TANGGAPAN TERHADAP KEBUTUHAN PENANGANAN

MASALAH PERMUKIMAN KUMUH

Disampaikan dalam rangka Workshop SAPOLAJakarta, 13 februari 2013

Oleh:DIREKTUR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Rumah Perumahan PermukimanLingkungan Hunian

Kawasan Lindung

Kawasan Permukiman

Perkotaan Perdesaan

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANUU No. 1 tahun 2011

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

POTRET PERMUKIMAN KUMUH

3KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

• Percepatan pertumbuhan ekonomi perkotaan sebagai daya tarik masyarakat beraktivitas di perkotaan

• Keterbatasan daya dukung perkotaan ( ketersediaan lahan hunian, infrastruktur pelayanan dasar perkotaan, maupun pelayanan sosial)

• Tumbuhnya permukiman kumuh pada ruang publik dan kantong-kantong kumuh pada kawasan permukiman (umumnya karena kemiskinan dan ketidak mampuan menjangkau sistem pelayanan dasar perkotaan)

• Kepedulian dan kemampuan pemerintah/ Pemda seringkali ‘terlambat’

• Belum tersedianya data dengan indikator untuk permukiman kumuh, sulit menyiapkan kebijakan pengurangan kawasan kumuh perkotaan

LATAR BELAKANG

4KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

A. Urbanisasi dan Pengembangan Permukiman• Kemiskinan & alih fungsi lahan kawasan penyangga

aliran penduduk miskin ‘bertaruh’ masuk kawasan perkotaan

• Terbatasnya kemampuan pemerintah menyediakan permukiman layak B. Permukiman dan Kemiskinan

• Kualitas penduduk yang bermigrasi ke perkotaan umumnya tidak memenuhi standar kebutuhan perkotaan

• Kepedulian yang rendah dari para migran terhadap lingkungan hunian ‘aman’

• Penyediaan hunian dan infrastruktur dasarnya masih menjadi beban pemerintah, ‘belum’ menjadi perhatian

C. Permukiman dan Kesehatan Masyarakat• Secara fungsional belum memenuhi standar pelayanan• Secara fisik semakin banyak kawasan permukiman yang

over capacity dan tidak terencana

ISU DAN PERMASALAHAN

5KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

BAB VIII

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHUU NO. 1/ 2011

6KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN KUALITAS

Pengawasan

Pengendalian

Pemberdayaan Masyarakat

Pemukiman Kembali

Peremajaan

Pemugaran

• Masalah permukiman merupakan masalah multidimensi.

• Masalah Sosial budaya, ekonomi dan lingkungan adalah dimensi yang tidak dapat dihindari dan selalu saling mempengaruhi dalam rangka pembangunan permukiman berkelanjutan

• Pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung oleh upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan sama kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan peluang sama untuk permukiman yang layak, kesehatan, pendidikan, kehidupan produktif serta kesempatan mengembangkan sosial budaya serta pengembangan ekonomi

AGENDA HABITAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

• Kekumuhan bukan keinginan dan bukan juga karena sebab itu adalah akibat dari penghuni yang miskin karena tidak mampu mengakses hunian yang layak

• Masih perlukah kampung? Mengapa kampung selalu disamakan dengan slum dan squatters?

• Kumuh ..? Siapa takut?

Petikan Sarasehan HHDSurabaya, 6 Oktober 2012

KOTA TANPA KUMUH….?

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

• Manusia sebagai makhluk sosial bagaimana menghargai sosok masyarakat sebagai subyek pembangunan

• Rumah adalah suatu hunian dengan aktivitas sosialnya

• Kemiskinan karena minimnya pendidikan, tidak memiliki modal usaha (hanya menjadi pekerja kasar), tidak mampu menjangkau hunian yang sehat

Petikan Sarasehan HHDSurabaya, 6 Oktober 201

KOTA TANPA KUMUH….?

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

• Menangani masalah permukiman perkotaan perlu konsisten dan berkelanjutan

• Perlu menyatukan pandang menyatukan langkah semua pemangku kepentingan (akademisi, pemerintah dan swasta)

• Pemerintah bersama pemerintah kota/ kabupaten harus dapat berperan sebagai penjuru dalam menggerakan pembangunan permukiman secara seimbang antara perkotaan dan perdesaan.

PERAN PEMERINTAH(Arahan Wakil Presiden RI pada Peringatan HHD 2012)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

• Peran manajer kota sebagai kunci

• Meningkatkan kualitas masyarakat;

• Mengubah perilaku asyarakat

• Kerjasama dengan kota/ kabupaten sekitarnya

• Pembangunan permukiman berbasis komunitas

• Semua masalah dihadapi sebagai peluang

• Eksistensi pemerintah: memperhatikan, mengatur dan memfasilitasi

• Tidak ada komitmen politik berbayar

• Selalu diawali dengan dialog, upaya paksa dilakukan diujung (sesuai norma2 yang harus dipatuhi bersama)

• Diperlukan penyediaan lahan untuk permukiman layak huni

• Hunian layak tidak harus dimiliki

• Data dan kesepakatan indikator terkait permukiman kumuh sangat diperlukan

PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Petikan Sarasehan HHDSurabaya, 6 Oktober 2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

12

KESIMPULAN PERMUKIMAN KUMUH : Sebagai sebuah tantangan juga sebagai peluang

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Perkembangan Aktivitas Perkotaan dan

Pertumbuhan Kota KEBUTUHAN AKAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI

DI PERKOTAAN

FAK

TO

R P

EN

YEB

AB

DAM

PAK

Migrasi dan Pertumbuhan

Penduduk

Keterbatasan lahan permukiman

Kendala ekonomi

Pilihan bermukim dekat tempat kerja

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

· DEGRADASI LINGKUNGAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL

· PENURUNAN PRODUKTIVITAS/ EKONOMI MASYARAKAT

· CITRA KOTA MENURUN

Menimbulkan Permasalahan Multidimensional

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN