RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 2016 - 2021 4 2016 - 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 6. Peraturan Pemerintah

RENCANA

STRATEGIS

(RENSTRA)

2016 - 2021

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MEDAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 2016 - 2021

2016 - 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

KATA PENGANTAR

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah, sebagai respon terhadap tuntutan

adanya perubahan dalam manajemen Pemerintahan dan pembangunan kota yang lebih

berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku

pelaksana dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2016 - 2021.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2016 – 2021 mengacu pada visi dan misi Kota Medan,

yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Tahun 2016 – 2021.

Akhirnya dengan tersusunya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2016 – 2021, diharapkan program

dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan

tolak ukur kinerja yang telah diciptakan. Kami mohon saran dan pendapat untuk

penyempurnaan pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2016 – 2021 ini untuk masa yang akan datang.


1

2016 - 2021


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk

mengembangkan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan

memperbaiki kehidupan material secara adil dan merata, meningkatkan kualitas kesehatan,

pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja, mendorong terciptanya penegakan hak –

hakasasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi, mengembangkan peradaban,

meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan upaya

tersebut, pembangunan daerah memerlukan perencanaan strategis yang menjadi pedoman

bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Melihat pentingnya pembangunan daerah dalam mengimplementasikan

pembangunan yang berkelanjutan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,

sebagaimana tertera di dalam konsiderannya memandang perlu menyelenggarakan otonomi

daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada

daerah secara proporsional. Kewenangan yang dimaksud tersebut diwujudkan dengan

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah.


2

2016 - 2021


Titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota dimaksudkan untuk mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat, mendewasakan politik rakyat (democratization process), dan

memberikan keleluasaan bagi daerah kabupaten/kota untuk mengatur rumah tangganya

sendiri sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya. Otonomi daerah

mencakup: sharing of power, distribution of income, dan empowering regional

administration. Ketiga hal inilah yang diharapkan oleh daerah agar pelaksanaan otonomi

daerah dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, dengan otonomi daerah diharapkan akan

mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah

dan antar wilayah secara perlahan dapat dikurangi.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah juga tidak terlepas dari partisipasi

masyarakat dan perencanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah secara

efisien dan efektif. Perencanaan pemerintah daerah saat ini terdiri dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) serta Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pemerintah Daerah Jangka

Menengah tersebut dijabarkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Rencana yang

dimaksud adalah Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari

pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak–banyaknya

pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan

sistematis. Rencana Strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia

dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategis, nasional, dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional. Sesuai

dengan amanat UU RI No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menyusun

dokumen Rencana Strategis kurun waktu 2016 - 2021 yang mengacu pada RPJM Daerah

Kota Medan dan disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008


3

2016 - 2021


tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Dengan demikian maka diharapkan program – program kepala daerah sudah akan

didukung oleh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur

organisasi Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan. Renstra SKPD yang memuat Visi,

Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah merupakan pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana yang diproyeksikan selama 5 (lima)

tahun kedepan

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Undang–UndangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–UndangNomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang–UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Lembaran Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan.

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).


4

2016 - 2021


6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4736);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pelaksanaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK

secara Nasional;

15. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden

Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;

16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


5

2016 - 2021


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1186/M.PAN/04/2008

tentang Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008;

21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan LAKIP.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Medanadalah untuk memberikan arah dan pedoman

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaianpelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam prinsip-

prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medanini dimaksudkan

sebagai :

1) Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman atau acuan dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medan dalam kurun waktu 2016-2021;

2) Memberikan gambaran Umum mengenai Tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildalam jangka menengah;

3) Acuan dan pedoman bagi setiap staf yang ada dalam penyusunan Laporan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medansebagai media

pertanggungjawaban yang disampaikan secara melembaga;


6

2016 - 2021


4) Dapat membentuk penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medansebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara

keseluruhan.

1.3.2 Tujuan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan2016 - 2021

disusun berdasarkan RPJM Daerah Pemerintah Kota Medan 2016 - 2021, dan kemudian

dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Berdasarkan maksud tersebut dan

mengingat substansi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan secara lintas sumber

pembiayaan, maka tujuan penyusunannya adalah :

1) Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mampu

mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan

kewenangan dibidangpelayanan umum pemerintahan, terutama yang menyangkut

bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2) Untukmemberikan kepastian dan jaminan keterkaitan perencanaan dan Konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran pada setiap tahun anggaran selama lima tahun

kedepan;

3) Untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan

berkesinambungan.

Setiap sub dinas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medan diharapkan dapat mengembangkan langkah–langkah strategis untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima, melalui

penyusunan suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja maka akan diketahui keberhasilan atau


7

2016 - 2021


kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medandalam memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medan Kota Medan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta

Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini membahas Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Sumber Daya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan, Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan, serta Tantangan dan PEluang Pengembangan

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

BAB III Permasalahan danIsu Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

FungsiPelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medan,Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemerintah Kota Medan, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu –

Isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Medan.


8

2016 - 2021


BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan Arah Kebijakan dalam 5 (Lima) Tahun

mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif.

BABVIIKinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini membahas Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam

kurun waktu 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat kadiah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan; serta catatan dan

harapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.


9

2016 - 2021


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai Lembaga Pemerintah yang berada di tengah-tengah masyarakat yang

berubah dengan cepat, pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Medantidak saja tergantung pada kondisi objektif Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medanitu sendiri, tetapi juga tergantung pada kondisi masyarakat

yang melingkupinya. Oleh karena itu, lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medandapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Tugas dan Fungsi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki tugas pokok dan fungsi

tertentu. Secara terperinci, tugas dan fungsi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Kependudukan

Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga daerah dalam bidang kependudukan dan melaksanakan tugas pembantuan

sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi Dinas Kependudukan.

Berkaitan erat dengan tugas pokok di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Medan memiliki empat fungsi yaitu :


10

2016 - 2021


a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan

pencatatan penduduk.

b. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kependudukan.

c. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Medan No. 01 Tahun 2017, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur penunjang pemerintah

kota Medan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:

a. Seksi Identitas Penduduk;

b. Seksi Pindah Datang Penduduk;

c. Seksi Pendataan Penduduk.

4. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

a. Seksi Kelahiran;

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;


11

2016 - 2021


b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;

c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan

Informasi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:

a. Seksi Kerjasama;

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

c. Seksi Inovasi Pelayanan.

7. UPT; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Medan melalui

Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mempunyai tugas

membantu Walikota Medan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai

berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;

2. Pelaksana kebijakana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;

3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Pelaksana administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;


12

2016 - 2021


5. Pelaksana tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang - undangan; dan

6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Medan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk memungkinkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai Keputusan Walikota Medan No. 01 Tahun 2017,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki susunan organisasi

sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang ketatausahaan yang

meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah

tanggaan dan urusan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani

rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk

terlaksananya sinergitas perencanaan;

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur,

standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban

kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup

kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment)

dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas

peraturan perundang undangan;


13

2016 - 2021


d. Pengordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan

kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi

jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja,

dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;

e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang yang

meliputi perumusan kebijakan , bahan rencana program dan kegiatan, standar

operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar

lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan,

perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, analisa peraturan, tata naskah

dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya

lingkup dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan

lancar;

g. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur

pelaksanan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya berdasarkan atas peraturan

perundangundangan;

i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya

berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban

kepada Kepala Dinas; dan

k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan

tugas dan fungsinya.


14

2016 - 2021


Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Penyusunan Program.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris

lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian

Umum menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan

mempedomani rencana umum kota, rencana strategis , dan rencana kerja

dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

2) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar

kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,

dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya

aktivitas dan tugas secara optimal;

3) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penekan/

pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam

rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas


4) Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam

rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;

5) Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan

tata Dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan,

penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan,

keprotokolan, dan kehumasan;


15

2016 - 2021


6) Penyusunan bahan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan

publik;

7) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub

BagianUmum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur

unsur lainnya;

8) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas


9) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban

kepada Sekretaris; dan

10) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan


b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris

lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan

mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja

Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

2) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar

pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk

terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

3) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian

Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

4) Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,


16

2016 - 2021


pengusulan,verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan

atas peraturan perundang undangan;

5) Pelaksana tugas selaku pejabat Penatausahaan Keuangan Badan;

6) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub

Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas , dan unsur

unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;



8) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban

kepada Sekretaris; dan

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas

dan fungsinya.

c. Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan

tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi antara

lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan sub bagian penyusunan program dengan


badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

2) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar

lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya



penegaka/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment)

dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan

Program berdasarkan atas peraturan perundang undangan;


17

2016 - 2021


4) Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan

kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan

standar lainya dalam terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup badan;

5) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian

Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsure

unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

6) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas

dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas dibidang pelayanan dan pendaftaran penduduk Warga Negara

Indonesia (WNI) dan Orang Asing.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai

fungsi :

a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja

Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan

standar lainnya lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk


c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan



18

2016 - 2021


dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pelayanan pendaftaran

penduduk atas peraturan perundang uandangan;

d) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk;

e) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

f) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

g) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

h) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;

i) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

j) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya


k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban


l) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan


Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

a) Seksi Identitas Penduduk;

b) Seksi Pindah Datang Penduduk;

c) Seksi Pendataan Penduduk.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

a) Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup identitas


19

2016 - 2021


penduduk. Kepala Seksi Identitas Penduduk menyelenggarakan fungsi, antara

lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Identitas Penduduk dengan


Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;


lainnya lingkup seksi Identitas Penduduk untuk terselenggaranya aktivitas

dan tugas secara optimal;



dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Identitas Penduduk


4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup identitas penduduk;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup identitas penduduk;

6) Penyusunan bahan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftran penduduk;

7) Pelaksanaan validasi draft hasil pencetakan Kartu Keluarga WNI(Warga

Negara Indonesia)/WNA(Warga Negara Asing), KTP(Kartu Tanda

Pednduduk), WNI/WNA, KIA (Kartu Identitas Anak), Surat Keterangan

Tempat Tinggal Terbatas (SKTT);

8) Penyusunan bahan pengendalian,evaluasi, dan penilaian lingkup seksi

meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur– unsur lainnya yang

dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

berdasarkan peraturan perundang undangan;


perundang undangan;


kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;


20

2016 - 2021


11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup pindah datang

penduduk.Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pindah Datang

Penduduk menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk dengan

mempedomani rencana umum kota,rencana strategis, dan rencana kerja

dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;


lainnyalingkup Seksi Pindah Datang Penduduk untuk terselenggaranya



penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment)

dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pindah Datang

Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pindah datang

penduduk;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup pindah datang

penduduk;

6) Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;

7) Pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan, perekaman data ke data base

kependudukan, kabupaten/kota dan antar provinsi di wilayah NKRI dan

pindah datang WNI ke luar negeri serta pindah datang WNA ke dalam

wilayah NKRI berdasarkan atas peraturan perundang undangan;


21

2016 - 2021


8) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi

Pindah Datang Penduduk meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur–

unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;


perundang undangan;


kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;



c) Seksi Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Pendaftran Penduduk lingkup Pendataan Penduduk.Dalam

melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pendataan Penduduk menyelenggarakan

fungsi antara lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk dengan

mempedomani rencana umum kota, ncana strategis, dan rencana kerja Dinas

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;


lainnya lingkup Seksi Pendataan Penduduk untuk terselenggaranya aktivitas

Dan tugas secara optimal;

3) Pembagian tugas, pembimbinga,penilaan, penghargaan, dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment)

dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pendataan Penduduk



22

2016 - 2021


4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pendataan

penduduk;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup pendataan penduduk;

6) Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan penduduk;

7) Pelaksanaan pendataan bagi penduduk yang belum memiliki dokumen data

kependudukan;

8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi Nomor Induk Kependudukan;


Pendataan Penduduk meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur –

unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;


perundang undangan;


kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan



3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas lingkup Pencatatan Sipil.Dalam melaksanakan tugas Kepala

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi antara lain :

a) Perencanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil dengan

mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;


23

2016 - 2021



standar lainnya lingkup bidang pelayanan pencatatan sipil untuk




dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil


d) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

e) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

f) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil dan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

g) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

h) Pengendlian evaluasi,dan penilaian lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

i) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya


j) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban


k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a) Seksi Kelahiran;

b) Seksi Perkawinan dan Perceraian;

c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.


24

2016 - 2021


Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan

Sipil, antara lain :

a) Seksi Kelahiran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil lingkup kelahiran.Dalam melaksanakan

tugas, Kepala Seksi Kelahiran menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan seksi kelahiran dengan mempedomani




lainnya lingkup seksi kelahiran untukterselenggaranya aktivitas dan tugas

secara optimal;



dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup seksi kelahiran berdasarkan


4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kelahiran;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup kelahiran;

6) Penyusun bahan pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen Akta

Kelahiran bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing

(WNA);

7) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi

kelahiran meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan tugas

dan unsur – unsur lainnya yang dikoorinasikan oleh Kepala Bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

8) Penyusun bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;


25

2016 - 2021



kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan


Pencatatan Sipil terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil lingkup perkawinan dan

perceraian.Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perkawinan Dan

Perceraian menyelenggarakan fungsi antar lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan social Perkawinan Dan Perceraian

dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana

kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;


lainnya lingkup Seksi Perkawinan Dan Perceraian untuk terselenggaranya




dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup seksi perkawinan dan

perceraian berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perkawinan dan

perceraian;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup perkawinan dan

perceraian

6) Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen akta

perkawinan dan akta perceraian bagi warga negara Indonesia (WNI) dan

warga negara asing (WNA);


perkawinan dan perceraian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur


26

2016 - 2021


pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur

lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan

Sipil berdasarkan atas peraturan perundangan undangan;


perundang undangan;





c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

lingkup status anak, pewargarganegaraan, dan kematian.Dalam melaksanakan

tugas, Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, Dan Kematian

menyelenggarakan fungsi antar lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Perubahan Status Anak,

Pewarganegaraan, dan Kematian dengan mempedomani rencana umum kota,

rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk taerlaksananya sinergitas

perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;


lainnya lingkup seksi perubahan status anak, pewarganegaraan , dan

kematian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;



dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perubahan Status Anak,

Pewarganegaraan, dan Kematian berdasarkan atas peraturan perundang

undangan;


27

2016 - 2021


4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perubahan status

anak, pewarganegaraan, dan kematian;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup perubahan status anak,

pewarganegaraan, dan kematian;

6) Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak,

pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, dan

pencatatan kematian bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara

asing (WNA);

7) Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen

pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,pengesahan anak, perubahan

status kewarganegaraan, dan pencatatan kematian;


Perubahan Status Anak Pewarganegaraan, dan Kematian meliputi unsur

pelaksanaan perencanaan,unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikordinasikan oleh Kepala

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan atas peraturan perundang

undangan;


perundang undangan;





4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi


28

2016 - 2021


Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang

pengendalian dan pengawasan, serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga

Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Untuk melaksanakan

tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi

antar lain :

a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis,

dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;


standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;



dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

d) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang pengelolaan informasi

administasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi

kependudukan , pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola

dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

e) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola

dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

f) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi

sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data

kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi

dan komunikasi;


29

2016 - 2021


g) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lngkup Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur


lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;

h) Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

i) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung

jawaban kepada Kepala Dinas; dan

j) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan


Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;

c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan

Informasi.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan :

a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan lingkup Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana


30

2016 - 2021


strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas

perencanaan;


lainnya lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;


penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;

4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup system informasi

administrasi kependudukan;

5) Penyusunan bahan pelaksanaan system informasi administrasi

kependudukan;

6) Pelaksanaan pengentrian data administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil;


system informasi administrasi kependudukan meliputi unsur pelaksanaan

perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan

tugas, dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan




9) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung

jawaban kepada kepala bidang pengelolaan informasi administrasi

kependudukan; dan


31

2016 - 2021


10) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang

pengelolaan informasi administrasi kependudukan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai tugas

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan lingkup pengelolaan dan penyajian

data.Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengelolaan Dan Penyajian

Data menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyajian

Data dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan

rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinegitas perencanaan;


lainnya lingkup Seksi Pengelolaan Dan Penyajian Data untuk




punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi

Pengelolaan Dan Penyajian Data berdasarkan atas peraturan perundang

undangan;

4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan dan

penyajian data;

5) Penyusunan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data

kependudukan;

6) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup pengelolaan dan

penyajian data;


Pengelolaan Dan Penyajian Data meliputi unsure pelaksanaan


32

2016 - 2021


perencanaan, unsure pelaksanaan perumusan kebijakan, unsure

pelaksanaan tugas, dan unsure unsure lainnya yang dikoordinasikan oleh

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan




9) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan; dan

10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleeh Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan

Komunikasi, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan lingkup

tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya

Manusia Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi

antara lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan seksi tata kelola dan sumber daya

manusia teknologi komunikasi dan informasi dengan mempedomani

rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk



lainnya lingkup Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia

Teknologi Komunikasi Dan Informasi untuk terselenggaranya aktivitas

dan tugas secara optimal;


33

2016 - 2021




punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata

Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi Komunikasi Dan

Informasi berdasarkan atas Teknologi peraturan perundang undangan;

4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup tata kelola dan

sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi;

5) Penyusunan bahan pembinaan lingkup tata kelola dan sumber daya

manusia teknologi komunikasi informasi;

6) Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi

informasi dan komunikasi dan informasi lingkup tata kelola dan sumber

daya manusia teknologi komunikasi dan informasi;

7) Pemeliharaan jaringan komunikasi;


tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan

informasi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan




10) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung

jawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan ; dan

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


34

2016 - 2021


5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang data dan inovasi pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

mempunyai fungsi :

a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan

rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;


standar lainnya lingkup Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan untuk

terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optmal;


penegakkan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment)

dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang pemanfan Data dan Inovasi

Pelayanan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

d) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Data Dan Inovasi Pelayanan;

e) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

f) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

g) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

h) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

i) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pelayanan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan , unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang di

koordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan;


35

2016 - 2021


j) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya


k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban

kepada Kepala Dinas ; dan

l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :

a) Seksi Kerja Sama

b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

c) Seksi Inovasi Pelayanan

Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pelayanan.

a) Seksi Kerja Samamempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan lingkup Kerja Sama. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kerja Sama menyelenggarakan fungsi antar

lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama dengan mempedomani




lainnya lingkup Seksi Kerja Sama untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas

secara optimal;




36

2016 - 2021


dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kerja Sama berdasarkan


4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kerja sama;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup kerja sama;

6) Penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

7) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kerja

Sama meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya

yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi



perundang undangan;


kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan; dan

10) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan

Data Dan Inovasi Pelayanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan lingkup pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Kepala Seksi

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyelenggarakan fungsi antar

lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen

Kependudukan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana

strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas

perencanaan;


lainnya lingkup Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan


37

2016 - 2021


untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan



penegakaan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi

Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;

4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pemanfaatan data

dan dokumen kependudukan;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan;

6) Penyusunan bahan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan untuk penerbitan dokumen Perubahan Data Akta Pencatatan

Sipil (Perubahan Nama,Perubahan Jenis Kelamin,Perubahan tanggal

Kelahiran, dan lain lain) serta pelayanan Kutipan ke II (hilang, rusak) Akta

Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara

Asing (WNA);


Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan meliputi unsur


lainnya yang dikoordinasikan oeh Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan

Inovasi Pelayanan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

8) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdaasarkan atas



kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan; dan

10) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan



38

2016 - 2021


c) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan lingkup inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan menyelenggarakan

fungsi antar lain :

1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan dengan

mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan


lainnya lingkup Seksi Inovasi Pelayanan untuk terselenggaranya aktivitas dan

tugas secara optimal;



punishment)dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Inovasi


4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup inovasi pelayanan;

5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup inovasi pelayanan;

6) Penyusunan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;


Inovasi Pelayanan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur


lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan

Inovasi Pelayanan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

8) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas pearturan

perundang undangan;


39

2016 - 2021


9) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pelaksanaan tugas sebagai

pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi

Pelayanan; dan

10) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peanfaatan


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok

jabatan fungsional ini mempunyai fungsi antara lain :

1) Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri

atas sejumlah tenaga fungsional dan peaksana.

2) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu

kepada peraturan perundang undangan.

3) Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar

kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

5) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis

kebutuhan dan analisis beban kerja.

7. Tata Kerja

1) Untuk memelihara dan terjaganya tugtas dan fungsi Dinas selaku unsure

pelaksana urusan pemerintahan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan

untuk memiliki standar operasional prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel.

2) Koordinasi antar SKPD/Unit kerja dilaksanakan secara intensif agar terjalin

hubungan kerja yang optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan,


40

2016 - 2021


dan apabila terdapat potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah

program dan kegiatan Dinas selaku unsure pelaksana urusan pemerintahan.

3) Dalam melaksanakan tugas maka Kepala Dinas, Sekretaris , Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Dan

Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan masing masing maupun antar SKPD/unit kerja dilingkungan

Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai

dengan tugas masing masing.

4) Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,

wajib mengawasi bawahannya masing masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

5) Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

6) Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing

masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.

7) Setiap laporan yang dierima Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahannya.

8) Dalam penyampaian laporan masing masing kepada atasan, tembusan laporan

wajib disampaikan kepada SKPD/unit kerja lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

9) Dalam melaksanakan tugas bahwa Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi memberikan bimbingan kepada bawahan

masing masinggadakan rapat dan wajib berkala.


41

2016 - 2021


10) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah

mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.

11) Hasil pengendalian evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi

dapat dijadikan sebagai bahan bagi Walikota untuk melakukan pembinaan,

pemberian penghargaan, dan penghukuman (reward and punishment) terhadap

perangkat daerah.


42

2016 - 2021


Bagan 1. STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

KEPALA SEKSI INOVASI PELAYANAN

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG

PELAYANAN PENDAFTARAN

PENDUDUK

KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

KEPALA SEKSI PENDATAAN

KEPALA SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK

KEPALA BIDANG

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

KEPALA SEKSI KELAHIRAN

KEPALA SEKSI PERUBAHAN

STATUS ANAK,

PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

KEPALA BIDANG

PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA SEKSI

SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA SEKSI TATA KELOLA DAN SUMBER

DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN

DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN

INOVASI PELAYANAN

KEPENDUDUKAN

KEPALA SEKSI KERJA SAMA

KEPALA SEKSI

PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PERATURAN WALIKOTA MEDAN

Nomor : 01

Tahun : 2017


43

2016 - 2021


2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan seluruhnya

berjumlah 128 orang yang tersebar di seluruh sub unit organisasi. Berdasarkan golongan,

yang paling tinggi jumlahnya adalah Golongan III sejumlah 67 orang atau (52,34%),

Golongan II sejumlah 57 orang atau (44,53%) dan Golongan IV sejumlah 5 orang atau

(3,13 %).

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan menurut Golongan

No. Pejabat Struktural/

Fungsional

Jumlah

(Orang) Pria Wanita

1 Eselon 2 1 Orang 1 -

2 Eselon 3 5 Orang 4 1

3 Eselon 4 14 Orang 3 11

4 Pejabat Fungsional 2 Orang 1 1

Jumlah 22 Orang 9 Orang 13 Orang

Menurut tingkat pendidikan, pegawai pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan dominan adalah SLTA sejumlah 54 orang (42,19%),

Sarjana (S1) sejumlah 49 orang (38,28%) dan Diploma III Sejumlah 20 orang

(15,63%). Sementara Pasca Sarjana (S2) sejumlah 5 orang (3,91%), sedangkan SLTP

dan SD tidak ada.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Medan menurut Tingkat Pendidikan Formal

No. Jenjang Pendidikan Jumlah

(Orang) Pria Wanita

1 SD - - -

2 SLTP - - -

3 SLTA 54 Orang 26 Orang 28 Orang

4 D III 20 Orang 13 Orang 7 Orang

5 S1 49 Orang 9 Orang 40 Orang

6 S2 5 Orang 4 Orang 1 Orang

Jumlah 128 Orang 52 Orang 76 Orang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, (2014)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan (2014)


44

2016 - 2021


Penyelenggaraan urusan kependudukan, sangat membutuhkan pengetahuan

teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun berdasarkan data yang ada dari 128

pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan hanya 10 orang atau

(7,75%) yang pernah mengikuti kursus teknis/ fungsional Kependudukan dan belum

tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal ini menunjukkan masih relatif

rendahnya kompetensi pegawai untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kota

di bidang kependudukan pada masa datang.

2.2.2 Inventaris

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan kependudukan, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan

perlengkapan kantor termasuk mobilieur, sarana dan prasarana pelayanan administrasi

kantor dan pelayanan kepada masyarakat antar lain :

1. Tanah/ gedung yang ditempati oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medan adalah milik Kantor Perpustakaan Kota Medan.

2. Kendaraan Dinas

a) Kendaraan Roda 4, sebanyak 8 (Delapan) unit.

b) Kendaraan Roda 2, sebanyak 8 (Delapan) unit.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota

Medan

No. Nama Barang Jumlah

(Unit)

Keadaaan Ket.

Baik Rusak

1 Kursi Tunggu 15 Baik - -

2 Stabilizer 24 Baik - -

3 UPS 65 Baik - -

4 Server 1 Baik - -

5 Mesin Pompa Air Ukuran Besar 1 Baik - -

6 Kipas Angin Stainleesstel 6 Baik - -

7 TV LCD 32 inch + Breaked 4 Baik - -

8 Wireless Microphone 1 Baik - -

9 Dispenser 13 Baik - -

10 Jam Dinding Ukuran Besar 10 Baik - -

11 Mesin Fotocopy 2 Baik - -


45

2016 - 2021


No. Nama Barang Jumlah

(Unit)

Keadaaan Ket.

Baik Rusak

12 Mesin Generator Genset 1 Baik - -

13 Komputer 36 Baik - -

14 Mesin Tik 3 Baik - -

15 AC 17 Baik - -

16 Meja Kerja Operator 16 Baik - -

17 Kursi Kerja Eselon 6 Baik - -

18 Kursi Kerja Staf 17 Baik - -

19 Lemari Buku 1 Baik - -

20 Tablet 10 Baik - -

21 Mesin Nomor Antrian 1 Baik - -

22 Kulkas 3 Baik - -

23 Laptop 5 Baik - -

24 Harddisk Eksternal 5 Baik - -

25 Meja Kerja Direktur 2 Baik - -

26 Meja Kerja (1 Biro) 30 Baik - -

27 Meja Rapat Besar 1 Baik - -

28 Meja Rapat Kecil 1 Baik - -

29 Almari Arsip 27 Baik - -

30 Filing Cabinet 45 Baik - -

31 Rak Arsip (Rooling Door) 6 Baik - -

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan (2014)

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sarana prasarana Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Medan bila dibandingkan dengan beban kerja yang diemban

sudah cukup memadai walaupun gedung kantor masih menempati gedung kantor

Perpustakaan, tetapi Kendaraan Roda 4 (empat) untuk Operasional Kepala Dinas sudah

ada demikian juga dengan kendaraan Roda 2 (dua) cukup memadai untuk kegiatan

operasional pegawai khususnya pegawai pencatatan sipil sebanyak 8 (delapan) Unit.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam melaksanakan

APBD, melakukan beberapa kegiatan yang dimasukkan kedalam program penataan

Administrasi Kependudukan seperti :

1. Kegiatan bimbingan teknis petugas register;


46

2016 - 2021


2. Pencatatan perkawinan keliling di kecamatan;

3. Pelayanan keliling akte kelahiran di kecamatan;

4. Sosialisasi interaktif dengan masyarakat melalui radio;

5. Koordinasi keserasian kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Medan;

6. Pelaksanaan sidang keliling isbat nikah.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun

2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang–UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang– UndangNomor 23

tahun 2006, perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai

KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dan pengurusannya menjadi

tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan

pelayanan publik, dan pengurusan serta penerbitan dokumenKependudukan tidak dipungut

biaya atau gratis.Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui

pelaporan kelahiran online di website dan pelaporan kelahiran oleh penduduk yang

dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat

lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan

kematian dilakukan oleh Kepling atau nama lainnya secara berjenjang kepada Lurah dan

seterusnya.

Mengenai pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah

terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan

disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Selanjutnya, pengesahan anak hanya berlaku bagi

anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan


47

2016 - 2021


hukum negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melaksanakan pelayanan bidang

kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Sasaran/ target meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

2. Indikator yang telah ditetapkan di RPJM Daerah Kota Medan 2016 – 2021adalah

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Indikator Yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69

Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimalbidang Pemerintahan Dalam

Negeri di Kabupaten/Kota, yaitu :

a) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;

b) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;

c) Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;

d) Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian;

e) Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas

kependudukan Dan Pencatatan

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 2016 - 2021 4 2016 - 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 6. Peraturan Pemerintah