RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN …...2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan

- 1 -

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

TAHUN 2017-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan,

sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat

Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau

lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses

penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan

harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

- 2 -

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan juga

merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan di bidang kesehatan pada hakekatnya bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara

sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat

ditentukan oleh kesinambungan upaya antar program dan antar

sektor, serta tidak dapat dilepaskan juga dari hasil upaya-upaya

yang dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Renstra Dinas Kesehatan ini merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan

tahunan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora

tahun 2016 – 2021, dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu

teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-

atas (bottom-up). Selain itu, penyusunan Renstra ini juga

berpedoman pada Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, utamanya menyangkut

program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan target yang

harus dicapai dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan

kesehatan secara nasional. Renstra ini merupakan acuan bagi

seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaksana kesehatan serta

perwujudan komitmen dari seluruh pelaksana tugas di Dinas

Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan

indikator kinerja yang telah disepakati.

1.1 Landasan Hukum

Dasar hokum Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten BloraTahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan

- 4 -

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan



Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan


15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4698);

17. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

ProvinsiJawa Tengah (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah

Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

28);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

BloraTahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten BloraTahun 2011 Nomor 18;

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17).

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar seluruh program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya

selama kurun waktu lima tahun ke depan berjalan secara

berkesinambungan dan terarah. Adapun tujuan dari Renstra ini

adalah :

1. Sebagai pedoman/acuan resmi bagi Dinas Kesehatan dan

jajarannya dalam perencanaan program dan kegiatan

pembangunan;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja untuk mengevaluasi kinerja

pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora;

- 5 -

1.3 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra SKPD ini adalah sebagai

berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penyusunan Renstra

yang memberikan detail dasar pemikiran dan dasar hukum

penyusunannya serta hubungan dengan dokumen perencanaan

lainnya. Di bab ini juga dijelaskan mengenai maksud dan tujuan,

serta sistematika penulisannya.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BLORA

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas

Kesehatan Kabupaten Blora, sumber daya yang dimiliki, capaian

kinerja periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Blora.

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini dijelaskan tentang identifikasi permasalahan yang

muncul berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas

Kesehatan Kabupaten Blora, juga mengenai telaahan terhadap visi,

misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, serta strategi dan

kebijakan yang diambil dalam pencapaian tujuan pembangunan

kesehatan.

5. BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan tentang perumusan rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif.

6. BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

BLORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD

7. BAB VII PENUTUP

- 5 -

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Blora yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun

2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Uraian Tugas Dinas

Kesehatan menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c.

Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;

2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

d. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,

membawahkan:

1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

2. Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa; dan

3. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

- 6 -

e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan,

membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan; dan

3. Seksi Sumber Daya Kesehatan;

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi dari Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten Blora diatas dijabarkan sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan

kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta

pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;

b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan

kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di

lingkungan dinas; dan

d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta

rencana kegiatan pada Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan

program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar

pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan yang

terkait dengan Subbagian Program dan Keuangan dan yang terkait

dengan bidang tugasnya;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya

dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan

kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas

secara benar;

- 7 -

d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan

berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang

optimal

e. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas

dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk

pelaksanaan kegiatan;

f. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen bidang kesehatan

sebagai bahan informasi Dinas;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing

bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;

h. melaksanakan penyusunan rencana belanja dinas berdasarkan alokasi

dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah guna

terwujudnya tertib penggunaan anggaran;

i. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung

dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya

tertib anggaran;

j. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan

akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan

guna tertib administrasi;

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam

rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan subbagian Program dan

Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian Program dan

Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta

rencana kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan



b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan yang terkait dengan

bidang tugasnya;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam

melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk

pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;


berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- 8 -

e. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan

meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib

administrasi;

f. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan

serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung

kelancaran tugas;

g. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;

h. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan

Organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi dinas;

i. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam

rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target

hasil;

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud


l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis,

pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dan promosi kesehatan

dan pemberdayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang

Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:


pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Seksi

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Seksi

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga dan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;

dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

- 9 -

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas:

a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi berdasarkan program kerja tahun

sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja

sesuai dengan rencana;


dengan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dan yang terkait dengan

bidang tugasnya;






e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis

sebagai bahan kajian pimpinan;

f. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di

lingkungan Dinas kesehatan, untuk mendapatkan masukan dan

informasi sebagai bahan evaluasi permasalahan;

g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan

kesehatan keluarga dan gizi;

i. menyelenggarakan program/kegiatan gizi meliputi perbaikan dan

penanggulangan masalah gizi keluarga, institusi dan masyarakat;

j. menyelenggarakan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar

biasa/kejadian luar biasa gizi buruk;

k. melaksanakan evaluasi kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka

peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan

Gizi berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan

Gizi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud



- 10 -

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai

tugas:


Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan




dengan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dan

yang terkait dengan bidang tugasnya;






e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang –

undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;


lingkungan Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan masukan dan


g. menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga;

h. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran

lingkungan permukiman di daerah;

i. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan

kesehatan lingkungan meliputi penyehatan kualitas air, lingkungan

permukiman, industri dan tempat-tempat umum, kesehatan kerja dan

olahraga;

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan



l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan program kerja agar sesuai

dengan target hasil;

j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

- 11 -

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan mempunyai tugas:


Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan berdasarkan program kerja tahun

sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja

sesuai dengan rencana;


dengan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan dan yang terkait

dengan bidang tugasnya;




e. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan


f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan

petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

g. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di



h. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang promosi

kesehatan dan pemberdayaan sebagai upaya untuk pemasaran sosial di

bidang kesehatan;

i. merencanakan kegiatan promosi kesehatan dengan berbagai cara dan

metode sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

masyarakat tentang kesehatan;

j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap

kegiatan promosi kesehatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

evaluasi;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan;

l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan



m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target

hasil;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud



- 12 -

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan

menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular dan pencegahan, penanggulangan penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit mempunyai fungsi:


pelaksanaan kegiatan pada Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Seksi

Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Seksi


Jiwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;


Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa; dan


Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:


Surveilans dan Imunisasi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan

rencana;


dengan Seksi Surveilans dan Imunisasi dan yang terkait dengan bidang

tugasnya;






e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Surveilans dan Imunisasi sesuai

dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai

bahan kajian pimpinan;

- 13 -




g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian surveilans dan imunisasi;

h. menyelenggarakan dan mengendalikan operasional surveilans

epidemiologi, penanggulangan penyakit akibat bencana, kejadian luar

biasa dan wabah;

i. menyelenggarakan kegiatan imunisasi sebagai tindakan pencegahan

penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu;

j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit yang dapat

dicegah dengan imunisasi;

k. mengumpulkan, menganalisa data, mendistribusikan dan melaporkan

hasil kegiatan surveilans dan imunisasi;

l. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan haji di daerah;

m. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan



o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi

berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

p. membuat laporan pelaksanaan Seksi Surveilans dan Imunisasi sesuai

dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan

transparansi pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan program

kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan

program kerja sesuai dengan rencana;


dengan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan yang

terkait dengan bidang tugasnya;






e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan

petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

- 14 -




g. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit

menular tertentu;

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan

program/kegiatan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi dan penyakit menular tertentu;

i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit;

j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan



k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan program kerja agar sesuai

dengan target hasil;

l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa mempunyai tugas:



Jiwa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman

kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;


dengan Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa dan yang terkait dengan bidang tugasnya;






e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pencegahan, Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan peraturan

perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian

pimpinan;

- 15 -




g. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit

tidak menular tertentu dan kesehatan jiwa;

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan

program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit yang dapat

dicegah dengan imunisasi dan penyakit tidak menular tertentu;

i. melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular;

j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan



k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan,

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa


m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan,

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai

dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan

transparansi pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan

Bidang Sumberdaya Kesehatan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan, pengendalian, pembiayaan kesehatan, farmasi, makanan dan

minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, serta sarana prasarana

dan pengembangan sumberdaya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang

Sumberdaya Kesehatan mempunyai fungsi:


pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembiayaan Kesehatan, Seksi Farmasi,

Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan, serta

Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan Seksi Pembiayaan Kesehatan, Seksi

Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan, serta Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan

Sumberdaya Kesehatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi dinas;

- 16 -


Pembiayaan Kesehatan, Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan, serta Seksi Sarana Prasarana dan

Pengembangan Sumberdaya Kesehatan; dan


Seksi Pembiayaan Kesehatan

Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas:


Pembiayaan Kesehatan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan

rencana;


dengan Seksi Pembiayaan Kesehatan dan yang terkait dengan bidang

tugasnya;






e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembiayaan Kesehatan sesuai

dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai

bahan kajian pimpinan;




g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan primer

dan tradisional, pada daerah perbatasan, terpencil, rawan;

h. menyiapkan bahan bimbingan teknis, sarana prasarana, pengendalian

dan koordinasi program pelayanan kesehatan primer pada UPTD;

i. menyiapkan bahan kebijakan, kegiatan usaha kesehatan sekolah dan

kerja serta pelayanan kesehatan keluarga miskin di sarana pelayanan

kesehatan primer dan tradisional;

j. mengumpulkan bahan dan evaluasi pelayanan kesehatan primer dan

tradisional;

k. melaksanakan bahan teknis perumusan kebijakan Sistem Pelayanan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sehari – hari dan akibat bencana;

l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, sarana prasarana,

pengendalian dan koordinasi program pelayanan kesehatan dasar dan

penyusunan rencana kerja upaya kesehatan indra, gigi dan mulut

masyarakat dan anak sekolah, olahraga serta tradisional komplomenter;

- 17 -

m. melaksanakan penyiapan bahan teknis registrasi, akreditasi dan

sertifikasi sarana kesehatan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan

program pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;

n. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan

kesehatan rujukan dan khusus serta penyakit genetis dan bawaan;

o. melaksanakan penyiapan bahan teknis penanganan rujukan lintas batas

Daerah dan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana kesehatan;

p. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata usaha fasilitas data dan

informasi pelayanan kesehatan, mutu tenaga perizinan, institusi serta

kemitraan;

q. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan surat izin tenaga profesi

kesehatan;

r. melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga kesehatan dan

pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan;

s. melaksanakan penyiapan bahan registrasi, akreditasi lembaga pendidikan

kesehatan dan tenaga kesehatan fungsional, sertifikasi tenaga kesehatan

serta rekomendasi perizinan tenaga asing;

t. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan



u. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan


v. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan

sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas

dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan mempunyai tugas:


Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai

pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;


dengan Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam



- 18 -



e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Farmasi, Makanan dan

Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan

peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan

kajian pimpinan;




g. melaksanakan penyiapan bahan teknis perumusan kebijakan teknis,

pelayanan farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan;

h. melaksanakan penyiapan bahan teknis penyusunan dan

mengkoordinasikan standarisasi kefarmasian dan alat kesehatan pada

rumah sakit dan puskesmas;

i. melaksanakan penyiapan bahan teknis fasilitasi kebutuhan pelayanan

farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan;

j. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan farmasi,

makanan dan minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;

k. melaksanakan penyiapan bahan teknis pengelolaan obat buffer stock dan

obat program bidang kesehatan;

l. melaksanakan penyiapan bahan teknis perumusan kebijakan pembinaan

dan pengendalian teknis program penanggulangan penyalahgunaan

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

m. melaksanakan teknis penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat

kesehatan dan optikal;

n. melaksanakan teknis penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas

1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1

(satu) tertentu perusahaan rumah tangga;

o. melaksanakan teknis sosialisasi, evaluasi pembinaan pemberdayaan dan

pengendalian penerapan standar farmasi dan izin usaha kesehatan sesuai

ketentuan dan standar yang ditetapkan;

p. melaksanakan teknis penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional

(UMOT);

q. melaksanakan teknis penerbitan izin produksi makanan dan minuman

pada industri rumah tangga;

r. melaksanakan penyiapan bahan teknis pembinaan, pengendalian dan

pengawasan sarana produksi dan distribusi pelayanan kefarmasian;

- 19 -

s. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan



t. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Farmasi, Makanan dan

Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan berdasarkan

program kerja agar sesuai dengan target hasil;

u. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Farmasi, Makanan dan

Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan hasil

pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi

pelaksanaan tugas; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

mempunyai tugas:


Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja

agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;


dengan Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;






e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Sarana Prasarana dan

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan peraturan

perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian

pimpinan;




g. melaksanakan penyiapan bahan teknis perizinan dan penetapan status

Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit

Swasta setara tipe D dan C dan Laboratorium di Daerah;

h. melaksanakan penyiapan bahan teknis pemberian rekomendasi izin

sarana kesehatan yang diberikan Pemerintah;

i. melaksanakan teknis perencanaan dan pengembangan sumberdaya

masyarakat kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);

- 20 -

j. melaksanakan teknis fasilitasi, pengawasan, pembinaan penggunaan

anggaran bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan;

k. melaksanakan penyiapan bahan teknis pelayanan kesehatan keluarga

miskin dan sarana pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan

rujukan;

l. melaksanakan teknis penyiapan data dan pembiayaan pelayanan

kesehatan keluarga miskin serta jaminan kesehatan;

m. melaksanakan dan menyiapkan teknis registrasi, perizinan dan akreditasi

tenaga medis, tenaga para medis dan tenaga non medis/ tradisional

terlatih;

n. melaksanakan teknis pemberian/pengadaan atau pembangunan aset

tetap/berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kesehatan;

o. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan



p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan berdasarkan program kerja agar

sesuai dengan target hasil;

q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan hasil pelaksanaan

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan

tugas; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

- 21 -

2.2 Sumber Daya SKPD

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

sampai dengan tahun 2017 sebanyak 781 orang, dengan komposisi pegawai

sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN DIKLAT STRUKTURAL PADA DINAS KESEHATAN TA

2017

DIKLAT STRUKTURAL

ESELON

II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B -

SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV

0 0 2 14 0 0 0 3

SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III

1 1 0 0 0 0 0 1

Total 1 1 2 14 0 0 0 4

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017

PENDIDIKAN

FORMAL

JML

GOL.

GOLONGAN

GOL I GOL II GOL III GOL IV

I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

Sekolah Dasar 7 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

SLTP 8 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0

SLTA 99 1 1 12 3 16 5 7 30 12 12 0 0 0

Diploma I 15 0 0 0 0 1 4 3 1 3 3 0 0 0

Diploma III/Sarjana Muda

425 0 0 3 0 190 37 81 31 24 59 0 0 0

Diploma IV 81 0 0 2 0 0 0 17 20 9 20 13 0 0

S-1/Sarjana 97 0 0 1 0 2 1 5 12 20 40 15 1 0

S-2/Pasca Sarjana

49 0 0 0 0 0 0 0 2 7 19 19 1 1

Total 781 3 2 22 3 214 47 114 97 75 153 48 2 1

- 22 -

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON DAN GOLONGAN PADA DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017

ESELON JML

GOL.

GOLONGAN

GOL III GOL IV

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b

II.b 1 0 0 0 0 0 0

III.a 1 0 0 0 0 0 1

III.b 3 0 0 0 0 3 0

IV.a 39 0 0 1 21 17 0

IV.b 26 0 1 20 5 0 0

Total 70 0 1 21 26 20 1

JUMLAH TENAGA KONTRAK YANG ADA DI DINAS KESEHATAN KAB BLORA TAHUN 2017

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 S1 SKM 2

2 S1 KEPERAWATAN 2

3 S1 PSIKOLOGI 1

4 S1 HUKUM 1

5 S1 EKONOMI MANAJEMEN 1

6 S1 AKUNTANSI 2

7 S1 PROF APOTEKER 2

8 S1 KEDOKTERAN 5

9 D4 KEBIDANAN 3

10 D3 AKUNTANSI 1

11 D3 ANALIS KESEHATAN 2

12 D3 KEPERAWATAN 29

13 D3 KEBIDANAN 4

14 D3 KEPERAWATAN GIGI 2

15 D3 KESEHATAN LINGKUNGAN 1

16 D3 GIZI 2

17 D3 ADMINISTRASI NIAGA 1

18 D3 INFORMASI MANAJEMEN 1

19 SPK 2

20 SPRG 1

21 SMF 1

22 SMA/SMEA/STM/SLTA 51

23 SMP/SLTP 6

24 SD 6

JUMLAH 129

- 23 -

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah asset tetap Dinas Kesehatan

Kabupaten Blora yang tercatat adalah sebagai berikut

Tabel 2.3

Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

Tahun 2017

NO Urut

Kode Barang

Nama Bidang Barang Jumlah Barang

Nilai Buku

1 1 GOLONGAN TANAH 45

7.568.120.200,00

A. 1,01 TANAH 45

7.568.120.200,00

1 01.01.11 TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG

45

7.568.120.200,00

2 2 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN

13.575

35.413.291.944,14

A. 2,02 ALAT - ALAT BESAR 11

71.408.166,67

1 02.02.01 ALAT-ALAT BESAR DARAT 2

31.910.666,67

B. 2,03 ALAT - ALAT ANGKUTAN 250

4.628.996.166,12

C. 2,04 ALAT - ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

159

763.257.483,73

D. 2,05 ALAT - ALAT PERTANIAN 98

1.137.997.069,63

E. 2,06 ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

8.123

11.985.097.618,67

F. 2,07 ALAT - ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

119

367.481.436,67

G. 2,08 ALAT - ALAT KEDOKTERAN 4.351

7.449.766.490,88

H. 2,09 ALAT - ALAT LABORATORIUM 464

9.009.287.511,79

3 3 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN

278

74.841.192.893,55

A. 3,11 BANGUNAN GEDUNG 279

75.638.269.693,55

4 4 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

136

501.237.069,49

5 5 GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA 675

34.869.850,00

6 6 GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

5

139.744.364,00

TOTAL

118.498.456.321,18

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan sampai saat ini

dapat dikategorikan cukup memadai sebagai penunjang pelayanan kesehatan

dari mulai bangunan gedung, perbekalan kesehatan dan penunjang lainnya,

meskipun ada beberapa sarana prasarana yang memerlukan

perbaikan/pemeliharaan berat.

- 24 -

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Dinas Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora selama tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Blora

25

NO

In

dik

ato

r K

inerj

a

Targ

e

t SPM

Targ

e

t IK

K

Targ

et

Indik

ato

r Lain

nya

Targ

et

Renstr

a S

KPD

Tah

un

ke-

Reali

sasi

Capaia

n T

ah

un k

e-

Rasio

Capaia

n p

ada T

ah

un k

e-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A

spek k

eseja

hte

raan

m

asyara

kat

F

oku

s k

eseja

hte

raan

sosia

l

1

An

gka h

ara

pan

hid

up

74,5

0

72,5

0

73,0

0

73,5

0

74,0

0

74,5

0

71

71,1

5

97,9

3

97,4

7

-

-

-

2

An

gka k

em

ati

an

ibu

(p

er1

00.0

00 K

H)

102

137

127

107

105

100

164,4 7

115,5

119,1

99,0

4

124,9

0

120,0

5

90,9

4

111,3

1

94,3

2

124,9

0

3

An

gka k

em

ati

an

bayi per

(1000K

H)

23

10,2

10,1

10,1

9,8

9,5

12,6

3

13,6

3

13,8

1

6,8

4

14,1

0

123,8

2

134,9

5

136,6

3

171,8

4

148,4

2

4

An

gka k

em

ati

an

balita

(p

er1

000K

H)

32

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

14,6

15,3

2

16,5

1

9,7

3

17,0

0

133,9

4

141,8

5

154,2

1

186,1

3

161,9

0

A

. PE

LA

YA

NA

N K

ESE

HA

TA

N

DA

SA

R

1

Caku

pan

ku

nju

ngan

ibu

ham

il

K -

4

95

93

96

98

100

100

98,2

5

96,2

9

92,6

0

95,1

1

97,7

7

105,6

5

100,3

0

94,4

9

95,1

1

97,7

7

2

Caku

pan

kom

plikasi

kebid

an

an

yan

g d

itan

gan

i 80

80

85

90

95

100

112,1 1

87,1

7

89,3

0

104,3

5

100,0

0

140,1

4

102,5

5

99,2

2

109,8

4

100,0

0

3

Caku

pan

pert

olo

ngan

pers

alin

an

ole

h t

en

aga

keseh

ata

n y

an

g m

em

ilik

i kom

pete

nsi kebid

an

an

90

93

96

98

99

99

95,3

5

99,4

5

99,5

2

99,8

3

99,3

3

102,5

3

103,5

9

101,5

6

100,8

4

100,3

3

4

Caku

pan

pela

yan

an

nifas

90

95

97

98

99

100

95,4

6

98,3

5

97,2

3

98,5

8

98,6

3

100,4

8

101,3

9

99,2

2

99,5

8

98,6

3

5

Caku

pan

Neon

atu

s d

en

gan

kom

plikasi yan

g d

itan

gan

i 80

45

60

70

80

90

84,7

86,6

8

86,7

2

85,4

7

100,0

0

188,2

2

144,4

7

123,8

8

106,8

4

111,1

1

6

Caku

pan

ku

nju

ngan

bayi

90

94

95

96

97

98

98,2

2

100

96,8

3

99,0

4

98,4

8

104,4

9

105,2

6

100,8

6

102,1

1

100,4

9

7

Caku

pan

desa/kelu

rah

an

U

niv

ers

al C

hild I

mm

un

izati

on

100

85

90

95

100

100

92,8

8

99,3

2

100,0

0

100,0

0

100,0

0

109,2

7

110,3

6

105,2

6

100,0

0

100,0

0

8

Caku

pan

pela

yan

an

an

ak

balita

90

65

75

90

95

95

76,6

7

76,4

4

88,6

2

91,3

0

93,4

5

117,9

5

101,9

2

98,4

7

96,1

1

98,3

7

9

Caku

pan

pem

beri

an

makan

an

pen

dam

pin

g A

SI

pada a

nak

100

42,6

6

56,9

9

71,3

2

85,6

5

100

100

100

100,0

0

100,0

0

100,0

0

234,4

1

175,4

7

140,2

1

116,7

5

100,0

0

26

usia

6 -

24 b

ula

n

10

Caku

pan

Balita

Giz

i bu

ruk

men

dapat

pera

wata

n

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

11

Caku

pan

pen

jari

ngan

keseh

ata

n s

isw

a S

D d

an

seti

ngkat

100

87

93

95

100

100

98,1

8

95,1

4

98,4

2

99,4

2

100,0

0

112,8

5

102,3

0

103,6

1

99,4

2

100,0

0

12

Caku

pan

pesert

a K

B a

kti

f 70

82

87

95

97

98

80,1

9

81,8

0

82,4

0

82,4

9

82,5

7

97,7

9

94,0

2

86,7

3

85,0

4

84,2

6

13

Caku

pan

pen

em

uan

dan

pen

an

gan

an

pen

deri

ta

pen

yakit

:

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

a. A

FP R

ate

per

100.0

00

pen

du

du

k <

15 t

ah

un

2/10

0.0

00

2

2

2

2

2

1,9

6

2,4

3

2,4

3

1,8

8

1,3

9

98,0

0

121,5

0

121,5

0

93,7

9

69,5

0

b. Pen

em

uan

pen

deri

ta

pn

eu

mon

ia b

alita

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

0

122,2

2

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

122,2

2

c. Pen

em

uan

pasie

n b

aru

TB

B

TA

posit

if

70

45

50

60

65

70

57

54,0

7

100

52,5

7

100,0

0

126,6

7

108,1

4

166,6

7

80,8

8

142,8

6

d. Pen

deri

ta D

BD

yan

g

dit

an

gan

i 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

e. Pen

em

uan

pen

deri

ta d

iare

100

100

100

100

100

100

100

100

100

66,9

1

121,8

9

100,0

0

100,0

0

100,0

0

66,9

1

121,8

9

14

Caku

pan

pela

yan

an

keseh

ata

n

dasar

pasie

n m

asyara

kat

mis

kin

100

100

100

100

100

100

100

100

66,2

2

31,2

3

77,7

9

100,0

0

100,0

0

66,2

2

31,2

3

77,7

9

B

. PE

LA

YA

NA

N K

ESE

HA

TA

N

RU

JU

KA

N

1

Caku

pan

pela

yan

an

keseh

ata

n

ruju

kan

pasie

n m

asyara

kat

mis

kin

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

2

Caku

pan

pela

yan

an

gaw

at

daru

rat

level 1 y

an

g h

aru

s

dib

eri

kan

sara

na k

eseh

ata

n

(RS

) di K

abu

pate

n B

lora

100

100

100

100

100

100

100

39,0

2

100

100,0

0

100,0

0

100,0

0

39,0

2

100,0

0

100,0

0

100,0

0

C.

PE

NY

IDIK

AN

EPID

EM

IOLO

GI

DA

N

PE

NA

NG

GU

LA

NG

AN

KLB

Caku

pan

desa/kelu

rah

an

m

en

gala

mi K

LB

yan

g

dilaku

kan

pen

yelidik

an

epid

em

iolo

gi < 2

4 jam

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

D.

PR

OM

OSI

KE

SE

HA

TA

N

DA

N P

EM

BE

RD

AY

AA

N

MA

SY

AR

AK

AT

1

Caku

pan

desa s

iaga a

kti

f 80

40

50

60

70

80

100

100

100

100,0

0

100,0

0

250,0

0

200,0

0

166,6

7

142,8

6

125,0

0

2

Pers

en

tase r

um

ah

tan

gga

bers

an

itasi

80

77

78

79

80

80

78

62,5

8

67,3

3

40,6

8

75,0

6

101,3

0

80,2

3

85,2

3

50,8

5

93,8

2

27

3

Pers

en

tase r

um

ah

tan

gga

pen

ggu

na a

ir b

ers

ih

85

69

73

76

81

85

66

62,4

0

79,8

2

76,1

3

86,9

7

95,6

5

85,4

8

105,0

3

93,9

9

102,3

1

4

Pers

en

tase g

izi bu

ruk

0,0

5

0,2

5

0,2

0

0,1

5

0,1

0

0,0

5

0,2

4

0,2

0

0,1

6

0,1

5

0,1

0

96,0

0

100,0

0

106,6

7

152,4

7

200,0

0

5

Pers

en

tase r

um

ah

tan

gga(K

K)

yan

g m

en

ggu

nakan

air

bers

ih

72

64

66

68

70

72

66

62,4

0

79,8

2

76,1

3

86,9

7

103,1

3

94,5

5

117,3

8

108,7

6

120,7

9

28

Tabel

2.5

A

nggara

n d

an

Reali

sasi

Pen

dan

aan

Pela

yan

an

SK

PD

DIN

AS K

ESE

HA

TA

N

KA

BU

PA

TE

N B

LO

RA

UR

AIA

N

AN

GG

AR

AN

R

EA

LIS

AS

I R

AS

IO A

NT

AN

GG

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

PE

ND

APA

TA

N

DA

ER

AH

2.3

80.0

65.0

00

4.0

02.8

09.0

00

5.0

45.0

00.0

00

25.1

52.6

00.0

00

26.0

67.5

00.0

00

3.0

10.2

11.6

28

4.6

88.7

96.7

70

6.5

71.6

70.2

50

24.2

66.2

96.4

40

27.2

91.6

04.7

26

126,5

117,1

Pen

dapata

n A

sli

Daera

h

Hasil r

etr

ibu

si

daera

h

2.3

69.4

65.0

00

3.9

82.1

89.0

00

5.0

00.0

00.0

00

8.6

84.2

37.0

00

1.6

19.0

00.0

00

2.9

87.3

67.1

08

4.6

66.6

81.6

30

6.5

26.8

47.2

50

8.5

67.6

11.0

00

1.5

73.0

52.0

00

126,1

117,2

Lain

-lain

PA

D y

an

g

sah

10.6

00.0

00

20.6

20.0

00

45.0

00.0

00

16.4

68.3

63.0

00

24.4

48.5

00.0

00

22.8

44.5

20

22.1

15.1

40

44.8

23.0

00

15.6

98.6

85.4

40

25.7

18.5

52.7

26

215,5

107,3

BE

LA

NJA

DA

ER

AH

40.8

27.0

00.0

00

62.0

20.1

39.4

50

53.4

07.2

45.0

00

81.8

21.6

75.0

00

99.3

94.6

58.2

00

39.8

44.1

75.8

20

59.8

11.9

81.5

01

51.5

44.3

76.4

83

75.5

53.7

49.6

55

94.0

09.7

45.0

57

97,6

96,4

Bela

nja

tid

ak

langsun

g

25.0

02.0

00.0

00

28.8

96.6

39.4

50

31.5

17.7

45.0

00

33.2

98.0

00.0

00

37.1

25.7

00.0

00

24.6

74.8

78.2

83

28.2

58.0

51.5

73

31.0

72.4

20.4

56

32.7

87.6

57.7

77

36.6

60.9

17.6

37

98,7

97,8

Belj. pegaw

ai

25.0

02.0

00.0

00

28.8

96.6

39.4

50

31.5

17.7

45.0

00

33.2

98.0

00.0

00

37.1

25.7

00.0

00

24.6

74.8

78.2

83

28.2

58.0

51.5

73

31.0

72.4

20.4

56

32.7

87.6

57.7

77

36.6

60.9

17.6

37

98,7

97,8

Bela

nja

lan

gsung

15.8

25.0

00.0

00

33.1

23.5

00.0

00

21.8

89.5

00.0

00

48.5

23.6

75.0

00

62.2

68.9

58.2

00

15.1

69.2

97.5

37

31.5

53.9

29.9

28

20.4

71.9

56.0

27

42.7

66.0

91.8

78

57.3

48.8

27.4

20

95,9

95,3

Belj. pegaw

ai

1.4

94.5

66.0

00

4.4

58.0

92.5

00

6.0

62.2

61.5

00

15.6

60.3

75.1

00

2.5

98.5

58.0

00

1.3

95.3

68.3

13

4.3

84.9

14.7

88

5.8

10.8

19.3

71

14.8

67.0

83.6

07

2.4

39.3

11.8

09

93,4

98,4

Belj. bara

ng d

an

ja

sa

7.5

13.4

70.0

00

18.3

07.9

74.5

00

10.1

43.7

55.0

00

15.1

06.6

07.8

50

37.1

72.1

48.2

00

7.4

21.3

77.9

24

17.0

84.0

29.4

25

8.9

38.6

70.2

63

10.9

10.3

54.0

65

33.2

10.8

87.7

85

98,8

93,3

Belj. m

odal

6.8

16.9

64.0

00

10.3

57.4

33.0

00

5.6

83.4

83.5

00

15.5

99.5

69.0

50

22.4

98.2

52.0

00

6.3

52.5

51.3

00

10.0

84.9

85.7

15

5.6

69.5

62.4

13

15.2

24.9

03.1

10

21.6

98.6

27.8

26

93,2

97,4

29

Indikator kinerja sasaran ini sebagian berasal dari Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan dan sebagian lainnya berasal dari target Tujuan

Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs).

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

.

1. Angka Kematian Bayi

Jumlah absolut kematian bayi pada tahun 2015 ini mengalami

penurunan yaitu sebanyak 169 kasus dari tahun 2014 ( 204 kasus ).

Penyebab tertinggi kematian bayi adalah BBLR. Hal ini disebabkan

oleh masih perlunya peningkatan pengetahuan ibu tentang kesehatan

ibu hamil dan bayi yang dilahirkan. Untuk itu direncanakan kelas ibu

bayi / balita guna meningkatkan pengetahuan ibu bayi dan balita.

Penyebab terbesar kedua adalah asfiksi, di ikuti penyebab terbesar

selanjutnya kelainan neonatal (cacat bawaan)

Menurut Angka Kematian bayi jika dilihat per 1000 kelahiran hidup,

tahun 2015 juga mengalami penurunan angka, yaitu 14,07 dari tahun

2015 sebesar 16,84 / 1000 KH. Hal ini sudah memenuhi target dari

target Nasional sebesar 23 / 1000 KH

0

100

200

300

177

129

204169

JUMLAH KEMATIAN BAYI

2012

2013

2014

2015

30

1. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu bias any aterjadi karena banyak faktor penyebab

dari sasaran ibu, petugas & sistim pelayanannya. Penyebab dari

faktor sasaran ibu hamil dimaksud adalah kurangnya kesadaran

akan pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil sehingga banyak

kasus – kasus ibu dengan komplikasi obstetri yang terlambat

ditangani akibat dari keterlambatan pasien datang ke fasilitas

pelayanan kesehatan sehingga bagi kasus yang berat tidak bisa di

selamatkan walaupun berbagai upaya sudah dilakukan.kejadian

tersebut di latarbelakangi oleh status sosial ekonomi dan

pendidikan sehingga berpengaruh pada pengambilan keputusan

yang tidak mendukung kesehatan ibu.

Sedangkan faktor petugas adalah masih adanya petugas

kesehatan di tingkat dasar yang kurang terampil & kompeten

dalam menangani persalinan dan komplikasinya sesuai

kewenangan yang diberikan, untuk itu perlu adanya pelatihan –

pelatihan yang berbasis peningkatan ilmu & ketrampilan klinik

guna peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu & Anak di

Kabupaten Blora.

Sistim pelayanan juga berperan penting dalam kejadian kematian

ibu , mengingat banyak pihak pelayanan kesehatan yang terkait

seperti Puskesmas, BPS, RB, Rumah Sakit dll.dimana kuantitas

tenaga ahli di fasilitas rujukan juga masih belum maksimal

terutama tenaga dokter umum & dokter specialis, sehingga

berdampak pada kurangnya kualitas pelayanan kesehatan

terutama kesehatan ibu & Anak ( KIA ) .

Jumlah Kematian Ibu tahun 2015 sebanyak 15 kasus, meningkat

3 kasus dari tahun sebelumnya yaitu 12 kasus pada tahun 2015.

Penyebab Kematian meliputi : perdarahan, Infeksi , Eklamsia (

Hipertensi ) dan penyakit penyerta seperti Jantung, Asma, Kanker

dll.

31

JUMLAH KEMATIAN IBU 5

TAHUN TERAKHIR

0

20

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015

12

22

15 14 1215

JUMLAH ABSOLUT

3. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, adalah kunjungan ibu hamil

dengan frekuensi minimal 4 kali selama kehamilan yaitu 1 kali

pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua dan 2 kali

pada triwulan ketiga. Cakupan K4 pada tahun 2015 mencapai

95,11 % dimana target yang harus di capai adalah 96 %, hal ini

disebabkan karena masih adanya sasaran ibu hamil yang belum

waktunya mendapat pelayanan K4, tingginya mobilitas penduduk

( ibu hamil ) juga berpengaruh terhadap rendahnya cakupan

K4,dimana masih adanya ibu hamil yang telah tercatat di wilayah

Kabupaten Blora kemudian pindah ke daerah asal dan

melahirkan di daerah tersebut .

4. Cakupan Pertolongan Persalinan Kesehatan mencapai 99,8 % ,

sedangkan target yang di tetapkan adalah 96 %, beberapa hal

yang mendukung tercapainya cakupan pertolongan persalinan

antara lain peningkatan pengetahuan masyarakat sehingga diikuti

kesadaran yang baik terhadap kesehatan ibu, adanya dukungan

program – program bagi ibu hamil antara lain program P4K (

program pertolongan persalinan dan pencegahan komplikasi ) ,

kelas ibu hamil, program – program jaminan kesehatan dari

pemerintah , disamping itu peningkatan fasilitas kesehatan &

infrastruktur sehingga akses mencapai fasilitas kesehatan lebih

mudah.

5. Pelayanan Nifas ( KF 3 ) merupakan pelayanan kesehatan ibu nifas

secara lengkap yaitu KF 1 pada 6 jam pertama s/d 3 hari, KF 2

pada 7 s/d 14 hari & KF 3 pada hari ke 36 s/d 42.

Cakupan Kunjungan Nifas ( KF 3 ) adalah 98,58 % sudah

mencapai dari target yang ditentukan yaitu 97 % , hal ini di

sebabkan karena meningkatnya kerjasama antara ibu dan

petugas dimana selama hamil ibu mendapat pendampingan

secara terus menerus dari petugas kesehatan sehingga sampai 42

32

hari ibu masa nifas kondisi masih terpantau dengan baik,

disamping itu peningkatan ilmu pengetahuan & teknologi

berperan penting dalam tingginya capaian kunjungan nifas ;

seperti alat komunikasi Handphone dimana ibu bisa dengan cepat

menghubungi petugas bila ibu membutuhkan pelayanan.

6. Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri. Cakupan dimaksud

adalah semua kasus komplikasi obstetri baik pada masa

kehamilan, persalinan & nifas yang telah ditangani baik di tingkat

dasar ( PKD, Pustu , RB / Puskesmas )

Cakupan penanganan komplikasi obstetri mencapai 100 % dari

target yaitu 85 % hal ini berarti sudah semua kasus komplikasi

kebidanan ditangani oleh petugas dan telah terlaporkan dengan

baik,banyak faktor yang mendukung yaitu adanya peningkatan

sistem dan manajemen program kesehatan ibu antara lain

penyediaan protap – protap terkait penanganan kasus – kasus

emergency yang sering terjadi di pelayanan tingkat dasar, dan

diikuti oleh program peningkatan ketrampilan melalui pelatihan

petugas sehingga terjadi peningkatan capaian penanganan

komplikasi obstetri

7. Cakupan Kunjungan Neonatus adalah pelayanan yang diberikan

kepada neonatus ( bayi baru lahir ) secara lengkap minimal 3 kali

yaitu Kunjungan Neonatal 1 saat 6 – 48 jam, Kunjungan Neonatal

2 saat usia 3- 7 hari & Kunjungan Neonatal 3 usia 8 – 28 hari.

Target Cakupan Kunjungan Neonatus adalah 92% dan pada

tahun 2015 telah melampui target yaitu mencapai 97,89 % .

Hal ini disebabkan peningkatan kinerja petugas yang diikuti oleh

peningkatan peran serta keluarga tentang kesehatan bayi baru

lahir terutama perawatan bayi dimana membutuhkan perhatian

penuh dari seluruh anggota keluarga dan juga petugas kesehatan,

disamping itu mudahnya akses untuk mencapai fasilitas

kesehatan juga turut mendukung peningkatan capaian ini.

8. Cakupan Kunjungan Bayi merupakan cakupan bayi ( usia 29 hari

s/d 11 bln ) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki

kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali yaitu satu kali

pada umur 29 hari - 2 bulan,satu kali pada umur 3-5 bulan, satu

kali pada umur 6-8 bulan,

Dan satukali pada umur 9-11 bulan / sampai imunisasi dasar

lengkap diberikan.

Target yang telah di tetapkan dari cakupan kunjungan bayi

adalah 100 %, sedangkan pada tahun 2015 cakupan kunjungan

bayi mencapai 95,65%, belum mencapai target yang ditentukan

disebabkan ada sasaran yang belum saatnya mendapatkan

pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan yaitu imunisasi

campak dimana pada saat usia tersebut biasa di pake sebagai

indicator dari kunjungan bayi, , disamping itu mobilitas

33

penduduk yang tinggi di beberapa kecamatan juga

mempengaruhi kurangnya cakupan kunjungan bayi

. Pelayanan Gizi

a. Cakupan Balita Gizi Buruk

Cakupan Balita gizi buruk tahun 2012 –2015

Penyebab gizi balita gizi buruk di Kabupaten Blora diantaranya

penyakit infeksi ( TB Parudan Pneumonia ), pola asuh ibu yang

belum mengarah kegizi seimbang dan status social ekonomi

keluarga yang rendah.Pola asuh yang tidak benar oleh orang tua

mempunyai dampak yang besar bagi perkembangan gizi dan

kesehatan balita.

b. Cakupan Balita Gizi Kurang

Cakupan Balita Gizi kurang tahun 2012 –2015 :

Prosentase balita gizi kurang di Kabupaten Blora pada

tahun 2012 sebesar 4,9 %, tahun 2013 sebesar 4,5 % ( 2339 kasus )

dan tahun 2014 sebesar 3,87 % ( 1928 ). Pada tahun 2012 dan tahun

2014 terjadi penurunan di tahun 2013 jumlah gizi kurang sebesar 0.4

34

% ( 259 kasus ) dan tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 0,63 %

dan tahun 2015 sebesar 3 % ( 1487 kasus ) terjadi penurunan 0,8 %

,dikarenakan adanya intervensi gizi berupa pemberian makanan

tambahan baik dari dana BOK maupun APBD Provinsi dan Kabupaten

dan kegiatan klinik centergizi (CKG ). Prosentase tersebut masih

dibawah target MDG’s tahun 2015 (15,5%)

c. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi

Cakupan vitamin A biru untuk bayi tahun 2012 sebesar 99,7 % dan

tahun2013 sebesar 99,8 % dan tahun 2014 sebesar 100 %.

Cakupandari 3 tahun terakhir telah sesuai dengan target standard

pelayanan minimum( SPM ) bidangkesehatanyaknisebesar 90 %.

Pencapain Vitamin A Biru pada tahun 2014 mencapai 100 %, dan

pada 2015 sebesar 99,98 % cakupan Vitamin A masih diatas target,

dikarenakan peran kader posyandu dan petugas atau tenaga

kesehatan bekerja dengan baik dan maksimal.

Cakupan vitamin A bayi di Kabupaten Blora Tahun 2012 – 2015

d. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Anak Balita

Cakupan vitamin A merah untuk balita tahun 2012 sebesar 99,7 %

tahun 2013 sebesar 99,77 % dan tahun 2014 sebesar 99,8 %, dan pada

Pebruari 2015 Cakupan Vitamin untuk balita 99,97 %, dari 3 tahun

terakhir telah sesuai dengan target standard pelayanan minimun ( SPM

) bidang kesehatan yakni sebesar 90 % dikarenakan petugas

melakukan sweeping kerumah balita yang belum diberikapsul viatmin

A merah.

Cakupan Vitamin A Balita di Kabupaten Blora Tahun 2012 –2015

35

e. CakupanVitamin A pada IbuNifas

Cakupan vitamin A merah untuk ibu nifas tahun 2012 sebesar

98,4 %, tahun 2013 sebesar 100 % dan tahun 2014 sebesar 98 %, dan

pada 2015 sebesar 92,16 % Cakupan dari 1 tahun terakhir belum

sesuai dengan target standar pelayanan minimun ( SPM ) bidang

kesehatan yakni sebesar 100 % dikarenakan masih ada ibu hamil yang

melahirkan di pelayanan kesehatan lain ( swasta / RS ) yang diberikan

kapsul vitamin A merah setelah melahirkan masih terlewati.

Cakupan Vitamin A Bufasdi Kabupaten Blora Tahun 2012 –2015

f. Persentaseibuhamil yang mendapatkan Tablet Fe

Cakupan ibu hamil yang mendapat Fe tahun 2012 sebesar 96,3

%, tahun 2013 sebesar 92,6 % dan tahun 2014 sebesar 95,1 % dan pada

tahun 2015 mencapai 62,8 % Cakupan Fe ibu hamil dari tahun 2012

sampai 2015 belum memenuhi standar pelayanan minimal ( SPM )

sebesar 90 % dan untuk tahun 2015

Cakupan ibu hamil yang mendapat Fedi Kab. Blora Tahun 2012 – 2015

36

g. Cakupan Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif

Cakupan ASI Eksklusif tahun 2012 sebesar 72,7 %, tahun 2013

sebesar 74,1 % dan tahun 2014 sebesar 76,4 %, dan pada tahun 2015,

mencapai sebesar 75,6 %. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015

cakupan ASI Eksklusif belum mencapai standard pelayanan minimal (

SPM ) sebesar 80 %, halini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu

melahirkan tentang pentingnya ASI Eksklusif dan pelayanan dari tenaga

kesehatan sendiri yang belum patuh, Penegakan hukum belum berjalan

berjalan.

Cakupan Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Blora :

h. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 –

24 bulan Keluarga Miskin.

Cakupan MP ASI usia 6 – 24 bulan untuk balita gizi buruk dari

keluarga miskin tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 dan tahun

2014 cakupan MP ASI sebesar 100 % dan untuk tahun 2015 mencapai

100 %. Cakupan MP ASI tersebut mengalami peningkatan atau

cenderung stabil dikarenakan adanya pengadaan susu balita usia 6 –

24 bulan bagi keluarga miskin melalui pemberian makanan tambahan

terutama bagi balita gizi buruk.

Cakupan MP ASI di Kabupaten Blora Tahun 2012 – 2015

37

i. Jumlah Balita Ditimbang

Peran aktif masyarakat dan kader posyandu sangat

mempengaruhi keberhasilan kegiatan penimb

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN …...2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan

Text of RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN …...2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN...

PROFIL KESEHATAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS KESEHATAN JL.NEGARA NO.300 – SEI RAMPAH Visi Dinas Kesehatan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI PERJANJIAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/PerjanjianKinerj… · Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI Selaku Atasan

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2013

PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

KABUPATEN KULON PROGO DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Polman

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DINAS KESEHATAN · PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DINAS KESEHATAN ... berbatasan dengan Selat Buton dan Kabupaten Muna. 1. Luas Wilayah Kabupaten

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

BANDUNG KABUPATEN KESEHATAN DINAS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

pknpky.files.wordpress.com · dinas kesehatan kab. kapuas dinas kesehatan kabupaten katingan dinas kesehatan kab. gunung mas dinas kesehatan kab. pulang pisau dinas kesehatan kabupaten

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ......RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG 2018 – 2023 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KESEHATAN JL. S. PARMAN NO

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon - BAB I PENDAHULUAN 1.1 … · 2017. 11. 1. · Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 2014 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG …badungkab.go.id/.../PENETAPAN-STANDAR-PELAYANAN-PADA-DINAS-KESEHATAN...keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten badung nomor

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

Dinas Kesehatan – Kabupaten Karanganyar

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS KESEHATAN …

RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

Dinas Kesehatan | Kabupaten IndramayuPEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KESEHATAN Jl. MT. Haryono No. 9, Telp. & fax 0234 - Indramayu 45212 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku TengahRenstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 - 2022 Renstra Dinas Kesehatan DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Beranda | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS KESEHATAN

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN …...2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan

Text of RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN …...2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN...