Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh - RTPKPK

KERANGKA ACUAN KERJA

1

A. LATAR BELAKANG Permukiman kumuh, baik kumuh perkotaan maupun kumuh kumuh merupakan permasalahan

krusial bagi fungsi kota atau wilayah karena menjadi hambatan bagi efektivitas perekonomian dan aktivitas habitatnya. Pada dasarnya upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh telah berlangsung sejak lama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Beberapa upya peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan infrastruktur permukiman adalah Program Kampung Improvement Program (KIP), KIP Komprehensif, Program Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh (P2LPK), Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT), Program Peningkatan Kualitas Lingkungan (PKL), Program Penanganan Kawasan Kumuh melalui Urban Renuawal.

Pemberdayaan yang melibatkan masyarakat mulai dari tahap identifikasi hingga implementasi dimaksudkan memberikan peluang untuk mandiri dan bermitra dengan pelaku pembangunan lainnya. Pergeseran pendekatan “untuk masyarakat” kepada “membangun bersama masyarakat” secara perlahan mulai diterapkan dalam berbagai program penanganan permukiman kumuh yang ada. Keterlibatan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam program-program diatas adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara terintegrasi. Strategi dan skenario pengembangan kawasan kumuh perlu diarahkan sesuai dengan strategi pengembangan kota/wilayah. Dibidang prasarana dan sarana perumahan dan permukiman ditekankan pada kawasan kumuh perkotaan dan kawasan permukiman kumuh dan atau kawasan permukiman baru (wilayah pengembangan).

Permukiman kumuh ini pada umumnya memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat berat baik dari aspek fisik maupun aspek non fisik, sehingga telah menimbulkan suatu image bahwa kawasan permukiman kumuh identik dengan sebuah kawasan permukiman kumuh dan kotor. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang dihadapi di kawasan tersebut yiatu sebagai berikut : 1. Permasalahan fisik : rendahnya aksesibilitas terhadap kepemilikan lahan dan hunian. 40% dari

kumuh menempati lahan illegal atau mengadakan penimbunan dengan sengaja pada daerah perairan tertentu di pesisir atau daerah badan sungai. Rendahnya kualitas lingkungan terlihat dari kekumuhan bangunan dan lingkungan. Kekumuhan lingkungan fisik kawasan permukiman kumuh dapat dihubungkan dengan jenis pekerjaan. Kawasan yang buruk menyebabkan kualitas lingkungan tidak menunjukkan lingkungan yang sehat dan kering. Sifat air yang mengalir menyebabkan pada penghuni memanfaatkannya sebagai saran pembuangan air kotor dan sampah.

2. Permasalahan Non Fisik : Kawasan hunian kumuh seringkali diidentikkan dengan kemiskinan dan kekumuhan. Status tinggal kumuh sifatnya mobile atau mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tanpa memiliki identitas yang formal. Sebagian besar dari penghuni kawasan permukiman kumuh adalah pendatang. Komunitas kumuh – home industri membutuhkan tempat pembuangan limbah yang dapat dijangkau dengan mudah. Sebagai konsekuensi tempat pembukaan sampah menjadi relatif dekat dengan hunian dan menimbulkan pencemaran sampah dan bau. Beberapa peraturan penataan ruang yang sudah disusun terkait dengan permukiman yang layak huni dan sehat belum sepenuhnya diterapkan sehingga kebiasaan dan budaya masyarakat kumuh lambat untuk berubah menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya.

Jika di lihat dari permasalahan tersebut diatas, kawasan permukiman kumuh kumuh perlu segera mendapat perhatian utama untuk segera ditangani, namun pada umumnya terbentur oleh rendahnya


2

daya kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan mereka yang disebabkan oleh tingkat pendapatan masih di bawah standart kehidupan. Disisi lain permasalahan permukiman kumuh kumuh juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukannya penyusunan Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Kumuh di Perkotaan dengan maksud agar terjadi peningkatan berbagai macam aspek kehidupan baik itu fisik, ekonomi maupun lingkungan di kawasan permukiman kumuh.

Meningkatnya kualitas lingkungan pada umumnya terjadi seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi penghuninya. Untuk itu diperlukan kondisi lingkungan permukiman yang responsif, yang mampu mendukung pengembangan jatidiri, produktifitas dan kemandirian masyarakat penghuninya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pengelolaan penanganan permukiman kumuh, baik unsur pemerintahan lokal masyarakat maupun lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga yang bergerak di bidang ini. Untuk mendukung itu, perlu pula dilakukan kegiatan peningkatan pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman, fasilitas umum, dan sosial-ekonomi di lingkungan permukiman kumuh tersebut. Agar kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu memperhatikan;

1. Ketersediaan kebijakan di daerah : Pemerintah Kota/Kabupaten diharapkan mempunyai dan menunjukkan komitmen politis untuk memberikan perhatian terhadap keberadaan dan penanganan masalah kumuh, antara lain dengan cara : menyusun kebijakan penanganan lingkungan kumuh sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan kemiskinan kota/kabupaten. Ikut memfasilitasi upayaupaya peningkatan kualitas lingkungan. Bila perlu melakukan evaluasi dan review terhadap rencana tata ruang.

2. Ketersediaan pembiayaan sektor prasarana dan sarana : Ketersediaan dan komitmen pemerintah kota/kabupaten untuk dapat mengalokasikan sharing dana dari APBD untuk mengisi program penanganan lingkungan kumuh yang antara lain : Kegiatan-kegiatan yang tertera dalam Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Kumuh, yang tercantum dalam rencana pengembangan sektor perumahan dalam kerangka pembangunan daerah, yang tertera dalam alokasi penanggulangan kemiskinan. Alokasi yang dapat digunakan untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, penyediaan lahan yang terjangkau untuk masyarakat miskin, bahkan untuk menstimulasi pembangunan perumahan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam kegiatan ini adalah :

1. UU No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman;

2. UU No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;

3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

5. UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. UU No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana;

7. UU No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;

8. UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah;

9. UU No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. PP No. 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah;

12. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaI No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;


3

15. Inpres Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada di atas Tanah Negara;

16. Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional;

17. Keppres No. 32/1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

18. Keppres No. 75/1993, tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;

19. Keppres No. 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N);

20. Keppres No. 63/2000, tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N);

21. KepMen KIMPRASWIL No.217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman;

22. Permendagri No. 1/1987, tentang Penyerahan prasarana lingkungan utilitas umum, dan fasilitas sosial kepada Pemda;

23. Rencana operasi Peningkatan Kualitas Lingkungan, Perumahan Swadaya, Kasiba/Lisiba BS, Penyediaan RS bersubsidi, Rusunawa dalam mendukung pengembangan satu juta rumah;

24. Rencana strategis (renstra) pengembangan perumahan dan permukiman;

25. Petunjuk operasional proyek pengembangan perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Tengah.

26. Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perkotaan.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. MAKSUD

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tindak Penanganan Permukiman Kumuh Kumuh adalah :

a. Masukan rencana dan program pembangunan fisik bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Permukiman Kumuh Kumuh.

b. Masukan teknis bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk rincian penyelenggaraan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam upaya penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh kumuh dan pemberdayaan komunitas perumahan terutama dalam penanganan kawasan kumuh.

c. Masukan teknis bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengarahkan peran serta seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat lokal, investor) dalam mewujudkan lingkungan yang dikehendaki.

2. TUJUAN

Tujuan disusunya Rencana Tindak Penanganan Permukiman Kumuh Kumuh adalah memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh kumuh serta sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan kawasan Permukiman (fisik dan non fisik) di daerah perencanaan.

3. SASARAN

Sasaran kegiatan Rencana Tindak Penanganan Permukiman Kumuh Kumuh adalah:

a. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan dann wilayah sekitarnya.

b. Tersusunnya rencana program pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh kumuh.

c. Tersedianya arahan/ acuan untuk pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan permukiman kumuh kumuh di Perkotaan.

d. Tersusunnya rencana teknis dalam bentuk rincian kegiatan, sumber dana, pengelolaan/ pengendalian penanganan permukiman kumuh kumuh.


4

e. Tersusunnya Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh kumuh, terutama pada wilayah/ kawasan yang benar-benar segera perlu di tangani.

f. Tersusunnya master plan penanganan permukiman kumuh kumuh.

g. Terwujudnya Rencana Program Menengah Pembangunan (RPJM) dan atau Rencana Program Investasi Jangka Menengah Pembangunan (RPIJM) Infrastruktur ke-Cipta Karya-an pada kawasan permukiman kumuh.

h. Tersusunnya Detail Engineering Desain (DED) untuk tahun pertama pada lokasi/kawasan prioritas.

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. RUANG LINGKUP WILAYAH

Ruang lingkup lokasi pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Kumuh ini berada di Perkotaan. Lokasi akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari stakeholder terkait, lokasi perencanaan bisa lebih dari 1 (satu) kawasan permukiman dan atau ± dengan luas area 50 Ha.

2. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Mengidentifikasi lokasi kawasan permukiman kumuh kumuh di Perkotaan sesuai lokasi yang disepakati/ ditetapkan.

b. Mengidentifikasi potensi, permasalahan dan kendala pengembangan kawasan kumuh permukiman kumuh di Perkotaan.

c. Mengkaji kebijakan-kebijakan dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh kumuh baik di tingkat Kabupaten/kota maupun Provinsi.

d. Menganalisis penanganan kawasan permukiman kumuh kumuh di Perkotaan secara komprehensif.

e. Melakukan penjaringan aspirasi masyarakat setempat melalui forum rembug warga masyarakat setempat atau FGD (Forum Group Discussion).

f. Menyusun serta merumuskan konsep rencana penanganan kawasan permukiman kumuh kumuh berdasarkan hasil FGD maupun analisis.

g. Menyusun serta mendesain lokasi prioritas penanganan baik dalam bentuk site plan maupun gambar perencanaannya serta masterplannya.

h. Menyusun perencanaan teknis (DED) lokasi prioritas pertama yang akan di tangani pada tahun pertama atas dasar kesepakatan bersama antara tim teknis, masyarakat dan Pemda setempat.

i. Menyiapkan serta menyusun dokumen lelang (RKS, Gambar Kerja, RAB) lokasi prioritas I yang akan di tangani pada tahun pertama.

j. Menyelenggarakan konsultasi teknis, sosialisasi kegiatan, pembahasan konsep penanganan, dan workshop.

E. SUBTANSI MATERI Ruang lingkup substansi pada pekerjaan ini, secara materi masih mengacu kepada konsep-

konsep peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, serta peningkatan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman, yaitu :

1. PENERAPAN KONSEP TRIDAYA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) nomor 22/99 dan Undang-Undang (UU) nomor 25/99 yang disertai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 25/2000, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan selaras dengan semangat tersebut (seperti tertuang dalam KSNPP Keputusan Menkimpraswil Nomor 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002).


5

Bagian terpenting dalam strategi nasional tersebut adalah mengembangkan infrastruktur pembangunan perumahan dan permukiman, yang dalam hal ini diarahkan pada pembentukan kelembagaan pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan, agar :

1. Mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri dan keluarganya menuju keadaan yang lebih baik (mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat).

2. Mampu mengenali menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

3. Mampu mengeksistensikan diri dan kehendaknya secara jelas dan mendapatkan memanfaat dari padanya.

Sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat mensyaratkan prakondisi untuk dapat dijalankan dengan baik, antara lain :

1. Proses pertama adalah meningkatnya kesejahteraan, walaupun secara semu masyarakat merasa nyaman dengan kondisi kesehariannya. Upaya untuk “mensejahterakan” ini dapat ditempuh antara lain melalui:

a. Penyediaan sarana dan prasarana dasar.

b. Kesempatan untuk mengeksistensikan diri dan aspirasi atau harapannya secara nyata,

c. Diberikan dukungan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi.

Pada proses ini masyarakat perlu dibuat merasa sejahtera walaupun ketergantungannya kepada pemberi bantuan/dukungan masih sangat besar. Proses awal dalam masa transisi ini menumbuhkan trust (kepercayaan) dan ikatan yang lebih kuat.

2. Proses kedua adalah membukakan akses kepada sumber daya yang berada di luar komunitasnya, sebagai jalan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Pemerintah atau berbagai pihak dapat membantu membukakan akses ini melalui:

a. Bantuan untuk menyusun dan menuangkan aspirasi masing-masing ke dalam suatu bentuk tertentu (Community Action Plan/CAP atau apapun namanya).

b. Pengenalan sumber daya kunci yang berada di luar komunitasnya dan bagaimana tata cara untuk menjangkaunya.

c. Memperkuat kelembagaan pada tingkat komunitas yang merupakan atau dapat merepresentasikan keberadaan kelompok ini keluar komunitasnya.

d. Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pada tingkatan komunitas yang dapat menjembatani kepentingan warga dengan sumber daya kunci luar. Bentuknya dapat berupa pelatihan, pemberian modal awal yang bersifat guliran sehingga bankable.

3. Proses ketiga adalah mengupayakan agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dilakukan dengan upaya pendampingan, dengan indikasi keberhasilan :

a. Mulai mempertanyakan posisi tawar diri dan kelompoknya dalam setiap kesempatan yang dibukakan (tawaran terlibat dalam program pembangunan, tawaran untuk mendapatkan intervensi dari luar dll)

b. Mempertanyakan dasar hukum serta status intervensi dari luar (ingin berperan bukan sekedar berperan serta).

c. Menggeser kontribusi kelompok menjadi modal kelompok dengan menempatkan intervensi dari luar sebagai “modal tambahan” yang diperlukan dan akan dimanfaatkan sesuai dengan persepsi dan aspirasi.

4. Proses keempat dan merupakan bagian akhir dari proses pemberdayaan ini adalah upaya untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan berkelanjutan, yang ditempuh antara lain melalui:


6

a. Pemberian dan pengalih peran lebih besar secara bertahap sesuai dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya.

b. Lebih banyak didengar dan diakomodasikan aspirasinya.

c. Diajak menilai/melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Konsep Tridaya merupakan konsep pengembangan kawasan yang memadukan unsur manusia sebagai pelaku, unsur usaha sebagai bentuk dari aktivitas pelaku, dan lingkungan sebagai ruang aktivitas. Konsep ini merupakan salah satu konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep TRIDAYA (pemberdayaan manusia, usaha, dan lingkungan) terstruktur dalam 3 (tiga) upaya pengembangan yang meliputi perencanaan sosial, ekonomi, dan fisik sebagai berikut:

1. Perencanaan Sosial

Berorientasi dan bermotivasi kepada segi-segi kehidupan masyarakat. Produk perencanaan sosial ini merupakan arahan dan pedoman pengembangan kependudukan, dan kelembagaan. Misalnya dengan peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial yang ada. Kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan berbagai penyuluhan dan pelatihan ketrampilan kerja.

2. Perencanaan Ekonomi

Berorientasi dan bermotivasi kepada pengembangan perekonomian, dimana produk perencanaan ekonomi termasuk rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan, lapangan kerja, distribusi konsumsi, dan pengembangan perangkutan dan perhubungan. Perencanaan ekonomi ini diwujudkan dengan peningkatan aktivitas produksi dan pengembangan aktivitas industri pengolahan. Pelaksanaan peningkatan aktivitas produksi dan industri ini dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Perencanaan Fisik

Merupakan segala upaya perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada aspek fisik. Perencanaan fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.. Perencanaan fisik diiwujudkan dengan perbaikan kondisi sarana dan prasarana persampahan di lingkungan permukiman sesuai standar kelayakan huni, pengadaan sarana prasarana persampahan. Perencanaan fisik juga diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat.

Konsep Tridaya yang terdiri dari Bina Manusia, Bina Ekonomi atau Usaha dan Bina Lingkungan dipandang saat ini mampu menjadi komponen yang efektif untuk menggerakan proses “pemberdayaan”.

a. Aspek Bina Manusia

1) Memberikan dorongan percaya diri untuk dapat berkembang dan masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.

2) Pembangunan sumber daya manusia melalui jenis kegiatan yang dapat dikembangkan secara sosial ekonomi.

3) Masyarakat akan menyadari bahwa untuk dapat membangun bukan hanya menunggu bantuan akan tetapi bagaimana menciptakan bantuan dan sekaligus berpartisipasi didalamnya.

b. Aspek Bina Lingkungan

1) Pengembangan sumber daya yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi lingkungan baik keluarga maupun masyarakat.

2) Hasil yang dicapai dapat memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan.

3) Kegiatan yang dilakukan dapat menciptakan suatu bentuk lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

c. Aspek Bina Usaha

1) Kegiatan dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi individu masyarakat, keluarga maupun masyarakat secara luas.


7

2) Kegiatan yang dilakukan dapat berfungsi sebagai income generating.

3) Kegiatan yang dilakukan dapat menjadi embrio bagi penciptaan lapangan kerja baru.

Aplikasi Tridaya telah distrukturkan dalam indikasi program pengembangan dalam 3 (tiga) dimensi pengembangan yaitu dimensi manusia (sosial dan budaya), ekonomi dan fisik lingkungan. Sesuai dengan harapan dari kerangka acuan kerja dalam hal pengelolaan atau pengkoordinasian stakeholders yang terlibat maka perlu disusun suatu bentuk kelembagaan yang mampu mengakomodasi pengembangan ketiga dimensi tersebut. Kelembagaan ini yang juga akan menjadi wadah partsipasi dan kemitraan, yang secara khusus akan menyatukannya melalui institusi pengembangan bertumpu pada kelompok masyarakat/komunitas.

Gambar Kerangka Tridaya

2. KRITERIA TEKNIS KOMPONEN PROGRAM

Kriteria Teknis Komponen Program ini disusun berdasarkan acuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun, dimana kriteria prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada ditentukan sebagai berikut :

a. Jalan lingkungan, merupakan jalan yang melayani semua rumah di dalam jarak maksimum 100 m dari salah satu arah, 300 m dari jarak jalan dua arah.

b. Jalan setapak, adalah jalan untuk orang berjalan, yang melayani semua rumah dalam jarak 20 m dari jalan setapak.

c. Saluran: (0,3 m – 0,5 m), di dalam merancang saluran air hujan dan air limbah kotor rumah tangga hendaknya memperhatikan daya tampung saluran untuk menempatkan ukuran saluran.

d. Air bersih : hidran umum/kran umum 3 – 10 unit setiap kampung.

e. Tempat Penampungan Sampah (TPS): fasilitas penampungan 6 m3/2 ha jarak dari tempat tinggal terdekat 50 s/d 100 m diangkat 2 kali/minggu.

f. Tempat kegiatan usaha, misal toko, kios dll

g. Mandi, cuci dan kakus (MCK) umum, lokasi MCK hendaknya dipilih lokasi mudah dijangkau, terdapat sumber air, 3 s/d 4 unit MCK setiap kampung.

h. Fasilitas Ruang Terbuka (Open Space) sebagai ruang publik dan ruang sosial, dimana sebagai wadah untuk aktifitas sehari-hari masyarakat setempat, juga memiliki makna sosial maupun kultural. Kondisi inilah yang dibahas secara lebih detail, berkaitan dengan keberadaan ruang luar sebagai salah satu fasilitas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat kumuh.

Kerangka TRIDAYA

Pengembangan Sosial

Pengembangan Fisik / Lingk.

Pengembangan Ekonomi

Pengembangan Kelembagaan

Integrasi antar dimensi melalui kerangka kelembagaan : community-basedinstitutional development

Dimensi parsial yang menjadi dasar dari pembentukan kinerja TRIDAYA (sosial, ekonomi dan fisik lingkungan)

Documents

Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh - RTPKPK