mendukung

keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan

untuk mendukung pencapaian sasaran program. Rincian pendanaan

Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I: Matriks Kinerja dan PendanaanBKKBN.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

59/104

43

BAB V

PENUTUP

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan

yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK secara nasional

selama lima tahun terakhir (Renstra 2010-2014), dimana target/sasaran yang

telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. BKKBN harus lebih

meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerja sama lintas

sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dan bekerja

lebih cerdas dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra BKKBN 2015-2019.

Segala penajaman pada tujuan dan sasaran srategis BKKBN yang diikuti

dengan perumusan indicator - indikator dalam pencapaian sasaran strategis

BKKBN 2015-2019 harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2015-

2019, Nawa Cita dan Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu untuk

“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Akhirnya, segala upaya dalam implementasi Program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang disusun di dalam dokumen Renstra

ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh Unit Kerja di

lingkungan BKKBN. Segala permasalahan yang ada di dalam implementasi

Program KKBPK ke depan merupakan tantangan bersama yang harus

dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

60/104

44

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

61/104

45

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan

Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN)

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

62/104

46

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

63/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

64/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

65/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

66/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

67/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

68/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

69/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

70/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

71/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

72/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

73/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

74/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

75/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

76/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

77/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

78/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

79/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

80/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

81/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

82/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

83/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

84/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

85/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

86/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

87/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

88/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

89/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

90/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

91/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

92/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

93/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

94/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

95/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

96/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

97/104

8/17/2019 Renstra Bkkbn 2015-2019

98/104

82

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

N o .

P R O G R A M /

�

Documents

Renstra Bkkbn 2015-2019