RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN ... - …bkpsdm.gowakab.go.id/download/bkdd_gowa/RENSTRA BKDD GOWA 2010...Renstra-BKDD (Bab I – Pendahuluan) halaman 1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Renstra-BKDD (Bab I – Pendahuluan)

halaman 1

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

KABUPATEN GOWATAHUN 2010-20l5

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah di tuntut untuk memiliki kreatifitas, inisiatif,

prestasi dan motivasi kerja yang tinggi, agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

Dengan kata lain Undang-Undang tersebut menuntut kemampuan pemerintah daerah

Kabupaten untuk malaksanakan kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan pengakuan

kewenangan Kabupaten dan kota.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten dituntut

untuk meningkatkan kemampuan aparat dan Kelembagaan Pemerintahan, sehingga dalam

jangka panjang mampu mewujudkan Good Governance, dan dalam jangka pendek mampu

melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam membangun dan memberi pelayanan

umum di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Merupakan harapan bersama pada era Reformasi ini agar Pemerintah Kabupaten

Gowa di masa yang akan datang harus menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan,

akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat

dengan dukungan Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Untuk mencapai hal tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) bahwa dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi :

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang di singkat dengan RPJP daerah

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun


halaman 2

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya di sebut RPJM daerah

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Rencana pembangunan jangka menengah menurut arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat

daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM daerah adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Dengan berdasar pada RPJM daerah, maka satuan perangkat kerja daerah Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa menyusun rencana strategis yang

selanjutnya di sebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing. Dan

Renstra-SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat

daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di laksanakan

oleh pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di bidang

Kepegawaian dan Diklat Daerah terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia Aparatur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mengingatkan

kepada kita semua terhadap berbagai hal dalam mewujudkan program-program yang

ingin kami capai, dan juga sebagai upaya untuk memperkenalkan dan memperjelas

tentang buah-buah pikiran mengenai konsep-konsep program pembangunan di Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Gowa lima tahun ke depan dan sekaligus sebagai

kerangka acuan dalam menentukan arah kebijakan dan Strategis Pembangunan Daerah.

2. Tujuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD)

yang bertujuan sbb :


halaman 3

a. Sebagai pelaksanaan atau amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah pada pasal 151 ayat (1) dan (2).

b. Sebagai wadah untuk memeperkenalkan dan memperjelas kepada masyarakat

tentang konsep-konsep pembangunan Kab. Gowa yang menjadi kewenangan Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Gowa untuk 5 (lima) tahun ke depan.

c. Sebagai kerangka acuan dalam menentukan arah kebijakan, Strategi Program Kerja

Satuan Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program

kewilayahan untuk membangun Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah

Kabupaten Gowa ke depan.

C. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi Landasan Hukum dalam penyusunan dan penetapan Rencana

Strategis SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 150

ayat (3) huruf b dan 151 ayat (1) dan (2);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Lainnya.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor Tahun tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa 2010 – 2015.


halaman 4

D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Penyusunan Rencana Strategis oleh satuan kerja Perangkat Daerah memuat visi,

misi, tujuan, srategis, kebijakan, program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJP, RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

RPJM tersebut dijabarkan dalam renstra SKPD, dan Renstra SKPD akan di

jabarkan dalam suatu Rencana Kerja ( Renja ) SKPD dan Renja SKPD yang pendanaannya

akan di tuangkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran secara sistematis terhadap Renstra-SKPD ini, akan

dikemukakan enam pokok pembahasan yang merupakan suatu rangkaian yang saling

berhubungan satu dengan lainnya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang :

A. Latar belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

E. Sistematika Penuisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD, yang menguraikan tentang :

A. Struktur Organisasi

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

C. Tugas dan Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi Umum Masa Kini

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

A. Visi, misi


halaman 5

B. Tujuan

C. Sasaran

D. Strategi

E. Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD

B. Program dan kegiatan lintas SKPD

C. Program dan kegiatan kewilayahan

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN.

Renstra-BKDD (Bab II– Tugas dan Fungsi SKPD)

halaman 6

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis lainnya, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Gowa terdiri dari :

a) Kepala Badan

b) Sekretaris, terdiri dari :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan.

c) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai

Sub Bidang Mutasi Pegawai

d) Bidang Diklat Aparatur, terdiri dari :

Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

e) Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:

Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian

Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

f) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, terdiri dari :

Sub Bidang Pembinaan Pegawai.

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.


halaman 7

B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai sebanyak 50 orang yang terdiri dari :

1. jumlah eselon II/b = 1 eselon

2. jumlah eselon III/a = 1 eselon

3. jumlah eselon III/b = 4 eselon

4. jumlah eselon IV/a = 11 eselon

5. staf sebanyak 34 Orang

b. Data perlengkapan yang ada pada BKDD Kab. Gowa adalah sbb :

1. kendaraan roda 2 (dua) = 2 Unit

2. kendaraan roda 4 (empat) = 1 Unit

3. komputer = 7 Unit

4. laptop = 3 Unit

5. meja dan kursi = 46/34 buah

6. dll.

c. Pendidikan :

1. pendidikan Formal :

S.II : 9 Orang

S.I : 29 Orang

D.III : 4 Orang

SMA : 8 Orang

SMP : -

SD : -

2. pendidikan Penjejangan :

PIM II /Spamen : 1 Orang

PIM III /Spama : 11 Orang

PIM IV /Adum : 5 Orang

.


halaman 8

TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis Lainnya, dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 43 Tahun 2008

tentang Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa adalah,” membantu Kepala Daerah

dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah, serta pelaksanaan

kesekretariatan Badan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada point 1 di atas, Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi sbb :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

kepegawaian dan diklat daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat daerah serta

kesekretariatan Badan ;

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kepegawaian, diklat serta kesekretariatan

;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Renstra-BKD (Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah)

halaman 9

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. KONDISI UMUM MASA KINI

Pembangunan bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah khususnya pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur adalah merupakan salah satu penentu

dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Gowa pada era Otonomi Daerah.

Oleh karena itu dalam bidang aparatur pemerintah di Kabupaten Gowa

dikembangkan suatu Stategi Kebijakan berupa pengembangan dan peningkatan

kemampuan Sumber Daya Aparat, pengembangan etos dan moralitas kerja menuju

terciptanya reformasi yang lebih profesional.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Lainnya, dan Peraturan

Bupati Gowa Nomor 43 tahun 2008 bahwa tugas pokok Badan Kepegawaian dan Diklat

Daerah adalah membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Lainnya, serta pelaksanaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Lainnya, kesekretariatan

Badan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


halaman 10

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka sasaran pokok yang harus dicapai adalah

terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional melalui pembinaan prestasi

kerja, karier serta pendidikan dan pelatihan.

Namun sampai saat sekarang ini harapan tersebut belum sepenuhnya dapat

diwujudkan, mengingat kondisi umum yang dialami masih dipengaruhi oleh berbagai

faktor antara lain sebagai berikut :

a. Sarana dan prasarana yang dimilki Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Gowa belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan

umum dan pembangunan.

b. Belum terlaksananya secara optimal prinsip-prinsip penyelenggaraan ke

pemerintahan yang baik ( good governance ).

c. Masih terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggaraan negara.

d. Belum adanya standar / kompetensi jabatan PNS, dan sistem penilaian kinerja

pegawai serta sistem pembinaan atau pengembangan kualitas karier PNS yang

objektif dan transparan.

e. Penguasaan dan pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Aparat masih

sangat terbatas.

f. Jumlah dan kualitas tenaga aparat pemerintah daerah yang profesional dengan

kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas serta wewenang masih

sangat terbatas.


halaman 11

B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan khusus yang

luas kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam

berotonomi.

Keputusan politik untuk memberikan otonomi yang luas itu karena disadari,

bahwa dalam era globalisasi diperlukan pengambilan keputusan yang cepat, karena dengan

memandang globalisasi sebagai suatu peluang untuk mendorong pertumbuhan

perberdayaan segenap potensi Sumber Daya yang dimilki.

Beranjak dari kondisi tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan

pembangunan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat, maka untuk

lima tahun kedepan bertumpu pada suatu “visi” yaitu :

“ Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat” dan

“misi pembangunan” yaitu :

“ Rewako Gowa “, yang dimaknai sebagai suatu tekad bersama untuk mengadakan

perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang diuraikan diatas, maka

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Gowa mempunyai peranan yang penting

dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membina

mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang kepegawaian dan diklat daerah, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran


halaman 12

yaitu ; terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian secara prima dan terpenuhinya

kesejahteraan PNS serta terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah

Kabupaten Gowa yang memiliki kompetensi.

Untuk terwujudnya hal tersebut diatas, perlu dikembangkan suatu strategi

kebijakan berupa pengembangan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparat,

pengembangan etos kerja menuju terciptanya performance yang lebih profesional, strategi

kebijakan yang diinginkan.

Dari gambaran dan sasaran serta harapan-harapan yang ingin dicapai tersebut,

maka ada beberapa variabel-variabel pendukung sebagai suatu proyeksi kedepan adalah

sebagai berikut :

1. Diperlukan aparatur pemerintah yang mempunyai kapabilitas pribadi yang tinggi,

jiwa pengabdian yang ikhlas, profesional dan daya juang yang besar.

2. Mewujudkan kelembagaan dan manajemen pemerintah yang bersih, berkeadilan,

efesien, efektif dan profesional.

3. Menyelenggarakan sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan dan harapan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004.

4. Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance).

5. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan

pemerintahan umum dan pembangunan.


halaman 13

6. Terwujudnya kualitas Aparatur Pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan dan

keprofesionalitas serta memberlakukan sistem penghargaan berdasarkan prestasi dan

kompetensi.

7. Mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.

8. Terwujudnya kualitas, profesionalisme dan keterampilan Aparatur dalam

melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih optimal.

9. Terwujudnya Aparatur yang profesional dan berkulitas dalam melaksanakan tugas

pemerintahan dan pembangunan.

10. Terwujudnya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) sebagai tolak

ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi

pemerintah.

11. Terwujudnya sistem rekruitmen PNS dan pegawai kontrak yang lebih sesuai

kompetensi dan kompetitif,

12. Merumuskan kompetensi jabatan PNS, atau standarisasi kompetensi jabatan

Aparatut Pemerintah, sistem penilaian kinerja pegawai, serta sistem pembinaan atau

pengembangan kualitas karier pegawai yang objektif dan transparan.

13. Terwujudnya pemerataan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dan penyebaran

tenaga pendidik/guru dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Renstra-BKD (Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan)

halaman 14

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa harus dibawa dan berkarya agar tetap

konsisiten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran

menantang tentang keadaan masyarakat berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

dalam Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan Badan Kepegawaian

dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa, sesuai visi yang ditetapkan, agar organisasi dapat

terlaksana dan berhasil mencapai tujuan yang baik.

Pernyataan visi

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa perlu secara terus menerus

memanfaatkan atau menangkap peluang yang ada dan melakukan perubahan ke arah yang

lebih baik.

Meningkatnya persaingan tantangan dan tuntutan masayarakat akan pelayanan

prima mendorong Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa perlu

mempersiapkan dan berbenah diri agar tetap eksis. Perubahan tersebut dilakukan secara


halaman 15

bertahap, terkoordinasi, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015

adalah sebagai berikut :

” Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Gowa yang

handal dan professional melalui penyelenggaraan rekrutmen, pembinaan karir,

peningkatan prestasi kerja, disiplin dan kesejahteraan PNS “.

Visi tersebut diatas didasarkan atas pertimbangan yang menggambarkan totalitas yang akan

dicapai Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa dengan penjelasan

sebagai berikut :

Rekrutmen adalah suatu proses mutasi kepegawaian yang bertujuan menciptakan

kaderisasi pegawai secara berkesinambungan sesuai kebutuhan daerah.

Pembinaan Karir adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan

pembinaan PNS secara periodik.

Prestasi Kerja adalah suatu hasil personal dan kelembagaan yang menunjukkan

indicator pelaksanaan tugas.

Disiplin adalah suatu proses ketaatan pegawai terhadap hak dan kewajiban yang

diemban.

Kesejahtaraan adalah bertujuan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan.

Proses perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak

yang berkepentingan ( stakeholder ) dan menangkap peluang untuk melakukan perubahan

yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi.


halaman 16

Adapun Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

2. Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.

3. Meningkatkan sarana, prasarana dan laporan.

Penjelasan misi dikaitkan dengan tujuannya adalah sebagai berikut :

Misi 1 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

perlu dilakukan peningkatan kualitas mental, wawasan dan peningkatan skill.

Misi 2 Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen di bidang Kepegawaian dan Diklat

Daerah dan peningkatan sarana dan prasarana.

Misi 3 Meningkatkan sarana, parasarana dan laporan.

B. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun ke depan.

Tujuan bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan ke depaan yang akan dicapai dalam

kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Gowa, menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur .

2. Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kepada PNS serta data kepegawaian

yang akurat.

3. Mewujudkan peningkatan sarana, prasarana dan laporan


halaman 17

C. SASARAN

Sasaran yang akan dituju adalah :

1. Terwujudnya peningkatan sumber daya, kinerja, profesionalisme serta disiplin

Aparat Pemerintah Daerah.

2. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan data kepegawaian yang akurat.

3. Terwudnya sarana, prasarana dan pelaporan.

D. STRATEGI

Untuk mencapai hasil yang konsisiten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara

konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang

diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar / mempercepat pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan.

E. KEBIJAKAN

1. Menyiapkan ketersediaan sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah yang

berkualitas, profesional, melalui pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Daerah berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah.

2. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan berkualitas serta peningkatan

transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran

informasi.

Renstra-BKD (Bab V Program dan Kegiatan)

halaman 18

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD

Program merupakan kumpulan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

secara nyata, sistematis, dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun Program dan Kegiatan yang Merupakan Kegiatan yang merupakan

Lokalitas SKPD adalah :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Peningkatan Pengmbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

f. Pendidikan Kedinasan

g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

h. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Agar program tersebut mencapai tujuan dan sasaran sebagaiamana yang

diinginkan, maka ditetapkan kegiatan Tahun 2010-2015 sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikasi kegiatannya adalah :

Penyediaan Barang, Jasa dan Peralatan dalam Pelaksanaan Rutinitas Administrasi

Perkantoran.

Penyediaan biaya jasa aparatur serta biaya administrasi, koordinasi serta biaya

lainnya yang mendukung kelancaran tugas Pokok dan Fungsi.


halaman 19

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikasi kegiatannya adalah :

Pengadaan barang inventaris.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung

pelayanan.

Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan,

perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan.

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu.

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Orientasi CPNS dan Sosialisasi Aturan Perundang-undangan untuk peningkatan

Pemahaman Aparat terhadap peraturan kepegawaian .

e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Menyusun Laporan Keuangan yang terukur dan transparan.

Menyusun Rencana Kerja Sampai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Menyusun dan analisa data kepegawaian.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD

Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten

Soppeng yang menjadi lintas satuan kerja perangkat daerah yang selama ini adalah :

1. Proram Pendidikan Kedinasan

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Pelaksanaan Diklat Penjenjangan Struktural (Diklat PIM IV dan III)

Pengiriman utusan mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural Tk. II


halaman 20

Seleksi /Penerimaan STPDN / STKS.

2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Pelaksanaan Diklat Prajabatan

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :

a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS.

b. Seleksi, Pengangkatan dan Penempatan menjadi CPNS.

c. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

d. Penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

e. Proses Pengolahan administrasi izin belajar dan penanganan kasus-kasus disiplin

PNS.

f. Pemberhentian dan Pensiun.

g. Penyelenggaraan Bimtek Tata Naskah Dinas.

h. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporan realisasi kegiatan.

i. Hal-hal lain yang terkait Tupoksi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Gowa.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Khusus untuk program dan kegiatan kewilayahan di Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah Kabupaten Soppeng untuk sementara belum diprogramkan,

Dari program-program yang telah kami kemukakan diatas, maka ditetapkan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2010-2015 dan bahkan pada satu

tahun transisi pada Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Penyediaan surat menyurat


halaman 21

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat- rapat koordinasi

12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

16. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

17. Orientasi/sosialisasi CPNS

18. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan Renstra, Renja, Rancangan Anggaran, Dokumen Anggaran dan

Perubahan Anggaran.

20. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Lakip.


halaman 22

22. Penyusunan data dan analisis data kepegawaian serta pemeliharaan jaringan data

kepegawaian.

23. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Menyelenggarakan Diklat Manajemen Kepegawaian.

Melaksanakan Diklat lainnya sesuai kebutuhan, dan kegiatan lainnya yang

berkaitan dengan tupoksi BKD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan

daerah.

24. Pendidikan Penjenjangan Struktural

Diklat Pim Tk. III dan IV dan utusan peserta diklat Pim Tk. II

25. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Melaksanakan Pengiriman Peserta Diklat permintaan dari Propinsi dan Pusat

sesuai dengan kebutuhan

26. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah

Melaksanakan Diklat lainnya sesuai kebutuhan, dan kegiatan lainnya yang

berkaitan dengan tupoksi BKDD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan

daerah.

27. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir.

menyelenggarakan Ujian Penyusuaian Ijazah.

Ujian dinas tingkat II dan tingkat III.

28. Seleksi penerimaan CPNS Daerah

29. Penempatan PNS

30. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah


halaman 23

31. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

32. Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan STKS

Dari program dan kegiatan yang kami gambarkan tersebut, maka secara garis

besarnya dapat dilihat pada program matriks lima tahunan 2010-20l5 dan progran

tahunan serta daftar target kinerja tahunan 2010-20l5 SKPD Badan Kepegawaian

Dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa, sebagaimana terlampir dan merupakan satu

kesatuan dengan Rencana strategis ini.

Renstra-BKD (Bab VI Penutup)

halaman 24

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa

dijadikan sebagai suatu kerangka acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi

pembangunan daerah ke depan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa

adalah sebagai sarana untuk mengingatkan kepada kita semua terhadap berbagai hal dalam

mewujudkan program-program yang ingin dicapai, dan juga sebagai upaya untuk

memperkenalkan dan memperjelas tentang buah pikiran mengenai konsep-konsep

program BKDD Kabupaten Gowa 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari Rencana strategis SKPD ini, masih terdapat kekurangan-

kekurangan dan kelemahan, sehingga saran dan kritikan yang sifatnya membangun

senantiasa kami harapkan dalam upaya penyempurnaan berdasarkan situasi , kondisi serta

tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN GOWA

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN ... - …bkpsdm.gowakab.go.id/download/bkdd_gowa/RENSTRA BKDD GOWA 2010...Renstra-BKDD (Bab I – Pendahuluan) halaman 1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)