Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena
atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dapat menyusun Rencana Strategis Tahun
2016 - 2021.
Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar
isu – isu dalam penataan manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur di
Kabupaten Malang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara professional, dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan
ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih
lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan
program BKD lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak
artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen
dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan dalam
setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan acuan
pelaksanaan jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja
tahunan
Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara
aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini
masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat
membangun tentu sangat diharapkan. Dengan disusunnya Rencana
Strategis ini, kiranya dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur
Sipil Negara di Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 atas
implementasi pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb
Manetep “ pada Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan program
dan kegiatan pembangunan.
Malang, 10 November 2016
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
NURMAN RAMDANSYAH, SH.M.Hum Pembina Utama Muda
NIP. 19670104 199203 1 008
ii
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar i
Daftar Isi ii Daftar Tabel iii
1.1 Data perkembangan PNS berdasarkan Golongan 2 1.2 Data perkembangan PNS berdasarkan
pendidikan 3
2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
34
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang
49
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian Daerah
57
6.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
66
Lampiran
BAB. I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6 1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
8
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
9
2.2 Sumberdaya Badan Kepegawaian Daerah 24 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah 29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
32
BAB. III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 36
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah
36
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
40
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
42
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
44
3.5 Penentuan Isu-isu strategis 44
iii
BAB. IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Kepegawaian Daerah
46
4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
50
BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
52
5.1 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
52
BAB. VI INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
65
6.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
65
BAB. VII PENUTUP 67
LAMPIRAN 1. Penjelasan Kinerja Tujuan dan Sasaran Program
berserta rumusan formula
2. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD
1
1
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
JL. KH. Agus Salim No.7 Telp. / fax. (0341) 364776 - 353375
Email : [email protected] – Website : //www.malangkab.go.id
MALANG 65119
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/4246/KEP/35.07.202/2016
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat
(8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Badan Kepegawaian
Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
Daerah;
3
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/
568/KEP/35.07.203/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021;
23. Keputusan Bupati Malang Nomor
188.45/616/KEP/35.07.013/2016 tentang Kewenangan
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang;
Memperhatikan : Surat Perintah Bupati Malang Nomor
800/295/35.07.202/2016 tentang Perintah Menjalankan
Tugas Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Stretegis Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 November 2016
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
NURMAN RAMDANSYAH
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;
3. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Kabupaten
Malang.
1
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021
BUPATI MALANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka perlu mengesahkan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan
Keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
3
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang;
Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang tanggal 21 Oktober 2016 Nomor:
050/4034/35.07.202/2016 tentang Draf Keputusan
Bupati Malang tentang Rancangan Akhir Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
2. Berita Acara tanggal 19 Oktober 2016 Nomor:
050/3092/35.07.203/2016 tentang Hasil Kesepakatan
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
menetapkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, paling lama
7 (tujuh) hari sejak disahkan Rancangan Akhir Rencana
Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
4
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2016
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan,
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;
2. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Kabupaten Malang.
1
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
MALANG MALANG
NOMOR : 188.4/4246/KEP/35.07.202/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur merupakan
konsekwensi dari tuntutan perubahan yang begitu cepat dibidang
politik, ekonomi dan sosial. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang
menjelaskan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Sebagai unsur pendukung Bupati dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian,
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang memiliki komitmen
untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya
kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban pegawai menuju
perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara
strategis. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang profesional selaras
dengan tuntutan perubahan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016
– 2021. Pada Misi ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi
birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel
dan demokratis berbasis teknologi informasi.
2
Sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi
terutama reformasi sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang diperlukan adanya perubahan manajemen
kepegawaian yang mampu mendukung reformasi birokrasi dan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good government and clean
governance), sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN)
pemerintah daerah yang memiliki kemampuan/kompetensi dan
kekuatan serta daya saing yang semakin tinggi agar mampu
melaksanakan pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik
bidang pemerintahan kepada masyarakat.
Pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia Aparatur
Sipil Negara (ASN) saat ini perlu ditingkatkan untuk menjawab
tantangan pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan
dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur melalui kemajuan
dan teknologi dan pengetahuan sangat diperlukan untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat
terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumberdaya Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan
golongan dan pertumbuhan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.1
Data Perkembangan PNS berdasarkan Golongan
NO U R A I A N 2011 +/- 2012
+/- 2013 +/- 2014 +/- 2015 +/-
1 ~ Gol. IV
6.999 -
1,08
7.398 5,70
7.268 -1,75
6.940 -4,51
6.648 -4,20
2 ~ Gol. III
6.592
-3,62
5.752
-12,74
5.308 -7,71
5.869 10,56
5.820 -0,83
3 ~ Gol. II
3.467
-2,42
3.279 -5,42
3.148 -3,99
3.195 1,49
3.170 -0,78
4 ~ Gol. I
477
-8,26
431 -9,64
365 -15,31
374 2,46
298 -20,32
Jumlah 17.535
-2,52
16.860 -3,84 16.089 -4,57 16.378 1,79 15.936 -26,98
Dari tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan PNS dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang dari tahun 2011 sampai tahun 2015
setiap tahunnya semakin berkurang (minus growth) karena adanya
kebijakan dari pemerintah pusat yang mengurangi jumlah PNS dan
alokasi belanja pegawai didaerah.
3
Tabel 1.2
Data Perkembangan PNS berdasarkan Pendidikan
NO.
Jumlah Pegawai
Menurut Pendidikan
Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
1 ~ S-3 Orang 5 4 6 7
7
2 ~ S-2 Orang 566 658 603 656
729
3 ~
Sarjana/S-1/D
IV Orang 8.545 8.540 8.411 8.890
9.198
4 ~ D-1 Orang 398 365 331 246
213
5 ~ D-2 Orang 2.490 2.227 2.010 1.843
1.239
6 ~ D-3 Orang 977
2932 901 993
977
7 ~ SMU/Sederajat Orang 3.586 3.316 3.158 3.079
2.984
8 ~ SLTP/Sederajat Orang 556 491 426 445
391
9 ~ SD/Sederajat Orang 412 327 243 219
198
Jumlah Orang 17.535 16.860 16.089 16.378 15.936
Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan PNS
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk kualifikasi
pendidikan S-3 mengalami kenaikan rata-rata 8,0 %, kualifikasi
pendidikan S-2 mengalami kenaikan sebesar 5,75 % kualifikasi
pendidikan S-1/D-IV 1,52 % dengan artian Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang berharap dalam jangka waktu lima tahun kedepan
Aparatur nya harus dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian
serta ketrampilan untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan
tingkat kualifikasi pendidikan D-2 mengalami penurunan yang cukup
signifikan rata-rata 10,04 % oleh karena itu Badan Kepegawaian
Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mulai dari seleksi
penerimaan serta penempatan pegawai harus memperhatikan tingkat
pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah didasarkan pada visi,
misi Kepala Daerah terpilih selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan dalam penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat sasaran
- sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program – program
pembangunan dan kegiatan utama pembangunan yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
4
RPJM
Nasional RKP
Nasional
RPJ PD &
RTRW
RPJM Daerah
RKP
Daerah
Renja
SKPD RENSTRA
SKPD RKA SKPD
RAPBD
APBD
DPA
SKPD
Pedoman
Pedoman
Bahan Bahan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
Diacu Diperhatikan
Keterkaitan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah sebagai wujud konsistensi dan sinkronisasi dokumen
perencanaan pembangunan daerah sehingga Penyusunan Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang akan
berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang 2016-2021. Penyusunan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang juga sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD dan rencana kerja tahunan
(RKT) yang disusun dalam suatu program dan kegiatan sesuai dengan
sasaran yang diharapkan dengan tepat sesuai kebutuhan dan
perubahan.
Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
0
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;
6
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Malang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra adalah :
Menjabarkan secara teknis operasional Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan
pada Badan Kepegawaian Daerah .
1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra adalah :
Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang
memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis
yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah serta
memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program
pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan
demikian maka Renstra Badan Kepegawaian Daerah menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I :
1.1
1.2
1.3
1.4
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan.
7
BAB II :
2.1
2.2
2.3
2.4
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Sumberdaya Badan Kepegawaian Daerah
Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah
BAB III :
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih
Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Penentuan isu-isu strategis
BAB IV :
4.1
4.2
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan
Kepegawaian Daerah
Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
BAB V :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
8
5.1 Program dan Kegiatan
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
PENUTUP : PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Tuntutan pelayanan publik diera globalisasi sekarang ini yang menjadi
harapan dan dambaan masyarakat dan sekaligus merupakan gambaran
masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintahan yang
berimplikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Usaha
dalam melakukan perbaikan kinerja pelayanan dalam bidang kepegawaian
secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mendorong terciptanya situasi
yang kondusif kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur
yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
Perbaikan kinerja pelayanan manajemen aparatur merupakan
keputusan yang strategis dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
yang berimplikasi luas pada setiap aspek menuju perbaikan yang terus
menerus (continual improvement), serta proses jasa yang selalu berfokus pada
pelanggan (customer focus), baik pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun pada Masyarakat.
Sesuai tugas pokok dan fungsi jenis pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah yang diberikan kepada aparatur disetiap Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, masyarakat dan
penerima layanan lainnya yaitu :
1. Adminstrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;
2. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala;
9
3. Administrasi Mutasi Pegawai;
4. Pengurusan Ijin Belajar;
5. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai;
6. Penerbitan Kartu Suami atau Istri;
7. Administrasi Pensiun;
8. Administrasi Pengajuan Cuti;
9. Pemberian Reward dan Punishment;
10. Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
11. Pengurusan Tugas Belajar;
12. Pembuatan Kartu Identitas Pegawai (ID CARD);
13. Pendidikan dan Pelatihan.
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka telah terjadi penggabungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan dan Badan Kepegawaian Daerah menjadi satu
organisasi perangkat daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah. Dalam
kedudukan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur
pendukung Bupati pelaksanaan kegiatan akan di arahkan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara yaitu melaksanakan penyelenggaraan manajemen
kepegawaian di daerah yang berada dibawah Bupati dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan
fungsi antara lain :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Stuktur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur ;
d. Bidang Mutasi Aparatur ;
e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Aparatur;
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
10
g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan;
2. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
a. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugasnya.
c. Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Malang
a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk
data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan;
b. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah;
c. Perumusan kebijakan teknis Sistem Informasi Aparatur Sipil
Negara;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;
f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian;
g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan
bidang kepegawaian;
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan
Kepegawaian Daerah;
i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
j. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat,
Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;
k. Penyelenggaraan administrasi Aparatur Sipil Negara;
l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian;
m. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian;
n. Persiapan kebijakan umum pengembangan Aparatur Sipil Negara
bidang Pendidikan dan Pelatihan;
11
o. Persiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;
p. Persiapan dan penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara ;
q. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan norma standar dan prosedur yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
r. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada
Aparatur Sipil Negara;
s. Persiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan norma standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
t. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara
secara komprehensif;
u. Penyiapan kebutuhan data dan atau informasi untuk penyusunan
program pengembangan Aparatur Sipil Negara;
v. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian; dan
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
1. Kepala Badan mempunyai tugas:
a. Memimpin Badan Kepegawaian Daerah dalam perumusan kebijakan,
pelaksanaan tugas dukungan, pemantauan evaluasi dan pelaporan,
pelaksanaan tugas dukungan, dan pembinaan teknis; dan
b. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas:
a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
Badan Kepegawaian Daerah, pengelolaan Aparatur Sipil Negara, urusan
umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan,
perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan
keuangan dan asset melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
12
b. pengelola urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan
Aparatur Sipil Negara dan pendidikan pelatihan Aparatur Sipil Negara;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;
d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan
daerah;
e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,
dan kearsipan;
f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan,
kebersihan dan keamanan kantor;
g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang
kepegawaian, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi Aparatur
Sipil Negara, kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan pendidikan
pelatihan Aparatur Sipil Negara;
c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan
surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas,
keprotokolan;
d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
f. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset;
b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan,
pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan
anggaran;
13
c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian
Daerah;
e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian
Keuangan dan Asset;
f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan Aparatur Sipil Negara
dan ganti rugi gaji Aparatur Sipil Negara serta pembayaran hak-hak
keuangan lainnya;
g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program
dan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah;
h. mengkompilasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan
laporan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah;
i. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan
kantor dan pendataan inventaris kantor, menyusun rencana kebutuhan
barang, peralatan serta mendistribusikan; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam
penyusunan rencana strategis pembangunan Badan Kepegawaian
Daerah;
c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas
sektor;
e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Badan
Kepegawaian Daerah;
f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan
tahunan pembangunan kepegawaian;
g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan
bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam
rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang
kepegawaian;
i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan
bidang kepegawaian;
j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
14
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan
sesuai dengan bidang tugasnya
3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara, pengembangan,
penyusunan pola karir, kesejahteraan, pembinaan dan penegakan
disiplin serta kedudukan hukum Aparatur Sipil Negara;
b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka
pelaksanaan tugas di bidang pengembangan karir dan pembinaan
aparatur;
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi
a. Pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara, pengembangan,
penyusunan pola karir, kesejahteraan, pembinaan dan penegakan
disiplin serta kedudukan hukum Aparatur Sipil Negara;
b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka
pelaksanaan tugas di bidang pengembangan karier dan pembinaan
aparatur; dan
a. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengembangan Aparatur;
b. Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur;
c. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Aparatur.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Sub Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai tugas:
a. mengumpulkan bahan dan melaksanakan pengembangan kualitas
aparatur melalui program tugas belajar dan izin belajar Aparatur Sipil
Negara;
b. melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah;
c. menyiapkan, menyusun bahan formasi Aparatur Sipil Negara, dan
administrasi penerimaan (rekruitmen) Aparatur Sipil Negara;
15
d. memproses pengangkatan dan penempatan Calon Aparatur Sipil Negara,
pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara menjadi Aparatur Sipil
Negara dan melaksanakan sumpah janji Aparatur Sipil Negara;
e. melaksanakan pengembangan karier dan pola karier Aparatur Sipil
Negara; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur mempunyai tugas:
a. memproses pemberian penghargaan dan tanda jasa Aparatur Sipil
Negara;
b. melaksanakan penyelesaian administrasi Aparatur Sipil Negara yang
berhubungan dengan cuti, penugasan, ijin dan dispensasi pegawai,
kartu istri/suami, kartu pegawai, perlindungan (jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian);
c. melaksanakan penyelesaian administrasi Aparatur Sipil Negara yang
berhubungan dengan pensiun;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian pengusulan penghargaan
Aparatur Sipil Negara; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Sub Bagian Pembinaan dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang
pembinaan dan disiplin Aparatur Sipil Negara;
b. mengumpulkan bahan, penyelesaian administrasi dan dokumentasi
terhadap hasil pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil
Negara;
c. menyiapkan rumusan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara;
d. menangani masalah perkawinan dan perceraian Aparatur Sipil Negara;
e. menangani kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. mengelola rekapitulasi daftar hadir Aparatur Sipil Negara;
g. mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Bidang Mutasi Aparatur mempunyai tugas :
a. mempersiapkan kebijakan teknis mutasi jabatan dan kepangkatan
Aparatur Sipil Negara;
b. melaksanakan pengendalian mutasi jabatan dan kepangkatan Aparatur
Sipil Negara;
16
c. memproses administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan Aparatur
Sipil Negara;
d. memproses administrasi penempatan dan perpindahan Aparatur Sipil
Negara, baik perpindahan antar instansi maupun daerah, provinsi
maupun negara;
e. memproses administrasi peninjauan masa kerja dan penyesuaian gaji
Aparatur Sipil Negara;
f. mengelola data hasil penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara;
g. menyusun administrasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan jabatan;
dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Mutasi Aparatur mempunyai fungsi:
a. penyiapan kebijakan teknis administrasi mutasi jabatan dan
kepangkatan Aparatur Sipil Negara
b. pemrosesan administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan, penempatan
dan perpindahan, peninjauan masa kerja serta penyesuaian gaji
Aparatur Sipil Negara
c. pengelolaan data hasil penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara;
d. penyusunan administrasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan jabatan;
dan
e. pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Mutasi Aparatur terdiri dari:
a. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan (MJK) Pimpinan Tinggi
Pratama dan Administrasi;
b. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan (MJK) Fungsional
Tertentu;
c. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan (MJK) Fungsional Umum;
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan (MJK) Pimpinan Tinggi
Pratama dan Administrasi mempunyai tugas:
a. Membuat perencanaan dan menyiapkan prosedur teknis mutasi jabatan
dan kepangkatan pimpinan tinggi pratama dan Administrasi;
b. Menyiapkan bahan-bahan pengendalian jabatan dan kepangkatan
pimpinan tinggi pratama dan Administrasi;
c. Memproses administrasi penyesuaian (impassing) gaji pimpinan tinggi
pratama dan Administrasi;
d. Memproses administrasi perpindahan dan penempatan pimpinan tinggi
pratama dan Administrasi;
17
e. Memproses administrasi peninjauan masa kerja dan penyesuaian gaji
pimpinan tinggi pratama dan Administrasi;
f. Menghimpun dan mengolah data Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
g. Menghimpun dan mengolah data Aparatur Sipil Negara sebagai bahan
pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Panitia
Seleksi (Pansel) untuk diusulkan dalam pengisian dan pengangkatan
jabatan;
h. Memproses pengangkatan dan pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam
jabatan;
i. Melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat dan serah terima jabatan;
dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan (MJK) Fungsional Tertentu
mempunyai tugas:
a. membuat perencanaan dan menyiapkan prosedur teknis kepangkatan
dan penggajian fungsional tertentu;
b. menyiapkan bahan-bahan pengendalian kepangkatan fungsional
tertentu;
c. memproses kenaikan pangkat fungsional tertentu;
d. memproses administrasi kenaikan gaji berkala fungsional tertentu;
e. memproses administrasi peninjauan masa kerja fungsional tertentu;
f. memproses administrasi penyesuaian (impassing) gaji fungsional
tertentu;
g. mengelola dan mengolah data hasil penilaian Kinerja Aparatur Sipil
Negara fungsional;
h. mempersiapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan administrasi
jabatan fungsional tertentu;
i. memproses pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan
kembali, impassing dan kenaikan jabatan fungsional, serta
pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari jabatan fungsional tertentu ;
j. menghimpun, memverifikasi dan mengolah Daftar Usulan Penilaian
Angka Kredit (DUPAK) sebagai bahan ajuan penetapan Penilaian Angka
Kredit (PAK) fungsional tertentu;
k. memproses administrasi perpindahan dan penempatan pada jabatan
fungsional tertentu;
l. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan administrasi jabatan
fungsional tertentu; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
18
Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan (MJK) Fungsional Umum
mempunyai tugas:
a. Membuat perencanaan dan menyiapkan prosedur teknis kepangkatan
dan penggajian Fungsional Umum;
b. Menyiapkan bahan-bahan pengendalian kepangkatan Fungsional
Umum;
c. Memproses kenaikan pangkat Fungsional Umum;
d. Memproses administrasi kenaikan gaji berkala Fungsional Umum;
e. Memproses administrasi peninjauan masa kerja Fungsional Umum;
f. Memproses administrasi penyesuaian (impassing) gaji Fungsional
Umum;
g. Mengelola dan mengolah data hasil penilaian Kinerja Aparatur Sipil
Negara Fungsional Umum;
h. Menghimpun dan mengolah data kepegawaian Aparatur Sipil Negara
sebagai bahan perencanaan pemindahan dan penempatan Aparatur
Sipil Negara pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
i. Melaksanakan penyelesaian pindah antar Daerah/Instansi bagi
Aparatur Sipil Negara Fungsional Umum; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Aparatur mempunyai tugas :
a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis pengumpulan,
pemutakhiran dan pengelolaan data Aparatur Sipil Negara;
b. pengelolaan dan analisis data Aparatur Sipil Negara dalam rangka
pengembangan karir Aparatur Sipil Negara;
c. pelaksanaan pengendalian data Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi
informasi;
d. pelayanan data, dokumentasi dan penyajian informasi dalam rangka
membantu pengambilan keputusan;
e. pelaporan data Aparatur Sipil Negara; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengolahan Data dan Informasi Aparatur mempunyai fungsi:
a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis pengumpulan,
pemutakhiran dan pengelolaan data Aparatur Sipil Negara;
b. pengelolaan dan analisis data Aparatur Sipil Negara dalam rangka
pengembangan karir Aparatur Sipil Negara;
c. pelaksanaan pengendalian data Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi
informasi;
19
d. pelayanan data, dokumentasi dan penyajian informasi dalam rangka
membantu pengambilan keputusan;
e. pelaporan data Aparatur Sipil Negara; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengolahan Data dan Informasi Aparatur terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Arsip;
b. Sub Bidang Pelayanan Informasi Aparatur;
c. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Aparatur.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Sub Bidang Pengolahan Data dan Arsip mempunyai tugas:
a. Menyiapkan prosedur teknis pengolahan data Aparatur Sipil Negara;
b. Merencanakan pelaksanaan teknis pengelolaan data dan arsip Aparatur
Sipil Negara;
c. Mengumpulkan, menyiapkan bahan-bahan pengelolahan data,
memasukkan dan menganalisa data Aparatur Sipil Negara dalam rangka
pengambilan keputusan;
d. Melaksanakan pengelolaan, register dan pengendalian data Aparatur
Sipil Negara secara elektronik;
e. Menyajikan data yang berkaitan dengan data Aparatur Sipil Negara;
f. Melaksanakan pengadaan data dan pengarsipan dokumen Aparatur
Sipil Negara; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bidang Pelayanan Informasi Aparatur mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengembangan pelayanan informasi Aparatur Sipil
Negara;
b. melaksanakan pelayanan dan pertukaran data dan informasi Aparatur
Sipil Negara;
c. melaksanakan pemeliharaan tabel data referensi;
d. melaksanakan pelayanan permintaan data dan informasi kepegawaian
Aparatur Sipil Negara dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja);
e. melaksanakan verifikasi data, pengembangan sistem, pendistribusian
dan pemanfaatan kartu identitas Aparatur Sipil Negara;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem layanan teknis
informasi
g. memproses dan menyusun administrasi Daftar Urut Kepangkatan
(DUK);
20
h. melakukan perekaman dan pengolahan dokumentasi kegiatan yang
berhubungan dengan kepegawaian; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Aparatur mempunyai tugas:
a. melaksanakan perumusan dan perancangan sistem informasi Aparatur
Sipil Negara berbasis teknologi informasi;
b. melaksanakan penerapan standarisasi sistem aplikasi berbasis teknologi
informasi;
c. menganalisa kebutuhan sistem informasi dan aplikasi teknologi
informasi;
d. mengembangkan software sistem informasi Aparatur Sipil Negara secara
berkelanjutan;
e. melaksanakan Pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi
berdasarkan hasil analisis dan;
f. merawat dan mengembangkan hardware sistem informasi Aparatur Sipil
Negara; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas:
a. mengumpulkan, mengelola dan mengendalikan data berbentuk data
base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
b. merencanakan strategis pada bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur;
c. merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan
Aparatur;
d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pendidikan dan pelatihan aparatur;
e. melaksanakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi dan
melaporkan penyelenggaraan bidang pendidikan dan pelatihan
aparatur;
f. melaksanakan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan
dalam bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
g. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mengsinkronisasi pelaksanaan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di lingkungan Pemerintah
Daerah;
h. mengelola dan membina sumber pembelajaran yang meliputi pesan,
orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan;
i. melaksanakan, memonitoring pendayagunaan dan dampak pendidikan
dan pelatihan serta pelaporannya;
21
j. menggunakan dan melaksanakan kerjasama dengan masyarakat,
Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program kegiatan dan kebijakan teknis bidang pendidikan
dan pelatihan aparatur;
b. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan dan
pelayanan umum kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil
Negara, standar pelayanan minimal, kerjasama dengan masyarakat,
Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;
c. Pengelolaan dan pembinaan sumber pembelajaran pendidikan dan
pelatihanl; dan
d. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas:
a. melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur dalam menyiapkan bahan serta menyusun program dan
kebijakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
b. menyiapkan dan melaksanakan pengajaran, administrasi pengajaran,
bahan pengajaran, alat bantu, tenaga pengajar, calon peserta, serta
alumni pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
c. melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
serta pendayagunaan alumni pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas :
a. melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur dalam menyiapkan bahan serta menyusun program dan
kebijakan pendidikan dan pelatihan fungsional;
b. menyiapkan dan melaksanakan pengajaran, administrasi pengajaran,
bahan pengajaran, alat bantu, tenaga pengajar, calon peserta, serta
alumni pendidikan dan pelatihan fungsional;
22
c. melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional
serta pendayagunaan alumni pendidikan dan pelatihan fungsional;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan
fungsional; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas:
a. melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur dalam menyiapkan bahan serta menyusun program dan
kebijakan pendidikan dan pelatihan teknis;
b. melaksanakan pengajaran, administrasi pengajaran, bahan pengajaran,
alat bantu, tenaga pengajar, ujian, data kualifikasi tenaga pengajar,
calon peserta, serta alumni pendidikan dan pelatihan teknis;
c. melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis serta
pendayagunaan alumni pendidikan dan pelatihan teknis;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan
teknis; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.
7. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /
atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dibentuk UPT pada Badan
Kepegawaian Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
23
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: GARIS KOMANDO
: GARIS KOORDINASI
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
BIDANG
MUTASI APARATUR
UPT
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
ASET
SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DAN ADMINISTRASI
SUB BIDANG MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
SUB BIDANG MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN FUNGSIONAL
UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN APARATUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN APARATUR
SUB BIDANG
KESEJAHTERAAN APARATUR
SUB BIDANG PEMBINAAN
DAN DISIPLIN APARATUR
BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI APARATUR
SUB BIDANG PENGOLAHAN
DATA DAN ARSIP
SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI APARATUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI APARATUR
BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TEKNIS
24
2.2 SUMBERDAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Dalam melaksanakan program dan kegiatan diperlukan
Sumberdaya Aparatur agar dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang
diemban. Sumberdaya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang merupakan satu kesatuan individu dan melakukan kerjasama
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, untuk mewujudkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan
dibutuhkan SDM yang mampu, terampil, berdisiplin dan berkompeten .
Sumberdaya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang didukung dengan personil sejumlah 88 orang (62+26) keadaan
sampai bulan akhir September 2016 dengan jenjang kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan sebagaimana Grafik berikut :
Grafik 2.1
Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Menurut Tingkat Pendidikan
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa kondisi Aparatur di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang secara umum rata-rata
memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup baik, hal ini dilihat
dari tingkat pendidikan Sarjana (S-1) 49 orang (36+13), S-2
Magister/Pasca Sarjana sejumlah 15 orang (10+5) dan 1 orang Kepala
Badan berpendidikan Doktoral (S-3), sedangkan tingkat pendidikan D-3
sejumlah 4 orang dan SLTA sejumlah 19 orang (11+8), dapat diartikan
bahwa dukungan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang ada
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
- -
19
- -
4
-
49
15
1
Jum
lah
Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 D-4 S-1 S-2 S-3
25
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan berpotensi.
Grafik 2.2
Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Menurut Kelompok Umur
Dari grafik diatas diketahui bahwa SDM Aparatur Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang yang berusia 41 s.d 50 tahun merupakan
kelompok terbesar 37,50% (33/88x100) bahwa dalam pelaksanaan
kegiatan masih ditunjang dengan usia yang produktif dan memiliki etos
kerja yang tinggi.
Grafik 2.3
Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Menurut Jenis Kelamin
-
5
10
15
20
25
30
4
28 33
23 Jum
lah
Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Kelompok Umur
21-30 31-40 41-50 51-60
27
28
29
30
31
32
33
33
29
Jum
lah
Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Kelamin
Pria Wanita
26
Dilihat dari tabel diatas perbadingan jumlah aparatur laki – laki dan
perempuan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terkait isu
pengarusutamaan gender (PUG) menunjukkan angka yang cukup
proporsional dan berimbang dengan jumlah pegawai laki-laki 46 orang
(33 +13) atau 52,27% dan perempuan sejumlah 42 orang (29+13) atau
47,73%.
Grafik 2.3
Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Menurut Golongan / Ruang
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah aparatur Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang berdasarkan golongan menunjukkan bahwa
untuk untuk pegawai golongan III dengan jumlah terbanyak dengan
jumlah 64 orang atau 72,73%, golongan II sejumlah 10 orang atau
11,36% dan golongan IV sejumlah 14 orang atau 15,91%. Dari gambaran
diatas menunjukkan bahwa struktur jumlah pegawai menggelembung
dapat diasumsikan bahwa penataan pegawai sesuai kebutuhan
organisasi yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan
manajemen aparatur di daerah.
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
- - - -
2
-
3
5
17
20
11
16
8
4
2
-
Jum
lah
Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/dIII/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
27
Grafik 2.4
Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Menurut Diklat Kepemimpinan
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pejabat struktural Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dengan SOTK yang baru
menunjukkan bahwa untuk pejabat Eselon II, III dan IV seluruhnya
sudah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural
yang didudukinya.
Grafik 2.5
Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Menurut Diklat Teknis dan Fungsional
-
2
4
6
8
10
12
1
8
11
2 2
7
Jum
lah
Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
PIM II PIM III PIM IV SPADA ADUMLA ADUM
-
5
10
15
20 16
2
Jum
lah
Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Diklat Teknis dan Fungsional
Diklat Teknis Diklat Fungsinal
28
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah aparatur Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang dengan berdasarkan Diklat Teknis dan
Fungsional dari jumlah aparatur 88 personil menunjukkan bahwa untuk
ASN yang mengikuti diklat teknis sejumlah 16 orang atau 18,19% dan
diklat fungsional sejumlah 2 orang atau 2,27%. Dari tabel diatas bahwa
untuk lima tahun mendatang perlu dilakukan pengiriman diklat teknis
dan fungsional agar mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi
aparaturnya.
Selain itu, dukungan sarana dan prasarana merupakan alat
paling utama yag digunakan untuk memberikan pelayanan kepegawaian.
Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung
dalam meberikan pelayanan publik yang baik. Data sarana dan
prasarana sebagai berikut:
NO U R A I A N JUMLAH /
SATUAN
KETERANGAN
a. Tanah - M2
b. Bangunan 1 Unit Baik
c. Komputer PC 60 Unit Baik
d. Laptop 13 unit Baik
e. LCD 1 buah Baik
f. Jaringan Web Site 1 Paket Baik
g. JaringanInternet 1 Paket Baik
h. Anjungan Informasi
Kepegawaian
1 buah Baik
i. Meja Tamu 4 set Baik
j. Kursi Kerja Eselon 34 bh Baik
k. Meja Kerja eselon 34 bh Baik
l. Kursi Staf 91 bh Baik
m. Meja Kerja 73 bh Baik
n. Kursi Ruang Kelas 188 bh Baik
o. Meja Ruang Kelas 60 bh Baik
p. Almari kayu 15 bh Baik
q. Filing Kabinet 4 bh Baik
r Brankas 2 bh Baik
s Televisi 2 bh Baik
t. Kendaraan Operasional:
Roda 4 6 buah Baik
Roda 2 9 buah Baik
29
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
dalam melaksanakan Rencana Strategis tahun sebelumnya selama
kurun waktu 2011–2015 telah dilaksanakan dengan berbagai langkah
dan kebijakan yang mengarah pada usaha perbaikan yang berkelanjutan
dengan sasaran strategis, yaitu:
1. Pada sasaran strategis terwujudnya pengembangan aparatur melalui
rekruitmen CPNS dari jalur GTT/PTT dan umum hingga akhir tahun
2015 capaian kinerja termasuk kategori kurang berhasil atau
33,39% target renstra 3224 CPNS terealisasi 1095 CPNS, tidak
tercapainya target kinerja disebabkan adanya regulasi dan kebijakan
dari pemerintah pusat tentang Penundaan Sementara Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011–2012, dan Tahun 2015
Berdasarkan Surat Menpan dan RB No. B/2163/M.PAN-
RB/06/2015 bahwa untuk kegiatan Rekruitmen 2015 secara
nasional dilakukan penundaan, untuk kegiatan didaerah yang
dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah
menyusun Formasi/E-Formasi Kebutuhan Pegawai untuk 5 tahun
kedepan (2015-2019).
Dan penerimaan pegawai baru dari IPDN hingga akhir 2015 capaian
kinerja termasuk kategori cukup berhasil dengan tingkat capaian
65,00% target renstra 2011-2015 sejumlah 20 calon praja yang
diterima realisasi 13 calon praja yang diterima. Belum tercapainya
target disebabkan berdasarkan SE dari Kementerian Dalam Negeri
No. 992.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015, tentang Seleksi
Penerimaan IPDN disebutkan untuk kegiatan seleksi dilaksanakan
oleh pusat dan provinsi.
2. Pada sasaran strategis terwujudnya penataan personil untuk
meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk
kategori sangat berhasil 109,16%, target renstra 2011-2015
sejumlah 4.660 pejabat/PNS realisasi 5.087 pejabat/PNS dengan
artian sasaran strategis untuk mewujudkan penataan personil
pejabat struktural dan fungsional disetiap Organisasi Perangkat
Daerah sudah mencapai target yang diharapkan hal ini
dimaksudkan dengan terisinya jabatan yang kosong dikarenakan
30
pensiun maupun mutasi dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat secara optimal.
3. Pada sasaran strategis meningkatnya pelayanan aparatur dengan
pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala
hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil
110,24%, target renstra 2011-2015 sejumlah 15.790 PNS realisasi
17.408 PNS. Faktor capaian realisasi kinerja disebabkan berkas
usulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober serta kenaikan
gaji berkala PNS setiap tahun yang diusulkan memenuhi ketentuan
dan persyaratan administrasi sehingga dapat diterbitkan keputusan
kenaikan pangkat dan KGB tepat waktu dengan tercapainya target
dapat meningkatkan kesejahteraan PNS atas pengabdian yang
dilakukan dan semakin mendorong motivasi kerja agar terus
meningkat dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat
4. Pada sasaran strategis Tersedianya database kepegawaian yang valid
sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil
99,85%, target renstra 2011-2015 sejumlah 24.776 data PNS
realisasi 24.739 data PNS tercapainya target kinerja disebabkan
adanya perubahan entry data kenaikan pangkat dan gaji berkala
dan keputusan mutasi/pelantikan pejabat struktural dan fungsional
serta data rekruitmen CPNS baru.
5. Pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur
di Daerah hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori
sangat berhasil 90,19% target renstra 2011-2015 sejumlah 102 PNS
realisasi 92 PNS tercapainya target kinerja karena minat PNS yang
menerima bantuan tugas belajar program S-3, S-2 dan S-1 untuk
meningkatkan kualifikasi pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui
program pengiriman tugas belajar ikatan dinas.
Kemudian untuk meningkatkan kualitas disiplin aparatur melalui
penyelesaian proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
dari tahun 2011–2015 terus mengalami penurunan hingga tahun
berikutnya 2015 tingkat penurunan sebesar 20,83% capaian kinerja
termasuk kategori cukup berhasil ini menunjukkan bahwa program
pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang terhadap PNS di Kabupaten Malang cukup
31
berhasil hal ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan
bidang kepegawaian terutama tentang PP 53 Tahun 2010 tentang
disiplin PNS.
6. Pada sasaran terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus
pendidikan formal, lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah
hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori berhasil
77,39% target renstra 2011-2015 sejumlah 1.150 Peserta realisasi
890 peserta belum tercapainya kinerja ini hingga akhir Renstra
disebabkan:
Adanya sebagian besar pejabat Eselon III yang memiliki Ijasah S-2
atau telah mengikuti Diklatpim III sehingga dikecualikan mengikuti
Ujian Dinas Tk. II
Adanya sebagian besar PNS Golongan II/d yang memiliki Ijasah
S-1 sehingga dikecualikan untuk mengikuti Ujian Dinas Tk. I
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan Pada sasaran Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur hingga akhir 2015 diuraikan sebagai berikut:
capaian kinerja untuk diklat kepemimpinan II, III dan IV termasuk
kategori berhasil 94,46% target renstra 2011-2015 sejumlah 379
realisasi 358 peserta;
capaian kinerja untuk diklat prajabatan termasuk kategori
berhasil 100% target renstra 2011-2015 sejumlah 1097 terealisasi
seluruhnya;
capaian kinerja untuk diklat teknis termasuk kategori berhasil
100% target renstra 2011-2015 sejumlah 1036 peserta terealisasi
seluruhnya;
capaian kinerja untuk diklat fungsional termasuk kategori
berhasil 100% target renstra 2011-2015 sejumlah 656 peserta
terealisasi seluruhnya;
Dari berbagai pencapaian target sasaran strategis kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang telah memberikan gambaran
bahwa keberhasilan capaian kinerja sangat ditentukan oleh komitmen,
kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh pegawai pada
semua bidang serta instansi yang terkait terhadap program dan
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang saat ini
maupun di masa yang akan datang. Hasil Evaluasi program dan
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011–
32
2015 telah menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan sudah
mencapai sasaran yang ditetapkan walaupun ada beberapa kegiatan
yang belum mencapai target yang diharapkan karena adanya
regulasi/kebijakan dari pusat.
Realisasi anggaran Tahun 2011 – 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 –
2021
Uraian Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Rata-
rata
kenaikan (%)
Realisasi Anggaran
8.106.232.267
9.285.710.098
7.807.096.445
9.802.433.262
13.761.649.148
Kenaikan 14,55 -15,82 25,40 40,39 12,90
Uraian Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Rata-rata kenaikan
(%)
Proyeksi 15.044.845.242
12.022.764.586
14.414.851.366
15.406.202.437
15.924.955.036
16.977.036.198
Kenaikan
-20,09 19,90 6,88 3,37 6,61 2,77
Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi
anggaran Tahun 2011-2015 jika dilihat dari tahun 2011 realisasi
anggaran Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 8.106.232.267,-
meningkat di tahun 2015 sebesar Rp. 13.761.649.148,- rata-rata
kenaikan pertahun sebesar 12,90% . Untuk proyeksi tahun 2016
diasumsikan terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 15.044.845.242,-
hingga tahun 2021 sebesar Rp. 16.977.036.198,- asumsi kenaikan rata-
rata pertahun sebesar 2,77% , hal ini disebabkan karena terjadi
penggabungan Organisasi Perangkat Daerah antara Badan Kepegawaian
Daerah dengan Badan Diklat Kabupaten Malang sehingga diperlukan
penyesuaian anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang.
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
menuntut pelayanan yang profesional bagi semua SKPD. Untuk
mencapai hal tersebut maka tantangan yang dihadapai Badan
kepegawaian adalah kurangnya kompetensi manajerial, teknis dan
33
fungsional, penempatan belum sesuai kompetensi, belum terintegrasinya
sistem database kepegawaian antara database Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang dengan database dimasing-masing SKPD,
mengingat wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas. Peluang yang
akan dikembangankan di Badan Kepegawaian Daerah yaitu penerapan
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan
bidang kepegawaian lainnya untuk menata manajemen kepegawaian
mulai dari rekruitmen, penataan ASN yang sesuai dengan kompetensi
dan hasil analisas kebutuhan jabatan, serta adanya perkembangan
teknologi informasi.
34
Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang No Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator
Lainnya
(Renstra)
Target Renstra SKPD Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian Tahun ke
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Proporsi
penerimaan Pegawai Baru
GTT/PTT/
Umum
-- -- 100 % 59,79
%
54,86
%
24,56
%
23,33
%
29,98
%
0 0 33,4
3 %
4,73
%
0 0 0 136,
00 %
20,
27 %
33,3
9 %
Proporsi
penerimaan
Pegawai Baru
IPDN
-- -- 100 % 8,00
%
8,00
%
8,00
%
8,00
%
8,00
%
6,00
%
6,00
%
8,00
%
6,00
%
0 75,
00
%
75,00
%
100
% 75,0
0
%
65,0
0 %
2 Persentase pemenuhan
kekosongan
jabatan
-- -- 100 % 66,88
% 29,44
% 27,60
% 27,60
% 47,55
% 66,88
% 28,41
% 23,0
8
%
21,16
%
47,70 %
100,00
%
96,50 %
86, 23%
76,66
%
109,16 %
3 Persentase
kecepatan
pemrosesan
Keputusan Kepangkatan/Ken
aikan Gaji Berka
la
-- -- 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 89,98
%
105,0
7
%
124,85
%
100,
00
%
80,8
2
%
126,76
%
105,0
7
%
124,8
5
%
100,
00
%
80,8
2
%
110,24
%
4 Persentase
akurasi data
kepegawaian
-- -- 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 109,6
5
%
100,00
%
96,1
7
%
93,2
4
%
98,76
%
109,6
5
%
100,0
0
%
96,
17
%
93,2
4
%
99,85
%
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 Persentase
aparatur yang
mendapat bantuan Tugas
Belajar Ikatan
Dinas
-- -- 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96,67
%
86,67
%
80,0
0
%
100,
00
%
91,67
%
96,6
7
%
86,6
7
%
80,
00
%
100,
00
%
90,19
%
Persentase
penurunan
pelanggaran disiplin dan
etika pegawai
-- -- 100 % 4,00
%
4,00
%
2,00
%
4,17
%
4,17
%
4,00
%
6,00
%
2,13
%
4,17
%
20,83
%
100,
%
150,
%
106,
%
100,
%
20,83
%
6 Persentase
peserta ujian penyesuaian
ijasah dan
ujian dinas yang lulus
ujian
-- -- 100 % 91,67
%
91,67
%
93,33
%
93,33
%
100 % 70,67
%
70,67
%
62,67
%
90,00
%
102
%
70,67
%
70,67
%
62,67
%
90,00
%
77,39
%
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Malang
1 Persentase PNS yang telah lulus
Diklat
Kepemimpinan dengan kategori
memuaskan
-- -- 100 %` 0,00
% 100 %
100 %
100 %
70,37 %
0,00 %
100 %
100 %
100 %
74,07 %
0,00 %
100 %
100 %
100 %
105,25 %
2 Persentase PNS
yang telah lulus
Diklat Teknis dan Fungsional
dengan kriteria
baik
-- -- 100 % 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
36
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Malang 2016-2021
yaitu optimalisasi kinerja birokrat dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan
optimalisasi kinerja birokrat diperlukan peningkatan etos kerja birokrat.
Peningkatan etos kerja birokrat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai
dan peningkatan kinerja. Sehingga terwujud Sumberdaya Manusia yang
kompeten dan profesional, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan
ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang :
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, secara umum
memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan
manajemen kepegawaian didaerah, mulai dari perencanaan formasi,
pendidikan dan pelatihan sampai dengan purna tugas.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat capaian
target kegiatan-kegiatan yang kurang berhasil, cukup berhasil, berhasil
dan sangat berhasil. Pada kegiatan Penempatan PNS, Penataan Sistem
Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNS, Pembangunan/
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dan Pemberian
Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas, capaian melebihi target atau sangt
berhasil, Kegiatan Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
termasuk kategori berhasil,Kegiatan Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN dan Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS termasuk cukup berhasil, Sedangkan Kegiatan
Seleksi Penerimaan Calon PNS tidak mencapai target atau kurang
berhasil. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat
tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2015 berdasarkan Surat Menpan dan RB No. B/2163/M.PAN-
RB/06/2015 bahwa untuk kegiatan Rekruitmen 2015 secara nasional
dilakukan penundaan. Untuk Kegiatan Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN berdasarkan SE dari
Kementerian Dalam Negeri No. 992.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015,
37
tentang Seleksi Penerimaan IPDN disebutkan untuk kegiatan seleksi
dilaksanakan oleh pusat dan provinsi.
Permasalahan pelayanan dibidang kepegawaian sampai saat ini
adalah belum optimalnya kinerja birokrasi dan layanan publik akibat
lemahnya profesionalisme dan kompetensi aparatur, kurangnya inovasi
dan pemanfaatan Teknologi Informasi.
Selain itu, pendistribusian dan penempatan ASN belum merata
disetiap SKPD terutama UPTD dibidang pendidikan yang berada di
daerah terpencil, selain itu kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai
dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki. Jika
dicermati persepsi masyarakat terhadap kondisi Aparatur Sipil Negara
sangat wajar karena kondisi saat ini sistem pembinaan ASN belum
menggunakan manajemen pengembangan sumberdaya aparatur yang
dapat mewujudkan ASN sesuai harapan masyarakat karena pembinaan
dan pengembangan karir jabatan belum didasarkan pada standar
kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karir yang jelas.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu-isu strategis bidang
kepegawaian yang akan dihadapi tidak terlepas dari pengaruh internal
dan ektsternal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang serta
perubahan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian.
Adapun keterkaitan isu strategis dengan pengaruh lingkungan dapat
dijelaskan sebagai beikut:
1. Lingkungan Internal
Indentifikasi faktor internal yang menghambat kelancaran fungsi
layanan utama Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari dua faktor
strategis yaitu faktor kekuatan dan kelemahan organisasi.
Faktor Kekuatan Organisasi:
1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai Perangkat
Daerah yang membantu Bupati sebagai pejabat yang berwenang
dalam menyelenggarakan pelayanan manajemen aparatur sipil
negara di daerah dalam penyusunan dan penetapan pengadaan,
kebutuhan, kepangkatan dan jabatan, pengembangan karier,
pendidikan dan pelatihan, penyusunan pola karier, promosi, mutasi,
penghargaan, penilaian kinerja, penegakan disiplin, kode etik dan
perilaku, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua serta
perlindungan aparatur sesuai peraturan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
dan peraturan kepegawaian lainnya;
38
2) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang bertekad dalam
mewujudkan penyelenggaraan manajemen pelayanan aparatur
sesuai standar manajemen mutu pelayanan;
3) Sumberdaya aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang berkomitmen dan mendukung pengelolaan manajemen
aparatur yang profesional berbasis kompetensi;
4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang akan selalu
melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik Pemerintah
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta instansi lainya
untuk mensukseskan pelaksanaan kinerja.
Faktor Kelemahan Organisasi
1) Belum terakomodasinya fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional berbasis
kompetensi dalam struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang;
2) Lemahnya kemandirian pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dalam penyediaan dan penataan sumberdaya
aparatur sesuai kebutuhan dalam mewujudkan profesionalisme
manajemen sumberdaya aparatur sipil negara dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang, dikarenakan adanya peraturan yang
mengikat;
3) Belum terbangunnya sistem informasi manajemen yang terintegrasi
secara menyeluruh yang dapat mendukung penyelenggaraan dan
pengelolaan manajemen kepegawaian;
4) Dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal dalam
menyelenggarakan manajemen kepegawaian.
2. Lingkungan Eksternal
Identifikasi lingkungan eksternal yang tidak dapat dikelola secara
langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang namun
dapat mempengaruhi kinerja organisasi ada dua faktor strategis. Dua
faktor strategis lingkungan eksternal yang menjadi tantangan dan
peluang organisasi.
Faktor Tantangan Organisasi
1) Tuntutan refomasi birokrasi melalui perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi untuk pemenuhan standar
kompetensi bagi aparatur sipil negara;
39
2) Luasnya cakupan pelayanan manajemen sumberdaya aparatur
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance) dan masuk kategori strategis namun belum
memperoleh perhatian untuk menjadi program dan kegiatan
operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang;
3) Pengadaan pegawai yang bergantung pada kebijakan pemerintah
pusat;
4) Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur yang belum
terintegrasi dengan sistem pengembangan karier.
Faktor Peluang Organisasi
1) Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dalam mengelola manajemen aparatur sehingga
banyak perubahan dan penyesuaian dalam menyusun manajemen
kepegawaian;
2) Adanya kepercayaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten
Malang kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menata dan
melaksanakan menajemen suberdaya aparatur dalam rekruitmen/
penerimaan calon aparatur sipil negara yang transparan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
3) Adanya kebijakan pemberdayaan sumberdaya aparatur yang
semakin mantap guna meningkatkan kapasitas SDM aparatur
melalui pembinaan, dan pengembangan aparatur;
4) Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung
pelayanan yang prima, cepat dan tepat;
5) Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur
pemerintah daerah yang profesional dan berwawasan global.
Identifikasi tantangan utama pelayanan kepegawaian adalah
Perkembangan Teknologi informasi. Tuntutan arus globalisasi dan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan merupakan tantangan yang harus direspon dalam upaya
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi
dan efektifitas kinerja dan manajemen kepegawaian, tetapi apabila
perkembangan teknologi informasi tidak didukung oleh sumberdaya
manusia yang berkualitas akan menghambat sistem penyelenggaraan
manajemen kepegawaian.
40
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih :
Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah
pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD
2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan
kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan
tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan
faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku
kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga
mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan
nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik
Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan
desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan
pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014.
Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten
Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama:
niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan
pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua Untuk mewujudkan niat
tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan,
bekerja keras dan produktif dalam pelaksanakan pembangunan, atau
disebut dengan Manteb. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya
dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan
agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,
atau diberi istilah Manetep.
Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman
arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi
Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:
"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB
MANETEP"
Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan
Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan
Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis
Pedesaan”.
41
Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan
filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik,
melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan
Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP
sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah
sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan maknawi yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain.
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai
pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikannya.
Adapun rumusan misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5
tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mengacu pada Misi ke 2 yaitu
Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis
berbasis teknologi informasi;
Perumusan Misi tersebut searah dengan amanat Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil
negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara substantif, misi pembangunan Kabupaten Malang 2016-
2021 yang akan diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah masuk dalam
dimensi aspek pembangunan non fisik (Spiritual) yaitu Revolusi Mental
dan Reformasi Birokrasi. Searah dengan Visi dan Misi serta Program
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bahwa Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang sebagai pendukung kepala daerah yang memiliki
tugas dalam Perencanaan (Formasi) rekruitmen CPNS, Pengangkatan dan
pemindahan pegawai, Penempatan pegawai, Penggajian pegawai,
42
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan, Sanksi pelanggaran
disiplin PNS/punishment, Pemberian Penghargaan/reward, pensiun,
Pendidikan dan Pelatihan.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
Sesuai dengan sasaran Renstra BKD Provinsi Jatim yaitu
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur, Meningkatnya
kompetensi ASN di lingkungan Jawa Timur, Meningkatnya kualitas data
pegawai ASN yang Akurat, dan Meningkatnya disiplin dan penilaian
kinerja pegawai ASN serta untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah
Kabupaten Malang, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada
pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara sehingga
terwujud sumberdaya aparatur yang kompeten dan profesional untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
Untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah tersebut, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah
pada pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara
sehingga terwujud sumberdaya aparatur yang kompeten dan profesional
untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dilihat dari Program
wajib pembangunan daerah yang dilaksanakan, antara lain:
1. Program Pendidikan kedinasan dan Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur;
Faktor Penghambat:
Belum optimalnya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
dan Evaluasi Monitoring dan Pendayagunaan Alumni Dampak
Diklat (EMPADD);
Belum terbangunya desain perencanaan diklat dengan kebutuhan
diklat yang menjadi prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Belum terbangunya sistem informasi manajemen diklat;
Belum lengkapnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan diklat;
43
Faktor Pendorong:
Diberlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, sehingga diperlukan perubahan dan
penyesuaian secara terencana dan terprogram;
Tersedianya SDM aparatur yang memiliki jenjang jabatan
struktural,teknis dan fungsional yang dapat dikembangkan;
Tersedianya sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan diklat
guna meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme aparatur
untuk mendukung kualitas pelayanan;
Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup
untuk meningkatkan kompetensi aparatur melalui kegiatan diklat;
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Faktor Penghambat
Terbatasnya formasi pegawai sebagai pengganti pensiun;
Penataan/penempatan aparatur yang belum merata di setiap SKPD
dan UPTD terutama di rombel pendidikan;
Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian antara
database Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dengan
database dimasing-masing SKPD;
Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi masing-
masing individu pegawai;
Masih rendahnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas,
tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai;
Faktor Pendorong:
Adanya komitmen aparatur untuk lebih meningkat dalam
memberikan pelayanan;
Tersedianya sarana prasarana informasi kepegawaian sebagai
penyedia database kepegawaian yang valid yang dapat
dikembangkan;
Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur
sesuai tugas dan fungsi;
Komitmen penegakan disiplin untuk penurunan pelanggaran
disiplin dan pelanggaran hukum pegawai.
44
3.4. Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintah
Kabupaten Malang sangat terkait dengan RTRW Provinsi Jawa Timur,
yaitu rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan
perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa
Timur, dimana Kabupaten Malang ditetapkan sebagai salah satu pusat
kegiatan nasional. Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah
Kabupaten diantaranya adalah pengembangan sistem jaringan prasarana
wilayah khususnya pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan,
mengingat Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas.
Ke depan, Badan Kepegawaian Daerah akan melaksanakan
penataan jaringan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan
kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK),
penataan tata naskah kepegawaian dan pengembangan data elektronik,
dengan tersedianya sistem jaringan yang terkoneksi dengan SKPD yang
ada diwilayah. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi sekarang
ini, hal ini diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan
kepegawaian yang baik di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Adapun faktor penghambat terkait dengan hal tersebut yaitu:
Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian antara database
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dengan database
dimasing-masing SKPD;
Rasio pegawai terhadap pelayanan publik.
Sedangkan faktor pendorong yaitu:
Adanya komitmen aparatur untuk lebih meningkat dalam memberikan
pelayanan;
Tersedianya sarana prasarana informasi kepegawaian sebagai penyedia
database kepegawaian yang valid yang dapat dikembangkan.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui
otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
45
serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam konteks Kabupaten
Malang saat ini dan ke depan, terdapat tiga masalah (dan sekaligus
menjadi strategi umum) pembangunan yang harus menjadi titik
perhatian Pertama adalah masalah kemiskinan, Kedua adalah potensi
pariwisata dan Ketiga adalah terkait dengan isu lingkungan hidup.
Isu-isu Strategis pada RPJMD 2016-2021 merupakan bagian
tahapan pembangunan ketiga RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025.
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi
permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan
permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara
berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan ketiga pada
penentuan isu-isu strategis antara lain Optimalisasi kinerja birokrasi dan
pelayanan publik
Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik
dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan
infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat
dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja,
manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata
laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan
dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi
informasi (TI).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka isu-isu strategis yang
harus ditangani Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016 - 2021 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis
daerah yaitu:
1. Meningkatkan kesadaran aparatur atas pentingnya revolusi mental
dan peningkatan pelayanan publik yang profesional melalui
pengembangan inovasi teknologi informasi kepegawaian;
2. Peningkatan budaya disiplin, dan taat hukum dikalangan aparatur
melalui konsistensi penanganan kasus pelanggaran disiplin dan
pelanggaran hukum;
3. Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah
melalui penempatan pegawai yang profesional dan proporsional,
Assesment dan pengembangan kompetensi;
4. Peningkatan kompetensi dan sumberdaya aparatur pemerintah
melalui pendidikan dan pelatihan.
46
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis
serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Malang,
dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengarah pada manajemen
Aparatur Sipil Negara dalam mendukung Kebijakan Bupati dan Wakil
Bupati Malang untuk mencapai visi pembangunan daerah 2016 – 2021
"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP."
Badan Kepegawaian Daerah akan mendukung MISI ke 2 yaitu
Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis
teknologi informasi .
Mengacu pada visi misi pembangunan Kabupaten Malang tersebut
di atas maka salah satu tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Malang
adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada
masyarakat. Dengan sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap layanan publik.
Terkait dengan penjabaran tujuan dan sasaran daerah maka
rumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang sebagai berikut :
• Tujuan
Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya
Manusia Aparatur dan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang
kompeten dan profesional, sejalan dengan tujuan misi kedua RPJMD
Kabupaten Malang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten telah
merumuskan 1 (satu) tujuan yaitu:
Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian.
• Sasaran
Sejalan dengan sasaran Kabupaten Malang yaitu Meningkatnya
kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, maka Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang menetapkan sasaran yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur.
47
Dengan indikator sasaran yaitu: - Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan
kategori memuaskan
- Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan Fungsional
dengan kategori baik
Dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan
kompetitif dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan
penjenjangan struktural, teknis dan fungsional serta prajabatan
bagi calon ASN untuk meningkatkan pengetahuan aparatur, agar
terwujud pelayanan publik yang baik bagi aparatur di daerah.
2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.
Dengan indikator Sasaran:
a. Persentase tingkat kompetensi aparatur.
Dengan meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
aparatur maka akan terwujud pelayanan publik yang lebih
baik. Terdapat 8 (delapan) indikator sasaran kegiatan yang
ditetapkan mencakup:
1) Persentase pegawai mengikuti tes phisikologi dan assesment
indikator sasaran ditetapkan untuk penataan calon pejabat
yang berkualitas dan berkompetensi;
2) Persentase proporsi penerimaan pegawai baru Indikator
sasaran ditetapkan untuk memenuhi kekurangan pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang pensiun
setiap tahunnya, walaupun pemenuhan target ini
bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat untuk
penerimaan pegawai baru, tetapi Badan Kepegawaian
Kabupaten Malang tetap mengusulkan kebutuhan pegawai
kepada Pemerintah Pusat;
3) Persentase pemenuhan kekosongan jabatan indikator
sasaran ditetapkan untuk pelantikan jabatan yang kosong
disetiap SKPD baik jabatan yang ditinggalkan karena
pensiun maupun karena rotasi/mutasi pada jabatan
struktural maupun fungsional;
4) Persentase ketepatan pemrosesan keputusan
kepangkatan/gaji berkala indikator sasaran ditetapkan
untuk peningkatan kesejahteraan pegawai melalui sistem
penggajian berbasis kinerja;
48
5) Persentase Akurasi data kepegawaian indikator sasaran
ditetapkan untuk update data kepegawaian dalam jaringan
sistem kepegawaian yang valid sebagai pengambilan
keputusan pejabat pembina kepegawaian;
6) Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar
Ikatan Dinas indikator sasaran ini ditetapkan pemberian
bantuan bagi ASN yang melanjutkan pendidikan kejenjang
lebih tinggi melalui anggaran APBD Kabupaten;
7) Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian
Dinas yang lulus ujian indikator sasaran ditetapkan bagi
ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijasah untuk pengakuan penyetaraan pendidikan dan
kepangkatan;
8) Persentase aparatur yang menerima keputusan
pensiun,karis/karsu dan Satya Lancana indikator sasaran
ditetapkan untuk memproses administrasi kepegawaian
untuk usulan pegawai yang pensiun, pengurusan
karis/karsu dan usulan penghargaan satya lancana.
b. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai.
Indikator sasaran ini ditetapkan untuk memproses setiap kasus
pelanggaran disiplin yang terjadi dan pemberian sanksi yang
tegas sesuai peraturan yang berlaku sehingga diharapkan akan
terjadi penurunan setiap tahunnya.
Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran serta target
capaian kinerja Jangka Menengah Pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2016–2021
sebagaimana tabel 4.1.
49
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Tabel 4.1
No. TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
FORMULA/ RUMUS
SASARAN INDIKATOR SASARAN
FORMULA/ RUMUS
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
1 2 3 4 5 6
Misi : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasi teknologi informasi
1. Peningkatan kualitas pelayanan dibidang
kepegawaian
1. Persentase kualitas SDM Aparatur
dan pelayanan kepegawaian
Jumlah ASN yang telah mengikuti
Kediklatan
X 100
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan
dengan kategori memuaskan
Jumlah ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan
kategori memuaskan
X 100
71,00 %
70,00 %
71,00 %
71,00 %
71,00 %
71,00 %
Jumlah ASN Kabupaten Malang
Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan
2. Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan
Fungsional dengan kategori baik
Jumlah ASN yang lulus diklat diklat teknis dan
fungsional dengan kriteria
baik
X 100
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional
2. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai
kebutuhan dan kompetensi
Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai
kebutuhan dan kompetensi
X 100
Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan
publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme
3. Persentase
tingkat kompetensi ASN
Jumlah ASN yang sesuai kompetensi
(jabatan,pangkat,pendidikan,diklat)
X 100
89,53 %
91,62 %
93,71 %
95,80 %
97,88 %
100 %
Jumlah ASN di lingkungan
Kabupaten Malang
Jumlah ASN
4. Persentase
penurunan
pelanggaran disiplin dan etika pegawai
Jumlah pelanggaran tahun ini - tahun lalu
X 100
4,00 %
4,17 %
4,35 %
4,55 %
4,76 %
5,00 %
Pelanggaran tahun lalu
50
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada misi pembangunan
Kabupaten Malang pada Misi ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan
reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.
Terkait dengan misi tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah
Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian. Dengan sasaran
yaitu :
1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur;
2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.
Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 disusun
strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
Teknis dan Fungsional;
3. Mewujudkan aparatur yang kompeten dan profesional melalui
pembinaan dan pengembangan aparatur;
Dengan kebijakan, yaitu:
1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional ;
3. Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan aparatur.
Adanya sumberdaya aparatur yang perlu dikembangkan melalui
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan manajerial, teknis dan fungsional, sehingga memberikan
pelayanan aparatur yang lebih baik.
Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, khususnya
dibidang kepegawaian maka perlu aparatur yang kompeten dan
profesional. Untuk itu dilakukan pembinaan dan pengembangan aparatur
melalui:
1) Pelaksanaan test psikologi/assesment;
2) Penyelenggaraan seleksi Aparatur Sipil Negara melalui sistem CAT;
3) Penataan personil sesuai hasil analisis jabatan dan beban kerja serta
hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima);
51
4) Pemberian keputusan kepangkatan dan penggajian sesuai
ketententuan dan peraturan perundangan;
5) Pengembangan aplikasi SIMKA dan update database kepegawaian;
6) Pembekalan bagi aparatur yang purna tugas, proses administrasi
kepegawaian usulan pensiun, karis/karsu dan satya lencana yang
cepat dan tepat;
7) Penyelenggaraan penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku
dengan menindak tegas pelanggaran hukum dan disiplin aparatur;
8) Pengembangan kompetensi dengan pemberian bantuan tugas
belajar/ikatan dinas dan ijin belajar;
9) Pengembangan kompetensi dengan penyelenggaraan ujian dinas dan
ujian penyesuaian ijasah.
52
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan
diperlukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dan dijabarkan
kedalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan utama Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:
5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Agenda pokok yang tertuang dalam RPJMD 2016–2021 Pemerintah
Kabupaten Malang adalah Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan
publik. Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan
baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen
kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja
birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan
peningkatan kinerja. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan perlu merumuskan strategi dan kebijakan, yang menjadi
pedoman operasional dalam melaksanakan program 5 (lima) tahun dari
Rencana Strategis 2016-2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang, kedalam program pembangunan melalui program wajib dan
program penunjang. Adapun program wajib dan program
penunjang/rutin sebagai berikut:
5.1.1 Program rutin/Pendukung Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang terdiri dari:
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Program ini merupakan program rutin untuk mendukung
tujuan dan capaian pelayanan administrasi perkantoran.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
administrasi perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan
publik dibidang kepegawaian. Indikator outcome program
adalah Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
indikator output secara umum adalah jumlah penyediaan
sarana perkantoran untuk menunjang kerja dikantor;
53
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini merupakan program rutin untuk mendukung
sarana dan prasarana terkait penyediaan kebutuhan sarana
prasarana kantor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kebutuhan sarana dan prasarana baru dan pemeliharaan
sarana prasarana agar dapat dipakai secara optimal. Indikator
outcome program adalah Cakupan sarana prasarana yang
berfungsi dengan baik.
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur output
secara umum adalah jumlah pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja dalam setahun;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini untuk mendukung sarana aparatur terkait
penyediaan dan pengadaan pakaian hari-hari tertentu
Program ini untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hal
keseragaman aparatur dalam penggunaan pakaian khusus.
Indikator outcome program adalah Cakupan disiplin aparatur
Output kegiatan jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
dilakukan dalam 2 (dua) tahun sekali;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini untuk mendukung pengetahuan dan ketrampilan
SKPD untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
aparatur. Indikator outcome program adalah Cakupan
pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur SKPD.
Output kegiatan ini jumlah aparatur yang dikirim mengikuti
diklat/bimtek/sosialisasi/kursus-kursus singkat dan
pelatihan dalam 1 (satu) tahun;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini untuk mendukung laporan keuangan. Indikator
outcome program adalah Cakupan pelaporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel.
Output kegiatan ini jumlah laporan capaian kinerja, laporan
keuangan semesteran dan tahunan.
54
Program wajib Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
terdiri dari:
1. Program Pendidikan Kedinasan
Program ini diarahkan mewujudkan visi dan misi kualitas
kompetensi jabatan struktural dengan Indikator kinerja
program atau outcome Persentase aparatur yang memiliki
kompetensi manajerial. Indikator Sasaran Persentase aparatur
yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi
kapasitas SDM aparatur. Indikator kinerja program atau
outcome Persentase aparatur yangt memiliki kompetensi
teknis dan fungsional. Indikator sasaran Persentase aparatur
yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan kategori baik.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi
Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis
berbasis teknologi informasi. Indikator kinerja program atau
outcome Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan apartur
dengan Indikator kinerja sasaran terdiri dari 2 (dua) indikator
yaitu:
1) Persentase tingkat kompetensi aparatur;
2) Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur.
Output indikator sasaran kegiatan Persentase Tingkat
Kompetensi Aparatur terdiri dari:
1) Persentase pegawai mengikuti tes phisikologi dan
assessment;
2) Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru;
3) Persentase ketepatan pemrosesan keputusan
kepangkatan/gaji berkala;
4) Persentase Akurasi data kepegawaian;
5) Persentase aparatur yang menerima keputusan pensiun,
karis/karsu dan Satya Lancana;
6) Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar
Ikatan Dinas;
55
7) Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian
Dinas yang lulus ujian;
8) Persentase angka pelanggaran aparatur terhadap hukum
dan Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur.
5.1.2 Kegiatan rutin Badan Kepegawaian Daerah 2016-2021 terinci
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan
melalui 9 ( sembilan ) kegiatan, yaitu;
- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
- Penyediaan jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponem instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu:
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pengadaan Mebeleur;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu)
kegiatan, yaitu:
- Pengadaan pakaian hari-hari tertentu;
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan
melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu;
- Pendikan dan Pelatihan Formal.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD;
56
- Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Program dan Kegiatan wajib Badan Kepegawaian Daerah 2016-
2021 yaitu:
1. Program Pendidikan Kedinasan dilaksanakan melalui 1
(satu) kegiatan, yaitu:
- Pendidikan Penjenjangan Struktural ( Diklat Kepemimpinan
II,III dan IV).
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS
Daerah;
- Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS
( Diklat Teknis dan Fungsional).
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :
- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS;
- Seleksi Penerimaan Calon PNS;
- Penempatan PNS;
- Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis
PNS;
- Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah;
- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Pelaksanaan ujian dinas dan ujuan penyesuaian ijazah.
Penyajian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang sebagaimana tabel 5. 1.
57
Tabel.5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
Tujuan Sasaran Idikator Sasaran
kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
( outcome) Dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
Pada Awal
Perenca
naan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
LO KA SI
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target
Rp. (dlm jutaan
) Target
Rp. (dlm jutaan )
Target Rp.
(dlm jutaan ) Targe
t Rp.
(dlm jutaan ) Target
Rp. (dlm jutaan )
Target
Rp. (dlm jutaan )
Target Rp.
(dlm jutaan )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
kelancaran administras
i perkantoran
100% 100% 388.561.050 100% 679.150.000 100% 747.065.000 100% 821.771.500 100% 903.948.650 100% 994.343.515 100% 4.534.839.715 BKD
1.20.1.
20.13.01.01
Penyediaan
jasa surat menyurat
1000 lbr
1000 lbr
12.326.000 1400 16.670.000 1450 18.337.000 1475 20.170.700 1500 22.187.770 1525 24.406.547 8.350 114.098.017
1.20.1.20.13.0
1.02
Penyediaan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
36 kali
36 kali
6.600.000 36 7.000.000 36 7.700.000 36 8.470.000 36 9.317.000 36 10.248.700 216 49.335.700
1.20.1.20.13.0
1.07
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
156 ok
156 ok
108.180.000
181 200.000.000 185 220.000.000 187 242.000.000 189 266.200.000 190 292.820.000 1.088 1.329.200.00
0
1.20.1.20.13.0
1.10
Penyediaan alat tulis kantor
63
jenis 75
jenis 69.166.250 75 100.000.000 75 110.000.000 75 121.000.000 80 133.100.000 80 146.410.000 460 679.676.250
1.20.1.20.13.0
1.11
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
9 Jenis /
115884 lbr
9
jenis 65.667.800 10 100.000.000 20 110.000.000 20 121.000.000 20 133.100.000 20 146.410.000 99 676.177.800
58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.20.1.20.13.0
1.12
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
11
jenis 11
jenis 10.809.000 11 15.000.000 13 16.500.000 13 18.150.000 15 19.965.000 15 21.961.500 78 102.385.500
1.20.1.
20.13.01.15
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-
undangan
36 eks
36 eks
3.240.000 36 3.500.000 38 3.850.000 38 4.235.000 40 4.658.500 40 5.124.350 228 24.607.850
1.20.1.20.13.0
1.17
Penyediaan makanan dan
minuman
1180 pack/d
os
844 pack/dos
27.047.000 15500 50.000.000 15750 55.000.000 1600
0 60.500.000 16250 66.550.000 16500 73.205.000 80.844 332.302.000
1.20.1.20.13.0
1.18
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
5 org
169
ok 49.300.000 220 86.980.000 240 95.678.000 265 105.245.800 290 115.770.380 319 127.347.418 1.503 580.321.598
1.20.1.
20.13.01.21
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
169 ok
198 ok
36.225.000 560 100.000.000 615 110.000.000 675 121.000.000 745 133.100.000 819 146.410.000 3.612 646.735.000
Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan
sarana prasarana
yang berfungsi
dengan baik
100% 100%
250.225. 950
100% 330.911.000 100% 341.166.100 100% 375.282.710 100% 440.442.541 100% 484.486.795 100% 2.222.515.
096 BKD
1.20.1.20.13.0
2.09
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
37
jenis
17
jenis
128.000.00
0 25 141.000.000 30 155.100.000 30 170.610.000 35 187.671.000 35 206.438.100 172 801.148.100
1.20.1.20.13.0
2.22
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1 unit/ 2 org
1 unit/
2 org
56.400.000 1 unit/ 2 org
72.708.000 1 unit/ 2 org
79.978.800 1
unit/
2 org
87.976.680 1 unit/ 2 org
96.774.348 1
unit/
2 org
106.451.783 1 403.515.263
1.20.1.20.13.02.
24
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas
/operasional
7 unit
7 unit
43.840.000 14 unit 68.843.000 14 unit 75.727.300 14 unit
83.300.030 14 unit 91.630.033 14 unit 100.793.036 42 372.503.366
59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.20.1.20.13.0
2.26
Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan
gedung kantor
4 jenis
4 jenis
21.985.950 16 unit 27.600.000 16 unit 30.360.000 16
unit 33.396.000 16 unit 36.735.600
16 unit
40.409.160
153.751.110
1.20.1.20.13.0
2.28
Pemeliharaan
rutin /berkala peralatan gedung kantor
75 unit 20.760.000 75 unit 22.836.000
75 unit
25.119.600 75 unit 27.631.560 75
unit 30.394.716
1.20.1.20.13.0
3
Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan disiplin Aparatur
100% 100%
58.290.000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 58.290.000 BKD
1.20.1.20.13.0
3.05
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
0 org
70 org
58.290.000
70 org
35 - 70 org - 70 org
- 70 58.290.000
1.20.1.
20.13.05
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuha
n kompetens
i Sumberda
ya Aparatur
100% 100%
15.000.000 100% 136.000.000 100% 149.600.000 100% 164.560.000 100% 181.016.000 100% 199.117.600 100% 845.293.600 BKD
1.20.1.20.13.0
5.01
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
50 org 10
org 15.000.000 10 16.000.000 11 17.600.000 12 19.360.000 13 21.296.000 14 23.425.600 70 112.681.600
1.20.1.20.13.0
5.02
Sosialisasi Peraturan
perundang-
undangan
Persentase aparatur
yang mengikuti
bimtek/sosialisasi
kepegawaian yang memiliki
nilai baik
200
200 120.000.000 200 132.000.000 200 145.200.000 200 159.720.000 200 175.692.000 1.200 732.612.000
1.20.1.20.13.0
6
Peningkatan Pengembang
an Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan
kinerja
dan keuangan
yang disusun sesuai
aturan yang
berlaku, tepat
waktu dan
akuntabel
100% 100%
29.588.000 100% 45.000.000 100% 49.500.000 100% 54.450.000 100% 59.895.000 100% 65.884.500 100% 304.317.500 BKD
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.20.1.20.13.0
6.01
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
5 bidang
Laporan/
dokumen
5 bidang
15.048.000 5
bidang 25.000.000
5 bidang
27.500.000 5
bidang
30.250.000 5 bidang 33.275.000 5
bidang 36.602.500
5
167.675.500
1.20.1.20.13.0
6.02
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
5
bidang Lapora
n/ dokum
en
5 bida
ng
5.448.000 5
bidang 8.000.000
5 bidang
8.800.000 5
bidan
g
9.680.000 5 bidang 10.648.000 5
bidang 11.712.800
5
54.288.800
1.20.1.20.13.0
6.04
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
5
bidang Lapora
n/ dokum
en
5 bida
ng
9.092.000 5
bidang 12.000.000
5 bidang
13.200.000 5
bidan
g
14.520.000 5 bidang 15.972.000 5
bidang 17.569.200
5
82.353.200
Peningkat
an kualitas
pelayanan bidang
kepegawaian
Peningkatan
kapasitas sumberda
ya aparatur
Persentase aparatur
yang lulus diklat
kepemimpinan
dengan kategori
memuaska
n
1.20.1.20.13.1
5
PENDIDIKAN KEDINASAN
Persentase
Aparatur yang
memiliki kompetens
i Manajerial
100% 80% 4.682.000.
000 70%
1.500.000. 000
71% 1.370.000.
000 71%
1.688.000. 000
71% 1.340.000.
000 71%
1.500.000. 000
85%
12.080.000. 000
BKD
1.20.1.20.13.1
5.02
Pendidikan Perjenjangan Struktural
42 700.000.000 82
1.500.000.
000
83
orang
1.370.000.
000
124
orang
1.688.000.
000
82
orang 1.340.000.000
82
orang
1.500.000.
000
Diklat Kepemimpina
n Tk. II
2 60.000.000 2 60.000.000 3 org 90.000.000 4 org 120.000.000 2 org 60.000.000 2org 60.000.000
61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Diklat Kepemimpina
n Tk. III
0 - 40 800.000.000
- 40org 800.000.000
- 40 org 800.000.000
Diklat Kepemimpin
an Tk. IV
40 640.000.000 40 640.000.000 80org 1.280.000.000 80 org
768.000.000 80 org 1.280.000.000 40 0rg 640.000.000
Persentase aparatur yang lulus
diklat teknis
dan fungsional dengan
kategori baik
1.20.1.20.13.3
0
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
Persentase Aparatur
yang memiliki
kompetensi Teknis
dan
Fungsional
100% 80% 4.682.000.
000 70%
1.102.500. 000
84% 1.210.500.
000 86%
1.305.000. 000
88% 1.440.000.
000 90%
1.584.000. 000
85% 11.324.000.
000 BKD
1.20.1.20.13.3
0.01
Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2.642.000.
000 3 22.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan K
2
477 475
1.662.500.000
0 -
Pendidikan
dan Pelatihan Prajabatan
Pelamar Umum/IPDN
0 142
979.500.000
3 22.500.000 3 22.500.000
1.20.1.20.13.3
0.03
Pendidikan dan
Pelatihan
Tugas dan Fungsi bagi
PNS
339 240
1.020.000.
000 120 540.000.000 132 org 594.000.000
145
og 652.500.000
160
orang 720.000.000
176
org 792.000.000
1.20.1.20.13.3
0.04
Pendidikan dan
Pelatihan fungsional
bagi PNS Daerah
339 240
1.020.000.000
120 540.000.000 132 org 594.000.000 145 og
652.500.000 160
orang 720.000.000
176 org
792.000.000
Peningkatan kinerja birokrasi
dan layanan
publik melalui
peningkatan
kompeten
si dan profesiona
lisme aparatur
Persentase tingkat
kompetensi ASN
1.20.1.20.13.3
1
PEMBINAAN DAN
PENGEMBAN
GAN APARATUR
Persentase
pegawai ASN yang
sesuai kompetens
i
86,90%
89,53%
2.197.439.500
92,14% 3.876.000.0
00 94,76%
4.295.682.900
97,38%
4.662.051.190
100% 5.135.256.
309 100%
5.629.381.940
100% 25.795.811.
839 BKD
62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.20.1.20.13.3
1.01
Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
1091 org 50 175.000.
000
250 1.500.000.000
250 1.650.000.000
250 1.815.000.
000
254 1.996.500.000
337 2.196.150.0
00
1.391 9.332.650.000
1.20.1.
20.13.31.02
Kegiatan Seleksi
Penerimaan CPNS
1095 CPNS
1328 718.000.00
0 1197 504.000.000 1492 554.400.000 1605 609.840.000 1685 670.824.000 1686 737.906.400 8.993
3.794.970.400
1.20.1.
20.13.31.03
Kegiatan
Penempatan PNS
5087
pejabat 519
200.000.000
219 300.000.000 250 330.000.000 274 363.000.000 281 399.300.000 233 439.230.000 1.776 2.031.530.00
0
1.20.1.20.13.3
1.04
Penataan Sistem
administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
15936 PNS
5629 250.000.00
0 3826 500.000.000 3234 550.000.000 5284 605.000.000 3487 665.500.000 3367 732.050.000 24.827
3.302.550.000
1.20.1.20.13.3
1.05
Pembangunan/Pengemban
gan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
24739 data
PNS
7743 350.000.00
0 4418 600.000.000 5005 660.000.000 6304 726.000.000 5531 798.600.000 5531 878.460.000 34.532
4.013.060.000
1.20.1.20.13.3
1.08
Pemberian Penghargaan
bagi PNS yang
Berpestasi
1339 PNS
1339 198.984.00
0 1350 219.000.000 1375 240.900.000 1400 264.990.000 1450 291.489.000 1500 320.637.900 8.414
1.536.000.900
1.20.1.
20.13.31.11
Pemberian bantuan
Tugas Belajar
Ikatan Dinas
92
orang/PNS
11 102.300.00
0 11 165.000.000 13 212.000.000 10 170.000.000 12 194.000.000 12 194.000.000 69
1.037.300.000
Fotokopi,
PDD,
ATK
300.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000 2.000.000
Program lanjutan
S1/DIV
9 orang 9 54.000.000 3 18.000.000 3 18.000.000
Program Tugas Belajar Baru S1/DIV
2 orang 2 48.000.000 4 96.000.000 2 96.000.000 4 96.000.000 4 48.000.000 4 96.000.000
Program lanjutan S2
2 24.000.000 4 48.000.000 2 24.000.000 4 96.000.000 4 48.000.000 2 24.000.000
63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Tugas Belajar
Baru S2
4 48.000.000 2 24.000.000 4 48.000.000 4 48.000.000 4 48.000.000 4 48.000.000
1.20.1.20.13.3
1.15
Pelaksanaan
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijasah
890 org
105 30.300.000 115
orang 35.000.000
117 orang
38.500.000 120
orang 42.350.000
123 orang
46.585.000 143
orang 51.243.500 723 243.978.500
1.20.1.
20.13.31.17
Monitoring
evaluasi dan pelaporan
1425 buku
452 48.104.000 400
buku 53.000.000
400 buku
58.300.000 400
buku 64.130.000
400 buku
70.543.000 400
buku 77.597.300 2.452 371.674.300
Persentase penurunan
pelanggaran disiplin dan
etika pegawai
1.20.1.20.13.3
1
PEMBINAAN DAN
PENGEMBAN
GAN APARATUR
Persentase penurunan
pelanggaran disiplin aparatur
4% 124.751.500 4,17% 505.439.000 4,35% 555.982.900
4,55%
611.581.190 4,76% 672.739.309 5% 740.013.240 26,82%
1.20.1.20.13.3
1.09
Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
229
PNS 36 124.751.500
46 ASN dan
4553 ASN tes
narkoba
505.439.000
44 ASN dan
11.383
tes narkob
a
555.982.900 42 ASN 611.581.190 40 ASN 672.739.309 38 ASN 740.013.240
246 ASN dan
15.936 tes
narkoba
3.210.507.139
J U M L A H
7.621.104.500
8.175.000. 000
8.719.496. 900
9.682.696. 590
10.173.297. 809
11.197.227.
590 60.375.574.
889
64
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD
6.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta berdasarkan isu-isu strategis
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka ditetapkan tujuan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021
dengan 1 (satu) Tujuan yaitu:
1. Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian.
Sasasaran Strategis 2 (dua) sasaran yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur;
2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.
Untuk lebih jelasnya hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator
kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1. Peningkatan kualitas
pelayanan dibidang
kepegawaian
Peningkatan Kapasitas
sumberdaya aparatur
1. Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan
kategori memuaskan
2. Persentase aparatur yang lulus
diklat Teknis dan Fungsional dengan kategori baik
Peningkatan kinerja birokrasi dan
layanan publik melalui
peningkatan kompetensi
dan profesinalisme aparatur
3. Persentase tingkat kompetensi aparatur : 2.1 Persentase pegawai yang
mengikuti tes phisikologi dan assessment;
2.2 Persentase proporsi penerimaan pegawai baru
2.3 Persentase pemenuhan kekosongan jabatan;
2.4 Persentase ketepatan
pemrosesan keputusan kepangkatan/gaji berkala;
2.5 Persentase Akurasi data kepegawaian;
2.6 Persentase aparatur yang menerima keputusan pensiun,karis / karsu dan Satya
Lancana;
65
No TUJUAN SASARAN
STARETGIS INDIKATOR KINERJA
2.7. Persentase aparatur yang
menerima bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
2.8 Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian
Dinas yang lulus ujian.
4. Persentase penurunan pelanggaran
disiplin aparatur
Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian kinerja
Badan Kepegawaian Daerah selama 5 tahun, yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran Program RPJMD sebagai berikut:
1. Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori
memuaskan;
2. Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan Fungsional dengan
kategori baik;
3. Persentase tingkat kompetensi aparatur ;
4. Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur.
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai dalam 5 (lima)
tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini:
66
Tabel . 6.1 INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
NO. INDIKATOR
KONDISI KINERJA
PADA TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN
KONDISI
KINERJA
AWAL PERIODE RPJMD
PADA AKHIR
Tahun 0 Tahun 1
2016 Tahun 2
2017 Tahun 3
2018 Tahun 4
2019 Tahun 5
2020 Tahun 6
2021 PERIODE RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Persentase aparatur yang lulus diklat
kepemimpinan dengan kategori
memuaskan
71,00% 71,00% 70,00% 71,00 % 71,00 % 71,00 % 71,00 % 80,00 %
2. Persentase aparatur yang lulus diklat
Teknis dan Fungsional dengan
kategori baik
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 %
3. Persentase tingkat kompetensi aparatur
89,53% 89,53% 91,61% 93,70 % 95,79 % 97,88 % 100 % 100 %
4. Persentase penurunan
pelanggaran disiplin aparatur
4,00% 4,00% 4,17% 4,35% 4,55% 4,76% 5,00 26,82%
67
BAB VII
P E N U T U P
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang
sangat erat kaitannya dengan proses penetapan arah dan kebijakan yang
hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021),
bagaimana pencapaiannya dan langkah-langkah apa akan dilakukan dalam
upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai program Kepala Badan
Kepegawaian Daerah agar dapat terwujud. Disamping Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2016–2021 sekaligus
menjadi landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA)
dan kegiatan dimasing-masing bidang untuk periode satu tahun.
Dalam upaya pencapaian visi, misi dan program kerja hendaknya
selalu diarahkan pada upaya percepatan revolusi mental aparatur dan
reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih, sesuai dengan agenda pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten
Malang 2016–2021. Upaya tersebut akan dilakukan dengan berbagai langkah
dan strategi menuju sistem manajemen kepegawaian yang berkembang
seperti manajemen sistem informasi kepegawaian dan database kepegawaian,
menegakkan peraturan perudang-undangan bidang kepegawaian dan
mengoptimalkan sumberdaya yang ada secara berkelanjutan selama lima
tahun kedepan agar mampu mencapai harapan dan cita-cita.
Walaupun dalam upaya mewujudkan aparatur birokrasi yang
kompeten dan profesional bukan hal yang mudah, namun Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai perangkat daerah
mempunyai peran dalam mengemban amanat Bupati Malang. Badan
Kepegawaian Daerah memiliki kewajiban mengaktualisasikan tupoksi nya
untuk lima tahun kedepan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan
peningkatan pelayanan manajemen kepegawaian. Seiring dengan perubahan
kepegawaian yang berkembang secara terus menerus semoga
Badan Kepegawaian Daerah mampu menghadapi tuntutan perubahan dan
paradigma menuju perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
68
Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian
2016–2021 maka semua rencana kegiatan dan pelaksanaan program
kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan, khususnya di bidang kepegawaian.
Demikian untuk dilaksanakan.
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
NURMAN RAMDANSYAH
1
LAMPIRAN 1
Penjelasan Kinerja Tujuan dan Sasaran , Program beserta Rumusan Formula
Tujuan 1 : Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
Sasaran Indikator Kinerja Rumus Formula
1 2 3
Sasaran 1.
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan
∑ Jumlah ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan
∑ Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan
Persentase aparatur yang lulus diklat
teknis dan fungsional dengan kriteria baik
∑ Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan
fungsional dengan kriteria baik
∑ Jumlah ASN mengikuti Diklat teknis dan fungsional
Program 1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
idem
idem
Sasaran 2.
Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan
kompetensi dan profesionalisme aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti tes phisikologi dan assessment
∑ Jumlah pejabat yang mengikuti test
psikologi dan assesment
∑ Jumlah jabatan struktural yang ada
Persentase proporsi penerimaan pegawai baru
∑ Jumlah CPNS pelamar umum dan GTT/PTT yang diterima
∑ Jumlah CPNS yang dibutuhkan
2
Sasaran Indikator Kinerja Rumus Formula
1 2 3
Persentase pemenuhan kekosongan
jabatan
∑ Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
yang kosong
∑ Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Persentase ketepatan pemrosesan keputusan kepangkatan/gaji berkala;
∑ Jumlah ASN yang memperoleh Kenaikan Pangkat /Gaji Berkala
∑ Jumlah ASN yang seharusnya naik
pangkat/Gaji Berkala
Persentase Akurasi data kepegawaian
∑ Jumlah Data yang dientry dalam database
∑ Jumlah data yang terupdate didatabase
Persentase aparatur yang menerima keputusan pensiun,karis / karsu dan
Satya Lancana
∑ Jumlah Keputusan Pensiun,Karis/Karsu/Satya Lancana yang
diproses
∑ Jumlah berkas usulan administrasi kepegawaian
Persentase aparatur yang menerima
bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
∑ Jumlah aparatur yang menerima bantuan
Tugas Belajar Ikatan dinas
∑ Jumlah aparatur yang diusulkan
Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian
∑ Jumlah Peserta Ujian yang lulus
∑ Jumlah Peserta ujian
Persentase penurunan pelanggaran
disiplin aparatur
∑ Jumlah pelanggaran tahun ini - tahun lalu
∑ Pelanggaran tahun lalu
Program 2
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase tingkat kompetensi
aparatur
∑ Jumlah aparatur yang sesuai kompetensi
(jabatan, pangkat , pendidikan,diklat )
∑ Jumlah aparatur
3
LAMPIRAN 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No. Indikator Kinerja Utama Rumusan Formula
1.
Persentase aparatur yang lulus diklat
kepemimpinan dengan kategori memuaskan
∑ Jumlah ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan
kategori memuaskan
∑ Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan
2.
Persentase aparatur yang lulus diklat teknis
dan fungsional dengan kriteria baik
∑ Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional
dengan kriteria baik
∑ Jumlah ASN mengikuti Diklat teknis dan fungsional
3.
Persentase tingkat kompetensi aparatur
∑Jumlah aparatur yang sesuai kompetensi (jabatan,pangkat, pendidikan,diklat )
∑Jumlah aparatur
4.
Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur
∑Jumlah pelanggaran tahun ini - tahun lalu
∑Pelanggaran tahun lalu
BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
Nomor : 050/3092/35.07.203/2016
Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua
ribu enam belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir
RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu
enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri tim
penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
sebagaimana Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang yang bersangkutan, terlampir.
Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :
MENYEPAKATI,
Kesatu : Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 sudah dibentuk sebagaimana amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
Kedua : Sistematika Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini;
Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat
Daerah (SKPD) mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok
kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun,
termasuk lokasi kegiatan Badan Kepegawaian Daerah KAbupaten
Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, Indikator
kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama
5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
Kelima : Perumusan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
Keenam : Badan Kepegawaian Daerah wajib menyesuaikan Renstra Badan
Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan perundangan-undangan
yang berlaku.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
Mengetahui;
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Dr. SUWANDI, MM,.MSc Pembina Utama Muda
NIP. 19571017 197803 1 006
Lampiran : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG Tahun 2016-2021 Nomor : 050/3092/35.07.203/2016
Tanggal :
CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
NO. URAIAN KESESUAIAN
MASUKAN/SARAN YA TIDAK
1. Apakah sudah terbentuk Tim Penyusun Renstra PD
√
2.
Apakah sistematika Renstra PD Tahun 2016-2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : 1. Bab I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
2. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (PD) 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi PD 2.2. Sumber Daya PD 2.3. Kinerja Pelayanan PD
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan (Terlampir)
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
3. Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 3.1. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
4. Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah PD Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD (Terlampir)
4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD
5. Bab V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 5.1 Rencana Program, Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator PD
√
√
√
√
√
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikator PD (Terlampir)
6. Bab VI : Indikator Kinerja PD yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Terlampir)
√
3. Apakah Perumusan tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
√
4. Apakah perumusan rencana program,
kegiatan, Indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif
selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan sesuai dengan rencana program,
kegiatan, Indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi
kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
√
5. Apakah Perumusan Indikator Kinerja
Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021.
√
Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang
Dr. SUWAND, MM,.MSc Pembina Utama Muda
NIP. 19571017 197803 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
JL. KH. Agus Salim No.7 Telp. / fax. (0341) 364776 - 353375
Email : [email protected] – Website : //www.malangkab.go.id
MALANG 65119
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/1374/KEP/35.07.202/2016
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021, maka perlu menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif
sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan;
b. bahwa untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Malang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran
menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendidikan dan
Pelatihan;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
sebagai berikut :
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
3. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
6. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 6 April 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
SUWANDI
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
MALANG NOMOR : 188.4/1374/KEP/35.07.202/2016
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
SUWANDI
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016 – 2021
NO JABATAN
DALAM TIM JABATAN DALAM KEDINASAN
1. Ketua Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
2. Sekretaris Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
3. Anggota 1. Kepala Bidang Mutasi Jabatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
2. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
3. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
4. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
5. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang
8. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
9. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang