RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA 2019 – 2024

RENCANA STRATEGIS (

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA

2019 – 2024


KABUPATEN LOMBOK BARAT

2019

RENSTRA )



i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lombok Barat Tahun 2019 - 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 ini merupakan

dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat,

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, yang dalam

pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lombok Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan

gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan

dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat, yaitu

“TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG

TERTIB DAN BERKUALITAS.”

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak

kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kami berharap saran dan masukan

untuk penyempurnaan selanjutnya.

Gerung, 31 Oktober 2019 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat

H. MURIDUN HH, SE.,MM. Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19600702 198203 1 009

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULAUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur 2.2.2 Sarana Prasarana

2.3. Kinerja Pelayanan 2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan 2.3.2. Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019 2.3.3. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

i ii iii

1 1 3 4 5

7

7

11 11 12 13 13 15 18 24

27 27 28

31 32

35

35

37

42

49

51

iii

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018.

Data Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019

13

14

15

16

Tabel 2.5

Tabel 3.1

Tabel 4.1

Tabel 5.1

Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan TA. 2018.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dukcapil

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Adminduk Kabupaten Lombok Barat

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

18

30

35

39

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2019–2024

45

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

49

1

RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024

Lampiran: Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 53 Tahun 2019

Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya

untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran,

optimalisasi sumber daya manusia dan evaluasi kinerja berorientasi

pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera,

berkepribadian dan religius di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang

akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh

dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan

kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang

administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan

publik, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan pengukuran

kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara

jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan

eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan

pencapaian sasaran yang berguna bagi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam kurun waktu yang ditentukan.

Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat

tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024

dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten

Lombok Barat 5 (lima) tahun ke depan.

Setiap komponen organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi

kepala daerah memerlukan langkah-langkah strategis dalam rangka

mewujudkan good service dan good governance (pelayanan yang baik dan

pemerintahan yang baik) dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

2


Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya

merupakan langkah awal dari serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar

yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi

RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program kerja yang dalam

pelaksanaannya masih belum optimal dan perlu peningkatan kemampuan

dan keterampilan aparatnya agar dapat melaksanakan pelayanan

berkualitas kepada seluruh masyarakat atau stakeholder.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya perlu dianalisa dan

dicarikan rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengidentifikasi

berbagai faktor internal yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan

(weakness) dan factor eksternal berupa peluang (opportunity) dan

ancaman (threats), maka dirumuskan “Bagaimana Upaya Tertib

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Lombok Barat ”.

Dengan upaya itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih

optimal sehingga menjadi acuan di lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan kualitas

pelayanan serta penertiban Administrasi Kependudukan.

Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lombok Barat sebagai lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pelayanan kepada masyarakat dimana pelayanan tersebut

mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap

pembangunan daerah. Implementasinya melalui perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang

terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna

dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lombok Barat merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu

meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM dan

pemantauan kinerja. Dalam Rencana Strategis ini diformulasikan perwujudan

pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Capaian

keinginan dan harapan tersebut dituangkan melalui visi, misi, tujuan dan

pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas fungsi dan tata kerja

organisasi secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian

faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi

3


sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam

kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan tata kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diperlukan

upaya peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana,

perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas

koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya administrasi kependudukan.

1.2. LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

nomor 104);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244);

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4


- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–

2024;

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah;

- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat.

- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Indikator

Kinerja Utama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas

pelayanan serta dalam menghadapi perkembangan dunia modern yang

menuntut serba cepat dan tepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat memegang peranan penting dalam mendukung

laju perkembangan data kependudukan sebagai bahan dasar pertimbangan

perencanaan pembangunan.

Transaksi data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diolah dalam bentuk data

statistik untuk kebutuhan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta

dalam menyusun program kerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat, maka maksud dibuatnya Renstra Tahun 2019-

2024 adalah memberi arah yang jelas serta mampu memetakan kebutuhan

berbagai sumber dari pelayanan sistem informasi kependudukan kepada

masyarakat selama kurun waktu 5 tahun ke depan secara jelas dan

transparan yang akan digunakan sebagai acuan serta pedoman dalam

mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan dan

sasaran pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan

sepanjang tahun 2019 s/d 2024

2. Menyusun Proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin

5


tinggi tuntutannya terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang

berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalam mencapai arah dan

tujuan dengan cara menyusun rencana kegiatan dan program secara

terpadu, terarah dan teratur.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memahami serta menilai

arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam rentang

periode lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULAUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

2.2.2. Sarana Prasarana

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

2.3.2. Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2018

2.3.3. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

6


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

7


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2016,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi

kependudukan.

2.1.2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

a. Penyusunan program dan anggaran;

b. Pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik daerah;

d. Pengelolaan urusan ASN;

e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan

serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan

serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi

kependudukan;

n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil; dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

8


2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat (terlampir) terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala

Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

b. Sekretariat

mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis

yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,

perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di

lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik daerah;

4. Pengelolaan urusan ASN.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub

Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan

koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan,

akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan

administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan

penataan barang milik daerah.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala

Bidang yang membawahi:

9


- Seksi Identitas Penduduk;

- Seksi Pindah Datang Penduduk;

- Seksi Pendataan Peduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan

pendaftaran penduduk;

4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

penduduk;

7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan

pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Bidang

yang membawahi:

- Seksi Kelahiran;

- Seksi Perkawinan dan Perceraian;

- Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan & kematian.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan

pencatatan sipil;

4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi


10


Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin

oleh Kepala Bidang yang membawahi :

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

- Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi

dan Komunikasi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan

komunikasi;

2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan

komunikasi;

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan

informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem

informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian

data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia

teknologi informasi dan komunikasi;

4. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,

pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola

dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi


f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi

pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh

Kepala Bidang yang membawahi:

- Seksi Kerjasama;

11


- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

- Seksi Inovasi Pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen

kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

2. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen

kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan

data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan;

4. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;

5. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;

6. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan

dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan


2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Lombok Barat

didukung dengan jumlah personil sebanyak 58 orang, dengan dasar

kualifikasi sebagai berikut :

a. Pendidikan

SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 25

orang, S1 sebanyak 25 orang dan S2 sebanyak 5 orang, dan S3

sebanyak 0 orang.

b. Golongan Ruang

Golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 23 orang,

golongan III sebanyak 26 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang.

c. Eselonering

Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, dan

Esselon IV 15 orang.

12


d. Diklat Penjenjangan

Spamen/Diklatpim Tk.II sebanyak - orang, Spama/Spadya/ Diklatpim

Tk. III sebanyak 6 orang, Spada/Spala/Adum/Diklatpim Tk. IV

sebanyak 7 orang.

e. Pangkat dan Golongan

No Pangkat Golongan Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pembina Utama Muda

Pembina Tk. I

Pembina

Penata Tk.I

Penata

Penata Muda Tk. I

Penata Muda

Pengatur

Pengatur Muda Tk. I

Pengatur Muda

Juru

IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/c

II/b

II/a

I/c

1 orang

1 orang

3 orang

11 orang

4 orang

5 orang

6 orang

10 orang

10 orang

3 orang

1 orang

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, didukung

dengan satu unit gedung permanen dengan luas 504,18 m2. Selain itu

juga dilengkapi dengan sarana perlengkapan gedung kantor berupa :

No Jenis Barang Jumlah

1. AC 9 Unit

2. Alat Pemadam 1 Buah

3. Almari 2 Pintu 3 Buah

4. Bangku Panjang 1 Buah

5. Brankas 1 Buah

6. Camera Digital 1 Buah

7. Faximile 1 Buah

8. Filing Kabinet 5 Buah

9. Genset 1 Buah

10. Hardisk External 7 Buah

11. Infokus/LCD 2 Unit

12. Jam Dinding 5 Buah

13. Kipas Angin 5 Buah

14. Komputer 43 Unit

15. Kursi Kayu 66 Buah

16. Kursi Lipat 30 Buah

17. Kursi Putar 10 Buah

18. Kursi Rapat 20 Buah

19. Kursi Tamu 2 Set

13


20. Kulkas/Lemari Es 2 Buah

21. Laminating 5 Buah

22. Laptop 16 Buah

23. Lemari Kaca 2 Buah

24. Almari Kayu 5 Buah

25. Lemari Arsip 4 Buah

26. Mesin Sedot Debu 1 Buah

27. Meja Kerja 81 Buah

28. Meja Komputer 11 Buah

29. Meja Rapat 2 Set

30. Meja Resepsionis 1 Buah

31. Mesin Absen Elektronik 1 Buah

32. Mesi Ketik Portable 1 Buah

33. Papan Data 2 Buah

34. Papan Struktur 1 Buah

35. Whiteboard 2 Buah

36. Printer 52 Buah

37. Rak Arsip 1 Buah

38. Rak Kayu 2 Buah

39. Scaner 8 Buah

40. Server 2 Unit

41. MEGAPHONE 3 Buah

42. Televisi 2 Unit

43. UPS 31 Buah

44. Wairless 2 Buah

45. Kursi Tunggu 10 Buah

46. Roda 4 6 Buah

47. Roda 2 11 Buah

48. Gedung Kantor (luas bangunan 250 M2 ) 1 Bidang

49. Rak Server 1 Buah

jumlah Total 607 item

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sampai dengan Tahun 2018, hasil kinerja pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018

NO. URAIAN JML SATUAN

1 Penduduk :

a. Laki-laki

b. Perempuan

375.273

381.012

Org.

Org.

Jumlah 756.285 Org

2 Kepala Keluarga 268.638 KK

3 KK yg sudah diterbitkan 268.638 KK

4 Wajib KTP 524.179 Org.

14


5 Wajib KTP Telah Melakukan Perekaman 489.308 Org.

6 Penduduk yg memiliki KTP 489.308 Org.

7 Jml. Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 Tahun

236.156 Org.

8 Jml. Kepemilikan Akte Kematian 3.829 Org.

9 Jml. kepemilikan KIA 4.790 Org.

Tabel 2.2. Data Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dari data capaian di atas bahwa sampai dengan akhir tahun 2018,

capaian kinerja pelayanan KTP elektronik masih ada kesenjangan antara

capaian dengan target yang ditetapkan sebesar 4,01 %, dan capaian

kinerja pelayanan akta kematian terdapat kesenjangan sebesar 16,68%.

Upaya dan terobosan terus dilakukan guna mencapai target tersebut.

15


Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat

2.3.2. Realisasi Fisik Program Dan Kegiatan Tahun 2015-2019

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat

pada Tahun 2015-2019 telah melaksanakan 5 Program dan dijabarkan

dalam kegiatan kegiatan sebagai berikut :

16


17


20


Hasil Pelaksanaan Program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat rata-rata sudah memenuhi target,

dilihat dari hasil realisasi keuangan yang telah diselesaikan.

2.3.3. Realisasi Keuangan Program Dan Kegiatan Tahun 2018

Program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran

2018, rata-rata sudah memenuhi target. Adapun anggaran yang masih

tersisa pada beberapa kegiatan hanya sebagian kecil saja yang

disebabkan adanya selisih harga pada Belanja Modal. Adapun Realisasi

Keuangan program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Lombok Barat seperti dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.5. Realisasi Keuangan Program Dan Kegiatan TA. 2018

21


22


Capaian 4 (empat) sasaran atas 5 (lima) program yang ditunjukan

dengan 42 (empat puluh dua) kegiatan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dapat dicapai dengan rata-rata

capaian kinerja tinggi.

Pengukuran keberhasilan Sasaran 1. Menurunnya temuan hasil

pengawasan internal/eksternal yang tercakup dalam 1(satu) Program dan 11

(sebelas) Kegiatan, dengan nilai capaian 95,54% atau kategori sangat tinggi.

Sedangkan alokasi anggaran dalam sasaran ini sebesar Rp. 582.176.900,- dan

terealisasi sebesar Rp. 556.219.102,- atau 95,54 %. Dari penggunaan anggaran

dalam sasaran tersebut, terlihat cukup efisien bila dibandingkan dengan capaian

kinerja.

Pengukuran keberhasilan Sasaran 2. Meningkatnya indeks kepuasan

masyarakat tercermin dari indikator kinerja dengan nilai capaian 99,93 % atau

kategori sangat tinggi. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana dengan 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 203.942.712,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.799.800,-

atau 99,93 %. Dari penggunaan anggaran dalam sasaran tersebut, terlihat lebih

efisien bila dibandingkan dengan capaian kinerja.

Pengukuran keberhasilan Sasaran 3. Meningkatnya tata kelola

pemerintahan dan akuntabilitas kinerja tercermin dari indikator kinerja dengan

nilai capaian 86,86% atau kategori tinggi. Sasaran ini dilaksanakan melalui

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan dengan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran dalam sasaran ini

sebesar Rp. 50.852.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.171.850,- atau 86,86

%. Dari penggunaan anggaran dalam sasaran ini terlihat seimbang dibandingkan

dengan capaian kinerja.

Pengukuran keberhasilan Sasaran 4 Terwujudnya hukum dan arti

pentingnya dokumen kependudukan yang tercermin dari indikator kinerja dengan

nilai capaian 88,59 % atau kategori tinggi. Sasaran ini dilaksanakan melalui

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 12 (dua belas) kegiatan

dan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan 11 (sebelas)

kegiatan dengan alokasi anggaran dalam sasaran ini sebesar Rp.

2.313.360.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.249.487.427,- atau 97,23%. Dari

penggunaan anggaran dalam sasaran ini terlihat lebih efisien bila dibandingkan

dengan capaian kinerja.

23


Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah

memerintahkan semua OPD tidak terkecuali Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil untuk melakukan efisiensi dan pembekuan anggaran. Capaian

realisasi fisik 96,95% dan realisasi keuangan 93,96%. Total anggaran untuk

Belanja langsung sebesar Rp. 3.150.333.012,-, sedangkan realisasinya sebesar

Rp. 3.053.678.179,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 96.654.833,

dan masih termasuk kategori kinerja tinggi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu

Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Barat yang melayani masyarakat

untuk mendapatkan dokumen kependudukan, Sebagai unit pelayanan

masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai

berikut:

1. Telah dilaksanakan pelayanan kependudukan secara online di 10 (sepuluh)

kecamatan se-Lombok Barat dengan menggunakan Aplikasi Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan

pemerintah kecamatan.

2. Telah dilaksanakan Stelsel Aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi

kependudukan dengan sistem pelayanan keliling dengan menggunakan

mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling.

3. Telah dilakukannya pelayanan bagi anak usia sekolah (SMA)/sederajat

dalam rangka perekaman KTP elektronik bekerjasama dengan sekolah-

sekolah/Pondok Pesantren

4. Telah dilaksanakan percepatan pelayanan administrasi kependudukan

dengan melakukan pelayanan pada malam sabtu-minggu, pelayanan

adminduk pada event-event tertentu, serta pelaksanaan program

“GERASAK”

5. Telah dilaksanakan updating database dengan cara penghapusan data

ganda nasional dan penyelesaian data anomali secara rutin serta terus

menerus.

Adapun analisis kinerja pelayanan administrasi kependudukan diukur

dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk ber KTP-el, yang menggambarkan persentase

Jumlah Penduduk ber KTP-el dibandingkan dengan jumlah Penduduk wajib

KTP-el;

2. Persentase Kepemilikan KK, yang menggambarkan persentase jumlah KK

yang diterbitkan dibanding Jumlah Pemohon KK yang memenuhi syarat.

24


3. Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran, yang

menggambarkan persentase jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang

memiliki kelahiran dibanding jumlah penduduk usia 0-18 tahun keseluruhan;

4. Persentase penerbitan akta kematian yang menggambarkan jumlah

penerbitan akta kematian pada tahun berkenaan dibanding jumlah

penduduk meninggal yang dilaporkan pada tahun berkenaan;

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penataan dan

pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat

perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di

Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan

penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan dan pelayanan

administrasi kependudukan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

5. Program Pelayanan Adinistrasi Kependudukan

Keberhasilan pembangunan di bidang administrasi kependudukan

dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor

yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan

strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran

penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik

peta kekuatan (Analisa SWOT), Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

sebagai berikut :

1. Faktor Internal meliputi :

b. Kekuatan (Strength)

Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan,

tersedianya sumber daya manusia, dan komitmen Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sebagaimana prioritas pembangunan daerah yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

25


Lombok Barat, antara lain meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat sebagai kekuatan dalam mencapai keberhasilan

pembangunan.

c. Kelemahan (Weaknees)

- Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan

yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi

kependudukan.

- Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak

penting.

- Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting.

- Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen

kepedudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

2. Faktor Eksternal, meliputi :

a. Peluang (opportunities)

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan, dengan

berbagai peraturan di bawahnya.

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Pembentukan Dinas Dinas

Kabupaten Lombok Barat).

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Pengembangan wilayah Lombok Barat berpeluang terjadinya

pergerakan penduduk dan terbentuknya kelompok masyarakat baru

serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA.

- Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

b. Tantangan (Threats)

26


- Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang terkait

dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi

kependudukan perlu ditingkatkan.

- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan

dokumen kependudukan semakin meningkat.

- Perlu peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan


Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tahun yang akan datang

diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi atau tingkat capaian

tahun sebelumnya. Secara makro kondisi yang diinginkan atau diproyeksikan

kedepan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat sadar akan pentingnya kepemilikan identitas diri sehingga

haknya sebagai WNI dapat terakomodir sesuai yang tertuang dalam

Undang Undang No. 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Tertib administrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga

terwujud data base yang valid dan terukur.

3. Terwujudnya kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

yang lengkap dan akurat bagi semua penduduk.

4. Terwujudnya data kependudukan yang akurat sebagai bahan penyusunan

kebijakan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan.

5. Terwujudnya sistem penataan arsip yang lebih rapi dan modern dengan

menggunakan sarana pendukung baik sarana maupun sumber daya

manusia, karena arsip-arsip tersebut merupakan arsip aktif yang digunakan

sepanjang masa.

6. Terwujudnya kerjasama lintas sektoral dengan berbagai pihak terkait dalam

rangka tertib administrasi kependudukan.

27


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :

a. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki nilai strategis

bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi

kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Dalam

perkembangan data base kependudukan yang ada, masih adanya data

ganda (duplikat), data anomali dan data penduduk yang tidak sesuai

dengan dokumen lainnya (seperti Ijazah, sertifikat dll). Masih kurangnya

perangkat untuk perekaman KTP-eL dan pelayanan SIAK. Hal ini

menyebabkan cakupan dan pelayanan kepada masyarakat belum

maksimal.

b. Bidang Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran Penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata

penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan

pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa

kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan

pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian

data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak

ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu

menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam

pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan

dan lain-lain.

c. Bidang Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami

seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, perkawinan dan

perceraian (non muslim), pengakuan anak, pewarganegaraan dan

kematian.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah

masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya

28


pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat

akan pentingnya akta kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari

peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi

data kependudukan. Disamping itu belum digunakannya aplikasi SIAK

dalam pembuatan akta, perkawinan & perceraian (non muslim), pengakuan,

pewarganegaraan dan kematian. Sehingga menyebabkan pencapaian

pelaporan peristiwa penting kependudukan tidak akurat.

d. Bidang Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan

Dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan

dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan

administrasi kependudukan perlu dilengkapi perangkat (Server Warehouse)

yang dapat digunakan sebagai basis data kependudukan yang dapat

diakses oleh instansi lain dengan terlebih dahulu melakukan Perjanjian

Kerja Sama atau MoU dalam memanfaatkan data kependudukan serta

tersedianya SDM IT sebagai pengelola server tersebut. Permasalahan

lainnya seperti tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya

pendaftaran identitas kependudukan masih rendah dan biasanya

masyarakat akan membuat dokumen kependudukan dan dokumen

pencatatan sipil pada saat mereka membutuhkan.

3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan

Berprestasi Dengan Dilandasi Nilai-nilai Patut Patuh Patju (Lobar Mantap)”

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta

berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas

2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan

pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan

3. Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong

pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada

masyarakat

4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang

sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing.

29


5. Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan

daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Merumuskan kebijakan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan serta Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan.

d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e. Pelaksana kegiatan Penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

fungsi dan tata kerja.

Dari tugas dan fungsi tersebut di atas, yang menjadi faktor penghambat

serta pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

dapat mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih adalah :

1. Cakupan kepemilikan adminduk masih rendah dan biasanya masyarakat

akan membuat pada saat mereka membutuhkan.

2. Dokumen Pencatatan Sipil adalah dokumen negara yang berlaku

selamanya, untuk itu perlu disimpan dengan baik dan dipelihara

keamanannya serta dijaga kerahasiaannya. Saat ini Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil belum memiliki sarana untuk penyimpanan arsip

dokumen tersebut baik penyimpanan dalam bentuk fisik ataupun

penyimpanan secara digital.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan adminduk serta jauhnya

jangkauan pelayanan terhadap masyarakat.

30


Tabel 3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Terhadap Pencapaian

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi

Yang Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju (LOBAR MANTAP)

No.

Misi dan

Program KDH

dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

1. Misi 3

Mewujudkan

konektivitas

perekonomian

antar pelaku

usaha dan

mendorong

pertumbuhan

ekonomi dan

investasi yang

kondusif dan

keberpihakan

pada

masyarakat

1. Tingkat

cakupan

kepemilikan

adminduk

masih

rendah.

2. Penyimpana

n arsip dan

dokumen

belum

dilakukan

secara baik

dan terjaga

3. Masih

kurangnya

sarana dan

prasarana

pelayanan

adminduk

serta jauhnya

jangkauan

pelayanan

Dukcapil

1. Tingkat

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya

adminduk masih

rendah

2. Tidak adanya

tempat

penyimpanan arsip

yang memadai baik

arsip manual

maupun arsip digital

3. Kurangnya

sarana dan

prasarana

pendukung

pelayanan

adminduk dan

luasnya jangkauan

pelayanan

4. kurangnya

tenaga/SDM

pelayanan

1. Sosialisasi kepada

masyarakat tentang

adminduk terus

ditingkatkan.

2. Pembangunan

sarana penyimpanan

arsip yang memadai

3. Peningkatan

ketersediaan dana dan

peralatan yang cukup

untuk mendudkung

pelayanan yang

optimal kepada

masyarakat

4. Pembentukan UPT

Dukcapil untuk

mendekatkan

pelayanan kepada

masyarakat

5. Meningkatkan

kualitas maupun

kuantitas SDM yang

31


kependudukan dan

pencatatan sipil.

menangani

kependudukan dan

pencatatan sipil.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 46 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri

Tahun 2014-2019, salah satu programnya adalah Program Penataan

Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah

meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan

pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap

penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, dan tersedianya

regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya

perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan. Disamping itu juga

terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan

Administrasi Kependudukan, dengan indikator kinerja yaitu :

4. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis NIK Nasional

melalui Database Kependudukan terintegrasi antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

5. Terfasilitasinya Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelayanan penerbitan

KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan,

Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak) untuk memenuhi

semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan,

alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan

pencegahan kriminal;

6. Terlaksananya pelayanan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan

KTP-el oleh lembaga pengguna di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi

OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang

memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan

lembaga pengguna tingkat pusat;

32


7. Meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta

kemampuan teknis aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

8. Meningkatnya peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

pengelolaan keuangan dan aset (aset tetap dan aset lancar) yang didanai

dari APBN;

9. Meningkatnya ketersedian dan kualitas data dan informasi kependudukan

yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Implementasi rencana strategis Kementerian dimaksud, terjabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 -2024.

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat

dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator

utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat

individu, terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan

berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek

pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Lombok Barat yang

dibuktikan dengan memiliki dokumen kependudukan.

Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara menyeluruh

yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 -2024, sejalan dengan

sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 -2024.

3.4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan mampu

memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis.

Telaahan dari RTRW dan KLHS Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil sebagai pusat pelayanan masyarakat terkait administrasi kependudukan

berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang memiliki

dokumen kependudukan yang lengkap, mudah mengakses segala kebutuhan

yang berkaitan dengan urusan perbankan, BPJS, akses bantuan keluarga

miskin dll.

33


3.5. ISU-ISU STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya terus menumbuhkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu

memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai

strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan

administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat

ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan

dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang

ada di Kementrian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan

administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota lain. Selain itu, kebijakan lain

adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu

diterapkannya KTP elektronik.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa

permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi

kependudukan antara lain :

1. Masih tingginya jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang

belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

2. Adanya ketidaksesuaian data/identitas antara data base kependudukan

dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data

berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.

3. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa

kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil

berupa akta kematian masih rendah.

4. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi

Kependudukan, terutama pada penduduk yang tinggal di daerah yang

jauh dari kota kecamatan/kabupaten.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi

kependudukan untuk kurun waktu tiga tahun ke depan, terfokus pada

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan.

2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan serta pemanfaatan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),

3. Peningkatan sumber daya aparatur,

4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan

34


5. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,

6. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,

7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi

kependudukan,

8. Peningkatan kerjasama di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

9. Peningkatan inovasi pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil,

10. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.

Adapun indiktor kinerja jangka menengah pada Revisi Rencana Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sejalan

dengan sasaran jangka menengah Kementrian/Lembaga yang telah diakomodir

di dalam sasaran jangka menengah RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok

Barat Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, 100 % pada tahun 2024

2. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 96 % pada

tahun 2024.

3. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, 100 % pada

tahun 2024.

4. Cakupan penerbitan akta kematian, 50 % pada tahun 2024

Dinamika pergerakan penduduk Kabupaten Lombok Barat untuk 5 (lima)

tahun mendatang akan berjalan cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa

isu strategis. Secara umum isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lombok

Barat kedepan yang juga akan mempengaruhi penyelenggaraan administrasi

kependudukan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu:

1. Penegakan reformasi birokrasi belum optimal dan kualitas sumber daya

manusia masih terbatas

2. Ketersediaan infrastruktur belum merata

3. Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas

4. Masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM)

5. Sumber daya alam daerah semakin terbatas

Isu strategis nasional, isu strategis regional dan isu strategis Kabupaten

Lombok Barat akan berpengaruh kepada pergerakan penduduk, dan

terwujudnya komunitas baru, yang semestinya diikuti dengan tertib administrasi

kependudukan, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar

penduduk yang memiliki dampak sangat luas terhadap berbagai aspek

kehidupan.

35


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1.1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Menurunkan angka kemiskinan

4.1.2. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah sebagai bentuk penjabaran tujuan yang

telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

c. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN

KE

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

Meningkatny

a kualitas

pelayanan

dan tata

kelola

pemerintaha

n yang baik

dan bersih

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

78

80

82

84

88

36


Mewujudkan

tata kelola

pemerintahan

dan

akuntabilitas

kinerja Dinas

Dukcapil

Meningkatny

a

Akuntabilitas

Kinerja

Dukcapil

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja 77 79 81 83 88

Menurunkan

angka

kemiskinan di

Kabupaten

Lombok Barat

Meningkatny

a

kepemilikan

dokumen

kependuduka

n

Persentase

kepemilikan

KTP-EL 92 93 94 95 96

Persentase

kepemilikan

akta lahir

anak usia 0-

18 tahun

96 97 98 99 100

Cakupan

Kepemilikan

Kartu

Keluarga

100 100 100 100 100

Cakupan

Penerbitan

Akta

Kematian

43 45 47 49 50

37


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat

Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat

Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Barat .

Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan

memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi

yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lombok Barat meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2024

dengan upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib

Administrasi Kependudukan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi

Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan program/kegiatan demi tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Lombok Barat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima

tahun kedepan adalah :

1) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait


2) Peningkatan kualitas pelayanan;

3) Peningkatan kualitas database kependudukan;

4) Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi

Kependudukan;

38


5) Peningkatan kerjasama/MOU dengan berbagai pihak dalam

pemanfaatan database kependudukan;

6) Mendekatkan tempat pelayanan administrasi kependudukan pada

Masyarakat;

7) Peningkatan pelayanan melalui media online;

8) Peningkatan kualitas pendokumentasian administrasi kependudukan.

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dibutuhkan sebuah

strategi dan kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat menerapkan

strategi dan kebijakan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong

terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dapat

dicapai dengan cara:

- Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan

pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat.

- Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk

memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial

lainnya.

- Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang

merugikan masyarakat.

b. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang

berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa :

- Pembangunan yang sasarannya adalah penduduk merupakan kegiatan

yang bersifat lintas sektoral, sehingga memerlukan strategi kebijakan

kependudukan yang bersifat terpadu terhadap pengendalian kuantitas,

kualitas dan pengarahan mobilitas yang didukung dengan penyediaan

data dan informasi yang akurat.

- Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan pembangunan

ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan

sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang

berwawasan kependudukan.

c. Menciptakan jaringan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen

berbagai pihak dan peran serta masyarakat dalam rangka:

39


- Proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peran

serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak

dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.

- Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata

penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian penting.

d. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance,

hal ini dicapai dengan cara :

- Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar

akuntabilitas kinerja.

- Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki

integritas, dedikasi dan kompetensi serta profesional dibidangnya.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalm 5 (lima) tahun mendatang

dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL. 5.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera

dan Berprestasi Yang Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju

(LOBAR MANTAP)

Misi III : Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan

mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan

keberpihakan pada masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

Kualitas Pelayana

Publik

Meningkatnya

Indekas Kepuasan

Masyarakat

Mengoptimalkan

fungsi sekretariat

sebagai

koordinator

perumusan

kebijakan dan

pelayanan

administrasi

1. Peningkatan

pelayanan dan

ketertiban

administrasi

pemerintahan

2. Peningkatan

fungsi SPIP

perangkat

daerah

Meningkatkan tata

kelola

pemerintahan

yang baik dan

akuntabilitas

Meningkatnya nilai

akuntabilitas

kinerja

Mewujudkan

transparansi dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

keuangan dan

1. Penyusunan

dokumen

pelaporan yang

tepat waktu

dan sesuai

40


kinerja pelaporan dengan

ketentuan

perundang-

undangan.

2. Peningkatan

akuntabilitas

kinerja dan

konsistensi

antar dokumen

perencanaan

dan pelaporan

kegiatan

pembangunan

Menurunkan

angka kemiskinan

Meningkatnya

cakupan

kepemilikan

dokumen

kependudukan

Meningkatkan

tertib administrasi

kependudukan

1. Peningkatan

kuantitas dan

kualitas sarana

prasarana

pelayanan

adminduk

2. Mendekatkan

tempat

pelayanan

adminduk pada

masyarakat

3. Peningkatan

pelayanan

melalui media

online

4. Peningkatan

kualitas

pendokumenta

sian adminduk

Meningkatkan

kulaitas pelayanan

administrasi

kependudukan

1. Peningkatan

pembinaan dan

penyuluhan

kepada

masyarakat

terkait

adminduk

2. Peningkatan

kualitas

layanan

berdasarkan

standar

pelayanan yang

ada

3. Peningkatan

kualitas data

base

kependudukan

41


4. Peningkatan

kerja sama

(MOU) dengan

berbagai pihak

dalam rangka

pemanfaatan

database

kependudukan

42


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merujuk pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana pemerintah di Bidang Kependudukan

dan Pencatatan Sipil melalui program-programnya berbagai rencana akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2024 antara lain :

1. Pembenahan Administrasi Kependudukan dengan pelaksanaan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online seperti di amanatkan

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun

2006 perlu segera dilaksanakan sehingga tertib administrasi kependudukan

secara bertahap dapat diwujudkan. Hal ini memerlukan komitmen dan

perhatian besar baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun

Pemerintah Kabupaten Sendiri. Untuk itu perlu dukungan dan ketersediaan

sarana prasarana serta SDM aparatur yang handal.

2. Percepatan proses validasi database kependudukan yang dilakukan melalui

berbagai cara antara lain pelaksanaan perekaman KTP-el dengan upaya

jemput bola di desa-desa, program “GERASAK”, penghapusan data ganda

nasional, pemutakiran data anomali serta data tidak aktif dengan tujuan

pemberian satu nomor identitas untuk satu orang merupakan wujud nyata

indikator keberhasilan pelaksanaan implementasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan entri data/arsip dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan

sipil kedalam arsip digital dengan harapan dapat mengatasi masalah arsip

yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dari segi

penataan maupun pengelolaannya. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara

berkelanjutan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan arsip pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya Akta Kelahiran, Akta

Perkawinan dan Perceraian.

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor

serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

43


5. Peningkatan SDM dan disiplin Aparatur Penyelenggara Administrasi

Kependudukan. Ditujukan untuk peningkatan kemampuan personil Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar dalam pemberian pelayanan dan

penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan lebih profesional dan dapat

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Peningkatan

SDM dimaksud diwujudkan dalam bentuk pengiriman pendidikan dan

pelatihan (DIKLAT) maupun bimbingan teknis (BIMTEK).

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta

memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi

dikembangkan melalui program dan kegiatan. Program-program tersebut

kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang dilaksanakan setiap

tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan

parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif.

Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sesuai dengan pengertian tersebut maka Program yang ada di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

5. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

b. Kegiatan adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi

sebagai bentuk aktualitasi dan implementasi dari suatu program atau dengan

kata lain kegiatan adalah penjabaran dari suatu program yang bersifat aksi.

Adapun rincian Kegiatan dari Program Penataan dan Pelayanan

Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

44


6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7. Penyediaan Makanan dan Minuman

8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Atau Luar Daerah

9. Pembangunan Gedung Kantor

10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15. Pemeiharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

17. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

18. Penertiban Administrasi Kependudukan Desa.

19. Pelatihan Tenaga Registerasi Desa.

20. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

21. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan & Pencatatan Sipil

22. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

23. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan.

24. Penyusunan Kebijakan Kependudukan.

25. Pelayanan Administrasi Bagi Penduduk Rentan.

26. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)

27. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

28. Penataan Kerjasama Di Bidang Kependudukan

29. Penataan Inovasi Pelayanan Di Bidang Kependudukan.

30. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.

31. Pengembangan Data Base Kependudukan.

32. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

33. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi

Masyarakat

34. Pelayanan Dokumen Kependudukan

35. Penerbitan Dokumen kependudukan

36. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

37. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Selanjutnya mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

45


46


47


48


49


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk lebih memantapkan arah pelayanan Administrasi Kependudukan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perlu ditetapkan Indikator

Kinerja yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang dalam

hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ukuran kinerja

yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil

kerja yang dicapai.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

ditargetkan tercapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-

2024.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara

langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah :

1. Capaian Penerbitan KK : 100 % pada tahun 2024

2. Capaian Penerbitan KTP- el : 96 % pada tahun 2024.

3. Capaian Penerbitan Akte Kelahiran usia 0-18 tahun :

100 % pada tahun 2024.

4. Capaian Penerbitan Akta Kematian : 50 % pada tahun 2024

Adapun rincian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja di Akhir Periode RPJMD

Tahun ke 1

(2020)

Tahun ke 2

(2021)

Tahun ke 3

(2022)

Tahun ke 4

(2023)

Tahun ke 5

(2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

50


Penerbitan Kartu Keluarga

2 Cakupan Penerbitan KTP-el

89,39% 92% 93% 94 % 95% 96% 96%

3 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun

95,30% 96% 97% 98% 99% 100% 100%

4 Ckupan Penerbitan Akte Kematian

42 % 43% 45% 47% 49% 50% 50%

51


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2024 ini merupakan suatu

dokumen yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 ini merupakan acuan bagi

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)

setiap tahunnya. RENSTRA ini juga dijadikan acuan dalam menyusun

perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan penataan

administrasi kependudukan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen

RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas

serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 semoga dapat

terlaksana.

Gerung, 31 Oktober 2019 Kepala Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat

H. MURIDUN HH, SE.,MM. Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19600702 198203 1 009

AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENSTRA DUKCAPIL 2019

No.

Uraian

BULAN

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 PERSIAPAN PENYUSUNAN

- Penyusunan SK TIM

- Orientasi Renstra

- Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra

- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

berdasarkan SIPD

2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

- Analisis gambaran pelayanan

- hasil evaluasi Renstra Dukcapil s/d tahun lalu

3 PENYUSUNAN RANCANGAN

- Penyempurnaan Ranwal Renstra

- Penyampaian Rancangan Renstra ke Bappeda untuk di verifikasi

- Penyempurnaan hasil verifikasi

4 PELAKSANAAN FORUM OPD

- Pelaksanaan forum/lintas Perangkat Daerah

5 PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

- Penyempurnaan Rancangan Renstra Dukcapil

- Perumusan Ranhir Renstra Dukcapil

6 PENETAPAN

- Penyampaian Ranhir Renstra ke Bappeda untuk di verifikasi

- Penyempurnaan & Penetapan Ranhir Renstra Dukcapil

2,003,580,000

KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

Menurunkan

angka

kemiskinan

Menurunnya angka

kemiskinan

Meningkatnya

kepemilikan

dokumen

kependudukan

1.. Persentase

cakupan kepemilikan

KTP ektronik 2.

Persentase

kepemilikan akta

kelahiran anak usia 0-

18 tahun

Program

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

1

Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan dan Pencatatan

sipil Bagi Masyarakat

kali kegiatan 12 258,000,000 12 258,000,000 12 258,000,000 12 258,000,000 12 258,000,000 12 258,000,000

2Pelayanan Dokumen

Kependudukan 795,000,000 795,000,000 795,000,000 795,000,000 795,000,000 795,000,000

3Penerbitan Dokumen

Kependudukan 843,200,000 843,200,000 843,200,000 843,200,000 843,200,000 843,200,000

4Pengelolaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan 22,380,000 22,380,000 22,380,000 22,380,000 22,380,000 22,380,000

Koordinasi dan Konsultasi

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR

SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN

TARGET 2023 2024 KONDISI AKHIRKEGIATAN

KONDISI

AWALSATUAN

TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022

5


Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

orang

perjalanan 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

Terlaksananya

koordinasi

pelaksanaan kebijakan

kependudukan

Jumlah masyarakat yang

menjadi sasaran

penertiban administrasi

kependudukan

1 Penertiban Administrasi

Kependudukan Desa

orang 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25.00 50,000,000.00

25

50,000,000.00

Terlatihnya tenaga

registrasi desa

Jumlah petugas terlatih

tentang registrasi desa

2 Pelatihan Tenaga Registrasi

Desa

orang 30 orang (1

keg)

40,000,000.00 30 40,000,000.00 30 40,000,000.00 30 40,000,000.00 30.00 40,000,000.00

30

40,000,000.00

Terlaksananya

pelatihan tenaga

pengelola SIAK

Jumlah pengelola SIAK

terlatih

3 Pelatihan Tenaga Pengelolaan

SIAK

orang 4 40,000,000.00 4 40,000,000.00 4 40,000,000.00 4 40,000,000.00 4.00 40,000,000.00 4.00 40,000,000.00

Terlaksananya

Peningkatan kapasitas

Aparat

Kependudukan

Jumlah petugas

kependudukan yang

terlatih

4 Penigkatan Kapasitas aparat

kependudukan

orang 5 11,475,000.00 5 11,475,000.00 5 11,475,000.00 5 11,475,000.00 5.00 11,475,000.00 5.00 11,475,000.00

Terlaksananya

Pelayanan Akta

Pencataan Sipil

Jumlah Masyarakat yang

memeperoleh pelayanan

A kta pencatatan sipil

5 Pembangunan Dan

Pengoperasian SIAK terpadu

orang 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Terlaksananya

Pelayanan dokumen

KK


mendapatkan pelayanan

KK

6 Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam Bidang Kependudukan

orang 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00

Terlaksananya

Penyususnan

Kebijakan

Kependudukan

Jumlah petunjuk

pelaksanaan yang

diterbitkan

7 Penyusunan Kebijakan

Kependudukan

juknis 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1.00 50,000,000.00 1.00 50,000,000.00

Terlaksananya Jumlah Penduduka rentan 8 Pelayanan administrasi Bagi orang 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20.00 25,000,000.00 20.00 25,000,000.00 Terlaksananya

Pelayanan bagi

penduduk rentan

Jumlah Penduduka rentan

yang dilayani

8 Pelayanan administrasi Bagi

penduduk rentan

orang 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20.00 25,000,000.00 20.00 25,000,000.00

Terlaksananya

pelayanan KTP

Elektronik



KTP- El

9 Pelaksanaan Penerapan KTP

Elektronik

ob / lembar /

buku

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Terlaksananya

Koordinasi di bidang

administrasi

Kependudukan

Jumlah Dokumen hasil

koordinasi bidang

kependudukan

10 Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kependudukan

kegiatan 12 45,000,000.00 12 45,000,000.00 12 45,000,000.00 12 45,000,000.00 12.00 45,000,000.00 12.00 45,000,000.00

Terlaksananya

kerjasama lintas

sektor bidang

administrasi

kependudukan

Jumlah dokumen

Kesepakatan Kerjasama

lintas sektor bidang

administrasi

kependudukan

11 Penataan kerjasama bidang

kependudukan

buah 4 50,000,000.00 4 50,000,000.00 4 50,000,000.00 4 50,000,000.00 4.00 50,000,000.00 4.00 50,000,000.00


SASARAN

PROGRAM INDIKATOR


INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN


KONDISI

AWALSATUAN


Terlaksananya inovasi

bidang pelayanan

administrasi

kependudukan

Jumlah inovasi yang

dilakukan untuk

pelayanan administrasi

kependudukan

12 Penataan Inovasi pelayanan di

bidang kependudukan\

jenis 2 50,000,000.00 2 50,000,000.00 2 50,000,000.00 2 50,000,000.00 2.00 50,000,000.00 2.00 50,000,000.00

Terlaksananya

pemeliharaan data

kependudukan

Jumlah dokumen dan

data kependudukan yang

telah diupdeting

13 Implementasi Sistem

Administrasi Kependudukan

(Membangun, Updating dan

Pemeliharaan)

OK - - - - - -

Terlaksananya

penyusunan laporan

informasi

kependudukan

Jumlah dokumen/

laporan kependudukan

yang telah keluarkan

14 Pengolahan Dalam Penyusunan

Laporan Informasi

Kependudukan

paket (buku) 4 58,390,000.00 4 58,390,000.00 4 58,390,000.00 4 58,390,000.00 4.00 58,390,000.00 4.00 58,390,000.00

Terlaksananya

pengumpulan dan

penyempurnaan data

peristiwa

kependudukan

Jumlah dokumen/ data

yang telah dikumpukan

dan disempurnakan yang

berkaitan dengan

peristiwa kependudukan

15 Pengembangan Data Base

Kependudukan

paket

(eksemplar)

12 65,160,000.00 12 65,160,000.00 12-Jan 65,160,000.00 12 65,160,000.00 12.00 65,160,000.00 12.00 65,160,000.00

Terlaksanyanya

penyediaan informasi

yang dapat diakses

masyarakat

Jumlah informasi

kependudukan yang

dapat diakses masyarakat

16 Penyediaan Informasi Yang

Dapat Diakses Masyarakat

eksemplar 12 44,620,000.00 12 44,620,000.00 12 44,620,000.00 12 44,620,000.00 12.00 44,620,000.00 12.00 44,620,000.00

Mewujudkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik dan

akuntabbilitas

kinerja pada Dinas

Kependudukan dan

Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

yang baik dan

akuntabilitas kinerja

pada Dinas

Kependudukan dan

Pemcatatan Sipil

Meningkatnya Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tersusunnya

dokumen DPA/DPPA,

LAKIP,LPPD, Profil

SKPD dan Laporan

Pelaksanaan Program

dan Kegiatan SKPD

Jumlah Dokumen

DPA/DPPA, LAKIP,LPPD,

Profil SKPD dan Laporan

Pelaksanaan Program

dan Kegiatan SKPD

1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

laporan /

dokumen

15 75,000,000.00 15 75,000,000.00 15 75,000,000.00 15 75,000,000.00 15.00 75,000,000.00 15.00 75,000,000.00

Terlaksananya analisis

beban kerja SKPD

Jumlah dokumen

analiasis beban kerja

SKPD

2 Penyususnan Laporan

Kepegawaian (ABK, SKP dan

Asset)

dokumen 12 920,100.00 12 920,100.00 12 920,100.00 12 920,100.00 12.00 920,100.00 12.00 920,100.00

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai IKM Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Terbangunnya gedung

pelayanan

jumlah gedung yang ada 1 Pembangunan Gedung Kantor unit 1 300,000,000.00 1 300,000,000.00 1 300,000,000.00 1 300,000,000.00 1.00 300,000,000.00 1.00 300,000,000.00

Tersedianya

kendaraan dinas

Operasional

Jumlah kendaraan Dinas

Operasional2 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

unit 1 900,000,000.00 2 900,000,000.00 2 900,000,000.00 3 900,000,000.00 3.00 900,000,000.00 3.00 900,000,000.00

Tersedianya

perlengkapan kantor

Jumlah perlengkapan

kantor3 Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

unit / paket 5 311,730,100.00 5 311,730,100.00 5 311,730,100.00 5 311,730,100.00 5.00 311,730,100.00 5.00 311,730,100.00

Tersedianya peralatan

kantor

Jumlah peralatan kantor 4 Pengadaan Peralatan Gedung

kantor

unit 3 547,480,100.00 3 547,480,100.00 3 547,480,100.00 3 547,480,100.00 3.00 547,480,100.00 3.00 547,480,100.00

Tersedianya Meubel

kantor

Jumlah meubel kantor 6 Pengadaan Meubelair unit 20 510,000,000.00 20 510,000,000.00 20 510,000,000.00 20 510,000,000.00 20.00 510,000,000.00 20.00 510,000,000.00

Terpeliharanya ruang

kerja, halaman dan

gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor

unit 1 12,680,100.00 1 12,680,100.00 1 12,680,100.00 1 12,680,100.00 1.00 12,680,100.00 1.00 12,680,100.00

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional dan

siap pakai

Jumlah kendaraan dinas

dalam kondisi baik8 Pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas / operasional

unit 18 114,000,100.00 18 114,000,100.00 20 114,000,100.00 20 114,000,100.00 22.00 114,000,100.00 22.00 114,000,100.00

Terpeliharanya

peralatan kantor

dengan baik dan siap

pakai

Jumlah peralatan gedung

kantor dalam kondisi baik9 Pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedung kantor

unit 1 38,630,100.00 1 38,630,100.00 2 38,630,100.00 2 38,630,100.00 2.00 38,630,100.00 2.00 38,630,100.00

Terpeliharanya

jaringan listrik kantor10 Pemeliharaan rutin berkala

jaringan listrik

unit 4 52,660,100.00 4 52,660,100.00 4 52,660,100.00 4 52,660,100.00 4.00 52,660,100.00 4.00 52,660,100.00


SASARAN

PROGRAM INDIKATOR


INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN


KONDISI

AWALSATUAN


Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terkirimnya surat-

surat dinas

Jumlah surat masuk dan

keluar

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat 1200 1,707,100.00 1200 1,707,100.00 1200 1,707,100.00 1200 1,707,100.00 1,200.00 1,707,100.00 1,200.00 1,707,100.00

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air, listrik telpon

dan internet

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

line/SR/kwh 36 115,980,100.00 36 115,980,100.00 36 115,980,100.00 36 115,980,100.00 36.00 115,980,100.00 36.00 115,980,100.00

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah SDM dan

bahan/alat pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

unit kend R4 /

unit kend R2

18 30,980,100.00 18 30,980,100.00 20 30,980,100.00 20 30,980,100.00 22.00 30,980,100.00 22.00 30,980,100.00

Terselenggaranya

pengelolaan keuangan

yang akuntabel dan

transparan

Jumlah SDM dan

dokumen administrasi

keuangan

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

bulan 12 146,848,650.00 12 146,848,650.00 12 146,848,650.00 12 146,848,650.00 12.00 146,848,650.00 12.00 146,848,650.00

Tersedianya SDM dan

bahan/alat kebersihan

kantor

Jumlah SDM dan


kantor

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan 12 51,921,300.00 12 51,921,300.00 12 51,921,300.00 12 51,921,300.00 12.00 51,921,300.00 12.00 51,921,300.00

Tersedianya alat tulis

kantor

Jumlah alat tulis kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00

Tersedianya

bahan/alat kebutuhan

inventarisasi

Sekretariat/Kantor

Jumlah bahan/alat

kebutuhan inventaris

sekretariat/kantor

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

16,970,100.00 16,970,100.00 16,970,100.00 16,970,100.00 16,970,100.00 16,970,100.00

Tersedianya koran,

buku, UU peraturan &

bahan bacaan lainnya

Jumlah koran, buku, UU

peraturan dan bahan

bacaan lainnya

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

eks / buku 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00

Tersedianya makanan

dan minuman

kegiatan dinas

10 Penyediaan Makanan dan

Minuman

kotak/porsi 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00

Tersedianya kegiatan

administrasi

kependudukan

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

11 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

orang

perjalanan

30 215,633,100.00 30 215,633,100.00 30 215,633,100.00 30 215,633,100.00 30.00 215,633,100.00 30.00 215,633,100.00


Menurunkan

angka

kemiskinan

Menurunnya angka

kemiskinan

Meningkatnya

kepemilikan

dokumen

kependudukan

1.. Persentase

cakupan kepemilikan

KTP ektronik 2.

Persentase

kepemilikan akta


18 tahun

Program

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

Jumlah kegiatan

sosialisasi adminduk1




kali kegiatan 12 258,000,000 12 259,000,000 12 260,000,000 12 261,500,000 12 262,000,000 12 262,000,000

Rasio penduduk

ber KTP per

satuan penduduk2

Pelayanan Dokumen

Kependudukan% 695,000,000 696,000,000 696,500,000 697,000,000 697,500,000 697,500,000

Persentase

Penduduk Umur 0 -

18 tahun dalam

kepemilikan akta

3Penerbitan Dokumen

Kependudukan% 743,200,000 743,500,000 744,000,000 744,500,000 744,700,000 744,700,000

Jumlah dokumen dan


telah diupdeting 4Pengelolaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukandokumen 12 22,380,000 12 25,000,000 12 26,000,000 12 28,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000

jumlah perjalanan

PROGRAM SASARAN KEGIATANINDIKATOR SASARAN

KEGIATAN



SASARAN

PROGRAM INDIKATOR

SASARAN PROGRAM

TARGET 2023 KONDISI AKHIRKEGIATAN

KONDISI

AWALSATUAN

TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 2024

jumlah perjalanan

dalam rangka

koordinasi dan

konsultasi adminduk

5



Kependudukan

orang

perjalanan6 85,000,000 6 88,000,000 7 90,000,000 7 91,000,000 8 92,000,000 92,000,000

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

Terlaksananya

koordinasi


kependudukan


menjadi sasaran


kependudukan


Kependudukan Desa

orang 25 37,000,000.00 25 37,500,000.00 25 38,000,000.00 25 38,500,000.00 25.00 39,000,000.00

25

39,000,000.00

Terlatihnya tenaga

registrasi desa




Desa

orang 30 orang (1

keg)

8,000,000.00 30 9,000,000.00 30 10,000,000.00 30 10,500,000.00 30.00 11,000,000.00

30

11,000,000.00

Terlaksananya

pelatihan tenaga

pengelola SIAK


terlatih


SIAK

orang 4 40,000,000.00 4 40,500,000.00 4 41,500,000.00 4 42,000,000.00 4.00 42,500,000.00 4.00 42,500,000.00

Terlaksananya


Aparat

Kependudukan

Jumlah petugas

kependudukan yang

terlatih


kependudukan

orang 5 11,475,000.00 5 12,000,000.00 5 12,500,000.00 5 13,000,000.00 5.00 13,500,000.00 5.00 13,500,000.00

Terlaksananya

Pelayanan Akta

Pencataan Sipil

Persentase penerbitan

akta kematian

5 Pembangunan Dan


% 433,382,000.00 435,000,000.00 436,000,000.00 438,000,000.00 439,000,000.00 439,000,000.00

Terlaksananya

Pelayanan dokumen

KK



KK



% 55,000,000.00 57,000,000.00 58,000,000.00 59,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

Terlaksananya

Penyususnan

Kebijakan

Kependudukan

Jumlah petunjuk

pelaksanaan yang

diterbitkan


Kependudukan

juklak 1 47,500,000.00 1 48,000,000.00 1 48,500,000.00 1 49,000,000.00 1.00 50,000,000.00 1.00 50,000,000.00

Terlaksananya

Pelayanan bagi

penduduk rentan


yang dilayani


penduduk rentan

orang 20 25,000,000.00 20 26,000,000.00 20 26,500,000.00 20 27,000,000.00 20.00 27,500,000.00 20.00 27,500,000.00

Terlaksananya

pelayanan KTP

Elektronik



KTP- El


Elektronik

ob / lembar /

buku

35,000,000.00 36,000,000.00 36,700,000.00 37,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00

Terlaksananya


administrasi

Kependudukan

Jumlah Dokumen hasil

koordinasi bidang

kependudukan

10 Koordinasi Pelaksanaan


kegiatan 12 40,000,000.00 12 42,000,000.00 12 42,500,000.00 12 42,500,000.00 12.00 43,000,000.00 12.00 43,000,000.00


KEGIATANTUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR

SASARAN PROGRAM


KONDISI

AWALSATUAN


Terlaksananya

kerjasama lintas

sektor bidang

administrasi

kependudukan

Jumlah dokumen



administrasi

kependudukan


kependudukan

buah 4 35,000,000.00 4 36,000,000.00 4 37,000,000.00 4 37,500,000.00 4.00 38,000,000.00 4.00 38,000,000.00


bidang pelayanan

administrasi

kependudukan

Jumlah inovasi yang

dilakukan untuk


kependudukan



jenis 2 35,000,000.00 2 35,500,000.00 2 36,500,000.00 2 37,000,000.00 2.00 37,500,000.00 2.00 37,500,000.00

Terlaksananya

pemeliharaan data

kependudukan

Jumlah dokumen dan


telah diupdeting

13 Implementasi Sistem


(Membangun, Updating dan

Pemeliharaan)

OK - - - - - -

Terlaksananya

penyusunan laporan

informasi

kependudukan

Jumlah dokumen/




Laporan Informasi

Kependudukan

paket (buku) 4 52,000,000.00 4 52,500,000.00 4 53,000,000.00 4 54,000,000.00 4.00 54,500,000.00 4.00 54,500,000.00

Terlaksananya

pengumpulan dan

penyempurnaan data

peristiwa

kependudukan

Jumlah dokumen/ data

yang telah dikumpukan

dan disempurnakan yang

berkaitan dengan

peristiwa kependudukan


Kependudukan

paket

(eksemplar)

12 38,000,000.00 12 39,000,000.00 12-Jan 40,000,000.00 12 41,000,000.00 12.00 41,500,000.00 12.00 41,500,000.00

Terlaksanyanya


yang dapat diakses

masyarakat

Jumlah informasi

kependudukan yang




eksemplar 12 40,000,000.00 12 41,000,000.00 12 41,500,000.00 12 42,000,000.00 12.00 42,500,000.00 12.00 42,500,000.00

Mewujudkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik dan

akuntabbilitas

kinerja pada Dinas

Kependudukan dan

Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

yang baik dan


pada Dinas

Kependudukan dan

Pemcatatan Sipil

Meningkatnya Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tersusunnya

dokumen DPA/DPPA,

LAKIP,LPPD, Profil

SKPD dan Laporan

Pelaksanaan Program

dan Kegiatan SKPD

Jumlah Dokumen



Pelaksanaan Program

dan Kegiatan SKPD



Kinerja SKPD

laporan /

dokumen

15 57,049,500.00 15 58,000,000.00 15 58,500,000.00 15 59,000,000.00 15.00 59,500,000.00 15.00 59,500,000.00

Terlaksananya analisis

beban kerja SKPD

Jumlah dokumen

analiasis beban kerja

SKPD

2 Penyususnan Laporan

Kepegawaian (ABK, SKP dan

Asset)

dokumen 12 920,100.00 12 950,000.00 12 1,000,000.00 12 1,100,000.00 12.00 1,150,000.00 12.00 1,150,000.00

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai IKM Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Terbangunnya gedung

pelayanan

jumlah gedung yang ada 1 Pembangunan Gedung Kantor unit 1 5,000,000.00 1 6,000,000.00 1 7,000,000.00 1 7,500,000.00 1.00 7,750,000.00 1.00 7,750,000.00

Tersedianya

kendaraan dinas

Operasional



Operasional

unit 1 25,000,000.00 2 26,000,000.00 2 26,500,000.00 3 27,000,000.00 3.00 27,500,000.00 3.00 27,500,000.00

Tersedianya

perlengkapan kantor

Jumlah perlengkapan


kantor

unit / paket 5 10,000,000.00 5 10,500,000.00 5 11,000,000.00 5 12,000,000.00 5.00 12,500,000.00 5.00 12,500,000.00


kantor


kantor

unit 3 50,000,000.00 3 51,000,000.00 3 51,500,000.00 3 52,000,000.00 3.00 52,100,000.00 3.00 52,100,000.00

Tersedianya Meubel

kantor

Jumlah meubel kantor 6 Pengadaan Meubelair unit 5 55,000,000.00 20 56,000,000.00 20 57,000,000.00 20 57,500,000.00 20.00 57,600,000.00 20.00 57,600,000.00


kerja, halaman dan

gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor

unit 3 25,000,000.00 1 26,000,000.00 1 26,500,000.00 1 27,000,000.00 1.00 27,300,000.00 1.00 27,300,000.00

Terpeliharanya

kendaraan


siap pakai




unit 18 120,000,000.00 18 122,000,000.00 20 123,000,000.00 20 124,000,000.00 22.00 124,500,000.00 22.00 124,500,000.00

Terpeliharanya

peralatan kantor


pakai


kantor dalam kondisi baik9 Pemeliharaan rutin berkala


unit 1 38,630,100.00 1 39,000,000.00 2 40,000,000.00 2 41,000,000.00 2.00 41,500,000.00 2.00 41,500,000.00

Terpeliharanya

jaringan listrik kantor10 Pemeliharaan rutin berkala

jaringan listrik

unit 4 15,000,000.00 4 16,000,000.00 4 16,600,000.00 4 17,000,000.00 4.00 17,200,000.00 4.00 17,200,000.00


KEGIATANTUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR

SASARAN PROGRAM


KONDISI

AWALSATUAN


Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terkirimnya surat-

surat dinas


keluar

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat 1200 504,100.00 1200 550,000.00 1200 600,000.00 1200 650,000.00 1,200.00 700,000.00 1,200.00 700,000.00

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air, listrik telpon

dan internet



line/SR/kwh 36 115,980,100.00 36 117,000,000.00 36 118,000,000.00 36 118,500,000.00 36.00 119,000,000.00 36.00 119,000,000.00

555,917,450.00 Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah SDM dan

bahan/alat pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

unit kend R4 /

unit kend R2

18 30,980,100.00 18 31,000,000.00 20 31,500,000.00 20 32,000,000.00 22.00 32,300,000.00 22.00 32,300,000.00

Terselenggaranya


yang akuntabel dan

transparan

Jumlah SDM dan

dokumen administrasi

keuangan


keuangan

bulan 12 146,848,650.00 12 147,000,000.00 12 147,500,000.00 12 148,000,000.00 12.00 148,500,000.00 12.00 148,500,000.00

Tersedianya SDM dan


kantor

Jumlah SDM dan


kantor

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan 12 51,921,300.00 12 52,000,000.00 12 52,500,000.00 12 53,000,000.00 12.00 53,500,000.00 12.00 53,500,000.00

Tersedianya koran,




peraturan dan bahan

bacaan lainnya



eks / buku 144 15,300,100.00 144 16,000,000.00 144 16,500,000.00 144 16,750,000.00 144 17,000,000.00 144 17,000,000.00

Tersedianya makanan

dan minuman

kegiatan dinas


Minuman

kotak/porsi 720 15,000,000.00 720 15,500,000.00 720 16,500,000.00 720 17,000,000.00 720 17,100,000.00 720 17,100,000.00


administrasi

kependudukan

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah



orang

perjalanan

30 179,383,100.00 30 180,000,000.00 30 181,000,000.00 30 182,000,000.00 30.00 182,500,000.00 30.00 182,500,000.00

kependudukan daerah


2,813,544,000 3,094,898,400 3,404,388,240 3,744,827,064 4,119,309,770 4,119,309,770

Menurunkan

angka

kemiskinan

Menurunnya angka

kemiskinan

Meningkatnya

kepemilikan

dokumen

kependudukan

1.. Persentase

cakupan kepemilikan

KTP ektronik 2.

Persentase

kepemilikan akta


18 tahun

Program

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

Terlaksananya

kegiatan sosialisasi

administrasi

kependudukan

Jumlah kegiatan

sosialisasi adminduk1




kali kegiatan 12 181,438,300 12 199,582,130 12 219,540,343 12 241,494,377 12 265,643,815 12 265,643,815

Terselenggaranya

pelayanan Dokumen

Kependudukan

Jumlah KTP el yang

diterbitkan 2Pelayanan Dokumen

Kependudukan

orang keping 15000 1,737,342,500 15000 1,911,076,750 15000 2,102,184,425 15000 2,312,402,868 15000 2,543,643,154 2,543,643,154

Terlaksananya

kegiatan penerbitan

dokumen

kependudukan

Jumlah penerbitan akta

lahir anak usia 0-18

tahun3

Penerbitan Dokumen

Kependudukan

orang akta 12000 395,180,200 12000 434,698,220 12000 478,168,042 12000 525,984,846 12000 578,583,331 578,583,331

Adanya pengelolaan

sistem informasi

administrasi

kependudukan

Jumlah dokumen dan data

kependudukan yang telah

diupdeting 4Pengelolaan Sistem Informasi


dokumen 12 20,100,000 12 22,110,000 12 24,321,000 12 26,753,100 12 29,428,410 12 29,428,410



SASARAN

PROGRAM INDIKATOR


INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN


KONDISI

AWALSATUAN


kependudukan

Terselenggaranya

konsultasi, koordinasi

adminduk

jumlah perjalanan dalam

rangka koordinasi dan

konsultasi adminduk

5



Kependudukan

orang perjalanan 6 479,483,000 6 527,431,300 6 580,174,430 6 638,191,873 6 702,011,060 702,011,060

1,720,149,700 1,892,164,670 2,081,381,137 2,289,519,251 2,518,471,176 2,518,471,176

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

Terlaksananya

koordinasi


kependudukan


menjadi sasaran


kependudukan


Kependudukan Desa

orang 25 27,426,500.00 25 30,169,150 25 33,186,065 25

36,504,672

25.00

40,155,139 25 40,155,139

Terlatihnya tenaga

registrasi desa




Desa

orang 30 orang (1

keg)

27,678,000.00 30 30,445,800 30 33,490,380 30

36,839,418

30.00

40,523,360 30 40,523,360

Terlaksananya

pelatihan tenaga

pengelola SIAK


terlatih


SIAK

orang 4 91,802,600.00 4 100,982,860 4 111,081,146 4

122,189,261

4.00

134,408,187

4.00

134,408,187

Terlaksananya


Aparat

Kependudukan

Jumlah petugas

kependudukan yang

terlatih


kependudukan

orang 30 75,699,300.00 30 83,269,230 30 91,596,153 30

100,755,768

30.00

110,831,345

30.00

110,831,345

Terlaksananya

Pelayanan Akta

Pencataan Sipil

Jumlah penerbitan akta

kematian

1 Pembangunan Dan


orang/lembar 1600 623,731,700.00 1650 686,104,870 1700 754,715,357 1750

830,186,893

1,800.00

913,205,582

50.00

913,205,582

Terlaksananya

Pelayanan dokumen

KK

Jumlah penerbitan Kartu

Keluarga



lembar KK 30000 75,699,300.00 30000 83,269,230 30000 91,596,153 30000

100,755,768

30,000.00

110,831,345

100.00

110,831,345

Terlaksananya

Penyususnan

Jumlah petunjuk

pelaksanaan pelayanan


Kependudukan

juklak 1 4,694,800.00 1 5,164,280 1 5,680,708 1 1.00 1.00

Penyususnan

Kebijakan

Kependudukan

pelaksanaan pelayanan

kependudukan yang

diterbitkan

Kependudukan 5,680,708

6,248,779 6,873,657 6,873,657

Terlaksananya

Pelayanan bagi

penduduk rentan


yang dilayani


penduduk rentan

orang 20 42,509,800.00 20 46,760,780 20 51,436,858 20

56,580,544

20.00

62,238,598

20.00

62,238,598

Terlaksananya

pelayanan KTP

Elektronik

Jumlah alat rekam cetak

yang diadakan


Elektronik

unit 3 334,273,000.00 3 367,700,300 3 404,470,330 3

444,917,363

3.00

489,409,099

4.00

489,409,099

Terlaksananya


administrasi

Kependudukan

Jumlah Dokumen

koordinasi/penyelarasan

kebijakan kependudukan

3 Penyelarasan Pelaksanaan


dok 3 93,936,600.00 3 103,330,260 3 113,663,286 3 125,029,615 3.00 137,532,576 12.00 137,532,576


SASARAN

PROGRAM INDIKATOR


INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN


KONDISI

AWALSATUAN


Terlaksananya

kerjasama lintas

sektor bidang

administrasi

kependudukan

Jumlah dokumen



administrasi

kependudukan yg


kependudukan

buah 3 44,972,600.00 3 49,469,860 3 54,416,846 3 59,858,531 3.00 65,844,384 4.00 65,844,384


bidang pelayanan

administrasi

kependudukan

Jumlah inovasi yang

dilakukan untuk


kependudukan



jenis inovasi 2 146,867,500.00 2 161,554,250 2 177,709,675 2 195,480,643 2.00 215,028,707 2.00 215,028,707

Terlaksananya

penyusunan laporan

informasi

kependudukan

Jumlah dokumen/




Laporan Informasi

Kependudukan

dok 4 40,330,000.00 4 44,363,000 4 48,799,300 4 53,679,230 4.00 59,047,153 4.00 59,047,153

Terlaksananya

pengumpulan dan

penyempurnaan data

peristiwa

kependudukan

Jumlah database

kependududkan yang

dikeluarkan/dihasilkan


Kependudukan

paket

(eksemplar)

12 59,628,000.00 12 65,590,800 12 72,149,880 12 79,364,868 12.00 87,301,355 12.00 87,301,355

Terlaksanyanya


yang dapat diakses

masyarakat

Jumlah informasi

kependudukan yang




dok 12 30,900,000.00 12 33,990,000 12 37,389,000 12 41,127,900 12.00 45,240,690 12.00 45,240,690

- -

92,626,700.00 101,889,370.00 112,078,307.00 123,286,137.70 135,614,751.47 135,614,751.47

Mewujudkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik dan

akuntabbilitas

kinerja pada Dinas

Kependudukan dan

Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

yang baik dan


pada Dinas

Kependudukan dan

Pemcatatan Sipil

Meningkatnya Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tersusunnya

dokumen DPA/DPPA,

LAKIP,LPPD, Profil

SKPD dan Laporan

Pelaksanaan Program

dan Kegiatan SKPD

Jumlah Dokumen



Pelaksanaan Program

dan Kegiatan SKPD



Kinerja SKPD

laporan /

dokumen

15 77,789,500.00 15 85,568,450 15 94,125,295 15 103,537,825 15.00 113,891,607 15.00 113,891,607

Tersusunnya LAKIP

OPD

Jumlah laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

2 Penyusunn laporan akuntabilitas

Kineja Instansi Pemerintah

dokumen 1 14,837,200.00 1 16,320,920 1 17,953,012 1 19,748,313 1.00 21,723,145 12.00 21,723,145

1,367,498,200.00 1,504,248,020.00 1,654,672,822.00 1,820,140,104.20 2,002,154,114.62 2,002,154,114.62

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai IKM Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Terbangunnya gedung

pelayanan

jumlah gedung yang ada 1 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit 1 200,000,000.00 1 220,000,000 1 242,000,000 1 266,200,000 1.00 292,820,000 1.00 292,820,000

Tersedianya

kendaraan dinas

Operasional



Operasional

17 unit 3 70,102,100.00 1 77,112,310 1 84,823,541 1 93,305,895 1.00 102,636,485 1.00 102,636,485

Tersedianya

perlengkapan kantor

Jumlah perlengkapan


kantor

unit / paket 25 718,002,100.00 25 789,802,310 25 868,782,541 21 955,660,795 25.00 1,051,226,875 5.00 1,051,226,875


kantor


kantor

unit 3 44,655,800.00 3 49,121,380 3 54,033,518 3 59,436,870 3.00 65,380,557 3.00 65,380,557


kerja, halaman dan

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

terpelihara7 Pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor

unit 4 160,162,000.00 4 176,178,200 4 193,796,020 4 213,175,622 4.00 234,493,184 4.00 234,493,184

Terpeliharanya

kendaraan





unit 19 163,864,100.00 20 180,250,510 21 198,275,561 22 218,103,117 25.00 239,913,429 22.00 239,913,429


siap pakai

Terpeliharanya

peralatan kantor


pakai


kantor terpelihara9 Pemeliharaan rutin berkala


unit 30 10,712,100.00 30 11,783,310 31 12,961,641 31 14,257,805 31.00 15,683,586 2.00 15,683,586

670,739,500.00 737,813,450.00 811,594,795.00 892,754,274.50 982,029,701.95 982,029,701.95

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terkirimnya surat-

surat dinas


keluar

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat 1200 101,439,700.00 1200 111,583,670 1200 122,742,037 1200 135,016,241 1,200.00 148,517,865 1,200.00 148,517,865


SASARAN

PROGRAM INDIKATOR


INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN


KONDISI

AWALSATUAN


Tersedianya jasa

komunikasi, telpon,

internet, air bersih

dan listrik

Jumlah penyediaan jasa

komunikasi, telpon,

internet, air bersih dan

listrik



line/SR/kwh 12 213,234,100.00 12 234,557,510 12 258,013,261 12 283,814,587 12.00 312,196,046 36.00 312,196,046

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


terpelihara


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

unit kend R4 /

unit kend R2

18 40,212,100.00 18 44,233,310 20 48,656,641 20 53,522,305 21.00 58,874,536 22.00 58,874,536

Terselenggaranya


yang akuntabel dan

transparan

Jumlah pembayaran jasa

pengelola administrasi

keuangan


keuangan

orang bulan 228 127,494,100.00 228 140,243,510 228 154,267,861 228 169,694,647 228 186,664,112 12.00 186,664,112

Tersedianya SDM dan


kantor

Jumlah SDM dan


kantor

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor orang bulan 48 53,561,800.00 48 58,917,980 48 64,809,778 48 71,290,756 48.00 78,419,831 12.00 78,419,831

Tersedianya koran,




peraturan dan bahan

bacaan lainnya



eksemplar 144 16,022,100.00 144 17,624,310 144 19,386,741 144 21,325,415 144 23,457,957 144 23,457,957

Tersedianya makanan

dan minuman

kegiatan dinas

Jumlah porsi makan-

minum


Minuman

kotak/porsi 612 18,162,100.00 640 19,978,310 660 21,976,141 680 24,173,755 700 26,591,131 720 26,591,131


administrasi

kependudukan

Jumlah pegawai yang

memenuhi penugasan ke

luar daerah



orang

perjalanan

20 100,613,500.00 20 110,674,850 20 121,742,335 20 133,916,569 20 147,308,225 30.00 147,308,225

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTE PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 OKTOBER 2019

JUMLAH PENDUDUK YANG BLM

MEMILIKI JUMLAH KEPEMILIKA

N AKTA

PENERAPAN BUKU

POKOK PEMAKAMANKEPEMILI

KAN KEPEMILIKKEPEMILIKA

JML BPPJML CATAT

BPP

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16

NO KECAMATANL P JML

MEMILIKI

AKTA

KELAHIRAN

(USIA 0-18

TH)

JUMLAH

PENDUDUK

(USIA 0-18

TH)

N AKTA

KELAHIRAN

(ANAK USIA

0-18 TH)

POKOK PEMAKAMANKAN

AKTA

PERCERAI

AN

KEPEMILIK

AN AKTA

KEMATIA

N

KEPEMILIKA

N AKTA

PERKAWINA

N

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16

1 GERUNG 45,690 47,747 93,437 31,597 26,434 5,163 638 327 44 14 468

2 KEDIRI 31,308 32,271 63,579 25,959 20,869 5,090 392 243 4 10 360

3 NARMADA 50,707 51,250 101,957 33,015 33,706 (691) 816 418 24 21 633

4 SEKOTONG 36,339 36,395 72,734 28,641 21,697 6,944 342 182 4 9 165

5 LABUAPI 36,794 37,661 74,455 26,891 25,547 1,344 340 431 4 12 648 5 LABUAPI 36,794 37,661 74,455 26,891 25,547 1,344 340 431 4 12 648

6 GUNUNGSARI 48,518 49,060 97,578 30,781 27,935 2,846 505 217 7 16 542

7 LINGSAR 40,706 41,180 81,886 25,137 26,290 (1,153) 653 314 4 15 413

8 LEMBAR 31,096 31,791 62,887 20,157 19,404 753 433 315 3 10 215

9 BATULAYAR 29,792 29,412 59,204 19,309 19,378 (69) 381 183 10 9 194

10 KURIPAN 24,323 24,245 48,568 15,735 14,896 839 558 188 10 6 191 10 KURIPAN 24,323 24,245 48,568 15,735 14,896 839 558 188 10 6 191

375,273 381,012 756,285 257,222 236,156 21,066 5,058 2,818 114 122 3,829 JUMLAH

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1

Cakupan

Kepemilika

n KK

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Cakupan

Kepemilika

n KTP El

67,39% 100% 71,57% 100% 78,92% 100% 84,80% 100% 89,39% 100%

3

Cakupan

Kepemilika

n Akta

Kelahiran

(anak usia

0-18 tahun)

18,05 % 57,68 % 28,44% 64,14% 49,17% 85% 81,81% 90% 95,30% 100%

4

Cakupan

Penerbitan

akta

kematian

1,64 % 10% 1,99% 15% 13,58 % 40% 28,26% 60% 42% 65%

2017 TARGET

AKHIR

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.INDIKATOR

KINERJA

KONDISI

AWAL

2015 2016 2018


DATA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT

WAJIB BELUM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT

KIANO KECAMATAN PEREKAMANMUTASI PENDUDUKJUMLAH

PENDUDUKJUMLAH KK

KTP PEREKAMAN PINDAH DATANG

1 2 3 4 6 7 8 17 18 19

1 GERUNG 93,437 34,049 65,832 62,850 2,982 1,213 1,167 850

2 KEDIRI 63,579 20,626 42,739 42,937 (198) 995 911 138

KIANO KECAMATAN PEREKAMANPENDUDUK

JUMLAH KK

2 KEDIRI 63,579 20,626 42,739 42,937 (198) 995 911 138

3 NARMADA 101,957 36,301 71,030 71,386 (356) 1,623 1,358 539

4 SEKOTONG 72,734 25,709 49,213 42,293 6,920 666 301 275

5 LABUAPI 74,455 25,119 50,640 50,190 450 1,836 2,262 5 LABUAPI 74,455 25,119 50,640 50,190 450 1,836 2,262 911

6 GUNUNGSARI 97,578 35,024 67,369 62,627 4,742 2,116 1,889 249

7 LINGSAR 81,886 29,067 57,740 52,869 4,871 902 1,174 367

8 LEMBAR 62,887 23,646 44,536 38,371 6,165 596 556 696

9 BATULAYAR 59,204 20,916 41,181 36,860 4,321 1,408 990 464

10 KURIPAN 48,568 18,181 33,899 28,925 4,974 638 712 30110 KURIPAN 48,568 18,181 33,899 28,925 4,974 638 712 301

756,285 268,638 524,179 489,308 34,871 11,993 11,320 4790JUMLAH

KERTAS KERJA

DISDUKCAPIL

INDIKATORTARGET

2020TARGET

2021TARGET

2022TARGET

2023TARGET

2024INDIKATOR

TARGET 2020

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

TARGET 2024

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase disiplin aparatur 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Nilai AKIP 77 79 81 83 88

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Penduduk Umur 0 - 18 tahun dalam kepemilikan akta

kelahiran

96 97 98 99 100

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

92 93 94 95 96

Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

100 100 100 100 100

Cakupan Penerbitan Akta Kematian

43 45 47 49 50

96%

96% 97% 98% 99% 100%

INDIKATOR SASARAN

IKM 78 80 82 84 88

Program Layanan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase Layanan Administrasi Kependudukan

PROGRAM PENDUKUNG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

92% 93% 94% 95%

KOORDINASI SOSBUD DISDUKCAPIL

2020

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

2021

Target

Kinerja

Akhir2022

SATUA

N

Kinerja

Awal

Mewujudkan konektifitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan

investasi yang kondusif dan keberpihakan kepada masyarakat

Penanggu

ng Jawab

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Kod

e.

TUJUAN SASARAN

Periode : 2020 - 2024

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Nomor & Tanggal : - & 1 Januari 1900

2024KINERJA

Misi .

2023

INDIKATOR

1.1.1 1. 83 85.00 88.00 92.00 95.00 DISDUKCAPI

L

1.2.1 1. 70 73.00 75.00 80.00 85.00 DISDUKCAPI

L

1.3.1 1. 76.91 78.00 80.00 82.00 84.00 DISDUKCAPI

L

1.1 100.00

Indeks Kepuasan Masyarakat

100.00

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik dan Bersih

Meningkatnya Tata kelola

Pemerintahan dan Akuntabilitas

Kinerja

88.00Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik

Persentase Penduduk Umur 0 - 18

tahun dalam kepemilikan akta kelahiran

88.00

1.2

1.3

Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya Kepemilikan Dokumen

kependudukan

persen

88.00 88.00Peningkatan AKIP OPD nilai AKIP

Halaman : 1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

757,597,950 670,707,100 717,606,450 582,176,900 - 574,816,897 621,742,154 609,697,891 556,219,102 -

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13,435,750 14,202,000 480,100 480,100 13,399,750 14,201,200 453,100 477,100 100 100 94 99 5,719,590 5,706,230

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105,400,000 112,600,000 112,380,000 105,180,100 80,770,747 71,164,800 92,259,612 85,314,809 77 63 82 81 87,112,020 65,901,994

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional78,800,000 88,350,000 57,280,100 38,530,100 70,741,500 84,532,321 49,771,100 37,791,925 90 96 87 98 52,592,040 48,567,369

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 134,881,200 141,510,900 143,243,450 129,012,000 13,881,200 141,275,900 143,179,800 125,708,000 10 100 100 97 109,729,510 84,808,980

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll 34,166,800 43,893,500 60,621,300 56,107,300 34,158,300 43,893,500 58,671,300 55,444,470 100 100 97 99 38,957,780 38,433,514

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,629,200 2,540,700 17,360,000 14,926,800 5,722,600 2,540,700 17,359,500 14,904,500 86 100 100 100 8,291,340 8,105,460

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,840,000 13,590,000 28,470,100 26,370,100 14,840,000 13,590,000 21,820,100 26,370,100 100 100 77 100 16,654,040 15,324,040

8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan

Kantor3,800,000 3,550,000 4,260,100 2,160,100 3,775,000 3,550,000 4,260,100 2,160,100 99 100 100 100 2,754,040 2,749,040

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan80,480,000 10,560,000 8,500,100 11,220,100 66,073,000 10,560,000 8,500,100 10,970,100 82 100 100 98 22,152,040 19,220,640

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 32,325,000 33,660,000 34,078,100 19,680,100 25,025,000 33,350,000 34,078,100 19,571,100 77 99 100 99 23,948,640 22,404,840

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 252,840,000 206,250,000 250,933,100 178,510,100 246,429,800 203,083,733 179,345,079 177,506,898 97 98 71 99 177,706,640 161,273,102

302,943,000 187,810,000 232,016,300 173,402,300 - 271,763,200 170,259,450 213,396,700 173,402,300 - 90 91 92 100 179,234,320 165,764,330

12 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - - 260,860,100 - - - 241,730,000 - - - 93 - 52,172,020 48,346,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - Rata - Rata PertumbuhanRasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -

Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Lombok BaratTahun 2015 - 2019

Uraian

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 389,825,100 6,180,100 - - 299,199,100 6,180,100 - - 77 100 79,201,040 61,075,840

14 Pengadaan Peralatan Gedung kantor - - 66,770,000 12,180,212 - - 66,301,000 12,180,212 - - 99 100 15,790,042 15,696,242

15 Pengadaan Mebeleur - - 66,985,800 12,180,100 - - 65,492,800 12,180,100 - - 98 100 15,833,180 15,534,580

16 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 150,671,000 60,500,000 73,164,100 22,680,100 145,421,000 59,229,700 72,961,500 22,680,100 97 98 100 100 61,403,040 60,058,460

17 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional 140,772,000 113,810,000 128,716,100 137,989,100 115,837,200 98,029,750 110,494,100 137,989,100 82 86 86 100 104,257,440 92,470,030

18 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 11,500,000 13,500,000 30,136,100 12,733,100 10,505,000 13,000,000 29,941,100 12,733,100 91 96 99 100 13,573,840 13,235,840

65,244,950 138,167,400 64,409,200 50,852,700 - 63,294,900 128,336,000 60,135,150 44,171,850 - 97 93 93 87 63,734,850 59,187,580

19Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD53,303,000 121,100,100 53,409,100 45,832,600 51,352,950 111,273,700 49,135,050 39,151,750 96 92 92 85 54,728,960 50,182,690

20 Penyusunn laporan Lepegawaian 11,941,950 17,067,300 11,000,100 5,020,100 11,941,950 17,062,300 11,000,100 5,020,100 100 100 100 100 9,005,890 9,004,890

1,659,166,600 1,450,978,000 ############ 678,707,300 - 1,615,849,200 1,428,396,787 1,885,456,964 636,880,400 - 97 98 92 94 1,168,257,080 1,113,316,670

21 Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu 212,310,500 751,995,000 - 67,130,100 210,410,500 741,770,287 - 53,030,100 99 99 - 79 206,287,120 201,042,177

22Implementasi system administrasi kependudukan (

membangun, updating dan pemeliharaan) 137,976,800 56,854,000 93,125,000 - 134,267,950 56,854,000 91,341,900 - 97 100 98 - 57,591,160 56,492,770

23 Penyelarasan pelaksanaan kebijakan kependudukan - - - 33,525,000 - - - 27,725,000 - - - 83 6,705,000 5,545,000

24 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan - - 17,905,000 - - - 6,500,000 - - - 36 - 3,581,000 1,300,000

25Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan43,180,600 21,490,700 97,840,000 70,180,000 34,117,800 21,490,700 90,960,000 62,680,000 79 100 93 89 46,538,260 41,849,700

26 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat - - 30,920,000 25,270,000 - - 24,070,000 25,270,000 - - 78 100 11,238,000 9,868,000

27 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 344,890,000 70,450,000 230,640,000 311,292,000 339,959,050 62,310,000 156,367,100 304,918,400 99 88 68 98 191,454,400 172,710,910

28 Pengembangan Data Base Kependudukan 84,470,000 300,675,400 65,160,000 26,495,800 83,998,500 299,880,400 60,660,000 25,045,800 99 100 93 95 95,360,240 93,916,940

29 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 2,352,000 2,900,000 - - 2,350,000 2,880,400 - - 100 99 - - 1,050,400 1,046,080

30 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan sipil - 23,581,100 51,525,000 10,050,000 - 23,581,100 11,475,000 10,017,100 - 100 22 100 17,031,220 9,014,640

31 Sosialisasi kebijakan Kependudukan 39,912,700 85,490,700 95,684,500 83,745,400 39,712,200 84,482,500 91,897,500 77,475,000 99 99 96 93 60,966,660 58,713,440

32Pelaksanaan penerapan KTP elektronik ( e-KTP) di Kabupaten

Lombok Barat- - 528,433,000 43,800,000 - - 526,860,200 43,800,000 - - 100 100 114,446,600 114,132,040

33 Pelayanan Administrasi Bagi Kelahiran Penduduk - - 454,972,000 - - - 453,837,000 - - - 100 - 90,994,400 90,767,400

34Pelayanan Administrasi Bagi Perkawinan dan Perceraian

Penduduk- - 212,175,400 - - - 199,375,400 - - - 94 - 42,435,080 39,875,080

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - Rata - Rata PertumbuhanRasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Uraian

35Pelayanan Administrasi Bagi Perubahan Status Anak,

kewarganegaraan dan kematian- - 174,053,600 - - - 172,112,864 - - - 99 - 34,810,720 34,422,573

36 Pelayanan administrasi Bagi penduduk rentan 2,490,000 2,000,000 -

- 1,736,500 1,698,400 - - 70 85 - - 898,000 686,980

37 Sosialisasi dan pelaksanaan penerapan KTP elektronok (e-

KTP)762,729,000 50700000

- - 742,047,200 49,476,800 - - 97 98 - - 162,685,800 158,304,800

38 Penertiban Administrasi Kependudukan Desa 28,855,000 59,050,000 -

- 27,249,500 58,897,900 - - 94 100 - - 17,581,000 17,229,480

39 Pelatiahan Tenaga Registrasi Desa - 25,791,100 -

7,219,000 - 25,074,300 - 6,919,000 - 97 - 96 6,602,020 6,398,660

40 Penataan Inovasi Pelayanan dibidang kependudukan - - - 4,675,000 - - - 4,675,000 - - - 100 935,000 935,000

Program Pelayanan Administrasi Kependudukan - - - 1,667,545,000 - - - - 1,645,498,227 - - - - 99 333,509,000 329,099,645

41 Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan - - - 72,026,600 - - - 72,026,600 - - - 100 14,405,320 14,405,320

42 Pelayanan Perekaman Penduduk - - - 64,512,400 - - - 60,534,700 - - - 94 12,902,480 12,106,940

43 Pelaksanaan KTP Elektronik - - - 316,176,000 - - - 316,157,800 - - - 100 63,235,200 63,231,560

44 Pelayanan Kertu Keluarga Penduduk - - - 171,591,000 - - - 171,031,100 - - - 100 34,318,200 34,206,220

45 Pelayanan Pindah Datang Penduduk - - - 96,350,000 - - - 95,948,600 - - - 100 19,270,000 19,189,720

46 Pengembangan Data Base Kependudukan - - - 200,170,000 - - - 184,670,000 - - - 92 40,034,000 36,934,000

47 Pelayanan Administrasi Bagi Kelahiran Penduduk - - - 202,793,400 - - - 202,716,900 - - - 100 40,558,680 40,543,380

48 Pelayanan Administrasi Bagi Perubahan Status Anak,

kewarganegaraan dan kematian- - - 407,620,400 - - - 406,752,900 - - - 100 81,524,080 81,350,580

49 Pelayanan Administrasi Bagi Perkawinan dan Perceraian

Penduduk- - - 107,714,400 - - - 107,068,827 - - - 99 21,542,880 21,413,765

50 Pelayanan Kartu Identitas Anak - - - 6,210,800 - - - 6,210,800 - - - 100 1,242,160 1,242,160

51 Pelayanan Perkembangan Data Penduduk - - - 22,380,000 - - - 22,380,000 - - - 100 4,476,000 4,476,000

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1Cakupan

kepemilikan KK% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat

No

Idikator Kinerja

Sesuai Tugas

Fungsi Perangkat

Daerah

Satua

n

Target

IKK

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke -Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -

2Cakupan

Kepemilikan KTP-el% 100 100 100 100 100 100 71.6 78.9 84.81 89.39 0 71.57 78.92 84.81 89.39 0

3

Cakupan

Kepemilikan Akta

Kelahiran (anak

usia 0-18 tahun)

% 83.52 57.68 64.1 85 90 100 28.4 49.2 81.81 95.3 0 49.31 76.66 96.25 105.89 0

4

Cakupan

Penerbitan Akta

Kematian

% 60.46 10 15 40 60 65 1.99 13.6 28.26 40 0 19.90 90.53 70.65 66.67 0

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.06 01 01 1 100% 555,917,450 100% 559,050,000 100% 564,100,000 100% 567,900,000 100% 570,600,000 100% 2,817,567,450

2.06 01 01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Outputs :

Menyurat Jumlah surat masuk dan ,1150 ,1200 504,100 ,1200 550,000 ,1200 600,000 ,1200 650,000 ,1200 700,000 ,1200 3,004,100

surat keluar surat surat surat surat surat surat

2.06 01 01 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Outputs :

Sumber Daya Air & Listrik jumlah penyediaan jasa komunikasi 3 KWH/ 12 KWH/ 115,980,100 12 KWH/ 117,000,000 12 KWH/ 118,000,000 12 KWH/ 118,500,000 12 KWH/ 119,000,000 36 KWH/ 588,480,100

telpon, internet,Listrik, & air bersih line/ SR line/ SR line/ SR line/ SR line/ SR line/ SR line/ SR

2.06 01 01 06 3 Penyediaan Jasa Outputs :

Pemeliharaan & Perijinan Jumlah Kendaraan Dinas 17 18 30,980,100 18 31,000,000 20 31,500,000 20 32,000,000 21 32,300,000 22 157,780,100

Kendaraan Dinas operasional Terpelihara unit unit unit unit unit unit unit

2.06 01 01 07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Outputs :

Keuangan jumlah pembayaran jasa penge- 228 228 146,848,650 228 147,000,000 228 147,500,000 228 148,000,000 228 148,500,000 1200 737,848,650

lola administrasi keuangan org bln org bln org bln org bln org bln org bln org bln

2.06 01 01 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Outputs :

Kantor Jumlah SDM yang menangani 4 4 51,921,300 4 52,000,000 4 52,500,000 4 53,000,000 4 53,500,000 4 262,921,300

kebersihan kantor org bln org bln org bln org bln org bln org bln org bln

2.06 01 01 15 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Outputs :

Peraturan dan Peraturan Jumlah koran, buku, UU peraturan ,144 ,144 15,300,100 ,144 16,000,000 ,144 16,500,000 ,144 16,750,000 ,144 17,000,000 ,144 81,550,100

Perundang-undangan & bahan bacaan lainnya eksmpl eksmpl eksmpl eksmpl eksmpl eksmpl eksmpl

2.06 01 01 17 7 Penyediaan Makanan dan Outputs :

Minuman Jumlah porsi Makanan & Minuman 612 612 15,000,000 640 15,500,000 660 16,500,000 680 17,000,000 700 17,100,000 700 81,100,000

kegiatan dinas porsi porsi porsi porsi porsi porsi porsi

2.06 01 01 18 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Outputs :

Konsultasi ke Dalam/Luar Jumlah Pegawai Yang memenuhi `20 `20 179,383,100 `20 180,000,000 `20 181,000,000 `20 182,000,000 `20 182,500,000 `20 904,883,100

Daerah Penugasan ke luar daerah Org. Perj Org. Perj Org. Perj Org. Perj Org. Perj Org. Perj Org. Perj

2.06 01 02 2 Persentase ketersediaan sarana

prasarana aparatur 100% 100% 977,000,000 100% 908,000,000 100% 985,600,000 100% 875,500,000 100% 697,700,000 100% 4,443,800,000

1 Pembangunan Gedung Kantor Outputs : .1 unit 1 unit 300,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 102,500,000 1 unit 26,000,000 1 unit 38,500,000 1 unit 492,000,000

Jumlah gedung kantor yang ada

2.06 01 02 05 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Outputs :

Operasional Jumlah Kendaraan Dinas ,17 unit 3 75,000,000 1 260,000,000 1 265,000,000 1 265,000,000 1 27,500,000 1 892,500,000

Operasional unit unit unit unit unit unit

2.06 01 02 07 3 Pengadaan Perlengkapan Outputs :

Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor 1 Tahun 25 315,000,000 25 316,000,000 25 319,000,000 21 281,000,000 25 323,000,000 25 1,554,000,000

unit/pkt unit/pkt unit/pkt unit/pkt unit/pkt unit/pkt

2.06 01 02 09 4 Pengadaan Peralatan Outputs :

Gedung Kantor Tersedianyan Peralatan Kantor 1 Tahun 3 50,000,000 3 52,000,000 3 53,000,000 3 55,000,000 3 56,000,000 3 266,000,000

unit unit unit unit unit unit

DukcapilDukcapil

Meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Nilai IKMMeningkatkan kualitas

pelayanan publik

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indokatif SKPD

Tahun 2019- 2024

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data

Pencapaian

Pada Awal

Tahun

Perencanaa

n

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra PDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi2021 2022

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2023 2024

4 5

2020

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi

Perkantoran



Kegiatan (output)

Data

Pencapaian

Pada Awal

Tahun

Perencanaa

n



SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi2021 2022


2023 20242020

2.06 01 02 22 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Outputs :

Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor 1 Tahun 4 unit 55,000,000 4 unit 70,000,000 4 unit 59,600,000 4 unit 60,500,000 4 unit 63,200,000 4 unit 308,300,000

Terpelihara

2.06 01 02 24 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Outputs :

Kendaraan Dinas/Opresional Jumlah Kendaraan Dinas/Oprsnl 17 unit 19 unit 126,000,000 20 unit 127,000,000 21 unit 128,000,000 23 unit 129,000,000 24 unit 130,000,000 24 unit 640,000,000

Dalam Kondisi Baik

2.06 01 02 28 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Outputs :

Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung 1 Tahun 30 unit 56,000,000 30 unit 58,000,000 31 unit 58,500,000 31 unit 59,000,000 31 unit 59,500,000 31 unit 291,000,000

Kantor Terpelihara

2.06 01 06 3 100% 100% 57,969,600 100% 58,950,000 100% 69,500,000 100% 60,100,000 100% 60,650,000 100% 307,169,600

bilitas Kinerja OPD 2.06 01 06 01 1 Penyusunan Laporan Capaian Outputs : 15 Dok/ 15 Dok/ 57,049,500 15 Dok/ 58,000,000 15 Dok/ 68,500,000 15 Dok/ 59,000,000 15 Dok/ 59,500,000 15 Dok/ 302,049,500

Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Junlah Dokumen RKA/DPA, laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan

Kinerja OPD Profil OPD, Laporan Pelaksanaan

Program & Kegiatan OPD

2.06 01 06 18 2 Penyusunan Laaporan Outputs :

Akuntabilitas Kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas 1 Dok/Lap 1 Dok 920,100 1 Dok 950,000 1 Dok 1,000,000 1 Dok 1,100,000 1 Dok 1,150,000 1 Dok 5,120,100

Instansi Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah

4 90% 92% 1,714,882,000 93% 1,771,599,999 94% 1,675,200,000 95% 1,786,000,000 96% 1,958,500,000 96% 8,906,181,999

1 Penertiban Administrasi Outputs :

Kependudukan Desa Jumlah Masyarakat yang menjadi 1 Tahun 25 0rang 37,000,000 25 0rang 37,500,000 25 0rang 38,000,000 25 0rang 38,500,000 25 0rang 39,000,000 25 0rang 190,000,000

sasaran penertiban administrasi

kependudukan

2 Pelatihan Tenaga Registrasi Outputs :

Desa Jumlah tenaga registrasi desa 1 Tahun 30 Org 8,000,000 30 Org 17,000,000 30 Org 10,000,000 30 Org 10,500,000 30 Org 11,000,000 1 Tahun 56,500,000

terlatih

3 Pelatihan Tenaga Pengelolaan Outputs :

SIAK Jumlah tenaga Pengelola SIAK 1 Tahun 4 orang 40,000,000 4 orang 40,599,999 4 orang 41,500,000 4 orang 42,000,000 4 orang 42,500,000 4 orang 206,599,999

terlatih

4 Peningkatan Kapasitas Aparat Outputs :

Kependudukan Jumlah Petugas Pelayanan 1 Tahun 30 orang 60,000,000 30 orang 61,000,000 30 orang 62,000,000 30 orang 63,000,000 30 orang 64,000,000 30 orang 310,000,000

administrasi kependudukan

yang terlatih

5 Pembangunan dan Outputs :

Pengoperasian SIAK Secara Jumlah Penerbitan Akta Kematian 1 Tahun 1600 500,382,000 1650 535,000,000 1700 436,000,000 1750 538,000,000 1800 701,000,000 1800 2,710,382,000

Terpadu orang/lbr orang/lbr orang/lbr orang/lbr orang/lbr orang/lbr

6 Peningkatan Pelayanan Publik Outputs : 1 Tahun 30000 55,000,000 30000 57,000,000 30000 58,000,000 30000 59,000,000 30000 60,000,000 30000 289,000,000

Dalam Bidang Kependudukan Jumlah Penerbita Kartu Keluarga lembar lembar lembar lembar lembar lembar

7 Penyusunan Kebijakan Outputs :

Kependudukan Jumlah Petunjuk Pelayanan adm. 1 Tahun 1 Juklak 47,500,000 1 Juklak 48,000,000 1 Juklak 48,500,000 1 Juklak 49,000,000 1 Juklak 50,000,000 1 Juklak 243,000,000

Kependudukan yang diterbitkan

1. Rasio Penduduk Ber-

KTP Persatuan

Penduduk 2.

Cakupan kepemilikan

akta kelahiran anak usia

0-18 tahun 3.

Cakupan Kepemilikan

Kartu Keluarga

4. Cakupan Penerbitan

Akta Kematian

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Persentase Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Menurunnya Angka

Kemiskinan

Meningkatnya

Kepemilikan Dokumen

Kependudukan

Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik &

Akunta-

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja OPD

Persentase Penataan Administrasi

Kependudukan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan

Program Penataan Administrasi

Kependudukan



Kegiatan (output)

Data

Pencapaian

Pada Awal

Tahun

Perencanaa

n



SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi2021 2022


2023 20242020

8 Pelayanan Administrasi Bagi Outputs :

Penduduk Rentan Jumlah Penduduk Rentan 1 Tahun 20 orang 25,000,000 20 orang 26,000,000 20 orang 26,500,000 20 orang 27,000,000 20 orang 27,500,000 20 orang 132,000,000

Yang dilayanai

9 Pelaksanaan Penerapan KTP Outputs :

Elektronik Jumlah Alat Rekam Cetak Yang 1 Tahun 3 unit 635,000,000 3 unit 636,000,000 3 unit 636,700,000 3 unit 637,000,000 3 unit 637,500,000 3 unit 3,182,200,000

Diadakan

10 Penyelarasan Pelaksana Outputs :

an Kebijakan Jumlah Dokumen koordinasi / 1 Tahun 3 40,000,000 3 42,000,000 3 42,500,000 3 42,500,000 3 43,000,000 3 210,000,000

kependudukan penyelarasan kebijakani Dok Dok Dok Dok Dok Dok

kependudukan

11 Penataan Kerjasama di Bidang Outputs :

kependudukan Jumlah Dokumen Kesepakatan `25 MoU `3 buah 50,000,000 `3 buah 51,000,000 `3 buah 52,000,000 `3 buah 53,000,000 `3 buah 54,000,000 `3 buah 260,000,000

Kerjasama bidang adminduk MoU MoU MoU MoU MoU MoU

12 Penataan inovasi pelayanan di Outputs :

Bidang Kependudukan Jumlah inovasi di bidang `22 Inovasi `2 jenis 65,000,000 `2 jenis 66,000,000 `2 jenis 67,000,000 `2 jenis 67,500,000 `2 jenis 68,000,000 `2 jenis 333,500,000

pelayanan adminduk inovasi inovasi inovasi inovasi inovasi inovasi

13 Pengolahan dalam Penyusunan Outputs :

Laporan Informasi Kependudukan Jumlah Dokumen Laporan

Kependudukan Yg Telah `4 Dok `4 Dok 52,000,000 `4 Dok 52,500,000 `4 Dok 53,000,000 `4 Dok 54,000,000 `4 Dok 54,500,000 `4 Dok 266,000,000

dikeluarkan

14 Pengembangan Data Outputs :

Base Kependudukan Jumlah Database Kependudukan `12 Pkt Dok `12 Pkt Dok 60,000,000 `12 Pkt Dok 61,000,000 `12 Pkt Dok 62,000,000 `12 Pkt Dok 63,000,000 `12 Pkt Dok 64,000,000 `12 Pkt Dok 310,000,000

Yg Dikeluarkan/dihasilkan

15 Penyediaan informasi yang dapat Outputs :

diakses Masyarakat Jumlah informasi kependudukan 12 Dok 12 Dok 40,000,000 12 Dok 41,000,000 12 Dok 41,500,000 12 Dok 42,000,000 12 Dok 42,500,000 12 Dok 207,000,000

yaang dapat diakses masyarakat

4 95% 96% 1,863,580,000 97% 1,871,500,000 98% 1,876,500,000 99% 1,882,000,000 100% 1,886,200,000 100% 9,379,780,000

1 Sosialisasi Kebijakan Outputs :

Kependudukan dan, Jumlah kegiatan sosialisasi 1 Tahun 12 Keg 258,000,000 12 Keg 259,000,000 12 Keg 260,000,000 12 Keg 261,500,000 12 Keg 262,000,000 12 Keg 1,300,500,000

pencatatan sipil kebijakan kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2 Pelayann Dokumen Outputs :

Kependudukan Jumlah KTP el Yang Diterbitkan 1 Tahun `15000 695,000,000 `15000 696,000,000 `15000 696,500,000 `15000 697,000,000 `15000 697,500,000 `15000 3,482,000,000

3 Penerbitan Dokumen Outputs :

Kependudukan Jumlah Penerbitan Akta Lahir 1 Tahun 12000 743,200,000 12000 743,500,000 12000 744,000,000 12000 744,500,000 12000 744,700,000 12000 3,719,900,000

anak usia 0-18 tahun

4 Pengelolaan Sistem Outputs :

Informasi Adminitrasi

Jumlah Dokumen dan data Kependudukan

yang telah diupdate

12 Dok 12 Dok 82,380,000 12 Dok 85,000,000 12 Dok 86,000,000 12 Dok 88,000,000 12 Dok 90,000,000 12 Dok

431,380,000

Kependudukan

5 Koordinasi dan Konsultasi Outputs :

Penyelenggaran Adminis- Jumlah Perjalanan Dalam Rangka 1 Tahun `6 org 85,000,000 `6 org 88,000,000 `6 org 90,000,000 `6 org 91,000,000 `6 org 92,000,000 `6 org 446,000,000

trasi kependudukan Koordinasi, konsultasi Prjalnan Prjalnan Prjalnan Prjalnan Prjalnan Prjalnan

administrasi kependudukan

Program Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Persentase Layanan Administrasi

Kependudukan

Documents

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA 2019 – 2024