Rencana Strategis 2015-2019 - BKKBN

Rencana Strategis 2015-2019


P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya

Rencana Strategis Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional Provinsi Maluku tahun 2015-2019. Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini

berdasarkan pada surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor : 2927/I/RC.300/B1/2016

tentang Revisi Renstra Unit Kerja Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra Perwakilan

BKKBN Provinsi Maluku mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan dokumen Renstra

BKKBN 2015-2019.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang

keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan

kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Rencana

Strategis tahun 2015-2019 berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, maupun

target kinerja yang hendak dicapai dan menjadi acuan dalam menyelenggarakan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) selama lima tahun ke depan.

Terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun serta

semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi

Maluku Tahun 2015-2019. Dengan harapan seluruh target dalam dokumen Renstra

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ini dapat tercapai.

Ambon, 6 Januari 2017



ii

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ............................................... ………………..……………...i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................1

1.1 Kondisi Umum .......................................................................................1

1.2. Potensi dan Permasalahan ..................................................................4

BAB II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BKKBN

PROVINSI MALUKU .............................................................................7

2.1. Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku .........................................7

2.2. Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ........................7

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ...................................................9

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..................................................9

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ....................................................10

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...................... 13

4.1. Target Kinerja ......................................................................................13

4.2. Kerangka Pendanaan ..........................................................................19

BAB V. PENUTUP ........................................................................................... 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku



iii



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tersirat bahwa penduduk

sebagai modal dasar pembangunan harus menjadi titik sentral dalam

pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan

pertumbuhan yang cepat dikhawatirkan akan memperlambat tercapainya kondisi

ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan.Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan

peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan

nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah

pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang

ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan,

penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana

pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Selain

itu,pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan

sumberdaya manusia, dimana pembangunan lebih menekankan pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan

infrastruktur semata.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan

kependudukan, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan

upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan

mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga

merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan

dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan

dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Provinsi Maluku yang secara tofografi merupakan provinsi kepulauan

dengan luas wilayah sebesar 581.376 Km2. Yang sebagian besar wilayahnya

merupakan perairan seluas 527.191 Km2 (90,68 %), sedangkan luas wilayah

daratan hanya sekitar 54.185 Km2 (9,32%). memiliki jumlah pulau besar dan

kecil sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 11.000 Km.Provinsi

Maluku terletak di antara 2o30’-9

o Lintang Selatan dan 124

o-136

o Bujur Timur,

dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :



2

Sebelah Utara berbatasan dengan :Provinsi Maluku Utara

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Timor Leste dan Australia

Sebelah Timur berbatasan dengan :Provinsi Papua

Sebelah Barat berbatasan dengan : Provinsi Sulawesi Tenggara dan

Sulawesi Tengah

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Maluku

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku 2014-2019

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 32

Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11

kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta

jumlah kecamatan, desa dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota

diperlihatkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2013

No Kabupaten / Kota

Jumlah Luas

Wilayah

(Km2) Kecamatan Desa Kelurahan

1 Kabupaten Maluku Tengah 18 165 6 11.595,57

2 Kabupaten Maluku Tenggara 11 189 2 3.410,61

3 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 10 78 1 10.451,94

4 Kabupaten Buru 10 82 - 5.466,44

5 Kabupaten Seram Bagian Timur 15 160 - 3.952,08

6 Kabupaten Seram Bagian Barat 11 92 - 4.046,35

7 Kepulauan Aru 10 117 2 6.269,00



3

8 Kabupaten Maluku Barat Daya 17 117 - 4.581,06

9 Kabupaten Buru Selatan 6 79 - 3.780,56

10 Kota Ambon 5 30 20 377

11 Kota Tual 5 26 3 254,39

MALUKU 118 1135 34 54.185,00

Sumber : Maluku Dalam Angka 2014

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah

Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam

implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan

pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 kawasan gugus pulau di

Provinsi Maluku, yaitu :

1. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;

2. Gugus Pulau II meliputi wilayah Seram Barat;

3. Gugus Pulau III meliputi wilayah Seram Utara;

4. Gugus Pulau IV meliputi wilayah Seram Timur;

5. Gugus Pulau V meliputi wilayah Seram Selatan;

6. Gugus Pulau VI meliputi wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila

dan P.Serua;

7. Gugus Pulau VII meliputi wilayah Pulau Ambon dan PP Lease;

8. Gugus Pulau VIII meliputi wilayah Kepulauan Kei;

9. Gugus Pulau IX meliputi wilayah Kepulauan Aru;

10. Gugus Pulau X meliputi wilayah Kepulauan Tanimbar;

11. Gugus Pulau XI meliputi wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa,

Lakor dan Damer;

12. Gugus Pulau XII meliputi wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan

Pulau Wetar.



4

Gambar 1.2

Peta Gugus Pulau Provinsi Maluku

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019

Dengan memperhatikan kondisi wilayah tersebut, maka Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku melaksanakan program KKBPK melalui pendekatan wilayah dengan

konsep gugus pulau. Pelaksanaan program KB Nasional dalam menurunkan dan

mencegah kelahiran di provinsi Maluku masih berfluktuasi, hasil SDKI tahun 2012

menunjukkan keberhasilan program KKBPK di Provinsi Maluku yang menunjukkan

penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari 3,7 SDKI 2007 menjadi 3,2 SDKI 2012,

Unmet Need dari 22,4 SDKI 2007 menjadi 14,5 SDKI 2012 dan peningkatan CPR SDKI

2007 34,1% menjadi 45,5% SDKI 2012 serta Pendewasaan usia Kawin yang relatif

tinggi yakni 22 tahun.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dapat diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut :

1. Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga

Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar dan merupakan urusan bersama antara pemerintah

pusat dan daerah atau urusan konkuren;

2. Komitmen Pemerintah daerah provinsi Maluku dalam mendukung

pelaksanaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;



5

3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik

untuk kepentingan internal dan eksternal;

4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan program Kependudukan,Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga yang mengharuskan

menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya

yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel;

5. Usia Kawin Pertama Relatif Tinggi (22 Tahun);

6. Pelaksanaan program KKBPK di BKKBN Provinsi Maluku dengan

menggunakan asas kebersamaan dan kekeluargaan yang sesuai dengan

nilai – nilai BKKBN ”CETAK TEGAS” (Cerdas, Tangguh,Kerjasama,

Integritas dan ikhlas)

Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar bagi

BKKBN Provinsi Maluku untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah

dalam merevitalisasi Program KB dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan

pembangunan lainnya.

Pelaksanaan Program KKBPK di Provinsi Maluku yang merupakan provinsi

kepulauan yang luas daratannya hanya kurang lebih 6 persen dan sisanya adalah

perairan, selain kondisi geografis yang memerlukan biaya transportasi relatif tinggi,

hambatan lainnya adalah terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana serta biaya

pelayanan yang tinggi. Dengan kondisi geografis seperti itu maka penanganan program

Kependudukan dan KB perlu strategi yang berskala lokal melalui pendekatan

pembangunan KKBPK berbasis gugus pulau di maluku dengan berpedoman

padastrategi dan kebijakan nasional. Terkait kondisi geografis tersebut maka

permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga di provinsi Maluku antara lain :

a. Tingginya angka kelahiran

Berdasarkan hasil SDKI2007-2012 TFR Provinsi Maluku mengalami

penurunan dari 3,9 menjadi 3,2, namun masih dibawah target nasional yaitu

sebesar 2,1.

b. Angka pemakaian kontrasepsi masih dibawah standar nasional

Prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate / CPR)

Provinsi Maluku berdasarkan SDKI 2007-2012 mengalami peningkatan dari

34,1% pada tahun 2007 menjadi 45,5% pada tahun 2012 namun belum

mencapai target nasional sebesar 65%



6

c. Tingginya unmet need

Berdasarkan data SDKI 2007-2012 unmet need Provinsi Maluku mengalami

penurunan dari 22,4 % menjadi 14,5% pada tahun 2012 namun masih

dibawah target nasional sebesar 6,5 %

d. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap

program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, perencanaan dan

penganggaran

Lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders salah satunya dapat dilihat

dengan baru terbentuknya satu BKKBD yaitu BKKBD Kota Ambon dari 11

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

e. Kuantitas dan distribusi dokter, tenaga medis, PLKB dan Faskes masih

kurang

Rasio Dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk di Provinsi Maluku

belum ideal hal ini dapat dilihat dari 1 dokter masih melayani lebih dari 2500

penduduk. Di Provinsi Maluku 1 PLKB masih menangani 5 sampai dengan 6

desa hal ini menunjukan bahwa jumlah PLKB belum ideal. Sedangkan untuk

jumlah faskes di Provinsi Maluku persebarannya belum merata di tiap

Kabupaten/Kota dan jumlahnya belum mencukupi serta sarana dan prasarana

yang belum memadai.



7

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU 2015-2019

2.1. Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Sesuai dengan tujuan BKKBN untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang,

berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4

(empat) Sub Urusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

yakni; a)Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan

berkualitas, b)Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP

maupun Non-MKJP, c)Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi, d)Penguatan tata kelola, penelitian,

dan pengembangan bidang Keluarga Berencana. Dan sesuai dengan salah

satu misi Pemerintah Provinsi Maluku yaitu mewujudkan pembangunan Provinsi

Maluku yang adil dan demokratis berbasis kepulauan secara

berkelanjutanmaka tujuan yang harus di capai Perwakilan BKKBN Provinsi

Maluku antara lain:

a. Terlaksananya pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Maluku.

b. Terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan,

KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Maluku.

c. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

di Provinsi Maluku.

d. Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi

Maluku.

e. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan kesinambungan kebijakan penduduk

guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang

berwawasan kependudukan.

f. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil

bahagia sejahtera

2.2. Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Sasaran adalah hasil penjabaran dari tujuan pelaksanaan tugas Perwakilan

BKKBN Provinsi Maluku di bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Untuk melaksanakan visi dan

misi yang ada, sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku antara lain:



8

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)

3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19

tahun)

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

7. Meningkatnya Kesertaan ber-KB Aktif (PA) MKJP

8. Menurunnya putus pakai Pengguna Alat Obat Kontrasepsi (DO)



9

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan

dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 dan yang akan

menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga

Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi yang merata dan berkualitas

2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan

obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan

jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk

pelayanan KB

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi

resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan

informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan

ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan

mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan

tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat

masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB

5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan

keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan

kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi

remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar

12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan

intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran

di usia remaja

7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok

kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan

memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui

penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi

kependudukan dan KB



10

9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil

penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan

Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait

pengembangan Program KKBPK

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan penduduk

tumbuh seimbang dan keluarga kecil Sejahtera melakukan beberapa kebijakan

dengan memperhatikan arah dan kebijakan BKKBN maka arah kebijakan dan

strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam menyelenggarakan

pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima

tahun ke depan adalah:

1. Melaksanakan peningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata

dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional,

melalui:

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan

berkualitas, baik antar-sektor maupun antara Provinsi dan

Kabupaten/Kota,utamanya dalam sistem jaminan kesehatan nasional

dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan distribusi

logistik alokon);

b. Pendistribusian sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang

memadai di setiap faskes KB;

c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah

perkotaan, dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit; dan

d. Peningkatan kesertaan KB MKJP terutama di daerah Galciltas

2. Melaksanakan program peningkatkan pemahaman remaja mengenai

kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga,

melalui:

a. Melakukan “kampanye 4 terlalu”, dan Program “Generasi berencana

(Genre)”

b. Advokasi dan KIE tentang KRR melalui berbagai media baik melalui

above the line maupun below the line.

c. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan

kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk

mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status



11

kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa

kepemimpinan;

d. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok

Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan

kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja ; dan

e. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh

dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua.

3. Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KKBPK di seluruh wilayah

Kabupaten/Kota, melalui:

a. Penajaman sasaran segmentasi advokasi dan KIE kepada stakeholder

yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program;

b. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audensi dan

momentum) kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan

(stakeholder) di Provinsi maupu Kabupaten/Kota;

c. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai

media massa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan

KIE melalui media lini bawah (below the line);

d. Peingkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui Tenaga lini

lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan

peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target

yang disesuaikan dengan karakteristik social, budaya dan ekonomi;

e. Peningktana Penggerakan mekanisme operasional lini lapangan

Program KKBPK baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/ Sub PPKBD,

maupun dari PPKBD/ Sub PPKBD ke masyarakat.

4. Melaksanakan peningkatkan Pembangunan keluarga dalam

pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, melalui :

a. Peningkatan pembinaan, monev program BKB, BKR, BKL dan

Pemberdayaan ekonomi keluarga;

b. Peningkatan sosialisasi tentang materi program pembinaan BKB,

BKR,BKL dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

c. Peningkatan kapasitas SDM SKPD KB dalam hal perencanaan,

pelaksanaan, dan monev KB, serta peningkatan kapasitas SDM

pelaksana KB (tenaga lapangan, kader dan tenaga medis) secara

berkala dan menyeluruh dalam hal advokasi, KIE, dan konseling KB

dan kespro;

d. Melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga KB di seluruh

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.



12

5. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan kependudukan dan Keluarga

Berencana di Kabupaten/Kota, yang dilakukan melalui strategi:

a. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota tentang

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;

b. Advokasi dan KIE kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam

pembentukan BKKBD sesuai amanat Undang-undang Nomor 52

Tahun 2009;

c. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang

relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga

dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui pendidikan,

penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan

perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan

masyarakat;

d. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai

pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL),

serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih,

perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan

e. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan

pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi

keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya

meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

f. Koordinasi terpadu lintas sektor terkait perencanaan, penganggaran

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Program KKBPK

(terkait pelaksanaan kegiatan di Kampung KB);

6. Melaksanakan peningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan

informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu,

melalui:

a. Penyediaan data pelayanan KB yang akurat dan tepat waktu;

b. Peningkatan cakupan pendataan keluarga;

c. Peningkatan penyediaan data mikro Kabupaten/Kota

d. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam

pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan

dan evaluasi kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku; dan

e. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

7. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB melalui:

a. Pelaksanaan penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Ketahanan Keluarga;



13

b. Penyediaan hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Keluarga;

c. Peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait

pengembangan Program KKBPK pendidikan dan pelatihan SDM

Aparatur Kependudukan dan KB;

d. Pengembangan pendidikan dan pelatihan Bidang KKBPK;



14

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga

(Renstra K/L) 2015-2019, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyusun dan

menetapkan Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2015-2019

dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2015-2019 telah mengacu

kepada Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) khususnya agenda nomor 5 yaitu

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Di dalam agenda pembangunan

manusia dan masyarakat, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku berperan di dalam

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga seluruh sasaran dan

indikator kinerja diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan.

4.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Perwakilan BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata

oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang mencerminkan pengaruh yang

ditimbulkan oleh adanya outcome dari beberapa program. Sebagai bentuk penjabaran

tujuan strategis, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menetapkan Sasaran Strategis

Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)

3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19

tahun)

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

7. Meningkatnya Peserta KB Aktif (PA) MKJP

8. Menurunnya tingkat putus pakai alat dan obat kontrasepsi (DO)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku Tahun 2015-2019, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

menetapkan indikator sasaran strategis sebagai berikut:



15

Tabel.4.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Tahun 2015-2019

No Indikator Baseline

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase Laju Pertumbuhan

Penduduk

2.8 (2000-2010) 2.58(2010-2015) 2.37% 2.32% 2.27% 2.22%

2 Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS

(15-49 tahun)

3.2 2.9 2.80 2.76 2.70 2.6

3 Persentase pemakaian kontrasepsi

(CPR)

45.50% 48.00% 50.50% 53.00% 55.50% 58.00%

4 Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (Unmet Need)

19.20% 17.86% 17.68% 17.33% 17.20% 16.86%

5 Angka kelahiran pada remaja usia 15-

19 tahun

51 per 1000

kelahiran

49 per 1000

kelahiran

47 per 1000

kelahiran

45 per 1000

kelahiran

43 per 1000

kelahiran

41 per 1000

kelahiran

6 Persentase kehamilan yang tidak

dinginkan dari WUS (15-49 tahun)

7.1% 6.8% 6.8% 6.7% 6.6% 6.5%

7 Presentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 24,61 24,92 25,22 25,51 25,73 25,94

8 Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%) 7,06 7,04 7,02 7,00 6,98 6,96

4.1.2. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program

dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Tahun 2015-2019. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku merupakan Lembaga

Pemerintah Non Kementrian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program

Teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan

Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN; 2) Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 3) Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

4.1.3. Sasaran Program (Outcome) Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

Sasaran Program (Outcome) kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan

keluarga adalah terlaksananya Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Untuk

mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja

Program Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai

berikut:



16

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

Tahun 2015-2019

NO INDIKATOR BASELINE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah peserta KB baru /PB 54,928 56,301 57,708 59,151 60,630 62,146

2 Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA 135,449 138,835 142,306 145,864 149,511 153,249

3 Persentase peserta KB aktif MKJP 23.1 23.6 23.9 24.1 24.3 24.5

4 Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan

pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

58 (SDKI 2012) 56.9 56.6 56.2 55.9 55.5

5 Persentase remalkja perempuan 15-19 tahun yang

menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama

7.9% (SDKI

2012)

7.85% 7.65% 7.60% 7.40% 7.30%

6 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan

pemahaman tentang semua jenis metode

kontrasepsi modern

11 (Survey RPJMN 2013)

16 21 31 50 70

7 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan

kesadaran tentang fungsi keluarga

5 (Survey

RPJMN 2013)

10 20 30 40 50

8 Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi

Berencana

62.0 (skala 0-

100) *Survey

RPJMN 2014)

62.6 63 63.6 64.6 65.6

9 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang

isu kependudukan

34 38 42 46 48 50

10 Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga

(pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu

1 1 1 1 1 1

11 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang

sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang

kependudukan-KB dan bidang pembangunan

lainnya

PP87/2014

tentang

perkembangan

kependudukan,

PK , KB dan

Sistem

informasi

keluarga)

amanat pasal 14

ayat 2 PP

87/2014 untuk

menyusun

Perpres tentang

pedoman

pelaksanaan

perkembangan

kependudukan

dan

pembangunan

keluarga

amanat pasal 14

ayat 2 PP

87/2014 untuk

menyusun

Perpres tentang

pedoman

pelaksanaan

perkembangan

kependudukan

dan

pembangunan

keluarga

Peraturan

perundangan

terkait dengan

perkembangan

program

Peraturan

perundangan

terkait dengan

perkembangan

program

Peraturan

perundangan

terkait dengan

perkembangan

program

4.1.4. Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama Internasional BKKBN

Sasaran Program (outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama Internasional BKKBN adalah Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan

program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka

ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional

BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada tabel berikut:



17

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama Internasional BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Tahun 2015-2019


2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan,

penelitian dan pengembangan di Provinsi

1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov

4.1.5. Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya BKKBN

Sasaran program (outcome) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya adalah Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan

program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka

ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.4. Indicator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2015-2019


2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah Dukungan manajemen

pengelolaan program

Kependudukan, KB serta

Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga di Provinsi

1 Provinsi 1 Provinsi 1 Provinsi 1 Provinsi 1 Provinsi 1 Provinsi

4.1.6. Sasaran Program (Outcome) Program Pengawasan Dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN Sasaran program (outcome) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku adalah meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan program KKBPK.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

BKKBN


2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah pengawasan dan peningkatan

akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN

provinsi

1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov



18

4.1.7. Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Berikut adalah program

dan kegiatan prioritas Perwakilan BKKBN Tahun 2015-2019:

a. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga

dengan sasaran kegiatan (output) Terlaksananya Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

dengan Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:

1. Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian

penduduk yang dilaksanakan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan lintas

sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

3. Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model

solusi strategik dampak kependudukan

4. Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan

5. Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan desiminasi kebijakan, strategi operasional

dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan

kesertaan ber-KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB

6. Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), pelayanan ganti cara (PA

MKJP), pelayanan komplikasi berat, Pencabutan Implant dan Kegagalan yang

ditindaklanjuti

7. Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayan Khusus dan Galciltas

8. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang

memberikan pelayanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan

9. Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-

hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

10. Jumlah Provinsi yang mengembangkan manajemen pelayanan KB dan

Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan

jaminan ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana KB

11. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera

dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

12. Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan pembentukan PPKS diseluruh tingkatan wilayah

13. Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistic Integrative

14. Jumlah provinsi yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) di

Provinsi (Jumlah Penguatan GenRe di seluruh tingkatan wilayah)

15. Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan

16. Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan



19

17. Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan

KIE pembangunan KKB

18. Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan

elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

19. Jumlah Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen

20. Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan

wilayah

21. Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar

masyarakat

22. Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program

KKBPK

23. Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi

24. Jumlah sistem informasi kependudukan dan keluarga yang dimanfaatkan

b. Program generik dan kegiatan prioritas yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi

Maluku adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama

Internasional BKKBN dengan sasaran kegiatan (output) adalah terselenggaranya

kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi dan Indikator Kinerja

Kegiatan yang terdiri dari:

25. Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga

Fungsional) diseluruh tingkatan wilayah

26. Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang

dimanfaatkan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan sasaran kegiatan (output) adalah

terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB

serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi dengan Indikator Kinerja

Kegiatan yang terdiri dari:

27. Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan

BKKBN Provinsi)

28. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

29. Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN,

Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)



20

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

dengan sasaran kegiatan (output) adalah terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan

pengawasan lainnya di Provinsi; dengan Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:

30. Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK

4.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

(RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) setiap tahun untuk penyelenggaran fungsi pemerintahan untuk mencapai

tujuan bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum

APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana

Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA/KL merupakan dokumen

rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran

Kementrian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana

baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka

pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang

pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA/KL harus menggunakan

pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran

terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).

Dukungan anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk pelaksanaan

Program KKBPK bersumber dari APBN rupiah murni, dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Bidang KB (yang baru dimulai tahun 2008).

4.2.1. Pendanaan Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis program KKBPK, baseline

anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 32.636.860.000. pada tahun 2015 telah

dianggarakan pagu sebesar Rp. 33.843.214.000 dan pada akhir tahun RPJMN

(2019) dianggarkan sebesar Rp. 41.136.638.000, dengan rincian sebagai berikut:



21

Tabel 4.6 Alokasi Pendanaan Sasaran Strategis 2015-2019

4.2.2 Pendanaan Program (outcome) dan Indikator Kinerja Program

Pendanaan Program Teknis, baseline anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.

20,247,785,000.0 untuk Tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp. 21,296,198,000.0

dan pada akhir tahun RPJMN (2019) dianggarkan sebesar Rp. 25,885,661,770.2.

Sedangkan untuk pendanaan Program Generik, Baseline Anggaran pada Tahun 2014

sebesar Rp. 12,389,075,000.0, untuk Tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp.

12,547,016,000.0, dan pada akhir tahun RPJMN (2019) dianggarkan sebesar Rp.

15,250,976,366.9.

4.2.3. Pendanaan Program (Outcome) Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

Pendanaan program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan

program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat

Provinsi dengan rincian anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut:

No INDIKATOR BASELINE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG

32,637.0 33,843.2 35,535.4 37,312.1 39,177.8 41,136.7

1 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

2 Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49

tahun)

3 Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)

4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (Unmet Need)

5 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun

6 Persentase kehamilan yang tidak dinginkan dari

WUS (15-49 tahun)



22

Tabel 4.7 Alokasi Pendanaan Per Program (Outcome) Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga Tahun 2015-2019


2014 2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)

20,247.8 21,296.2 22,361 23,479.1 24,653 25,885.7

1 Jumlah peserta KB baru /PB

2 Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA

3 Persentase peserta KB aktif MKJP

4 Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

5

Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama

6 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern

7 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga

8 Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana

9 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan

10 Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu

11 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya

4.2.4. Pendanaan Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

serta Kerjasama Internasional BKKBN

Pendanaan Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama Internasional BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku merupakan

anggaran untuk mendukung kegiatan Program Pelatihan, Penelitian dan

Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:



23

Tabel 4.8. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama Internasional BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Tahun 2015-2019


2014 2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA KERJASAMA INTERNASIONAL

2,474.9 2,370.9 2,489.4 2,613.9 2,744.6 2,881.9

1 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi

4.2.5. Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya BKKBN

Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di Perwakilan BKKBN Provinsi

Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN

Tahun 2015-2019


2014 2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

9,879.2 10,126.1 10,632.4 11,164.0 11,722.2 12,308.4

1 Jumlah Dukungan

manajemen pengelolaan

program Kependudukan,

KB serta Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga di

Provinsi

4.2.6. Pendanaan Program (Outcome) Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Pendanaan Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:



24

Tabel 4.5 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku


2014 2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

35.0 50.0 52.5 55.1 57.9 60.8

1 Jumlah pengawasan dan

peningkatan akuntabilitas

aparatur di satker Perwakilan

BKKBN provinsi

4.2.7. Pendanaan Kegiatan (Output)

Pendanaan Kegiatan (Output) merupakan anggaran untuk mendukung keluaran

(output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran program. Rincian pendanaan kegiatan dapat dilihat pada

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.



25

BAB V

PENUTUP

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemudian cukup

tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima

tahun terakhir (Renstra 2010-2014), dimana target/sasaran yang telah ditetapkan

belum berhasil dicapai secara maksimal. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku harus

lebih meningkatkan komitmen bersama dan lebih membangun kerjasama lintas sektor

dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dalam upaya pencapaian

target/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku 2015-2019.

Segala penajaman pada tujuan dan sasaran strategis yang diikuti dengan perumusan

indikator-indikator dalam pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi

Maluku 2015-2019 tentunya harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2015-

2019, Nawa Cita dan Agenda Prioritas Pembangunan Nomor 5 (lima) untuk “

meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Akhirnya segala upaya dalam implementasi Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang telah direncanakan di dalam

dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh unit

kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Segala permasalahan yang

ada di dalam implementasi Program KKBPK ke depan merupakan tantangan bersama

yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.

Tim Penyusun Renstra 2015-2019

Documents

Rencana Strategis 2015-2019 - BKKBN