Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILANNEGERICIBINONGKELASIA
RENCANASTRATEGIS
2020-2024
RENSTRA
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, seiring
dengan perubahan yang terjadi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, maka
Pengadilan Negeri Cibinong menyusun kembali Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan
Negeri Cibinong Tahun 2020 – 2024. Dalam Renstra (Strategic Plan) ini termuat rumusan
tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan sebagai suatu rangka
dari proses kinerja yang tersusun secara integral, sistematis dan berkesinambungan,
dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2020 - 2024 dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam
proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong.
Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem
Perencanaan PembangunanNasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga
(RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya
disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.
Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi
dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis
Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Bogor.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 20120- 2024 ini
dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Cibinong
agar tercipta keseragaman pengertian / persepsi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan
arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah
ii
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong dalam rangka
mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung Rl "Perbaruan Peradilan 2010-2035".
Demikianlah, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan petunjuk
sehingga Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.
Cibinong, Januari 2020 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
IRFANUDIN, S.H., M.H. NIP. 19630808 199212 1 001
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................... 1
B. Tugas dan Fungsi ............................................... 3
C. Kondisi Umum .................................................... 3
1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum .................. 3
2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia ........ 4
D. Analisa dan Potensi Permasalahan ....................... 5
1. Lingkungan Internal ......................................... 6
A. Kekuatan (Strength) ................................... 6
B. Kelemahan (Weakness) ............................... 11
2. Lingkungan Eksternal ....................................... 12
A. Peluang ...................................................... 12
B. Ancaman .................................................... 12
E. Kunci Keberhasilan ............................................. 12
BAB II VISI DAN MISI ..................................................... 14
A. Visi .................................................................... 14
B. Misi .................................................................. 15
C. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................. 15
D. Indikator Kinerja Utama ..................................... 16
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................... 21
A. Arah Kebijakan dan Strategi ............................... 21
1. Peningkatan Kinerja ........................................ 23
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ............. 21
B. Pengukuran Kinerja ............................................. 23
iv
C. Kerangka Regulasi .............................................. 26
C. Kerangka Kelembagaan ...................................... 27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAA 29
A. Target Kinerja ................................................... 29
B. Kerangka Pendanaan .......................................... 32
BAB V PENUTUP ......................................................... 34
LAMPIRAN :
1. SK Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong 2020-2024; 2. Sk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong; 3. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong 2020-2024;
4. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2021; 5. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong 2020;
6. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong; 7. Dokumentasi Rapat.
Page 1 of 34
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan
suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan,
serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber
dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk
mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat dgunakan
dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social,
Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic,
Ecological, Regulatory).
Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) adalah sebuah alat
manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk
melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana
strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi
dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun
ke depan. Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh
organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka
para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam
sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis / strategic
planning.
Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan
manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa
ahli menuliskan, bahwa strategic planning adalah kegiatan yang
mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah
perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung
inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan.
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang
mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam
Page 2 of 34
menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, terutama dalam bidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA merupakan lingkungan pengadilan negeri
tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yaitu sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada
masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan
peradilan adalah pelayanan publik yang baik,sesuai amanat Undang-
undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari
bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai
dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA wajib untuk:
▪ Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
prima;
▪ Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
▪ Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat.
Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat
memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan
pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan
publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan
Negeri Cibiong Kelas IA, telah mendorong setiap bagian pelayanan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang
diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan :
▪ Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik;
▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerjapenyelenggara
pelayanan publik;
Page 3 of 34
▪ Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
B. TUGAS DAN FUNGSI
Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan
tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan,
penegakan supremasi hukum, adanya tuntutan masyarakat terhadap
proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap
lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Bandung dan
Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya menandakan
signifikannya penyusunan suatu Rencana Strategis, sebagai kerangka
acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai lembaga peradilan
yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam
wilayah hukum Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, mempunyai
tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
C. KONDISI UMUM
1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkedudukan dalam
wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung, mempunyai wilayah
hukum di Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah Kabupaten Bogor
2.301,95 Km2, yang berarti bahwa luas Kabupaten Bogor adalah
sekitar 5,19 % dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Secara
Page 4 of 34
geografis terletak antara 6,19 0 LU – 6,470 LS dan 1060 1’ - 1070
103’ Bujur Timur.
Secara Administratif pada akhir tahun 2014 Kabupaten Bogor
yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA terdiri dari 40 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 410 Desa. Menurut
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Agustus 2019 jumlah
penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2019 adalah 5,8 juta jiwa,
dengan berbagai macam latar belakang suku, pendidikan, agama,
dan kemampuan perekonomian yang beraneka ragam pula.
2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus
sebagai pelayan hukum masyarakat.
Untuk mewujudkan penyeleggaraan peradilan sesuai dengan
visi dan misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, dan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan
sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi
kualitas maupun kuantitas.
Secara kuantitas, per tanggal 31 Desember 2019 Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA mempunyai sumber daya manusia dengan
komposisi sebagai berikut :
Tabel. 1 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Sampai dengan 31 Desember 2019
NO JABATAN JUMLAH KETERANGAN
1. Hakim 13 Orang Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2. Pejabat Fungsional
Kepaniteraan
4 Orang
3. Panitera Pengganti 22 Orang
4. Jurusita 2 Orang
5. Jurusita Pengganti 7 Orang
Total 48 Orang
Page 5 of 34
Tabel. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis
Sampai dengan 31 Desember 2019 NO JABATAN JUMLAH KETERANGAN
1. Pejabat Struktural
Kesekretariatan
3 Orang
2. Staf Administrasi 12 Orang Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
Total 15 Orang
Klasifikasi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA baik berdasarkan golongan maupun pendidikan :
Tabel 3. Komposisi Aparatur Sipil Negara PN Cibinong sampai dengan 31 Desember 2019
JABATAN/
POSISI
JENIS KELAMIN
PANGKAT/ GOLONGAN
PENDIDIKAN
L P II III IV <
SMA SMA D3 S1 S2 S3
Hakim 9 4 3 10 2 11
Pejabat Struktural
1 2 3 1 1 1
Pejabat
Fungsional 1 3 4 4
Panitera
Pengganti 9 13 18 4 3 1 10 8
Jurusita 2 2 2
Jurusita Pengganti
6 1 1 6 3 4
Staf
Administrasi 6 6 2 10 5 2 3 2
Total 34 29 3 42 18 12 3 22 26
D. ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN
Analisis kondisi Strategis sangat signifikan dalam menentukan
perencanaan yang baik dan berorentasi pada kebutuhan dan
keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai
dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder,
pencari keadilan(justitiabelen).
Page 6 of 34
Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal
suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar
untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi
peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan
(Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang
(Opportunity) dan tantangan (Threaths). Dengan melakukan analisis
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis
peluang / kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka
dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana Strategis
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA kedepan.
Analisis SWOT (strenghts = kekuatan, weaknesses =
kelemahan, oppotuneties = kesempatan, and theats = ancaman),
tersebut dibagi dalam bentuk;
Lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama, kondisi
internal Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memiliki kekuatan
atau keunggulan. Sisi kedua, merupakan kondisi sebaliknya, yaitu
kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi
tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci
keberhasilan.
1. Lingkungan Internal
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mencakup hal-
hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-
undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan
kemudian, mencakup:
a. Aspek Proses Peradilan
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan
untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus
menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan
Page 7 of 34
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang dianggap
kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak
akuntable. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA dengan semua jajarannya,
dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar
terkait dengan core business maupun process
business yang mesti dilakukan bukan saja secara
cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan
akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu
kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis;
2. Program e-court dan e-litigation yang sudah di
launching oleh Mahkamah Agung RI dan sudah
diterapkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
mulai tahun 2019 untuk semua perkara perdata
merupakan perwujudan dari Reformasi Birokrasi
yaitu transparansi penggunaan panjar biaya perkara
dan dengan e-panjar dapat mempermudah
masyarakat pencari keadilan dalam melakukan
pembayaran panjar biaya perkara;
3. Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan
sudah disosialisasikan dengan baik melalui Papan
pengumuman maupun melalui media
elektronik/internet melalui website : www.pn-
cibinong.go.id;
4. Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP
(Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan
Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan telah
disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
Page 8 of 34
5. Telah disediakan Meja informasi dan Pengaduan
sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada
para pencari keadilan yang berkunjung ke
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Meja informasi
juga berfungsi untuk memberikan penjelasan
mengenai proses persidangan yang sedang dijalani
para pencari keadilan;
6. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah ditunjuk
oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai
Pengadilan Negeri Pilot Project Perubahan Draft
Perma No. 8 Tahun 2008 tentang Mediasi di
Pengadilan dan Pilot Project pelaksanaan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
1. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mempunyai
Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga
dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA. Dengan jumlah aparatur yang
sangat terbatas dan beban kerja yang banyak,
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selalu dapat
bekerja dengan baik sesuai dengan motto
SIMPATIK, Sinergi, Integritas, Mandiri, Profesional,
Akuntabel, Transparan, Inofatif, dan Kompeten;
2. Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA secara berkala dan berjenjang
diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap
bulannya oleh unsur pimpinan;
Page 9 of 34
3. Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan
terstruktur telah mendapatkan pengarahan,
pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan pengetahuan dan skill dalam
bekerja, baik yang diadakan oleh
Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI atau
Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
4. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai
salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah di Kabupaten Bogor.
c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
1. Hakim Pengawas aktif melakukan pengawasan
dan membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya
dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah
atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas;
2. Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan
berjenjang yaitu yang membahas semua capaian
kinerja dan kendala atau permasalahan yang
dihadapi, serta solusi pemecahannya;
3. Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu
pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai,
yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi
yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja
dapat diberikan surat himbauan, peringatan lisan
ataupun tertulis.
Page 10 of 34
d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
1. Telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang mengatur administrasi pada Teknis dan Non
Teknis yang dilakukan review setiap tahunnya,
yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan
Tupoksi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA;
2. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya
terhadap penulisan buku-buku register perkara,
pembukuan keuangan biaya perkara (pihak
ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran
(DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya;
3. Update aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) Versi 3.3.0-1 telah berhasil
dilakukan tanpa ada kendala yang cukup berarti.
Dan setiap user SIPP sudah dapat mengisi SIPP
dengan baik dan tetap dipantau pelaksanaannya
setiap hari.
e. Aspek Sarana dan Prasarana
1. Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA terletak dijalan Protokol yakni Jl. Tegar
Beriman No. 05 Cibinong Bogor serta berada
dalam Komplek kantor Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bogor, serta letaknya dekat dengan
Mahkamah Agung RI serta Pusat Pemerintahan
lainnya di Jakarta;
2. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meja
Informasi dan Pengaduan yang terletak pada Lobi
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dibuat
Page 11 of 34
nyaman sehingga publik pencari informasi dapat
dengan mudah mendapatkan informasi dan
pelayanan;
3. Ruang Tamu terbuka yang telah disediakan,
sehingga membuat aparatur Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA yang menerima tamu dapat
menerima tamu tanpa menimbulkan kesan yang
tidak baik;
4. Sarana Prasarana Persidangan Ramah Anak telah
dibuat untuk memenuhi ketentuan yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
5. Terdapat sarana penunjang seperti Ruang
Laktasi, Kantor Kas BTN, ATM BTN, Posbakum
dan Mesjid AL Jimahelah;
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA pada saat ini meliputi beberapa aspek:
1) Belum optimalnya pemahaman secara holistic tentang
visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam
melakukan penjabaran program kerja.
2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya
manusia aparatur masih terbatas.
3) Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi satuan
kerja dengan pusat.
Page 12 of 34
2. Lingkungan Eksternal
A. Peluang :
1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi
yang dapat mendukung dan mengembangkan
pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA dalam rangka mewujudkan Kebijakan
strategis nasional di bidang Hukum.
2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit
kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Cibiong Kelas IA
dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok,
fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA di bidang Pelayanan peradilan.
3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua
kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas
KKN.
4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM
melalui pendidikan, pelatihan, kursus, bimbingan mental
dan pengembangan karakter.
B. Ancaman
1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga peradilan;
E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA akan terus memacu diri melakukan tugas dan
fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional,
handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka
rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci
Page 13 of 34
Keberhasilan adalah:
a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja;
b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran
yang efektif;
c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan
aparatur Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibiongn Kelas IA.
Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang
memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor
kunci keberhasilan sebagai berikut:
✓ Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif,
pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang
tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait;
✓ Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA agar
menjadi profesional;
✓ Adanya dukungan sumber daya yang memadai.
Page 14 of 34
BAB II
VISI DAN MISI
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020–
2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas
dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun
2020 – 2024.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah bagian dari lingkungan
Peradilan Umum yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
diperlukan adanya rencana strategis berupa Visi dan Misi yang pada pokoknya
bertujuan untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung.
Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA disusun melalui proses
yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan
kondisi internal dan eksternal yang ada, namun demikian tetap mengacu
kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.
A. VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Visi merupakan gambaran mendatang
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan
Page 15 of 34
hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan
ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA akan
dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif,
inofatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-stkeholder/justitiabelen.
Visi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
B. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
baik. Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA;
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA adalah sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA YANG AGUNG”
Page 16 of 34
1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan
sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya
terpenuhi;
2. Meningkatkan Acces to Justice bagi seluruh masyarakat sehingga
seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan
pengadilan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA sehingga kepercayaan publik terhadap
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat ditingkatkan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan
dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
5. Mewujudkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan;
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan.
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan
indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
Hal 1
7 d
ari 34 H
ala
man
Ta
be
l 4.
1
IND
IKA
TO
R K
INE
RJA
UT
AM
A
2
PE
NG
AD
ILA
N N
EG
ER
I CIB
INO
NG
KE
LA
S IA
3 NO
K
INER
JA U
TAM
A
IND
IKA
TOR
KIN
ERJA
P
ENJELA
SAN
P
ENA
NG
GU
NG
JA
WA
B
SUM
BER
D
ATA
1.
Terwu
jud
nya P
roses
Perad
ilan yan
g Pasti,
Transp
aran d
an
Aku
ntab
el
a. P
ersentase sisa p
erkara yang
diselesaikan
:
- P
erdata
- P
idan
a
Catatan
: Sisa p
erkara : sisa perkara tah
un
sebelu
mn
ya
Pan
itera Lap
oran
B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tah
un
an
b.
Persen
tase perkara :
- P
erdata
- Pid
ana
yang d
iselesaikan
tepat w
aktu
Catatan
:
• p
erban
din
gan ju
mlah
perkara yan
g diselesaikan
den
gan p
erkara yang h
arus
diselesaikan
(sisa awal tah
un
dan
perkara yan
g masu
k)
• Ju
mlah
perkara yan
g ada = ju
mlah
perkara yan
g diterim
a tahu
n b
erjalan
ditam
bah
sisa perkara tah
un
sebelu
mn
ya
• P
enyelesaian
perkara tep
at waktu
= perkara yan
g diselesaikan
tahu
n
berjalan
Pan
itera Lap
oran
B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tah
un
an
c. P
ersentase p
enu
run
an sisa
perkara:
-
Perd
ata -
Pid
ana
Tn =
Sisa perkara tah
un
berjalan
Tn
.1 = Sisa p
erkara tahu
n seb
elum
nya
Catatan
: Sisa P
erkara adalah
Perkara yan
g belu
m d
ipu
tus p
ada tah
un
berjalan
Pan
itera
Lapo
ran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran
Tahu
nan
Jum
lah
Sisa
Pe
rka
ra y
an
g d
isele
saik
an
Jum
lah
Sisa
Pe
rka
ra y
an
g H
aru
s dise
lesa
ika
n x 10
0%
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g d
isele
saik
an
tah
un
be
rjala
n
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g a
da
x 10
0%
Tn
.1−
Tn
Tn
.1
x 10
0%
Page 17 of 34
P
age 1
8 o
f 34
d.
Persen
tase perkara yan
g Tidak
Men
gajukan
Up
aya Hu
kum
:
• B
and
ing
• K
asasi
• P
K
Catatan
:
• U
paya h
uku
m = B
and
ing, kasasi, P
K
• Secara h
uku
m sem
akin sed
ikit yang m
engaju
kan u
paya h
uku
m, m
aka semakin
p
uas atas p
utu
san p
engad
ilan
Pan
itera Lap
oran
B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tah
un
an
e. P
ersentase P
erkara Pid
ana A
nak
yang D
iselesaikan d
engan
Diversi
Catatan
:
Diversi: an
ak pelaku
kejahatan
tidak d
ianggap
sebagai p
elaku kejah
atan, m
elainkan
seb
agai korb
an
Pan
itera Lap
oran
B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tah
un
an
f. In
dex resp
on
den
pen
cari kead
ilan yan
g pu
as terhad
ap
layanan
perad
ilan
Ind
ex Kep
uasan
Pen
cari Kead
ilan
Catatan
: P
ERM
ENP
AN
No
mo
r KEP
/25
/M.P
AN
/2/2
00
4 tan
ggal 24
Febru
ari 20
04
tentan
g P
edo
man
Um
um
Pen
yusu
nan
Ind
ex Kep
uasan
Masyarakat U
nit P
elayanan
Instan
si P
emerin
tah sesu
ai Peratu
ran M
enteri P
AN
dan
RB
No
mo
r 16
Tahu
n 2
014
Tentan
g P
edo
man
Survey K
epu
asan M
asyarakat Terhad
ap P
enyelen
ggaraan P
elayanan
Pu
blik
Pan
itera Lap
oran
Sem
esteran
dan
Lap
oran
Tah
un
an
2.
Pen
ingkatan
Efektivitas P
engelo
laan
Pen
yelesaian
Perkara
a. P
ersentase Isi P
utu
san Yan
g
Diterim
a Oleh
para p
ihak Tep
at
Waktu
Pan
itera Lap
oran
B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tah
un
an
b.
Persen
tase Perkara yan
g
Diselesaikan
melalu
i Med
iasi
Catatan
: P
erma N
o.1
Tahu
n 20
16
tentan
g Pro
sedu
r Med
iasi di P
engad
ilan
Pan
itera
Lapo
ran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran
Tahu
nan
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g T
ida
k M
en
ga
juk
an
Up
ay
a H
uk
um
Jum
lah
Pu
tusa
n P
erk
ara
x 10
0%
Jum
lah
Pe
rka
ra P
ida
na
An
ak
ya
ng
Dise
lesa
ika
n se
cara
Div
ersi
Jum
lah
Pe
rka
ra P
ida
na
An
ak
x 1
00
%
x 10
0%
Ju
mla
h Isi P
utu
san
ya
ng
dite
rima
tep
at w
ak
tu
Jum
lah
Pu
tusa
n
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g d
isele
saik
an
me
lalu
i Me
dia
si
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g d
ilak
uk
an
Me
dia
si x 1
00
%
Page 18 of 34
Hal 1
9 d
ari 34 H
ala
man
c. P
ersentase b
erkas perkara yan
g d
iajukan
Ban
din
g, Kasasi d
an P
K
secara lengkap
dan
tepat w
aktu
P
anitera
Lapo
ran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran
Tahu
nan
3 M
enin
gkatnya A
kses
Perad
ilan b
agi M
asyarakat Miskin
d
an Terp
inggirkan
a. P
ersentase P
erkara Pro
deo
yang d
iselesaikan
Catatan
: P
erma N
o. 1
Tahu
n 20
14
tentan
g Ped
om
an P
emb
erian Layan
an H
uku
m b
agi M
asyarakat Tidak M
amp
u d
i Pen
gadilan
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
dan
Lapo
ran
Tahu
nan
b
. P
ersentase P
erkara yan
g d
iselesaikan d
i luar G
edu
ng
Pen
gadilan
Catatan
:
• Perm
a No
. 1 Tah
un
201
4 ten
tang P
edo
man
Pem
berian
Layanan
Hu
kum
bagi
Masyarakat Tid
ak Mam
pu
di P
enga
dilan
• Di lu
ar gedu
ng p
engad
ilan ad
alah p
erkara yang d
iselesaikan d
i luar kan
tor p
engad
ilan
(zetting
pla
atz, sid
ang kelilin
g mau
pu
n ged
un
g-gedu
ng lain
nya)
Pan
itera Lap
oran
B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tah
un
an
c. P
ersentase P
encari K
eadilan
G
olo
ngan
Tertentu
yang
Men
dap
at Layanan
Ban
tuan
H
uku
m (P
osb
akum
)
Jum
lah P
encari K
eadilan
Go
lon
gan Terten
tu yan
g Men
dap
atkan
Layanan
Ban
tuan
H
uku
m
Jum
lah P
encari K
eadilan
Go
lon
gan Terten
tu
Pan
itera Lap
oran
B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tah
un
an
x 10
0%
Jum
lah
be
rka
s pe
rka
ra y
an
g d
iaju
ka
n b
an
din
gk
asa
si da
n P
K se
cara
len
gk
ap
Jum
lah
be
rka
s pe
rka
ra y
an
g d
imo
ho
nk
an
ba
nd
ing
,k
asa
si da
n P
K
Jum
lah
Pe
rka
ra Pro
de
o y
an
g d
isele
saik
an
Jum
lah
Pe
rka
ra P
rod
eo
x 10
0%
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g d
isele
saik
an
di lu
ar G
ed
un
g P
en
ga
dila
n
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g se
ha
rusn
ya
dise
lesa
ika
n d
i lua
r g
ed
un
g p
en
ga
dila
n
x 1
00
%
x 10
0%
Page 19 of 34
Persen
tase pu
tusan
perkara
yang m
enarik p
erhatian
m
asyarakat yang d
apat
diakses secara o
nlin
e dalam
w
aktu 1 h
ari setelah d
ipu
tus
Jum
lah
pu
tusa
np
erk
ara
ya
ng
di
up
loa
dd
ala
mw
eb
sitep
erk
ara
Jum
lahd
ipu
tus
ya
ng
x 10
0%
Pan
iteraLap
oran
Bu
lanan
dan
Lapo
ranTah
un
an
d.
P
age 2
0 o
f 34
4
Catatan
:
• PER
MA
No
. 1 Tah
un
20
14 ten
tang P
edo
man
Pem
berian
Layanan
Hu
kum
bagi
Masyarakat Tid
ak Mam
pu
di P
engad
ilan
• G
olo
ngan
tertentu
yakni m
asyarakat miskin
dan
terpin
ggirkan (m
arjinal)
4.
Men
ingkatn
ya K
epatu
han
Terhad
ap
Pu
tusan
Pen
gadilan
Persen
tase Pu
tusan
Perkara P
erdata
yang D
itind
aklanju
ti (diekseku
si) Ju
mlah
Pu
tusan
perkara yan
g ditin
daklan
juti
Jum
lah P
utu
san P
erkara yang su
dah
BH
T C
atatan :
BH
T : Berkeku
atan H
uku
m Tetap
Pan
itera Lap
oran
B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tah
un
an
x 1
00
%
Page 20 of 34
Page 21 of 34
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah bagian dari
lingkungan Peradilan Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu
mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan “satu atap”)
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul,
menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :
1.Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2.Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3.Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4.penyelenggaraan persidangan,
5.Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6.Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.
dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai
arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung,
telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi
perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3)
Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya
Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen
Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi
Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi
arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.
Page 22 of 34
Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA telah menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai
berikut :
1. Peningkatan kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan
sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh
kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya
angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat,
sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja harus
ditunjang dengan peningkatan integritas sumber daya aparatur
peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan
strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :
• Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi
dan mutasi sesuai dengan kompetensi
• Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang
akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
• Sistem Pendidikan dan Pelatihan yang terprogram dengan
baik dan berkelanjutan.
• Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai
bidangnya.
• Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.
• Adanya penentuan / penetapan target yang akan dicapai.
• Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana
dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan
kinerja.
Page 23 of 34
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
• Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur
dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan
maupun penerima layanan.
• Melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan
layanan kepada Masyarakat.
• Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
• Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik
B. PENGUKURAN KINERJA
Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999
tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana
strategis ini akan dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan.
Demikian juga rencana stratejik ini menjadi landasan dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIjP) Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA. Dengan demikian rencana strategis ini merupakan
suatu komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA di masa mendatang.
Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggung jawaban) dan sebagai
alat pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya.
Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan
membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada
rencana startegis dengan realisasinya. Dengan perbandingan inilah akan
diketahui tingkat capaian kinerja setiap program, beserta tindakan apa
yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa
mendatang.
Page 24 of 34
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan,Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menetapkan arah
kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan
Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan
secara optimal baik internal maupun eksternal.
Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan
Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Bandung Kelas
IA Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
sasaran strategis yaitu :
a.) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa
Tugas Teknis Lainnya.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai
sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini
adalah:
1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan
Akuntabel. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis
Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan
Akuntabel melalui :
a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.
b. Penyelesaian perkara pidana dan perdata
c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana
Page 25 of 34
d. Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan
upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan
Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :
a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
c. Berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu.
d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah
diputus.
3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat
peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
b) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat
terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran
strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan melalui :
Page 26 of 34
a. Perkara prodeo yang diselesaikan
b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
c. Pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat
layanan bantuan Hukum (Posbakum)
2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui
Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).
C. KERANGKA REGULASI
Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA selama satu tahun ke depan untuk mendorong
terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut
Mahkamah Agung RI susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan
evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah
ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas ke depan.
NO
JENIS REGULASI
NAMA REGULASI
1 Surat Keputusan KMA Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2 Surat Keputusan KMA
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3 Surat Edaran Mahkamah Agung
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara
Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4
(Empat) Lingkungan Peradilan
Page 27 of 34
D. KERANGKA KELEMBAGAAN
Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat
struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai
pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah
4. Peraturan Mahkamah
Agung
PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5 Peraturan Mahkamah
Agung
PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6 Peraturan Mahkamah Agung
PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7. Peraturan Mahkamah Agung
Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan
Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8. Peraturan Mahkamah Agung
PERMA No 8 Tahun 2016
Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkmah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9. Peraturan Mahkamah Agung
Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya
10. MAKLUMAT
Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang
Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11 Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/
SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama
Page 28 of 34
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka
struktur organisasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus adalah
sebagai berikut :
Page 29 of 34
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. TARGET KINERJA
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan lingkungan peradilan
umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan
Keadilan. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada
visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan
tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target
kinerja sebagai berikut:
P
age 3
0 o
f 34
No
T
uju
an
S
asa
ran
Stra
teg
is
In
dik
ato
r Kin
erja
Uta
ma
T
arg
et
20
20
2
02
1
20
22
2
02
3
20
24
1
Terw
uju
dnya
keperca
yaan
masy
ara
kat
terh
adap siste
m
pera
dila
n
mela
lui
pro
ses
pera
dila
n
yang
pasti,
transp
ara
n
dan
akunta
bel.
Terw
uju
dnya
pro
ses
pera
dila
n
yang
pasti,
transp
ara
n d
an a
kunta
bel
a. P
erse
nta
se sisa
perk
ara
yang d
isele
saik
an
- pid
ana
- perd
ata
100%
98%
100%
98%
100%
99%
100%
99%
100%
100%
b.
Perse
nta
se
perk
ara
yang
dise
lesa
ikan
tepat w
aktu
- p
idana
- perd
ata
100%
80%
100%
80%
100%
81%
100%
81%
100%
82%
c. Perse
nta
se p
enuru
nan sisa
perk
ara
- p
idana
- perd
ata
6%
4%
6%
4%
7%
5%
7%
5%
8
%
6%
d.
Perse
nta
se
perk
ara
yang
tidak
mengaju
kan u
paya h
uku
m:
1) B
andin
g
- pid
ana
- perd
ata
90%
85%
90%
85%
91%
86%
91%
86%
92%
87%
2) K
asa
si - p
idana
- perd
ata
80%
83%
85%
88%
90%
3) P
enin
jauan K
em
bali
- pid
ana
- perd
ata
90%
92%
94%
96%
98%
e.
Perse
nta
se Perk
ara
Pid
ana Anak yang
Dise
lesa
ikan d
engan d
iversi
5%
5%
6%
6%
7%
f. Indeks re
sponden p
enca
ri keadila
n y
ang
puas te
rhadap la
yanan p
era
dila
n
75%
75%
76%
76%
77%
2
Terw
uju
dnya
penyederh
anaan
pro
ses
penanganan
Penin
gkata
n
efe
ktifita
s pengelo
laan
penye
lesa
ian
perk
ara
a. P
erse
nta
se p
enye
lesa
ian m
inuta
si perk
ara
se
suai d
engan ja
ngka w
aktu
yang d
itentu
kan
100%
100%
100%
100%
100%
b.
Perse
nta
se
perk
ara
yang
dise
lesa
ikan
mela
lui m
edia
si
2%
2%
3%
3%
4%
Page 30 of 34
Hal 3
1 d
ari 34 H
ala
man
perk
ara
m
ela
lui
pem
anfa
ata
n
Tek h
nolo
gi
3
Terw
uju
dnya
pela
yanan a
kse
s
pera
dila
n
bagi
masy
ara
kat
misk
in
dan
terp
inggirk
an
Menin
gkatn
ya
akse
s
pera
dila
n bagi
masy
ara
kat
misk
in d
an te
rpin
ggirk
an
a.
Perse
nta
se
perk
ara
pro
deo
yang
dise
lesa
ikan
100%
100%
100%
100%
100%
b.
Perse
nta
se
perk
ara
perm
ohonan
(volu
nta
ir) identita
s hukum
100%
100%
100%
100%
100%
c. Perse
nta
se
penca
ri keadila
n
golo
ngan
terte
ntu
yang
mendapat
layanan
bantu
an
hukum
100%
100%
100%
100%
100%
4
Terw
uju
dnya
pela
yanan
Menin
gkatn
ya
kepatu
han
terh
adap
putu
san
pengadila
n
Perse
nta
se
Putu
san
Perk
ara
Perd
ata
yang
Ditin
dakla
nju
ti (die
kse
kusi)
20%
25%
30%
35%
40%
5
Terw
uju
dnya
kin
erja
apara
t pera
dila
n
yang
sesu
ai
dengan
bid
ang
tugasn
ya.
Terw
uju
dnya
pela
ksa
naan
pengaw
asa
n k
inerja
apara
t pera
dila
n
seca
ra
optim
al
baik
in
tern
al
maupun
ekste
rnal
a.
Perse
nta
se
pengaduan
yang
dapat
ditin
dakla
nju
ti 100%
100%
100%
100%
100%
b.
Perse
nta
se
pengaduan
yang
sele
sai
ditin
dakla
nju
ti dan d
ipublik
asik
an
100%
100%
100%
100%
100%
Page 31 of 34
Page 32 of 34
B. KERANGKA PENDANAAN
Keberhasilan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam
pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-
ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja.
Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan
biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target
- target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk
merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang
diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, untuk
periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2020 dianggarkan
melalui dua DIPA.
▪ DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.1.2.613519/2020 sebesar
Rp.12.223.681.000,-
▪ DIPA 03 Nomor : SP. DIPA-005.3.2.613520/2020 sebesar
Rp.486.860.000,-
Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2020
mendapat Pagu Definitif untuk DIPA DIPA-005.1.2.613519/2020 Badan
Urusan Administrasi sebagai berikut :
▪ Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya :
1. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat
anggaran sebesar Rp. 8.444.725.000,- (Delapan milyar empat
ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu
rupiah).
2. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Kantor mendapat anggaran sebesar Rp 2.228.229.000,- ( Dua
milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua pulu
Sembilan ribu rupiah).
3. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung adalah Rp 1.550.727.000,- ( Satu milyar lima
Page 33 of 34
ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
Belanja Non Operasional Perkantoran.
▪ Program peningkatan manajemen peradilan umum
Nomor DIPA DIPA-005.3.2.613520/2020 Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar Rp. 486.860.000,-. (Empat
ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
sebagai berikut:
1. Untuk Layanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 48.000.000,-
(Empat puluh delapa n juta rupiah);
2. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama
di wilayah Jawa Barat sebesar Rp. 436.100.000,-
Page 34 of 34
BAB IV
PENUTUP
Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
tahun 2020–2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang
sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat
internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk
menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan,
program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun
waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang
diharapkan.
Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Cibinong harus
disempurnakan agar renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.
Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan
dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang
dikelola. Dengan rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja
dilingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memiliki pedoman yang
dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program
selama lima tahun yaitu 2020–2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA dapat terwujud dengan baik.
LAMPIRAN
LAMPIRAN1SKTimPenyusunRencanaStrategis
2020-2024
LAMPIRAN2SKTimPenyusunIndikator
KinerjaUtama(IKU)
LAMPIRAN3MatriksRencanaStrategis2020-2024
Matr
iks R
en
can
a S
trate
gis 2
020 –
2024
Pen
gad
ilan
Negeri C
ibin
on
g
No
T
uju
an
S
asa
ran
Stra
teg
is
In
dik
ato
r Kin
erja
Uta
ma
T
arg
et
20
20
2
02
1
20
22
2
02
3
20
24
1
Terw
uju
dnya
keperca
yaan
masy
ara
kat
terh
adap siste
m
pera
dila
n
mela
lui
pro
ses
pera
dila
n
yang
pasti,
transp
ara
n
dan
akunta
bel.
Terw
uju
dnya
pro
ses
pera
dila
n
yang
pasti,
transp
ara
n d
an a
kunta
bel
a. P
erse
nta
se sisa
perk
ara
yang d
isele
saik
an
- pid
ana
- perd
ata
100%
98%
100%
98%
100%
99%
100%
99%
100%
100%
b.
Perse
nta
se
perk
ara
yang
dise
lesa
ikan
tepat w
aktu
- p
idana
- perd
ata
100%
80%
100%
80%
100%
81%
100%
81%
100%
82%
c. Perse
nta
se p
enuru
nan sisa
perk
ara
- p
idana
- perd
ata
6%
4%
6%
4%
7%
5%
7%
5%
8
%
6%
d.
Perse
nta
se
perk
ara
yang
tidak
mengaju
kan u
paya h
uku
m:
1) B
andin
g
- pid
ana
- perd
ata
90%
85%
90%
85%
91%
86%
91%
86%
92%
87%
2) K
asa
si - p
idana
- perd
ata
80%
83%
85%
88%
90%
3) P
enin
jauan K
em
bali
- pid
ana
- perd
ata
90%
92%
94%
96%
98%
e.
Perse
nta
se Perk
ara
Pid
ana Anak yang
Dise
lesa
ikan d
engan d
iversi
5%
5%
6%
6%
7%
f. Indeks re
sponden p
enca
ri keadila
n y
ang
puas te
rhadap la
yanan p
era
dila
n
75%
75%
76%
76%
77%
2
Terw
uju
dnya
penyederh
anaan
pro
ses
penanganan
perk
ara
m
ela
lui
pem
anfa
ata
n
Tekhnolo
gi
Penin
gkata
n
efe
ktifita
s
pengelo
laan
penye
lesa
ian
perk
ara
a. P
erse
nta
se p
enye
lesa
ian m
inuta
si perk
ara
sesu
ai d
engan ja
ngka w
aktu
yang d
itentu
kan
100%
100%
100%
100%
100%
b.
Perse
nta
se
perk
ara
yang
dise
lesa
ikan
mela
lui m
edia
si 2%
2%
3%
3%
4%
3
Terw
uju
dnya
pela
yanan a
kse
s pera
dila
n
bagi
masy
ara
kat
misk
in
dan
terp
inggirk
an
Menin
gkatn
ya
akse
s
pera
dila
n bagi
masy
ara
kat
misk
in d
an te
rpin
ggirk
an
a.
Perse
nta
se
perk
ara
pro
deo
yang
dise
lesa
ikan
100%
100%
100%
100%
100%
b.
Perse
nta
se
perk
ara
perm
ohonan
(volu
nta
ir) identita
s hukum
100%
100%
100%
100%
100%
c. Perse
nta
se
penca
ri keadila
n
golo
ngan
terte
ntu
yang
mendapat
layanan
bantu
an
hukum
100%
100%
100%
100%
100%
4
Terw
uju
dnya
pela
yanan
Menin
gkatn
ya
kepatu
han
terh
adap
putu
san
pengadila
n
Perse
nta
se
Putu
san
Perk
ara
Perd
ata
yang
Ditin
dakla
nju
ti (die
kse
kusi)
20%
25%
30%
35%
40%
5
Terw
uju
dnya
kin
erja
apara
t pera
dila
n
yang
sesu
ai
dengan
bid
ang
tugasn
ya.
Terw
uju
dnya
pela
ksa
naan
pengaw
asa
n k
inerja
apara
t pera
dila
n
seca
ra
optim
al
baik
in
tern
al
maupun
ekste
rnal
a.
Perse
nta
se
pengaduan
yang
dapat
ditin
dakla
nju
ti
100%
100%
100%
100%
100%
b.
Perse
nta
se
pengaduan
yang
sele
sai
ditin
dakla
nju
ti dan d
ipublik
asik
an
100%
100%
100%
100%
100%
LAMPIRAN4RencanaKerjaTahun2021
PENGADILANNEGERICIBINONGKELASIA
RENCANAKERJATAHUNAN
2021RKT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan salah satu unit organisasi
peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan
peradilan di wilayah hukum Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 298.838.304
Ha.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah
Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Penegakan
Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tidak dapat
terlepas dari Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.
Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan
(organisasi), penataan ketatalaksanaan (business process), penataan sumber
daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja
dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pemerintahan
yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai
dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan
akuntabilitas mutlak adanya.
Rencana kinerja tahunan merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk dapat mengevaluasi capaian
kinerjanya sehingga bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA menurun, Pimpinan dapat segera melakukan langkah-langkah antisipatif
untuk memperbaiki kinerjanya.
Untuk itulah, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 ini sebagai tolak ukur pencapaian
kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan
Negeri Tingkat Pertama yaitu sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik
Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara.
B. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dibuatnya rencana kinerja tahunan (RKT)
Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2020 ini adalah sebagai dasar atau pedoman
dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan Tahun Anggaran 2020 yakni
sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020 kepada pelayanan publik.
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk tahun 2020 -
2024 yang setiap tahunnya dilakukan review merupakan Rencana Jangka
Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai
pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun
anggaran.
Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut,
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan
disetiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA Tahun 2021 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya
Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru
(blue print) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pengadilan Negeri
Cibinong Tahun 2021 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Cibinong dalam
membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat
dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang
telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu
sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong adalah
sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONONG TAHUN 2021
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya
Proses
Peradilan
yang pasti,
Transparan
dan
akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
- Pidana
- Perdata
100%
98%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan
- Pidana
- Perdata
yang diselesaikan tepat waktu
100%
80%
c. Persentase penurunan sisa
perkara
- Pidana
- Perdata
6%
4%
d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
Hukum Banding :
- Pidana
- Perdata
90%
75%
e. Persentase Perkara Pidana
Anak yang diselesaikan
dengan Diversi
5%
f. Index Responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
80%
2. Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase salinan putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu
95%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi
2%
c. Persentase berkas perkara
yang diajukan tepat waktu
Banding :
- Pidana
- Perdata
Kasasi :
- Pidana
- Perdata
PK :
- Pidana
- Perdata
90%
65%
90%
70%
90%
70%
d. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang diakses
secara online dalam waktu 1
hari setelah diputus
60%
3. Meningkatnya
akses
peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan.
100%
b. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hokum (posbakum)
100%
4. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan
Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(eksekusi)
20%
BAB III
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun
Anggaran 2021 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur
pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2021 terhadap capaian kinerja dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
Diharapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA tahun 2021 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun (PKT)
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2021, yang nantinya menjadi pedoman dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri
Cibinong Tahun 2021, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelayanan
publik terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam
pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR W11-U20/12/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2020
T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,
Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2020;
KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama
bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan Di Cibinong Pada Tanggal 31 Januari 2020 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, IRFANUDIN, S.H., M.H. NIP. 19630808 199212 1 001 Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung; 4. Arsip.-
REV
IU IN
DIK
ATO
R K
INER
JA U
TAM
A
PEN
GA
DILA
N N
EGER
I CIB
INO
NG
KELA
S IA TA
HU
N 2
02
0
NO
K
INER
JA U
TAM
A
IND
IKA
TOR
KIN
ERJA
P
ENJELA
SAN
P
ENA
NG
GU
NG
JAW
AB
SU
MB
ER D
ATA
1. Terw
uju
dn
ya P
roses P
eradilan
yan
g Pasti,
Transp
aran d
an
Aku
ntab
el
a. P
ersentase sisa p
erkara yang
diselesaikan
:
- P
erdata
- P
idan
a
Catatan
: Sisa p
erkara : sisa perkara tah
un
sebelu
mn
ya
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
b. P
ersentase p
erkara :
- Perd
ata - P
idan
a yan
g diselesaikan
tep
at waktu
Catatan
:
• p
erban
din
gan ju
mlah
perkara yan
g diselesaikan
den
gan p
erkara yan
g haru
s diselesaikan
(sisa awal tah
un
dan
perkara yan
g masu
k)
• Ju
mlah
perkara yan
g ada = ju
mlah
perkara yan
g diterim
a tahu
n
berjalan
ditam
bah
sisa perkara tah
un
sebelu
mn
ya
• P
enyelesaian
perkara tep
at waktu
= perkara yan
g diselesaikan
tah
un
berjalan
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
c. P
ersentase p
enu
run
an sisa
perkara:
-
Perd
ata -
Pid
ana
Tn = Sisa p
erkara tahu
n b
erjalan
Tn.1 = Sisa p
erkara tahu
n seb
elum
nya
Catatan
: Sisa P
erkara adalah
Perkara yan
g belu
m d
ipu
tus p
ada tah
un
berjalan
Pan
itera
Lapo
ran B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tahu
nan
d.
Persen
tase perkara yan
g Tid
ak Men
gajukan
Up
aya H
uku
m :
• B
and
ing
• K
asasi
• P
K
Catatan
:
• U
paya h
uku
m = B
and
ing, kasasi, P
K
• Se
cara hu
kum
semakin
sedikit yan
g men
gajukan
up
aya hu
kum
, maka
semakin
pu
as atas pu
tusan
pen
gadilan
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g d
isele
saik
an
tah
un
be
rjala
n
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g a
da
x 10
0%
Tn
.1−
Tn
Tn
.1
x 10
0%
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g T
ida
k M
en
ga
juk
an
Up
ay
a H
uk
um
Jum
lah
Pu
tusa
n P
erk
ara
x 10
0%
Jum
lah
Sisa
Pe
rka
ra y
an
g d
isele
saik
an
Jum
lah
Sisa
Pe
rka
ra y
an
g H
aru
s dise
lesa
ika
n x 10
0%
e. P
ersentase P
erkara Pid
ana
An
ak yang D
iselesaikan
den
gan D
iversi
Catatan
:
Diversi: an
ak pelaku
kejahatan
tidak d
ianggap
sebagai p
elaku kejah
atan,
melain
kan seb
agai korb
an
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
f. In
dex resp
on
den
pen
cari kead
ilan yan
g pu
as terhad
ap
layanan
perad
ilan
Ind
ex Kep
uasan
Pen
cari Kead
ilan
Catatan
: P
ERM
ENP
AN
No
mo
r KEP
/25/M.P
AN
/2/20
04 tanggal 24 Feb
ruari 200
4 tentan
g P
edo
man
Um
um
Pen
yusu
nan
Ind
ex Kep
uasan
Masyarakat U
nit P
elayanan
In
stansi P
eme
rintah
sesuai P
eraturan
Men
teri PA
N d
an R
B N
om
or 16
Tahu
n
2014 Ten
tang P
edo
man
Survey K
epu
asan M
asyarakat Terhad
ap
Pen
yelenggaraan
Pelayan
an P
ub
lik
Pan
itera Lap
oran
Sem
esteran d
an
Lapo
ran Tah
un
an
2. P
enin
gkatan
Efektivitas P
engelo
laan
Pen
yelesaian
Perkara
a. P
ersentase Isi P
utu
san Yan
g
Diterim
a Oleh
para p
ihak
Tepat W
aktu
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
b.
Persen
tase Perkara yan
g
Diselesaikan
melalu
i Med
iasi
Catatan
: P
erma N
o.1 Tah
un
2016 ten
tang P
rosed
ur M
ediasi d
i Pen
gadilan
Pan
itera
Lapo
ran B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tahu
nan
c. P
ersentase b
erkas perkara
yang d
iajukan
Ban
din
g, Kasasi
dan
PK
secara lengkap
dan
tep
at waktu
P
anitera
Lapo
ran B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tahu
nan
d.
Persen
tase pu
tusan
perkara
yang m
enarik p
erhatian
m
asyarakat yang d
apat
diakses secara o
nlin
e dalam
w
aktu 1 h
ari setelah d
ipu
tus
P
anitera
Lapo
ran B
ulan
an
dan
Lap
oran
Tahu
nan
3 M
enin
gkatnya
Akse
s Perad
ilan
bagi M
asyarakat M
iskin d
an
Terpin
ggirkan
a. P
ersentase P
erkara Pro
deo
yan
g diselesaikan
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
Jum
lah
Pe
rka
ra P
ida
na
An
ak
ya
ng
Dise
lesa
ika
n se
cara
Div
ersi
Jum
lah
Pe
rka
ra P
ida
na
An
ak
x 1
00
%
x 10
0%
Ju
mla
h Isi P
utu
san
ya
ng
dite
rima
tep
at w
ak
tu
Jum
lah
Pu
tusa
n
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g d
isele
saik
an
me
lalu
i Me
dia
si
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g d
ilak
uk
an
Me
dia
si x 1
00
%
x 10
0%
Ju
mla
h b
erk
as p
erk
ara
ya
ng
dia
juk
an
ba
nd
ing
ka
sasi d
an
PK
seca
ra le
ng
ka
p Ju
mla
h b
erk
as p
erk
ara
ya
ng
dim
oh
on
ka
n b
an
din
g,
ka
sasi d
an
PK
Jum
lah
Pe
rka
ra P
rod
eo
ya
ng
dise
lesa
ika
n
Jum
lah
Pe
rka
ra P
rod
eo
x 10
0%
x 10
0%
Jum
lah
pu
tusa
n p
erk
ara
ya
ng
di u
plo
ad
da
lam
we
bsite
Jum
lah
pe
rka
ray
an
g d
ipu
tus
Persen
tase pu
tusan
perkara
yang m
enarik p
erhatian
m
asyarakat yang d
apat
diakses secara o
nlin
e dalam
w
aktu 1 h
ari setelah d
ipu
tus
Persen
tase pu
tusan
perkara
yang m
enarik p
erhatian
m
asyarakat yang d
apat
diakses secara o
nlin
e dalam
w
aktu 1 h
ari setelah d
ipu
tus
Jum
lah
pu
tusa
np
erk
ara
ya
ng
di
up
loa
dd
ala
mw
eb
sitep
erk
ara
Jum
lahd
ipu
tus
ya
ng
x 10
0%
Pan
iteraLap
oran
Bu
lanan
dan
Lapo
ran Tah
un
an
d.
C
ibin
on
g, Ja
nu
ari 2
02
0
KE
TU
A P
EN
GA
DIL
AN
CIB
INO
NG
KE
LA
S IA
IR
FA
NU
DIN
, SH
., MH
N
IP. 1
96
30
80
8 1
99
21
2 1
00
1
Catatan
: P
erma N
o. 1
Tahu
n 2
014 ten
tang P
edo
man
Pem
berian
Layanan
Hu
kum
bagi
Masyarakat Tid
ak Mam
pu
di P
engad
ilan
b.
Persen
tase Perkara yan
g d
iselesaikan d
i luar G
edu
ng
Pen
gadilan
Catatan
:
• Perm
a No
. 1 Tah
un
2014
tentan
g Ped
om
an P
emb
erian Layan
an H
uku
m b
agi M
asyarakat Tidak M
amp
u d
i Pen
gadilan
• Di lu
ar gedu
ng p
engad
ilan ad
alah p
erkara yang d
iselesaikan d
i luar kan
tor
pen
gadilan
(zetting
plaatz, sid
ang kelilin
g mau
pu
n ged
un
g-gedu
ng lain
nya)
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
c. P
ersentase P
encari K
eadilan
G
olo
ngan
Tertentu
yang
Men
dap
at Layanan
Ban
tuan
H
uku
m (P
osb
akum
)
Jum
lah P
encari K
eadilan
Go
lon
gan Terten
tu yan
g Men
dap
atkan Layan
an
Ban
tuan
Hu
kum
Ju
mlah
Pen
cari Kead
ilan G
olo
ngan
Tertentu
C
atatan :
• PER
MA
No
. 1 Tah
un
2014
tentan
g Ped
om
an P
emb
erian Layan
an H
uku
m b
agi M
asyarakat Tidak M
amp
u d
i Pen
gadilan
• G
olo
ngan
tertentu
yakni m
asyarakat miskin
dan
terpin
ggirkan (m
arjinal)
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
4. M
enin
gkatnya
Kep
atuh
an
Terhad
ap P
utu
san
Pen
gadilan
Persen
tase Pu
tusan
Perkara
Perd
ata yang D
itind
aklanju
ti (d
ieksekusi)
Ju
mlah
Pu
tusan
pe
rkara yang d
itind
aklanju
ti Ju
mlah
Pu
tusan
Perkara yan
g sud
ah B
HT
C
atatan :
BH
T : Berkeku
atan H
uku
m Tetap
Pan
itera Lap
oran
Bu
lanan
d
an
Lapo
ran Tah
un
an
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g d
isele
saik
an
di lu
ar G
ed
un
g P
en
ga
dila
n
Jum
lah
Pe
rka
ra y
an
g se
ha
rusn
ya
dise
lesa
ika
n d
i lua
r g
ed
un
g p
en
ga
dila
n
x 1
00
%
x 10
0%
x 10
0%
LAMPIRAN6StrukturOrganisasi
PengadilanNegeriCibinong
HAKIM HAKIM
KETUA
Garis KoordinasiGaris Tanggung jawab
STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
IRFANUDIN, S.H., M.H.
1. NUSI, S.H., M.H.
2. LUCY ERMAWATI, S.H., M.H.
3. INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.
4. NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.
5. TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.
6. BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.
7. FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.
8. AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.
9. ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H.
10.LIENA, S.H., M.Hum.
11.WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.
SEKRETARIS
JABATAN FUNGSIONAL
KASUB.BAG.UMUM DAN KEUANGAN
KASUB.BAG.KEPEGAWAIANORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KASUB.BAG.PERENCANAAN, TI DANPELAPORAN
LINDA CAHYATI
RIYANTO, S.H.
RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL,S.Kom., M.Si., M.Kom.
1. FUNGSIONAL ARSIPARIS
2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
4. FUNGSIONAL BENDAHARA
BUDI WANTORO, S.H., M.H.
WAKIL KETUA
DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.
PANITERA MUDA PIDANA
PANITERA MUDA PERDATA
PANITERA MUDA HUKUM
JABATAN FUNGSIONAL
TANTRI YANTI MUHAMMAD, S.H., M.H.
AYU TRIANA LISTIATI, S.H., M.H.
TASDIK, S.H., M.H.
NOVERINI, S.H., M.H.
1. PANITERA PENGGANTI
2. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
3. PRANATA PERADILAN
PANITERA
08 JANUARI 2020
LAMPIRAN7DokumenRapat
Hakim,
Strategis 2020-2024
Cibinong, 24 Januari 2020
Lampiran : -
Perihal : Rapat Penyusunan Rencana
Pengadilan Negeri Cibinong
Yth. Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional
Pada Pengadilan Negeri Cibinong
Di –
Tempat
bersama ini diberitahukan kepada Seluruh Pejabat Struktural dan
Pejabat Fungsional pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengikuti
Rapat mengenai Penyusunan
.
Cibinong yang dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 27 Januari 2020
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Sidang Kusumah Atmaja
Jalan Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong, Kabupaten Bogor
Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, dimohon untuk hadir tepat pada
waktunya.
Demikian, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Irfanudin, S.H., M.H. NIP. 19630808 199212 1 001
Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong - Kab. Bogor 16915
Telp. (021) 87905153 - 87905154, Fax. 87905153
Website : www.pn-cibinong.go.id e-mail : [email protected]
Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri
RENCANASTRATEGIS
2020-2024
PENGADILANNEGERICIBINONGKELASIA
RENSTRA
Jl. Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kab. Bogor 16915Tlp : (021) 87905154 Fax : 87905154 - 87905808
Website : email : www.pn-cibinong.go.id [email protected]
