RENSTRA PERUBAHAN RENSTRA PERUBAHAN

RENSTRA PERUBAHAN

RENSTRA PERUBAHAN

KECAMATAN

RIMBO BUJANG

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah member rahmat

karunia-Nya atas terselesaikannya Perubahan Rencana Strategis Kantor Camat Rimbo

Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2022 adalah sebagai Implementasi dari amanat Undang- undang

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rimbo Bujang pada hakikatnya

adalah komitmen bersama yang lahir norma organisasi melalui proses dan

pemahaman bersama sebagai Pedoman Kerja selama 5 tahun kedepan, sehingga

keefektivitasan kerja akan selalu meningkat.

Dengan disusunnya Renstra Perubahan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan

pada kantor Kecamatan Rimbo Bujang lebih akuntabel karena sudah terencana dan

terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan good governance.

Rimbo Bujang, Juni 2020

CAMAT RIMBO BUJANG

RICHI SHAPUTRA, S.STP

Penata Tk. I - III/d

NIP. 19870705 200602 1 001

i R e n s t r a K e c a m a t a n R i m b o B u j a n g

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………… i

Daftar Isi ………………………………………………………………………... ii

Daftar Tabel …………………………………………………………………... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ………………………………………………

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………

1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………….

1

2

4

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Kantor Camat Rimbo

Bujang ……………………………..........................................

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………………

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Rimbo Bujang……………

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor

Camat Rimbo Bujang ………….……………………………

7

19

20

20

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI

KECAMATAN RIMBO BUJANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi Pelayanan Kantor Camat Rimbo Bujang ……………

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ………………………………………

3.3 Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jambi

dan Kabupaten Tebo …………………………………………

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ………………………………………………

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ………………….………………

27

30

32

35

39

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

……………………………………………………………….

41

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi ………………………………………………………

5.2. Kebijakan …………………………………………………….

44

45

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN …………………………………………………..

47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …… 58

BAB VIII PENUTUP ……………….……………………………………… 61

ii R e n s t r a K e c a m a t a n R i m b o B u j a n g

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Rimbo Bujang

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022………………………………

23

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Kantor

Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo …………………………

26

Tabel 3.1 Pemetaaan Permasalan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Kantor Kecamatan Rimbo Bujang………………………………..

29 Tabel 3.2 Tabel Keterkaitan Misi RPJMD Kab. Tebo, RPJMN dan RPJMD

Prov Jambi……………………………………………………………….. 32

Tabel 3.3 Nama Desa, Luas Daerah dan Jumlah Dusun Kecamatan

Rimbo Bujang …………………………………………………...

37

Tabel 3.4 Analisis Terhadap KLHS ……………………………………….. 38

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor

Camat Rimbo Bujang………………………..……………………

42

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Camat

Rimbo Bujang………………………..……………………………..

45

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ………………… 46

Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan Kantor Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

Tahun 2021-2022………………………..………………………….

50

Tabel 6.2 Indikasi Kinerja Kantor Camat Rimbo Bujang Serta Target

Yang Ingin Dicapai…………..………………………….

56

Tabel 7.1 Indikasi Kinerja Kantor Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun

2017-2022………………………..……………………………..…...

60

iii R e n s t r a K e c a m a t a n R i m b o B u j a n g

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rimbo Bujang

Tahun 2017 – 2022 (selanjutnya disebut Perubahan Renstra Kecamatan

Rimbo Bujang) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk

mewujudkan amanat yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, serta

untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan

daerah. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi

yang dimiliki Kecamatan Rimbo Bujang, maka disusunlah Renstra Kecamatan

Rimbo Bujang sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja

dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo. Renstra Kecamatan Rimbo

Bujang memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan

tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi

yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Perubahan Kecamatan Rimbo Bujang

Tahun 2017-2022 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

AtasUndang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 3969);

1 R e n s t r a K e c a m a t a n R i m b o B u j a n g

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

2 26

R e n s t r a K e c a m a t a n R i m b o B u j a n g

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan

keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;


20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD)

Jambi Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013–2033;


Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun

2006-2026;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tebo Tahun

2017-2022; dan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019

Nomor 2).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020

Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Rimbo Bujang Tahun

2017-2022 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah

Daerah, DPRD, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang

sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan

tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan

substansinya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi,

kebijakan, program, dan pagu indikatif dalam kurun waktu lima tahun.


Berdasarkan pertimbangan ini, maka Perubahan Renstra Kecamatan

Rimbo Bujang disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1) Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

ke dalam berbagai prioritas dan kebijakan pembangunan.

2) Renstra yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta

target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada

penyusunan Rancangan Anggaran Kecamatan Rimbo Bujang

3) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan yang ada pada

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

4) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di

Kecamatan Rimbo Bujang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika naskah renstra perubahan Kecamatan Rimbo Bujang

2017 -2022 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan

meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta

maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan


BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RIMBO BUJANG

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kecamatan

Rimbo Bujang sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan

kebijakan Renstra Perubahan ini, meliputi: tugas, fungsi, struktur

organisasi aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, dan Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rimbo Bujang.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Menjelaskan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program

Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih, Telaahan Renstra Perangkat

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang


Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-

isu strategis.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kecamatan

Rimbo Bujang.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan Strategi, sasaran dan arah kebijakan Kecamatan Rimbo

Bujang Tahun 2017-2022.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017-2022.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan penetapan indikator kinerja Kecamatan Rimbo Bujang

Tahun 2017-2022.

BAB 8 PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT RIMBO BUJANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Kantor Camat Rimbo Bujang

Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selain tugas tersebut diatas, Camat mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut :

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten

yang ada di kecamatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 93

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 63

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta

tata Kerja Kecamatan Kecamatan Rimbo Bujang terdiri dari :

- Camat, merupakan jabatan struktural eselon III.a, sebagai Camatnya

adalah Richi Shaputra, S.STP.


Sekretaris Kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon III.b, sebagai

Sekretaris Kecamatannya tidak ada/kosong.

- Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, merupakan jabatan

struktural eselon IV.b, sebagai Kasubbagnya Abdul Aziz, S.Pd

- Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi merupakan

jabatan struktural eselon IV.b, sebagai Kasubbagnya Maskuri, S.Ag

- Seksi Pemerintahan, merupakan jabatan struktural eselon IV.a, sebagai

Kepala Seksinya Haidir, S.Pd

- Seksi Ekonomi Pembangunan, merupakan jabatan struktural eselon IV.a,

sebagai Kepala Seksinya adalah Yenni Sovia, SE.

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat, merupakan jabatan struktural eselon

IV.a, sebagai Kepala Seksinya Zainal Ariki, S.S

- Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum,

merupakan jabatan struktural eselon IV.a, sebagai Kepala Seksinya

Bambang Irwanto

Tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Tebo

Nomor 63 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 93

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Camat.

Camat yang mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di

wilayah Kecamatan.

2. Sekretaris dengan dua Sub Bagian.

a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan fungsinya antara lain :

a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;


b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan,

evaluasi dan pelaporan;

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian,

keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan,

evaluasi dan pelaporan Kecamatan;

e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan;

f. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;

g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian serta Subbagian Program dan Keuangan;

h. pengoordinasian setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKJIP

dan segala bentuk pelaporan lainnya;

i. perumusan program dan kegiatan lingkup secretariat;

j. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan,

kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;

k. penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup

tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. pengoordinasian, penghimpunan, penganalisaan dan pengevaluasian

program dan pelaporan dari setiap seksi;

m. pengoordinasian penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada

Kecamatan;

n. penganalisaan kebutuhan pegawai pada Kecamatan;

o. pembagian jumlah seluruh pelaksana Kecamatan untuk ditempatkan

pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;

p. penganalisaan kebutuhan, pemeliharaan, pendayagunaan serta

pendistribusian sarana;


q. pembagian tugas, pemberian petunjuk, penilaian dan pengevaluasian

hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

r. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada

atasan; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

3. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan.

Sedangkan fungsinya antara lain :

a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan sesuai

dengan rencana kerja Kecamatan.

b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan Seksi Pemerintahan;

c. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan

lainnya sesuai lingkup tugasnya;

d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;

e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap

Pemerintah Kelurahan, meliputi :

1. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap tertib

administrasi pemerintahan kelurahan;

2. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan, supervisi,

fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;

3. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan

Perangkat Kelurahan;

4. menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan

Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;


5. menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;

6. menyiapkan bahan dalam rangka usulan pemekaran, peningkatan,

penyatuan dan/atau penghapusan Kelurahan;

7. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga

kemasyarakatan;

8. menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan; dan

9. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah.

f. melaksanakan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi

instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial,

urbanisasi dan emigrasi/imigrasi;

g. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum sesuai dengan kewenangannya;

h. melaksanakan kegiatan keagrariaan di Kecamatan, meliputi:

1. membantu pendataan tanah;

2. melaksanakan pemeliharaan data pertanahan; dan

3. melaksanakan pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte

tanah dan surat-surat mengenai: peralihan hak atas tanah, keterangan

status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah,

keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah

sebagai jaminan.

i. melaksanakan legalisasi administrasi pertanahan meliputi:

1. surat Keterangan Waris;

2. surat Kuasa Waris;

3. permohonan ukur tanah;

4. surat Pelepasan Hak atas tanah; dan

5. surat persetujuan pembagian hak bersama.

j. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan

politik serta penyuluhan hukum;


k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai


o. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur

di Seksi;

p. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;

q. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan; dan

r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


4. Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, ketentraman dan

ketertiban umum, sedangkan fungsinya antara lain :

a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana

kerja Kecamatan;



kegiatan Seksi;




d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi,

sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, lingkungan hidup dan

kebersihan;

e. melaksanakan fasilitasi penanggulangan permasalahan sosial;

f. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk

teknis yang berkaitan dengan kelompok sosial masyarakat;

g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumberdaya

manusia untuk pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan sesuai

dengan kewenangannya;

h. melaksanakan fasilitasi program ekonomi produktif, bantuan

kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar dan lanjut usia;

i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan organisasi

sosial kemasyarakatan;

j. menyelenggarakan peran Satuan Polisi Pamong Praja secara ex-officio

dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah

kecamatan;

k. mengoordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah

kecamatan;

l. mengoordinasikan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang

berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman

dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

m. mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di seksi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

n. melaporkan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

di wilayah kecamatan;

o. melaksanakan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan

Kecamatan;


p. melaksanakan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainya yang berkaitan

dengan ketentraman dan ketertiban umum;

q. melaksanakan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;

r. mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas/Satlakar dalam

rangka menghadapi kemungkinan bencana;

s. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:

1. melaksanakan penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh

faktor alam maupun faktor manusia;

2. melaksanakan penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan

penyandang masalah sosial lainnya;

3. melaksanakan penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran

asusila; dan

4. melaksanakan pemantauan dan membina pelaksanaan Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

t. melaksanakan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap

ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;

v. melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan setempat;

w. melaksanakan upaya pengamanan di wilayah kecamatan;

x. melaksanakan pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas/Satlakar

di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat

dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;

y. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah

dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah Kecamatan;


z. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan


bb. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

cc. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil



dd. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur

di Seksi;

ee. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;

ff. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan; dan

gg. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


5. Seksi Ekonomi Pembangunan.

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang

ekonomi pembangunan. sedangkan fungsinya antara lain :

a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana

kerja Kecamatan;



kegiatan Seksi;




d. menyiapkan bahan masukan dan pembinaan dalam rangka perencanaan

dan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana wilayah

kecamatan;

e. mengusulkan, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan

dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB);

f. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pendaftaran dan

penagihan pajak, penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan daerah

lainnya;

g. melaksanakan pengembangan perekonomian dan pembangunan;

h. mengelola bantuan-bantuan pembangunan dari pemerintah;

i. melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian;

j. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan, meliputi

izin mendirikan bangunan dan izin usaha;

k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;

l. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang

berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;

m. melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam rangka meningkatkan

perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan

perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan

perekonomian masyarakat;

n. melaksanaan penyusunan surat keterangan yang berkenaan dengan

status ekonomi masyarakat;

o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan



q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil



s. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur

di Seksi;

t. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;

u. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan; dan

v. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang

pemberdayaan masyarakat, sedangkan fungsinya antara lain :

a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan

Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;



kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;



d. melaksanakan penyusunan profil kecamatan;

e. melaksanakan penilaian kelurahan berprestasi;

f. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

g. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup kecamatan dan forum masyarakat perencanaan

pembangunan di kelurahan dan kecamatan;


h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

i. melaksanakan evaluasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah kecamatan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta;

j. mengoordinasikan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat;

k. memantau, mengawasi dan mengoordinasikan dana bergulir yang

dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;

l. mengoordinasikan penumbuhkembangan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM);

m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan


o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil



q. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur

di Seksi;

r. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;

s. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan



Struktur Organisasi Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

ja

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Rimbo Bujang secara

optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional

dan memadai, sistem prosedur, Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah sumber

daya aparatur Kantor Camat Rimbo Bujang sampai saat ini berjumlah 24 orang

Pegawai Negeri Sipil, 11 Orang Tenaga Honorer Kontrak, dan 13 Orang Tenaga

Kerja Sukarela dengan rincian sebagai berikut:

CAMAT

SEKRETARIS JjjaKELOMPOK

JABATAN

KASUBBAG PERENCANAAN,

KEUANGAN DAN EVALUASI

KASUBBAG UMUM,

KEPEGAWAIAN DAN ASET

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI KESEJAHTERAAN

SOSIAL, KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI EKONOMI

PEMBANGUNAN

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELURAHAN/DESA


Golongan

(Pegawai

Negeri/Honor)

Keadaan

Pendidikan

S2 S1 D3 D1 SMA

IV 1 - 1 - - -

III 6 - 6 - - -

II 4 - - - - 4

I - - - - - -

Honor/Kontrak 13 - 5 3 - 5

Jumlah 24 - 12 3 - 9

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Rimbo Bujang

Kinerja pelayanan Kantor Camat Rimbo Bujang yang telah dicapai atau

yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar

pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat.

Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat

berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Pengukuran

indikator kinierja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama

kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecendrungan yang

terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang

akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend

apa yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan

dilaksanakan untuk mengantisipasi isu-isu dan permasalahan yang

dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Rimbo

Bujang

2.4.1 Tantangan

2.4.1.1 Kekuatan Internal

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor

kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Rimbo

Bujang Kabupaten Tebo dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

a. Suasana kerja di Kecamatan Rimbo Bujang yang kondusif, melalui

hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis antara


atasan dan bawahan sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan

kreativitas individual maupun kelompok.

b. Dukungan yang besar yang diberikan oleh masyarakat desa diwilayah

Kecamatan Rimbo Bujang baik itu secara moril dan materil, sehingga

kinerja kegiatan di Kecamatan dapat dilaksanakan secara optimal,

c. Sarana dan Prasarana kerja di Kecamatan Rimbo Bujang sekalipun dengan

segala keterbatasan kualitas, namun sangat membantu pelaksanaan tugas

sehari-hari,

d. Hubungan dinamis dengan masing-masing Perangkat Daerah (PD) dengan

pendekatan politik, teknokratik, parsitisifatif atas-bawah (top down) dan

bawah-atas ( bottom up)

e. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dengan unsur

Forkopimcam di Kecamatan Rimbo Bujang.

2.4.1.2 Kelemahan Internal

Setelah dijelaskan beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas,

tidak dipungkiri juga memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat

kelancaran Organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis

yang telah dilaksanakan didapati kelemahan yang terdapat pada Kecamatan

Rimbo Bujang, anatara lain :

a. Masih Rendahnya SDM yang berkualitas dalam menghadapi era

digitalisasi (Pegawai Negeri Sipil) pada kantor Camat Rimbo Bujang,

perlu adanya seleksi yang ketat untuk menduduki jabatan yang di

amanahkan, demi terwujudnya Rimbo Bujang yang lebih baik.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung di Kecamatan Rimbo

Bujang,

c. Masih adanya kekosongan Jabatan pada Struktur Organisasi pada kantor

Camat Rimbo Bujang, antara lain belum terisinya Sekcam Rimbo Bujang.

2.4.2 Peluang dan Tantangan Eksternal

2.4.2.1 Peluang Eksternal

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Rimbo

Bujang dalam pencapaian Visi dan Misi, antara lain :

a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan daerah dan UU No.25/2004


tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan

peran Kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan Daerah,

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan Daerah dan masyarakat kepada

Kecamatan Rimbo Bujang untuk memacu dan memotivasi menjawab

tantangan dan permasalahan di masa depan,

c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui

peningkatan pendidikan formal, pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai

di Kabupaten Tebo.

2.4.2.2 Tantangan

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang

menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi

Kecamatan Rimbo Bujang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat

berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai

berikut:

a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional,

maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di

dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam

perencanaan pembangunan daerah,

b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan

Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas,

c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik, sehingga perlu

situntutnya peran aktif dari kinerja pegawai,

d. adanya daya saing yang semakin tinggi, sehingga diperlukannya

peningkatan keprofesionalan kinerja pegawai.

Keberhasilan Kinerja Kecamatan Rimbo Bujang dapat dilihat dari kondisi 5 (Lima)

tahun terakhir, data pencapaian Kinerja Kecamatan Rimbo Bujang 5 (Lima) tahun

terakhir adalah sebagai berikut :


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

No. Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi Kantor Camat Rimbo Bujang

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Kantor Camat Rimbo Bujang Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Jumlah pelaksanaan Keg. Penyediaan jasa surat menyurat

- 1 tahun - - 1200 1200 1200 1200 - 1200 1200 1200 1200 0% 100% 100% 100% 100%

2 Jumlah penyerapan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

- 1 tahun - - 12 12 12 12 - 12 12 12 12 0% 100% 100% 100% 100%

3 Jml peny. jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 100% 100%

4 Jumlah penyerp.jasa administrasi keuangan

- 1 tahun - - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 0% 100% 100% 100% 98%

5 Jumlah peralatan dan alat alat kebersihan kantor

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 1000% 100% 100% 100%

6 Jumlah peralatan tulis kantor

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 100% 100%

7 Jumlah barang cetakan dan penggandaan

- 1 tahun - - 3600 3600 3600 3600 - 3600 3600 3600 3600 0% 100% 100% 100% 100%

8 Jumlah komponen instalasi peneranga bangunan

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 100% 100%

9 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 100% 95%

10 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 100% 99%

11 Jumlah makanan dan minuman

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 95% 98% 80%

12 Jumlah keg. Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 99% 98%




Target NSPK

Target IKK



2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

13 Jumlah tenaga Administrasi tekhnis perkantoran yang tersedia

- 1 tahun - - 6 6 6 6 - 6 6 6 6 0% 100% 100% 100% 100%

14 Jumlah keg rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- 1 tahun - - 1 1 1

1 - 1 1 1 - 0% 100% 100% 100% 100%

15 Jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan camat

- 1 tahun - - 1 1 1 - - 1 1 1 - 0% 100% 100% 56% 100%

16 Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

- 1 tahun - - 1 - - 1 - 1 - - 1 0% 100% 0% 0% 100%

17 Jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 100% 89%

18 Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 100% 110%

19 Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi keagamaan

- 1 tahun - - 96 96 96 96 - 96 96 96 96 0% 100% 100% 100% 100%

20 Jumlah rapat koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait

- 1 tahun - - 4 4 4 4 - 4 4 4 4 0% 100% 100% 100% 100%

21 Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan

- 1 tahun - - 6 6 6 6 - 4 4 4 4 0% 67% 67% 67% 67%

22 Jumlah pendidikan dan pelatihan foemal

- 1 tahun - - 4 4 4 4 - 2 2 2 1 0% 50% 50% 50% 25%

23 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- 1 tahun - - 6 6 6 6 - 6 6 6 6 0% 100% 100% 100% 100%

24 Jumlah pelaksanaan Pembinaan Keluarga Berencana

- 1 tahun - - 96 96 96 96 - 96 96 96 - 0% 100% 100% 100% 100%

24




Target NSPK

Target IKK



2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

25 Jumlah pelaksanaan pembinaan posyandu

- 1 tahun - - 96 96 96 96 - 96 96 96 96 0% 100% 100% 100% 100%

26

Rasio penduduk yang telah memiliki KTP terhadap jumlah wajib KTP

- 1 tahun - - - - 6000 5000 - - - 3200 3800 0% 0% 0% 75% 89%

27 Rasio KK yang tercetak terhadap jumlah KK dalam 1 tahun

- 1 tahun - - - - 2000 2000 - - - 1200 1300 0% 0% 0% 73% 77%

28 Jumlah pelaksanaan pembinaan LPM/LPD

- 1 tahun - - - - - 48 - - - - 48 0% 0% 0% 0% 100%

29 Jumlah pelaksanaan penyuluhan produksi pertanian / perkebunan

- 1 tahun - - 8 8 8 8 - 8 8 8 8 0% 100% 100% 100% 100%

30 Jumlah pelaksanaan musyawarah rencana pembagunan kecamatan

- 1 tahun - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0% 100% 100% 100% 100%

31 Jumlah pelaksanaan musyawarah Desa di Kecamatan

- 1 tahun - - 8 8 8 8 - 8 8 8 8 0% 100% 100% 100% 100%

25

Tabel. 2.2.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO

Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Tahun Ke- Rata-Rata

Pertumbuhan

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA DAERAH

932,765,500

1,245,225,615

1,168,870,143

2,816,046,286

1,551,844,449

932,765,500

1,245,225,615

1,168,870,143

2,816,046,286

1,551,844,449

100

100

100

100

100 100% 100%

Belanja Tidak Langsung

621,744,000

645,848,115

641,343,143

641,343,143

749,154,449

621,744,000

645,848,115

641,343,143

641,343,143

749,154,449

100

100

100

100

100 100% 100%

Belanja Langsung

311,021,500

599,377,500

527,527,000

2,174,703,143

802,690,000

311,021,500

599,377,500

527,527,000

2,174,703,143

802,690,000

100

100

100

100

100 100% 100%


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN

RIMBO BUJANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor

Camat Rimbo Bujang.

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau

menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rimbo Bujang

kepada masyarakat. Analisis isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan

tugas dan fungsi Kecamatan Rimbo Bujang dalam menjalankan pemerintahan

ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam

mengoperasikan sarana dan prasarana komputer diwilayah

Kecamatan Rimbo Bujang sehingga memperlambat kinerja kegiatan

administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan

administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan komputer;

2. Kurang nya personil dibagian sekretariat Kantor Kecamatan Rimbo

Bujang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk

meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan

personil;

3. Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang belum diberikan

kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelelola anggaran

perangkat daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan

gaji pegawai dan biaya operasional kecamatan. Sedangkan pengelolaan

anggaran pembangunan masih melaui perangkat daerah terkait;

b. Bidang Pemerintahan

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan

data pemerintahan desa, pengelola data kependudukan dan pertahanan

sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu

adanya tambahan personil dan tenaga operasional;


c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan

pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja

pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga

operasional;

2. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;

3. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam

pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan

lingkungan, serta sanitasi lingkungan yang masih rendah.

d. Bidang keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan,

pengelola keamanan dan ketertiban dan pengelola kesejahteraan sosial,


adanyanya tambahan personil dan tenaga operasional;

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

3. Kurangnya personil Linmas di masing – masing desa dan Linmas yang

ada belum berjalan secara maksimal;

e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi

pembangunan dan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak/retribusi,


adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

2. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang sudah cukup

baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, kususnya untuk

peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap

dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan.

Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang

terkendala dengan cepatnya usia fisik, karena struktur tanah yang mudah

bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada likasi tertentu sering

tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;


3. Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan kantor

Kecamatan Rimbo Bujang, sehingga banyak tenaga yang merangkap

tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu

adanya tambahan personil;


3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten

Tebo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah

bersama -sama masyarakat Kabupaten Tebo telah menetapkan visi, misi dan

strategi dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

jangka Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022.

a. VISI

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen

murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini yang menjadi milik

bersamaan yang menjadi elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang

ada di Kabupaten Tebo. Visi Kabupaten Tebo tergambarkan dalam suatu

bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan

citra yang ingin di wujudkan yaitu :

TEBO TUNTAS 20022

(TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA)

TAHUN 2022”

Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kabupaten Tebo di atas adalah:

VISI ARTIKULASI VISI

TEBO

TUNTAS

2022 (TEBO

TERTIB,

UNGGUL,

TENTRAM,

ADIL DAN

SEJAHTERA

2022)”

Terwujudnya pengelolaan pemerintahandan

masyarakat yang teratur.

Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.

Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif

dalam masyarakat.

Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar

sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik

material maupun spiritual secara wajar.

Visi Kabupaten Tebo tersebut berpedoman pada visi Pembangunan

Nasional yang di tuangkan dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan


Provinsi Jambi yang dituangkan dalam peraturan Daerah Provinsi Jambi

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016 – 2021 yaitu

“JAMBI TUNTAS”(Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera).

Keterkaitan Visi sebagai dimaksud dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Visi Tebo yang unggul dengan berdaya saing tinggi selaras dengan visi

pembangunan nasional mandiri dan visi pembangunan Provinsi Jambi

yang mandiri, dimana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat

kemakmuran;

2. Visi Adil selaras dengan Provinsi Jambi yaitu mencapai Jambi yang

Adil yang berarti tercapainya keseimbangan pembangunan antar sektor,

antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas

dan kebutuhan; dan

3. Visi Kabupaten Tebo yang Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan

Sejahtera selaras dengan visi Nasional berkepribadian dan visi Provinsi

Jambi Sejahtera yang berarti terwujudnya keadaan yang aman dan

kondusif dalam masyarakat dan terpenuhinnya kebutuhan hidup

masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.

b. MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun

misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi

serta bidang garapan suatu organisasi. Maka ditetapkan misi yang

merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Tebo 2017-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan

masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup;

5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.

31


Untuk mendukung visi misi Bupati maka dari 5 (lima) misi diatas yang

sesuai dengan tupoksi kecamatan Rimbo Bujang termasuk dalam urusan

Kecamatan adalah Misi ke-3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance), yang mempunyai tujuan meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan

pelayanan publik, maka yang terkandung di dalamnya adalah menciptakan

kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi JAMBI dan Kabupaten Tebo

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo

menjadi pertimbangan bagi kecamatan Rimbo Bujang dalam mentukan arah

pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Rimbo Bujang yang ingin di

capai dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor – faktor penghambat

ataupun pendorong dari pelayanan perangkat daerah Kecamatan Rimbo Bujang

yang mempengaruhi masalah pelayanan perangkat daerah Kecamatan

Rimbo Bujang antara lain :

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintah umum, pengelolaan data

Pemerintah Desadan Jabatan pengelola di setiap seksi di kantor Kecamatan

Rimbo Bujang, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan

masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

2. Kurangnya personil di kantor Kecamatan Rimbo Bujang, sehingga banyak

tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan

masyarakat perlu adanya tambahan personil

Tabel 3.2 Tabel Keterkaitan Misi RPJMD Kab. Tebo, RPJMN dan RPJMD Prov Jambi

No

9 Agenda Prioritas

Pembangunan

Nasional

(Nawa Cita)

RPJMN 2015-2019

Misi RPJMN

Misi

Pembangunan

Provinsi Jambi

2016-2021

Misi

Pembangunan

Kabupaten Tebo

2017-2022

1 Menghadirkankembali Negara

untuk melindungi

segenap bangsa

dan memberikan

rasa aman kepada

Mewujudkan keamanan

nasional yang mampu

menjaga kedaulatan

wilayah, menopang

kemandirian ekonomi

32

9


No

9 Agenda Prioritas

Pembangunan

Nasional

(Nawa Cita)

RPJMN 2015-2019

Misi RPJMN

Misi

Pembangunan

Provinsi Jambi

2016-2021

Misi

Pembangunan

Kabupaten Tebo

2017-2022

seluruh warga

negara

dengan mengamankan

sumber daya maritim

dan mencerminkan

kepribadian Indonesia

sebagai negara

kepulauan

2 Membuat pemerintah tidak

absen dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya

Mewujudkan masyarakat

maju, berkeseimbangan

dan demokratis

berdasarkan negara

hukum

Mewujudkan tata

kelola pemerintahan

yang baik (good

governance).

Mewujudkan politik luar

negeri yang bebas aktif

dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim

3 Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara kesatuan

Mewujudkan bangsa

yang berdaya saing

Meningkatkan

aksesibilitas dan kualitas

infrastruktur umum,

pengelolaan energi dan

sumber daya alam yang

berkeadilan dan

berkelanjutan

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas infrastruktur

layanan umum

4 Memperkuat kehadiran

Negara dalam melakukan

reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat dan

terpercaya

5 Meningkatkan kualitas hidup

manusia dan masyarakat

Indonesia

Mewujudkan kualitas

hidup manusia Indonesia

yang tinggi, maju dan

sejahtera

Meningkatkan Kualitas

sumber daya manusia

yang sehat, terdidik,

berbudaya, agamis dan

berkesetaraan gender

Meningkatkan

kualitas pendidikan,

kesehatan serta

tatanan kehidupan

beragama dan

berbudaya

Mewujudkan Indonesia

menjadi negara maritim

yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan

kepentingan nasional

6 Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar

internasional

Mewujudkan bangsa

yang berdaya saing

Meningkatkan

Daya saing daerah

melalui optimalisasi

Mendorong

tumbuhnya

perekonomian

33


No

9 Agenda Prioritas

Pembangunan

Nasional

(Nawa Cita)

RPJMN 2015-2019

Misi RPJMN

Misi

Pembangunan

Provinsi Jambi

2016-2021

Misi

Pembangunan

Kabupaten Tebo

2017-2022

sehingga bangsa Indonesia

bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia

lainnya.

pembangunan ekonomi

kerakyatan yang

didukung oleh penerapan

ilmu pengetahuan,

teknologi dan inovasi

(IPTEKIN) berwawasan

lingkungan

daerah dan

pendapatan

masyarakat berbasis

agribisnis dan

agroindustri dengan

memperhatikan

kelestarian

lingkungan hidup

7 Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestic

8 Melakukan revolusi karakter

bangsa

Mewujudkan masyarakat

yang berkepribadian

dalam kebudayaan

Menjaga situasi daerah

yang kondusif, toleransi

antar umat beragama dan

kesadaran hukum

masyarakat

Mendorong

terciptanya

ketentraman dan

ketertiban dalam

kehidupan

bermasyarakat

9 Memperteguh kebhinekaan

dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati

Tebo tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Rimbo Bujang

Kabupaten Tebo yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

(1) Tugas Pokok

Kecamatan dipimpin oleh camat yang mempunyai tugas sebagai

koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

(2) Fungsi :

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

34

9


f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan

Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan


3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Penyusunan RTRW Kecamatan Rimbo Bujang dilakukan dengan

berazaskan kaidah- kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian

keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kecamatan dan

kawasan perlindungan terhadap sumber daya yang dimiliki Kecamatan.

RTRW Kecamatan juga harus berdasarkan azas keterpaduan, keserasian,

keselarasan dan keseimbangan, berkelanjutan, keberdayagunaan dan berhasil

guna, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan

hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Sedangkan maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kecamatan Rimbo Bujang 2017-2022 adalah tersedianya kajian Rencana Tata

Ruang Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang 2017-2022 serta tersusunnya perda

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang 2017-2022.

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang

menurut peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD);

2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;

3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangn pembangunan dalam wilayah

Kabupaten;

4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan

pemerintah, masyarakat, dan swasta;


5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

dan

6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan

wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan,

pemberian insentif dan disin sentif,serta pengenaan sanksi.

Dinamika perkembangan wilayah kecamatan yang terjadi terus-menerus

membawa dampak pada perkembangan wilayah Kecamatan baik terhadap aspek

sosial ekonomi mauapun dalam perwujudan fisiknya. Pada suatu sisi dinamika

perkembangan wilayah kecamatan dapat memacu pelaksanaan pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain perkembangan wilayah kecamatan

yang tak terkendali pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan

produktivitas kawanan dan memudarnya karakter suatu wilayah.

Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang memiliki luas wilayah sebesar 406.92

km2 termasuk wilayah kawasan Eks Proyek Transmigrasi yang penempatan

penduduknya pertama kali pada tanggal 9 Desember 1975 di Unit I yang

sekarang disebut dengan nama Desa Perintis dengan jumlah kepala keluarga

sebanyak 500 KK atau 2.067 jiwa. Penempatan penduduk ini berlangsung

hingga tahun 1981 dengan jumlah kepala mencapai 8.156 KK atau 36.134 jiwa

yang menempati 20 Unit/Blok Pemukinam.

Pada tahun 1977 terbentuk Perwakilan Kecamatan Rimbo Bujang dan pada

tahun 1992 resmi menjadi Kecamatan Definitif. Kemudian berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2003 Kecamatan Rimbo

Bujang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Rimbo

Bujang, Kecamatan Rimbo Ulu dan Kecamatan Rimbo Ilir.

Kecamatan Rimbo Bujang merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas)

kecamatan di Kabupaten Tebo, memiliki luas wilayah 408,30 Km2

atau sekitar

6,44 % dari luas wilayah Kabupaten Tebo, dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan VII Koto Ilir

2. Sebelah Timur : Kecamatan Rimbo Ilir

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bungo

4. Sebelah Barat : Kecamatan Rimbo Ulu

36

9


Tabel. 3.3. Nama Desa, Luas Daerah dan Jumlah Dusun Kecamatan

Rimbo Bujang

NO DESA/ KELURAHAN LUAS (Km2)

JUMLAH RW/

DUSUN

1 2 3 4

1 Kelurahan Wirotho Agung 38.37 15

2 Desa Perintis 49,58 8

3 Desa Rimbo Mulyo 52,37 8

4 Desa Purwoharjo 55,31 8

5 Desa Tegal Arum 47,46 8

6 Desa Tirta Kencana 54,81 8

7 Desa Sapta mulia 33,78 6

8 Desa Pematang Sapat 75,24 2

Jumlah 406.92 63

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Kecamatan Rimbo Bujang telah

mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan

jumlah penduduk dan perubahan tataguna lahan di Kecamatan Rimbo Bujang.

Pola ruang Kecamatan Rimbo Bujang dikembangkan dengan

memperhatikan karakteristik Zona Budidaya. Zona budidaya berupa kawasan

dengan fungsi pariwisata, pertanian lahan basah dan lahan kering, permukiman,

perdagangan, perindustrian dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya lainnya

dengan arahan pada pemanfaatan dengan dukungan infrastruktur yang memadai

dengan memperhatikan keberadaan zona penyangga sebagai batas kegiatan

dan memberikan dukungan kepada kelestarian zona lindung sebagai bagian dari

sumber daya alam sebagai daya dukung terhadap zona budidaya. Zona budidaya

di Kecamatan Rimbo Bujang terdiri atas :

1. Kawasan Perkebunan

2. Kawasan Pemukiman


3. Kawasan Perdagangan dan Jasa

4. Kawasan Pusat Pemerintahan dan Core Budaya, di Wirotho Agung.

5. Kawasan Olahraga, tersebar di Kecamatan Rimbo Bujang

Perwujudan Pola Ruang di Kecamatan Rimbo Bujang secara garis

besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan

budidaya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup, adat

istiadat maupun agama, mengingat adanya kecenderungan pergeseran

pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budidaya, maka diperlukan

penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan pada kawasan

budidaya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.4. Analisis Terhadap KLHS

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan Kantor

Kecamatan Rimbo

Bujang

1 2 3 4

1 Kapasitas daya dukung

dan daya tampung

lingkungan hidup untuk

pembangunan

Terbatasnya

daya dukung

dan daya

tampung

lingkungan

hidup

Kajian dan

pemanfaatan lahan dan

pelestarian

Lingkungan hidup

2 Perkiraan mengenai

dampak dan risiko

lingkungan hidup

Pembangunan

menyebabkan

penyusutan dan

perusakan

Lingkungan

hidup

Kajian tentang dampak

dan resiko

Lingkungan hidup

3 Kinerja layanan/jasa

ekosistem

Menurunnya

kualitas

lingkungan

Kajian peningkatan

kualitas

Lingkungan

4 Efisiensi pemanfaatan

sumber daya alam Pembatasan

pemanfaatan

Sumber daya

alam

Kajian Pemanfaatan

Sumber daya alam

38

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan Kantor

Kecamatan Rimbo

Bujang

1 2 3 4

5 Tingkat kerentanan dan

kapasitas adaptasi

terhadap perubahan

iklim

Menurunnya

kelestarian

akibat perubahan

iklim

Kajian dampak

perubahan iklim

terhadap Lingkunga

Hidup

6 Tingkat

ketahanan dan

potensi

keanekaragaman

hayati

Berkurangnya

ketahanan dan

potensi

keanekaragaman

hayati

Kajian dan

penanggulangan

keanekaragaman

hayati

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dapat pula disampaikan yang menjadi isu strategi pembangunan

Kecamatan Rimbo Bujang sesuai dengan Rencana Pembangunan jangka

Menengah Daerah 2017-2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan

Rimbo Bujang adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Good Governance dan reformasi birokrasi yang belum optimal;

2. Esensi terwujudnya Good Governance dan reformasi birokrasi adalah

kepuasan layananpublik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintahan

Kecamatan Rimbo Bujang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang

didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan

biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah penyusunan Road

Map Reformasi Birokrasi.

3. Masih kurangnya pengalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai

tradisional dan Kearifan lokal yang luhur serta rendahnya penerapan dan

pengembangan nilai-nilai Budaya daerah maupun budaya nasional yang

unggul;

4. Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan

penuh untuk Mengajukan dan mengelola anggaran perangkat daerah,

kewenangan kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya


operasional kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan

masih melalui perangkat Daerah terkait;

5. Belum optimal peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan

dan Pembangunan wilayah;

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Rimbo Bujang

Tahun 2017-2022 adalah :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan beragama dan berbudaya ditengah

masyarakat

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan

publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

3. Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat

4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah

5. Meningkatkan pembangunan sumber daya dibidang olahraga

1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun sasaran penyusunan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Rimbo Bujang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan

dan pelestarian budaya

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

yang berbasis teknologi informasi

3. Meningkatnya pemberdayaan gender

4. Meningkatnya stabilitas Kesostrantibum, kesadaran politik dan hukum

5. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dibidang olahraga

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan

Rimbo Bujang Kabupaten Tebo disajikan pada table berikut :


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Rimbo Bujang

NO

TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PENDANAAN

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mewujudkan tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya ditengah

masyarakat

Prosentase peningkatan apresiasi dan peran

serta masyakaratdalam pengembangan dan

pelestarian budaya

Meningkatkan apresiasi dan

peran serta masyakarat dalam

pengembangan dan pelestarian

budaya

1 2 2 2 2

Presentase penurunan konflik atau agama Menurunnya konflik atau

agama

100% 80% 73% 65% 55%

2 Meningkatnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih

serta layanan publik yang berkualitas

berbasis

teknologi informasi

Prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja

dan pengelolaan

keuangan daerah yang berbasis teknologi

informasi

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan pengelolaan

keuangan daerah yang berbasis

teknologi informasi

10 15 20 25 30

Prosentase peningkatan aspek perencanaan

dan pengendalian urusan pemerintahan

Meningkatnya aspek

perencanaan dan pengendalian

urusan pemerintahan

1 1 2 2 2

3 Meningkatkan sumber daya daerah

berbasis pemberdayaan masyarakat Prosentase peningkatan pemberdayaan gender Meningkatnya pemberdayaan

gender 85,31 85,41 85,53 85,63 85,72

4 Mewujudkan keamanan dan ketertiban

daerah

Prosentase peningkatan stabilitas

tibumtranmas, kesadaran politikdan hukum

Meningkatnya stabilitas

tibumtranmas, kesadaran politik

dan hukum

55% 60% 65% 70% 75%

5 Meningkatnya pembangunan sumber

daya manusia dibidang olahraga

Prosentase peningkatan perlindungan sosial

dan masyarakat

Meningkatnya perlindungan

sosial dan masyarakat

50% 60% 70% 75% 80%

Prosentase peningkatan kualitas sumber daya

manusia dibidang olahraga

Meningkatnya kualitas sumber

daya manusia dibidang

olahraga

55% 60% 65% 75% 80%


Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan

indikator kinerja yang akan dijadikan saran/instrumen pengukuran, jumlah indikator

kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan

pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten

Tebo sebanyak 6 (enam) indikator. Indikator pada masing – masing untuk

menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rimbo Bujang

Sasaran Indikator

1) Meningkatkan apresiasi dan peran

serta masyarakat dalam

pengembangan dan pelestarian

budaya

1. Terwujudnya peran serta masyakarat

dalam pelestarian budaya

2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja

dan pengelolaan keuangan daerah

yang berbasis teknologi informasi

2. Terwujudnya pengelolaan keuangan

yang baik dan jujur

3) Meningkatnya pemberdayaan

gender

3. Terwujudnya peran gender

4) Meningkatnya stabilitas

tribumtranmas, kesadaran politik

dan hokum

4. Terwujudnya keamanan dan stabilitas

politik

5) Meningkatnya perlindungan sosial

dan masyarakat

5. Terwujudnya masyarakat yang aman

dan nyaman

6) Meningkatnya kualitas sumber daya


6. Terwujudnya SDM yang berprestasi

dibidang olahraga


BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Yang dimaksud dengan strategis adalah cara-cara yang di pakai oleh

Kecamatan Rimbo Bujang untuk mewujutkan program-program yang telah

memperoleh pendanaan dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi

maupun APBN. Adapun strategis dari pencapaian program Kecamatan Rimbo

Bujang adalah:

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan dan pelaksanaan

prosedur pelayanan sesuai anggaran.

3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitis SDM

Kecamatan.

4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamata untuk

meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta

mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana .

6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung

oleh peningkatan partisipasi masyarakat.

7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan

kinerja setiap pegawai.

8. Meningkatkan upaya – upaya sosialisasi peraturan dan penegakan Hukum

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

ditempuh melalui perumusan sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

sesuai dengan tabel 5.1 berikut:


Tabel.5.1 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Rimbo Bujang

5.2. KEBIJAKAN

Sesuai dengan strategis di atas dan dengan tetap mengacu kapada tujuan

Kecamatan Rimbo Bujang, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan

Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan

5 ( lima) Tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rimbo Bujang.

2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Rimbo Bujang.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah


Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah


No Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Strategi Kebijakan

1 Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelayanan publik

dan

pemberdayaan

masyarakat di

wilayah

kecamatan.

Nilai SAKIP

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

tugas umum

pemerintahan

Nilai SAKIP

Peningkatan

Kemampuan

Aparatur

Pemerintah

Meningkatkan

kualitas

aparatur

Indek

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

PATEN

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Peningkatan

Sarana dan

prasarana

Meningkatkan

Kualitas

Sarana dan

Prasarana

Persentase

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pembangunan

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat

Persentase

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pembangunan

Peningkatan

Peranserta

masyarakat

dalam

Pembangunan

Meningkatan

Kualitas

masyarakat

dalam

Pembangunan


Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TEBI TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)

MISI 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, kesehatan, serta tatanan kehidupan beragama dan budaya

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1

Mewujudkan tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya di tenga

masyarakat

Meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan

pelestarian budaya

Peningkatan pelestarian budaya daerah Meningkatkan akses layanan

pembinaan masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian

budaya daerah Presentase penurunan konflik antar agama Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup

bertoleransi antar agama

MISI 3 : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governace)

2

Meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis

teknologi informasi

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis

teknologi informasi

Peningkatan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik(good governance) melalui penciptaan

birokrasi efektif dan efisien Peningkatan kemampuan aparat pemerintah

Peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah dan

pengelolaan keuangan serta aset daerah sesuai dengan

Peningkatan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi dan

komunikasi

Melaksanakan arsip dengan menggunakan media teknologi informasi

Membangun dan pengembangan jaringan komunikasi informasi dan media massa

Meningkatnya aspek perencanaan dan

pengendalian urusan pemerintahan

Peningkatan kapasitas intern pemerintah

Misi 5 : Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

3 Meningkatkan sumber daya daerah

berbasis pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya pemberdayaan gender Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Mendorong partisipasi

masyarakat dalam menjaga

keamanan dan kenyaman

lingkungan melalu pembinaan kepada masyarakat

Meweujudkan keamanan dan ketertiban

daerah

Meningkatnya stabilitas tibumtranmas,

kesadaran politik dan hukum

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan

ketertiban

Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dibidang olahraga

Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan

Meningkatnya kuantitas sumber daya


Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar

melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan

Peningkatan dukungan pemerintah daearah terhadap aktivitas

kepemudaan dan olahraga


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program/Kegiatan, serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang

disusun di dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten

Tebo bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigm

pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan

mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan

pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam

penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya

didalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Tebo yang dalam hal ini

adalah Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah pada Kantor Kecamatan

Rimbo Bujang Kabupaten Tebo disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang

tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun

berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Rimbo

Bujang Kabupaten Teboyang berfungsi antara lain sebagai koordinator

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di

wilayah kecamatan.

Adapun rencana program/kegiatan pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang

Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan yang dilaksanakan

antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyedia jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan


4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan AlatTulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Penyedia komponen Instalasi Listrik

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

13. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan yang

dilaksanakan antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara

lain :

1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan yang

dilaksanakan antara lain :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventarisasi Aset

3. Penyusunan Renstra dan Renja OPD 4. Monitoring dan Evaluasi Program /Kegiatan OPD


F. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes

2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

G. Program Penataan Administrasi Kependudukan


1. Sosisalisasi Penerapan KTP Elektronik

H. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan


1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita

I. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


1. Penyelenggaraan pameran Investasi

J. ProgramPembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dibidang Kebijakan

Pemuda


1. Musabaqoh Tilawatil Qur’an

K. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan


1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

2. Pembinaan Anggota Paskibra Daerah

L. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


1. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

M. Program Bantuan Keuangan Provinsi


1. Bantuan Keuangan Provinsi

N. Program Dana Kelurahan


1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan


Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 6.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 – 2022

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATOR KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO

TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Data Capai

a n pada

Tahun Awal Peren

c anaan

UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

2021

2022

KONDISI

KINERJA

AKHIR RPJMD

UNIT KERJA

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUN

G JAWAB

TARGE T Rp TARGET Rp

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DIWILAYAH KECAMATAN

MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENDIDIKAN

7 01 KECAMATAN RIMBO BUJANG

7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase Capaian Kinerja dan Keunagn

100% 2.474.971.461,60 2.536.845.748,14 5.011.817.209,74 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan

Jumlah

prosentase Gaji

dan Tunjangan

ASN

100 % 100% 2.474.971.461,60 100% 2.536.845.748,14 5.011.817.209,74 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji Pokok PNS dan Uang Refresentasi Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan

Tunjangan 100 % 100%

1.391.284.932,00 100% 1.392.289.938,00 2.783.574.870,00

Kecamatan Rimbo Bujang

Tunjangan keluarga Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan


132.332.457,00 100% 132.334.457,00 264.666.914,00

Kecamatan Rimbo

Bujang

Tunjangan Jabatan Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan


133.589.215,00 100% 133.589.216,00 267.178.431,00

Kecamatan Rimbo

Bujang


Tunjangan Fungsional Umum Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan

Tunjangan 100 % 100 %

52.129.065,00 100 % 52.129.345,00 104.258.410,00


Tunjangan Beras Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan


98.347.453,00 100 % 98.347.453,00 196.694.906,00

Kecamatan Rimbo

Bujang

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan


4.246.761,00 100 % 4.246.761,00 8.493.522,00

Kecamatan Rimbo

Bujang

Pembulatan Gaji Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan


99.822,60 100 % 99.822,14 199.644,74

Kecamatan Rimbo

Bujang

Iuran Asuransi Kesehatan Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan


46.039.679,00 100 % 46.039.679,00 92.079.358,00

Kecamatan Rimbo

Bujang

Iuran JKK dan JKM

Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan


11.902.077,00 100 % 11.902.077,00 23.804.154,00

Kecamatan Rimbo

Bujang

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan


605.000.000,00 100 % 665.867.000,00 1.270.867.000,00

Kecamatan Rimbo

Bujang

7

01

01

2.03

Administrasi Umum

Terciptanya tertib administrasi di kecamatan

100 %

578.026.800,00

667.265.400,00

1.245.292.200

Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Pelayanan Surat Menyurat Maksimal

100% 100 %

27.500.000,00 100 % 27.500.000,00 55.000.000

Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Air

100% 100 % 44.000.000,00 100 % 44.000.000,00 88.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan kantor 100% 100 % 20.500.000,00 100 % 20.500.000,00 41.000.000

Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns

Meningkatnya Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan untuk 14 Org Tenaga Kontrak

100% 100 % 1.108.800,00 100 % 1.109.400,00 2.218.200 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah Pelunasan pajak kendaraan dinas,

2 Kend R4 dan 4 Kend R2

100% 100 % 3.500.000,00 100 % 3.500.000,00 7.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Terlaksananya Adm Keuangan yang Baik dan Transparan.

100% 100 % 114.120.000,00 100 % 114.120.000,00 228.240.000 Kecamatan Rimbo

Bujang


7 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah barang Kebersihan, alat Pembersih dan Tenaga Kebersihan

100% 100 % 57.550.000,00 100 % 57.550.000,00 115.100.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Periode terjaganya Peralatan Kantor Kerja

100% 100 % 1.500.000,00 100 % 1.500.000,00 3.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyedian Alat tulis Kantor

100% 100 % 20.000.000,00 100 % 20.000.000,00 40.000.000

Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

100% 100 % 15.605.000,00 100 % 15.918.000,00 31.523.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7

7

01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

100% 100 % 9.643.000,00 100 % 9.643.000,00 19.286.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

01 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah

Tersedianya

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

100% 100 %

25.000.000,00 100 % 25.000.000,00

50.000.000

Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang- undangan guna peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur selama 1 Tahun

100% 100 % 8.000.000,00 100 % 8.000.000,00 16.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Kegiatan Promosi selama 1 Tahun

100% 100 % 10.000.000,00 100 % 10.000.000,00 20.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Periode rapat/Tamu yang diberikan snack dan makan siang

100% 100 %

45.000.000,00 100 % 45.000.000,00

90.000.000

Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Periode aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan diluar Daerah

100% 100 % 70.000.000,00 100 % 70.000.000,00 140.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor

100% 100 % 15.000.000,00 100 % 15.000.000,00 30.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 23 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

100% 100 % 5.000.000,00 100 % 13.925.000,00 18.925.000 Kecamatan Rimbo

Bujang


7 01 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Pengadaan Mubelur

100% 100 % 5.000.000,00 100 % 25.000.000,00 30.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

100% 100%

5.000.000,00 100% 25.000.000,00

30.000.000

Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 100% 100% 25.000.000,00 100% 15.000.000,00 40.000.000

Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, untuk 2 Unit Kend R4 dan 13 Unit Kend R2

100% 100% 45.000.000,00 100% 75.000.000,00 120.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/peralatan gedung Kantor

100% 100% 5.000.000,00 100% 25.000.000,00 30.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan

kepuasan Pelayanan

Publik

35.800.000,00

50.800.000,00 86.600.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

7 01 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah pengadaan pakaian Batik dan Olah Raga

100% 100 % 25.800.000,00 100 % 25.800.000,00 51.600.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 01 2 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti

100% 100 % 10.000.000,00 100 % 25.000.000,00 35.000.000 Kecamatan Rimbo

Bujang

MENINGKATNYA KUALITAS

PELAYANAN PATEN

7 01 UNSUR KEWILAYAHAN

- Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Capaian

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

100%

517.150.000,00

716.499.949,12 1.233.649.949 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Efektifitasnya Pelaksaan

Kegiatan pemerintahan

di Kecamatan

100%

517.150.000,00

716.499.949,12 1.233.649.949 Kecamatan Rimbo

Bujang

7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan

100%

-


Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Jumlah Tenaga Aparatur Pelaksana Non PNS

100%

9.650.000,00 100 % 204.000.000,00 213.650.000

100 % Kecamatan

Rimbo Bujang

Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

Jumlah Tenaga Aparatur Pelaksana Honor RT/RW

100 % 378.600.000,00 100 % 378.600.000,00 757.200.000

100% Kecamatan

Rimbo Bujang

Jumlah

Terlaksananya

100 % 38.500.000,00 100 % 38.500.000,00 77.000.000 Kecamatan

Rimbo Bujang

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kegiatan MTQ

Pemuda Tingkat 100% MENINGKATNYA Kecamatan & PARTISIPASI Tngkat MASYARAKAT Kabupaten

DALAM PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Jumlah Kegiatan

Kompetisi Olah

Raga Untuk 1

100% 100 % 10.400.000,00 100 % 10.399.949,12 20.799.949


Tahun 100 %

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Jumlah Kegiatan

Pembinaan

urganisasi Pemuda untuk 1 Tahun

100% 100 % 10.000.000,00 100 % 10.000.000,00 20.000.000 Kecamatan

Rimbo Bujang

Kegiatan pembinaan organisasi Perempuan

Jumlah Kegiatan Pembinaan

100 %

100 % 75.000.000,00


100% 70.000.000,00 145.000.000

7 01 03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Capaian Perberdayaan

masyarakat desa dan kelurahan

100%

1.230.920.000,00 1.230.920.000,00

2.461.840.000


7 01 03 2.03 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Capaian Perbersdayaan

Kelurahan 100%

1.230.920.000,00 1.230.920.000,00 2.461.840.000


7 01 03 2.03 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirotho Agung

Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100% 100%

1.073.670.000,00 100% 1.073.670.000,00

2.147.340.000


7 01 03 2.03 03

Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirotho Agung

Meningkatnya

Kegiatan

Pemberdayaa

n Masyarakat selama 1 Tahun

100% 100%

87.250.000,00 100% 87.250.000,00 174.500.000


Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( Dana Provinsi )

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

100% 100% 60.000.000,00 100% 60.000.000,00


120.000.000

7 01 03 3.03 04

Evaluasi Kelurahan Terpantaunya kegiatan secara berkala ( Monev )

100% 100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00 20.000.000



7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Lingkungan yang

Aman dan Kondusif 100%

2.500.000,00

2.500.000,00

5.000.000


7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Persentase Lingkungan yang

Aman dan Kondusif 100%

2.500.000,00

2.500.000,00

5.000.000


7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Lingkungan yang Aman dan

Kondusif 100% 100% 2.500.000,00 100% 2.500.000,00

5.000.000


7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum

100%

2.500.000,00 2.500.000,00

5.000.000


7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan penugasan Kepala Daerah

Persentase Penyelenggaraan


100%

2.500.000,00 2.500.000,00

5.000.000


7 01 05 2.01 02

Fasilitasi,koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah Capaian Penyelenggaraan


100% 100%

2.500.000,00 100% 2.500.000,00

5.000.000


7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase Pembinaan

Pemerintahan desa 100%

2.500.000,00

2.500.000,00

5.000.000


7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase Pembinaan

Pemerintahan desa 100%

2.500.000,00

2.500.000,00

5.000.000


7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Kegiatan dalam APBDes Desa

100% 100% 2.500.000,00 100% 2.500.000,00

5.000.000


JUMLAH ANGGARAN

3.091.298.261,60

3.973.911,097,26


CAMAT RIMBO BUJANG

RICHI SHAPUTRA, S.STP Penata Tk. I – III/d NIP. 19870705 200602 1 001


Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kantor Camat Rimbo Bujang Serta Target Yang Ingin Dicapai

SEKRETARIS

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4

1

Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan

kecamatan

Persentase Pelaksanaan

Program Kegiatan yang

dilaksanakan

100%

Kasi Pemerintahan

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya kinerja

Pemerintahan Desa dan tata

kelola Keuangan desa

Jumlah Pembinaan Perangkat

desa

100%

2.

Meningkatnya Tertib

Administrasi Kependudukan

Persentase Cakupan

Masyarakat yang sudah

memiliki KK dan KTP

100%

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam

Perencanaan Pembangunan

Persentase Jumlah Usulan

dalam Musrenbang

100%

2 Terciptanya Lingkungan sehat Persentase Sosialisasi

Pengolahan sampah sekala

Kecamatan

100%

Kasi Kesostrantibum

1. Meningkatnya Stabilitas

Keamanan dan Ketertiban

Wilayah yang dinamis dan

Kondusif

Jumlah Peningkatan Kapasitas

SDM Linmas Periode Siap

dalam penanganan

kewaspadaan /Deteksi dini

240 Orang

Jumlah Pengamanan Perda 2 Perda

Pelaporan Periodik dan

laporan cepat kejadian Khusus

12 dok

2 Meningkatnya Partisipasi

masyarakat dalam

Pembangunan dalam bidang

Kepemudaan,

Jumlah Pelaksanaan

Pembinaan

100%


3 Meningkatnya Fasilitasi

Frogram Kesejahteraan Sosial

bagi masyarakat kurang

mampu

Jumlah Laporan Distribusi

Raskin

12 Lap

Jumlah Monitorong dan

fasilitasi program Jaminan

Kesehatan

100 %

Jumlah monitoring dan

fasilitasi program keluarga

Harapan

4 kali

4. Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-

nilai

luhur Budaya bangsa

Jumlah Pelaksanaan kegiatan

Hari-hari besar bersejarah

2 Kegiatan

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

1, Penyerapan Dana DD dan

ADD pada Pembangunan

desa

Prosentase Kegiatan Monev

ke Desa

100 %

2. Meningkatnya Peran serta

Jender dalam Pembangunan

Prosentase Pembinaan PKK,

Pos Yandu dan P2TP2A

100 %


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu

organisasi. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan

akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja

daerah merupakan syarat utama untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penetapan indikator kinerja daerah akan menjadi acuan penting dalam lima tahun

mendatang.

Indikator kinerja daerah merupakan alat untuk menilai keberhasilan

pembangunan daerah secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencerminkan

capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator kinerja program merupakan

deskripsi berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran

indikator hasil lebih utama memperlihatkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi

yang mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai

media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi di masa

mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran

dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja

yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan

kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk

mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Diperlukan

penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program

pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Untuk mengukur kinerja suatu

organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah yang ditetapkan

harus memenuhi syarat berikut ini:

a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;

b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang

diharapkan;

c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah;

d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.


Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 bertujuan untuk memenuhi visi dan misi Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2022. Indikator kinerja daerah tersebut di kategorikan atas 3 aspek yaitu

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Rimbo

Bujang Kabupaten Tebo menetapkan berbagai indikator kinerja yang harus dicapai

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama

yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinrja sesuai indikator yang telah

ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan

SKPD akan mempertanggung jawabkan kepada pemerintah setiap tahun melalui

dokumen LKJIP per tahun dan LKjIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala

daerah. Indkator kinerja RPJMD yang diacu oleh renstra Kecamatan yaitu Indeks

Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan. Indikator kinerja Kecamatan Rimbo

Bujang Kabupaten Tebo yangg mengacu pada Tujuan Dan sasaran RPJMD serta

indikator kinerja lainya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Rimbo Bujang

untuk mewujudkan sekaligus menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Rimbo Bujang yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan

2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan, Monitoring,

Pengendalian dan Pengawasan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan target

kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun priode 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :


Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Yang

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

Indikator

Kondisi

Kinerja

Pada

Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Nilai SAKIP

Kecamatan C C C B B BB BB BB

2. Persentase

Persentase Indeks

Kepuasan

Masyarakat

70 75 80 80 85 100 100 100

3. Persentase Peran

Serta Masyarakat

Dalam

Perencanaan,

Monitoring,

Pengendalian dan

Pengawasan

60 60 75 80 82 85 85 85


BAB 8

PENUTUP

Renstra Perubahan Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017-2022 merupakan

acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Rimbo Bujang

dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehinga diharapkan dapat tercapai

secara sinergi dalam pelaksanaannya. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Dalam renstra Perubahan Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017- 2022 telah

ditetapkan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis serta

program dan kegiatan Kecamatan Rimbo Bujang dalam mendukung pencapaian

sasaran Pembangunan Daerah,

b. Renstra Perubahan Kecamatan Rimbo Bujang tahun 2017-2022 harus dijadikan

pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan (RENJA) untuk setiap

tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Tebo.

c. Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Kantor

Camat Rimbo Bujang yang wajib dilaksanakan agar tercapai visi, misi, dan

tujuan organisasi, tidak semata untuk kepentingan Kantor Camat Rimbo Bujang

namun untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan daerah.

d. Rencana strategis Perubahan ini masih perlu ditindak lanjuti dalam rumusan

opersional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa kegiatan

Kantor Camat Rimbo Bujang , baik yang bersifat preventif maupun repsresif.

e. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi dari

seluruh stakeholders secara harmoni di semua tingkatan. Peran pemerintah

daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan

penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat.

Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan Pogram serta

kegiatan yang akan dilakukan oleh Kantor Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, programdan

kegiatan Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan


pembangunan Tebo selama limatahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh

unit kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Rimbo Bujang. Renstra disusun untuk

memberikan arah yang jelas dalammelaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok,

fungsi dan peran Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dalam

pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur

kinerja tahunan Kantor Rimbo Bujang Kabupaten Tebo berupa Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP). Selanjutnya, renstra ini segera diimplementasi dan

dicermatiakuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang

terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2017- 2022.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus

mengalami perubahan, maka Renstra Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan

perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama

dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka

komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga

visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian, penting bagi Kantor Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana

fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan

Perangkat Daerah dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada

dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Tebo.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan

pelaksanaan yang tuntas.Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan

mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat

dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana

kerja tahunan Kantor Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Mengingat hal

tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Kantor Kecamatan Rimbo

Bujang Kabupaten Tebo harus melaksanakannya secara akuntabel dan

senantiasaberorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Akhirnya menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Kantor Camat Rimbo

Bujang untuk bersama-sama melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi yang

telah dirumuskan dalam rencana strategis. Pencapaian kinerja bukan hal yang


mudah,untuk itu diperlukan tekad, usaha dan perjuangan terus menerus untuk

menunjukkan bahwa Kantor Camat Rimbo Bujang mampu memenuhi harapan

masyarakat diwilayah Kecamatan Rimbo Bujang.


CAMAT RIMBO BUJANG

RICHI SHAPUTRA, S.STP Penata Tk. I – III/d

NIP. 19870705 200602 1 001


Documents

RENSTRA PERUBAHAN RENSTRA PERUBAHAN