Renstra BAPPEDA

Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 13

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Sumedang adalah

gedung kantor seluas 3.940 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 6.200 m2, kendaraan dinas

sebanyak 19 unit, computer PC sebanyak 20 unit, Printer 17 unit, Notebook 15 unit, saluran

telepon sebanyak 2 line dengan 14 line saluran PABX, dan ruang rapat dengan daya tampung

60 orang peserta.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Rencana Pembangungan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 yang dituangkan dalan Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)

serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai

dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja

Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis SKPD yang menindaklanjuti program

RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan

dalam renstra SKPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD

tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Bappeda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah. Penyelengaaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangungan daerah

secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Sumedang, secara implicit

kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana

program pembangunan daerah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu pelaksana utama,

pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan

ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda dalam

Rencana strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam

urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala

prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis


Bappeda yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan

berkelanjutan.

Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku

kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf secretariat maupun unsur

pelaksana bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra-BAPPEDA Tahun 2009-2013 ini dimaksudkan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BAPPEDA dan

stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi

dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan

dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang

lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Renstra-BAPPEDA Tahun 2009-2013 sebagai berikut :

a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi

Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan dan

Kesejahteraan Masyarakat sebagai akselerasi pencapaian visi Sumedang 2005-2025

b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Bappeda.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013, antara

lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);


4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400)

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia


4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik


17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia


4663);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia


4664);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan



24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Lembaran Republik


26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan


27. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 11);

28. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah dengan

Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 151);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2003 Nomor 20 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);


1.4 Hubungan Renstra Bappeda dengan RPJMD 2009-2013

Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2009-2013, yaitu

penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke

dalam program dan kegiatan Bappeda selama lima tahun.

Sasaran-sasaran dalam RPJMD pada umumnya perlu ditindaklanjuti dengan

program dan kegiatan Bappeda dengan menggunakan pendekatan common goals dan non

common goals. Pendekatan ini digunakan untuk memilah sasaran mana yang menjadi core

business Bappeda dan sasaran lain sebagai pendukung atau penunjang.

Bappeda sebagai pelaksana utama dalam pencapaian sasaran RPJMD meliputi :

1. Sasaran : Misi 1 Kebijakan 2

Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya,

mencangkup program

a. Kerjasama perencanaan pembangunan ekonomi


Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan Pemerintah daerah, kecamatan,

kelurahan/desa

mencangkup program

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

b. Pengembangan kota-kota menengah dan besar

c. Litbang bidang pemerintahan dan sosial

d. Litbang bidang infrastruktur dan ekonomi pembangunan daerah

e. Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat

f. Kaji terap dan pengembangan agribisnis


Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah

mencangkup program

a. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi


Berkurangnya resiko kejadian bencana alam di wilayah Sumedang

mencangkup program

a. Pengembangan data/informasi status


Meningkatnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung


mencangkup program

a. Perencanaan tata ruang

b. Pemanfaatan ruang

c. Pengendalian pemanfaatan ruang


Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan

mencangkup program

a. Perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam


Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung

Jatigede, Bendung Lapang

mencangkup program

a. Perencanaan Prasarana wilayah sumber daya alam


Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan

infrastruktur daerah

mencangkup program

a. Kerjasama pembangunan


Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana perhubungan mencangkup program a. Perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 disusun

dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah Pasal 40 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah, Ayat (4) yaitu Sistematika

Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan Renstra dengan RPJMD 2009-2013

1.5 Sistematika Penulisan


BAB II TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

2.1 Struktur Organisasi Bappeda

2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda

2.4 Pelayanan Umum Bappeda

2.5 Evaluasi Kinerja Bappeda 2004-2009

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH

3.1 Kondisi Umum SKPD Masa Kini

3.1.1 Pelayanan Umum Bappeda

3.1.2 Evaluasi Kinerja Bappeda 2004-2009

3.2 Kondisi Perencanaan Pembangunan Daerah

3.3 Kondisi Penataan Ruang

3.4 Isu Strategis

3.5 Kondisi yang diharapkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

4.1 Visi Bappeda

4.2 Misi

4.3 Strategi

4.4 Kebijakan

4.5 Tujuan dan sasaran

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP


BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

2.1 Struktur Organisasi Bappeda

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sumedang meliputi unsur pimpinan yaitu

Kepala Bappeda, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris

membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub

Bagian Umum.

Unsur pelaksana pada Bappeda antara lain

a. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahi

1. Sub Bidang Pemerintahan

2. Sub Bidang Sosial

b. Bidang Fisik, membawahi,

1. Sub Bidang Infrastruktur

2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

c. Bidang Ekonomi, membawahi

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam

2. Sub Bidang Industri dan Jasa

d. Bidang Data dan Pelaporan, membawahi

1. Sub Bidang Statistik

2. Su Bidang Monitoring dan Evaluasi

2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 kedudukan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Tabel 2.1Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009

No Unit KerjaJenis Kelamin

JumlahLaki-laki Perempuan

1 2 3 4 51 Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah1 - 1

2 Peneliti - - 03 Sekretariat 12 6 184 Bidang Fisik 9 2 115 Bidang Ekonomi 7 2 96 Bidang Pemerintahan dan Sosial 9 1 107 Bidang Data dan Pelaporan 8 1 98 UPTB Penelitian dan

Pengembangan2 3 5

9 UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang

2 - 2

10 Kelompok Jabatan Fungsional 1 - 1Jumlah Total 51 15 66

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009


BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

3.1 Kondisi Umum SKPD Masa Kini

3.1.1 Pelayanan Umum Bappeda

Output pelayanan yang dilaksanakan pada Bappeda terdiri dari :

1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengambangan yang dilakukan

untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan

kawasan strategis daerah.

2. Penyusunan Dokumen perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan

daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis

SKPD, Rencana Kerja SKPD dan dokumen perencanaan yang terkait dengan

anggaran seperti KUA dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan

pembangunan desa.

3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan

(feasibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah

4. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana kawasan strategis daerah.

5. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, berupa pendataan dan

analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta

penyediaan data umum pembangunan daerah.

6. Pelayanan ketatausahaan Bappeda, berupa pengelolaan program dan kegiatan

Bappeda, pengelolaan keuangan Bappeda, pengelolaan kepegawaian Bappeda dan

ketatausahaan umum lainnya.

3.1.2 Evaluasi Kinerja Bappeda 2006-2008

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Bappeda telah melaksanakan program dan

kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Bappeda, meliputi :

a. Kegiatan dan Kinerja Tahun 2006

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Sumedang 2005-2025


2. Penyusunan KUA, Prioritas dan Plafon APBD dan asistensi RKA Tahun

2007

3. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Cimalaka

4. Penyusunan Rencana Umum tata Ruang Kecamatan Tanjungsari

5. Penyusunan Feasibility Study pengadaan lahan pembangunan kantor

kecamatan Cisitu, Ganeas, tanjungmedar, lahan masuk Stadion Cigugur,

Lahan Puskesmas Cimanggung dan Pasar Surian

6. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ)

7. Penyusunan RDTR Zona Industry Kecamatan Ujungjaya

8. Penyusunan Rencana Kerja Daerah dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun

2007

9. Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah

10. Kerjasama BPPT dan LIPI

11. Fasilitasi pembangunan jalan Tol Cisumdawu

12. Kerjasama penelitian dan pengambangan dengan Universitas Padjadjaran

13. Evaluasi dan pemantapan implementasi otonomi daerah

14. Kajian aktifitas penduduk yang drop out pada jenjang pendidikan dasar

15. Fasilitasi kesehatan reproduksi remaja, kesetaraan gender dan

kependudukan

16. Fasilitasi pengendalian dan pendayagunaan program dana alokasi desa

17. Fasilitasi program dana alokasi khusus tahun 2008

18. Fasilitasi program pendanaan kompetitif (PPK IPM)

19. Penyediaan prasarana dan saran air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

20. Penyusunan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005

21. Penyusunan analisa IPM dan SUSEDA Kabupaten Sumedang tahun 2005

22. Analisa Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2005

23. Penyusunan Laporan Keterangan Pertangunggjawaban Bupati Sumedang

Tahun 2005

24. Pembuatan Profil interkatif Kabupaten Sumedang dan Sumedang dalam

Angka Tahun 2005

25. Penyusunan Model Perencanaan Pembangunan daerah

26. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2006


b. Kegiatan dan Kinerja Tahun 2007

1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2. Penyusunan Renja, RKA, DPA SKPD

3. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

4. Pengembangan system informasi perencanaan daerah, profile daerah dan

Sumedang dalam angka

5. Upgrade Infrastructure Network Operation Center (NOC)

6. Penyusunan rencana umum tata ruang kecamatan Buahdua

7. Penyusunan RDTR kecamatan Sukasari

8. Fasilitas kerjasama dunia usaha

9. Fasilitasi pembangunan jalan tol Cisumdawu

10. Fasilitasi penataan ruang daerah

11. Penyusunan data base profile desa Kabupaten Sumedang Tahap I

12. Penyusunan rancangan RKPD

13. Penyelenggaraan Musrenbang

14. Koordinasi laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

15.Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

16. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 2003-2007

17. Peningkatan sinergisitas perencanaan pembangunan daerah

18. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025

19. Fasilitasi kajian materi penyusunan peraturan bupati sebagai tindaklanjut

perda nonor 1 tahun 2007

20. Penyusunan indicator ekonomi daerah

21. Analisis IPM Kabupaten Sumedang

22. Analisis Pengembangan pendidikan wajar dikdas 12 tahun

23. Analisis pembangunan bidang sosial

24. Revitalisasi perencanaan dana alokasi desa umum 2007

25. Pemetaan potensi sarana dan prasarana keagamaan

26. Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan tahap II

27. Analisis pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan wilayah


c. Kegiatan dan Kinerja Tahun 2008

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2. Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3. Penyusunan Renja, RKA, DPA SKPD

4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Conggeang

5. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rancakalong

6. Pengelolaan Kawasan Agroteknobis Sumedang (KAS) pasca penyerahan BPPT

7. Fasilitasi pembangunan jalan tol Cisumdawu

8. Penyusunan masterplan perhubungan kabupaten Sumedang

9. Fasilitasi litbang

10. Pemutakhiran database profile desa (lanjutan)

11. Penyusunan rancangan RKPD tahun 2009

12. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

13. Sinergisitas perencanaan pembangunan

14. Sosialisasi dan diseminasi perda nomor 1 tahun 2007

15. Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Sumedang

16. Penyusunan PDRB

17. Pemetaan potensi ekonomi daerah

18. Penyusunan masterplan pembangunan agribisnis Kabupaten Sumedang

19. Kajian pengaruh program SKPD terhadap peningkatan IPM Kabupaten

Sumedang

20. Monitoring dan Evaluasi pembangunan bidang sosial

Mengacu pada sasaran pada RPJMD 2009-2013, kegiatan tiga tahun terakhir dapat

diklasifikasikan ke dalam sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :


Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya,

mencakup kegiatan:

a. Kerjasama BPPT dan LIPI

b. Fasilitasi program pendanaan kompetitif (PPK IPM)

c. Penyusunan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005

d. Penyusunan analisa IPM dan SUSEDA Kabupaten Sumedang tahun 2005

e. Analisa Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2005

f. Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah


g. Penyusunan indicator ekonomi daerah

h. Penyusunan PDRB

i. Pemetaan potensi ekonomi daerah


Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan Pemerintah daerah, kecamatan,

kelurahan/desa

mencakup kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten

Sumedang 2005-2025

b. Penyusunan KUA, Prioritas dan Plafon APBD dan asistensi RKA

c. Penyusunan Rencana Kerja Daerah dan penyelenggaraan Musrenbang

d. Kerjasama penelitian dan pengambangan dengan Universitas Padjadjaran

e. Evaluasi dan pemantapan implementasi otonomi daerah

f. Kajian aktifitas penduduk yang drop out pada jenjang pendidikan dasar

g. Fasilitasi kesehatan reproduksi remaja, kesetaraan gender dan kependudukan

h. Fasilitasi pengendalian dan pendayagunaan program dana alokasi desa

i. Fasilitasi program dana alokasi khusus

j. Penyediaan prasarana dan saran air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

k. Penyusunan Laporan Keterangan Pertangunggjawaban Bupati Sumedang

l. Pembuatan Profil interkatif Kabupaten Sumedang dan Sumedang dalam Angka

Tahun 2005

m. Penyusunan Model Perencanaan Pembangunan daerah

n. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

o. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

p. Pengembangan system informasi perencanaan daerah, profile daerah dan

sumedang dalam angka

q. Penyusunan data base profile desa Kabupaten Sumedang Tahap I

r. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

s. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 2003-2007

t. Peningkatan sinergisitas perencanaan pembangunan daerah

u. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025


v. Fasilitasi kajian materi penyusunan peraturan bupati sebagai tindaklanjut perda

nonor 1 tahun 2007

w. Penyusunan indikator ekonomi daerah

x. Analisis IPM Kabupaten Sumedang

y. Analisis Pengembangan pendidikan wajar dikdas 12 tahun

z. Analisis pembangunan bidang sosial

aa. Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Sumedang

bb. Kajian pengaruh program SKPD terhadap peningkatan IPM Kabupaten Sumedang


Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah

mencakup kegiatan :

a. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi

b. Kerjasama BPPT dan LIPI

c. Pengelolaan Kawasan Agroteknobis Sumedang (KAS) pasca penyerahan BPPT

d. Penyusunan masterplan pembangunan agribisnis Kabupaten Sumedang


Meningkatnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung

mencakup kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Cimalaka

b. Penyusunan Rencana Umum tata Ruang Kecamatan Tanjungsari

c. Penyusunan Feasibility Study pengadaan lahan pembangunan kantor kecamatan

Cisitu, Ganeas, Tanjungmedar, lahan masuk Stadion Cigugur, Lahan Puskesmas

Cimanggung dan Pasar Surian

d. Penyusunan RDTR Zona industry Kecamatan Ujungjaya

e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

f. Penyusunan rencana umum tata ruang kecamatan Buahdua

g. Penyusunan RDTR kecamatan Sukasari

h. Fasilitasi penataan ruang daerah

i. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Conggeang

j. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rancakalong

k. Pengembangan kota-kota menengah dan besar



Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan

mencakup kegiatan :

a. Upgrade Infrastructure Network Operation Center ( NOC )


Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung

Jatigede, Bendung Lapang

mencakup kegiatan :

a. Fasilitasi pembangunan jalan Tol Cisumdawu


Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan

infrastruktur daerah

mencakup kegiatan :

a. Pemetaan potensi sarana dan prasarana keagamaan

b. Analisis pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan wilayah


Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana perhubungan

mencakup kegiatan :

a. Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan tahap II

b. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ)

c. Penyusunan masterplan perhubungan kabupaten Sumedang

3.2 Kondisi Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sumedang saat ini menjadi urusan daerah

yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini mengingat perencanaan

merupakan awal penyelenggaraan pemerintahan secara umum maupun pembangunan

daerah khususnya.

Kondisi perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari kinerja aspek-aspek

perencanaan daerah sebagai berikut :


1. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan daerah secara umum telah berjalan tiga tahun

terakhir dengan mengedepankan sinergisitas penyusunan litbang yang dilaksanakan

oleh masyarakat umum dan badan pendidikan dengan kebutuhan litbang daerah.

Disamping itu beberapa penelitian juga langsung dilaksanakan oleh pemerintah

daerah, diantaranya mengenai otonomi daerah, indeks pembangunan manusia,

pendidikan, kesehatan dan bidang sosial lain.

Pada bidang pengembangan, pemerintah daerah telah mengembangkan teknologi

terapan agrobisnis bekerjasama dengan BPPT yang mengaplikasikan teknologi bidang

pertanian pada kawasan khusus Nangorak Kecamatan Sumedang Selatan.

Sinergistas penelitian dan pengembangan masih belum optimal sehingga banyak

penelitian pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat umum atau badan

pendidikan belum menyentuh kepada kebutuhan daerah.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perubahan perundang-undangan perencanaan pembangunan nasional berdampak pada

dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satunya dokumen perencanaan

pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang telah disusun dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang

2009-2013.

Begitupun dengan dokumen perencanaan lain yang mengalami penyesuaian maupun

dibuat baru antara lain : Rencana Induk Pusat Pemerintahan (RIPP), Rencana Induk

Perhubungan, Rencana Induk Agribisnis, Remcana Umum Jalan dan sebagainya

disusun untuk menjabarkan rencana umum pembangunan daerah.

Masih belum tersusunnya rencana induk bidang pendidikan, kesehatan dan bidang

strategis pembangunan lain menjadi tugas yang harus diselesaikan pada urusan

perencanaan daerah.

3. Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tidak jauh berbeda dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen

penataan ruang pun telah disesuaikan dengan perundang-undangan tata ruang,sehingga

rencana tata ruang wilayah an penjabarannya perlu direvisi. Beberapa rencana detail

tata ruang RDTR kecamatan telah disusun sebanyak 12 kecamatan dari 26 kecamatan


yang ada, sementara rencana kawasan strategis yang telah disusun antara lain RDTR

Kawasan Jatinangor.

Namun demikian dokumen tata ruang tersebut, pada akhirnys perlu direvisi

menyesuaikan dengan RTRW yang baru.

4. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah saat ini masih dilakukan secara manual,

dengan mengandalkan laporan-laporan dari SKPD, sehingga perencanaan

pembanganan yang berjalan belum dapat dikendalikan dan dinilai secara utuh,

begitupun dengan pembangunan yang berasal dari dana APBD Propinsi, maupun

APBN, belum dapat dipantau karena keterbatasan data dan pelaporan yang diberikan

SKPD.

5. Pelayanan Ketatausahaan Bappeda

Fungsi rutin yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan

pembangunan daerah berupa, ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja dan keuangan

selama ini berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun aspek kepegawaian masih dipandang belum optimal, mengingat sumber daya

manusia di Bappeda sebagai pelaksana urusan perencanaan daerah kurang didukung

dengan tenaga yang profesional baik dari faktor pendidikan umum, maupun

kemampuan keterampilan dari diklat teknis perencana.

3.3 Kondisi Penataan Ruang

Sumber daya kewilayahan harus dikelola secara bijaksana untuk mewujudkan

pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, ketersediaan rencana tata

ruang yang aplikatif dan partisipatif memegang peranan penting dalam pemanfaatan ruang

termasuk sebagai instrumen dalam perijinan dan pengembangan investasi sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

sebagai penganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dan peraturan perundangan

lainnya.

Dalam melaksanakan amanat undang-undang dimaksud Kabupaten Sumedang

dengan luas wilayah + 152.220 ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 272 desa dan 7

kelurahan, telah melaksanakan penyusunan Rencana Tata Rang Wilayah Kabupaten yang

dijabarkan kedalam rencana tata ruang kecamatan serta kawasan strategis. Sampai dengan


tahun 2008 kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang sebanyak 20 kecamatan atau

79,92% yang meliputi desa dan kelurahan sebanyak 173 desa dan kelurahan 7 kelurahan

dari 279 desa dan kelurahan atau 64,26%. Kecamatan yang telah memiliki rencana tata

ruang yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan,

Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Buahdua, Paseh, Tomo,

Ujungjaya, Wado, Darmaraja, Situraja, Conggeang, Jatigede, Jatinunggal dan Cisitu.

Sedangkan kecamatan yang belum memilki rencana tata ruang adalah Kecamatan Surian,

Tanjungmedar, Tanjungkerta, Cisarua, Ganeas, Cisitu dan Cibugel.

Selain itu, dalam upaya sinergitas dengan rencana strategis Pemerintah Pusat dan

Provinsi Jawa Barat terutama kawasan andalan cekungan bandung dan bandung

metropolitan area (BMA), rencana pembangunan Waduk Jatigede, Bandar Udara Kertajati

Majalengka dan Jalan Tol Cisumdawu telah disusun rencana tata ruang koridor jalan tol

Cisumdawu tahap satu. Rencana tata ruang kawasan strategis lainnya di Kabupaten

Sumedang adalah Rencana Detail tata Ruang Zona Industri Ujungjaya, Rencana Detail

Tata Ruang Zona Industri CikeruhCimanggung serta Rencana Umum Kawasan Tertentu

Perguruan Tinggi Jatinangor. Pengembangan Zona Industri Ujungjaya dan Pembangunan

Waduk Jatigede merupakan salah satu upaya dalam mendorong wilayah di bagian timur

wilayah Sumedang.

Implementasi rencana tata ruang melalui pemanfaatan ruang semakin tumbuh dan

berkembang terutama di sekitar kawasan Perguruan Tinggi Jatinangor khusunya

perdagangan, jasa serta perumahan termasuk perumahan mahasiswa. Baegitu juga, di

kawasan dan zona industri Jatinangor dan Cimanggung terdapat lebih dari 30 berbagai

industri dengan karyawan lebih dari 100 ribu serta prasarana pendukung seperti

perumahan. Sedangkan di wilayah lainnya terutama di ibukota kecamatan makin tumbuh

dan berkembang sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan

dan kebutuhan hidup lainnya yang senantiasa harus diikuti dengan pengendalian

pemanfaatan ruang.

Dari 26 rencana tata ruang kecamatan tersebut di atas, terdapat dokumen rencana

yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai lagi dengan kondisi serta peraturan

perundang-undang terbaru sehingga diperlukan revisi Rencana Tata Ruang Kecamatan

Cimanggung, Paseh, Tomo, Wado, Darmaraja, Situraja, serta RDTR Zona Industri

Jatinangor dan Cimanggung. Begitu juga dengan RTRW Kabupaten Sumedang yang

disusun pada tahun 2002 harus segera direvisi dan paling lambat tahun 2010 telah

ditetapkan dalam peraturan daerah, legislasi rencana tata ruang kawasan (kecamatan),


kerjasama penataan kawasan perbatasan kabupaten tetanga serta peningkatan pengendalian

pemanfaatan ruang termasuk didalamnya penyediaan pedoman pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang.

RTRWN sebagai pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Arahan kebijakan dan stretgi pengembangan pola ruang meliputi :

a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung.

b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan srategis nasional, provinsi dan

kabupaten/kota.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi :

a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan

lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, dari banyak jenis Kawasan Lindung

Di Kabupaten Sumedang hanya Taman Wisata Alam Gunung Tampomas yang tertuang

dalam kebijakan pengelolaan kawasan lindung nasional disamping yang terdapat di

kabupaten lainnya di Jawa Barat seperti Taman Nasional Gunung Ciremai dan Ujung

Kulon.

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan antara lain :

a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan rawan bencana

untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.

b. Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan

pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak.

c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sekidit 30% dari luas kawasan

perkotaan.

d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan

metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan

perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.

Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis, antara lain :

a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk

membertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan


keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan

kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya.

b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian

yang produktif, efisien dan mampu bersaing.

c. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya.

e. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan

dunia, cagar biosfer dan ramsar.

f. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat

perkembangan antarkawasan.

Begitu pula sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang

direvisi terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk sebesar 12 juta dalam 20

tahun, dimana 81,4% di antaranya berada di kawasan perkotaan (UNDP 2005) yang akan

menimbulkan dampak terhadap :

a. Turunnya luas lahan hutan dan sawah sebesar 0,5% per tahun akan berdampak kepada

turunnya daya dukung lingkungan di Jawa Barat.

b. Kondisi eksisting kualitas udara perkotaan terutama di bodebek dan metro bandung

(termasuk bagian barat wilayah kabupaten sumedang) sudah cukup kritis, dimana

kondisi kualitas udara rata-rata di atas baku mutu (CO, CO2, CH, partikulat) dan

menurunnya fungsi konservasi di daerah resapan air terutama di bodebek dan metro

bandung sehingga kualitas dan kuantitas air baku makin terancam.

c. Intervensi manusia terhadap alam terutama kawasan lindung ditambah sifat elastisitas

alamiah alam terdapat kecenderungan meningkatnya bencana alam.

d. Penataan ruang ke depan harus mampu menjawab persoalan yang ada, mampu

menyediakan dan mengatur ruang yang tepat dan berdaya saing (ruang investasi) serta

mampu menjamin pembangunan yang berkalnjutan dalam konteks ecoprovince.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan penataan ruang antara Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang direncanakan

untuk dilakukan revisi pada tahun 2009.

3.4 Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional,

nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk


memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda Kabupaten

Sumedang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang

berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD

Kabupaten Sumedang, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Bappeda Kabupaten

Sumedang dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan

koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah

Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013.

Perumusan isu-isu startegis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang

terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan

lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan

pendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam

menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai

berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannnya

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, arus globalisasi cenderung bergerak

semakin cepat. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka

dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama

dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu

menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan

secara sistematis.

Banyak permasalahan kritis dalam pembangunan bersifat spesifik pada wilayah

tertentu. Dengan demikian, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan

sumberdaya, maka perlu perencanaan pembangunan berbasis wilayah (spesifik lokasi).

Melalui perencanaan pembangunan tepat guna spesifik lokasi diharapkan dapat

mempercepat tujuan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan

efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada awal

proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian dan

evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Bappeda diharapkan dapat terlibat penuh


dalam sistem penganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran serta pelaksanaannya.

2. Penanggulangan Masalah Mendesak dan Berskala Besar Secara Komprehensif

Bupati sering dituntut mengambil keputusan untuk menangani permasalahan yang

mendesak seperti bencana alam, wabah penyakit menular, pemutusan hubungan kerja

(PHK), kekurangan pangan kronis, pembentukan desa baru karena terjadinya disparitas

antar desa. Di pihak lain, peran Bappeda membantu Bupati untuk mengkaji dan

menyediakan alternatif kebijakan/keputusan belum berjalan optimal.

Dalam upaya mengantisipasi permasalahan di atas, maka Bappeda harus

mendukung berbagai kebijakan Bupati dengan kajian akurat mengenai dampak dari

berbagai permasalahan yang mendesak tersebut. Selain itu, kemampuan Bappeda untuk

melakukan deteksi dini dan respon cepat perlu dibangun secara komprehensif. Selain hal

tersebut Bappeda juga berperan untuk lebih meningkatkan perencanaan bottom-up untuk

membangun partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang diprakarsai

pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka sistem

pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun

penggunaan dan tindak lanjut hasilnya.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dimaksudkan untuk :

a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi

publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kenijakan dan

pelaksanaan.

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan

perencanaan program.

c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik.


e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan

pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan.

Melalui pengendalian dan evaluasi yang efektif maka berbagai kekeliruan atau

penyimpangan dalam perencanaan dan atau kegagalan dalam pencapaian indikator

keberhasilan terutama output dan outcome sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

dapat diketahui sedini mungkin, sehingga alternatif pemecahannya dapat segera

dirumuskan dan diimplementasikanuntuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih

besar.

4. Bappeda Kabupaten Sumedang sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel, serta Learning Organization

Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengehendaki

pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di Sumedang. Dengan demikian, reformasi total menuntut perlunya segera

melaksanakan rekonstruksi kelembagaan Bappeda Kabupaten Sumedang berdasarkan

prinsip good governance dengan tiga karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitas

dan transparansi.

Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui debat publik,

dilaksanakan secara transparan pula dan diawasi oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana

bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. Dengan demikian,

kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak

(demokratis) dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui good

governance sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi (high cost

economy) dan kegagalan pembangunan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan. Dengan

demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan berbagai sektor pendukung

akan dipercepat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat/lapangan, bukan karena

keinginan atau dukungan pemerintah.

Dalam upaya menerapkan prinsip good governance beberapa hal harus

diperhatikan, antara lain :

a. Kualitas (profesional) dan kuantitas pegawai Bappeda yang memadai.

b. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia Bappeda seyogyanya terarah

dengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya startegi pengembangan dan


pelatihan (training & development), jenjang karir (career path), penilaian kinerja

(performance management), serta sistem remunerasi dan kompensasi pegawai

(compensation & benefit). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci

keberhasilan terciptanya sumberdaya aparatur Bappeda yang mampu menjawab

kompleksitas permasalahan pembagunan dan dinaika perubahan yang terjadi dalam

lima tahun kedepan.

c. Penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 yang didukung oleh peningkatan kinerja

dalam pelaksanaan tugas keseharian melalui penerapan Standard Operational

Procedure (SOP) lingkup Bappeda Kabupaten Sumedang, yang mencakup : tata

laksana rapat (pimpinan, bidang, sub bidang, kegiatan), tata laksana apel (pimpinan

apel, komandan apel, peserta apel, waktu dimulai dan selesai apel), dan keamanan

dan kenyamanan serta kebersihan gedung Bappeda Kabupaten Sumedang.

d. Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK).

Bappeda, sebagai lembaga perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah

daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan

berjalan melalui jalur yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insane Bappeda menjadi usaha yang sangat

penting, karena perencanaan yang berdaya guna dan behasil guna sangat bergantung pada

kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya.

Komitmen semua insan Bappeda untuk menjadikan lingkungan/organisasi

pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good

governance dan akademisi yang memungkinkan merekrut talenta-talenta terbaik untuk

menjadi karyawan/karyawati Bappeda. Terbentuknya Bapeda berkualitas akan menjadikan

magnet untuk merekrut dan mempertahankan talenta-talenta terbaik untuk

mengembangkan karier dan berkontribusi di dunia perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Sumedang. Selain itu, keberadaan Bappeda sebagai

koordinator dan fasilitator baik perencanaan dan pelaksanaan maupun penganggaran

pembangunan akan diakui secara penuh oleh pemerintah daerah, stakeholders dan public

secara keseluruhan.

5. Kemampuan Menghadapi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam Menyusun Perencanaan dan Merumuskan Kebujakan Pembangunan

Struktur organisasi Bappeda saat ini telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti

berdasarkan cakupan bidang tugas dan fungsinya sudah memenuhi kriteria organisasi yang


disyaratkan, yaitu tugas dan fungsi lebih terfokus, ramping struktur dan kaya akan fungsi,

sehingga akan tetap dipertahankan untuk periode lima tahun ke depan. Keberadaan

sekretariat dan empat bidang (Bidang Data dan Pelaporan, Bidang Fisik, Bidang Ekonomi,

dan Bidang Pemerintahan dan Sosial ditambah dengan UPTB Litbang dan KAS ) telah

sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan secara utuh, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan

fasilitas.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap

bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun

perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-

masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ke depan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan

kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan

sumber daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan

antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga.

Anggaran berbasis kinerja adalah dasar dari pengembangan sistem penganggaran

masa depan. Sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan perlu

dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi

secara konsisten. Alokasi anggaran dari bidang lingkup Bappeda dan SOPD lain berbasis

kepada kinerja masing-masing yang mengarah kepada pencapaian cost effectiveness yang

tinggi. Hal ini untuk merespon pola anggaran berbasis kinerja dalam mekanisme block

fund.

6. Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk Perencanaan dan Hasil-hasil Kajian Startejik Pembangunan

Kinerja, citra publik, dan kepuasan idealistik Bappeda sebagai lembaga

perencanaan sangat ditentukan oleh pemanfaatan produk perencanaan dan hasil kajian

startejik pembangunan serta dampak yang dihasilkannya. Bappeda baru dapat dikatakan

berhasil dalam mengemban misi institusionalnya bilamana produk-produk perencanaan

dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan adalah baik, rasional dan diterima serta

bermanfaat bagi semua pihak dan berdampak besar dalam mewujudkan tujuan

pembangunan daerah Sumedang. Oleh karena itu, Bappeda harus melakukan segala upaya

untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja


berdaya guna dan berdaya hasil tetapi juga diketahui dan dimanfaatkan secara luas oleh

stakeholders dan publik.

Untuk itu, diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan dan hasil kajian stratejik

harus ditingkatkan melalui peragaan, komunikasi tatap muka, dan media diseminasi

lainnya. Peragaan merupakan kegiatan yang mendemonstrasikan keunggulan produk

perencanaan dan hasil kajian stratejik melalui penyelenggaraan ruang pamer (show room)

dan pameran pembangunan. Sedangkan komunikasi tatap muka merupakan kegiatan yang

memungkinkan terjadinya dialog antara penyaji yang menyampaikan informasi dan

khalayak peserta (stakeholders dan publik). Wadah diseminasi lainnya, antara lain : Warta

Bappeda, leaflet, publikasi Bappeda dari hasil-hasil kajian stratejik, TV, dan radio.

7. Pemantapan Peran Bappeda selaku Motivator, Koordinator, Fasilitator, Komunikator, Administrator, serta Think Tank Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Peran Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu

ditingkatkan seperti dijelaskan sebagai berikut :

a. Selaku Motivator, Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut serta

dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, yang diorientasikan

kepada perubahan kondisi masyarakat Sumedang yang lebih maju. Dengan

demikian Bappeda harus mampu menjadi motor penggerak di daerah untuk

menggunakan segala sumber daya yang tersedia baik di lingkungan internal dan

eksternal dalam menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang

berkualitas dan akuntabel.

b. Selaku Koordinator, perlu dipertegas dan diberdayakan tidak saja dalam

mengkoordinasikan perencanaan antar SOPD di tingkat kabupaten tetapi juga

penganggaran dan pelaksanaannya.

c. Selaku Failitator, Bappeda diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh

stakeholders baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi termasuk pihak

swasta.

d. Selaku Komunikator, Bappeda diharapkan secara aktif melakukan sosialisasi

tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik melalui berbagai

media diseminasi.

e. Selaku Administrator, Bappeda diharapkan : (1) terus meningkatkan kualitas

pengelolaan tahapan/proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;


(2) secara aktif menyusun dan menginformasikan sistem prosedur pelaksanaan; (3)

peran aktif sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan pembangunan;

dan (4) peran aktif sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan good governance

dalam pelaksanaan APBD dan APBN.

f. Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut serta dalam

menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Baik kebijakan

pembangunan jangka panjang, menengah dan Karya Rencana Tahunan, harus

mampu berperan sebagai motivator penggerak untuk memberdayakan segala

sumber-sumber daya di lingkup Bappeda.

3.4 Kondisi yang Diharapkan dan Proyeksi ke Depan

Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bappeda kedepan diharapkan

memliki kemampuan perencanaan yang profesional, amanah dan aspiratif. Untuk itu

kedepan :

1. Bappeda harus mampu menjadi pilar utama, yang secara profesional melaksanakan

dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi dalam menyusun perencanaan makro

strategis daerah yang dilandasi oleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan

yaitu berupa data dan fakta mengenai realita persoalan yang tengah dihadapi

Sumedang saat ini dan masa yang akan datang.

2. Bappeda harus mampu memastikan bahwa perencanaan yang disusun memperhatikan

dengan seksama berbagai aspirasi stakeholders daerah, termasuk didalam prosesnya

memberikan ruang bagi partisipasi publik seluas-luasnya.

3. Bappeda harus mampu memastikan bahwa kualitas hasil perencanaan yang disusun

memenuhi prinsip obyektifitas dan rasionalitas untuk dapat dilaksanakan, sehingga

dapat dijadikan arah dan pedoman dalam melaksanakan aktifitas pembangunan di

daerah

4. Bappeda harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat di

jabarkan (breakdown) kedalam perencanaan yang bersifat teknis operasional untuk

memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari target-target yang ditetapkan dapat dicapai.

5. Bappeda harus memastikan pula proyeksi kapasitas sumber daya (resources) yang

diperlukan dalam aktifitas pembangunan daerah yang dalam tahapan implementasinya

penganggarannya bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga


diharapkan pencapaian target-target sasaran yang akan dicapai dapat dipenuhi sesuai

kebutuhan secara proporsional

6. Bappeda harus melakukan fasilitasi dan advokasi dalam proses penyusunan

perencanaan teknis pada tingkat SKPD yang diterjemahkan dalam Renstra SKPD, dan

Renja SKPD sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan berdasarkan urusan masing-

masing yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dapat dijabarkan secara teknis dan

selanjutnya dapat menjamin tercapainya terget-target capaian sasaran yang telah

ditetapkan.

7. Bappeda harus mampu melakukan aktifitas pengawasan dan pengendalian secara

efektif melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap setiap dokumen

perencanaan yang telah dibuat baik yang bersifat makro strategis (RPJPD, RPJMD,

Renstra masing-masing SKPD) maupun yang bersifat mikro atau tahunan (RKPD, dan

Renja SKPD) dalam proses implementasinya, apakah prioritas program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan

(terjaga sinergisitasnya).


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Bappeda

Untuk menjadikan BAPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan yang

profesional, handal, amanah, aspiratif dan partisipatif, maka disusunlah Visi BAPEDA

Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENJADI LEMBAGA

PERENCANA DAN PENGENDALI PEMBANGUNAN DAERAH YANG

PROFESIONAL, AMANAH DAN PARTISIPATIF TAHUN 2013 DALAM

MENCAPAI VISI DAERAH .

Visi Bapeda sebagaimana tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir tahun 2013

untuk dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan ke arah mana organisasi akan

dibawa dan bagaimana pelayanan harus diselenggarakan.

Visi tersebut dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat terhadap dinamika

kehidupan, citra dan peran organisasi, serta kepekaannya pada situasi yang ada. Dengan

demikian maka diharapkan dapat memberi motivasi, menggetarkan dan menyegarkan

setiap anggota organisasi dalam hal :

a. membawa unsur perubahan yang penting bagi organisasi;

b. memperjelas perlunya eksistensi organisasi;

c. meletakkan ukuran-ukuran standar bagi kemajuan organisasi yang dapat dirasakan bagi

masyarakat.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam mencapai visi

sebagaimana dimaksud, berikut ini dijelaskan pengertian dalam beberapa peristilahan di

atas, adalah :

1. Profesional, yaitu : Azas yang mengutamakan kehlian yang berlandaskan etika

perencanaan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta moral

penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat

dengan biaya terjangkau;


2. Amanah, yaitu : Azas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan perencanaan dan

hasil akhir dari perencanaan pembangunan merupakan kepercayaan dari masyarakat

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum dan moral.

3. Parsitipatif, yaitu : Melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan

kepentingan publik dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Mengacu kepada visi tersebut di atas, diharapkan seluruh aparatur BAPPEDA dan

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran

BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Daerah, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA,

serta urusan/kewenangan dalam upaya pencapaian visi BAPPEDA, maka ditetapkan Misi

BAPPEDA.

4.2 Misi Bappeda

Mengacu kepada Visi Bappeda sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut,

maka Misi Bappeda Kabupaten Sumedang disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Bappeda

2. Meningkatkan Kualitas perencanaan daerah

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah

4.3 Strategi Bappeda

Untuk mencapai visi dan misi, Bappeda merumuskan strategi pencapaian visi

sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran terpadu, didukung sinergitas unsur

organisasi

2. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional, didukung data dan informasi yang akurat, valid

serta perencanaan tata ruang yang baik

3. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial,

fisik, ekonomi, tata ruang


4.4 Kebijakan Bappeda

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung terhadap

pencapaian visi dan misi, Bappeda menetapkan beberapa kebijakan organisasi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Bappeda

2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Bappeda

3. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan desa

4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan

5. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan tata ruang

6. Menyusun perencanaan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sosial

7. Menyusun Perencanaan peningkatan kesempatan kerja

8. Menyusun Perencanaan ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga kerja daerah

9. Menyusun Perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

10. Menyusun Perencanaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan daerah dan desa

11. Menyusun Perencanaan sumber daya alam pertanian daerah

12. Menyusun Perencanaan peningkatan potensi dan investasi pariwisata daerah

13. Menyusun Perencanaan pembangunan UKM berbasis potensi unggulan daerah

14. Menyusun Perencanaan tata ruang

15. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah irigasi daerah

16. Menyusun Perencanaan persiapan pembangunan jalan tol, dan waduk Jatigede

17. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah perkotaan

18. Menyusun Perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur daerah strategis

19. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah perhubungan

20. Menyusun Perencanaan sumber daya alam energi dan mineral


4.5 Tujuan dan Sasaran Bappeda

Berdasarkan visi dan misi BAPPEDA sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan

pokok yang hendak dicapai oleh BAPEDA Kabupaten Sumedang pada tahun 2013 adalah :

Mantapnya rencana pembangunan daerah secara terpadu, amanah, dan partisipatif

berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian yang cermat, tepat dan akurat dalam

mencapai visi daerah.

Mengacu kepada tujuan pokok sebagaimana tersebut, maka sebagai penjabaran

dari setiap misi BAPPEDA Kabupaten Sumedang, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran

yang akan dicapai tiga tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat

menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan

pula sasarannya untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang

telah dirumuskan, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan

dalam mengevaluasinya.

Adapun tujuan dan sasaran dari 3 (tiga) misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi Pertama :

Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Bappeda

Tujuan : Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan administrasi umum Bappeda

1. Pengelolaan ketatausahaan Bappeda

2. Pengelolaan kepegawaian Bappeda

2. Meningkatnya pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Bappeda

1. Pengelolaan keuangan Bappeda

2. Pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda

Misi kedua :

Meningkatkan Kualitas perencanaan daerah

Tujuan : Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan desa

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah


2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3. Supervisi penyusunan rencana strategis, rencana kerja SKPD dan Desa

4. Supervisi penyusunan RKA, DPA SKPD

2. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perencanaa

1. Pengumpulan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah

2. updating data profile desa

3. Penyusunan dan analisa Pendapatan Domestik Regional Bruto ( PDRB )

4. Penyusunan dan analisa Survei Sosial Ekonomi Daerah ( SUSEDA )

5. peremajaan perpustakaan Bappeda

3. Meningkatnya pengendalian pembangunan dan tata ruang

1. Pengendalian pembangunan daerah

2. pengendalian pemanfaatan tata ruang

3. pengendalian pembangunan daerah yang berasal dari APBD Propinsi dan APBN

4. Evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

Misi Ketiga :

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah

Tujuan : Sasaran :

1. Tersusunya perencanaan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sosial

1. Perencanaan dan analisa pembangunan pendidikan

2. Perencanaan dan analisa pembangunan kesehatan Perencanaan dan analisa pembangunan kesehatan

3. Perencanaan dan analisa pembangunan kebudayaan

2. Tersusunya perencanaan kerjasama pembangunan peningkatan investasi

1. Buku Sumedang dalam angka dan Profile Sumedang


3. Tersusunya Perencanaan peningkatan kesempatan kerja

1. Kajian pengembangan ekonomi lokal partisipatif di sekitar kaw.waduk jatigede

2. Kajian kompetensi tenaga kerja lokal dengan ketersediaan lapangan kerja di Zona industri cimanggung

3. Kajian kesiapan sosioekonomi masyarakat di sekitar trase jalan tol Cisumdawu

4. Kajian pengembangan lembaga keuangan desa

4. Tersusunya Perencanaan ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga kerja daerah

1. Perencanaan dan analisa kependudukan

5. Tersusunya Perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

1. Perencanaan dan analisa penanggulangan kemiskinan

6. Tersusunya Perencanaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan daerah dan desa

1. Perencanaan dan analisa pemerintahan

2. Pengembangan sistem informasi geografis

3. Penyusunan Data Spasial daerah

4. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Pengembangan Situs Bappeda

6. Pengembangan e-library

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

8. Rencana Strategis Bappeda 2013-1018

9. Standar Pelayanan Minimal Daerah

7. Tersusunya Perencanaan sumber daya alam pertanian daerah

1. Perencanaan dan analisa Pertanian

8. Tersusunya Perencanaan pembangunan agrobisnis

1. pembangunan agrowisata Sumedang

2. terapan kawasan agroteknobis Sumedang

9. Tersusunya Perencanaan peningkatan potensi dan investasi pariwisata daerah

1. obyek dan daya tarik wisata kawasan waduk jatigede

2. pusat kebudayaan sumedang dalam RIPP


10. Tersusunya Perencanaan pembangunan UKM berbasis potensi unggulan daerah

1. Perencanaan dan analisa Perindustrian dan Perdagangan

11. Tersusunya Perencanaan penanggulangan daerah rawan bencana alam

1. Perencanaan dan analisa Penanggulangan Bencana Alam

12. Tersusunya Perencanaan tata ruang 1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW )

2. Rencana Umum Kawasan Lindung

3. taman kota dan ruang terbuka hijau Sumedang

4. evaluasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan

5. evaluasi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan ruang terbuka hijau Sumedang

13. Tersusunya Perencanaan prasarana wilayah irigasi daerah

1. Rencana Umum Irigasi Daerah

14. Tersusunya Perencanaan prasarana wilayah jalan daerah

1. Rencana Umum Jalan

2. rencana umum angkutan umum penumpang

3. rencana umum terminal transportasi jalan

4. rencana umum terminal barang

15. Tersusunya Perencanaan persiapan pembangunan jalan tol, dan waduk Jatigede

1. Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) koridor jalan tol tahap II

2. Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) Kawasan Waduk Jatigede

16. Tersusunya Perencanaan prasarana wilayah perkotaan

1. perencanaan dan analisa pengelolaan sampah dan limbah

2. perencanaan dan analis pengelolaan air bersih dan air minum


17. Tersusunya Perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur daerah strategis

1. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Zona Industri Jatinangor-Cimanggung

2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jatinangor

3. perencanaan pembangunan kawasan industri Ujungjaya

4. Pembangunan Pusat Pemerintahan berbasis budaya Sumedang

5. perencanaan pembentukan Kawasan perkotaan

18. Tersusunya Perencanaan prasarana wilayah perhubungan

1. perencanaan pembangunan terminal Jatinangor

19. Tersusunya Perencanaan sumber daya alam energi dan mineral

1. perencanaan dan analisa pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah


BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Program Bappeda Lima Tahun ke Depan

Untuk melaksanakan visi dan misi Bappeda lima tahun ke depan dan

memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, bappeda

menetapkan program lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Administrasi Umum Bappeda

2. Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Bappeda

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah

4. Pengembangan Data dan Informasi /Statistik Daerah

5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

6. Kerjasama Pembangunan

7. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

8. Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

9. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10. Litbang Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan Daerah

11. Litbang Masalah Strategis Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

12. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

13. Perencanaan Penanggulangan Daerah Rawan Bencana Alam

14. Perencanaan Tata Ruang

15. Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

16. Pengendalian tata ruang

1.2 Kegiatan Bappeda Lima Tahun ke Depan

Agar dapar merealisasikan program-program Bppeda lima tahun ke depan, di susun

kegiatan-kegiatan yang mendukung program sebagai berikut :

1. Pengelolaan Administrasi Umum Bappeda

Terdiri dari kegiatan :

a. Pengelolaan ketatausahaan Bappeda

b. Pengelolaan kepegawaian Bappeda

c. Pengelolaan Keuangan Bappeda

d. Pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda


2. Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Bappeda


a. Penyusunan rencana strategis kerja Bappeda

b. Penyusunan RKA dan DPA Bappeda

c. Pengendalian kegiatan Bappeda

d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah


a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, serta penyusunan dan penetapan RKPD

b. Asistensi Penyusunan renja,RKA,DPA SKPD

c. Bintek Metodologi Penelitian

d. Fasilitasi perencanaan pembangunan desa

4. Pengembangan Data dan informasi/Statistik Daerah


a. Updating data perencanaan pembangunan daerah

b. Penyusunan profil daerah

c. Penyusunan dan analisa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

d. Penyusunan dan analisis Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) dan IPM

5. Peningkatan kapasitas Kelembagaaan perencanaan pembangunana daerah


a. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

b. Pengendalian pembangunan daerah yang berasal dari APBD Propinsi dan APBN

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang


a. Penguatan Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (BKPRD)

b. Koordinasi antar daerah penataan ruang wilayah perbatasan

c. Pemantauan perubahan iklim

7. Kerja sama Pembangunan


a. Program keberlanjutan PKK IPM Generasi III berbasis Gemar

b. Penunjang operasional tim PNPM




a. Penyusunan Masterplan Pendidikan Kebupaten Sumedang

b. Analisis kebutuhan Prasarana Pendidikan Dasar

9. Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya


a. Fasilitasi Jarlitbang pendidikan dan kesehatan



a. Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Sumedang

11. Pengembangan data dan informasi /Statistik Daerah


a. Pembuatan Sumedang dalam Angka

b. Penyusunan Masterplan Pembangunan Teknologi Informasi Daerah

12. Perencanaan pembangunan Ekonomi


a. Analisa Marko Ekonomi



a. Diseminasi Perencanaan Sumedang Puseur Budaya Pasundan

b. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Kampung Sunda

14. Litbang Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan Daerah


a. Kajian pengembangan ekonomi lokal partisifatif di sekitar kawasan Waduk

Jatugede

b. Kajian kesiapan sosio ekonomi masyarakat di sekitar Trase Jalan Tol Cisumdawu

c. Kajian pengembangan lembaga keuangan desa

15. Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat


a. Kajian kompetensi tenaga kerja lokal dengan ketersediaan lapangan kerja di Zona

Industri Cimanggung



a. Penyusunan Masterplan kependudukan daerah Kabupaten Sumedang

b. Penyusunan Masterplan penanggulangan kemiskinan Berbasis Budaya Kabupaten


17. Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


a. Penyusunan Masterplan Pemerintahan Berbasis Budaya

b. Penyusunan Masterplan Pengembangan Otonomi Desa

18. Pengembangan data dan informasi /Statistik Daerah


a. Penyusunan Data Spasial daerah

b. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Pengembangan Situs Bappeda

d. Updating Profil Desa

e. Updating situs Bappeda

f. Pengembangan e-library

19. Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaaan pembangunan daerah


a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

b. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda 2013-2018

c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Sumedang

20. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


a. Penyusunan Masterplan Pertanian Sumedang

b. Pengembangan pilot project teknologi terapan kawasan agroteknobus Sumedang

c. Sinergi Pemberdayaan potensi masyarakat agribsnis

d. Penyusunan feasibilty study pembangunan obyek dan daya tarik wisata Kawasan

Waduk Jatigede

21. Perencanaan pembangunan Ekonomi


a. Penyusunan Masterplan Perindustrian dan Perdagangan Sumedang

22. Perencanaan penanggulangan daerah rawa bencana alam


a. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Bencana Alam Sumedang

23. Perencanaan Tata Ruang


a. Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumedang

b. Penyusunan Rencana Umum Kawasan Lindung Sumedang


c. Fasilitas legal aspek tata ruang

d. Pengembangan sistem informasi penataan ruang daerah

e. Koordinasi penyelesaian masalah lingkungan hidup

f. Pemetaan ruang terbuka hijau

g. Penyusunan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Sumedang

h. Penyusunan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan ruang terbuka hijau

Sumedang



a. Penyusunan Rencana Umum Irigasi Daerah Kabupaten Sumedang

b. Penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang Jalan Kabupaten Sumedang

c. Penyusunan Rencana Umum Jangka Menengah Jalan Kabupaten Sumedang

d. Penyusunan Rencana Umum Angkutan Umum Penumpang Kabupaten Sumedang

e. Penyusunan Rencana Umum Terminal Transportasi Jalan Kabupaten Sumedang

f. Penyusunan Rencana Umum Terminal Barang Kabupaten Sumedang

25. Perencanaan tata ruang


a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Koridor Jalan Tol Tahap II

b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Waduk Jatigede

c. Penyusunan RDTR Koridor Jalan Tol Tahap II

d. Penunjang rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu



a. Penyusunan masterplan pengelolaan sampah dan limah

b. Penyusunan masterplan pengelolaan air bersih dan air minum

27. Perencanaan tata ruang


a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Zona industri Jatinangor

Cimanggung

b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jatinagor

c. Penyusunan Bussiness Plan Pembangunan Kawasan Industri Ujungjaya


28. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangnan daerah


a. Pensunan Review Pembanggunan Pusat Pemerintahan berbasis budaya Sumedang

29. Pengembangan kota-kota menengah dan besar


a. Penyusunan Feasibility study pembentukan Kawasan perkotaan



a. Penyusunan Masterplan Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah

b. Penyusunan Masterplan Potensi Dan Rencana Pembangunan Air Baku Untuk

Pertanian Dan Air Bersih Untuk Masyarakat


BAB VI

PENUTUP

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap SKPD membuat menyusun Renstra

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus berpedoman pada RPJMD dan bersifat

indikatif.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) 2008-2013 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) 2009, maka

Penyusunan Rencana Strategis BAPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013

merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap bagi proses penyusunan

Rencana Strategis SKPD yang harus bersinergi dan terpadu dalam berkoordinasi mengenai

program dan sasaran kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pengembangan bentuk-

bentuk ukuran atau indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi indicator kinerja

tersebut, yang akan diakumulasikan dan integrasikan sehingga menghasilkan sinergitas.

Renstra Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 merupakan upaya dalam

kesatuan gerak dan langkah aparatur perencanaan yang mengedepankan nilai-nilai :

professional, amanah, aspiratif dan partisipatif, sehingga dapat melaksanakan tugas secara

efisien efektif guna menjamin eksistensi BAPEDA di masa mendatang.

Arah, Sasaran dan Program yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJPMD

2009-2013 merupakan bahan muatan inti untuk penuangan Visi dan Misi Renstra

BAPEDA Tahun 2009-2013, dijabarkan ke dalam tiga misi yang harus diemban dan

dilaksanakan oleh BAPEDA dan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi organisasi;

2. Penjabaran dari dokumen resmi Rencana Pemerintah Kabupaten Sumedang seperti

RPJPD 2005-2025, rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 dan

rancangan awal RKPD 2009;

3. Seluruh stakeholders dan para pihak yang berkepentingan; serta

4. Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.


Renstra Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ini akan menjadi

pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda

Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Pasal 27 ayat (2), (3), (4), dan (5) serta Pasal 28.

Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh BAPPEDA sebagai

Institusi Perencanaan Pembangunan di Daerah dalam memaduserasikan perencanaan

makro strategis dengan perencanaan teknis operasional dimasing-masing SKPD sebagai

penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk

mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009-

2013.

Sumedang, 2009

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Kepala,

Ir. H. DEDE HERMASAH, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 195707121981031011

2009 2010 2011 2012 2013Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Bappeda

Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Bapped

Documents

Renstra BAPPEDA