Upload
lythuan
View
247
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 1
1.1. LATAR BELAKANG
Perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan
Indonesia telah memberikan berbagai pengaruh terhadap
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh
elemen yang ada dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.
Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap
kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional,
regional maupun tingkat lokal.
Berbagai Perubahan kebijakan disahkannya amandemen
Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, revisi
Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang
Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, serta berlakunya
Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk merevisi dan menggantikan Undang-
undang No. 25 tahun 1999.
Di tingkat lokal terjadi perubahan penyelenggaraan
pemerintahan di Provinsi Jawa Timur dengan terpilihnya
Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode 2014 -2019
hasil proses pemilihan kepala daerah dan ditetapkannya
melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah tahun 2014 - 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 – 2019 tanggal 27 Maret 2014 yang
digunakan sebagai landasan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Jawa Timur.
Perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut telah
mendorong Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
PENDAHULUAN Bab - I
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 2
Timur untuk melakukan re-orientasi dan proses pengkajian
kembali terhadap visi, misi, tujuan maupun sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal itu dilakukan sebagai penyempurnaan, penyesuaian atau
perkembangan dan perubahan yang terjadi sesuai kebutuhan
dan tantangan masa depan.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur,
dalam menterjemahkan seluruh fenomena perkembangan
maupun perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan
tersebut dengan membuat rencana strategis maupun rencana /
program kerja pengembangan lembaga (satuan kerja
perangkat daerah) secara proporsional dan implementatif.
Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan di
daerah telah diatur melalui pasal 151 UU No. 32/2004.
Menurut pasal tersebut Renstra-SKPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.
Renstra-SKPD dimaksud, dirumuskan dalam bentuk rencana
kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana strategis (Renstra) SKPD merupakan produk
perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi
dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan
tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarajat. Perencanaan strategis adalah
pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan
pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat
organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range,
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 3
menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang
ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para
pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya
perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran
dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam
perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan
tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling
bertentangan, namun saling melengkapi. Perencanaan
strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan
SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada
masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan
langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar
tujuan tercapai.
Terdapat 5 (lima) agenda utama pembangunan daerah Jawa
Timur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014 – 2019 yang meliputi :
(1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; (2)
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri
dan berdaya saing, berbasis agrobisnis / agroindustri dan
industrialisasi; (3) Meningkatkan pembangunan yang
berkelanjutan dan penataan ruang; (4) Meningkatkan reformasi
birokrasi dan pelayanan publik; (5) Meningkatkan kualitas
kesalehan sosial dan harmoni sosial.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun
2014 – 2019 adalah :
1) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 4
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2007 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4774);
4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
6) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5071);
7) Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 5
Indonesia Nomor 4663);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5286);
13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Timur;
14) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan
Sub Bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur;
15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. MAKSUD
Penyusunan Dokumen Renstra Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan
sebagai satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur khususnya dan pembangunan daerah pada
umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah
seharusnya pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat
memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas proses
penyusunan dokumen perencanaan, tentunya diikuti dengan
pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.
1.3.2. TUJUAN
Dokumen rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur sangat terkait dengan visi dan misi Kepala
Daerah Terpilih dan RPJMD. Tujuan penyusunan rencana
strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penggangaran dan pelaksanaan pembangunan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan dengan visi, misi dan agenda
Kepala Daerah Terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD. Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan
dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan
mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah
Terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD
akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan
Kepala Daerah Terpilih selama masa kepemimpinannya.
Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagai
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 7
pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB – I Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan
BAB – II Gambaran Pelayanan Badan Perpustakaan dan
Kearsipan
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
2. Sumberdaya Badan Perpustakaan dan Kearsipan
3. Kinerja Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan
BAB – III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L
4. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB – IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan
1. Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
3. Strategi dan Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 8
BAB – V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB – VI Indikator Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
BAB – VII Penutup
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 9
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BAGIAN TATA USAHA
BIDANG LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM
BIDANG PENGELOLAAN
ARSIP INAKTIF
BIDANG PENYELAMATAN
ARSIP STATIS
BIDANG PUBLIKASI, PROMOSI
PERPUSTAKAAN & JASA KEARSIPAN
BIDANG DEPOSIT PENGEMBANGAN
& PENGOLAHAN
BIDANG PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
BIDANG PEMBINAAN
PEMASYARAKATAN
KEARSIPAN
SU
B B
IDA
NG
JA
SA
KE
AR
SIP
AN
SU
B B
IDA
NG
PU
BLI
KA
SI,
PR
OM
OS
I
PE
RP
US
TA
KA
AN
& K
EA
RS
IPA
N
SU
B B
IDA
NG
DE
PO
SIT
&
PR
ES
ER
VA
SI
BA
HA
N
PU
ST
AK
A
SU
B B
IDA
NG
PE
NG
EM
BA
NG
AN
&
PE
NG
OLA
HA
N B
AH
AN
PU
ST
AK
A
SU
B B
IDA
NG
KE
LEM
BA
GA
AN
PE
RP
US
TA
KA
AN
SU
B B
IDA
NG
SU
MB
ER
D
AY
A M
AN
US
IA &
P
EM
AS
YA
RA
KA
TA
N.
BU
DA
YA
BA
CA
SU
B B
IDA
NG
AK
UIS
ISI
SU
B B
IDA
NG
PE
NG
OLA
HA
N &
PE
LES
TA
RIA
N
SU
B B
IDA
NG
PE
MB
INA
AN
SU
B B
IDA
NG
PE
MA
SY
AR
AK
AT
AN
KE
AR
SIP
AN
SU
B B
IDA
NG
LA
YA
NA
N
PE
RP
US
TA
KA
AN
SU
B B
IDA
NG
OT
OM
AS
I
PE
RP
US
TA
KA
AN
SU
B B
IDA
NG
PE
NG
OLA
HA
N &
P
EN
YIM
PA
NA
N
SU
B B
IDA
NG
PE
NY
US
UT
AN
&
PE
ME
LIH
AR
AA
N
FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN
ARSIPARIS
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Nomenklatur baru Organisasi dan Manajemen Badan Perpustakaan
dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 tanggal 20
Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Timur.
Diagram struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan
dapat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini :
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR Bab - II
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 10
Berdasarkan pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, melalui Sekretaris
Daerah. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut :
1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Tugas Pokok Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang
perpustakaan dan kearsipan.
3. Fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. Lebih lanjut
pengaturan uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian, sub
bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 tahun
2008 tentang struktur Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah
sebagai berikut :
- Unsur pimpinan atau top management dalam hal ini adalah
Kepala
- Unsur Pimpinan dalam manajemen menengah (middle
management) ada 1 (satu) sekretaris dan 7 (tujuh) Bidang yang
dikembangkan sesuai dengan fungsi organisasi yang terdiri dari :
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 11
Fungsi Kesekretariatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu
Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Penyusunan Program
dan Sub Bagian Keuangan
Fungsi Bidang Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Jasa
Kearsipan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu, Sub Bidang
Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Sub Bidang Jasa
Kearsipan
Fungsi Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan
Bahan Pustaka membawahi : Sub Bidang Deposit dan
Preservasi dan Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka
Fungsi Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi Sub
Bidang Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kelembagaan
Perpustakaan
Fungsi Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi,
membawahi Sub Bidang Layanan Perpustakaan dan Sub
Bidang Otomasi Perpustakaan
Fungsi Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif, membawahi Sub
Bidang Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Inaktif dan Sub
Bidang Penyusutan dan Pemeliharaan
Fungsi Bidang Penyelamatan Arsip Statis, membawahi Sub
Bidang Akuisisi dan Sub Bidang pengolahan dan Pelestarian
Fungsi Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan,
membawahi Sub Bidang Pembinaan Kearsipan dan Sub
Bidang Pemasyarakatan Kearsipan.
- Unsur Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis
sebagai cerminan dari kelompok keahlian profesional dalam
bidang perpustakaan dan kearsipan.
2.2. SUMBER DAYA ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki
sumber daya cukup memadai dan telah mendukung berbagai
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 12
kegiatan yang berlangsung di masing-masing bidang, baik di
perpustakaan maupun arsip. Sumber daya utama yang perlu
diinformasikan dalam Renstra ini antara lain sumber daya
manusia yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur, sarana prasarana pendukung yang dimiliki, besarnya
anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada serta
koleksi bahan pustaka di perpustakaan maupun di arsip.
Uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait
sumber daya organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur, yang antara lain :
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Dengan pemberlakukan PP Nomor 41 tentang Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur bahwa Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki
sumberdaya manusia yang cukup karena terjadinya penggabungan
2 (dua) lembaga. Kondisi sumberdaya manusia Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur akan diklasifikasi
atas dasar jumlah personil untuk setiap kelompok fungsi yang
terdapat pada bidang perpustakaan dan bidang arsip, juga akan
dibedakan status, golongan/ruang serta tingkat pendidikan SDM.
Khusus kelompok jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis
akan diklasifikasi berdasarkan status dan jenjang profesionalisme
dalam bidang keahliannya.
Sumber daya manusia Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur semuanya berjumlah 216 orang bila
diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada bidang dan sub
bidang dimaksudkan akan sangat mendukung kelancaran
pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.
Komposisi SDM Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan /
Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 13
Tabel 2.1. Komposisi Personil Berdasarkan Fungsi
No. Bagian/Bidang/Sub Bidang Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1 Kepala ( Top Manajemen ) 1 1 2 Sekretaris 1 1 a Sub Bagian Tata Usaha 34 11 45 b Sub Bagian Penyusunan Program 4 4 8 c Sub Bagian Keuangan 6 5 11 3 Bidang Promosi, Publikasi dan Jasa Kearsipan 1 1 a Sub Bidang Promosi dan Publikasi 7 6 13 b Sub Bidang Jasa Kearsipan 4 5 9 4 Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan 1 1 a Sub Bidang Deposit 6 4 10 b Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan 7 9 16 5 Bidang Pembinaan 1 1 a Sub Bidang SDM 5 2 7 b Sub Bidang kelembagaan 4 3 7 6 Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi 1 1 a Sub Bidang Layanan 9 12 21 b Sub Bidang Otomasi 3 4 7 7 Bidang Penyelamatan Arsip Statis 1 1 A Sub Bidang Pengolahan dan pelestarian 4 5 9 B Sub Bidang Akuisisi 7 1 8 8 Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif 1 1 A Sub Bidang Pengolahan dan penyimpanan 10 4 14 B Sub Bidang Penyusutan dan pemeliharaan 5 3 8 9 Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan 1 1 A Sub Bidang Pemasyarakatan Kearsipan 3 5 8 B Sub Bidang Pembinaan Kearsipan 5 2 7
JUMLAH 126 90 216
(Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)
Tabel 2.2.
Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian
Status Kepegawaian Jumlah %
Pegawai Negeri Sipil - Jabatan Struktural 26 12,04 - Jabatan Fungsional Pustakawan 37 17,13 - Jabatan Fungsional Arsiparis 14 6,48 - Staf 127 58,80 Pegawai Kontrak 12 5,56 Jumlah 216 100,00
(Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 14
Tabel 2.3. Komposisi personil berdasarkan Golongan / Ruang
No. Golongan Ruang A B C D E Jumlah %
1 Golongan I 2 2 4 1,97
2 Golongan II 26 29 8 1 64 31,37
3 Golongan III 12 48 24 27 111 54,41
4 Golongan IV 15 9 0 1 0 25 12,25
Jumlah 204 100,00
(Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)
Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, perlu didukung
oleh 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, yaitu : Pustakawan dan
Arsiparis. Jumlah pejabat fungsional dimaksud berjumlah 51 orang
dengan komposisi 37 orang Pustakawan dan 14 orang Arsiparis.
Berdasarkan jenjang jabatan, komposisi dua jabatan fungsional
secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4.
Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Tahun 2014 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
No. Jenjang jabatan Golongan
Jumlah II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/c
1 PUSTAKAWAN
Tingkat Terampil
- Pustakawan Pelaksana - - 1 1 - - - - - - 2
- Pustakawan Pelaksana Lanjutan - - 1 - - 3 - - - - 4
- Pustakawan Penyelia - - - - - - 6 2 - - 8
Tingkat Ahli
- Pustakawan Pertama - - - - - 3 - - - - 3
- Pustakawan Muda - - - - - 2 2 9 - - 13
- Pustakawan Madya - - - - - - - - 4 3 7
- Pustakawan Utama - - - - - - - - - - -
JUMLAH 37
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 15
No. Jenjang jabatan Golongan
Jumlah II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/c
2 ARSIPARIS
Tingkat Ketrampilan
- Arsiparis Pelaksana - - 1 - - - - - - - 1
- Arsiparis Pelaksana Lanjutan - - - - - 4 - - - - 4
- Arsiparis Penyelia - - - - - - 2 - - - 2
Tingkat Keahlian
- Arsiparis Pertama - - - - - 2 - - - - 2
- Arsiparis Muda - - - - - - 3 1 - - 4
- Arsiparis Madya - - - - - - - - 1 - 1
- Arsiparis Utama - - - - - - - - - - -
JUMLAH 14
(Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Secara makro, sumberdaya pendukung berupa sarana dan
prasarana yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur, masih sangat kurang, baik dilihat dari
sisi kuantitas maupu kualitas. Jika dibandingkan dengan
cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya
serta tanggung jawab & kewenangan yang dimiliki sesuai
dengan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang
perpustakaan, Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang
kearsipan, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 2012, UU
No. 7 Tahun 2007 serta Perda No. 10 Tahun 2009.
Adapun sarana dan prasarana yang berperan dan sangat
penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, meliputi:
Gedung, Depo Arsip, Gedung Pusat Arsip, kendaraan
operasional, komputer, koleksi bahan pustaka , khazanah arsip
dan sarana simpan arsip.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 16
a. Gedung, Depo Arsip dan Pusat Arsip
Gedung kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur berdiri di atas tanah seluas 7.000 m2
dengan luas bangunan gedung sekitar 2.700 m2, berlokasi di
Jalan Menur Pumpungan 32 Surabaya. Di samping itu
terdapat beberapa bangunan gedung kantor dan Depo Arsip
dengan luas Gedung A: 672 m2 Gedung B: 1114 m2 Gedung C:
1075 m2, Luas tanah yang berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo
No. 350 Surabaya adalah 5.750 m2 . Masih ada 1 (satu) lagi
Gedung Pusat Arsip yang terletak di Jalan By Pass Pandaan.
b. Koleksi Buku
Jumlah koleksi buku dan non-buku Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2014 adalah
sebanyak 101.651 judul 401.732 eksemplar, dengan rincian
seperti terdapat dalam tabel berikut :
Tabel 2.5. Koleksi Umum
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
No. Golongan / Klasifikasi Buku Jumlah
Judul Satuan
1. 000 Karya Umum 8.297 24.598 eks.
2. 100 Filsafat 5.255 19.898 eks.
3. 200 Agama 9.280 40.338 eks.
4. 300 Pengetahuan Sosial 18.841 77.363 eks.
5. 400 Bahasa 5.901 22.850 eks
6. 500 Pengetahuan Murni 8.161 30.160 eks
7. 600 Pengetahuan Praktis 17.762 72.698 eks
8. 700 Kesenian 6.748 26.131 eks
9. 800 Kesusastraan 11.255 48.236 eks
10. 900 Sejarah 10.151 39.640 eks JUMLAH 101.651 401.732 eks
(Sumber : Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 17
Koleksi Deposit sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4
tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam/KCKR, dengan rincian seperti terdapat dalam tabel berikut :
Tabel 2.6. Koleksi Deposit
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
No. Jenis Jumlah
1. Buku 8.433 eks.
2. Majalah 4.960 eks.
3. Jurnal 67 eks.
4. Tabloid 463 eks.
5. Buletin 148 eks.
6. Laporan 2.766 eks.
7. Brosur 135 eks.
8. Kaset/CD/VCD 451 keping
9. Peta 49 eks.
10. Koran 40 eks.
(Sumber : Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan)
c. Khasanah Arsip
Khasanah arsip yang tersimpan terdiri dari arsip in aktif yang tersimpan
di Pusat Arsip dan Khasanah arsip statis yang tersimpan di Depo Arsip
1) arsip inaktif, dengan rincian seperti terdapat dalam tabel sesuai
dengan Instansi Asal Arsip
Tabel 2.7. Khasanah Arsip Inaktif
Berdasarkan Instnsi Asal Arsip Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
No. Instansi Asal arsip Jumlah Berkas
Keterangan
1. Biro – biro di Setdarov. Jatim 68.935 -
2. Badan/Bakorwil 10.890 -
3. Dinas-dinas 15.032 -
4. Kantor & eks kantor 25.418 -
5. Rumah Sakit – rumah sakit 229.794 -
6. Pemilu 3.380 -
Jumlah 353.449 -
(Sumber : Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif)
2) Khasanah arsip statis, terdiri dari :
Khasanah arsip statis dibedakan :
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 18
A. Berdasarkan jenisnya
NO JENIS ARSIP KURUN
WAKTU
JUMLAH
(ML)
JUMLAH
(BERKAS)
1 Tekstual / kertas
a. Arsip Masa Hindia Belanda
b. Arsip Masa Pemerintahan RI
c. Arsip Swasta/BUMN
d. Arsip Organisasi
e. Arsip Perorangan
1816-1941
1947-2008
1901-2000
1974-2009
1949-1990
105 ML
293,2 ML
122 ML
42 ML
10 ML
9.550 berkas
22.727 berkas
3.931 berkas
1.353 berkas
275 berkas
Jumlah 572,2 ML 37.836 berkas
2 Arsip Audio Visual
a. Arsip Foto (positif, negative)
b. Arsip Video (Betacam, VHS, miniDV)
c. Arsip film 16 mm
d. Mikrofilm
e. Rekaman Suara
f. VCD
1890-2013
1980-2007
1975-1980
1920-1945
1974-2010
1945-2009
222.012 lembar
5.624 kaset
23 roll
32 reel
1.345 kaset
561 keping
3 Arsip Kartografi dan Kearsitekturan
a. Arsip Peta
b. Arsip Gambar Teknik
1915-1999
1944-2001
755 lembar
182 bendel
4 Arsip elektronik / Digital
a. CD (foto digital)
b. Naskah (hasil scaning)
c. Foto (dalam HD computer)
d. Video (hasil reproduksi)
2004-2010
1900-1942
1890-2013
2000-2010
805 keping
65.185 ekspose
236.679
ekspose
221 ekspose
(Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 19
B. Berdasarkan lembaga pencipta arsip
1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
NO SKPD JUMLAH KURUN WAKTU TH. AKUISISI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Biro Umum Setdaprov
Biro Bina Sosial
Biro Perekonomian
Biro Tata Pemerintahan
Biro Bina Otoda
Biro Humas dan Protokol
Biro perlengkapan
Biro Pemerintahan Desa
Biro Adm. Kemasyarakatan
Sekretariat DPRD
Pemb. Gub. Surabaya
Pemb. Gub. Pamekasan
Dinas Pengairan
BPDE
Bakesbang
BadanPenanaman Modal
Dinas Kominfo
Dinas Koperasi dan UKM
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
Balitbang
Bapemas
PU Bina Marga
Bawasprov/inspektorat
550 boks
418 berkas
859 berkas
765 berkas
21 berkas
20 bok foto neg,
648 CD foto Dgt
132 MiniDV,
903 foto positif
819 berkas
490 berkas
21 berkas
450 boks
438 berkas
146 bendel GT
16 bok, 46 brk
44 berkas
4.163 berkas
1.015 berkas
980 foto
5.366 berkas
109 berkas
299 brk
20 boks
181 berkas
244 berkas
1892-1941
1967-1994
1969-1991
1962-1994
1987-2010
1987-2008
1981-2008
1980-2002
1990-2008
1947-1984
1990-2000
2001-2008
1980-2005
1972-1999
2009
1960-2000
2000-2006
1987-2010
2000-2006
1985-2000
2000
2010
2008
2010
2007
2006-2009, 2011
2012
2012
2012
2006, 2008,
2010, 2012
2008
1999
2005, 2012
2008
2005, 2007,
2009, 2011
2010, 2011, 2012
2010
2003
2012
2012
2012
2012
2012
(Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 20
2. Lembaga vertical
NO SKPD JUMLAH KURUN WAKTU TH. AKUISISI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Bakorstanasda
Kanwil Deppen
Kanwil Dep. Koperasi
Kanwil DPU
Kanwil Dep. Tenaga Kerja
Kanwil Dep. Pertanian
Kanwil Dep Kesehatan
Kanwil Dep Kehutanan
Kanwil Dep. Disperindag
Kanwil Dep. Sosial
Kanwil Pariwisata
Kanwil Dep Transmigrasi PPH
BP7
KPU
Pengadilan Tinggi Surabaya
Balai Besar sungai Brantas
Bakosurtanal
ANRI
PNRI
Kodam V/Brawijaya
Musium Trowulan
Balai Riset dan Standarisasi
Industri Surabaya
1.009 berkas
200.000 foto
860 berkas
532 berkas
247 berkas
156 berkas
304 berkas
384 berkas
265 berkas
918 berkas
237 berkas
443 berkas
1810 berkas
1,190 berkas
3.251 berkas
132 bendel GT
366 peta
16 mikrofilm,
50 kaset, 500 foto
100 foto
1 mikrofilm,
4 video, 10 kaset,
80 foto
158 foto
200 berkas
1972-1989
1951-1990
1968-1998
1974-2000
1995-2001
1980-1999
1980-2000
1962-2000
1965-2000
1970-2000
1963-1998
1975-1999
1982-1999
2004
1951-1970
2000
1945-1950
1960-1980
1925-1940
1973-2008
2001
1999
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004, 2008
2002
2009
2005
2008
2010
2000, 2002,
2005
2010
2007
2005
2012
(Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 21
3. BUMN / Lembaga Fungsional
NO SKPD JUMLAH KURUN WAKTU TH. AKUISISI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PT. Garam
Perum Jasa Tirta II
P3GI Pasuruan
PB PON 2000
Kwarda Pramuka Jatim
MUI
PMI
DHD 45 Jatim
PUSKUD Jatim
TVRI
RRI
JTV
44 ML
5 ML
32 ML
23 ML
58 berkas
0,2 ML
1 ML, 284 brk
1 ML
1,5 ML
39 video
50 kaset
5.000 video
1904 - 2006
1968 - 1989
1912 - 1972
1998 - 2000
1982 - 1999
1997 - 2000
1999 - 2005
1976 - 1977
1975 - 2004
1993 - 2008
1998 - 2005
2003 - 2007
1999 - 2000
2000
2003
2006
2009
2006
2006, 2010, 2012
2004
2006
2001, 2003, 2007
2005
2009
(Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)
4. Ormas / Orsospol / Perorangan
NO SKPD JUMLAH KURUN WAKTU TH. AKUISISI
1
2
3
4
5
6
7
PW NU Jatim
PW Muhammadiyah Jatim
Al Irsyad
Arsip-arsip PARPOL
Arsip-arsip PONPES
Arsip-arsip Lembaga Sosial
/Kemasyarakatan
Tokoh / Pelaku sejarah
1 boks
2 boks
1 boks
5 boks
5 boks
5 boks
50 boks
1982-1999
1971-1972
2000-2003
2000-2005
2005-2008
1976-2008
1974 - 1998
2008
2008
2008
2007
2006-2008
2002-2007
2000 - 2005
(Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)
5. Hasil Dokumentasi / Peliputan
NO PERISTIWA / MASALAH FOTO VIDEO REK. SUARA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pemilu 1999 di Surabaya
Mukhtamar NU di Lirboyo Krediri, 1999
Pon XV 2000 di Sidoarjo
Bangunan-bangunan Bersejarah Jatim
Petilasan Wali Songo
Kota-kota di Jawa Timur
Lumpur Lapindo Sidoarjo
Pemancangan dan Peresmian Jembatan
Suramadu
Pemilu dan Pemilukada
Dan lain-lain
225
72
70
975
60
1.000
450
70
300
-
-
-
5
2
4
8
2
12
20
4
3
-
-
-
-
4
16
(Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 22
C. Berdasarkan Periodisasi dan Masalah
1. MASA VOC, HINDIA BELANDA
a. Residentie Surabaya : tentang pemerintahan
karesidenan Surabaya
b. Pemerintahan Povinsi Jawa Timur (1928-1949),
arsip kepegawaian, pengairan, dll
c. Arsip Perkebunan Gula : penelitian gula, laporan-
laporan Pabrik Gula
d. Arsip PT. Garam : perkembangan kelembagaan,
produksi dan pemasaran pegaraman
e. Staatsblad, Bijblad, Provinciaalblad (buku
peraturan perundangan)
f. Foto-foto koleksi KIT dan KITLV (Jawa Timur
Tempo Dulu)
2. MASA PENDUDUKAN JEPANG
Data sangat sedikit (dalam arsip PT. Garam)
3. MASA REVOLUSI 1945 - 1950
a. Situasi Jawa Timur : Madura tahun 1947, Negara
Jawa Timur, situasi politik Jawa Timur, criminal,
dll.
b. Perisiwa Madiun 1948 ( naskah laporan,
transkripsi hasil wawancara sejarah lisan)
c. Foto-foto (pertempuran Surabaya, Clash Belanda
II, Kedatangan Belanda di beberapa daerah,
kunjungan Presiden soekarno 1947, kunjungan
Jend. Soedirman, Gerilya Jend. Soedirman,
serah terima kedaulatan di jawa timur)
d. Wawancara Sejarah Lisan 100 kaset : Sekitar
Pertempuran Surabaya sampai Clash Belanda II
e. Film documenter : perjuangan
4. MASA 1950-1967 (ORDE LAMA)
a. Foto koleksi deppen 1951-1970 tentang Politik
dan Pemerintahan, Pertahanan, Ekonomi, Sosial
Budaya dan foto penerangan.
b. Arsip pemerintahan : Pengadilan Tinggi Surabaya
1951-1970 (kasus perdata, pidana)
c. Wawancara sekitar peristiwa G30S/PKI 1965
5. MASA 1967-1998 (ORDE BARU)
a. Foto Koleksi Deppen 1971-1998
b. Arsip-arsip Lembaga vertical yang dilikuidasi /
dimerger
c. Arsip Peristiwa Nipah
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 23
d. Arsip laporan situasi kantibmas di Jawa Timur
(arsip Bakorstanasda sampai Ditsospol)
e. Arsip administrasi lembaga Pemerintah Provinsi
f. Arsip Peta Wilayah se-Jawa Timur
g. Arsip Pemilu, Pilpres dan Pilkada
6. MASA REFORMASI (1998-sekarang)
a. Arsip Risalah Sidang DPRD Jawa Timur
b. Arsip Siaran Pemberitaan dari TVRI dan JTV
c. Foto-foto kegiatan Gubernur Jawa Timur
d. Arsip PON XV 2000.
e. Hasil administrasi/kegiatan SKPD Provinsi Jawa
Timur.
(Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam
melaksanakan kegiatannya didukung dengan 3 unit untuk Mobil
Perpustakaan Keliling (MPK) dan 1 unit untuk Mobil Sadar
Arsip serta 2 Mobil Dongeng.
Sarana komputer di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur berjumlah 108 unit, yang terdistribusi di setiap
bagian dan bidang. Sedangkan perlengkapan-perlengkapan
inventaris lainnya terbagi secara merata dan terbatas pada setiap
unit kerja yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 24
2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Tabel 2.8. Capaian Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2009 – 2014
Program Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program
2010 2011 2012 2013 2014
Capaian Capaian Capaian Capaian Target
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Jumlah SDM pengelola kearsipan
201 120 366 469 585
Jumlah peraturan / pedoman standart kearsipan
1 1 2 2 2
Jumlah unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan
45 45 50 50 50
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Jumlah penambahan khasanah arsip statis
2.525 2.709 4.387 4.353 3.800
Jumlah arsip yang diperbaiki
2.900 4.000 6.000 6.500 4.500
Jumlah arsip yang disusutkan
6.469 1.500 9.000 10.750 9.000
Jumlah arsip inaktif yang diolah
134.274 5.000 5.000 9.250 5.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
Jumlah pengguna arsip 555 1.250 942 3.352 3.500
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah SDM pengelola perpustakaan
320 220 785 1.476 1.000
Jumlah koleksi 7.901 6.000 18.851 23.033 15.000
Jumlah koleksi E-Book 200 300 800 1.600 1.300
Jumlah koleksi perpustakaan desa
156.000 156.000 124.000 125.000 326.000
Jumlah pemustaka 607.303 866.294 1.224.733 1.008.641 1.500.000
Jumlah koleksi yang dibaca
1.805.689 2.661.751 3.230.279 2.987.025 2.000.000
Nilai IKM 77,32 77,5 78,11 78,3 78,50
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 25
Tabel 2.9. Target Capaian Kinerja Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Tahun 2014 – 2019
Program Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Target Target Target Target Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip
secara baku
9 10 10 10 10 10 59
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan
100 120 120 120 120 120 700
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Jumlah arsip yang menjadi bahan
informasi
72 6 6 6 6 6 106
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
Jumlah Pengguna Layana Jasa Kearsipan
3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.500
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Layanan Jasa Kearsipan
77,90 78 78,10 78,20 78,25 78,30 78,30
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Indeks Minat dan Budaya Baca
57 58 60 62 64 66 66
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Layanan Perpustakaan
78 78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55
Jumlah Pemustaka (pengunjung)
1.250.000 1.375.000 1.512.500 1.663.750 1.830.125 2.000.000 2.000.000
Perbandingan Judul Buku dengan Koleksi
Perpustakaan
1 : 4,5 1 : 5 1 : 5,5 1 : 6 1 : 6,5 1 : 7 1 : 7
Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam 2 (dua)
urusan wajib yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan
perpustakaan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
masuk ke Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Pemerataan dan
Perluasan Akses Pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu
Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Strategi yang
dilaksanakan adalah Meningkatkan Minat Baca dengan Arah kebijakan
Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kapasitas
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 26
kelembagaan secara terpadu. Program yang dilaksanakan untuk
menunjang Misi 1 adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan.
Indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan meliputi Jumlah pengunjung
perpustakaan dan Indeks Minat Baca. Indikator-indikator kinerja tersebut
diakomodir dalam Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur dan menjadi target capaian Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019.
Urusan kearsipan masuk ke dalam Misi 4 : Meningkatkan Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan tujuan Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance)
serta profesionalisme pelayanan publik. Sasaran yang ingin dicapai adalah
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan
handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan
berkualitas. Strategi yang dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut
adalah Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi
dan handal. Arah kebijakan yang diambil yaitu Peningkatkan pengelolaan
arsip pemerintah daerah secara professional yang didukung sistem
kearsipan yang komprehensif. Program-program yang dilaksanakan
meliputi Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dan Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.
Pengukuran Program-Program untuk Urusan Kearsipan dalam RPJMD
Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan Indikator Kinerja Pengelolaan Arsip
secara baku dan SDM Pengelola Kearsipan. Indikator-indikator kinerja
tersebut diakomodir dalam Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur dan menjadi target capaian Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN BADAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.4.1. Tantangan
a. Perkembangan jumlah penduduk
Jumlah penduduk Jawa Timur terus bertambah. Berdasarkan
proyeksi yang dilakukan, jumlah penduduk tahun 2014 adalah
sekitar 38.120.000 jiwa, angka tersebut akan terus bertambah dari
tahun ke tahun. Keseluruhan jumlah masyarakat Jawa Timur yang
begitu besar merupakan pemustaka potensial (potential user)
yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan
perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat Jawa Timur
dan membuat semuanya menjadi pemustaka riil (actual user)
diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan
berkesinambungan.
b. Peningkatan IPM Provinsi Jawa Timur
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan potret
peningkatan kualitas hidup. Peningkatan IPM menunjukkan
keberhasilan dalam usaha pembangunan manusia. IPM Jawa
Timur selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan IPM tahun 2012
adalah 72,54. Usaha untuk meningkatkan IPM berkaitan erat
dengan pola pikir masyarakat. Jika masyarakat memiliki kegemaran
membaca, mereka akan mendapat banyak informasi yang benar
yang dapat mempengaruhi pola pikir dan kemampuannya sehingga
program-program pemerintah apa pun yang dilaksanakan baik
dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi akan
berhasil. Keberhasilan tersebut akan tercermin dalam peningkatan
IPM Jawa Timur.
c. Pengembangan sektor pendidikan dan SDM Jawa Timur
Pembangunan pendidikan di Jawa Timur diarahkan pada upaya
perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 28
yang bermutu bagi seluruh masyarakat, dan kemudian dapat
terserap dalam lapangan kerja. Taraf pendidikan di Jawa Timur
terus mengalami peningkatan diukur dari menurunnya angka buta
huruf dan meningkatnya angka partisipasi sekolah, namun
demikian kualitas tenaga kerja di Jawa Timur relatif masih rendah
hal itu ditunjukkan dengan struktur tenaga kerja yang masih
didominasi oleh lulusan sekolah dasar.
d. Bencana alam
Banyaknya bencana alam di negara kita menimbulkan tantangan
baru dan sekaligus menjadi hambatan yang sangat krusial dalam
penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan hanya
berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain seperti pencurian,
kebakaran, kerusuhan / demonstrasi massa, serta faktor lain yang
disebabkan oleh manusia.
Isu-isu inilah yang ke depan harus segera diprediksi dari awal. Kita
harus menghadapi dan mencari solusi di mana lebih
mengedepankan kebijakan pada kebijakan yang berpihak pada
penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan
pengetahuan di masa mendatang.
2.4.2. Peluang
Perkembangan jumlah penduduk Jawa Timur diprediksi pada tahun
2014 berjumlah 38.120.000 jiwa, meningkat menjadi 38.692.000
Jiwa pada tahun 2019, dan akhirnya menjadi 38.962.000 jiwa pada
akhir 2025. Berdasarkan standar pelayanan dan pengelolaan yang
ada, maka perlu diantisipasi serta diperkirakan tingkat kebutuhan
akan sarana/prasarana serta fasilitas pendukung kerja maupun
jumlah staf pengelola, sesuai dengan rasio ideal yang ada. Agar
proses pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat dapat tetap
berjalan dengan baik sesuai dengan standar ideal/normal yang
berlaku.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 29
Proyeksi angka IPM yang terus meningkat di Jawa Timur dari 77,77
pada tahun 2014 menjadi 85,75 pada tahun 2019, dan pada akhir
tahun 2025 diperkirakan akan meningkat menjadi 92,95. Angka-
angka tersebut termasuk dalam kelompok Indeks Pembangunan
Manusia yang tinggi, sehingga dibutuhkan dukungan penyediaan
sarana, prasarana serta fasilitas pendukung terkait yang memadai,
sesuai dengan kualitas hidup manusia/penduduk Indonesia yang
terus membaik untuk menuju kepada kondisi ideal dengan IPM di
atas 90 selaras dengan IPM negara-negara maju.
Jumlah orang yang melek huruf di Jawa Timur dan angka
partisipasi sekolah dari data-data yang ada menunjukkan selalu
terjadi peningkatan. Kondisi ini memerlukan suatu persiapan
khusus terkait penyediaan sarana prasarana serta fasilitas
pendukung yang dibutuhkan, terutama dari sisi kualitas SDM.
Peningkatan jumlah ketersediaan informasi baik berupa
peningkatan jumlah penerbitan bahan perpustakaan tercetak
seperti buku, majalah, surat kabar, brosur dan lain-lain, bahan
terekam seperti CD/DVD maupun bahan yang tersedia secara on-
line dalam jaringan internet dapat dikumpulkan, diolah dan
disebarluaskan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan
kepustakawanan.
Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus
reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga
perpustakaan dan kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari
SKPD-SKPD serta membuka/membina perpustakaan yang
tersebar di seluruh pelosok Provinsi Jawa Timur.
Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi
penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi
informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan.
Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis
maupun statis di setiap SKPD.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 30
Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus
reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga
perpustakaan dan kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari
SKPD-SKPD serta membuka/membina perpustakaan yang
tersebar di seluruh pelosok Provinsi Jawa Timur.
Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi
penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi
informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan.
Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis
maupun statis di setiap SKPD. Dengan banyaknya perpustakaan
yang dibuka, berarti membutuhkan lebih banyak koleksi pustaka
baik terbitan dalam maupun luar negeri untuk menambah
koleksi.
Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahan
pustaka yang lebih banyak dan berkualitas. Di antara peluang-
peluang yang ada, sebaliknya juga muncul sejumlah ancaman,
seperti :
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur
terhadap pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya
banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena
kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang
kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di
unit-unit kerja
- Muncul banyaknya peraturan perundangan yang berdampak
pada pengelolaan kearsipan, juga banyaknya jasa commercial
records center yang dikelola pihak swasta, sehingga
mengurangi peran penting lembaga kearsipan.
- Kemiskinan dan pengangguran menjadi penghalang bagi
masyarakat dalam mengakses informasi publik.
- Tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi
problem khusus dalam mendapatkan layanan informasi
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 31
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN SKPD
3.1.1. DINAMIKA INTERNASIONAL
Deklarasi Millenium PBB yang dihasilkan melalui Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Milenium atau Millenium Summit yang
berlangsung di markas besar PBB New York pada September
2000, sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan absolut
dan meningkatkan kapasitas serta kualitas hidup Sumber Daya
Manusia (SDM) di seluruh dunia melalui kemitraan global, telah
menetapkan beberapa sasaran pencapaian sampai dengan akhir
tahun 2015; yang dikenal sebagai Sasaran Pembangunan Milenium
atau MDGs (Millenium Development Goals).
Deklarasi tersebut disepakati dan ditetapkan oleh sekitar 189
negara deklarator, yang hampir sebagian besar direpresentasi
langsung oleh para kepala negara bersangkutan termasuk
Indonesia. Secara prinsip, telah ditetapkan delapan butir-butir
pokok sasaran pembangunan milenium, yang meliputi: (i)
mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, (ii) pendidikan universal, (iii)
kesetaraan gender, (iv) kesehatan anak, (v) kesehatan ibu, (vi)
penanggulangan HIV/AIDS, (vii) kelestarian lingkungan, dan (viii)
kemitraan global.
Esensi dari delapan sasaran tersebut di atas, adalah untuk
meningkatkan kapasitas serta kualitas hidup SDM agar dapat
mandiri serta terlepas dari kondisi ketidak-berdayaan maupun
kemiskinan yang ekstrim; dengan menggunakan ukuran berupa
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development
Index (HDI). Meskipun sasaran MDGs tersebut akan berakhir pada
tahun 2015, tetapi harapan agar target-target MDGs dimaksud bagi
kualitas manusia Indonesia di masa-masa mendatang adalah untuk
ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
Bab - III
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 32
dapat terus berlanjut; sehingga seluruh insan/manusia Indonesia
akan menjadi insan pembelajar yang mandiri bagi kesejahteraan
masyarakat dan bangsa Indonesia di masa-masa mendatang.
Sejalan dengan berlangsungnya proses tersebut, tugas lembaga-
lembaga yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan SDM
perlu bergeser dari tempat pengajaran (teaching university) menjadi
penyedia pengetahuan (knowledge server); bahkan menjadi mitra
jasa dalam bidang kajian/penelitian dan inovasi (research &
innovation). Dalam kondisi seperti itu, diprediksikan kelak pada
masa-masa mendatang lembaga-lembaga terkait pendidikan dan
pengembangan SDM tidak hanya menampung pelajar/murid-murid
aktif (real students); tetapi juga menjaring murid-murid yang tidak
nyata (virtual students) untuk melahirkan berbagai inovasi.
Tantangan inovasi mendatang adalah akan berupa upaya bertahan
hidup (survivability) bagi kehidupan manusia di muka bumi untuk
mengelola dinamika alamiah yang terjadi; seperti: peningkatan
jumlah penduduk, adanya perubahan iklim serta kebutuhan untuk
ketersediaan pangan secara terpadu. Pendidikan menuju upaya
untuk mengelola/mengatasi kondisi seperti itu, perlu dipikirkan dan
dikembangkan dengan berbasis pada konsep menjadikan bumi ini
sebagai tempat yang humanis (humanosphere). Konsep ini tidak
menjadikan dunia harus terpisah-pisah, sehingga kemungkinannya
kemajuan pada satu komponen akan mempengaruhi secara negatif
perubahan pada komponen lainnya. Tetapi inovasi yang terbangun
diharapkan mampu menciptakan dunia beragam yang harmonis,
agar kemajuan satu komponen dapat memacu komponen yang
lainnya untuk juga bergerak maju. Sehingga diharapkan terjadi
proses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia
untuk menuju insan pembelajar yang sejati dan mandiri serta
berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 33
Disamping itu, adanya kecenderungan di sebagian besar
wilayah/belahan dunia terhadap kebutuhan masyarakat akan
pemberian pelayanan publik yang baik dan bertanggung jawab.
Pelayanan publik yang dimaksudkan dalam konteks ini, terutama
adalah tertuju pada masalah kemanusiaan, seperti: dalam bidang
kesehatan, bidang pendidikan maupun bidang kesejahteraan sosial
dan teknis profesional; dalam bentuk-bentuk riset, evaluasi serta
analisis sistem. Paradigma baru dalam pelayanan publik sangat
dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang sangat cepat serta eksklusif dalam dasawarsa
terakhir ini. Sebagai konsekuensinya, informasi dengan cepat
menjadi salah satu sumberdaya masyarakat yang paling langka.
Sehingga diperlukan suatu strategi dan cara penggunaan yang
kooperatif dan tidak kompetitif, dengan cara monopoli dan
penguasaan secara sepihak, agar hasil pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi dapat bermanfaat bagi seluruh umat
manusia yang ada di bumi ini secara optimal.
Secara sederhana dapat dijelaskan, bahwa lingkungan masyarakat
pada saat ini dan masalahnya telah berubah secara cepat dan
dinamis. Usaha-usaha untuk mengembangkan prosedur baru
dengan lebih baik, melalui hasil informasi yang dapat memberikan
sumbangan kepada pemecahan permasalahan publik, untuk
selanjutnya bukan hanya menjadi tugas intelektual ataupun tugas
ilmiah semata; tetapi pada dasarnya lebih bersifat politis dan
menjadi tanggungjawab dari seluruh institusi pemerintahan yang
ada.
3.1.2. DINAMIKA NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode
selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.
RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 34
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan
arah Pembangunan Nasional. RPJP Nasional sebagaimana
dimaksud, menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang
memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang
Daerah. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam
tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi
perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima)
tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-
2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III
Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun
RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional
disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai
dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara
langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian /
lembaga dan lintas kementerian / lembaga, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan
tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
serta program kementerian / lembaga, lintas kementerian/lembaga
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 35
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang
bersifat indikatif.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,
Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir
pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun
pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada
tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden
terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas
untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama
pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui
mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN
sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan
RPJPN adalah 2005-2025.
Visi Pembangunan Nasional 2005 - 2025
Sesuai dengan amanat pembangunan yang tercantum dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025 adalah:
“ INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR “
Visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025 itu mengarah pada
pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk
dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan
kemakmuran yang ingin dicapai.
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa
yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan,
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 36
sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula
merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah
kemandirian dalam keterisolasian.
Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang
tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam
suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi
dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin
kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan
bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang
dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling
ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya,
perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan
mempengaruhinya.
Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan
kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah
maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan
sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak
harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya
saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus
kemandirian.
Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum
dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin
kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri
menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan
pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan,
kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 37
membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya
tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia.
Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang
Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan
adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan
pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
(1) Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
(2) Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai
masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
(3) Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum
dan berkeadilan.
(4) Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta
terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam
negeri maupun luar negeri.
(5) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
(6) Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari.
(7) Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
(8) Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam
pergaulan dunia internasional.
Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
(1) RPJM ke-2 , 2010 – 2014:
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan
penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 38
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan
daya saing perekonomian.
Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus
membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan
keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan
postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan
kemampuan lembaga keamanan negara.
Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan
penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi
hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan
penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan
bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan
membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta
kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan
bangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang
besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora
internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional,
integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam
nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah,
cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai
dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua
tingkatan pemerintah.
Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh
membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya
manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita;
menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan
berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat
pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem
pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 39
dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender;
meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan
perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu,
antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa;
serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif
dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan,
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan
peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan
berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya
partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati
dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan
untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal
pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya
kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan
bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya
pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh
semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas
perencanaan tata ruang konsistensi pemanfaatan ruang dengan
mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) RPJM ke-3, 2015 – 2019 :
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 40
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya
manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang
terus meningkat.
Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di
seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan
keamanan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan
terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan
negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta
ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama
Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional.
Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan
bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai
demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi,
nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu
mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi
Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka
mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam
berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan
penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang
makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan
daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.
Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan
tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah,
dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga
jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik
ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan,
termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh
manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif;
meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 41
meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang
optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya
kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan
karakter bangsa.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap
dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan
kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial
dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus
membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam
yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan
perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan
kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif
dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian,
kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin
selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan
ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas,
penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam
kegiatan perekonomian.
(3) RPJM ke-4, 2020 – 2024:
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 42
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing.
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan
terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai
aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan
hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi
seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari
ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu
didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan
negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional
dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang
kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi
masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen
yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang
handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi
hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang
profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat
politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya
kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh
makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat
dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses,
tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin
efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan;
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 43
meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan
dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang
optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya
kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh
seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya
manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah
Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan
masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap
keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi
Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin
mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas
kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai
penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam rangka memantapkan pembangunan
yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber
daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus
mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta
meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan
datang.
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN
SDM NASIONAL JANGKA PANJANG
Pengembangan Sektor Pendidikan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 44
Taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan
yang, antara lain, diukur dengan meningkatnya angka melek aksara
penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk
usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang
SMP/MTs ke atas; meningkatnya rata-rata lama sekolah; dan
meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok
usia. Walaupun demikian, kondisi tersebut belum memadai untuk
menghadapi persaingan global yang makin ketat pada masa depan.
Hal tersebut diperburuk oleh tingginya disparitas taraf pendidikan
antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan
miskin, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, dan
disparitas gender.
Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi
pertambahan penduduk nasional yang masih relatif tinggi dan rasio
penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat
maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode
tahun 2020–2030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja
diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi
saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada
tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SD, dalam
20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja
diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang
berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan
demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk
mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan
tambahan lapangan kerja yang layak.
Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan
sektor pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang
berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang
menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara,
serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 45
tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya
dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan,
antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis
kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya
adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi
kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan
antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan
pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan
nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan
kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup
dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya
saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan
pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus
demografi.
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian
penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan
sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup
manusia sejak di dalam kandungan hinggá akhir hayat. Kualitas
SDM menjadi makin baik yang, antara lain, ditandai dengan
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia
menjadi 0,697 pada tahun 2003 (Human Development Report,
2005). Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari angka
harapan hidup saat lahir (66,8 tahun), angka melek aksara
penduduk usia 15 tahun ke atas (87,9 persen), angka partisipasi
kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi
(66 persen), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang
dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity)
sebesar USD 3.361. Indeks pembangunan manusia (IPM)
Indonesia menempati urutan ke-110 dari 177 negara.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur
dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 46
rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional.
Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang
kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain,
adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan
akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial
ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran
tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses
terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda
penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar
masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu
yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta
meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.
3.1.3. DINAMIKA REGIONAL
RPJPD Provinsi Jawa Timur
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan
arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang
mempunyai karakteristik tersendiri.
Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 adalah sebagai
pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan
berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak.
Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur, meliputi:
(1) mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis
agro;
(2) mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan
berbudaya;
(3) mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk
meningkatkan kualitas hidup;
(4) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;
(5) mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi;
(6) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 47
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang
Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :
Misi Pertama, mengembangkan perekonomian modern berbasis
agrobisnis diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis;
pengembangan sistem informasi agrobisnis; pengembangan
sumberdaya agrobisnis; pembinaan sumberdaya manusia;
pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian;
penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri;
optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM;
optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan, percepatan
investasi, serta pengembangan pariwisata;
Misi Kedua, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan
berbudaya diarahkan pada pembangunan pendidikan;
pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan;
pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan;
serta pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa;
Misi Ketiga, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk
meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan
kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan
ketenagakerjaan; pembangunan kesejahteraan sosial, serta
penanggulangan kemiskinan;
Misi Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam
dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman
pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan
energi; pendayagunaan sumber daya alam,pendayagunaan sumber
daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya
kelautan; serta penanganan kebencanaan;
Misi Kelima, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi
diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolan sumber
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 48
daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah;
serta penyelenggaraan penataan ruang;
Misi Keenam, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik
diarahkan pada pembangunan hukum; penyelenggaraan
pemerintahan; pembangunan politik; pembangunan komunikasi dan
informasi; pembangunan keamanan dan ketertiban ; serta
pembangunan keuangan daerah.
Periodisasi pelaksanaan RPJPD Provinsi terbagi dalam empat
tahapan, yaitu: (a) Tahap Pertama tahun 2005-2009); (b) Tahap
Kedua tahun 2010-2014; (c) Tahap Ketiga tahun 2015-2019); dan
(d) Tahap Keempat tahun 2020-2024.
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014
Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2009-2014 berangkat
dari landasan Visi: Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan
Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat
Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan
diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah
masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak
kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga
rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan,
bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas
mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan
belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber
daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun
intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera
merupakan keniscayaan. Pencapaian kemakmuran dan
kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan
makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan
mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan
sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 49
pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang
diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu
mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama,
memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan,
kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta
harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jawa
Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera
adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, karena itu, visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan
Berakhlak dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai penegasan komitmen terhadap
konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi
ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan,
kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara
keseluruhan.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014
tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah:
Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk
Rakyat yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan
penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan
dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan perdesaan; melalui
penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian
dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas,
serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap
memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan
harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 50
serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia,
dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik
yang prima.
Tujuan dan Sasaran dalam Misi mewujudkan Makmur bersama
Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, bertujuan meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, dan bukan untuk
segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin
diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik.
Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa
melu gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah
pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976, R.P.H.
Mohammad Noer. Tujuan kemerdekaan adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat wong cilik bisa melu
gemuyu. Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subyek
pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan,
dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud “rakyat” dan
wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009-
2014, adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan
(powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi
(devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta
pembungkaman (silencing). Mereka yang, karena berbagai alasan,
terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk
mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat
diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77%
berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur
sendiri, karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur
mendasarkan diri pada misi Makmur bersama Wong Cilik, melalui
APBD untuk Rakyat, yang bermakna APBD pro-rakyat, pro-mereka
yang termarginalisasi, terdevaluasi, dan mengalami deprivation,
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 51
serta pembungkaman (silencing). Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah
dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal,
sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan
pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah
harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus
dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD
harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat. Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan
anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi dan stabilitas.
Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan
publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur yang memadai. Pemerataan pendapatan dan
pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi
distribusi. Sementara fungsi stabilitas ditujukan menciptakan
lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas
kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-
besarnya untuk belanja pelayanan dasar, terutama pelayanan
pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan
kerja, yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya
penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, kesejahteraan
seluruh rakyat Jawa Timur. Sasaran orientasi pembangunan yang
dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik
melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan
bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik. Sebab,
kemakmuran tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati oleh
segelintir orang.
Tabel 3.1.
Identifikasi Isu-Isu Strategis
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 52
No. Isu-Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional /
Lokal Lain-Lain
(1) (2) (3) (4) (5)
Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis agro;
Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan
Pendidikan universal mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya;
Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan
Kesetaraan gender mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
Intensitas Gemar Membaca
Kesehatan anak mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;
Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan
Kesehatan ibu mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi;
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan
No.
Isu-Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional /
Lokal Lain-Lain
(1) (2) (3) (4) (5)
Penanggulangan HIV/AIDS
mengembangkan tata kelola pemerintahan
Penyelamatan Sumber-sumber Primer
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 53
yang baik. dan Sekunder Pasca Bencana
Kelestarian lingkungan
Kemitraan global
Tabel 3.2.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Aspek Kajian
Capaian / Kondisi Saat Ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Masih Minimnya Kelembagaan Perpustakaan Desa / Kelurahan beserta SDM pengelola perpustakaan
Satu desa satu perpustakaan
Anggaran terbatas
Setiap daerah berhak mendapatkan layanan perpustakaan
Terbatasnya Perpustakaan Desa / Kelurahan dan SDM Pengelola
Masih rendahnya minat baca di Jawa Timur
1 orang membaca 10
buku pertahun
Anggaran terbatas
Terbitan di Indonesia banyak dan harus tersedia di perpustakaan
Terbatasnya ruang dan anggaran dalam pengadaan buku baru
Masih Minimnya SDM pengelola arsip
Setiap lembaga/organisasi memiliki 1 orang pengelola arsip
Anggaran terbatas
Formasi SDM arsiparis tergantung BKD/BKN
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Berpedoman pada visi pembangunan Jawa Timur yang ingin
diwujudkan pada periode 2014 – 2019, yaitu :
“ Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 54
Berdaya Saing dan Berakhlak “
yang diwujudkan melalui lima misi dengan bingkai judul : “ Makin
Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik ” menunjukkan sikap
keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada elemen
masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya
mewujudkan visi tersebut bersifat inklusif dan berkeadilan,
termasuk bagi wong cilik atau kelompok masyarakat yang kurang
beruntung secara social ekonomi.
Wong cilik yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengalami
ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi
(marginalized); terdevaluasi (devalued); dan mengalami
keterampasan (deprivation); serta pembungkaman (silencing)
dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka
adalah berstatus kesejahteraan 40 % terendah.
Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk
mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”, adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri
dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan
Industrialisasi
3. Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dan Penataan
Ruang
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial
Untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Timur 2014 – 2019, maka
dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung
visi dan misi tersebut beserta tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan melalui Program dan Kegiatan yang sesuai tugas
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 55
pokok dan fungsi pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur masuk ke dalam Misi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
yang Berkeadilan dengan Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan dan Misi Meningkatkan Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah dan Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi Kearsipan.
Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendukung visi
dan misi beserta tujuan sasaran yang telah dirumuskan, terdapat
faktor pendukung dan penghambat pelayanan Badan Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu :
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 56
1. Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Penyediaan bahan bacaan dan promosi perpustakaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Kondisi geografis,
- Perhatian pemerintah akan keberadaan perpustakaan masih sangat kurang,
- Banyak desa terpencil yang belum terlayani perpustakaan
Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kab./ Kota dalam memberikan perhatian kepada perpustakaan
2. Misi 2 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Banyak perangkat pemerintah masih memandang sebelah mata arti penting arsip
Pemerintah sudah menyadari pentingnya arsip bagi SKPD / Lembaga / Organisasi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
SDM pengelola kearsipan masih sangat terbatas
Formasi arsiparis jarang diperlukan oleh BKN dan BKD
SDM pengelola kearsipan sangat dibutuhkan oleh SKPD/Lembaga/ Organisasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Sarana dan prasarana pelestarian arsip kurang memadai
Anggaran terbatas
Arsip merupakan asset bangsa
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
Penyediaan informasi kearsipan belum maksimal
Anggaran terbatas
Masyarakat pengguna informasi berhak mendapatkan informasi kearsipan secara cepat dan akurat
3.3. TELAAHAN RENSTRA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3.3.1. TELAAHAN RENSTRA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 57
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
1.1. Terwujudnya Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan deposit yang mencerminkan seluruh terbitan Indonesia berupa karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam termasuk naskah kuno / manuskrip
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan penghimpunan seluruh terbitan Jawa Timur berupa karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam sesuai perundang-undangan yang berlaku namun belum semua terbitan dapat diserahkan / disimpan di perpustakaan.
- Belum adanya kesadaran dari penerbit pemerintah / swasta untuk melaksanakan undang-undang
- Kurang dan belum menyeluruh Sosialisasi yang dilakukan
Masyarakat Jawa Timur / pengguna informasi mengharapkan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat deposit / penyimpanan koleksi daerah Jawa timur
1.2. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan rujukan yang lengkap dan mutakhir
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur belum menjadi perpustakaan terlengkap dan mutakhir
Anggaran terbatas Masyarakat pengguna informasi sangat mengharapkan Jawa Timur memiliki perpustakaan yang lengkap dan mutakhir
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L Permasalahan
Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1.3. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur belum banyak
Anggaran terbatas Masyarakat pengguna informasi sangat mengharapkan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 58
penelitian melalui pengembangan koleksi nasional dan ketersediaan koleksi digital sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat
memiliki koleksi digital Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki koleksi digital sesuai perkembangan Tehnologi informasi yang ada.
1.4. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai pusat pelestarian pustaka melalui penguatan sarana prasarana preservasi dan konservasi karya tulis, karya cetak dan karya rekam serta naskah kuno / manuskrip
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan konservasi dan preservasi koleksi perpustakaan meskipun masih terbatas jumlahnya.
Anggaran terbatas Jawa Timur harus memiliki koleksi perpustakaan yang dilestarikan baik isi dan bentuk fisik sebagai asset budaya bangsa.
1.5. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai pembina semua jenis perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah menjadi Pembina bagi seluruh jenis perpustakaan di daerah
Masih sulit berkoordinasi dengan DinasPendidikan untuk Perpustakaan sekolah, Dikti untuk perpustakaan perguruan tinggi dll
Perpustakaan di Jawa Timur rata-rata sudah dikelola sesuai kaidah ilmu perpustakaan
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L Permasalahan
Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Arsip Nasional Republik Indonesia
2.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Anggaran terbatas, SDM terbatas
Setiap SKPD harus mendukung
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 59
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
sendiri telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sehingga akan mendukung jalannya pemerintahan yang clean governant namun perlu pendampingan bagi SKPD agar melakukan mengelolaan arsip secara baku dan baik.
pemerintahan yang bersih dengan melakukan tertib arsip.
2.2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah melakukan usaha-usaha peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat walaupun masih banyak kekurangan
Anggaran terbatas Kepentingan pengguna arsip harus lebih diutamakan.
2.3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah melakukan usaha-usaha peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja walaupun masih banyak kekurangan
Anggaran terbatas Masyarakat berhak atas pelayanan public yang lebih baik.
3.3.2. TELAAHAN RENSTRA BADAN PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tabel.T-IV.C.1
Permasalahan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten / Kota beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. Sasaran Jangka Permasalahan Faktor
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 60
Menengah Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Peningkatan minat baca didaerah
Upaya-upaya peningkatan minat baca terus dilakukan
Anggaran terbatas
Masyarakat berhak menerima layanan/fasilitas dari pemerintah
Pembangunan dan pengembangan perpustakaan sampai ke desa/kelurahan
Mendorong terbentuknya lembaga-lembaga perpustakaan di daerah
Anggaran terbatas, wilayah Jawa Timur yang sangat luas
Masyarakat berhak menerima layanan / fasilitas dari pemerintah
Meningkatkan masyarakat sadar arsip
Upaya-upaya sosialisasi tentang arti penting arsip
Anggaran terbatas
Arsip adalah penyelamat bangsa
Pengembangan SDM kearsipan
Penyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengelola kearsipan
Anggaran terbatas, SDM terbaatas
Setiap lembaga / organisasi harus memiliki tenaga pengelola kearsipan agar tata kelola kearsipan bertata dengan baik
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan
good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik dan pemberatasan KKN secara terarah,
terpadu dan sistematis. Dalam penerapanannya, perlu ada
perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani
kekuasaan menjadi melayani masyarakat/meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi isu kian strategis
manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki
implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini,
sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja
perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak
mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut
mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan,
karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 61
pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta
penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika
dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang
menjadi isu-isu strategis.
Adapun Permasalahan yang dihadapi Badan Perpustakaan dan
Kearsipan adalah sebagai berikut :
- Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan
Sumber Daya manusia utama yang ada di Badan Perpustakaan dan
Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan
tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan
perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena
itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut
ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu
dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan
dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai
perubahan dan tantangan globalisasi.
Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat
dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya
mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di
seluruh provinsi Jawa Timur.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui SDM perpustakaan
yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses
transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media
pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu
menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang
pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap
kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong
meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi
bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 62
Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan
hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada
pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan
yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok
daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan
sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas
dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.
Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan
tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas
yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang
punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah.
Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang
dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan
penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga
terhadap tenaga khusus ini terpenuhi.
Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan
fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat
upaya Pemprov. Jatim menambah jumlah arsiparis tingkat terampil.
Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru
dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi
fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan
kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan
berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan
pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas
dan tanggungjawab yang diembannya.
Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat
penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.
Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan
peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good
governance.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 63
Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan
sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan
wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan
teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh
ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup
informasi menjadi lebih beragam.
Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka
haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan
ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada.
Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era
keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-
undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan,
agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik.
Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus
mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan
koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu,
kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga
pengolah perlu senantiasa ditingkatkan.
Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu
dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat
mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak
pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan
tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi
motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan
begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam
memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah
sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 64
kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan
berdayaguna dengan baik.
- Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan
Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah
saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini
untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan
pustaka perlu dilakukan. E- Library menjadi begitu penting untuk
pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era
gadget dewasa ini. E-Library memungkinkan pengunjung
perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang
ke perpustakaan.
Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized.
Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku
secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan
sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa
mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.
Peraturan perundangan tentang kearsipan, masih terbatas. Hal ini
cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Jawa Timur.
Karena itu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang
nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di
Provinsi Jawa Timur.
Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan
dapat berjalan dengan baik di setiap SKPD. Dengan begitu tertib
arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib
administrasi dapat terwujud di setiap SKPD, maka manajemen
kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan
pemerintahan yang baik dan bersih , seperti yang diharapkan dalam
reformasi birokrasi dapat terwujud.
Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 65
swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu
memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan
pengakusisian terhadap arsip-arsip tersebut.
Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap
SKPD bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-
arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi
kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis.
Sedang arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi
bernilaiguna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan,
melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik
bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat
dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian
oleh tim yang telah ditentukan.
Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga
kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip
harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan
memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga
penataan arsip di KPUD.
Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga
kepemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya.
Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk
memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui
pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi
Jawa Timur.
Jika setiap SKPD dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat
menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya
penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai.
Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu
memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk
penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga,
sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 66
kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika
ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilaiguna, tentu akan
membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu
pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana
prasarana serta upaya pelestariannya.
Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja
kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan
teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi
lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi,
masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga
publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk
segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik
tersebut.
- Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan
dan Kearsipan
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk
mencapai keadilan dan kesetaraan gender , melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan serta
permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang
kehidupan dan pembangunan, termasuk di dalamnya
pembangunan perpustakaan dan kearsipan.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi berupaya mewujudkan
kepeduliaan konkretnya dengan mempercepat pelaksanaan
pengarusutamaan gender melalui kegiatan Perpustakaan dan
Kearsipan.
Fakta yang ada saat ini, bahwa masih rendahnya partisipasi
perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan.
Pembangunan perpustakaan dan kearsipan masih didominasi oleh
laki-laki dibanding perempuan. Hal ini tampak terlihat pada
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 67
beberapa aspek yang tidak seimbang, seperti : data pengunjung,
data buku koleksi maupun data sarana prasarana yang ada.
Faktor utama yang sangat mempengaruhi ketidakseimbangan
partisipasi perpustakaan dan kearsipan, adalah kondisi sosiokultural
masyarakat.
Laki-laki cenderung bebas beraktifitas di luar rumah, sedangkan
wanita lebih banyak bekerja di sektor domestik. Ketidakseimbangan
ini makin diperparah dengan keberadaan perpustakaan yang
kurang memahami kebutuhan perempuan dan tidak berperspektif
gender.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan yang
direncanakan, berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan
gender. Berbagai kegiatan telah dipersiapkan untuk meningkatkan
partisipasi perempuan dibanding laki-laki dalam bidang
perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
peran serta perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan
kearsipan.
Upaya mencukupi kebutuhan buku koleksi yang berperspektif
gender terus dilakukan. Pelayanan perpustakaan yang berorientasi
pada kebutuhan perempuan juga diadakan, dengan cara
mendatangi kelompok perempuan terutama di wilayah marginal.
Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) menjadi sarana untuk
memobilisasi perpustakaan hingga ke wilayah terpencil yang sulit
dijangkau.
Di lingkup intern, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur sedang mempersiapkan terbentuknya women corner dan
ruang layanan anak. Tujuannya adalah agar perpustakaan benar-
benar mampu memberi ruang publik yang nyaman bagi kebutuhan
gender dan anak. Tentu saja ini harus diimbangi dengan kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia yang juga berperspektif
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 68
gender.
- Intensitas Gemar Membaca
Pemerintah melalui lembaga perpustakaan berupaya meningkatkan
minat dan budaya masyarakat. Melalui Pencanangan Minat dan
Budaya Baca Se Jawa Timur 2009 oleh Gubernur Jawa Timur Dr.
H. Soekarwo, upaya ini digantungkan. Hal ini harus dilakukan
mengingat, membaca belum menjadi kebutuhan dan kebiasaan
hidup di masyarakat. Padahal membaca merupakan satu kunci
menuju sebuah peradaban dan kebudayaan yang lebih baik.
Dengan membaca, cakrawala berpikir akan terbuka dan
meningkatkan ilmu pengetahuan.
Kebiasaan membaca inilah yang harus ditanamkan pada
masyarakat sejak dini, sehingga dengan kesadaran membiasakan
diri untuk membaca sebagai bagian dari hidupnya.
Untuk lebih menggiatkan dan mendorong masyarakat menjadi
gemar membaca, perpustakaan perlu mengintensifkan upaya untuk
meningkatkan kegiatan gemar membaca dan pemanfaatan
perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca dapat
dilakukan melalui penyediaan buku-buku berkualitas dan murah
serta dengan mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai
sarana belajar non formal.
Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan gemar membaca
dapat dilakukan melalui penyuluhan secara intens kepada
masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan kegiatan yang
terkait dengan perpustakaan dan perbukuan, program
pengembangan TBM, serta inovasi lain dengan menggunakan
teknologi informasi.
Upaya mendorong terwujudnya pembudayaan gemar membaca
dapat difokuskan pada parameter, antara lain: pemahaman semua
pihak terhadap pembudayaan gemar membaca, terjadinya gerakan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 69
kebersamaan untuk menangani sumber daya perpustakaan dan
minat baca, terjadinya kemitraan sinergis antara pemerintah,
masyarakat dan swasta, serta terjaganya mekanisme kontrol sosial
di mayarakat untuk mengembangkan konsep, tujuan dan sasaran
pembudayaan gemar membaca.
Animo masyarakat terhadap layanan perpustakaan, sebenarnya
cukup tinggi. Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran yang
menyediakan berbagai instrumen praktis bagi kebutuhan membaca
masyarakat. Sayangnya, hal ini belum dapat dimanfaatkan secara
maksimal oleh masyarakat. Sementara kebutuhan masyarakat akan
informasi yang bersifat mendidik makin tidak terbendung lagi. Hal ini
menjadi satu tantangan tersendiri bahwa perpustakaan harus
mampu menjadi penyedia kebutuhan baca masyarakat, di manapun
tempatnya.
Bagi masyarakat terpelajar yang tinggal di wilayah perkotaan, tentu
kebutuhan informasi mudah terpenuhi apapun caranya. Tetapi bagi
masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, baik secara sosial
ekonomi maupun akses, tentu ini menjadi hambatan yang cukup
signifikan. Ini menjadi ironi dalam mengakses layanan informasi
perpustakaan. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadi
ketimpangan partisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial
politik.
Dalam kerangka pelayanan publik, perpustakaan harus memberikan
layanan yang menyeluruh hingga menjangkau masyarakat
marginal. Ini perlu untuk menggugah semangat membangun bagi
diri dan lingkungannya. Di samping itu, perpustakaan perlu
dilengkapi dengan buku-buku koleksi yang sesuai untuk kebutuhan
masyarakat yang dilayani. Hal ini perlu, agar potensi masyarakat di
wilayah marginal dapat dikembangkan. Dengan begitu
kesejahteraan sosial dan ekonominya dapat diperbaiki.
Untuk menjangkau layanan perpustakaan hingga ke wilayah
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 70
marginal, perlu sarana prasarana yang cukup. Mobil Perpustakaan
Keliling (MPK) diharapkan mampu memobilisasi massa yang
didatangi. Dengan buku pustaka yang mencukupi kebutuhan
berbagai segmen masyarakat setempat, diharapkan upaya
membangun minat dan budaya baca dapat terwujud.
Layanan perpustakaan perlu dikembangkan hingga ke desa dan
sekolah. Melalui program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah
(LTPS) dan Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD), lembaga
perpustakaan berupaya menjangkau pelayanannya sampai ke desa
dan sekolah. Adapun jangkauan yang ingin dicapai adalah seluruh
desa dan sekolah, bekerjasama dengan Perpustakan Umum di
Kabupaten Kota se Jawa Timur.
Untuk lebih menggiatkan budaya dan minat baca ini, perlu
sosialisasi secara kontinyu dengan sasaran siswa sekolah,
organisasi wanita maupun masyarakat luas. Upaya lain adalah
penyebaran brosur / leaflet serta lomba–lomba yang diikuti oleh
siswa sekolah.
- Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan
Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dari waktu ke waktu. Layanan baca dan pinjam
disediakan untuk pengunjung yang datang dengan berbagai
kebutuhan buku di perpustakaan. Hal ini mendorong lembaga
perpustakaan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan
kuantitas buku koleksi pustaka.
Pada saat ini, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur memiliki koleksi umum sejumlah 101.651 judul (401.732
eksemplar). Koleksi Deposit yang merupakan hasil dari Undang-
undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
Rekam (KCKR) sebanyak 17.061 eksemplar dan 451 keping.
Sayangnya, jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan
pengunjung. Apalagi dengan makin banyaknya buku baru yang
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 71
dihasilkan oleh penerbit.
Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa,
lembaga perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku-buku
berkualitas bagi masyarakat. Karena itu upaya pengembangan
koleksi penting dilakukan.
Khasanah arsip statis yang dimiliki Badan Perpustakaan dan
Kearsipan berasal dari masa kolonial yang berbahasa Belanda,
masa Jepang yang berbahasa Jepang, masa Republik, masa Orde
Baru dan Reformasi yang berbahasa Indonesia. Arsip-arsip tersebut
terdiri dari arsip konvensional yang berupa arsip tekstual, gambar
arsitektur dan kartografi. Arsip Media Baru terdiri dari foto, film,
video, VCD/DVD, Microfilm, kaset/rekaman suara dan Arsip
Elektronik. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya
roda organisasi. Jika manajemen kearsipan diterapkan di setiap
organisasi, ini artinya penambahan arsip akan terus berlangsung
karena lembaga kearsipan akan dengan sendirinya menerima arsip
dari lembaga-lembaga melalui akuisisi.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim menerima
penyerahan arsip dari lembaga lain. Alih media dan reproduksi arsip
yang tidak dimiliki juga merupakan upaya penambahan khasanah.
Tercatat hingga saat ini ada sejumlah 572,2 ML (37.836 berkas)
arsip tekstual, 222.012 lembar arsip foto (negatif dan positif), 5.624
kaset video, 23 roll arsip film 16 mm, 32 reel mikrofilm, 1.345 kaset
rekaman suara dan wawancara sejarah lisan, 561 keping VCD/DVD
dan 755 lembar dan 182 bendel peta kartografi dan gambar
kearsitekturan.
- Penyelamatan Sumber-sumber Primer dan Sekunder Pasca
Bencana
Dari semua aset negara yang ada, arsip (sumber primer) adalah
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 72
aset yang paling berharga, karena dari situlah suatu bangsa dapat
dilihat eksistensinya. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang
rawan terhadap bencana, baik karena ulah manusia maupun alam
harus mempersiapkan diri menghadapi bahaya ini. Bagi lembaga
perpustakaan dan kearsipan, dampak nyata dari bencana ini adalah
rusak / hilangnya sejumlah informasi penting.
Apalagi sebagian besar khasanah dan koleksi yang dimiliki dalam
media kertas yang mudah rapuh. Oleh karena itu, upaya antisipasi
harus lebih didahulukan dengan memfokuskan diri pada
penyelamatan arsip sebelum terjadi bencana.
Untuk penyelamatan arsip sebelum terjadinya bencana, dilakukan
melalui beberapa kegiatan :
a. Akuisisi arsip dari lembaga pemerintah, swasta, Ormas /
Orsospol dan perorangan
b. Menyelamatkan informasi arsip melalui alih media
c. Penyelamatan fisik arsip melalui preservasi arsip
Sejumlah kasus, seperti banjir di Bojonegoro, Trenggalek menjadi
bukti. Banyak arsip dan buku-buku koleksi terendam banjir.
Kerugian material immaterial tidak ternilai harus ditanggung jika
bencana datang.
Untuk mengantisipasi adanya bencana lebih lanjut, Gubernur Jawa
Timur mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan
Gubernur Jawa Timur.Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelamatan
Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bencana yang
datang beruntun di berbagai wilayah di Indonesia, akhirnya juga
membuat pemerintah melalui Menpan mengeluarkan kebijakan,
seperti tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara No. 07/M.PAN/2005 tentang Program
Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip
Vital Negara terhadap Musibah/Bencana.
Fenomena bencana yang banyak terjadi saat ini, menjadi moment
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 73
penting bagi Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk
menyelamatkan arsip-arsip yang dimiliki dengan mendayagunakan
depo penyimpanan arsip in aktif (Records Center). Sasaran
pemanfaatan Records Center yang dibangun di Pandaan adalah
lembaga baik pemerintah, swasta maupun organisasi massa yang
ingin menyimpan dokumennya secara aman dan terpercaya. Untuk
itu sejumlah fasilitas pendukung perlu ditambahkan agar Records
Center ini dapat lebih bermanfaat di masa mendatang serta
sosialisasi keberadaan Depo Pandaan pada masyarakat luas.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 74
4.1. VISI DAN MISI
4.1.1. Visi
Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur
sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005 – 2025 dan
berbagai capaian pembangunan periode 2009 – 2014 yang
signifikan, potensi dan isu-isu strategis serta tantangan Jawa Timur
lima tahun ke depan dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih (2014 – 2019) sebagaimana diuraikan dalam bab
sebelumnya, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur menetapkan visi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya,
yaitu :
“ Jawa Timur Gemar Membaca
dan Tertib Kearsipan ”
dengan penjelasan sebagai berikut :
Jawa Timur Gemar Membaca
Adalah terwujudnya peningkatan Indeks Minat Baca
Masyarakat Jawa Timur dan meningkatnya kunjungan masyarakat
pada perpustakaan. Peningkatan Indeks Minat Baca dan kunjungan
masyarakat pada perpustakaan, menunjukkan bahwa membaca
sudah menjadi budaya masyarakat dan menjadi sarana dalam
mendapatkan ilmu pengetahuan diluar pendidikan formal. Dengan
meningkatnya pengetahuan masyarakat diharapkan berbanding
lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jawa Timur Gemar Membaca mewujudkan peningkatan
Indeks Minat Baca Masyarakat Jawa Timur dan meningkatnya
kunjungan masyarakat terhadap perpustakaan. Peningkatan Indeks
Minat Baca Masyarakat dan meningkatnya kunjungan masyarakat
terhadap perpustakaan menunjukkan bahwa membaca sudah
Bab - IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 75
menjadi budaya masyarakat dan menjadi sarana dalam
mendapatkan ilmu pengetahuan diluar pendidikan formal.
Disamping itu juga menunjukkan bahwa perpustakaan merupakan
tempat yang kini sudah diminati masyarakat dalam mendapatkan
informasi yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya pengetahuan
masyarakat diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Jawa Timur Tertib Kearsipan
Adalah terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih
(clean government), serta profesionalisme pelayanan publik melalui
peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip pemerintah daerah
yang tertib, rapi dan handal yang didukung dengan sistem
kearsipan yang komprehensif.
4.1.2. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan Badan Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, maka misi
pembangunan ditetapkan sebagai berikut :
Misi Pertama : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Gemar
Membaca
Misi ini untuk mewujudkan gemar membaca sebagai budaya
masyarakat Jawa Timur, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana perpustakaan serta kapasitas kelembagaan
secara terpadu sebagai wujud dari pemerataan dan perluasan
akses pendidikan non formal.
Misi Kedua : Mewujudkan tertib kearsipan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Misi ini untuk mewujudkan tertib arsip di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih
(clean government) melalui pengelolaan arsip pemerintah daerah
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 76
yang tertib, rapi dan handal yang didukung dengan sistem
kearsipan yang komprehensif.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi
yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan
sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang
dengan asumsi bahwa Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur tetap konsisten dengan misi yang
dikembangkan dalam periode tersebut.
1. Tujuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
yaitu :
a. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Jawa Timur
b. Meningkatkan pengembangan, pendayagunaan dan
pelestarian bahan perpustakaan
c. Meningkatkan budaya baca masyarakat di Jawa Timur
d. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem
administrasi kearsipan yang berkualitas di Jawa Timur
e. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan
pendayagunaan arsip yang bernilai guna
2. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun mendatang (sampai dengan akhir tahun 2019),
terkait dengan perumusan tujuan di atas, diindikasikan sebagai
berikut :
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 77
Tabel. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
Visi : “Jawa Timur Gemar Membaca dan Tertib Kearsipan”
MISI TUJUAN SASARAN
MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Jawa Timur gemar membaca
1. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Jawa Timur
1. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan pustakawan
2. Meningkatkan pengembangan, pendayagunaan dan pelestarian bahan perpustakaan
2. Peningkatan koleksi perpustakaan
3. Peningkatan koleksi lokal dan muatan lokal Jawa Timur
1. Meningkatkan budaya baca masyarakat di Jawa Timur
4. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
MISI 2 : Mewujudkan tertib kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem administrasi kearsipan yang berkualitas di Jawa Timur
5. Peningkatan sistem administrasi dan pengembangan SDM kearsipan SKPD
2. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan arsip yang bernilai guna
6. Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip
7. Meningkatnya masyarakat sadar arsip
Dari tabel di atas dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu :
1. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Jawa Timur,
dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya
kuantitas sarana prasarana perpustakaan, serta kapasitas
kelembagaan secara terpadu
2. Meningkatkan pengembangan, pendayagunaan dan
pelestarian bahan pustaka tercetak, dengan sasaran terukur
meliputi:
Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan
Meningkatnya jumlah koleksi deposit
Meningkatnya jumlah koleksi muatan lokal Jawa Timur
Meningkatnya jumlah koleksi e-book
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 78
3. Meningkatkan budaya baca masyarakat di Jawa Timur,
dengan sasaran terukur meliputi :
Jumlah pemustaka
Jumlah buku yang dibaca di tempat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Minat dan Budaya Baca
4. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem
administrasi kearsipan yang berkualitas di Jawa Timur,
dengan sasaran terukur meliputi :
Jumlah pedoman kearsipan yang disusun
Kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan
Prosentase SKPD yang menyelenggarakan sistem
kearsipan
5. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan
pendayagunaan arsip yang bernilai guna, dengan sasaran
terukur meliputi :
Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi
Meningkatnya jumlah pengguna arsip
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Konsep dan kerangka strategi manajemen Badan perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, disusun atas dasar
permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada dan dengan
memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan
agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD
Provinsi Jawa Timur.
Secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi
diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan
aspek eksternal.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 79
1. Strategi pendekatan eksternal
Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan-
permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun
sebagai berikut :
a. Implementasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang
langsung menyentuh rakyat melalui kerjasama antara
pemerintah kabupaten/kota dan lembaga perpustakaan dan
kearsipan di daerah
b. Melengkapi pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat
miskin di bidang pendidikan bekerjasama dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dan daerah
c. Pelaksanaan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap
pendidikan yang berkualitas melalui peran perpustakaan
bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga
perpustakaan dan kearsipan di daerah serta dinas pendidikan
dan kebudayaan propinsi / daerah
2. Strategi pendekatan internal
Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi
pendekatan eksternal di atas dirumuskan sebagai berikut :
a. Memberikan dukungan operasional dan administratif melalui
perencanaan dan koordinasi integratif kepada seluruh bidang-
bidang teknis yang ada di lingkungan Badan Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi dalam mengimplementasikan program
kerja
b. Memobilisasi sumberdaya internal serta mengembangkan
jaringan informasi dan sistem komputerisasi yang mempunyai
aksesibilitas tinggi terhadap berbagai sumber data dan
kebutuhan untuk peningkatan efisiensi, produktivitas dan
efektivitas kerja.
Mengacu pada strategi pembangunan Jawa Timur tahun 2014
s.d. 2019 agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkesinambungan serta secara bersamaan dapat
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 80
meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (dual track
strategy).
Berikut ini beberapa upaya penjabaran strategi dan prioritas
pemerintah provinsi yang terkait dan mempunyai relevansi dengan
tugas pokok dan strategi dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur, yaitu :
a. Upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang
akan ditempuh melalui :
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan
mengurangi angka pengangguran
Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas
Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik
b. Untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Jawa Timur perlu
didukung dengan reformasi birokrasi melalui peningkatan
kualitas pelayanan publik.
3. Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan
pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran
di lingkup tugas-tugas Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur :
a. Kebijakan bidang perpustakaan:
- Pembinaan kepada semua jenis perpustakaan dalam upaya
pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan
penyelenggaraan perpustakaan
- Pengembangan perpustakaan melalui penelitian dan
pengkajian bidang perpustakaan; peningkatan kapasitas
sumber daya perpustakaan; pembentukan perpustakaan desa
/ kelurahan; dan kerjasama dan kemitraan, dilakukan
berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis
perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 81
- melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan,
untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat
dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta
pembudayaan kegemaran membaca
- Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai
dengan standar perpustakaan
- Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan
serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis
perpustakaan, terutama pelestarian koleksi lokal dan muatan
lokal Jawa Timur
- Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara
merata dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan serta
pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar
masyarakat
b. Kebijakan bidang kearsipan
- Membangun sistem administrasi kearsipan dengan
pemanfaatan tekonologi informasi dan penyediaan pedoman
kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi : Menyusun
peraturan/pedoman sistem kearsipan; Mengembangkan
kearah sistem administrasi kearsipan digital; Optimalisasi
pelatihan–pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional
arsiparis maupun pengelola arsip
- Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang
bernilai guna meliputi : Akuisisi arsip statis baik di instansi
Pemerintah, BUMN/D, Orsospol/ Ormas, Swasta maupun
Perorangan; Meningkatkan preservasi dan alih media arsip
statis; Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif
- Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang
dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti :
Pameran arsip; Promosi jasa kearsipan, Penerbitan naskah
sumber dan buletin kearsipan; Pelayanan informasi arsip
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 82
- Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan
optimalisasi SDM dan pelayanan publik; pembentukan posko
pelayanan publik untuk bahan pustaka maupun arsip;
melakukan debirokratisasi dan deregulasi dalam
meningkatkan pelayanan publik
- Membantu penyelenggaraan upaya untuk mengurangi
kemiskinan dan ketidakberdayaan dengan mendukung
kegiatan regular Gerdu Taskin dan dukungan pada pilot
pengembangan wilayah desa potensial
Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan
kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigma
baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada
penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan
kebijakan terkait dengan reposisi peran perpustakaan dan arsip di
waktu-waktu mendatang :
a. Perpustakaan dan arsip merupakan wadah pendidikan
demokratis masyarakat dalam kerangka mencerdaskan
kehidupan bangsa
b. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat
pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu
mendapatkan kepedulian dari semua pihak, terutama fasilitas
dari pihak pemerintah
c. Badan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur
diarahkan untuk mampu mengakomodasi berbagai perubahan
kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
d. Badan Perpustakaan dan kearsipan provinsi diarahkan untuk
mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung
serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah,
swasta maupun masyarakat
e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 83
secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat dan
daerah
f. Badan Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan menjadi pusat
informasi penting se Jawa Timur yang menyediakan informasi
bersejarah yang berguna bagi penelusuran penulisan
kesejarahan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 84
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan program kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur diorientasikan terhadap sasaran yang
diharapkan dapat dicapai dalam periode 2014 - 2019. Rencana
program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan
mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien
dengan dukungan regulasi daerah serta SDM kearsipan yang
profesional. Program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas
dan kualitas standar operasional prosedur penyelenggaraan
kearsipan dinamis dan statis, peningkatan kuantitas dan perbaikan
kualitas dan kesejahteraan arsiparis dan sumber daya manusia
bidang kearsipan di setiap SKPD Pemerintah Provinsi, perbaikan
manajemen kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, pengawasan, supervisi kearsipan. Kegiatan yang
mendukung Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
adalah sebagai berikut :
1) Menyusun / Menyempurnakan Peraturan / Pedoman Standar
Pelaksanaan Kearsipan
2) Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan
3) Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis
4) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Kearsipan
5) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan
Dengan indikator program :
- Jumlah Pengelola SDM Kearsipan
- Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif
Bab - V
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 85
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip
Daerah
Program penyelamatan arsip dan pelestarian dokumen /arsip
daerah bertujuan untuk penyelamatan arsip baik fisik maupun
informasi, yang berasal dari SKPD Pemprov Jatim, BUMN/BUMD,
Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat
didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang.
Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip,
pengolahan, pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip
yang bernilaiguna tinggi pada SKPD Pemerintah Provinsi, BUMD
Pemerintah Provinsi, organisasi sosial politik, organisasi
kemasyarakatan, swasta maupun perorangan sedini mungkin
yang kelak berguna bagi kepentingan sejarah maupun generasi
mendatang untuk menghindari kehilangan dan kerusakan arsip-
arsip atau informasi yang terekam di dalamnya. Kegiatan yang
mendukung Program Penyelamatan Arsip dan Pelestarian
Dokumen / Arsip Daerah adalah sebagai berikut :
1) Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk
Informatika
2) Akuisisi Arsip Statis / Permanen dari Instansi Pemerintah,
Swasta dan Perorangan
3) Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis
4) Penyusutan Arsip Inaktif
5) Pengolahan Arsip Inaktif
6) Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif
Dengan indikator program :
- Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kearsipan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan
bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi
kearsipan dari dan untuk masyarakat. Program ini diarahkan pada
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 86
pelayanan dua arah, yaitu pelayanan dan pemasyarakatan
kepada SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai
unit jaringan dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur dan pelayanan serta pemasyarakatan kepada
organisasi sosial politik, pesantren, sekolah-sekolah/perguruan
tinggi, organisasi kemasyarakatan, pers, publik, baik dalam bentuk
apresiasi, pemberian penghargaan, pemberian layanan jasa
kearsipan maupun layanan informasi arsip. Kegiatan yang
mendukung Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kearsipan adalah sebagai berikut :
1) Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
2) Sosilisasi Kearsipan
3) Pelayanan Informasi Kearsipan
Dengan indikator program :
- Jumlah pengguna layanan informasi dan jasa kearsipan
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan budaya baca,
Sastra Indonesia dan Sastra Daerah di Provinsi Jawa Timur.
Adapun segmen yang dituju adalah peserta didik dan masyarakat
luas, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan marginal.
Hal ini dilakukan untuk membangun masyarakat marginal, agar
menjadi masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan
mandiri. Program ini diarahkan pada pengembangan, publikasi
dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan
pustaka, pembinaan SDM dan perpustakaan di Jawa Timur.
Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai berikut :
o Pengembangan Minat dan Budaya Baca
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 87
o Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat
Baca di Daerah
o Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
o Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
o Penyedian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
o Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur
o Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca
o Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Pengelolaan Perpustakaan
o Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca
Masyarakat
o Konservasi Koleksi dan Deposit
Dengan indikator program :
- Indeks Minat Baca masyarakat Jawa Timur
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
5.2 . INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
5.2.1. Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja suatu
organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk itu, indikator
kinerja harus direncanakan sesuai dengan kondisi faktual organisasi
sehingga memungkinkan organisasi mencapainya.
Untuk mengukur kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun
2014 – 2019, maka indikator kinerja Badan Perpustakaan dan
Kearsipan direncanakan sebagai berikut :
Program Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program
2015 2016 2017 2018 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Target Target Target Target Target Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 88
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD
100 120 120 120 120 120 700
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
9 10 10 10 10 10 59
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi
76 6 6 6 6 6 106
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Layanan Jasa Kearsipan 77,70 77,85 78 78,10 78,20 78,25 78,25
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Indeks Minat dan Budaya Baca
57 58 60 62 64 66 66
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan
Perpustakaan 78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 78,55
5.2.2. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk
kurun waktu tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :
a. Masyarakat, Pengguna Arsip, Pemustaka;
b. Instansi Pemerintah, BUMN/D, Swasta, Perguruan Tinggi, SMU /
SMK;
c. Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial Politik ;
d. SDM Pengelola Kearsipan / Arsiparis;
e. SDM Pengelola Perpustakaan / Pustakawan ;
f. Arsip Tekstual dan Arsip Media Baru ;
g. Semua jenis Perpustakaan ;
h. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota
i. Kelurahan dan Desa
5.3 . PENDANAAN INDIKATIF
Keberhasilan suatu rencana kerja sangat bergantung pada anggaran
yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan rencana kerja Badan
Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu tahun 2014 – 2019,
maka rencana pendanaannya sebagai berikut :
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 2014-2019 Page 89
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 126 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
100 7.871.000.000 100 8.107.130.000 100 8.350.343.900 100 8.600.854.217 100 8.858.879.844 100 41.788.207.961
126 01 019 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100 7.871.000.000 100 8.107.130.000 100 8.350.343.900 100 8.600.854.217 100 8.858.879.844 100 41.788.207.961
Persentase
pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran
100 100 100 100 100 100
126 02 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100 2.464.000.000 100 2.537.920.000 100 2.614.057.600 100 2.692.479.328 100 2.773.253.708 100 13.081.710.636
126 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
4.687 50 1.125.000.000 50 1.188.750.000 50 1.254.412.500 50 1.320.078.000 50 1.391.406.221 4.937 6.279.646.721
Persentase
pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD
100 100 100 100 100 100
126 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang dipelihara
32 32 1.339.000.000 32 1.349.170.000 32 1.359.645.100 32 1.372.401.328 32 1.381.847.487 32 6.802.063.915
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 2014-2019 Page 90
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD yang dipelihara
100 100 100 100 100 100
126 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan
100 1.304.000.000 100 1.343.120.000 100 1.383.413.600 100 1.424.916.008 100 1.467.663.488 100 6.923.113.096
126 07 001 Koordinasi dan
Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku
100 304.000.000 100 313.120.0000 100 322.513.600 100 332.189.008 100 342.154.678 100 1.613.977.286
126 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal
1.000.000.000 1.030.000.000 1.060.900.000 1.092.727.000 1.125.508.810 5.309.135.810
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal / non-formal sesuai dengan jabatannya (PP, Bendaharawan, dll)
100 100 100 100 100 100
126 08 Program
Penyusunan, Jumlah Dokumen
50 5 339.000.000 5 349.170.000 5 359.645.100 5 370.434.453 5 381.547.487 75 1.799.797.040
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 2014-2019 Page 91
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 100 100 100 100 100
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
126 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan SKPD (RKA-RKPA, DPA-DPPA, Renja) yang tersusun
25 5 189.000.000 5 194.670.000 5 200.510.100 5 206.525.403 5 212.721.165 50 1.003426.668
126 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Pelaporan (LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja, LKPJ, Laporan Tahunan) yang tersusun
25 5 100.000.000 5 103.000.000 5 106.090.000 5 109.272.700 5 112.550.881 50 530.913.581
Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun
15 3 3 3 3 3 30
Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran
5 1 1 1 1 1 10
126 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah Update database SKPD
12 12 50.000.000 12 51.500.000 12 53.045.000 12 54.636.350 12 56.275.441 12 265.456.791
Jumlah SOP PDE yang tersusun
1 1 1 1 1 5
1
Urusan Wajib
5.750.000.000
6.325.000.000
6.957.500.000
7.653.250.000
8.418.575.000
35.104.325.000
.
124
Kearsipan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
Meningkatnya pengelolaan arsip
SDM Pengelola Kearsipan
124 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan
100 120 1.850.000.000 120 2.035.000.000 120 2.238.500.000 120 2.462.350.000 120 2.708.585.000 700 11.294.435.000
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 2014-2019 Page 92
yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta profesinalisme pelayanan publik
pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal
Pengelolaan Arsip secara Baku
Jumlah SKPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku
9 10 10 10 10 10 59
124 15 009 Menyusun / Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan
Jumlah peraturan kearsipan dan laporan hasil kajian
7 4 250.000.000 4 275.000.000 4 302.500.000 4 332.750.000 5 366.025.000 28 1.526.275.000
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung
Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
124 15 013 Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
9 10 250.000.000 10 495.000.000 10 551.500.000 10 630.650.000 10 713.715.000 59 2.640.865.000
124 15 017 Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis
Jumlah Penilaian angka kredit arsiparis
49 35 200.000.000 40 220.000.000 45 242.000.000 50 266.200.000 55 292.820.000 55 1.221.020.000
124 15 030 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Kearsipan
Jumlah Pengelola Kearsipan terlatih
1.317 300 900.000.000 130 770.000.000 130 840.000.000 130 900.000.000 130 970.000.000 2.137 4.380.000.000
124 15 032 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan
Jumlah SDM Pengelola Arsip Pemilu
358 100 250.000.000 120 275.000.000 140 302.500.000 160 332.750.000 180 366.025.000 1058 1.526.275.000
1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi
76 daftar inventaris
6 daftar
inventaris
2.500.000.000 6 daftar
inventaris
2.750.000.000 6 daftar
inventaris
3.025.000.000 6 daftar
inventaris
3.327.500.000 6 daftar
inventaris
3.660.250.000 106 daftar
inventaris
15.262.750.000
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan
2.500 350.000.000 385.000.000 423.500.000 465.850.000 512.435.000 2.136.785.000
Akuisisi Arsip statis
/Permanen dari Badan Pemerintah Swasta dan Perorangan
Jumlah Arsip yang Diakuisisi
3.000 750.000.000 825.000.000 907.500.000 998.250.000 1.098.075.000 4.578.825.000
Jumlah Arsip yang Diolah
76 daftar inventaris
6 6 6 6 6 106
Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis
Jumlah Arsip Statis yang dipelihara
800 M3 (Meter Kubik)
800 M3 (Meter Kubik)
400.000.000 800 M3 (Meter Kubik)
440.000.000 800 M3 (Meter Kubik)
484.000.000 800 M3 (Meter Kubik)
532.400.000 800 M3 (Meter Kubik)
585.640.000 800 M3 (Meter Kubik)
2.442.040.000
Penyusutan Arsip Inaktif
Jumlah Arsip Inaktif yang Disusutkan
30.680 Berkas
10.000 400.000.000 10.500 440.000.000 11.000 484.000.000 11.500 532.400.000 12.000 585.640.000 85.680 Berkas
2.442.040.000
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 2014-2019 Page 93
Pengolahan Arsip Inaktif
Jumlah Arsip Inaktif yang Diolah
162.913 Berkas
30.000 300.000.000 30.000 330.000.000 30.000 363.000.000 30.000 399.300.000 30.000 439.230.000 312.913 Berkas
1.831.530.000
Pemeliharaan dan Perawatan arsip inaktif
Jumlah Arsip Pemilu yang Diakuisisi
5.000 1.000 300.000.000 1.000 330.000.000 1.000 363.000.000 1.000 399.300.000 1.000 439.230.000 10.000 1.831.530.000
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
IKM Layanan Jasa Kearsipan
77,70 77,85 1.400.000.000 78,00 1.540.000.000 78,10 1.694.000.000 78,20 1.863.400.000 78,25 2.049.740.000 78,25 8.547.140.000
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Jumlah Naskah Sumber Arsip
14 Judul 2 400.000.000 2 440.000.000 2 484.000.000 2 532.400.000 2 585.640.000 24 judul 2.442.040.000
Sosialisasi Kearsipan Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Kearsipan
1.000 500 500.000.000 550 550.000.000 525 605.000.000 600 665.500.000 725 732.050.000 3.900 3.052.550.000
Pelayanan informasi kearsipan
IKM Layanan Jasa Kearsipan
77,70 77,85 500.000.000 78,00 550.000.000 78,10 605.000.000 78,20 665.500.000 78,25 732.050.000 78,25 3.052.550.000
Pengunjung Layanan Arsip
3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.500
1 26
Perpustakaan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatkan
minat baca masyarakat
Meningkatnya minat baca masyarakat
Indeks Minat Baca
1 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Indeks Minat dan Budaya Baca
57 58 7.461.000.000 60 8.207.100.000 62 9.027.810.000 64 9.930.591.000 66 10.923.650.100 66 45.550.151.100
IKM Layanan Perpustakaan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 78,55 0
Pengembangan minat dan budaya baca
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
1.250.000 pemustaka
1.375.000 600.000.000 1.512.500 660.000.000 1.663.750 726.000.000 1.830.125 798.600.000 2.000.000 878.460.000 2.000.000 3.663.060.000
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 2014-2019 Page 94
IKM Layanan Perpustakaan
78,30 78,50 78,60 78,70 78,80 78,90 78,90
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Didaerah
Jumlah perpustakaan desa
2.456 perpustakaan
desa
30 400.000.000 30 440.000.000 30 484.000.000 30 532.400.000 30 585.640.000 2.556 2.442.040.000
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Jumlah pameran yang diikuti
26 pameran
5 600.000.000 4 660.000.000 5 726.000.000 4 798.600.000 5 878.460.000 49 3.663.060.000
Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Jumlah Koleksi Buku yang di Perpustakaan Daerah
424.250 eksemplar
15.000 1.500.000.000 16.500 1.650.000.000 18.500 1.815.000.000 20.500 1.996.500.000 22.500 2.196.150.000 517.250 9.157.650.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Jumlah Perpustakaan
1.361.000.000 1.497.100.000 1.646.810.000 1.811.491.000 1.992.640.100 8.309.041.100
Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur
Jumlah Nomor Pokok Perpustakaan
2.446 NPP
200 600.000.000 200 660.000.000 200 726.000.000 200 798.600.000 200 878.460.000 3.446 3.663.060.000
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca
Jumlah koleksi dibaca di tempat
3.000.000 pemustaka
4.000.000 800.000.000 4.400.000 880.000.000 4.840.000 968.000.000 5.324.000 1.064.800.000 5.875.000 1.171.280.000 5.875.000 4.884.080.000
Jumlah Peserta Penyuluhan Pengembangan Budaya Baca
100 100 100 100 100 500
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan
Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan
2.456 orang
500 600.000.000 500 660.000.000 500 726.000.000 500 798.600.000 500 878.460.000 4.956 3.663.060.000
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat
Jumlah kader penyuluh minat dan budaya baca
512 30 600.000.000 30 660.000.000 30 726.000.000 30 798.600.000 30 878.460.000 30 3.663.060.000
Konservasi Koleksi dan Deposit
Jumlah koleksi yang dikonservasi
35.000 buku
10.000 600.000.000 10.000 660.000.000 10.000 726.000.000 10.000 798.600.000 10.000 878.460.000 85.000 3.663.060.000
31.139.000.000
33.438.170.000
35.942.815.100
38.672.749.553
41.649.747.040
180.842.481.693
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 2014-2019 Page 95
Tujuan Pemerintah Provinsi JawaTimur yang telah termuat dalam RPJMD tahun 2014 s.d. 2019 adalah meningkatkan
kemandirian dan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa
Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Sedangkan sasaran dalam
peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan antara lain penduduk miskin dapat menyelesaikan program
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah 12 tahun, menurunnya jumlah buta huruf,
meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat serta meningkatkan minat baca dan lain-
lain. Sasaran - sasaran tersebut di atas dioperasionalkan melalui program - program utama. Program utama yang
sesuai dengan Tupoksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Indikator kinerja yang dipakai untuk program pengembangkan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan antara lain :
Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019
- Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD
120 120 120 120 120
- Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku
10 10 10 10 10
- Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi
6 6 6 6 6
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Jasa Kearsipan
77,85 78 78,10 78,20 78,25
- Jumlah judul buku 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab - VI
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 2014-2019 Page 96
- Indeks Minat dan Budaya Baca 58 60 62 64 66
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
78,35 78,40 78,45 78,50 78,55
- Jumlah pemustaka perpustakaan
1.375.000 Orang
1.512.500 Orang
1.663.750 Orang
1.830.125 Orang
2.000.000 Orang
Rencana strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 merupakan Rencana Jangka Menengah Badan Perpustakaan dan
Kearsipan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 – 2019.
Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagai
pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur.
Untuk itu, diharapkan agar seluruh sistem organisasi dan lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi
Renstra ini sebagai pedoman dan mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan.
PENUTUP Bab - VII