Upload
oswar-mungkasa
View
4.253
Download
24
Embed Size (px)
DESCRIPTION
DIsampaikan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya KemenPU pad FGD tanggal 22 April 2009
Citation preview
1
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PERKEMBANGAN PENYEDIAAN PERKEMBANGAN PENYEDIAAN PRASARANA - SARANA DASAR PRASARANA - SARANA DASAR
PERMUKIMAN PERMUKIMAN dan dan
PENANGANAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHPERMUKIMAN KUMUH
2
PROGRAM PROGRAM Pengembangan Permukiman Pengembangan Permukiman
sesuai cakupan wilayah sesuai cakupan wilayah
Pengembangan Permukiman Perkotaan : - Pengembangan permukiman Baru
(implementasi Kasiba dan Lisiba BS)- Peningkatan kualitas permukiman existing
yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal (kawasan kumuh perkotaan)
Pengembangan Permukiman Perdesaan :- Pengembangan permukiman baru (Kawasan
terpadu Mandiri/KTM, Agropolitan dan pusat2 pertumbuhan lokal)
- Peningkatan kualitas permukiman perdesaan tertinggal, terpencil, pulau kecil/terluar dan kawasan perbatasan
33
RPJMN / RENSTRA
PROGRAM RENCANA
2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009
1 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaana. Skala Kawasan
1. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan 347 79 51 11 39 38 218 2. Pengambangan Prasarana Sarana Perdesaan (DPP/KTP2D)
Kawasan 584 118 319 157 224 47 865
b. Skala Lingkungan1. Dukungan Infrastruktur Perdesaan Desa 32,000 12,834 1,840 2,289 2,060 3,124 22,147
2Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan
a. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Kelurahan 40,648 4,680 6,404 7,273 8,813 10,791 37,961
b.Penataan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Kelurahan 841 94 352 412 334 181 1,373
ha 2,436 803 5,340 6,069 3,530 15,742 Jiwa 465,335 79,623 520,606 376,237 320,912 1,297,378
c. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit 27,522 2,784 5,568 4,592 6,500 8,078 27,522
d. Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kelurahan 763 143 155 124 144 197 763
3Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman bagi MBR
a. Dukungan Kawasan Perumahan PNS/TNI-Polri/Pekerja Unit 567,569 42,657 64,874 93,840 45,917 54,199 301,487 b. Penyediaan Infrastruktur Permukiman
1. Kawasan Terpencil/Pulau Kecil/Terluar Propinsi 32 18 28 28 29 1 104 2. Kawasan Perbatasan Kawasan 92 11 47 44 44 37 183
TOTAL CAPAIAN
HASIL PELAKSANAANUNITPROGRAM UTAMA/PRIORITASNO
RENCANA DAN REALISASI YANG DILAKUKAN DITJEN CIPTA KARYARENCANA DAN REALISASI YANG DILAKUKAN DITJEN CIPTA KARYA(TA. 2005-2009)(TA. 2005-2009)
HIRARKI PENGEMBANGAN PERMUKIMANHIRARKI PENGEMBANGAN PERMUKIMANTATA RUANG :
menjadi acuan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Kota
STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA (SPK): Sebagai acuan dan alat kendali perencanaan pengembangan
permukiman
TATA KAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
sesuai SPK dan kaidah perencanaan kawasan permukiman yg berdimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
RENC. PENATAAN LINGK. PERUMAHAN
RUMAH SBG UNIT HUNIAN (TERKECIL)
Kaw
asan
Perm
ukim
an
Ku
mu
h
Perk
ota
an
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
EXISTING PERMUKIMAN BARU
Kawasan Permukiman Kumuh BERATLegal/illegal
Kawasan Permukiman terkendali dan kumuh RINGAN
Kawasan Permukiman Konservasi
Kaw
asan
perm
ukim
an
d
gn
fu
ng
si u
tam
a h
un
ianSkala besar
KASIBA Sesuai PP 80/1999
Skala sedang/kecil LISIBA BS atau LISIBA
bag dari KASIBA sesuai PP 80/1999
Sporadik
Kawasan (permukiman) dgn fungsi utama bukan
hunian
Pendekatan Peremajaan kawasan/ lingkunganPembongkaran sebag/seluruhDilakukan onsite/offsite
Pendekatan perbaikan/pemugaranPerbaikan Prasarana-sarana sebagai prioritas
Pendekatan pengelolaan dan pemeliharaanMempertahankan keberadaannyaMeningkatkan sistem pengelolaan
Pendekatan revitalisasiMengembalikan sebagaimana aslinyaMempertahankan keberadaannya
Kaw
asa
n P
erm
uki
man
Kum
uh
Perk
ota
an
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
EXISTING
Kawasan Permukiman Kumuh BERATLegal/illegal
Kawasan Permukiman terkendali dan kumuh RINGAN
Kawasan Permukiman Konservasi
KOMPONENKOMPONEN• Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan
Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan
• NSPK dan SPM dan pengendalian pelaksanaan serta NSPK dan SPM dan pengendalian pelaksanaan serta penyelenggaraannya yang mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraannya yang mengakomodasi kebutuhan dan keterjangkauan masyarakatdan keterjangkauan masyarakat
• SDM, Kelembagaan, dan Peran Masyarakat terkait SDM, Kelembagaan, dan Peran Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan BangKim yang peka dengan penyelenggaraan BangKim yang peka terhadap keberpihakan kepada MBRterhadap keberpihakan kepada MBR
KELUARAN• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman di
perkotaan
• Pengembangan permukiman baru di perkotaan
• Penciptaan lapangan kerja setempat yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMANPERENCANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN• Penyusunan Strategi Pengembangan Kota Penyusunan Strategi Pengembangan Kota (dlm wujud (dlm wujud
peraturan lokal yg harus diacu oleh semua pelaku)peraturan lokal yg harus diacu oleh semua pelaku)
• Penetapan kawasan permukiman prioritas (Penetapan kawasan permukiman prioritas (yg mendesak yg mendesak segera ditangani )segera ditangani )
• Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan (area area development plandevelopment plan) dan strategi pengembangannya ) dan strategi pengembangannya sebagai jabaran rencana tata ruang kawasansebagai jabaran rencana tata ruang kawasan
• Perencanaan yang memberikan kesempatan seluas Perencanaan yang memberikan kesempatan seluas mungkin bagi MBR untuk mejangkau hunian yg tersedia mungkin bagi MBR untuk mejangkau hunian yg tersedia dalam perrencanaandalam perrencanaan
Optimalkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaanOptimalkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
PROP. JAWA TENGAH
KOTA SURAKARTA
1 Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
2 Rencana Tata Ruang Kota / Kab
Rencana Penataan Kawasan Permukiman
3 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman
5
4
Keamanan & kelayakanRUMAH / UNIT HUNIAN
6
PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN
PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMANPENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Finalisasi detail desain sesuai standard dan spesifikasi Finalisasi detail desain sesuai standard dan spesifikasi teknis yang diijinkan termasuk muatan budaya lokal dan teknis yang diijinkan termasuk muatan budaya lokal dan antisipasi terhadap bencana alam.antisipasi terhadap bencana alam.
Pengutamaan KEAMANAN bangunan dan KELAYAKAN Pengutamaan KEAMANAN bangunan dan KELAYAKAN hunianhunian
Keadilan didalam pemberian kesempatan mengakses Keadilan didalam pemberian kesempatan mengakses hunian murah (baik milik maupun sewa)hunian murah (baik milik maupun sewa)
Pola subsidi infrastruktur (untuk rumah milik) yang tepat Pola subsidi infrastruktur (untuk rumah milik) yang tepat sasaran dan subsidi pengelolaan bagi rumah sewa yang sasaran dan subsidi pengelolaan bagi rumah sewa yang dibangun oleh pemerintahdibangun oleh pemerintah
Pembagian Peran Penyelenggaraan Pembagian Peran Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Pengembangan Permukiman
Pemerintah Pusat : TURBINWAS.Pemerintah Pusat : TURBINWAS.
Pemerintah Provinsi : koordinator penyelenggaraan Pemerintah Provinsi : koordinator penyelenggaraan lintas kota/kabupaten dan mediator serta turut melaks. lintas kota/kabupaten dan mediator serta turut melaks. kegiatan turbinwaskegiatan turbinwas
Pem. Kota/kab : Pem. Kota/kab : conductor conductor penyelenggaraan penyelenggaraan Pengembangan Permukiman bagi MBRPengembangan Permukiman bagi MBR
Swasta dan Masyarakat : pelaku lapangan dan Swasta dan Masyarakat : pelaku lapangan dan pemanfaat yang saling mendukungpemanfaat yang saling mendukung
12
partisipasi pemanfaatan dan penghunian
- pemanfaatan dan penghunian- sosialisasi & masyarakat- acuan (regional)
- soialisasi dan pendampingan-acuan panduan/pedoman- sosialisasi dan pendampingan 6
-peran serta -pengawasan pelaksanaan
- Koordinator pelaksanaan- Pelaksanaan fisik - pemberdayaan masyarakat
- acuan (regional)- soialisasi dan pendampingan
- acuan /panduan/pedoman- sosialisasi dan pendampingan- renc pengemb kawasan strategis,
5
Peran serta (Masukan kondisi local)
- Acuan (lokal)- RIK & DED APBN dan APBD- Sos. & pemberd. masyarakat
- acuan (regional)- soialisasi dan pendampingan
- acuan /panduan/pedoman- sosialisasi dan pendampingan- RIK/DED kawasan strategis,
4
masukan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana tindak dan matriks program
-Acuan (lokal)-rencana tindak & matriks program-Sos. & pemberd. masyarakat
- acuan (regional)- soialisasi dan pendampingan
- acuan /panduan/pedoman- sosialisasi dan pendampingan - renc tindak & matriks program kawasan strategis,
3
masukan / aspirasi masyarakat terhadap desain kawasan pengembangan
- acuan (lokal)- rencana pengemb. kawasan- sos. & pemberd. masyarakat
- acuan (regional)- soialisasi dan pendampingan
- Acuan/panduan/pedoman- sosialisasi dan pendampingan - renc pengemb kawasan strategis,
2
aspirasi kondisi masyarakat dan lingkungannya
- acuan (lokal))- Produk : daftar profil kawasan
- acuan (regional)- soialisasi dan pendampingan
- acuan / panduan /pedoman- soialisasi dan pendampingan - identifikasi kawasan strategis,
1
MASYARAKATPEMERINTAH DAERAHPEMERINRAH PROVINSIPEMERINTAH PUSATPERAN STAKE HOLDERSPENYELENGGARAAN
PROGRAMPENGEMBANGAN
PERMUKIMAN
TAHAP
Identifikasi Lokasi dan
permasalahan
Penyusunan Rencana
Pengembangan Kawasan
Penyusunan Rencana Tindak
dan matriks program
Penyusunan RIK dan DED
Pelaksanaan Fisik dan Pengawasan
Teknik
Pemanfaatan/ penghunian
13
Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pendekatan urban renewal urban renewal dan pengembangan dan pengembangan
RUSUNARUSUNA
Salah satu contoh imlementasi program peningkatan Salah satu contoh imlementasi program peningkatan kualitas permukimankualitas permukiman
Diarahkan untuk menangani kawasan-kawasan kumuh Diarahkan untuk menangani kawasan-kawasan kumuh berat di perkotaan yang tidak dapat lagi ditangani dengan berat di perkotaan yang tidak dapat lagi ditangani dengan peningkatan infrastruktur setempat tetapi harus dengan peningkatan infrastruktur setempat tetapi harus dengan penataan kembali kawasan melalui peremajaan (penataan kembali kawasan melalui peremajaan (urban urban
renewal)renewal) dan pembangunan rumah susun. dan pembangunan rumah susun.
Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecildaerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil
Diarahkan untuk mengembangkan kawasan perdesaan Diarahkan untuk mengembangkan kawasan perdesaan untuk mengatasi ketertinggalan, keterisolasian dan untuk mengatasi ketertinggalan, keterisolasian dan ketidakseimbangan pengembangan antar wilayahketidakseimbangan pengembangan antar wilayah
Salah satu contoh imlementasi program peningkatan kualitas Salah satu contoh imlementasi program peningkatan kualitas kawasan tertinggalkawasan tertinggal
HAL –HAL MENDESAK YANG PERLU HAL –HAL MENDESAK YANG PERLU SEGERA DIRUMUSKANSEGERA DIRUMUSKAN
DEFINISI KAWASAN KUMUH
INDIKATOR KAWASAN KUMUH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DATA BASE KAWASAN KUMUH
CATATAN PENUTUPCATATAN PENUTUP
Perwujudan pengembangan permukiman yang layak Perwujudan pengembangan permukiman yang layak
membutuhkan hal-hal sbb:membutuhkan hal-hal sbb:
Keterpaduan lintas sektor dan lintas institusi baik Keterpaduan lintas sektor dan lintas institusi baik vertikal maupun horisontal dengan melaksanakan vertikal maupun horisontal dengan melaksanakan tupoksi dan tanggung jawab masing-masingtupoksi dan tanggung jawab masing-masing
Perencanaan dalam berbagai tingkatan sudah harus Perencanaan dalam berbagai tingkatan sudah harus memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat, memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat, terutama MBRterutama MBR
Perencanaan pola pembiayaan pembangunan harus Perencanaan pola pembiayaan pembangunan harus sejalan dengan strategi pengembangan permukiman sejalan dengan strategi pengembangan permukiman (subsidi infrastruktur, subsidi pengelolaan, dll) (subsidi infrastruktur, subsidi pengelolaan, dll)
TERIMA KASIHTERIMA KASIH