Rencana Strategis (Renstra)prkp.sumbawakab.go.id/assets/konten/files/Renstra...Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

i | H a l a m a n

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2016-2021 yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sumbawa, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan

pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan

pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sejalan

dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu

strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan,

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif,

indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Renstra 2016-2021 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari

proses pembangunan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun-

tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2016–2021 ini menjadikan arah proses pembangunan

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumbawa lebih terarah.

Sumbawa Besar, Januari 2017

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Ir. A. RAHIM

NIP. 19601213 199203 1 004


ii | H a l a m a n

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang …………………………………………………………….....

1.2. Landasan Hukum ………………..…………………………………………...

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….

1.4. Hubungan Renstra OPD dengan dokumen Perencanaan lainnya ……………

1.5. Sistematika Penulisan ………………………………………………………..

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Tugas dan Fungsi ……………………………………………………………

2.2. Struktur Organisasi …….…………………………………………………….

2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ……………………………………

2.4. Kinerja Pelayanan OPD ……………………………………………………...

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD …………………...

BAB III ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD ...

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun

2016 – 2020 ………………………………………………………………….

3.3. Penentuan Isu – isu Strategis …………………………………………………

3.4. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra (Renstra OPD terkait

di provinsi, Renstra OPD periode sebelumnya) ………………………………

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi OPD ……………………………………………………………

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD …………………………………

4.3. Strategi dan Kebijakan OPD …………………………………………………

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan ………………………………………………

5.2. Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ……………..

5.3. Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ……………..

5.4. Indikator Kinerja OPD ……………………………………………………….

5.3. Pendanaan Indikatif ………………………………..…………………………

1

3

5

6

8

9

16

17

22

22

24

25

26

27

30

32

33

35

35

35

37

39


ii | H a l a m a n

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Lampiran - Lampiran


1 | H a l a m a n

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, maka Pemerintah

Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP),

perencanaan pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

OPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa

menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun

2016 - 2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan

hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

menyusun Rencana Strategis yang merupakan upaya penjabaran RPMJD sesuai dengan ruang

lingkup tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Instansi Teknis dalam melaksanakan

pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan

perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, bottom-up

dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi

kaidah penyusunan rencana yang sistematis , terpadu, transparan, dan akuntabel ; konsisten

dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi

aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses

pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang

disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi

Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan

global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu

proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai


2 | H a l a m a n

tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

mengandung nilai yang penting dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

beberapa alasan, yaitu :

a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan

meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima

bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competence) daerah,

semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang

harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya

yang strategis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menyiapkan

perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan Sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil

yang diinginkan secara obyektif. Dengan Sumber Daya yang Strategis, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat membangun strateginya sebagai bagian penting

organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal

untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Sumber Daya yang Strategis memungkinkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa

mendatang. Sumber Daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan

informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai

alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan

kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka

menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk

memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur

kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

e. Pelayanan Prima (Service Excelence)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping

itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk

memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan

faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu


3 | H a l a m a n

pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan

pelanggan dan stakeholder.

f. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah

yang bersih (clean goverment)

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengedepankan

prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu

diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan

strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses

pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian

tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya

dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah , yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra OPD,

namun mengatur tentang Peranan dan Kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran

RPJMD dan Renstra OPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan

tentang penganggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) dan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas,

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksanaan keuangan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan

tanggungjawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi

Kepala Daerah dengan RPJMD dan Renstra OPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD

dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD. Undang-Undang ini juga menekankan

keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra OPD.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengemukakan

tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi Visi, Misi, tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program, dan kegiatan OPD sesuai tupoksi OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-

Undang ini menekankan sifat indikatif (Fleksibel) dari program dan kegiatan pembangunan

dan Renstra OPD.


4 | H a l a m a n

d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung

Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan Kedudukan RKPD, Renja OPD, RKA

OPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD. Undang-Undang

ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja OPD dan RKA OPD berbasis

penganggaran Kinerja. Ini Menunjukkan tentang perlunya Renstra OPD juga

menggambarkan target capaian Kinerja Pembangunan daerah sehingga mudah untuk

ditransformasi ke dalam rencana tahunan (RKPD).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

mengemukakan tentang penyusunan Renstra OPD perlu berpedoman pada RPJMD dan

menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD ; RKPD,

Renja OPD, dan RKA OPD sebagai penerjemahan RPJMD,

f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra OPD mencakup target Pencapaian

Standar Pelayanan Minimun dalam jangka menegah dan kemudian dituangkan dalam

RKPD, RENJA OPD, KUA APBD, dan RKA OPD untuk target pencapaian SPM tahunan

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2010, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, yang telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010, yang merupakan

penjabaran peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 telah mengatur secara rinci

mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di

dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA – OPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD

dan Renstra OPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja OPD dan RAPBD, maka

dokumen Renstra OPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan kedalam

rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut.

Untuk itu, renstra OPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan

pilihan pemerintah daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi,

kebijakan, dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok

ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.


5 | H a l a m a n

i. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan pembangunan daerah;

j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

k. Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas daerah Kabupaten Sumbawa ( Lembaran daerah Nomor 3 tahun

2008 tambahan lembaran daerah Nomor 532 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas

Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas daerah Kabupaten Sumbawa tambahan Lembaran daerah Nomor

614 ).

l. Peraturan daerah Nomor 31 tahun 2010 tentang Rencanna Pembangunan jangka Panjang

(RPJP ) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 – 2025.

m. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Sumbawa Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah.

n. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa.

1.3 . Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sumbawa adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2016 - 2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah :

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah untuk memberikan gambaran tentang visi,

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 2016-2021. Tujuan penyusunan

Renstra ini adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dalam rangka

meningkatkan pelayanan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

pengembangan wilayah.


6 | H a l a m a n

1.4. Hubungan Renstra OPD dengan dokumen Perencanaan lainnya

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa merupakan

dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode renstra ini

merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kabupaten Sumbawa

merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Sumbawa, sementara RPJM

tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman saat ini.

b. Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumbawa sebagai dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.

Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sumbawa berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya Renstra Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan

RPJM Kabupaten Sumbawa,

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa merupakan dokumen

Perencanaan Kabupaten Sumbawa untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari

RPJM Kabupaten Sumbawa. RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Renja-OPD) dan berpedoman

pada Renstra OPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi pedoman dalam

penyusunan RAPBD Kabupaten Sumbawa.

d. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sumbawa sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini. Oleh karena itu, penyusunannya

berpedoman pada renstra ini dan mengacu pada RKP Kabupaten Sumbawa.


7 | H a l a m a n

Selanjutnya hubungan tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

Bagan 1 : Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Bagan 2 : Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan

Dokumen Perencanaan Daerah

dipedomani

dipedomani

dijabarkan diacu dipedomani

dipedomani

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SUMBAWA

RENJA DINAS PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.

SUMBAWA

RKPD

KAB. SUMBAWA

RPJP KAB.

SUMBAWA

RPJM

KAB. SUMBAWA

RKPD

KAB. SUMBAWA


8 | H a l a m a n

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang akan dibahas sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan Renstra OPD dengan dokumen Perencanaan lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Tugas dan Fungsi

2.2. Struktur Organisasi

2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.4. Kinerja Pelayanan OPD

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD


3.1. identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2016

- 2020

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra (Renstra OPD terkait di

provinsi, Renstra OPD periode sebelumnya)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi OPD

4.2. Nilai - Nilai

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.4. Strategi dan Kebijakan OPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,


5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja OPD

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI PENUTUP

Lampiran – Lampiran


9 | H a l a m a n

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Sumbawa. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan perencanaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman;

d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman;

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sumbawa terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;

c. Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

d. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan;

e. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

mempunyai Tugas memimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan undang-undang dan

kebijakan Pemerintah Daerah yang berlaku.


10 | H a l a m a n

Dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasn permukiman;

b. Melaksanakan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasn permukiman;

c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasn

permukiman;

d. Melaksanakan administrasi dinas perumahan rakyat dan kawasn permukiman;

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sumbawa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan

keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta urusan umum

dan kepegawaian;

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan

administrasi kepegawaian;

c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan

masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan unit kerja;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas

pokok menyusun perencanaan program dan keuangan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen

pelaksanaan anggaran;

c. Pelaksanaan pengawasan dan Evaluasi kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


11 | H a l a m a n

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam

melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan air bersih, dan penyehatan

lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan

permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan

penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan

penyehatan lingkungan permukiman;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan

penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih, dan


c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan

permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih, dan penyehatan lingkungan

permukiman

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan air bersih dan

penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih, dan


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya,

Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

2. Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Bersih

dan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

kebijakan teknis perencanaan teknis dan pengawasan bidang air bersih dan penyehatan

lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan Air Bersih dan

Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :


12 | H a l a m a n

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan air beresihdan penyehatan

lingkungan permukiman;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan air beresihdan penyehatan


c. Penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan air beresihdan penyehatan lingkungan

permukiman;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan air

beresih dan penyehatan lingkungan permukiman;


Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan

penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih. Untuk melaksanakan tugasnya,

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penyediaan dan pengelolaan sarana dan

prasarana air bersih;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis penyediaan dan pengelolaan sarana dan

prasarana air bersih;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air

bersih;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan

pengelolaan sarana dan prasarana air bersih;


Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman. Untuk

melaksanakan tugasnya Seksi Penyehatan lingkungan permukiman mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis penyehatan lingkungan permukiman;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis penyehatan lingkungan permukiman;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyehatan



Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang perncanaan bangunan gedung dan


13 | H a l a m a n

perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas

Bidang Bangunan gedung dan perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung

dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan

perumahan, pembangunan bangunan gedung, dan pembangunan perumahan;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan,

pembangunan bangunan gedung, dan pembangunan perumahan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan bangunan gedung

dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Bangunan gedung dan perumahan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Bangunan gedung dan perumahan;

2. Seksi Pembangunan Bangunan gedung;

3. Seksi Pembangunan perumahan.

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bangunan gedung dan

perumahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan

dan pengawasan Bangunan gedung dan perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi

Perencanaan Bangunan gedung dan perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bangunan gedung dan

perumahan;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan bangunan gedung dan

perumahan;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan

bangunan gedung dan perumahan;


Seksi Pembangunan Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bangunan gedung dan perumahan yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan bangunan gedung.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan Bangunan gedung mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan bangunan gedung;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan bangunan gedung;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis pembangunan bangunan gedung;


14 | H a l a m a n

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan

bangunan gedung;


Seksi Pembangunan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bangunan gedung dan perumahan yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan perumahan. Untuk

melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan perumahan;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan perumahan;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis pembangunan perumahan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan

perumahan;


Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengembangan kawasan

permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan kawasan permukiman

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan

kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan

pengembangan kawasan permukiman perdesaan;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis bidang perencanaan pengembangan

kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan

pengembangan kawasan permukiman perdesaan;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis bidang perencanaan pengembangan kawasan

permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan

kawasan permukiman perdesaan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang

perencanaan pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan

permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;


Bidang Pengembangan kawasan permukiman terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Pengembangan kawasan permukiman;

2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;

3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.


15 | H a l a m a n

Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan kawasan

permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan

Pengembangan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan

Pengembangan kawasan permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan

kawasan permukiman;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis bidang perencanaan pengembangan

kawasan permukiman;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis bidang perencanaan pengembangan kawasan

permukiman;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang

perencanaan pengembangan kawasan permukiman;


Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan kawasan

permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan

kawasan permukiman perkotaan. Untuk melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman

perkotaan;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan kawasan permukiman

perkotaan;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan

kawasan permukiman perkotaan;


Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan kawasan

permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan

kawasan permukiman perdesaan. Untuk melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman

perdesaan;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan kawasan permukiman

perdesaan;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan;


16 | H a l a m a n

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan

kawasan permukiman perdesaan;


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin

oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

2.2. Struktur Organisasi

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi,

kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai

kebutuhan. Melalui kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan

wawasan yang luas dari pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah.

Kelembagaan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa. Dasar pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 58

Tahun 2016, yang menjelaskan tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok

dan Fungsi. Dari penjelasan peraturan daerah tersebut, Struktur Organisasi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa meliputi Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kepala Bidang

Bangunan gedung dan perumahan, Kepala Bidang Pengembangan kawasan permukiman,

yang masing Sekretaris dan Bidang mempunyai 2 (dua) Sub Bagian dan 3 (tiga) Kepala Seksi,

dan Kelompok Jabatan Fungsional. Lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di bawah ini

sebagai berikut :


17 | H a l a m a n

Bagan 3 : Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sumbawa

2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.3.1. Kualitas Sumber Daya Manusia

2.3.1. Potensi Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa no. 4 Tahun 2008,

tanggal 31 Januari 2008 untuk formasi jabatan yang belum ada, belum dapat terisi secara

keseluruhan, karena persyaratan seseorang menduduki jabatan struktural belum terpenuhi

yang dimasukkan. Kondisi jabatan struktural sesuai dengan Bizzeting yang ada sampai

dengan sekarang ( tahun 2010 ) adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1. : Formasi dan Bizzeting Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

No Jabatan Eselon Formasi Bizzeting Lowong

1 Kepala Dinas II. B 1

2 Sekretaris III. A 1

3 Kepala Bidang III. B 3

4 Kepala Subbag. IV. A 2

5 Kepala Seksi IV. A 9

6 Kepala UPTD IV. A

7 TU UPTD IV. B

Jumlah 16

Untuk komposisi pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sumbawa 68 orang, yang terdiri dari pegawai struktural 16 orang dan pegawai non

struktural 23 orang, juga terdapat tenaga kontrak berjumlah 29 orang. Adapun kondisi

pegawai menurut golongan, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan seperti

pada tabel berikut ini :


18 | H a l a m a n

Tabel 2.2. : Potensi pegawai menurut golongan Tahun 2017

No Golongan Jumlah (Orang) Jumlah ( Orang)

PNS NON PNS Struktural Non Struktural

1 I / a 1 - - 1

2 I / b - - - -

3 I / c - - - -

4 I / d - - - -

5 II / a 1 - - 1

6 II / b 5 - - 5

7 II / c 7 - - 7

8 II / d - - - -

9 III / a 4 - - 4

10 III / b 10 - 3 7

11 III / c 6 - 4 2

12 III / d 4 - 4 -

13 IV / a 2 - 2 -

14 IV / b 2 - 2 -

15 IV / c 1 - 1 -

16 IV / d - - - -

17 Non PNS - - - -

Jumlah 43 31 16 27

Tabel 2.3 : Potensi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2017

No Pendidikan Formal Pegawai ( Orang) Jumlah

( Orang) Struktural Non Struktural

1 SD - 1 1

2 SMP / Paket B - - -

3 SMU / Paket C 1 12 13

4 DIII 1 2 3

5 S – 1 11 12 23

6 S – 2 3 - 3

Jumlah 16 27 43

Tabel 2.4. : Potensi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan Tahun 2017

No Pendidikan Penjenjangan Jumlah ( Orang) Keterangan

1 Adum 7

2 Adumla / PIM TK. IV 1

3 SPAMA / PIM TK. III 3

4 SPAMEN / PIM TK. II -

Jumlah 11


19 | H a l a m a n

Tabel 2.5. : Potensi Pegawai Menurut Diklat Fungsional lainnya Tahun 2017

No Diklat Fungsional Jumlah ( Orang) Keterangan

1 Manajemen Proyek -

2 Bendaharawan Proyek -

3 Diklat Fungsional lainnya -

Jumlah

Tabel 2.6 : Latar Belakang disiplin ilmu

No Disiplin Ilmu Jumlah ( Orang) Keterangan

1. Ilmu Pemerintahan 4

2. Ilmu Sosial -

3. Ilmu Teknik 17

4. Ilmu Umum 7

Jumlah 28

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang Teknik

sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan bidang lainnya sebanyak 11 (sebelas) orang, ini berarti

dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa belum dapat secara optimal. Idealnya 2/3 dari jumlah

pegawai yang ada berkualifikasi pendidikan teknik atau 43 (empat puluh tiga) orang. Tingkat

pendidikan pegawai dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;

kualifikasi diploma sebanyak 3 (tiga) orang; pendidikan tingkat SLTA sebanyak 13 (tigat

belas) Orang dan sekolah dasar 1 (satu) orang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Sumber

Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sumbawa belum cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari jumlah

pegawai yang menduduki jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV belum seluruhnya

mengikuti diklat struktural pimpinan :

1. Eselon IV ada 8 (delapan) orang yang belum mengikuti diklat struktural pimpinan.

2. Eselon III ada 1 (satu) orang yang belum mengikuti diklat struktural pimpinan.

2.3.2. Bidang Perlengkapan

2.3.2. Potensi Perlengkapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi maka Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa mempunyai fasilitas

sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi perlengkapan yang ada dapat dilihat pada tabel

berikut ini :


20 | H a l a m a n

Tabel 2.7 : Data Mengenai Kantor Tahun 2017

No Data Kantor Ukuran ( M2)

Keterangan Tanah Gedung

1 Dinas PRKP

Jumlah

Tabel 2.8 : Data Mengenai Sarana Transportasi Tahun 2017

No Data Sarana Transportasi Satuan Jumlah Keterangan

1 Kendaraan roda dua Unit -

2 Kendaraan roda empat Unit 3

Jumlah 3

Tabel 2.9. : Data Mengenai Peralatan Sedang/Berat Tahun 2017

No Data Sarana Transportasi Satuan Jumlah Keterangan

1 Mobil Listrik Unit 1

2 Mobil Tangki Unit 2 Satu rusak berat

3 Kendaraan Roda Tiga Unit 1

4 Vibro Plate Stamper Unit -

5 Alat Ukur Unit -

6 Generator Unit -

7 Mesin pompa Unit -

Jumlah 4

Tabel 2.10. : Data Mengenai Perlengkapan Kantor Tahun 2017

No Data Perlengkapan Kantor Satuan Jumlah Keterangan

1 Meja Kerja Unit 24

2 Meja Rapat Unit 1

3 Meja Komputer Unit -

4 Meja Telpon Unit -

5 Kursi Kerja untuk eselon Buah 16

6 Kursi lipat Buah 52

7 Kursi Tamu / Sofa Set 2

8 Kipas Angin Buah 4 Aula

9 Air Conditiong (AC) Unit 4

10 Dispenser Unit 1

11 Komputer Unit 5

12 Printer Komputer Unit 16

13 Mesin Tik Biasa Unit -

14 Mesin Ketik Listrik Unit -

15 Kamera Unit 1

16 Handycam Unit -

17 Tape Recorder Unit -

18 Amplifier Unit -

19 Loudspeaker Unit -


21 | H a l a m a n

No Data Perlengkapan Kantor Satuan Jumlah Keterangan

20 Microphone Unit -

21 Kalkulator Buah -

22 Telepon Unit 1

23 Faxcimale Unit 1 Rusak

24 Kulkas Unit 1

25 Televisi Unit 1

26 Receiver Unit -

27 Layar Monitor Unit -

28 Stavolt Unit -

29 Over Head Proyektor (OHP) Unit -

30 Scanner Unit -

31 Meja Gambar Buah -

32 UPS Batteray Unit -

33 Theodolite Digital Unit -

34 Waterpass Unit -

35 Rollmeter Buah -

36 Rolles Meter Buah -

37 GPS (Geography Position System) Unit -

38 Viewer Presentation Multimedia + Laptop Set 11

39 Buku Teknik Buah -

Jumlah 141

Tabel 2.11. : Data Mengenai Perlengkapan Lainnya Tahun 2017

No Data Perlengkapan Kantor

Lainnya Satuan Jumlah Keterangan

1 Lemari Biasa Unit -

2 Lemari Arsip Unit 6

3 Tiang Mike Unit -

4 Filling Kabinet Unit -

5 Jam Tembok Buah -

6 Tiang Bendera Set 1

7 Papan Nama Kantor Set 1

8 Papan Tulis Buah 1

9 Tabung Gas Unit -

10 Podium Unit -

11 Rak Biasa Unit -

12 Rak Arsip Unit -

13 Mike Duduk Unit -

Jumlah 9

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi perlengkapan kerja berupa

peralatan kantor yang berjumlah 650 Unit sebagian besar masih cukup baik, selain itu

inventaris kantor berupa bangunan sarana/prasarana dengan jumlah 20 Unit dalam kondisi

masih sangat baik. Sedangkan untuk kendaraan berupa kendaraan dinas, mobil operasional,

alat angkutan sebagian besar masih cukup baik. Sehingga dari data tersebut di atas dapat


22 | H a l a m a n

diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan dalam rangka mendukung

pencapaian target kinerja perlu dilakukan peningkatan/perbaikan/pemeliharaan guna

mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ke depan.

2.4 KINERJA PELAYANAN OPD

Profil kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sumbawa secara garis besar dapat dijelaskan sebagaimana tersaji dalam table

berikut:

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Tantangan/Hambatan (Threats)

1. Perubahan Iklim yang ekstrim sehingga berpengaruh terhadap keberfungsian sarana

dan prasarana.

2. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam memelihara prasarana dan sarana.

3. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat

kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada

kepuasan pelanggan/pengguna.

4. Diperlukan koordinasi internal yang kuat: fungsi manajemen, antar Bidang

Pengembangan Kawasan Permukiman, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan,

Bangunan Gedung dan Perumahan, serta memenuhi prinsip-prinsip good governance

dalam memberikan pelayanan.

5. Mengendalikan alih fungsi permukiman, perumahan disesuaikan dengan tata ruang.

6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi dampak

negatif perubahan iklim.

7. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur yang mengalami kerusakan karena

bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

8. Tingginya tingkat kerusakan jalan, termasuk saluran draenase dan prasarana jalan

di kawasan pemukiman.

9. Meningkatkan dan mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan dan

drainase/gorong-gorong dengan keterbatasan dana

10. Masih adanya jalan lingkungan yang belum tertangani, terhadap jalan lingkungan yang

ada tingkat kerusakannya masih tinggi.

11. Meningkatkan pembinaan bagi pelaku jasa konstruksi dalam rangka memberikan

pelayanan publik.

12. Meningkatkan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah (MBR).


23 | H a l a m a n

13. Melakukan sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

14. Peningkatan kualitas permukiman yang tidak layak huni

Peluang (Opportunity)

1. Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar

generasi dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

2. Mendorong proses pengelolaan air bersih yang terpadu antar sektor dan antar wilayah

yang terkait di pusat, propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.

3. Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan air bersih agar terwujud

kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada

generasi sekarang maupun akan datang.

4. Menyeimbangkan fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan pokok setiap individu akan air dan pendayagunaan air sebagai sumberdaya

ekonomi yang memberikan nilai tambah optimal dengan memperhatikan biaya

pelestarian dan pemeliharaannya.

5. Melaksanakan pengaturan bangunan gedung dan perumahan secara bijaksana agar

pengelolaan sumber daya dapat diselenggarakan seimbang dan terpadu.

6. Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya yang ada untuk

mempertimbangkan prinsip cost recovery dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

7. Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya yang membuka akses

partisipasi masyarakat serta mewujudkan pemisahan fungsi pengatur (regulator) dan

fungsi pengelola (operator).

8. Tersedianya material lokal yang cukup dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan

prasarana air bersih dan drainase/Gorong-gorong.

9. Daya tampung lahan yang masih luas serta Sumber Daya Alam yang melimpah.

10. Melakukan koordinasi yang baik untuk meningkatkan pengelolaan data secara

terpadu, baik yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi,

maupun APBN.


24 | H a l a m a n


1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan posisi

geografis berada pada 116◦42’ sampai dengan 118◦22’ Bujur Timur dan 8◦8’ sampai dengan

9◦7’ Lintang Selatan, dengan batas – batas administratif adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Flores

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Dompu

Luas wilayah Kabupaten Sumbawa (daratan dan lautan) 6.643,98 km2, yang secara

administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 Kecamatan, 157 Desa

dan 8 Kelurahan, topografi cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 -

1.730 meter dpl,karena dengan medan yang berbukit-bukit inilah menjadikan pembangunan

dan pemeliharaan infrastruktur cukup sulit dilaksanakan akibatnya masih banyak desa-desa

yang belum terlayani secara optimal

3.1.2. Kondisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sumbawa Saat Ini

Secara kelembagaan, keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa mengalami penguatan karena secara eksplisit

mengembangkan amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya,

amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara

profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana

kondisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa saat ini,

bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara

mencapai kondisi yang diinginkan.

3.1.3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke depan

Untuk mengetahui kondisi dan proyeksi ke depan tentunya harus menganalisis

bagaimana kondisi saat ini di tiap bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sumbawa, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan

Bidang Pengembangan kawasan permukiman


25 | H a l a m a n

Dengan mencermati kondisi umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sumbawa sebagaimana diuraikan di atas dan memperhatikan potensi dan

tantangan yang dihadapi ke depan, maka kondisi yang diinginkan hingga 5 (lima) tahun

kedepan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang teknik

b. Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

c. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pembangunan Fisik dan Sarana

Pembangunan Daerah

1.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 2021 oleh kepala daerah

terpilih adalah “ Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Berdaya Saing, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong ”. Untuk pencapaian visi tersebut

dilaksanakan dengan misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan

peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

2. Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih, Handal dan Profesional sehingga mampu

menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good

governance);

3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat

dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha

masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan

perluasan lapangan kerja;

5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama;

7. Memelihara dan mengembangkan potensi dan kearifan lokal.

Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terkait Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain:

Misi III : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun

sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

Tujuan :

1. Meningkatnya kapasitas penyediaan air baku, air bersih dan Sanitasi;

2. Meningkatnya efektivitas penataan perumahan;

3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.


26 | H a l a m a n

Sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur air baku, air bersih dan Sanitasi yang sesuai kebutuhan;

2. Tersedianya perumahan yang layak;

3. Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai.

Strategi :

1. Melakukan rekonstruksi, rehabilitasi dan membuka akses penyediaan air baku, air bersih

dan Sanitasi;

2. Melakukan konstruksi, revitalisasi dan rehabilitasi perumahan;

3. Melakukan konstruksi, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan permukiman.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Akses Aman Air Bersih;

2. Koordinasi, konsultasi dengan Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas permukiman layak huni yang didukung oleh Sarana

dan Prasarana Umum yang memadai

1.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu-isu strategis terkait sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sumbawa

a. Terbitnya Regulasi terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sumbawa adalah ;

1. Undang undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi Perangkat

Daerah

b. Pengembangan jaringan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dapat dicapai

melalui peningkatan pelayanan infrastruktur

c. pengembangan dan pemeliharaan bangunan gedung dan perumahan dapat dicapai melalui

peningkatan pelayanan infrastruktur

d. pengembangan kawasan permukiman dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan

infrastruktur


27 | H a l a m a n

1.4 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastrukur perumahan rakyat dan kawasan permukiman

diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “ Tersedianya Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera

2025 ”. Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian

Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman

yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan

teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan

masyarakat.

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal

merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan

permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan

pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang

berkelanjutan;

2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek

aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan

tempuh rata-rata;

3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu

penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan

dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;

4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang

ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;

5. bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan

kemudahan;

6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur dan permukiman

yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan Jasa konstruksi nasional yang berdaya

saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan

infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan,

sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang

mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang

tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas

dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU “ Tersedianya


28 | H a l a m a n

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia

Sejahtera 2025 ”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2010 – 2014, yaitu :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan

daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman

berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan

kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak

air.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan

yang andal, terpadu dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui

pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan

berkelanjutan.

5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya

keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik

dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma,

standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.

7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan

kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU

dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh

Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untuk terlaksananya

pengembangan wilayah dan pembangunan nasional serta daerah yang terpadu dan sinergis

bagi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan

sumber daya air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional,

ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar

bidang permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja

untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum.dan jasa

konstruksi.


29 | H a l a m a n

Adapun sasaran Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan

meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang

(RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan

pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan

ruang sesuai amanat RTRWN.

2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan (kontinuitas)

guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air

minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka

mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan

produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi

dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta

prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.

3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu

wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.

4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung

perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui

preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol

Trans Jawa.

5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui

pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan

tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya

pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk

perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas

genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk

mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

di perkotaan.

6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta

masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku

konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan

akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan

usaha jasa konstruksi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan proses yang berorientasi

pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor ekternal

yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan Visi

dan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis

sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Visi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa “

Terwujudnya infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

yang handal, dalam mendukung sumbawa hebat dan bermartabat, berdaya

saing, mandiri dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong “.

Dari rumusan Visi tersebut terkandung makna yang sangat dalam dimana kinerja

pembangunan daerah kedepan khususnya pembangunan dibidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan perencanaan yang baik dan

terprogram. Pada akhirnya akan dapat mengakomodasi masalah-masalah yang

berkembang dalam masyarakat melalui keterlibatan mulai dari usulan kegiatan,

perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud

hasil yang dapat diandalkan, bermanfaat dan berkelanjutan dalam kerangka

mendukung pengembangan kawasan-kawasan potensial, terisolir dan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi baik diwilayah perkotaan maupun pedesaan.

Table Perumusan Visi

No Perwujudan Visi Pokok-Pokok Visi Pernyataan Visi

1.

Meningkatnya

kapasitas penyediaan

air baku, efektifitas

penataan perumahan

dan kualitas

permukiman.

infrastruktur

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

yang handal, berdaya

saing dan mandiri

Terwujudnya

infrastruktur

Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman yang

handal dalam

mendukung sumbawa

hebat dan bermartabat,

berdaya saing, mandiri

dan berkepribadian

berlandaskan

semangat gotong

royong.

Table Penjelasan Visi

Visi Pokok-pokok visi Penjelasan Visi

Terwujudnya

infrastruktur

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

yang handal

dalam

mendukung

sumbawa

hebat dan

bermartabat,

berdaya saing,

mandiri dan

berkepribadian

berlandaskan

semangat

gotong royong

infrastruktur

Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman yang

handal

Infrastruktur yang handal

mengandung arti tingkat dan kondisi

ketersediaan dan kualitas serta

cakupan pelayanan infrastruktur

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman yang produktif dan dapat

diandalkan, berkeselamatan,

mendukung kesehatan masyarakat,

menyeimbangkan pembangunan, dan

memenuhi kebutuhan dasar yang

berkelanjutan.

Berdaya saing

Berdaya saing mengandung arti

melakukan pembangunan infrastruktur

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman secara terpadu dan

berkelanjutan dalam mendukung

keseimbangan pembangunan antar

wilayah terutama kawasan terisolir

dalam rangka meningkatkan

produktivitas masyarakat agar dapat

bersaing dengan daerah lain di pasar

regional maupun nasional.

Mandiri

Pembangunan infrastruktur dilakukan

dengan mengerahkan seluruh

kekuatan dan potensi yang dimiliki

untuk mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis dan

mengamankan sumberdaya alam demi

kesejahteraan rakyat.

Table Perumusan Misi

No. Visi Pokok-pokok visi

Misi

1. Terwujudnya

infrastruktur

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

yang handal, dalam

mendukung sumbawa

hebat dan bermartabat,

Infrastruktur Air

Bersih dan Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

Meningkatkan

kualitas Air Bersih

dan Penyehatan

Lingkungan

berdaya saing, mandiri

dan berkepribadian

berlandaskan semangat

gotong royong.

Infrastruktur Bangunan

Gedung dan

Perumahan

Meningkatkan

kualitas perumahan

yang layak huni dan

lingkungan

perumahan yang sehat

Infrastruktur

Pengembangan

Kawasan Permukiman

Meningkatkan

kualitas penataan

kawasan permukiman

dan lingkungan

permukiman yang

sehat

4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa didasarkan pada faktor – faktor

kunci keberhasilan.

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu

dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan–perbaikan yang ingin dicapai.

Tujuan adalah prinsip-prinsip yang dipakai dalam melaksanakan misi dan

merealisasikan Visi. Sedangkan fungsi dari tujuan adalah sebagai landasan dan

norma perilaku dari semua komponen yang bertugas melaksanakan misi.

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan

mempertimbangkan beberapa potensi yang ada, maka disusun tujuan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

2. Meningkatkan peran serta masyarakat yang pertisipatif dalam pembangunan.

4.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ada di atas, maka sangat

diperlukan adanya sasaran yang jelas dan terukur, sehingga diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja dan prestasi kerja secara

maksimal dan komperatif. Dari tujuan-tujuan tersebut akan dijabarkan sebagai

berikut :

1. Meningkatnya kualitas perumahan

2. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan

3. Meningkatnya kualitas air bersih

4. Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung.

5. Meningkatnya infrastruktur Pemakaman

6. Meningkatnya infrastruktur Pedesaan

7. Meningkatnya infrastruktur Perkotaan

Tabel.4.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 2.

Meningkatkan

kualitas

infrastruktur

perumahan

dan

permukiman

Meningkatkan

peran serta

masyarakat

yang

pertisipatif

dalam

pembangunan

Meningkatnya

kualitas

perumahan

Meningkatnya

kualitas

sanitasi

lingkungan

Meningkatnya

kualitas air

bersih

Meningkatnya

kualitas

infrastruktur

bangunan

gedung

Meningkatnya

infrastruktur

Pemakaman

Meningkatnya

infrastruktur

Pedesaan

Meningkatnya

infrastruktur

Perkotaan

1.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

1.3.1. STRATEGI

Setelah menentukan apa yang akan dicapai, maka langkah selanjutnya

adalah menetapkan cara bagaimana akan mencapainya yang disusun menjadi

strategi organisasi berikut :

1. tersedianya dan terpeliharanya infrastruktur air baku

2. Perlindungan Terhadap Permukiman-permukiman di Daerah Pesisir.

3. Peningkatan jumlah rumah layak huni

4. Peningkatan lingkungan sehat perumahan

5. Peningkatan panjang jaringan drinase

6. Peningkatan kualitas infrastruktur bangunan gedung

7. Peningkatan infrastruktur pemakaman

8. Peningkatan infrastruktur perkotaan/pedesaan

1.3.2. KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran di atas, maka untuk

menjabarkan strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai

Dinas Teknis menyusun berbagai kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparat ;

2. Penyediaan dan pengelolaan air baku

3. Perlindungan Terhadap Permukiman padat Penduduk di Daerah Pesisir.

4. Pengembangan perumahan

5. Lingkungan sehat perumahan

6. Pembangunan Saluran drainase/Gorong gorong

7. Pengelolaan Areal Pemakaman

8. Pembangunan infrastruktur perkotaan/pedesaan


35 | H a l a m a n

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,


5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada dasarnya menguraikan program jangka panjang dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program

dinyatakan dalam kata benda dan merupakan program dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan ini disarankan mengacu pada

program dan kegiatan setiap unit kerja atau sub unit kerja, seperti kebijakan yang disebutkan

sebelumnya. Dalam dokumen Renstra cukup sampai program-program lembaga.

Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimanakan

dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya yang

sah.

5.2 Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program merupakan pernyataan kumpulan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan

tupoksi Unit Kerja tersebut (biasanya dalam bentuk kalimat yang dibendakan).

Program merupakan penjabaran dan implementasi dari suatu kebijakan organisasi,

maka program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

secara umum adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan;

4. Program Penyusunan Rencana Kerja OPD;

5. Program Pengembangan Perumahan;

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan;

7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;

8. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman;

9. Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Perkotaan;

10. Program Pembangunan/Penataan Taman dan Penerangan Jalan.

5.3 Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kegiatan merupakan uraian dari program dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk

mencapai sasaran, sesuai dengan kebijakan lembaga. Penulisan kegiatan dalam bentuk

kalimat kerja dan terukur secara kuantitas yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun

jangka panjang.


36 | H a l a m a n

Kegiatan merupakan penjabaran dan pelaksanaan program – program yang telah

ditetapkan. Adapun kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

1.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

1.6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman;

1.9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur;

2.1. Pembangunan Gedung Kantor;

2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolah Data/Pelaporan;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

3.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;

3.2. Penyusunan Laporan Tahunan OPD;

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan OPD;

4. Program Penyusunan Rencana Kerja OPD;

4.1. Penyusunan Data/Informasi untuk Perencanaan OPD;

4.2. Penyusunan RKA/DPA OPD;

4.3. Penyusunan Rencana Kerja OPD;

5. Program Pengembangan Perumahan;

5.1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Bidang Perumahan dan

Bangunan Gedung;

5.2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan Bangunan

Gedung.

5.3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

5.4. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan

Permukiman (RP3KP);

5.5. Koordinasi Pelaksanaan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

5.6. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat


37 | H a l a m a n

5.7. Penyelenggaraaan pelaksanaan kegiatan teknis bangunan gedung

5.8. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual Bidang Kawasan Permukiman.

5.9. Perencanaan dan pengawasan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan infrastruktur

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan;

6.1. Penyediaan sarana air bersih.

6.2. Penyediaan sanitasi dasar.

6.3. Perencanaan dan pengawasan jaringan air bersih dan air minum.

6.4. Perencanaan dan pengawasan saluran drainase dan Gorong-gorong

7. Program pengelolaan areal pemakaman;

9.1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

8. Program pembangunan infrastruktur permukiman;

8.1. Pembangunan infrastruktur jalan pemukiman perkotaan

8.2. Pengembangan Kapasitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);

8.3. Perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur pemukiman

9. Program pembangunan drainase/gorong gorong;

9.1. Pembangunan saluran drainase/gorong gorong lingkungan perkotaan;

9.2. Pemeliharaan saluran drainase / gorong gorong lingkungan perkotaan

10. Program pembangunan/penataan taman dan penerangan jalan

10.1. Pembangunan/penataan taman;

10.2. pemeliharaan taman

10.3. Pemeliharaan penerangan jalan.

10.4. Penyediaan sarana dan prasarana dekorasi kota

10.5. Pemeliharaan sarana dan prasarana dekorasi kota

10.6. Pembangunan/penataan penerangan jalan

5.4 Indikator Kinerja OPD

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tujuan : Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan

umum dan kepegawaian.

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam pelaksanaan kegiatan

unit kerja.

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;


38 | H a l a m a n

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor;

8. Penyediaan makanan dan minuman;

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

10. Pembangunan gedung kantor;

11. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional;

12. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolah data laporan;

13. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;

14. Penyusunan data/informasi untuk perencanaan OPD;

15. Penyusunan RKA/DPA OPD;

16. Penyusunan rencana kerja OPD.

Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan :

1. Seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

2. Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Tujuan : Meningkatkan standar pengaturan tehnis, pengendalian kebijakan teknis

perencanaan teknis dan pengawasan bidang air bersih dan penyehatan lingkungan

permukiman

Sasaran : Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan dan air bersih.


1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

2. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan

3. Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan

4. Perencanaan dan pengawasan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

5. Perencanaan dan pengawasan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan

perkotaan

Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan :

1. Seksi Perencanaan Bangunan gedung dan perumahan;

2. Seksi Pembangunan Bangunan gedung;

3. Seksi Pembangunan perumahan


perencanaan teknis dan pengawasan bidang bangunan gedung dan perumahan


39 | H a l a m a n

Sasaran : Meningkatnya kualitas bangunan gedung serta lingkungan perumahan dan

pemukiman


1. Penyusunan norma, Standar pedoman dan manual (NSPM);

2. Bantuan stimulan perumahan swadaya;

3. Penyusunan Rencana Pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman

(RP3KP);

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman :

1. Seksi Perencanaan Pengembangan kawasan permukiman;

2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;

3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.


perencanaan teknis dan pengawasan bidang pengembangan kawasn permukiman

Sasaran : Meningkatnya infrastruktur Pemakaman, meningkatnya infrastruktur Pedesaan dan

perkotaan serta meningkatnya pembangunan/penataan taman dan penerangan jalan


1. Pembangunan infrastruktur jalan permukiman perkotaan;

2. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;

3. Pembangunan/penataan taman;

4. Penataan dan pemeliharaan lampu jalan;

5. Perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan permukiman perkotaan;

6. Perencanaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

7. Perencanaan dan pengawasan pembangunan/penataan taman

8. Pengembangan kapasitas kota tanpa kumuh (KOTAKU);

9. Koordinasi pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan program infrastruktur sosial ekonomi

wilayah (PISEW);

5.5 Pendanaan Indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif OPD Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Sumbawa

disajikan dalam tabel berikut ini :


40 | H a l a m a n


41 | H a l a m a n

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor

Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, karenanya sektor ini harus dibina

sehingga Terwujudnya infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang

layak ,sesuai dengan pendekatan wilayah dan asas tata ruang menuju masyarakat yang

mandiri, produktif dan berkelanjutan menuju terwujudnya SAMAWA HEBAT DAN

BERMARTABAT.

Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator

kinerja. Indikator kinerja OPD menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi. Indikator kinerja Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra. Indikator ini selain

mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui standar pelayanan

minimal juga dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan capaian RPJMD dan capaian

kinerja mandiri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2016-2021) Dinas perumahan rakyat dan

kawasan permukiman Kabupaten Sumbawa telah merumuskan tujuan dan sasaran yang

hendak dicapai. Adapun indikator kinerja Dinas perumahan rakyat dan kawasan

permukiman Kabupaten Sumbawa periode tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :


42 | H a l a m a n

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi

Kinerja

Pada

Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

RPJMD Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran yang terselesaikan (%)

1.

23,90 48,52 73,88 100 100

2

Cakupan ketersediaan sarana dan

prasarana aparatur yang memadai (%) 25 50 75 100 100

3 Persentase temuan pengelolaan

keuangan oleh inspektorat/BPK yang

ditindaklanjuti

25 50 75 100 100

4 Persentase tertib administrasi

barang/aset perangkat daerah (%)

25

50

75

100

100

5 Penilaian lakip perangkat daerah oleh

inspektorat (%) 25 50 75 100 100

6

Cakupan ketersediaan dokumen

perencanaan perangkat daerah yang

selaras dan tepat waktu (%)

25 50 75 100 100

7 Cakupan rumah tidak layak huni

yang tertangani (%) 20 40 60 80 100 100

8 Cakupan kawasan permukiman

kumuh yang ditangani (%) 20 40 60 80 100 100

9 Cakupan layanan air bersih

perkotaan (%) 98,13 98,5 98,88 99,25 99,63 100 100

10 Cakupan layanan air bersih

perdesaan (%) 73,57 76,86 80,14 83,43 86,71 90 90

11 Cakupan rumah tangga

bersanitasi (%) 64,09 67,27 70,45 73,64 76,82 80 80

12 Cakupan pemakaman yang

tertangani (%) 20 40 60 80 100 100

13

Cakupan infrastruktur

permukiman/perdesaan yang

terbangun (%)

20 40 60 80 100 100

14

Tingkat pertambahan panjang

drainase permukiman perkotaan yang

dibangun (%)

17,51 47,47 64,98 82,49 100 100

15 Cakupan taman kota yang terbangun

dan terpilihan 20 40 60 80 100 100

16 Cakupan penerangan jalan yang

terbangun dan terpelihara 50 100 150 200 250 250

17 Cakupan dekorasi kota yang

terbangun dan terpelihara 20 40 60 80 100 100

18

Cakupan penyusunan norma, Standar

pedoman dan manual (NSPM) bidang

kawasan permukiman yang

terpenuhi;

1 2 3 3 3 100

19

Cakupan perencanaan dan

pengawasan pengembangan kawasan

permukiman dan infrastruktur

terpenuhi

2 4 6 8 10


43 | H a l a m a n

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disusun ini

didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sumbawa adalah acuan dari kegiatan Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan selama periode 2016 – 2021.

Renstra OPD didalam implementasinya dimungkinkan diperlukan adanya

penyesuaian sesuai kondisi dan keadaan yang berkembang. Penyesuaian didasarkan atas

hasil monitoring pelaksanaan terhadap program dan kegiatan setiap tahun anggaran.

Semua hasil pelaksanaan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten

Sumbawa setiap akhir tahun anggaran.

Dengan Renstra OPD 2016-2021, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan

di lingkungan Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Sumbawa,

bisa lebih efektif, efisien, akuntabel dan berhasil guna serta berdaya guna bagi masyarakat

Kabupaten Sumbawa, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah

dan lapisan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing dalam memantapkan samawa hebat

dan bermartabat, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, Januari 2017

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Ir. A. RAHIM

NIP. 19601213 199203 1 004

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

-

04 01 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional


Administrasi Keuangan

04 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa 55.879

Kebersihan Kantor

04 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

04 01 01 17 Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi -

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Sekretariat

21.137

92.274 52.671

52.671 54.251

54.251

55.879

55.879

183.939

255.076

Sekretariat

Sekretariat

81.137 52.671

55.879 54.251 52.671 51.137

51.137 52.671 54.251 Sekretariat

Sekretariat51.137 52.671

275.237 1.100.948 Sekretariat

275.237 275.237

275.237 275.237 275.237

Sekretariat

Sekretariat1.100.948 275.237 275.237

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur04 01 02 25 825.711 25 825.711 25 825.711 25 825.711 100 3.302.844

Sekretariat

1. Peningkatan

ketaatan,

kehematan,

efesiensi dan

efektifitas

pencapaian

tujuan dan

sasaran

penyelenggaraa

n tugas dan

fungsi Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab. Sumbawa

2. Peningkatan

tata kelola

penyelenggaraa

n tugas dan

fungsi Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab. Sumbawa

yang bersih dan

bebas dari

praktik KKN.

213.939 Sekretariat

Sekretariat213.939

55.879 213.939

213.939

243.939 55.879 54.251

54.251

51.137 52.671 54.251 55.879 213.939 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik020101

Sekretariat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat0101 52.671 54.251 55.879 172.802 Sekretariat

488.263 26,12 502.911 100 1.925.450 23,90 460.235 24,62 474.042 25,36Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran04 01 01

04

0104 10.000

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor04 01 02

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran dan

peningkatan kinerja

Pengawasan Laporan Hasil

Rapat Konsultasi dan

Koordinasi

Peningkatan sarana dan

prasarana pendukung

pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan Gedung


prasarana pendukung


pengawasan dari jumlah

kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara

04

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional04 01 02 24


administrasi perkantoran dari

honororium pengelola adm

keuangan

Terpeliharanya kebersihan

dan keamanan lingkungan

kantor


administrasi perkantoran

komponen instalasi listrik

gedung kantor


administrasi perkantoran

Jumlah makanan dan

minuman di lingkungan

kantor

Target (Rp.000)

(4)

Memberi nilai

tambah : Peningkatan

kuantitas (jumlah)

dan kualitas

(profesionalisme)

ASN Meningkatnya pelayanan


jumlah surat yang terkirim



jumlah tagihan rekening dan

belanja



jumlah peralatan kantor yang

diperbaiki

(Rp.000) Target (Rp.000) Target (Rp.000) Target



jumlah izin operasional

kendaraan

3. Menjamin

kecukupan dan

peningkatan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

pengawasan

51.137 52.671 54.251 55.879

Tahun 2020

Target (Rp.000) Target (Rp.000)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada

Akhir Renstra PDUnit Kerja PD

Penanggung

Jawab

LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target (Rp.000)

(4)


Tahun 2020





(Output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan



Penanggung

Jawab


04 01 06

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

25 6.347 25 6.347 25 6.347 25 6.347 100 25.388 Sekretariat

04 01 09 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD - 25 31.046 25 31.046 25 31.046 25 31.046 100 124.184 Sekretariat

04 01 09 01Kegiatan Penyusunan Data/Informasi Untuk

Perencanaan SKPD10.349 10.349 10.349 10.349 41.395 Sekretariat

04 01 09 02 Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD 10.349 10.349 10.349 10.349 41.395 Sekretariat

04 01 09 04 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD 10.349 10.349 10.349 10.349 41.395 Sekretariat

04 01 15 Program Pengembangan Perumahan 20 24.402 20 24.402 20 24.402 20 24.402 20 24.402 100 122.010

04 01 15 2Kegiatan Penyusunan Norma, Standar,

Pedoman, dan Manual (NSPM)4.880 4.880 4.880 4.880 4.880

Bidang

Bangunan

Gedung dan

Perumahan

04 01 15 11Pengembangan Kapasitas Kota Tanpa

Kumuh (Kotaku)4.880 4.880 4.880 4.880 4.880

Bidang

Pengembangan

Kawasan

Permukiman

04 1 15 12 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880

Bidang

Bangunan

Gedung dan

Perumahan

04 01 15 13

Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan Kawasan

Permukiman (RP3KP)

4.880 4.880 4.880 4.880 4.880

Bidang

Bangunan

Gedung dan

Perumahan

Sekretariat1.100.948 275.237


prasarana pendukung


pengawasan pemeliharaan

pengolah data/pelaporan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD04

275.237 275.237 275.237

2.116 2.116 2.116 2.116 8.463 Sekretariat

8.463 Sekretariat

06060104

Sebagai bahan acuan evaluasi

kinerja pelaksanaan pekerjaan

SKPD yang sedang berjalan

pada Tahun Anggaran

berjalan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Kegiatan SKPD2.116 2.116 2.116 2.116 8.463 Sekretariat

2.116 2.116 2.116 2.116

Sebagai bahan penyusunan

LAKIP dan Penilaian kinerja

Junlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Sebagai bahan acuan evaluasi

kinerja dan audit laporan

keuangan Jumlah dokumen

anggaran dan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

04 01 06 05Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan

SKPD

01 06 01

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana Pengolah Data/Pelaporan04 01 02 30

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target (Rp.000)

(4)


Tahun 2020





(Output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan



Penanggung

Jawab


04 01 15 14

Koordinasi Pelaksanaan Program

Infrastruktur Sosial‑Ekonomi Wilayah

(PISEW)

4.880 4.880 4.880 4.880 4.880

Bidang

Bangunan

Gedung dan

Perumahan

04 01 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 8.923.302 15,80 11.084.364 18 12.394.902 20 13.860.390 22 15.499.147 25 17.331.658 100 70.170.462

04 01 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi

dasar terutama bagi masyarakat miskin 11.084.364 12.394.902 13.860.390 15.499.147 17.331.658 70.170.462

04 01 20 Program pengelolaan areal pemakaman 644.571 20 170.635 20 170.635 20 170.635 20 170.635 20 170.635 20 853.175

04 01 20 06Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman 170.635 170.635 170.635 170.635 170.635 853.175

04 01 30Program pembangunan infrastruktur

permukiman 4.003.439 20 3.911.084 20 3.911.084 20 3.911.084 20 3.911.084 20 3.911.084 100 19.555.420

04 01 30 02Pembangunan infrastruktur jalan

pemukiman perkotaan 4.003.439 3.911.084 3.911.084 3.911.084 3.911.084 3.911.084 19.555.420

04 01 31Program pembangunan

drainase/gorong‑gorong 632.667 17,51 703.026 29,96 1.203.026 17,51 703.026 17,51 703.026 17,51 703.026 100 4.015.130

04 01 31 01

Pembangunan saluran

drainase/gorong‑gorong lingkungan

perkotaan

351.513 601.513 351.513 351.513 351.513

04 01 31 02Pemeliharaan saluran drainase /

gorong‑gorong lingkungan perkotaan 351.513 601.513 351.513 351.513 351.513

04 01 32Program pembangunan/penataan taman

dan penerangan jalan20 2.359.017 20 2.359.017 20 2.359.017 20 2.359.017 20 2.359.017 100 11.795.085

04 01 32 01 Pembangunan/penataan taman 1.117.784 1.179.509 1.179.509 1.179.509 1.179.509 1.179.509

04 01 32 02 Penataan dan pemeliharaan lampu jalan 1.117.784 1.179.509 1.179.509 1.179.509 1.179.509 1.179.509

Bidang

Pengembangan

Kawasan

Permukiman

Bidang Air Bersih

dan Penyehatan

Lingkungan

Bidang

Pengembangan

Kawasan

Permukiman

Bidang

Pengembangan

Kawasan

Permukiman

Bidang Air Bersih

dan Penyehatan

Lingkungan

Documents

Rencana Strategis (Renstra)prkp.sumbawakab.go.id/assets/konten/files/Renstra...Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa