PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN

1

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS KESEHATAN Jalan Pasundan No. 42 Telp. (0265) 633156 Kec. Cijulang

Kab. Pangandaran 46394

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/1298.a/Kpts/Dinkes/2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka

mewujudkan perencanaan pembangunan

daerah yang transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berkelanjutan guna

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang

baik, perlu disusun dokumen Perubahan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438 );


Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700 );


Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);


Pembentukan Kabupaten Pangandaran di

Provinsi Jawa Barat


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;


tentang Organisasi Perangkat Daerah;


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

3

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : PER/09/

M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di

lingkungan Instansi Pemerintah ;


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ;


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;


Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan


Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah,


Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2005 - 2025;

4

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Pangandaran;

23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a

Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pangandaran Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)


TAHUN 2016 - 2021

KESATU : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-

2021 disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang

selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) kepada

Bupati Pangandaran sebagai laporan capaian kinerja

serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018 – 2021.

5

KEDUA : Naskah Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun

2016-2021 dimaksud dalam diktum KESATU,

sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-

2021, meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, dan

sistematika penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS

KESEHATAN KABUPATEN

PANGANDARAN

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi Dinas Kesehatan, Sumber

Daya Kesehatan, Kinerja Pelayanan

Kesehatan, dan Tantangan dan

Peluang Pengembangan Pelayanan

Kesehatan. c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS DINAS KESEHATAN


Memuat Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kesehatan, Telaahan Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih,

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi, Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

dan Penentuan Isu-isu Strategis.

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah Dinas Kesehatan. e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Dinas Kesehatan

dalam lima tahun mendatang.

f. BABVI : RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN SERTA PENDANAANPada bagian ini dikemukakanrencana program dan kegiatan,indikator kineria, kelompok sasaran,dan pendanaan indikatif.

9. BABVII : KINERJA PELAYANAN BIDANGKESEHATANPada bagian ini dikemukakanindikator kinelja Dinas Kesehatanyang secara `langsung menunjukkankinelja yang akan dicapai dalam limatahun mendatang sebagai komitmenuntuk mendukung pencapaiantujuan dan sasaran RPJMD.

h. BABVIII : PENUTUP

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan denganketentuan apabila terdapat kekeliruan akandiadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CijulangPada tanggal : 15 Agustus 20<18

a.n. BUPATI PANGANDARANKEprfurri- iriariAs KESEHATAN

Tembusan :Yth.1. Bupati pangandaran

2. Wakil Bupati pangandaran3. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran4. Kepala Bappeda KabupaLten pangandaran5. Inspektur Kabupaten pangandaran

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Dinas KesehatanJalan Pasundan No. 42 Kec. Cijulang Kab. Pangandaran

Telp. 0265-633156 / 7500920

E-Mail : [email protected]

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2016-2021

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Jln. Pasundan No. 42 Kecamatan Cijulang

Tel. (0265) 7500920 Kabupaten Pangandaran

Surel : [email protected] ©2018

mailto:@2014

mailto:@2014

i

Perubahan Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran

Tahun 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa, karena atas perkenaan-Nya, Dinas Kesehatan Kab.

Pangandaran dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana

Strategi (Renstra) Kesehatan walaupun dengan penuh keterbatasan

dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah. Khususnya Perubahan RPJMD

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yang ditindaklanjuti

dengan penyusunan Perubahan Renstra. Maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan

Kabupaten Pangandaran terutama yang terkait dengan urusan

pembangunan bidang kesehatan, wajib membuat dokumen

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021. Dokumen

Renstra dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja), penyusunan RKA/DPA setiap tahunnya dan sebagai

penuntun pencapaian kinerja di dalam pelaksanaan program dan

kegiatan lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran untuk

jangka waktu lima tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana StrategisDinas Kesehatan Kab. Pangandaran

Tahun 2016 -2021

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak

yang telah bekelja keras dalam penyusunan dokumen renstra ini

dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta

memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pelaksanaan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Pangandaran, Amz.I.rt.

Pangandaran,15 Agustus 2018

ii

``1

iii



Tahun 2016 - 2021

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar ................................................................ i

Daftar Isi .......................................................................... iii

Daftar Tabel ..................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN .................................................. 1

1.1 Latar Belakang .............................................. 1

1.2 Landasan Hukum ......................................... 4

1.3 Maksud Dan Tujuan ..................................... 6

1.4 Sistematika Penulisan ................................... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PANGANDARAN ............................. 13

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangandaran .............. 13

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran ................................................. 43

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran ................................................. 47

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran .... 55

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGES

DINAS KESEHATAN ............................................ 58

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran ............................... 58

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................. 60

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat .................................................... 64

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............... 73

3.5 Penentuan Isu-isu ......................................... 76

iv



Tahun 2016 - 2021

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN .................................... 78

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Kesehatan Kabupaten ..................................... 78

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi ......................................................... 82

5.2 Kebijakan ...................................................... 83

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN ....................................................... 88

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Non Urusan .. 88

6.2 Rencana Program dan Kegiatan

Urusan Wajib ................................................. 90

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

KESEHATAN ...................................................... 115

BAB VIII PENUTUP ........................................................... 120

LAMPIRA-LAMPIRAN

v



Tahun 2016 - 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 ................................ 43

Tabel 2.2 Tenaga Kesehatan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2016 .................................................... 44

Tabel 2.3 Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenis Tenaga

di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 .......... 44

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2017 ..... 48

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016-2017 ........................................... 52

Tabel 3.1 Misi RPJMD 2016-2021 ................................... 61 Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran ...... 80

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran ...... 102 Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2021 Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .................. 118

1

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran

Tahun 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembengunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai hasil evaluasi terhadap kondisi

pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan maka diperlukan revisi terhadap

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah

disusun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi

riil yang dihadapi. Revisi terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-

2021.

Sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN Tahun 2015-2019; 1)

Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membuat pemerintah tidak absen

dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Menolak negara

lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang

2


Tahun 2016 - 2021

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan

revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat

restorasi sosial indonesia.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 sesuai dengan

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah melalui Program

Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status

gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan

pelayanan kesehatan sesuai. Sasaran pokok renstra Kementerian Kesehatan

tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan

anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan

mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil,

tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan

universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN

Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;

serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu

paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan

nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi

pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif

preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan

3


Tahun 2016 - 2021

dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan,

optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan,

menggunakan pendekatan continum of care dan intervensi berbasis risiko

kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan

strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

mengintegrasikan program-program kab/kota dengan penekanan pada

pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Sustainable Development Goals

(SDGs). Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016-2021 mempertimbangkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan

dan program yang sudah ada sebelumnya.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

dilakukan melalui satu proses membangun komitmen dan kesepakatan para

pelaksana tugas di Dinas Kesehatan, UPT, dan UPTD dan kesepahaman

dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk

didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan dari

kabupaten/kota melalui sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang

mendalam dan berulang - ulang hingga tersusunnya Renstra Dinas

Kesehatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

2016–2021 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan

tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kab/Kota, Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam mewujudkan

4


Tahun 2016 - 2021

visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Pangandaran selama kurun waktu lima tahun kedepan. Lebih

lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran juga merupakan

sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra

Kementrian Kesehatan 2015-2019. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran 2016-2021 merupakan hasil analisis isu strategis yang

dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun

selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam

penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta

evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan UPT serta UPTD-nya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun

2016 – 2021 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan

Daerah (RAPBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5


Tahun 2016 - 2021

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal.

7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/ 2015

tanggal 6 Februari 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015- 2019.

6


Tahun 2016 - 2021

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pangandaran.

14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 adalah untuk memberi kerangka

serta arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam kerangka

pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di

Kabupaten Pangandaran yang dituangkan dalam bentuk program dan

kegiatan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas pada akhir

tahun anggaran.

7


Tahun 2016 - 2021

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis yaitu :

a. Menjabarkan visi, misi Kabupaten Pangandaran kedalam program dan

kegiatan Bidang Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. Sebagai acuan/pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;

c. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata

pemerintah yang baik (Good Governance). Agar terjamin sinergisitas,

sinkronisasi, dan Integrasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.

d. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran dan UPT serta UPTD-nya.

e. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya

pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT serta UPTD-nya.

f. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait

berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

8


Tahun 2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat

Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat

Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang makdus dan tujuan dari

penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

9


Tahun 2016 - 2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

PANGANDARAN

Berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas

secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat

Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat

Daerah.

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi

Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Memuat penjelasan ringkat tentang macam sumber daya yang

dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan

fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan

unit kerja yang masih operasional.

10


Tahun 2016 - 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau

indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

berkaitan dengan visi, misi serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong

dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

Perangkat Daerah Provinsi.

11


Tahun 2016 - 2021

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi ditinjau dari

implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Mereview kembali faktor pelyaanan Perangkat daerah yang

ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran

jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka

menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, implikasi RTRW

dan implikasi KHLS.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

PANGANDARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

Jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN


Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dalam lima tahun

mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

12


Tahun 2016 - 2021

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN SKPD DINAS KESEHATAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah secara

langsung menunjukan kineja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran - Lampiran

13


Tahun 2016 - 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pangandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

di bidang kesehatan, dengan struktur organisasi terlampir sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

2. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan;

3. Penyelenggaraan administrasi dinas;

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas;

5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas Kesehatan

2. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris

14


Tahun 2016 - 2021

3. Pelaksana adalah kepala bidang, kepala seksi, kepala unit pelaksana

teknis dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah,

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang kesehatan;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

d. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran dinas;

e. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

kesehatan;

f. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris

dan Kepala Bagian;

g. pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;

h. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan;

i. Memproses pemberian/penerbitan izin di Bidang Kesehatan;

15


Tahun 2016 - 2021

j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan kesehatan;

k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;

l. Membuat DP3 pegawai sesuai dengan kewenangannya;

m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

SEKRETARIAT

1. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas;

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan

meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program,

pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis

administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas.

3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian,

keuangan dan perencanaan dinas;

b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi dinas;

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

d. Pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;

e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan,

pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;

16


Tahun 2016 - 2021

f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

g. Melaksanakan administrasi keuangan

h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;

i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di pimpin oleh Kepala Sub Bagian

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris; Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan

administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan,

pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum


a. Penyusunan rencana formal pegawai, mutasi dan pengembangan karir

pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan

kesejahteraan serta disiplin pegawai;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen

kepegawaian;

c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi dinas;

d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan

rapat-rapat;

17


Tahun 2016 - 2021

e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan

barang inventaris dinas dan keprotokolan;

f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;

g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

h. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai;

i. Melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokolan

j. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat dinas dan

upacara;

k. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

bagi pegawai/tenaga kesehatan;

l. Penyusunan laporan di bidang tugasnya;

m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan

penyelenggaraan administrasi keuangan dan pengelolaan aset; Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;

b. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;

c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset dan pemeliharaan

dokumen keuangan dinas;

18


Tahun 2016 - 2021

d. Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan dan

asset dinas;

e. Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dan asset yang

meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;

f. Penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);

g. Penyusunan neraca keuangan dinas;

h. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;

i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris Dinas. Sub Bagian

Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan

program, evaluasi serta pelaporan pembangunan kesehatan. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program menyelenggarakan

fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kesehatan;

b. Menyusun program kerja dan rencana anggaran dinas dan bidang;

c. Penyusunan dan perumusan program kesehatan;

d. Penyusunan rencana anggaran dinas;

e. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan

kesehatan;

19


Tahun 2016 - 2021

f. Menyusun rencana strategis dinas, rancangan peraturan daerah,

keputusan bupati, dan keputusan kepala dinas serta peraturan lainnya

dalam lingkup kesehatan;

g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang

Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan fasilitasi petunjuk

teknis kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan gizi

buruk, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian unit kesehatan sekolah

(UKS), penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat serta penyebarluasan informasi kesehatan. Dalam

melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat


a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak,

keluarga berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun, kesehatan usia

lanjut, penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat serta

bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS),

b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan/penyelenggaraan, upaya

kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);

c. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan promosi informasi

penyebarluasan informasi kesehatan;

20


Tahun 2016 - 2021

d. Pelaksanaan implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan

persalinan masyarakat dan mengevaluasi di bidang Binkesmas;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengendalian di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat;

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan pengendalian

teknis di bidang perbaikan gizi masyarakat dan institusi

g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi kesehatan keluarga dan gizi di pimpin oleh Kepala Seksi berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan

Masyarakat. Seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas

penyusunan petunjuk teknis fasilitasi kesehatan ibu, anak, keluarga

berencana (KB) dan kelompok kesehatan lainnya, Penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijkan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas di maksud, seksi kesehatan

keluarga dan gizi menyelenggarakan fungsi:

a. Merumuskan rencana program KIA, KB, Usila, UKS, Gizi Keluarga

b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, keluarga

berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun.

21


Tahun 2016 - 2021

c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan KIA,

KB, Usila, UKS, Gizi Keluarga.

d. Pelaksanaan dan penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat

serta bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS);

e. Fasilitasi kesehatan usia lanjut;

f. Peningkatan kesehatan remaja dan generasi muda;

g. Melaksanakan pembinaan/pengendalian atas angka kematian ibu, bayi

dan balita

h. Melaksanakan program pemberian makanan tambahan pada balita dan

ibu hamil

i. Pemantauan dan evaluasi peningkatan kesehatan, gizi masyarakat, UKS,

Usila, keluarga

j. Penyusunan laporan kegiatan penataan Sistem Informasi Kesehatan pada

Seksi Kesehatan Keluarga

k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat di pimpin oleh Kepala seksi

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina

Kesehatan Masyarakat. Seksi promosi pemberdayaan masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis

penyelenggaraan promosi (penyebarluasan informasi) dan perencanaan

program Promkes, penyelenggaraan fasilitasi pengembangan sarana dan

22


Tahun 2016 - 2021

pengembangan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas di maksud, seksi

promosi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelaksanaan dan

pengelolaan/penyelenggaraan, pembinaan upaya kesehatan berbasis

masyarakat

b. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

c. Promosi (penyebarluasan informasi) kesehatan

d. Pengumpulan, pengolahan data dan promosi (penyebarluasan dan

informasi) kesehatan, potensi peran serta masyarakat dalam bidang

kesehatan

e. Melakukan pengembangan media promosi kesehatan dalam upaya PHBS,

UKBN dan Desa Siaga Aktif

f. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta melaksanakan

kegiatan TOGA, batra, dan UKK

g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dan sistem informasi

kesehatan kejejaringnya

h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dipimpin oleh

kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang

kesehatan masyarakat. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis

23


Tahun 2016 - 2021

penyehatan lingkungan, permukiman, tempat-tempat umum dan industri,

tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan dan minuman,

pengadministrasian usaha peningkatan sarana sanitasi kesehatan

masyarakat, pengawasan kualitas air dan lingkungan serta pelayanan

perizinan, Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan dan penyelebaran pencegahan/penanggulangan pencemaran

lingkungan bidang kesehatan

b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan

permukiman

c. Pengumpulan dan pengolahan data bidang kesehatan lingkungan dan

permukiman

d. Pengawasan kualitas air dan lingkungan

e. Pengumpulan dan pengolahan data tentang sanitasi tempat-tempat umum

dan industri pengelolaan pestisida serta pengelolaan makanan dan

minuman

f. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan kesehatan tempat-tempat umum,

industri dan tempat pengelolaan pestisida

g. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan sanitasi makanan dan minuman

24


Tahun 2016 - 2021

h. Mempersiapkan bahan perumusan rekomendasi perizinan dan sertifikasi

penyuluhan keamanan pangan (PKP) serta sertifikasi penyuluhan industri

rumah tangga (PIRT)

i. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan

pemeriksaan kesehatan khusus

j. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga

kerja

k. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja

l. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja

dan sanitarian

m. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit

akibat kerja

n. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

o. Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas

p. Memberikan pengarahan mengenai perencanaan dan pembuatan tempat

kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta

penyelenggaraan makanan di tempat kerja

q. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat

kerja

r. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai

kelainan tertentu dalam Kesehatannya

s. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada

pengurus

25


Tahun 2016 - 2021

t. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang olahraga

u. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi

v. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan

olahraga masyarakat dan prestasi, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan

di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi

w. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar. Prosedur, dan kriteria di

bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi

x. Penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya dan sistem informasi

kesehatan kejejaringnya

y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala bidang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas Melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sueveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Untuk

26


Tahun 2016 - 2021

melaksanakan tugas di maksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan penyakit,

pemberantasan penyakit, pengamatan penyakit dan surveilans;

b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pencegahan penyakit,

pemberantasan penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans yang

bersumber dari binatang serta sumber penyakit lainnya;

c. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular;

d. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan operasional

penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;

e. Melaksanakan pengawasan dan penanganan/investigasi terhadap wabah

penyakit menular dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB);

f. Melaksanakan pengamatan surveilans epidemiologi;

g. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji;

h. Melaksanakan analisa dan evaluasi atas penyelenggaraan pencegahan dan

pemberantasan penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans;

i. Menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan pencegahan dan

pemberantasn penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans

berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

j. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

27


Tahun 2016 - 2021

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilan dan

imunisasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Surveilans dan

Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana kerja Seksi Imunisasi dan Pengamatan Penyakit;

b. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan program

imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan

matra (bencana, kesehatan haji & matra lainnya);

c. Melengkapi data dasar sebagai pendukung pelaksanaan program

imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan

matra (bencana, kesehatan haji dan matra lainnya);

d. Menentukan sasaran dan target cakupan program imunisasi dan

pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan matra

(bencana, kesehatan haji dan matra lainnya);

e. Melaksanakan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB)

Penyakit berpotensi wabah/KLB berdasarkan faktor risiko;

f. Melaksanakan Investigasi terhadap semua kejadian penyakit yang

berpotensi menimbulkan wabah / KLB bersama dengan lintas sektor

terkait;

28


Tahun 2016 - 2021

g. Memfasilitasi pelaksanaan pengamatan Kesehatan Matra (jemaah Haji,

Traansmigrasi dan para pengungsi);

h. Koordinasi Upaya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;

i. Mempersiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Kesehatan Haji dan

Rekruitmen Petugas Kesehatan Haji;

j. Koordinasi dan fasilitasi program imunisasi melalui penyediaan sarana,

prasarana juknis, dan pemantauan cold chain;

k. Melaksanakan monitoring/supervisi pelaksanaan porgram imunisasi dan

pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) di kabupaten/kota;

l. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang imunisasi,

pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan kesehatan matra;

m. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data epidemiologi penyakit;

n. Melaksanakan evaluasi program imunisasi, pengamatan penyakit

(surveilans epidemiologi) dan kesehatan matra;

o. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh kepala

seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingn teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

29


Tahun 2016 - 2021

menular. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:

a. Mengadakan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan

sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Pengendalian dan

Pemberantasan Penyakit;

b. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengendalian dan Pemberantasan

Penyakit;

c. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,

tidak menular dan kecelakaan lalu lintas;

d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengamatan penyakit

menular;

e. Melaksanakan pengamatan epidemiologi adanya kasus;

f. Melakukan penanggulangan kasus dan kejadian luar biasa (KLB);

g. Melaksanakan sosialisasi hasil penanganan kasus KLB;

h. Melaksanakan bimbingan teknis bidang penyakit menular kepada unit

pelayanan kesehatan (UPK);

i. Melaksanakan penguatan jejaringan dengan UPK;

j. Mengkoordinir pengendalian vector;

k. Melaksanakan longitudinal survey dan sport survey;

l. Melaksanakan pemeriksaan dan cross cek slide;

m. Melaksanakan evaluasi keterampilan pemeriksa slide melalui pemantauan

mutu eksternal (PME);

n. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya pemberantasan

penyakit menular;

30


Tahun 2016 - 2021

o. Memfasilitasi upaya pemberantasan penyakit yang dilakukan oleh

Masyarakat swasta maupun pihak-pihak lain;

p. Menyelenggarakan karantina penyakit menular dan melakukan

invenstigasi penyakit menular dan keracunan;

q. Melakukan pengkajian kejadian penyakit menular secara epidemiologis

r. Menyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan

akibat bencana dan wabah;

s. Menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit dan

menyelenggarakan pengawasan kesehatan haji, transmigrasi dan Tenaga

kerja;

t. Menyelenggarakan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa;

u. Melakukan investigasi penyakit menular dan keracunan;

v. Menyelenggarakan pengawasan kesehatan haji, transmigrasi dan tenaga

kerja;

w. Melakukan pengkajian kejadian penyakit menular secara Epidemiologis;

x. menyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan,

bencana dan wabah;

y. Menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit;

z. Menyelenggarakan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa;

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa dipimpin oleh

kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak

31


Tahun 2016 - 2021

Menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingn teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

kesehatan jiwa menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana kerja Seksi;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular dan kesehatan

c. Melaksanakan Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan,

kebijakan dan standar teknis pengendalian, penatalaksanaan dan

pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

d. Melaksanakan Penyiapan bahan pencegahan, penanggulangan dan

penatalaksanaan penyakit bersumber binatang;

e. Melaksanakan Penyiapan bahan pengendalian dan penatalaksanaan

Penyakit Tidak Menular (PTM) dan kesehatan jiwa;

f. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

32


Tahun 2016 - 2021

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pelayanan kesehatan

mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan

rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan

tradisional. Untuk melaksanakan tugas di maksud, Bidang Pelayanan

kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan

mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan

mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh kepala seksi

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan

33


Tahun 2016 - 2021

Kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai

tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta

peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan

tradisional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pelayanan

Kesehatan Primer dan Tradisional, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan

mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan

komplementer

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan

kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan

pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan,

tradisional, dan komplementer;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan

pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan,

tradisional, dan komplementer;

e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan,

fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan

komplementer;

f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

34


Tahun 2016 - 2021

Seksi Kesehatan Rujukan

Seksi Kesehatan Rujukan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi

Kesehatan Rujukan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di

bidang Kesehatan Rujukan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan, menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana kerja Seksi;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan

kesehatan rujukan dan khusus Kabupaten/Kota;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan mengendalikan program

pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;

d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan sarana dan

prasarana kesehatan rujukan dan khusus;

e. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan rujukan lintas batas

kabupaten/kota;

f. Melaksanakan penyiapan bahan perijinan dan penetapan status Rumah

Sakit Umum Pemerintah,Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta

setara type B dan Laboratorium.

g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin sarana

kesehatan yang diberikan Pemerintah;

h. Melaksanakan penyiapan bahan registrasi, akreditasi dan sertifikasi

sarana kesehatan;

35


Tahun 2016 - 2021

i. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan rujukan sekunder

dan tersier tertentu;

j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian upaya

kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan;

k. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan keluarga miskin

dan sarana pelayanan kesehatan rujukan;

l. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh kepala seksi berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan Kesehatan.

Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas Penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu

fasyankes. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Fasyankes dan

Peningkatan Mutu, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya;

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan mutu

fasyankes kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat

kesehatan;

36


Tahun 2016 - 2021

c. Pengkoordinasian pelaksanaan program fasyankes dan kegiatan

peningkatan mutu dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi

dan alat kesehatan;

d. Penyiapan data dan bahan urusan fasilitas kesehatan dasar, kesehatan

rujukan, farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan mutunya;

e. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi

dan alat kesehatan;

f. Pengelolaan urusan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan,

farmasi dan alat kesehatan;

g. Pembinaan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan

alat kesehatan;

h. Pengendalian kegiatan peningkatan mutu kesehatan dasar, kesehatan

rujukan, farmasi dan alat kesehatan;

i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasyankes dan peningkatan

mutu dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat

kesehatan;

j. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala bidang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya

Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta

37


Tahun 2016 - 2021

sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas di maksud,

Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber

daya manusia kesehatan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya

Kesehatan. Seksi Kefarmasian mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian dan

alat kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Kefarmasian

dan Alat Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

teknis maupun pedoman pelaksanaanlainnya yang berhubungan dengan

tugasnya.

38


Tahun 2016 - 2021

b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengelolaan kefarmasian,

makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan.

c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis

pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman,serta perbekalan

kesehatan.

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penyediaan obat,

penggunaan obat generik dan perbekalan kesehatan bagi puskesmas dan

jaringannya.

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap obat,

makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan lainnya.

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengambilan sampling/contoh

sediaan farmasidan makanan dan minuman di lapangan dan pemeriksaan

setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta perbekalan

kesehatan.

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan obat-

obatan dan alat-alat kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

h. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

kegiatan pengelolaan kefarmasian,makanan dan minuman, serta

perbekalan kesehatan.

i. Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan kefarmasian,makanan

dan minuman, serta perbekalan kesehatan;

j. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan

kefarmasian dan alat kesehatan;

39


Tahun 2016 - 2021

k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan mengkoordinasikan

standarisasi alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas;

l. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan pelayanan alat

kesehatan;

m. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis alat kesehatan;

n. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi sarana produksi

dan distribusi sarana kesehatan dan alat rumah tangga kelas II;

o. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin pedagang

besar alat kesehatan

p. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya

Kesehatan. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud,


a. Menyusun rencana kerja Seksi

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembiayaan dan jaminan kesehatan;

40


Tahun 2016 - 2021

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan mengkoordinasikan

pembiayaan dan jaminan kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas;

d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan pembiayaan dan

jaminan kesehatan;

e. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pembiayaan dan

jaminan kesehatan;

f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi SDM Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya Kesehatan. Seksi

SDM Kesehatan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan, distribusi, pendayagunaan,

pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta

tenaga kesehatan tertentu

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar kebutuhan tenaga

kesehatan dan diklat fungsional dalam rangka peningkatan mutu sumber

daya manusia kesehatan

c. Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu

sesuai perundangan-undangan

41


Tahun 2016 - 2021

d. Melaksanakan fasilitas, distribusi, pemberdayagunaan, pengembangan

tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan

tertentu

e. Menyiapkan evaluasi kebutuhan, distribusi pemberdayagunaan,

pengembangan tanaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta

tenaga kesehatan tertentu

f. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM

kesehatan;

g. pelaksanaan pendataan dan standardisasi terhadap sumber daya manusia

di bidang kesehatan;

h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di

bidang kesehatan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

42


Tahun 2016 - 2021

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


43


Tahun 2016 - 2021

2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Dalam pembangunan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan subjek

yang mempunyai peran sentral untuk memberikan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat. Sedangkan informasi mengenai tenaga kesehatan

diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta pengelolaan

kepegawaian. Kesulitan memperoleh data ketenagaan yang mutakhir antara

lain disebabkan oleh sifat dari data ketenagaan yang dinamis, selalu berubah

dengan cepat dan terus menerus.

Pada tahun 2016 di Kabupaten Pangandaran terdapat sebanyak 1.370

orang tenaga yang terdiri dari :

Tabel 2.1

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pangandaran tahun 2016

NO TENAGA

KESEHATAN

JENIS INSTITUSI

Puskesmas Dinkes

UPTD Farmasi &

Labkesda Jumlah

1. Medis 15 1 2 18

2. Perawat & Bidan 221 17 - 238

3. Farmasi 13 1 2 16

4. Gizi 7 1 - 8

5. Teknisi Medis 4 1 2 7

6. Sanitasi 6 - - 6

7. Perawat gigi 16 2 18

8. Kesehatan

masyarakat 11 8 - 19

JUMLAH 293 31 6 330

Sumber Data : Sub Bag. Kepegawaian Dinkes Kab. Pangandaran 2016

44


Tahun 2016 - 2021

Tenaga kesehatan tersebar di berbagai instansi kesehatan dengan proporsi

sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tenaga Kesehatan (tanpa tenaga non medis dan pembantu paramedis)

berdasarkan Unit Kerja di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016

No Unit Kerja Jumlah

(orang) %

1. Dinas Kesehatan Kab.

Pangandaran

30 10,7%

2. Labkesda/Farmasi 4 1,5%

3. Puskesmas / Pustu / Polindes 245 87,8%

JUMLAH 279 100,0

Sumber Data : Sub Bag. Kepegawaian Dinkes Kab. Pangandaran 2016

Sedangkan apabila dilihat dari jenis tenaga kesehatan di Kabupaten

Pangandaran pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenis Tenaga

di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016

No Jenis Tenaga Jumlah

1 Dokter Spesialis -

2 Dokter Umum 20

3 Dokter Gigi 7

4 Bidan 90

5 Perawat 134

6 Apoteker 5

7 Asisten Apoteker 9

8 Tenaga Gizi 9

9 Kesehatan Masyarakat 9

10 Sanitasi 1

11 Analis Lab 1

12 P. Rontgen

13 P. Anestesi

45


Tahun 2016 - 2021

14 Fisioterapis 1

15 Perawat Gigi 17

JUMLAH 303

Sumber Data : Sub Bag Kepegawaian Dinkes Kab. Pangandaran 2016

Jika dilihat dari rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk

Kabupaten Pangandaran, maka pada tahun 2016 rasionya adalah : dokter

umum 1:22.308, dokter gigi 1:66.925, Tenaga Perawat 1:3.088, Tenaga Bidan

1:4.412. Sedangkan rasio total tenaga kesehatan terhadap penduduk adalah

1:1.303.

1. Puskesmas

Kabupaten Pangandaran Memiliki 15 (Lima belas) buah Puskesmas.

Terdiri dari Puskesmas Rawat Inap sebanyak 6 (Enam) buah, sedangkan

Puskesmas Non Rawat Inap Sebanyak 9 (Sembilan) buah. Pada tahun

2016 jumlah tempat tidur Di Puskesmas Se-Kabupaten Pangandaran ada

102 tempat tidur. Dengan jumlah tempat tidur sebanyak 102 buah

tersebut, jumlah hari perawatannya adalah 12.368 hari, Jumlah pasien

seluruhnya (keluar hidup dan mati ) adalah 118.766, sedangkan Bed

Occupancy Rate (BOR) sebesar 33,1 %.

2. Kesehatan Lingkungan

Jumlah institusi yang ada di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016

sebanyak 646, dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat kesehatan

sebanyak 437 institusi atau sebesar 67,6%. Institusi tersebut meliputi :

Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Hotel, dan Tempat-tempat Umum.

46


Tahun 2016 - 2021

3. Anggaran Kesehatan

Kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan dalam anggaran pemerintah

baik pusat maupun daerah merupakan faktor penting bagi keberhasilan

pembangunan kesehatan. Pada tahun 2016, dana Anggaran Kesehatan

Kabupaten Pangandaran Bersumber APBD Kab/Kota adalah sebesar Rp.

129.661.126.306, Belanja langsung sebesar Rp. 100.551.922.531, dan

Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 29.109.203.775.

4. Pelayanan Kesehatan

a. Dari sebanyak 6.720 ibu hamil, jumlah ibu hamil melakukan

kunjungan K1 sebesar 102,9% dan K4 sebesar 92,1%, sedangkan ibu

bersalin yang ditolong tenaga kesehatan sebesar 93,0% dan ibu nifas

yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 94,1%. Imunisasi

Tetanus Toksoid untuk ibu hamil dilakukan dengan persentase capaian

TT 1 sebesar 41,6%, TT 2 sebesar 34,7 %, TT 3 sebesar 18,6 %, TT 4

sebesar 6,5 % dan TT 5 sebesar 4,8 %

b. Dari sebanyak 6.720 ibu hamil, jumlah ibu hamil risiko tinggi sebanyak

1.380 dengan neonatal risti atau komplikasi ditangani sebanyak 1.380.

c. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah sebanyak 2016 dari jumlah

lahir hidup sebanyak 6.044.

d. Pemberian ASI Eksklusif bagi bayi di Kabupaten Pangandaran tahun

2016 adalah 2.926 bayi dari seluruh bayi yang ada sebanyak 5.934 bayi

yang ada atau sebesar 49,3%.

e. Untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas, tahun 2016

tercatat sebanyak 268 tumpatan gigi tetap dengan rata-rata per bulan

47


Tahun 2016 - 2021

22 tumpatan. Untuk pencabutan gigi tetap ada sebanyak 1.485 dengan

rata-rata per bulan 123 pencabutan, dengan rasio tambal cabut sebesar

0,2. Sedangkan untuk Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang

bersifat promotif dan preventif, dari 39.722 jumlah murid SD, jumlah

yang diperiksa 6.771 siswa (17.0%). Murid SD yang perlu perawatan

700 orang dan yang mendapat perawatan sebanyak 43 atau 6,1%.

f. Untuk pelayanan bagi masyarakat pra usia lanjut (pra usila) dan Usia

lanjut (Usila) yang telah dilaksanakan selama tahun 2016, tercatat

sebanyak 11.238 pelayanan (4,2%) dari jumlah seluruh pra usila dan

usila yang ada yaitu sebanyak 267.130 orang

g. Persentase cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) pada tahun 2016, dari 93 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten

Pangandaran jumlah Desa/kelurahan UCI sebanyak 87 desa atau

93,5% dari seluruh desa yang ada.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

PANGANDARAN

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran secara khusus dapat

dilihat melalui capaian beberapa indikator yang perkembangannya disajikan

tiap 3 bulan. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

48


Tahun 2016 - 2021

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016 – 2017

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

SPM IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian

Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

1 Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah

0 1 0 0 0 0 1 1 1

2 Jumlah Puskesmas yang

dibangun

2 7 4 2 0 2 7 0 6

3 Jumlah Pustu yang dibangun

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Meningkatnya Satus

Puskesmas dan Rumah

Sakit

0 0 0 5 5 0 0 5 5

5 Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang

memenuhi Standar

3 5 4 4 0 3 4 4 4

6 Peningkatan dan

Pembangunan Fungsi Puskesmas

2 9 5 0 0 2 9 5 0

7 Ratio Angka Kematian Ibu/100.000 kelahiran

hidup

3 3 3 3 3 9 5 3 3

8 Cakupan Pelayanan rujukan masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 100 100 100

49


Tahun 2016 - 2021

9 Cakupan LINAKES oleh

bidan terlatih

90 92 93 95 96 91,68 88 93 95

10 Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup

59 58 57 56 55 54 49

57 56

11 Cakupan Pelayanana nifas 90 95 95 95 95 91.68 100 95 95

12 Cakupan kunjungan bayi 100 100 100 100 100 93.24 100 100 100

13 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95 90 90 90 90 93.94 90 90

14 Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani

85 86 87 88 89 84.73 88 87 88

15 Cakupan pelayanan anak

balita

85 86 86 87 87 83.83 0 86 87

16 Cakupan penjaringan siswa SD

100 100 100 100 100 100 0 100 100

17 Cakupan peserta KB Aktif 75 76 77 78 79 75 0 77 78

18

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar Masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 100 100 100

19 Cakupan TUPM yang

memenuhi syarat

80 80 82 86 88 71.06 0 82 86

20 Cakupan tembap umum dan

pengelolaan makanan yang dibina

80 82 84 86 88 70.56 0 84 86

21 Cakupan desa Siaga Aktif 80 82 84 86 88 87.50 0 84 86

16 Cakupan pemberian

pendamping ASI bagi

maskin

100 100 100 100 100 46,87 0 100 100

50


Tahun 2016 - 2021

23 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit :

0 83

99

0 0

0

2 100

100

2 100

100

1. AFP 2. Penemuan Penderita

Diare

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

3. Penemuan Penderita

Pneumonia Balita

100 100 100 100 100

24 Cakupan penanganan

Desa/kelurahan yang mengalami KLB

100 100 100 100 100

0 0 100 100

25 Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

100 100 100 100 100 100 100 100 100

26 Cakupan desa/kelurahan Universal child

immunization (UCI)

100 100 100 100 100 100 93 100 100

27 Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita penyakit TBC BTA

100 100 100 100 100 100 100 100 100

28 Cakupan dan penanganan

penyakit DBD

100 100 100 100 100 100 100 100 100

29 Cakupan pengawasan kualitas sarana air bersih

50 50 50 50 50 30 0 50 50

30 Akses air bersih 100 100 100 100 100 100 100 100 100

31 Akses jamban 100 100 100 100 100 100 100 100 100

51


Tahun 2016 - 2021

32 Masyarakat yang

mendapatkan pelayanan kesehatan

135.0

00

136.0

00

137.0

00

138.00

0

139.0

00

120.0

00

120.0

00

137.0

00

138.0

00

33 Jumlah esensial generik di

sarana kesehatan dasar

15 15 15 15 15 15 15 15 15

34 Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi

0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Jumlah Pustu yang

direhabilitasi

0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Jumlah Puskesmas dengan alat kesehatan lengkap

6 6 8 15 15 2 9 15 15

37 Jumlah Puskesmas dengan

minimal 5 jenis tenaga

15 15 15 15 15 15 15 15 15

38 Jumlah Puskesmas

perawatan dengan tenaga dokter minimal 2 orang

6 6 8 10 12 6 8 15 15

39 Jumlah Puskesmas Non perawatan dengan minimal

1 dokter

9 9 7 0 0 9 7 0 0

40 Jumlah Puskesms yang menerapkan sistem

informasi kesehatan berbasis IT

0 4 11 11 11 0 4 15 15

41 Jumlah rumah tangga PHBS 50 60 65 70 80 50 60 65 70

42 Jumlah Rumah Sehat 50 60 65 70 80 50 60 65 70

52


Tahun 2016 - 2021

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran Tahun 2016 – 2017

No

No Program Anggaran Tahun

Tahun 2016 % Tahun 2017 %

PAGU Realisasi

PAGU Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.451.232.700 2.075.389.725 84,67 3.336.322.250 3.017.431.326 90,44

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.594.799.000 1.433.459.271 89,88 568.556.600 559.523.086 98,41

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

- - - 2.494.700.000 2.458.826.400 98,56

4 Program Peningkatan pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

843.730.000 774.489.000 91,79 943.602.000 908.715.950 96,30

5 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

5.560.288.000 5.393.443.983 97,00 4.029.410.000 3.815.719.407 94,70

6 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

34.557.432.031 25.957.377.895,

5

77,43 37.260.503.135 31.773.532.412,36 85,27

7 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

215.047.000 147.927.000 68,79 241.346.000 234.060.800 96,98

53


Tahun 2016 - 2021

8 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

281.673.600 243.547.901 86,46 350.373170 347.781.670 99,26

9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

459.173.250 336.750.380 73,64 106.906.000 81.602.900 76,33

10 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

84.982.000 67.404.000 79,32 783.136.000 737.342.885 94,15

11 Program Pengadaan

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

14.068.750.000 12.803.021.371 91,00 45.203.250.300 42.901.550.341 94,91

12 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

37.232.580.000 2.230.022.500 5,99 37.185.018.600 36.560.230.388 98,32

13 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

97.638.000 89.493.000 91,66 65.561.000 65.516.000 99,93

14 Perbaikan Gizi Masyarakat

190.571.100 190.114.281 99,79 220.110.000 212.505.270 96,55


Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

78.233.000 76.918.000 98,32 40.966.000 40.966.000 100,0

0

54


Tahun 2016 - 2021

16 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial (BDHCHT)

1.395.285.850 1.379.316.910 98,86 845.000.000 821.176.001 97,18


Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1.424.895.000 975.340.000 68,45 3.156.512.000 1.147.194.000 36,34

18 Program Peningkatan Kesehatan Lansia

15.612.000 15.112.000 96,80 43.125.000 39.919.000 92,57

Jumlah 100.551.922.53

1

54.189.127.217,

5

53,89 137.499.883.05

5

126.294.647.386,3

6

91,85

55


Tahun 2016 - 2021

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS

KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan lainnya

(Renstra K/L, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Rencana

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran) menghasilkan suatu

analisis yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi,

dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten

terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Hasil analisis tersebut

berimplikasi terhadap tantangan dan peluang dalam pengembangan

pelayanan kesehatan. Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah :

A. Tantangan

Dalam Pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Kesehatan selain

peluang yang ada, terdapat pula tantangan-tantangan terutama dari luar

sistem organisasi:

1. Sistem Kebijakan Nasional yang sering berubah

2. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian

3. Masih tingginya gizi buruk

4. Minimnya perilaku hidup bersih dan sehat

5. Adanya kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan penyakit

tidak menular.

56


Tahun 2016 - 2021

B. Peluang

Beberapa peluang yang mendukung Dinas Kasehatan Kabupaten

Pangandaran dalam mencapai tujuan dan sasaran:

1. Kepercayaan dan dukungan pemerintah serta stakeholder yang terkait

dengan program kesehatan

2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan/mengikuti pendidikan

formal ke jenjang yang lebih tinggi, maupun diklat-diklat teknis untuk

meningkatkan kemampuan SDM Kesehatan.

C. Kekuatan

Beberapa potensi kekuatan yang mendukung Dinas Kasehatan Kabupaten

Pangandaran dalam mencapai tujuan dan sasaran:

1. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran,

berpotensi menjadi kekuatan, karena menjadi acuan kewenangan

dengan berbagai tugas yang lebih berfokus kepada berbagai isu sentral

bidang kesehatan.

2. Sumber Daya Manusia yang ada

3. Ketersedian sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh desa,

sehingga mempermudah akses pelayanan kesehatan.

4. Ketersediaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat-

obatan.

57


Tahun 2016 - 2021

D. Kelemahan

Disamping kekuatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran memiliki

beberapa kelemahan internal yang menghambat organisasi dalam

mencapai tujuannya, antara lain:

1. Kondisi sarana pelayanan kesehatan di beberapa lokasi/desa perlu

dilakukan rehabilitasi mengingat kondisi bangunan yang sudah lama.

2. Kemampuan SDM kesehatan sebagai pengelola program kegiatan

secara kualitas dan kuantitas masih kurang.

58

Perubuahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran

Tahun 2016 - 2021

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS


3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

PANGANDARAN

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka

permasalahan dan isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangandaran antara lain:

a. Desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah), penyakit new emerging

disease, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik nasional,

krisis ekonomi dan keterbatasan dana Pemerintah, pengurangan

anggaran pusat, deregulasi diberbagai perijinan dan bidang

pembangunan, masih lemahnya program kegiatan pemberdayaan

masyarakat, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

b. Masih relatif tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB), meskipun selama kurun waktu 4 tahun

terakhir cenderung menurun. Penanganan kasus/prevalensi Gizi

buruk sudah seluruhnya ditangani tetapi belum

berkesinambungan.

c. Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular ( multiple burden

of desease ). Diluar sasaran, ada ancaman meningkatnya atau

59


Tahun 2016 - 2021

munculnya penyakit lain (new emerging dan re-emerging) serta

kejadian luar biasa.

d. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, stakeholder,

aparatur pemerintah dalam mempraktekan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS).

e. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih

relatif rendah, terutama untuk masyarakat miskin serta

masyarakat di daerah terpencil/sulit terjangkau pemenuhan

kebutuhan medis dan daerah perbatasan.

f. Belum optimalnya pemenuhan dan akses masyarakat terhadap

sanitasi dasar.

g. Ancaman Bencana Alam, bencana buatan manusia termasuk Global

Warming yang berdampak pada kesehatan masyarakat

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang

belum optimal berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat.

i. Ketersediaan data yang relatif masih belum diimbangi dengan hasil

kajian dan analisis.

60


Tahun 2016 - 2021

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Misi dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2025, dan oleh karenanya terdapat

hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam

RPJMD sebagaimana tabel berikut ini:

61


Tahun 2016 - 2021

Misi RPJMD 2016-2021 Misi RPJPD 2016-2025 Janji Bupati

Misi 1 Menerapkan tata

kelola pemerintahan yang akuntabel,

bersih dan melayani

Misi 1 Menciptakan

pemerintahan yang akuntabel

dan bersih

1. Perencanaan

dan penerapan APBD yang

berpihak kepada rakyat

2. Percepatan pembangunan Perdesaan dan

peningkatan kesejahteraan

aparatur desa

Misi 2 Mewujudkan

penataan ruang yang harmonis dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang berwawasan

lingkungan

Misi 4 Mewujudkan

pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur dan

fasilitas yang berwawasan

lingkungan

1. Penataan dan

pengembangan kawasan wisata

2. Pembangunan

sistem pengelolaan

sampah yang terpadu dan

berwawasan lingkungan

Misi 3 Menyediakan

Infrastruktur dan fasilitas yang

berkualitas

Misi 4 Mewujudkan

pemanfaatan ruang, penyediaan

infrastruktur dan fasilitas yang berwawasan

lingkungan Misi 3 Mewujudkan

Perekonomian masyarakat yang

berdaya saing

1. Percepatan

pembangan pusat

pemerintahan kabupaten Pangandaran

2. Percepatan pembanguan

Rumah Sakit dan Puskesmas

Memadai 3. Perbaikan dan

pembangunan

infrastruktur jalan dan irigasi

4. Pembangunan dan

peningkatan jalan yang antar kawasan

pariwisata 5. Peningkatan

kualitas jalan

62


Tahun 2016 - 2021

kabupaten dan penghubung ibu

kota kabupaten kecamatan melalui hotmix

dan cor beton 6. Peningkatan

dan pengembangan

jalan poros tengah (pangleresan

cikohkol)

Misi 4 Memperkuat ketahanan nilai-

nilai kearifan lokal

Misi 2 Membangun SDM yang

berkualitas, mandiri dan

religius Misi 5 Mewujudkan

kehidupan sosial

budaya yang bertumpu pada

nilai religius dan kearifan lokal

1. Pemberian beras untuk

pesantren 2. Peningatan

kesejahteraan guru ngaji, madrasah dan

pengelola masjid

3. Pengembangan budaya dan

pelestarian kearifan lokal

4. Jaminan

kesehatan untuk ulama

Misi 5 Membangun

sumber daya manusia yang

mandiri, berkualitas dan berdaya saing

Misi 2 Membangun

SDM yang berkualitas,

mandiri dan religius

Misi 5 Mewujudkan

kehidupan sosial budaya yang

bertumpu pada nilai religius dan

kearifan lokal

1. Pendidikan

gratis untuk jenjang

pendidikan dasar hingga tingkat SLTA

guna mempercepat

terlaksananya wajib belajar 12

tahun 2. Gratis

pelayanan

kesehatan dasar (puskesmas)

3. Pembentukan-pembentukan

unit penanggulangan

63


Tahun 2016 - 2021

Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi Visi

dan Misi Kepala Daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

a. Kondisi sarana pelayanan kesehatan dasar di beberapa lokasi yang ada

di Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan rehabilitasi mengingat

kondisi bangunan yang tidak layak.

b. Kemampuan sumber daya manusia kesehatan sebagai pengelola

program kegiatan secara kualitas dan kuantitas belum proporsional.

c. Perilaku masyarakat dan aparatur Pemerintah yang kurang

mendukung Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

kemiskinan, gratis raskin,

gratis jaminan pendidikan, dan kesehatan bagi

warga yang tidak mampu

4. Pengembangan pendidikan

agama islam untuk semua anak didik

Misi 6 Membangun

perekonomian yang tangguh, maju,

berkeadilan dan berkelanjutan

Misi 3 Mewujudkan

perekonomian masyarakat yang

berdaya saing. Misi 6 Menciptakan

pembiayaan pembangunan daerah yang

kolaboratif

1. Peningkatan

pendapatan petani dan

produksi hasil pertanian

2. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan

masyarakat pesisir

3. Pengembangan industri kreatif

4. Penguatan ketahanan pangan

64


Tahun 2016 - 2021

2. Faktor Pendorong

a. Terbukanya kesempatan memperoleh bantuan pendanaan sektor

kesehatan baik untuk pembangunan, pengembangan maupun

rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, pustu, dan

jaringannya).

b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia bidang kesehatan melalui pendidikan formal ke jenjang yang

lebih tinggi maupun diklat-diklat teknis lainnya.

c. Terintegrasinya pola-pola pendekatan pemberdayaan masyarakat di

bidang kesehatan yang mendorong perubahan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS).

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI DAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT

3.3.1 Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada

visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik

Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”. Upaya untuk

mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan.

65


Tahun 2016 - 2021

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat

jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA

CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktiftas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional.

66


Tahun 2016 - 2021

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social

Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam

tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

A. TUJUAN

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-

2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2)

meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan fnansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua

kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia

sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok

lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact

atau outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat,

indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran

hidup (SP 2010), menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI

2012).

67


Tahun 2016 - 2021

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif

dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan

sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap

(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko

sosial dan fnansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan

dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan

kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37%

menjadi 10%

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan

kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang

akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan

sebesar 85%.

68


Tahun 2016 - 2021

b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik

sebesar 18,2%.

c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki

kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar

80%.

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan

dicapai adalah:

a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan

lingkungan sebesar 40%.

b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.

c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah sebesar 100%.

d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun

sebesar 5,4%.

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang

terakreditasi sebanyak 5.600.

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi

dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

69


Tahun 2016 - 2021

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

sebesar 90%.

b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat

kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.

c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran

yang memenuhi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.

b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

sebanyak 56,910 orang.

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga,


a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung

pembangunan kesehatan.

b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat

baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

70


Tahun 2016 - 2021

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,


a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk

program kesehatan sebesar 20%.

b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan

sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.

c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang

kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan

anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber

sebanyak 34 provinsi.

b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak

100 rekomendasi.

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35

buah.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan

pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola

program kesehatan dan atau pemangku kepentingan

sebanyak 120 rekomendasi.

71


Tahun 2016 - 2021

c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang

kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,


a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki

temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase pejabat structural di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai

persyaratan jabatan sebesar 90%.

b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan

dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data

kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar

80%.

b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang

diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%

72


Tahun 2016 - 2021

3.3.2 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi masih dalam proses

penyusunan dikarenakan Pergantian Kepala Daerah/Gubernur Jawa

Barat terpilih dengan menyesuaikan terhadap Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

❖ Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi Visi

dan Misi Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi

Jawa Barat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

a. Masyarakat Kabupaten Pangandaran masih memiliki nilai-nilai

kearifan lokal terutama dalam mempertahankan dan

mempraktekkan hidup bergotong royong.

b. Hampir semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Pangandaran sudah

memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar beserta para petugas

kesehatan.

c. Adanya regulasi yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

d. Semakin banyak kesempatan memperoleh dukungan kebijakan dan

anggaran yang transparan dengan adanya sistim e-planning yang

mudah diakses.


a. Masih ada pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti

dengan pola subsidi tidak berimbang.

73


Tahun 2016 - 2021

b. Pemerataan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang belum

proporsional.

c. Beberapa wilayah Kecamatan dan Desa merupakan daerah potensial

bencana alam.

d. Sistem Kebijakan Nasional yang sering berubah-ubah, tanpa

memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan dalam Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2036 yang tertuang dalam

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam proses evaluasi Gubernur.

Arahan dalam Raperda RTRW tersebut dijadikan sebagai acuan untuk

mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusunan program pembangunan yang

berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Sejak diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut,

maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang

menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan

sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007

menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan

baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh

rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan

74


Tahun 2016 - 2021

perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan

Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA]

menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir

[framework of thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi

persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pangandaran

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018-2038, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan

kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD

dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima

tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang

jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program

beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi

75


Tahun 2016 - 2021

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa

Barat dengan luas 1.011,69 km², kepadatan 456.500 jiwa. Ibu kotanya adalah

Kecamatan Parigi. Kabupaten ini berada di Selatan Jawa Barat dengan

perbatasan sebelah utara Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis, sebelah timur

Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat

Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 kecamatan,

yang dibagi lagi menjadi 93 desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan

Parigi Kabupaten Pangandaran.

1. Faktor Pendorong

a. Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2018 – 2038.

b. Kabupaten Pangandaran berupa pegunungan, dataran tinggi dan

pesisir, diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan

pencemaran air, udara dan sampah termasuk sanitasi.

c. Memiliki infrastruktur strategis yang dapat dikembangkan seperti

Kawasan Agropolitan.

d. Kabupaten Pangandaran yang dapat dikembangkan untuk

perdagangan dan jasa, industri kreatif dan high-tech, pariwisata dan

transportasi.

76


Tahun 2016 - 2021


a. Banyaknya jenis kegiatan di Kabupaten Pangandaran yang berakibat

terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, terdapatnya permukiman

kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya lahan

untuk tempat pemakaman umum (TPU) dan belum tersedianya ruang

untuk sektor informal yang memberikan tekanan berat pada kondisi

fisik alam Kabupaten Pangandaran.

b. Kependudukan dan sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran

setelah pemekaran Kabupaten Pangandatan tercatat sebanyak 456.400

jiwa pada Tahun 2014 dengan kepadatan 452 jiwa/km2

c. Kabupaten Pangandaran memiliki tiga potensi bencana alam yaitu

longsor, gempa bumi, dan banjir.

d. Sistem transportasi dan infrastruktur jalan di Kabupaten Pangandaran

yang belum tertata akan menjadi penghambat pembangunan

kesehatan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban

pembiayaan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin.

2. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran

sumber daya kesehatan.

3. Peningkatan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang

berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian.

77


Tahun 2016 - 2021

4. Belum teratasinya permasalahan Gizi secara menyeluruh.

5. Masih adanya kasus kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB)

meskipun secara kuantitas menurun dari tahun ke tahun.

6. Kesadaran tehadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik

masyarakat maupun aparatur pemerintah masih dibawah target

yang diharapkan.

7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang

kesehatan, belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai

subjek pembangunan kesehatan.

8. Ancaman bencana alam, bencana buatan manusia termasuk Global

Warming yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

9. Penurunan kualitas sarana kesehatan (Puskesmas, Pustu dan

Poskesdes) yang berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan

dasar terhadap masyarakat.

10. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar relatif masih di bawah

target baik skala regional maupun nasional.

78


Tahun 2016 - 2021

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016-2021 merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan dan

pelaksanaan program pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan.

Sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Pangandaran, maka tujuan dan

sasaran yang mengacu pada RPJMD yang berkaitan dengan bidang

kesehatan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan

kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Adapun tujuan dan

sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran terurai sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, dengan indikator:

a. Nilai AKIP SKPD

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,

dengan indikator:

a. Indeks Kesehatan

79


Tahun 2016 - 2021

B. Sasaran

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator:

a. Nilai AKIP SKPD

2. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, dengan

indikator:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, dengan indikator:

a. Indeks Kesehatan

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

c. Angka Kematian Bayi (AKB)

d. Persentase Kecamatan Siap Siaga dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah/KLB

4. Meningkatnya standar pelayanan kesehatan, dengan indikator:

a. Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi

b. Peningkatan status Fasilitas pelayanan kesehatan

5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan

kesehatan, dengan indikator:

a. Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan

yang memenuhi standar

b. Rumah Sakit yang Dibangun

c. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem

informasi kesehatan

80


Tahun 2016 - 2021

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA TAHUN KE-

1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Bersih Dan Melayani

1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Nilai AKIP SKPD (BB)

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Nilai AKIP SKPD C B BB BB BB

Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) (>62,51)

Birokrasi yang

memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

>62,51 >62,51 >62,51 >62,51 >62,51

Misi 5 : Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

2 Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

Indeks Kesehatan

(0,786)

Meningkatnya mutu dan

akses pelayanan kesehatan

Indeks Kesehatan 0,777 0,780 0,782 0,784 0,786

Angka Kematian Ibu (AKI)

96,91 94,77 77,27 75,63 59,25

Angka Kematian

Bayi (AKB)

8,24 7,74 7,57 7,11 6,96

Persentase Kecamatan Siap

Siaga dalam penanggulangan kedaruratan

100 100 100 100 100

81


Tahun 2016 - 2021

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah/KLB

Meningkatnya standar pelayanan

kesehatan

Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan

terakreditasi

37,5 68,75 93,75 93,75 100

Peningkatan status Fasilitas pelayanan kesehatan

0 5 5 5 1

Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana fasilitas pelayanan kesehatan

Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan

kesehatan yang memenuhi standar

60 60 80 90 100

Rumah Sakit yang Dibangun

0 0 1 0 0

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang

menerapkan sistem informasi kesehatan

0 53,33 75 90 100

82


Tahun 2016 - 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

PANGANDARAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten yang telah

ditetapkan, diperlukan strategi dan program kegiatan yang tepat sehingga visi

dan misi dapat tercapai. Adapun strategi untuk itu adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD

Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan

di lingkup Kabupaten Pangandaran berupaya memperbaiki dan

meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) melalui peningkatan

kualitas perencanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi kinerja.

b. Meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan.

Dinas kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran Birokrasi yang

memiliki pelayanan publik yang berkualitas berupaya meningkatkan

indeks kepuasan masyarakat melalui pembudayaan pelayanan prima

dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Dinas kesehatan harus mengutamakan pada upaya kesehatan

masyarakat yang dipadukan dengan upaya kesehatan perorangan.

Dinas kesehatan memfasiltasi upaya sistem kesehatan dasar dan

83


Tahun 2016 - 2021

rujukan dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien, serta

peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perlu ditunjang

dengan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang

terdistribusi sesuai kebutuhan, administrasi kesehatan dan

perundang-undangan yang memadai, serta penelitian dan

pengembangan kesehatan.

d. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan.

Peningkatan standar pelayanan kesehatan dilaksanakan untuk

mendukung upaya pelayanan kesehatan yang telah, sedang dan akan

dilaksanakan, seiring peningkatan pelayanan kepada masyarakat

dengan dukungan dari Pemerintah Daerah.

e. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan

kesehatan dilaksanakan untuk mendukung upaya pelayanan

kesehatan dari segi pemenuhan sarana, prasarana serta alat kesehatan

yang memenuhi standar.

5.2 Kebijakan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pangandaran

dijabarkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam kerangka logis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dan

Kebijakan Program-program Pembangunan Kesehatan.

84


Tahun 2016 - 2021

5.2.1. Kerangka Logis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangandaran.

a. Desk akuntabilitas dan penguatan evaluasi atas akuntabilitas

kinerja SKPD

Sasaran :

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Indikator:

1) Nilai AKIP SKPD

b. Pembudayaan pelayanan prima dalam pelayanan kesehatan

Sasaran :

Birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas.

Indikator :

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

c. Optimalisasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

melalui layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pangandaran

d. Meningkatkan gizi anak dan layanan kesehatan terhadap ibu dan

anak

e. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat

f. Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulans

24 jam

g. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian obat dan makanan

85


Tahun 2016 - 2021

Sasaran :

Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan.

Indikator :

1) Indeks Kesehatan.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

4) Persentase Kecamatan Siap Siaga dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah/KLB

d. Meningkatkan mutu dan standarisasi pelayanan kesehatan

Sasaran :

Meningkatnya standar pelayanan kesehatan

Indikator :

1) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi

2) Peningkatan status fasilitas pelayanan kesehatan

e. Optimalisasi sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

f. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD)

g. Menjamin ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai

Sasaran :

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan

kesehatan

86


Tahun 2016 - 2021

Indikator :

1) Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan

kesehatan yang memenuhi standar

2) Rumah sakit yang dibangun

3) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan

system informasi kesehatan.

5.2.2. Kebijakan Program-program Pembangunan Kesehatan

Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten

Pangandaran, telah berupaya menyusun program-program

pembangunan kesehatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

9. Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

12. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

87


Tahun 2016 - 2021

13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

14. Program Pengendalian, Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

17. Program Kesehatan Kerja Dan Olah Raga

18. Program Pembiayaan Kesehatan

19. Program Peningkatan Imunisasi dan Surveilance

20. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

21. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

22. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

23. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya

24. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Kalibrasi Alat Kesehatan

25. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

26. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

27. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Kesehatan

88


Tahun 2016 - 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk

pembangunan kesehatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

A. Rencana Program Dan Kegiatan Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan jasa surat menyurat,

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional,

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor,

e. Penyediaan alat tulis kantor,

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor,

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

i. Penyediaan makanan dan minuman,

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah,

l. Penyediaan jasa pengamanan kantor dan alat pengaman,

m. Penyediaan jasa pengemudi,

n. Penyediaan jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah

tangga.

89


Tahun 2016 - 2021

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional,

b. Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4

c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor,

d. Pengadaan mebeleur,

e. Pengadaan komputer,

f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,

g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung

kantor,

i. Penyediaan gedung Kantor,

j. Pembangunan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan mesin absensi

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

a. Peningkatan Kapasitas Tenaga kesehatan Non PNS,

b. Pendidikan dan Pelatihan Formal,

c. Diklat Perjenjangan,

d. Diklat Manajemen Pelayanan Prima,

e. Peningkatan Kapasitas Manajemen Aparatur,

f. Seminar/Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM.

g. Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

90


Tahun 2016 - 2021

5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD,

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran,

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,

d. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD,

e. Penyusunan Renstra,

f. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah,

g. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah,

h. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan

Pendapatan Daerah,

i. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

j. Dukungan Manajemen Bantuan Opersional Kesehatan (BOK)

k. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem/Data Kepegawaian.

B. Rencana Program Dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbelakan Kesehatan

b. Pengadaan Obat dan Perbelakan Kesehatan

c. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

d. Pengelolaan Pendistribusian Obat dan Perbelakan Kesehatan

e. Bimtek Pengelolaan Obat Puskesma,

91


Tahun 2016 - 2021

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Farmasi,

g. Monitoring Evaluasi Pengelolaan Obat,

h. Pengadaan Penunjang Mutu UPT Farmasi,

i. Distribusi Obat dan e- Logistik,

j. Pengadaan Kendaraan Operasional UPT Farmasi,

k. Pembinaan Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan,

l. Pengelolaan dan Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluwarsa,

m. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cermat Obat.

n. Pengadaan Obat dan BMHP (DBHCHT),

o. Pengadaan Obat pendamping tuberkulosis,

p. Pengadaan Obat Gizi Puskesmas

q. Pengadaan Larvasida Malaria

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penyusunan Draft Raperda,

b. Pelayanan Kesehatan Hari Besar Nasional,

c. Pelayanan Kesehatan P3K Event Kabupaten,

d. Pelayanan Kesehatan Dasar,

e. Pelayanan Kesehatan Rujukan,

f. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis,

g. Khitanan Massal,

h. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK),

i. Pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP),

j. Evaluasi PIS-PK,

k. Penilaian Klinik dan Puskesmas berprestasi,

92


Tahun 2016 - 2021

l. Pembinaan Tenaga Kesehatan Praktik Mandiri,

m. Pembinaan Penyehat Tradisional,

n. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Kesehatan Gigi, Kestrad,

Perkesmas dan Laboratorium

o. Pembinaan Program Kesehatan Gigi, Kestrad, Perkesmas dan

Laboratorium

p. Monev Program Yankesdas

q. Penyusunan Dokumen Kerjasama (MoU) Jejaring Rujukan,

r. Sosialisasi Sistem SPGDT,

s. Pengadaan Sistem Aplikasi SPGDT

t. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi SMS Gateway

pada Sistem Rujukan,

u. Evaluasi SPGDT

v. Pelatihan Tenaga SPGDT,

w. Sosialisasi Keluarga Sehat di Puskesmas dan Tingkat Kabupaten,

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengadaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat,

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat,

c. Talkshow Bahaya Asap Rokok,

d. Sosialisasi pemanfaatan UKBM,

e. Edukasi dampak asap rokok dan HIVAIDS,

f. Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan.

g. Penyusunan Perda KTR

h. Sosialisasi Perda KTR

93


Tahun 2016 - 2021

i. Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif

j. Pembentukan Saka Bakti Husada

k. Gebyar Hari Kesehatan Nasional

l. Bantuan Operasional Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat

m. Pengadaan Promkes Kit

n. Pengadaan UKS kit

o. Kabupaten/Kota Sehat

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya,

b. Sosisalisasi program gizi,

c. Survei Anemia,

d. Implementasi kesehatan gizi masyarakat,

e. Pelatihan Program Gizi

f. Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK dan Balita Kurang Gizi

g. Monitoring dan evaluasi program gizi.

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

a. Pembangunan Puskesmas,

b. Pengadaan Genset Puskesmas,

c. Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas,

d. Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu,

e. Pengadaan tanah untuk Puskesmas,

94


Tahun 2016 - 2021

f. Pembuatan dokumen perencanaan dan pengawasan Puskesmas,

g. Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas,

h. Penyelenggaraan SIKDA,

i. Penambahan ruangan Puskesmas,

j. Pengadaan perangkat SIMPUS,

k. Pematangan lahan/pembangunantempat parkir dan pembangunan

akses jalan ke Puskesmas,

l. Pembangunan TPT Puskesmas Kalipucang,

m. Pembangunan PONED Puskesmas Parigi,

n. Relokasi Puskesmas,

o. Pengadaan pagar Puskesmas,

p. Penyusunan Fisibility study pembangunan Puskesmas,

q. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas,

r. Penyusunan dokumen perencanaan penambahan ruang

Puskesmas,

s. Pembangunan Laboratorium Puskesmas Parigi,

t. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu,

u. Penyediaan Sarana Transportasi/Ambulans (DBHCHT)

v. Penyediaan SIK di Puskesmas

w. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Puskesmas

x. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Puskesmas

y. Pengadaan Tanah Jalan Puskesmas Pangandaran

z. Pembangunan Pagar Puskesmas Legokjawa

aa. Pembangunan Infrastruktur Puskesmas Cigugur

95


Tahun 2016 - 2021

6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

a. Pembangunan RSUD Kab. Pangandaran,

b. Pembuatan study AMDAL RSUD Kab. Pangandaran,

c. Pembuatan DED RSUD Kab. Pangandaran,

d. Pengawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab.

Pangandaran,

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Kab. Pangandaran,

f. Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kab. Pangandaran,

g. Pengadaan Obat dan BMHP RSUD Kab. Pangandaran.

h. Perizinan Rumah Sakit Umum Daerah

i. Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah RSUD

j. Pengadaan SIstem Informasi Manajemen Rumah Sakit

k. Pengadaan Ambulans Rumah Sakit Umum Daerah

l. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien RSUD

7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pemantauan dan penyemprotan lalat,

b. Penilaian Kesehatan lingkungan (Study Ehra),

c. Pelaksanaan Pemicuan STBM,

d. Inspeksi dan sanitasi tempat-tempat umum,

e. Pelatihan STBM bagi Petugas Kesehatan,

f. Pengelolaan Limbah Medis Padat,

g. Penerapan rencana pengamanan air minum (RPAM),

h. Bimbingan teknis sanitarian kit,

96


Tahun 2016 - 2021

i. Pemeriksaan Kualitas air bersih,

j. Pertemuan evaluasi program kesehatan lingkungan.

k. Pengadaan IPAL Puskesmas

l. Pengadaan Sanitarian Kit

m. Pembuatan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk,

b. Pengadaan Mesin fogging dan bahan-bahan fogging,

c. Pelatihan Operator Fogging,

d. Pemeriksaan sampel darah (Serosurvey/VCT),

e. Rujukan penderita HIV Positif dan TB MDR,

f. Pengadaan Bahan Habis Pakai HIV/AIDS

g. Spot Survey Malaria

h. Pemberdayaan Jumantik

i. Bantuan Operasional Kesehatan Bidang Pengendalian Penyakit

j. Pengadaan mikroskop,

k. Pra eliminasi penyakit Malaria,

l. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,

m. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan

dan Pemberantasan Penyakit

n. Monev Program Pengendalian Penyakit Menular,

9. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

a. Survey Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan

b. Evaluasi Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan

97


Tahun 2016 - 2021

10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Pembinaan sarana kesehatan swasta dan milik pemerintah,

b. Validasi data profil,

c. Akreditasi Puskesmas,

d. Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah,

e. Pendampingan persiapan survei akreditasi Puskesmas,

f. Survei Reakreditasi,

g. Pelatihan tim pendamping akreditasi,

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a. Gebyar hari lansia,

b. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Lansia

c. Pembentukan Puskesmas Santun Lansia

d. Pembinaan Puskesmas Santun Lansia,

e. Evaluasi Program Lansia.

12. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

a. Aspek Legal Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan

DAMIU,

b. Pemeriksaan Sampel Makanan Pasar Tradisional,

c. Pembinaan pangan jajanan makanan,

d. Pelatihan penjamah makanan,

e. Evaluasi Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Website.

98


Tahun 2016 - 2021

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

a. Pembianan Pelaksanaan 1000 Hari Pertama Kehidupan dan

Antenatal Care Terpadu

b. Review Maternal Perinatal,

c. Monev Program Kesehatan anak balita,

d. Pemantapan Pencatatan dan Pelaporan KIA/KB.

14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan

a. Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan,

b. Pengadaan Reagen dan BMHP Laboratorium,

c. Pengadaan reagen check up haji,

d. Check Up Haji

e. Pemantapan mutu ekternal Laboratorium,

f. Pengadaan mobil Laboratorium,

g. Kalibrasi peralatan Laboratorium.

h. Pengadaan Reagen Labkesda,

15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a. Refreshing Kelas Ibu

b. Survey Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

c. Survey Pengetahuan tentang Kehamilan bagi ibu hamil Kurang

Mampu

d. Evaluasi Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

e. Pelayanan Persalinan

f. Pelatihan Kemampuan Kompetensi Bidan

g. Evaluasi Kompetensi Bidan

99


Tahun 2016 - 2021

h. Jampersal (DAK Non Fisik)

i. Dukungan Manajemen Jampersal (DAK Non Fisik)

j. Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu

16. Program Pengendalian, Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

a. Deteksi Dini Kanker Serviks dan Mamae,

b. Monitoring dan evaluasi program PTM, Kesehatan Jiwa dan

Indera,

c. Pengadaan Alat Krioterapi,

d. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa,

e. Penjaringan dan Scrining Faktor Resiko PTM Usia 15-59 tahun,

f. Peningkatan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE)

pengendalian pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa.

g. Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas dalam Penjaringan

dan Pemantauan Kesehatan Jiwa

h. Peningkatan Kemampuan Kader dalam penjaringan kesehatan jiwa

i. Pengadaan Alat Kesehatan Posbindu Kit

j. Operasi Katarak

17. Program Kesehatan Kerja dan

a. Upaya Kesehatan Kerja Berbasis Masyarakat,

b. Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK),

c. Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Kerja Puskesmas,

100


Tahun 2016 - 2021

d. Pelaksanaan Tes Kebugaran.

18. Program Pembiayaan Kesehatan

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi

b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi

c. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi JKN di

Puskesmas

e. Bimtek Pengelola Program JKN

f. Rekonsiliasi Keuangan Kapitasi dan Non Kapitasi

g. Monev Program JKN

h. Jamkesmas PBI

i. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (DBHCHT)

19. Program Peningkatan Imunisasi dan Surveilans

a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji

b. Pengambilan Vaksin

c. Penyelidikan Epidemiologi

d. Peningkatan Imunisasi

e. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulan Wabah

f. Pengadaan Peralatan Imunisasi (DAK)

20. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Pelatihan BTCLS

b. Pelatihan Manajemen Kesehatan

c. Pelatihan/Workshop SDMK ABK

d. Pelatihan ATCLS

101


Tahun 2016 - 2021

e. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Obat Puskesmas

f. Diklat Manajemen Kefarmasian di Puskesmas

g. Uji Kompetensi Tenaga Fungsional Kesehatan

h. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

i. Pelatihan Tim PAK

21. Program Pengadaan, Peningkatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan

a. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

b. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)

c. Perawatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas

d. Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)

102


Tahun 2016 - 2021

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Nilai AKIP SKPD C B BB BB BB BB

1 1 100% 3.336.222.250 100% 3.876.229.800 100% 7.306.350.000 100% 9.309.000.000 100% 10.733.000.000 100% 34.560.802.050

1 Penyediaan jasa Surat

Menyurat

1 Jumlah benda pos dan

paket pengiriman yang

disediakan

1000

buah

14.000.000 1500

buah

20.400.000 2000

buah

20.500.000 2500

buah

25.000.000 3000

buah

30.000.000 3000

buah

109.900.000

2 Penyediaan jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

2 Frekuensi pembayaran

rekening listrik,

telepon, air dan

internet

12

bulan

540.000.000 12

bulan

1.000.000.000 12

bulan

3.100.000.000 12

bulan

3.500.000.000 12

bulan

3.850.000.000 12

bulan

11.990.000.000

3 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

3 Jumlah unit kendaraan

dinas yang dibayarkan

pajaknya

165

unit

60.000.000 200

unit

70.000.000 200

unit

70.000.000 200

unit

80.000.000 210

unit

88.000.000 210

unit

368.000.000

4 Penyediaan jasa

Kebersihan Kantor

4 Jumlah tenaga

kebersihan yang

dikontrak

22

orang

409.000.000 28

orang

574.800.000 42

orang

655.200.000 49

orang

932.000.000 49

orang

1.084.000.000 49

orang

3.655.000.000

5 Penyediaan Alat tulis

Kantor

5 Jumlah item ATK yang

disediakan

30 item 138.035.250 35 item 143.000.000 35 item 144.050.000 40 item 150.000.000 45 item 160.000.000 185

item

735.085.250

6 Penyediaan barang

cetakan dan

Penggandaan

6 Jumlah barang cetak

dan penggandaan yang

disediakan

45

buah

dan

200000

lembar

150.027.000 45

buah

dan

200000

lembar

150.000.000 45

buah

dan

200000

lembar

150.000.000 55

buah

dan

250000

lembar

175.000.000 55

buah

dan

250000

lembar

195.000.000 245

buah

dan

110000

0

lembar

820.027.000

7 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

7 Jumlah paket

komponen instalasi

listrik yang disediakan

10 item 50.000.000 10 item 47.200.000 10 item 50.000.000 15 item 75.000.000 20 item 100.000.000 65 item 322.200.000

8 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

8 Frekuensi penyediaan

bahan bacaan

12 kali 15.000.000 12 kali 15.000.000 12 kali 15.000.000 12 kali 20.000.000 12 kali 30.000.000 12 kali 95.000.000

9 Penyediaan Makanan

dan Minuman

9 Jumlah paket makanan

dan minuman yang

disediakan

18000

porsi

545.600.000 23000

porsi

695.000.000 33000

porsi

1.000.000.000 50000

porsi

1.500.000.000 60000

porsi

1.800.000.000 1 paket 5.540.600.000

10 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

daerah

10 Jumlah aktifitas rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah yang

dilaksanakan

150 kali 400.000.000 150 kali 121.629.800 150 kali 300.000.000 150 kali 500.000.000 150 kali 600.000.000 750 kali 1.921.629.800

11 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi dalam

Daerah

11 Jumlah aktifitas rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah yang

dilaksanakan

1500

kali

119.960.000 1500

kali

- 1500

kali

100.000.000 1500

kali

120.000.000 1500

kali

150.000.000 7500

kali

489.960.000

12 Penyediaan jasa

Pengamanan Kantor

dan alat pengaman

12 Jumlah tenaga

pengamanan yang

dikontrak

25

orang

408.600.000 28

orang

499.200.000 62

orang

967.200.000 66

orang

1.188.000.000 66

orang

1.386.000.000 66

orang

4.449.000.000

13 Penyediaan Jasa

Pengemudi

13 Jumlah pengemudi

yang dikontrak

22

orang

486.000.000 25

orang

540.000.000 34

orang

734.400.000 35

orang

756.000.000 35

orang

840.000.000 35

orang

3.356.400.000

14 Penyediaan Jasa

Penunjang Kegiatan

Perkantoran dan

Rumah Tangga

14 Jumlah juru masak

yang dikontrak

0 orang - 0 orang - 0 orang - 16

orang

288.000.000 20

orang

420.000.000 20

orang

708.000.000

2 1 100% 568.556.600 100% 472.359.000 100% 915.000.000 100% 2.060.000.000 100% 1.950.000.000 100% 5.965.915.600

1 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1 Jumlah kendaraan

dinas yang disediakan

0 unit - 0 unit - 0 unit - 4 unit 1.000.000.000 21 unit 525.000.000 25 unit 1.525.000.000

2 Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

2 Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

5 item 34.803.000 0 paket - 10 item 75.000.000 20 item 150.000.000 20 item 175.000.000 55 item 434.803.000

3 Pembangunan Gedung

Kantor

3 Jumlah dokumen

perencanaan gedung

kantor yang disusun

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

-

4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

4 Frekuensi

pemeliharaan peralatan

gedung kantor

12

bulan

70.000.000 12

bulan

50.000.000 12

bulan

140.000.000 12

bulan

145.000.000 12

bulan

150.000.000 12

bulan

555.000.000

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

5 Frekuensi

pemeliharaan

kendaraan dinas

12

bulan

230.000.000 12

bulan

197.359.000 12

bulan

300.000.000 12

bulan

415.000.000 12

bulan

450.000.000 12

bulan

1.592.359.000

6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

6 Frekuensi

pemeliharaan gedung

kantor

12

bulan

75.000.000 12

bulan

50.000.000 12

bulan

150.000.000 12

bulan

200.000.000 12

bulan

250.000.000 12

bulan

725.000.000

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan

administrasi perkantoran

SEKRETARIAT

Program Peningkatan


Aparatur

Cakupan sarana dan

prasarana aparatur

kondisi baik

(1) (2) (5) (6)

MISI 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, BERSIH DAN MELAYANI

1 Terw ujudnya

reformasi

birokrasi 1 Birokrasi yang

bersih dan

akuntabel

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN


Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome ) dan Kegiatan

(Output )

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi

Tahun ke-1 (2017) Tahun ke-2 (2018) Tahun ke-3 (2019) Tahun ke-4 (2020) Tahun ke-5 (2021) Kondisi kinerja pada akhir

periode Renstra perangkat

daerah


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

7 Penyediaan Gedung

Kantor

7 Jumlah gedung kantor

yang disediakan

2 unit 47.500.000 4 unit 150.000.000 3 unit 150.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 150.000.000 9 unit 647.500.000

8 Pengadaan komputer 8 Jumlah komputer dan

komponennya yang

disediakan

5 unit 54.450.000 0 unit - 10 unit 100.000.000 0 unit - 21 unit 250.000.000 36 unit 404.450.000

9 Pengadaan Meubeler 9 Jumlah mebeulair yang

disediakan

10

buah

56.803.600 20

buah

25.000.000 0 buah - 0 buah - 0 buah - 20

buah

81.803.600

3 1 100% - 100% - 100% - 100% 350.000.000 100% - 100% 350.000.000

1 Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

1 Jumlah pakaian dinas

yang disediakan

0 set - 0 set - 0 set - 550 set 275.000.000 0 set - 550 set 275.000.000

2 Pengadaan mesin

Absensi

2 Jumlah mesin absensi

yang disediakan

0 unit - 0 unit - 0 unit - 1 unit 75.000.000 0 unit - 1 unit 75.000.000

4 1 100% 2.494.700.000 100% 3.722.200.000 100% 5.202.900.000 100% 8.803.400.000 100% 11.708.000.000 100% 31.931.200.000

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

(BKDSDM)

1 Jumlah penerima

beasiswa pendidikan

4 orang 180.000.000 4 orang 500.000.000 6 orang - 8 orang - 10

orang

- 10

orang

680.000.000

2 Seminar/Pelatihan

Peningkatan Kapasitas

SDM (BKDSDM)

2 Jumlah peserta

seminar/pelatihan

0 orang - 0 orang - 10

orang

- 60

orang

- 60

orang

- 130

orang

-

3 Pelatihan BTCLS 3 Jumlah peserta yang

dilatih


orang

200.000.000 0 orang - 40

orang

200.000.000

4 Pelatihan Manajemen

Kesehatan

4 Jumlah peserta yang

dilatih

0 orang - 10

orang

50.000.000 30

orang

75.000.000 30

orang

180.000.000 0 orang - 60

orang

305.000.000

5 pelatihan/workshop

SDMK ABK


dilatih


orang

180.000.000 0 orang - 30

orang

180.000.000

6 Pelatihan ATCLS 7 Jumlah peserta yang

dilatih


orang

200.000.000 40

orang

240.000.000 80

orang

440.000.000

7 Diklat Perjenjangan

(BKDSDM)


dilatih


orang

- 0 orang - 20

orang

- 40

orang

-

8 Pelatihan Peningkatan

Kapasitas SDM

Pengelola Obat

Puskesmas


dilatih


orang

114.500.000 21

orang

147.000.000 21

orang

168.000.000 41

orang

429.500.000

9 Peningkatan Kapasitas

Tenaga Kesehatan Non

PNS

10 Jumlah tenaga non

PNS yang dikontrak

382

orang

1.934.700.000 436

orang

2.875.200.000 520

orang

4.916.400.000 600

orang

7.496.400.000 600

orang

10.800.000.000 600

orang

28.022.700.000 SEKRETARIAT

10 Diklat Manajemen

Kefarmasian di

Puskesmas


dilatih

0 orang - 19

orang

97.000.000 19

orang

97.000.000 0 orang - 0 orang - 38

orang

194.000.000

11 Uji Kompetensi Tenaga

Fungsional Kesehatan


mengikuti uji

komptenesi


orang

400.000.000 100

orang

500.000.000 180

orang

900.000.000

12 Diklat Jabatan

Fungsional (BKDSDM)


dilatih


orang

- 25

orang

- 30

orang

55

orang

-

13 Pelatihan Tim PAK 14 Jumlah peserta yang

dilatih

0 orang - 30

orang

200.000.000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 20

orang

200.000.000

14 Diklat Manajemen

Pelayanan Prima

(BKDSDM)


dilatih

60

orang

190.000.000 0 orang - 60

orang

- 60

orang

- 60

orang

- 240

orang

190.000.000


Manajemen Aparatur

(BKDSDM)


ditingkatkan

kapasitasnya

60

orang

190.000.000 0 orang - 60

orang

- 60

orang

- 60

orang

- 240

orang

190.000.000

5 1 100% 943.602.000 100% 1.388.640.000 100% 1.452.000.000 100% 1.989.250.000 100% 2.202.500.000 100% 7.975.992.000

1 Penyusunan laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1 Jumlah dokumen

laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

yang disusun

4

dokum

en

2.300.000 4

dokum

en

1.500.000 4

dokum

en

- 4

dokum

en

1.500.000 4

dokum

en

2.000.000 4

dokum

en

7.300.000

2 PenyusunanPelaporan

Keuangan Semesteran

2 Jumlah dokumen

Pelaporan Keuangan

Semesteran yang

disusun

2

dokum

en

1.500.000 2

dokum

en

1.000.000 2

dokum

en

- 2

dokum

en

1.000.000 2

dokum

en

1.500.000 2

dokum

en

5.000.000

3 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

3 Jumlah dokumen

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun yang

disusun

1

dokum

en

1.400.000 1

dokum

en

1.000.000 1

dokum

en

- 1

dokum

en

750.000 1

dokum

en

1.000.000 1

dokum

en

4.150.000

4 Penyusunan

Perencanaan Program

dan Kegiatan SKPD

4 Jumlah dokumen

Perencanaan Program

dan Kegiatan SKPD

yang disusun

5

dokum

en

40.127.000 5

dokum

en

68.000.000 5

dokum

en

120.000.000 5

dokum

en

150.000.000 5

dokum

en

175.000.000 5

dokum

en

553.127.000

5 Penyelenggaraan

Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelola

Keuangan Daerah

5 Jumlah operator Simda

Keuangan yang

dikontrak

25

orang

390.000.000 26

orang

483.020.000 26

orang

468.000.000 26

orang

624.000.000 26

orang

702.000.000 26

orang

2.667.020.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

Persentase pegaw ai yang

mengikuti program

peningkatan kapasitas

pendukung tugas dan

fungsi

BIDANG SDK

BIDANG SDK

SEKRETARIAT

Program peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


Cakupan pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan yang baik

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tingkat disiplin aparatur

1 Terw ujudnya

reformasi


bersih dan

akuntabel


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

6 Penyelenggaraan

Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelola

Barang Milik Daerah


BMD yang dikontrak

25

orang

430.275.000 26

orang

464.420.000 26

orang

468.000.000 26

orang

624.000.000 26

orang

702.000.000 26

orang

2.688.695.000

7 Penyelenggaraan

Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Pendapatan Daerah

yang dikontrak

1 orang 15.600.000 1 orang 16.900.000 1 orang 18.000.000 1 orang 24.000.000 1 orang 27.000.000 1 orang 101.500.000

8 Penyusunan Renstra 8 Jumlah dokumen yang

disusun

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

25.000.000 1

dokum

en

25.000.000

9 Penyelenggaraan

Pengelolaan

Sistem/Data

Kepegawaian

9 Jumlah operator sistem

informasi/data

kepegawaian yang

dikontrak

4 orang 62.400.000 21

orang

352.800.000 21

orang

378.000.000 21

orang

504.000.000 21

orang

567.000.000 21

orang

1.864.200.000

10 Pengadaan Aplikasi

Sistem Informasi

Manajemen

Kegegawaian

10 Jumlah paket aplikasi

yang disediakan

0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 1

aplikasi

60.000.000 0

aplikasi

- 1

aplikasi

60.000.000

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6 1 >62,51 12.000.000 >62,51 12.050.000 >62,51 14.000.000 >62,51 15.000.000 >62,51 16.000.000 >62,51 69.050.000

1 Survei Index Kepuasan

pelayanan kesehatan

1 Jumlah dokumen

evaluasi IKM yang

dihasilkan

15

dokum

en

12.000.000 15

dokum

en

12.050.000 15

dokum

en

14.000.000 15

dokum

en

15.000.000 15

dokum

en

16.000.000 15

dokum

en

69.050.000 BIDANG YANKES

1 Indeks Kesehatan 0,777 0,780 0,782 0,784 0,786 0,786

2 Angka Kematian Ibu (AKI) 96,91 94,77 77,27 75,63 59,25 59,25

3 Angka Kematian Bayi (AKB) 8,24 7,74 7,57 7,11 6,96 6,96

4 Persentase Kecamatan Siap Siaga dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi w abah/KLB

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 100% 3.150.764.000 100% 3.743.480.000 100% 4.017.500.000 100% 5.267.750.000 100% 5.770.150.000 100% 21.949.644.000

2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Refreshing kelas ibu 1 Jumlah peserta kelas

ibu yang dibina


orang

9.500.000 60

orang

10.000.000 60

orang

10.500.000 180

orang

30.000.000

2 Survei Pemanfaatan

Fasilitas Kesehatan

2 Jumlah dokumen hasil

survei yang disusun

1

dokum

en

2.304.000 0

dokum

en

- 1

dokum

en

3.000.000 1

dokum

en

3.500.000 1

dokum

en

4.000.000 1

dokum

en

12.804.000

3 Survei Pengetahuan

tentang kehamilan

bagi ibu hamil kurang

mampu

3 Jumlah dokumen yang

dihasilkan

1

dokum

en

4.070.000 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

8.750.000 1

dokum

en

9.650.000 1

dokum

en

22.470.000

4 Evaluasi Program

Keselamatan ibu

melahirkan dan anak


dihasilkan

1

dokum

en

3.196.000 1

dokum

en

- 1

dokum

en

5.000.000 1

dokum

en

5.500.000 1

dokum

en

6.000.000 1

dokum

en

19.696.000

5 Pelayanan Persalinan 5 Jumlah ibu hamil,

bersalin dan nifas yang

mendapatkan jaminan

1365

orang

1.212.800.000 1365

orang

1.000.000.000 1400

orang

1.000.000.000 1500

orang

1.500.000.000 1600

orang

1.500.000.000 10750

orang

6.212.800.000

6 Pelatihan Kemampuan

Kompetensi Bidan


dilatih

32

orang

37.500.000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 32

orang

37.500.000

7 Evaluasi Kompetensi

Bidan


dihasilkan

4

dokum

en

19.880.000 4

dokum

en

- 4

dokum

en

- 4

dokum

en

- 4

dokum

en

- 4

dokum

en

19.880.000

8 Jampersal (DAK Non

Fisik)

8 Jumlah ibu hamil,

bersalin dan nifas yang

mendapatkan jaminan

540

orang

1.871.014.000 1000

orang

2.743.480.000 1100

orang

3.000.000.000 1200

orang

3.500.000.000 1300

orang

4.000.000.000 7944

orang

15.114.494.000

9 Pelatihan Fasilitator

Kelas Ibu

9 Jumlah bidan yang

mendapatkan pelatihan


orang

240.000.000 40

orang

240.000.000 80

orang

480.000.000

2 1 100% 36.896.000 100% 42.796.000 100% 56.000.000 100% 64.000.000 100% 68.500.000 100% 268.192.000

1 Pembinaan

Pelaksanaan 1000 Hari

Pertama Kehidupan

dan Antenatal Care

terpadu

1 Jumlah perawat dan

bidan terampil yang

dibina

45

orang

5.256.000 169

orang

18.522.000 169

orang

19.000.000 186

orang

25.000.000 186

orang

27.500.000 945

orang

95.278.000

BIDANG KESMAS

Cakupan pelayanan

kesehatan ibu bersalin

Cakupan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir

Cakupan pelayanan

kesehatan pada anak usia

pendidikan dasar

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

Cakupan pelayanan

kesehatan pada anak

balita


Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Cakupan pelayanan

kesehatan ibu hamil

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

1 Meningkatnya

mutu dan akses

pelayanan

kesehatan

MISI 5: MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MANDIRI, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

SEKRETARIAT

1 Terw ujudnya

reformasi


bersih dan

akuntabel

2 Birokrasi yang

memiliki

pelayanan

publik yang

berkualitas

2 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Nilai IKM


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

2 Review Maternal

Perinatal

2 Jumlah bidan terampil

review maternal

perinatal

108

orang

17.644.000 108

orang

18.904.000 108

orang

20.000.000 108

orang

21.000.000 108

orang

22.000.000 540

orang

99.548.000

3 Monev Program

Kesehatan anak balita

3 Jumlah dokumen

kesehatan anak balita

yang dihasilkan

15

dokum

en

13.996.000 15

dokum

en

- 15

dokum

en

11.500.000 15

dokum

en

12.000.000 15

dokum

en

12.500.000 15

dokum

en

49.996.000

4 Pemantapan

Pencatatan dan

pelaporan KIA/KB

4 Jumlah dokumen

kesehatan ibu anak

yang dihasilkan

0

dokum

en

- 1

dokum

en

5.370.000 1

dokum

en

5.500.000 1

dokum

en

6.000.000 1

dokum

en

6.500.000 1

dokum

en

23.370.000

3 1 100% 55.870.000 100% 20.000.000 100% 51.900.000 100% 70.000.000 100% 84.000.000 100% 281.770.000

1 Gebyar Hari Lansia 1 Jumlah laporan

kegiatan yang disusun

1

dokum

en

20.000.000 0 - 0 - 0 - 1

dokum

en

51.534.000

2 Peningkatan

Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Lansia

2 Jumlah dokumen


dan Edukasi Lansia

yang dihasilkan

1

dokum

en

31.534.000 0 - 1

dokum

en

30.000.000 1

dokum

en

40.000.000 1

dokum

en

50.000.000 1

dokum

en

171.534.000

3 Pembinaan Puskesmas

santun Lansia

3 Jumlah puskesmas

santun lansia yang

dibina

3 PKM 2.880.000 3 PKM - 7 PKM 3.500.000 11 PKM 4.000.000 15 PKM 4.500.000 15 PKM 14.880.000

4 Pembentukan

Puskesmas Santun

Lansia

4 Jumlah puskesmas

santun lansia yang

dibentuk

3 PKM 11.591.000 0 PKM - 4 PKM 15.400.000 4 PKM 16.000.000 4 PKM 17.000.000 15 PKM 59.991.000

5 Evaluasi Program

Lansia

5 Jumlah dokumen

program lanasia yang

dihasilkan

1

dokum

en

9.865.000 1

dokum

en

- 1

dokum

en

3.000.000 1

dokum

en

10.000.000 1

dokum

en

12.500.000 1

dokum

en

35.365.000

4 1 26,80% 36.200.041.936 29,20% 43.191.089.500 30,50% 51.597.304.000 31,70% 94.524.027.900 32,90% 105.666.491.490 32,90% 330.610.954.826

1 Penyusunan Draft

Raperda

1 Jumlah draft Raperda

yang disusun

0 draft - 0 draft - 0 draft - 1 draft 65.000.000 1 draft 70.000.000 2 draft 135.000.000

2 Pelayanan Kesehatan

Hari besar Nasional

2 Jumlah pelayanan

kesehatan P3K di hari

besar selama setahun

3 event 263.900.000 4 event 233.620.000 4 event 175.520.000 4 event 193.072.000 4 event 212.379.200 17

event

1.078.491.200

3 Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) Kapitasi

3 Jumlah peserta BPJS

rawat jalan yang

dilayani

228353

orang

15.877.562.436 230896

orang

18.543.058.000 252778

orang

18.200.000.000 301000

orang

21.640.000.000 304500

orang

22.000.000.000 304500

orang

96.260.620.436

4 Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) Non

Kapitasi

4 Jumlah peserta BPJS

rawat inap, persalinan

dan rujukan yang

dilayani

8673

orang

3.538.395.000 17076

orang

4.500.000.000 20491

orang

5.400.000.000 45536

orang

12.000.000.000 50090

orang

13.200.000.000 50090

orang

38.638.395.000


Rujukan

5 Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

rujukan

1041

orang

318.283.000 1100

orang

400.000.000 1300

orang

588.500.000 1400

orang

1.000.000.000 1500

orang

1.200.000.000 6341

orang

3.506.783.000


dasar

6 Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

dasar

157504

orang

2.540.314.500 160000

orang

2.088.192.000 180000

orang

2.500.000.000 190000

orang

3.500.000.000 200000

orang

3.600.000.000 887504

orang

14.228.506.500

7 Monev program

kesehatan yankesdas


dihasilkan

5

dokum

en

14.840.000 5

dokum

en

10.200.000 5

dokum

en

- 5

dokum

en

- 5

dokum

en

- 5

dokum

en

25.040.000

8 Operasi Katarak 8 Jumlah pasien yang

dioperasi

0 orang - 100

orang

101.500.000 100

orang

102.680.000 125

orang

167.000.000 150

orang

207.000.000 475

orang

578.180.000 BIDANG P2P

9 Khitanan Masal 9 Jumlah peserta yang

dikhitan

40

orang

38.715.000 30

orang

41.380.000 30

orang

46.649.000 35

orang

51.313.900 40

orang

56.445.290 175

orang

234.503.190 BIDANG YANKES

10 Bantuan Operasional

Kesehatan

10 Jumlah Penerima

Bantuan Operasional

Kesehatan

15 PKM 6.479.028.000 15 PKM 8.622.456.000 15 PKM 10.000.000.000 15 PKM 12.000.000.000 15 PKM 15.000.000.000 15 PKM 52.101.484.000 SEKRETARIAT

11 Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda)

11 Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

bantuan iuran jaminan

kesehatan

16822

orang

4.417.000.000 16822

orang

4.643.430.000 18116

orang

5.500.000.000 84085

orang

23.207.515.200 96265

orang

26.569.195.200 96265

orang

64.337.140.400


Pengelolaan

Administrasi JKN di

Puskesmas

12 Jumlah peserta

administrasi JKN yang

ditingkatkan

kapasitasnya


orang

6.000.000 30

orang

7.200.000 30

orang

8.640.000 30

orang

21.840.000

Bimtek Pengelola

Program JKN

Jumlah peserta

pengelola JKN yang

mengikuti bimbingan

teknis

0 orang 75

orang

21.000.000 0 orang - 0rang - 0 orang - 75

orang

21.000.000

13 Rekonsiliasi keuangan

kapitasi dan non

kapitasi


rekonsiliasi yang

dilaksanakan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 12

dokum

en

18.000.000 12

dokum

en

20.000.000 24

dokum

en

38.000.000

14 Monev program JKN 14 Jumlah dokumen JKN

yang dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 2

dokum

en

12.000.000 2

dokum

en

14.400.000 2

dokum

en

17.280.000 2

dokum

en

43.680.000

15 Pertemuan Penilaian

Kinerja Puskesmas

15 Jumlah waktu yang

disediakan untuk

kegiatan pertemuan

penilaian Puskesmas

0 kali - 1 kali 12.605.000 1 kali 15.275.000 1 kali 16.274.500 1 kali 17.901.950 1 kali 62.056.450

16 Evaluasi PIS-PK 16 Jumlah dokumen PIS -

PK yang dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 2

dokum

en

21.075.000 2

dokum

en

21.862.500 2

dokum

en

24.048.750 2

dokum

en

66.986.250

Persentase masyarakat

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

BIDANG YANKES

BIDANG SDK

BIDANG YANKES

BIDANG SDK

BIDANG YANKES

BIDANG KESMAS

Program peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

Cakupan pelayanan

kesehatan pada lanjut

usia

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

1 Meningkatnya

mutu dan akses

pelayanan

kesehatan

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah


P3K Event Kabupaten

17 Jumlah event P3K

Event Kabupaten yang

diselenggarakan

0 event - 5 event 40.475.000 10

event

84.475.000 10

event

89.842.500 10

event

98.826.750 35

event

313.619.250

18 Penilaian puskesmas

dan klinik berprestasi

18 Jumlah fasilitas

pelayanan kesehatan

yang dinilai

0 unit - 0 unit - 3 unit 49.100.000 3 unit 46.145.000 3 unit 50.759.500 9 unit 146.004.500

19 Pembinaan Tenaga

Kesehatan Praktik

Mandiri

19 Jumlah praktisi praktik

mandiri yang dibina


orang

12.530.000 30

orang

12.991.000 30

orang

14.290.100 90

orang

39.811.100

20 Pembinaan Penyehat

Tradisional

20 Jumlah praktisi

penyehat tradisional

yang dibina


orang

17.160.000 30

orang

18.150.000 30

orang

19.965.000 90

orang

55.275.000

21 Pelatihan kader

Kesehatan Gigi dan

Mulut

21 Jumlah kader gigi dan

mulut yang dilatih


orang

49.645.000 30

orang

52.794.500 30

orang

58.073.950 90

orang

160.513.450

22 Peningkatan kapasitas

pengelola program

kesehatan gigi,

kestrad, perkesmas,

dan laboratorium

22 frekuensi waktu

kegiatan yang

dilakukan

0 kali - 0 kali - 4 kali 33.120.000 4 kali 35.112.000 4 kali 38.623.200 4 kali 106.855.200

Pembinaan Program

kesehatan kestrad,

gigi, perkesmas dan

laboratorium

frekuensi kegiatan

kesehatan kestrad, gigi,

perkesmas dan

laboratorium yang

dibina

0 kali 4 kali 10.260.000 0 kali 0 kali 0 kali 4 kali 10.260.000

23 Monitoring dan

Evaluasi Pelayanan

Kesehatan Gratis

23 Frekuensi monitoring

dan evaluasi pelayanan

kesehatan dasar gratis

yang dilakukan

0 kali - 0 kali - 2 kali 13.980.000 2 kali 44.378.000 2 kali 46.915.800 2 kali 105.273.800 73378000

24 Penyusunan Dokumen

Kejasama ( MoU )

Jejaring Rujukan

24 Jumlah Mou jejaring

rujukan yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 21

dokum

en

20.000.000 22

dokum

en

38.500.000 22

dokum

en

42.350.000 22

dokum

en

100.850.000

25 Sosialisasi sistem

SPGDT

25 Frekuensi sosialisasi

yang dilakukan

0 kali - 0 kali - 0 kali - 2 kali 15.000.000 2 kali 17.500.000 4 kali 32.500.000

26 pengadaan sistem

aplikasi SPGDT


yang dikembangkan

0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 1

aplikasi

600.000.000 1

aplikasi

700.000.000 1

aplikasi

1.300.000.000

27 Pengembangan

Tekhnologi Informasi

dan Komunikasi SMS

Gateway pada Sistem

Rujukan


yang dikembangkan

0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 1

aplikasi

1.750.000.000 1

aplikasi

1.950.000.000 1

aplikasi

3.700.000.000

28 evaluasi SPGDT 28 Jumlah dokumen

SPGDT yang dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 2

dokum

en

6.500.000 2

dokum

en

7.500.000 2

dokum

en

14.000.000

29 Pelatihan Tenaga

SPGDT

29 Jumlah peserta tenaga

SPGDT yang dilatih


orang

35.000.000 68

orang

45.000.000 68

orang

80.000.000

30 Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Haji

30 Jumlah calon jemaah

haji yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

394

orang

24.040.000 420

orang

40.223.000 420

orang

99.595.000 420

orang

106.100.000 420

orang

120.000.000 2494

orang

389.958.000 BIDANG P2P

31 Sosialisasi Keluarga

Sehat di Puskesmas

dan Tingkat

Kabupaten

31 Frekuensi sosialisasi

yang dilakukan

0 kali - 2 kali 25.030.000 0 kali - 0 kali - 0 kali - 2 kali 25.030.000 BIDANG YANKES

32 Jamkesmas PBI 32 Jumlah penduduk yang

menerima bantuan

iuran BPJS

9739

orang

2.687.964.000 7403

orang

2.043.283.200 8100

orang

6.000.000.000 56057

orang

15.471.676.800 64177

orang

17.712.796.800 64177

orang

43.915.720.800 BIDANG SDK

33 Pembayaran Iuran

Jaminan Kesehatan

(DBHCHT)

33 Jumlah penduduk yang

diberikan jaminan

kesehatan oleh

Pemerintah Daerah

(orang)

0 orang - 6167

orang

1.702.107.300 9057

orang

2.500.000.000 9000

orang

2.125.200.000 10000

orang

2.346.000.000 10000

orang

8.105.307.300

34 Gebyar Hari Kesehatan

Nasional


dihasilkan

0

dokum

en

- 1

dokum

en

112.270.000 1

dokum

en

150.000.000 1

dokum

en

175.000.000 1

dokum

en

195.000.000 1

dokum

en

632.270.000 SEKRETARIAT

1 1,50% 208.910.270 1,50% 168.275.000 1,50% 267.084.000 1,50% 725.499.000 1,50% 810.550.800 1,50% 2.180.319.070

2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Sosialisasi Program Gizi 1 Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

informasi program gizi


orang

21.155.000 93

orang

23.270.400 186

orang

44.425.400

2 Survei Anemia 2 Jumlah remaja putri

dan ibu hamil yang

disurvey


dokum

en

50.000.000 1

dokum

en

107.960.000 1

dokum

en

118.758.000 1

dokum

en

276.718.000

3 Monev Program Gizi 3 Jumlah dokumen

program gizi yang

dihasilkan

4

dokum

en

- 4

dokum

en

10.185.000 4

dokum

en

18.782.000 4

dokum

en

20.000.000 4

dokum

en

37.000.000 4

dokum

en

85.967.000

4 Pengadaan PMT Ibu

haml KEK dan balita

Kurang gizi

4 Jumlah ibu hamil KEK

dan balita kurang gizi

yang mendapatkan PMT

115

orang

157.555.270 125

orang

158.090.000 100

orang

150.000.000 130

orang

175.000.000 140

orang

195.000.000 610

orang

835.645.270

BIDANG KESMAS

Cakupan penderita gizi

buruk yang mendapatkan

peraw atan

BIDANG YANKES

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

1 Meningkatnya

mutu dan akses

pelayanan

kesehatan

5 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Persentase penurunan

kasus gizi buruk


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

5 Pelatihan Program Gizi 5 Jumlah petugas dan

kader yang dilatih


orang

351.384.000 60

orang

386.522.400 110

orang

737.906.400

6 Implementasi

Kesehatan Gizi

masyarakat

6 Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

informasi, pengetahuan

tentang penerapan

kesehatan gizi


orang

48.302.000 200

orang

50.000.000 200

orang

50.000.000 600

orang

148.302.000

7 Penanggulangan KEP,

Anemia Gizi Besi,

Gaky, Kurang Vit A,

dan kekurangan Zat

Mikro Lainnya


penanggulangan

kekurangan gizi

1

dokum

en

51.355.000 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

51.355.000

1 53% 79.214.000 56% 226.547.500 59% 282.000.000 62% 568.000.000 65% 768.000.000 65% 1.923.761.500

2 52% 54% 56% 58% 60% 60%

1 Pengadaan Media

Promosi dan Informasi

sadar hidup sehat

3 Jumlah Media Promosi

dan Informasi yang

disediakan

40

buah

34.200.000 1040

buah

75.000.000 50

buah

50.000.000 6 buah 120.000.000 9 buah 180.000.000 1145

buah

459.200.000

2 Penyuluhan

Masyarakat Pola Hidup

Sehat

4 Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

penyuluhan PHBS


orang

50.000.000 372

orang

100.000.000 558

orang

150.000.000

3 Talkshow bahaya asap

rokok

6 Frekuensi talkshow

yang dilakukan

1 kali 7.400.000 0 kali - 1 kali 14.000.000 1 kali 16.000.000 1 kali 18.000.000 4 kali 55.400.000

4 Monev Program

Promkes dan

pemberdayaan

masyarkat

7 Jumlah dokumen

promosi kesehatan

yang dihasilkan

4

dokum

en

2.991.000 4

dokum

en

- 4

dokum

en

11.000.000 4

dokum

en

12.000.000 4

dokum

en

15.000.000 4

dokum

en

40.991.000

5 Sosialisasi

Pemanfaatan UKBM

8 Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

informasi kesehatan di

UKBM


orang

13.000.000 100

orang

30.000.000 100

orang

35.000.000 250

orang

78.000.000

6 Edukasi Dampak Asap

Rokok dan HIV/AIDS

10 Jumlah siswa yang

mendapatkan informasi

bahaya asap rokok dan

HIV/AIDS

0 orang - 500

orang

50.000.000 200

orang

14.000.000 500

orang

60.000.000 500

orang

65.000.000 1700

orang

189.000.000

7 Penyusunan Perda

KTR

11 Jumlah draft Perda KTR

yang disusun

0 draft 34.623.000 1 draft 40.000.000 0 draft - 0 draft - 0 draft - 1 draft 74.623.000

8 Sosialisasi Perda KTR 12 Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

informasi tentang Perda

KTR


orang

20.000.000 400

orang

40.000.000 400

orang

45.000.000 1025

orang

105.000.000

9 Peningkatan Strata

Desa Siaga Aktif

13 Jumlah desa siaga aktif

yang ditingkatkan

stratanya

0 desa - 10 desa 50.000.000 10 desa 30.000.000 30 desa 60.000.000 43 desa 70.000.000 93 desa 210.000.000

10 Pembentukan Saka

Bakti Husada

14 Jumlah Saka Bakti

Husada yang terbentuk

0 SBH - 1 SBH 11.547.500 3 SBH 30.000.000 3 SBH 30.000.000 4 SBH 40.000.000 11 SBH 111.547.500

11 Kabupaten/Kota Sehat 11 Jumlah laporan

kegiatan koordinasi Tim

Pembina Kabupaten

Pangandaran Sehat

untuk efektifitas

program/kegiatan

Forum Kabupaten

Pangandaran Sehat

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

100.000.000 1

dokum

en

150.000.000 1

dokum

en

200.000.000 1

dokum

en

450.000.000

1 100% 106.906.000 100% 361.767.000 100% 562.184.000 100% 946.100.000 100% 1.027.600.000 100% 3.004.557.000

2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Penyemprotan fogging

sarang nyamuk

1 Frekuensi

penyemprotan sarang

nyamuk

97 kali 23.310.000 0 kali - 0 kali - 0 kali - 0 kali - 97 kali 23.310.000

2 Pengambilan vaksin 2 Frekuensi pengambilan

vaksin dari provinsi

0 kali - 0 kali - 0 kali - 12 kali 24.000.000 12 kali 30.000.000 24 kali 54.000.000

3 Pemeriksaan sample

darah

(Serosurvey/VCT)

3 Frekuensi pemeriksaan

sample darah (VCT)

2 kali 10.740.000 0 kali - 0 kali - 2 kali 20.000.000 2 kali 30.000.000 6 kali 60.740.000

4 Rujukan penderita HIV

Positif dan TB MDR

4 Jumlah penderita HIV

positif dan TB MDR

yang dirujuk

10

orang

- 10

orang

- 10

orang

40.680.000 8 orang 48.000.000 8 orang 60.000.000 53

orang

148.680.000

5 Pengadaan bahan

habis pakai HIV/AIDS

5 Jumlah item bahan

habis pakai HIV/AIDS

yang disediakan

15 item 49.618.000 15 item 74.000.000 15 item 81.400.000 15 item 85.000.000 15 item 87.000.000 15 item 377.018.000

6 SPOT survei malaria 6 Jumlah lokasi yang

disurvei

2 lokasi 7.443.000 3 lokasi 6.490.000 3 lokasi - 3 lokasi 30.000.000 3 lokasi 35.000.000 3 lokasi 78.933.000

7 penyelidikan

epidemiologi

7 Frekuensi penyelidikan

epidemiologi yang

dilakukan

12 kali 9.695.000 12 kali 21.515.000 12 kali - 12 kali 19.100.000 1

dokum

en

19.600.000 1

dokum

en

69.910.000

BIDANG P2P

Cakupan pelayanan

kesehatan orang dengan

risiko terinfeksi HIV

BIDANG KESMAS

6 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

masyarakat

Cakupan rumah tangga

ber-PHBS

Cakupan desa sehat siaga

aktif non pratama

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

1 Meningkatnya

mutu dan akses

pelayanan

kesehatan

7 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Cakupan pelayanan


TB


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

8 Monev Program

Pengendalian Penyakit

menular

8 Jumlah dokumen

pengendalian penyakit

yang dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 9

dokum

en

50.000.000 9

dokum

en

52.000.000 9

dokum

en

102.000.000

9 Peningkatan


dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyakit

9 Jumlah dokumen KIE

penyeakit menular yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 15

dokum

en

131.913.000 15

dokum

en

140.000.000 15

dokum

en

145.000.000 15

dokum

en

416.913.000

10 Peningkatan Imunisasi 10 Jumlah petugas dan

kader imunisasi yang

dilatih


orang

33.968.000 138

orang

80.000.000 138

orang

87.000.000 138

orang

200.968.000

11 Pengadaan Mikroskop 11 Jumlah mikroskop yang

disediakan

0 unit - 3 unit 102.110.000 0 unit - 0 unit - 0 unit - 7 unit 102.110.000

12 Pelatihan operaror

Fogging

12 Jumlah operator fogging

yang dilatih

0 orang - 45

orang

7.652.000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 45

orang

7.652.000

13 Pemberdayaan

Jumantik

13 Jumlah juru pemantau

jentik yang dilatih

0 orang - 80

orang

50.000.000 0 - 0 - 0 - 50.000.000

14 Pra Eliminasi Penyakit

Malaria

14 Jumlah dokumen

penyakit malaria yang

dihasilkan

1

dokum

en

6.100.000 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

10.000.000 0

dokum

en

- 1

dokum

en

16.100.000

15 Peningkatan

Surveilance

epidemiologi dan

Penanggulangan

wabah

15 Jumlah petugas dan

kader yang dilatih


orang

24.795.000 153

orang

65.000.000 153

orang

72.000.000 153

orang

161.795.000

16 Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

16 Jumlah dokumen

Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 11

dokum

en

100.000.000 11

dokum

en

249.428.000 11

dokum

en

375.000.000 11

dokum

en

410.000.000 11

dokum

en

1.134.428.000

1 100% 141.655.000 100% 131.920.000 100% 398.445.500 100% 1.115.400.000 100% 2.028.000.000 100% 3.815.420.500

2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Pelayanan Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular dan

Kesehatan Jiwa

1 Jumlah dokumen

Pelayanan Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa

yang dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 6

dokum

en

50.000.000 6

dokum

en

100.000.000 6

dokum

en

125.000.000 6

dokum

en

275.000.000

2 Deteksi Dini Kanker

Serviks dan Mamae

2 Jumlah perempuan

usia 30-50 tahun yang

diperiksa

750

orang

124.015.000 750

orang

104.775.000 750

orang

101.512.500 825

orang

180.000.000 900

orang

200.000.000 3975

orang

710.302.500

3 Pengadaan Alat

Krioterapi

4 Jumlah alat krioterapi

yang disediakan

0 unit - 0 unit - 0 unit 170.000.000 3 unit 300.000.000 12 unit 1.200.000.000 15 unit 1.670.000.000

4 Penjaringan Faktor

Resiko PTM

5 Jumlah penduduk usia

15-59 tahun yang

dijaring

750

orang

17.640.000 750

orang

18.375.000 750

orang

19.400.000 18000

orang

400.000.000 18000

orang

420.000.000 38250

orang

875.415.000

5 Peningkatan


dan Edukasi (KIE)

Pengendalian

pencegahan penyakit

tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

6 Jumlah Puskesmas

dengan Peningkatan

komunikasi, informasi

dan Edukasi (KIE)

pengendalian

pencegahan Penyakit

Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 15

dokum

en

50.628.000 15

dokum

en

55.000.000 15

dokum

en

60.000.000 15

dokum

en

165.628.000

6 Peningkatan

kemampuan petugas

puskesmas dalam

penjaringan dan

pemantauan

kesehatan jiwa

8 Jumlah petugas yang

ditingkatkan

kemampuannya


orang

10.000.000 30

orang

12.000.000 60

orang

22.000.000

7 Peningkatan

kemampuan kader

dalam penjaringan

kesehatan jiwa

9 Jumlah kader yang

ditingkatkan

kemampuannya


orang

30.000.000 0 orang - 186

orang

30.000.000

8 Monev Pengelola

Program kesehatan

jiwa dan indera

10 Jumlah dokumen

kesehatan jiwa dan

indera yang dihasilkan

0

dokum

en

- 2

dokum

en

8.770.000 2

dokum

en

6.905.000 2

dokum

en

10.400.000 2

dokum

en

11.000.000 2

dokum

en

37.075.000

9 Peningkatan kapasitas

kader posbindu

tentang konseling

kesehatan indera dan

PTM

12 Jumlah kader yang

ditingkatkan

kapasitasnya


orang

30.000.000 0 orang - 186

orang

30.000.000

1 70,3% 350.373.170 71% 468.820.000 72,5% 121.000.000 73,5% 306.000.000 75% 350.100.000 75% 1.596.293.170

BIDANG P2P

8 Program Pengendalian,

Pencegahan Penyakit

Tidak Menular dan

Kesehatan Jiw a

Cakupan pelayanan

kesehatan pada usia

produktif

Cakupan pelayanan

kesehatan penderita

hipertensiCakupan pelayanan

kesehatan penderita

diabetes melitus

Cakupan pelayanan


gangguan jiw a berat


Lingkungan Sehat

Cakupan rumah sehat BIDANG KESMAS

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

1 Meningkatnya

mutu dan akses

pelayanan

kesehatan


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

2 46,40% 48,50% 52,00% 54,50% 57,00% 57,00%

3 52,7% 55% 56,5% 58% 60% 60%

4 62,4% 64% 66,5% 68% 70% 70%

5 69,4% 71% 72,5% 74% 75% 75%

6 8,0% 10% 12,0% 15% 18% 18%

1 Pemantauan dan

penyemprotan Lalat

1 Frekuensi pemantauan

dan penyemprotan lalat

22 kali 42.694.800 22 kali 44.409.000 22 kali 51.000.000 24 kali 60.000.000 24 kali 65.000.000 24 kali 263.103.800

2 Penilaian Kesehatan

Lingkungan (Study

Ehra)


dihasilkan

0

dokum

en

- 1

dokum

en

250.000.000 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

250.000.000

3 Pelaksanaan Pemicuan

STBM

3 Jumlah lokasi yang

dipicu

40

lokasi

92.880.000 40

lokasi

157.500.000 0 lokasi - 0 lokasi - 0 lokasi - 160

lokasi

250.380.000

4 Inspeksi Sanitasi

tempat tempat umum

4 Jumlah lokasi yang

dipantau

20

lokasi

2.747.000 0 lokasi - 20

lokasi

2.400.000 20

lokasi

2.500.000 20

lokasi

2.600.000 100

lokasi

10.247.000

5 Pertemuan Evalusi

Program Kesling

5 Jumlah dokumen

evaluasi yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 2

dokum

en

13.600.000 2

dokum

en

12.500.000 2

dokum

en

13.500.000 2

dokum

en

39.600.000

6 Penerapan Rencana

Pengamanan Air

Minum (RPAM)

6 Jumlah laporan


0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

11.000.000 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

11.000.000

7 Bimbingan Teknis

Penggunaan

Sanitarian KIT

7 Jumlah peserta

sanitarian yang

dibimbing


orang

12.500.000 0 orang - 15

orang

12.500.000

8 Pengelolaan Limbah

medis Padat

8 Jumlah dokumen MoU

pengelolaan limbah

medis padat yang

disusun

15

dokum

en

79.286.120 0

dokum

en

- 1

dokum

en

25.000.000 2

dokum

en

200.000.000 2

dokum

en

250.000.000 20

dokum

en

554.286.120

9 Pelatihan STBM Bagi

Petugas

9 Jumlah peserta petugas

STBM yang dilatih

30

orang

117.981.250 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 30

orang

117.981.250

10 Pemeriksaan Kualitas

Air Bersih

10 Jumlah lokasi air bersih

yang diperiksa

12

lokasi

14.784.000 12

lokasi

16.911.000 15

lokasi

18.000.000 15

lokasi

18.500.000 15

lokasi

19.000.000 69

lokasi

87.195.000

1 21,1% 65.561.000 24% 48.500.000 25% 105.600.000 26,5% 298.700.000 28% 128.800.000 28% 647.161.000

2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Aspek Legal PIRT dan

Damiu

1 Jumlah PIRT dan

DAMIU yang

bersertifikat

40

buah

59.929.000 50

buah

40.000.000 60

buah

75.000.000 60

buah

80.000.000 60

buah

85.000.000 270

buah

339.929.000

2 Pemeriksaan sampel

makanan Pasar

Tradisional

2 Jumlah sampel

makanan yang

diperiksa

18

sampel

5.632.000 25

sampel

8.500.000 25

sampel

8.600.000 25

sampel

8.700.000 25

sampel

8.800.000 118

sampel

40.232.000

3 Pembinaan Pangan

Jajanan Anak

Sekolahan

3 Jumlah penjamah

makanan kantin

sekolah yang dibina


orang

11.000.000 40

orang

15.000.000 40

orang

17.500.000 110

orang

43.500.000

4 Pelatihan Penjamah

Makanan

4 Jumlah penjamah

makanan yang dilatih


orang

180.000.000 0 orang - 30

orang

180.000.000

5 Evaluasi Higiene

Sanitasi Pangan (HSP)

berbasis Website

5 Jumlah dokumen

evaluasi HSP yang

disusun

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

11.000.000 1

dokum

en

15.000.000 1

dokum

en

17.500.000 1

dokum

en

43.500.000

11 1 0% - 0% - 33,33% 100.000.000 66,67% 72.000.000 100% 75.500.000 100% 247.500.000

1 Upaya Kesehatan Kerja

Berbasis Masyarakat

1 Jumlah laporan upaya

kesehatan kerja yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

7.000.000 1

dokum

en

8.500.000 1

dokum

en

10.000.000 1

dokum

en

25.500.000

2 Pembentukan Pos

Upaya Kesehatan Kerja

(UKK)

2 Jumlah Pos Upaya

Kesehatan Kerja yang

terbentuk

0 pos - 0 pos - 5 pos 32.000.000 0 pos - 0 pos - 5 pos 32.000.000

3 Pertemuan Evaluasi

Program Kesehatan

Kerja Puskesmas

3 Jumlah dokumen

evaluasi kesehatan

kerja yang dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 2

dokum

en

11.000.000 2

dokum

en

12.500.000 2

dokum

en

13.500.000 2

dokum

en

37.000.000

4 Pelaksanaan Tes

Kebugaran

4 Frekuensi pelaksanaan

tes kebugaran

0 kali - 0 kali - 5 kali 50.000.000 5 kali 51.000.000 5 kali 52.000.000 15 kali 153.000.000

5 Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan

terakreditasi

37,50% 68,75% 93,75% 93,75% 100% 100%

6 Peningkatan status Fasilitas pelayanan

kesehatan

0 unit 5 unit 5 unit 5 unit 1 unit 16

unit

12 1 37,50% 758.896.000 68,75% 1.358.254.000 93,75% 1.430.108.000 93,75% 1.798.464.000 100% 2.218.610.400 100% 7.564.332.400

1 Validasi Data Profil 3 Jumlah dokumen profil

kesehatan yang

dihasilkan

25

dokum

en

18.000.000 25

dokum

en

- 25

dokum

en

30.000.000 25

dokum

en

24.000.000 25

dokum

en

26.000.000 25

dokum

en

98.000.000 SEKRETARIAT

Program Pengaw asan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

Cakupan tempat

pengolahan makanan dan

minuman yang memenuhi

syarat

Cakupan tempat

pengolahan makanan dan

minuman yang dibina

Program Kesehatan Kerja

Dan Olah Raga

Cakupan kesehatan kerja

dan olah raga

2 Meningkatnya

standar

pelayanan

kesehatan


Lingkungan Sehat

BIDANG KESMAS

Cakupan akses air bersih

Cakupan akses jamban

keluarga

Cakupan desa yang

melaksanakan STBM

Cakupan tempat-tempat

umum yang memenuhi

syarat

Cakupan tempat-tempat

umum yang dibina

10

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

1 Meningkatnya

mutu dan akses

pelayanan

kesehatan

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Cakupan kualitas

pelayanan kesehatan yang

memenuhi standar


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

2 Pembinaan Pelayanan

Sarana Kesehatan

Swasta dan Milik

Pemerintah

4 Jumlah sarana

kesehatan yang dibina

70 unit 9.000.000 80 unit - 85 unit 11.000.000 85 unit 13.000.000 95 unit 14.000.000 95 unit 47.000.000 BIDANG YANKES

3 Penilaian Tenaga

Kesehatan Teladan

5 Jumlah tenaga

kesehatan teladan yang

terpilih

3 orang 6.500.000 5 orang 31.000.000 5 orang 40.000.000 5 orang 40.000.000 5 orang 40.000.000 23

orang

157.500.000 BIDANG SDK

4 Akreditasi Puskesmas 6 Jumlah puskesmas

yang diakreditasi

4 PKM 725.396.000 5 PKM 1.160.000.000 4 PKM 1.186.273.000 4 PKM 1.226.137.000 5 PKM 1.348.750.700 15 PKM 5.646.556.700

5 Pendampingan

persiapan survei

akreditasi puskesmas

7 Jumlah dokumen

pendampingan

akreditasi yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 4

dokum

en

195.327.000 4

dokum

en

214.859.700 12

dokum

en

410.186.700

6 survei reakreditasi

puskesmas

8 Jumlah puskesmas

yang direakreditasi

0 PKM - 0 PKM - 2 PKM 162.835.000 4 PKM 300.000.000 5 PKM 375.000.000 11 PKM 837.835.000

7 Pelatihan Tim

Pendamping Akreditasi

9 Jumlah pendamping

akreditasi yang dilatih

0 orang - 4 orang 30.000.000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 4 orang 30.000.000

8 Akreditasi Labkesda 10 Jumlah labkesda yang

terakreditasi

0

labkesd

a

- 1

labkesd

a

137.254.000 0

labkesd

a

- 0

labkesd

a

- 1

labkesd

a

200.000.000 1

Labkes

da

337.254.000

13 1 0% - 0% - 100% 168.000.000 100% 158.000.000 100% 170.000.000 100% 496.000.000

1 Sosialisasi dan loka

karya persiapan BLUD

1 Jumlah laporan


0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

48.000.000 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

48.000.000

2 Asesmen BLUD 2 Jumlah Dokumen

Assesmen BLUD yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 15

dokum

en

- 15

dokum

en

32.000.000 15

dokum

en

36.000.000 15

dokum

en

68.000.000

3 Pendampingan

Penyusunan BLUD

3 Jumlah Dokumen

pendampingan BLUD

yang dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 15

dokum

en

32.000.000 15

dokum

en

36.000.000 15

dokum

en

40.000.000 15

dokum

en

108.000.000

4 Penilaian BLUD 4 Jumlah Dokumen

penilaian BLUD yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 15

dokum

en

88.000.000 15

dokum

en

90.000.000 15

dokum

en

94.000.000 15

dokum

en

272.000.000

7 Persentase sarana dan prasarana fasilitas

pelayanan kesehatan yang memenuhi standar

60% 60% 80% 90% 100% 100%

8 Rumah Sakit yang Dibangun 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 1 unit

9 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang

menerapkan sistem informasi kesehatan

0% 53,33% 100% 100% 100% 100%

14 1 60% 41.003.250.300 60% 21.813.541.000 100% 40.802.094.096 100% 16.580.000.000 100% 10.900.000.000 100% 131.449.467.327

1 Pembangunan PKM 1 Jumlah puskesmas

yang dibangun

9 unit 27.181.538.500 0 unit - 6 unit 23.532.988.790 0 unit - 0 unit - 15 unit 50.714.527.290

2 Rehabilitasi Puskesmas

Pembantu

2 Jumlah Pustu yang

direhab/dibangun

0 unit - 0 unit - 0 unit - 20 unit 4.000.000.000 15 unit 3.000.000.000 35 unit 7.000.000.000


Dinas roda 4

3 Jumlah kendaraan roda

empat yang disediakan

0 unit - 0 unit - 0 unit - 2 unit 800.000.000 2 unit 1.000.000.000 4 unit 1.800.000.000

4 Pengadaan kendaraan

dinas Roda dua Pkm

4 Jumlah kendaraan roda

dua yang disediakan


5 Pengadaan Alat

Kesehatan Posbindu

KIT

5 Jumlah Posbindu Kit

yang disediakan

30 set 150.000.000 15 set 155.000.000 34 set 345.050.000 0 set - 0 set - 109 set 1.583.333.181 BIDANG P2P

6 Pengadaan Genset

Pkm

6 Jumlah genset

puskesmas yang

disediakan

0 unit - 2 unit 201.785.000 2 unit 250.000.000 3 unit 250.000.000 0 unit - 7 unit 751.785.000 SEKRETARIAT

7 Pengadaan IPAL

Puskesmas

7 Jumlah IPAL

Puskesmas yang

disediakan

2 unit 1.100.000.000 3 unit 1.500.000.000 7 unit 3.909.701.250 4 unit 3.000.000.000 0 unit - 12 unit 7.600.000.000

8 Pengadaan Promkes Kit 8 Jumlah Promkes Kit

yang disediakan

15 set 110.260.000 0 set - 0 set - 0 set - 0 set - 15 set 110.260.000

9 Pengadaan Sanitarian

Kit

9 Jumlah Sanitarian Kit

yang disediakan

10 set 364.740.000 0 set - 0 set - 0 set - 0 set - 10 set 364.740.000

10 Pengadaan Mesin

Fogging

10 Jumlah mesin fogging

yang disediakan

11 unit 275.000.000 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 11 unit 275.000.000 BIDANG P2P

11 Penyediaan SIK di PKM 11 Jumlah item perangkat

SIK yang disediakan

30 item 405.000.000 64 item 559.709.000 98 item 1.050.000.000 0 item - 0 item - 192

paket

1.846.709.000

12 Penyelenggaraan

Sistem Informasi

Kesehatan Daerah

12 Jumlah fasyankes yang

menerapkan SIKDA

0 unit - 0 unit - 16 unit 300.000.000 0 item 430.000.000 16 unit 450.000.000 16 unit 1.230.000.000

13 Pengadaan Tanah Pkm

Baru

13 Jumlah lahan yang

disediakan

2 lokasi 1.176.180.000 2 lokasi 1.500.000.000 0 lokasi - 0 lokasi - 0 lokasi - 4 lokasi 2.676.180.000

14 Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas

14 Jumlah item alat

kesehatan yang

disediakan

250

item

6.664.491.800 25 item 3.000.000.000 0 item - 0 item - 0 item - 300

item

9.664.491.800 BIDANG SDK

15 Penambahan Ruangan

Puskesmas (DAK)

15 Jumlah penambahan

ruangan puskesmas

yang disediakan

0 PKM - 0 PKM - 0 PKM - 0 PKM - 3 PKM 2.000.000.000 3 PKM 2.000.000.000 SEKRETARIAT

Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas,Pustu dan

Jaringannya

Cakupan puskesmas

dengan sarana prasarana

serta alat kesehatan yang

memenuhi standar

SEKRETARIAT

BIDANG KESMAS

SEKRETARIAT

BIDANG YANKES

Program Peningkatan

Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

Cakupan pelayanan

kesehatan BLUD

2 Meningkatnya

standar

pelayanan

kesehatan

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

3 Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

fasilitas

pelayanan

kesehatan


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

16 Perawatan dan

kalibrasi alat

kesehatan Puskesmas

16 Jumlah item alat

kesehatan yang

dikalibrasi

0 item - 0 item - 50 item 258.961.100 55 item 1.500.000.000 60 item 750.000.000 215

item

2.508.961.100 BIDANG SDK

17 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

17 Jumlah item sarana

dan prasarana

puskesmas yang

disediakan

40 item 2.668.350.000 50 item 3.500.000.000 40 item 2.000.000.000 45 item 3.500.000.000 45 item 3.500.000.000 225

item


18 Pengadaan Alat

Kesehatan (DAK)

18 Jumlah item alat

kesehatan yang

disediakan

0 item - 50 item 3.238.900.000 50 item 8.840.892.956 0 item - 0 item - 100

item

12.079.792.956 BIDANG SDK

19 Pengadaan UKS Kit 19 Jumlah UKS Kit yang

disediakan

0 paket - 15

paket

145.000.000 0 paket - 0 paket - 0 paket - 15

paket

145.000.000 BIDANG KESMAS

21 Pengadaan Sistem

Informasi Puskesmas

(SIMPUS)

21 Jumlah aplikasi

SIMPUS yang

disediakan

0

aplikasi

- 1

aplikasi

300.000.000 0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 0 paket - 1

aplikasi

300.000.000

22 Pematangan

Lahan/Pembangunan

Tempat Parkir dan

Pembangunan Jalan

Akses PKM

Pangandaran

22 Jumlah infrastruktur

puskesmas yang

dibangun


23 Pembangunan TPT

Peskesmas Kalipucang


puskesmas yang

dibangun

0 unit - 1 unit 1.000.000.000 0 unit - 0 unit - 0 unit - 1 unit 1.000.000.000

24 Pembangunan PONED

Puskesmas Parigi

24 Jumlah Gedung PONED

yang dibangun


25 Pengadaan Tanah

Parkir Puskesmas

Kalipucang

25 Jumlah lahan parkir

yang disediakan


26 Relokasi Puskesmas 26 Jumlah puskesmas

yang berpindah lokasi


27 Pengadaan Peralatan

Imunisasi (DAK)

27 Jumlah peralatan

imunisasi yang

disediakan

0 unit - 289

unit

3.112.517.000 0 unit - 0 unit - 0 unit - 289

unit

3.112.517.000 BIDANG P2P

28 Pengadaan Pagar

Puskesmas


puskesmas yang

dibangun

2 unit 400.000.000 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 2 unit 400.000.000 SEKRETARIAT

29 Pembuatan Dokumen

UKL dan UPL

Puskesmas

29 Jumlah dokumen UKL-

UPL puskesmas yang

dihasilkan

2

dokum

en

193.500.000 3

dokum

en

113.500.000 3

dokum

en

114.500.000 3

dokum

en

150.000.000 4

dokum

en

200.000.000 15

dokum

en

771.500.000 BIDANG KESMAS

30 Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan/Rehabil

itasi Puskesmas

30 Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan/rehabilit

asi puskesmas yang

dihasilkan

6

dokum

en

314.190.000 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 6

dokum

en

314.190.000

31 Penyusunan Fisibility

Study Pembangunan

Puskesmas

31 Jumlah dokumen

Feasibility Study

pembangunan

puskesmas yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

-

32 Pengadaan Alat

Kesehatan (DBHCHT)

32 Jumlah item alat

kesehatan yang

disediakan

0 item - 0 item - 2 item - 0 item 500.000.000 0 item - 38 item 695.000.000

33 Pengadaan Obat dan

BMHP (DBHCHT)

33 Jumlah item obat dan

BMHP yang disediakan

0 item - 0 item - 3 item - 0 item 500.000.000 0 item - 11 item 1.200.000.000

34 Penyediaan Sarana

Transportasi/Ambulan

ce (DBHCHT)

34 Jumlah ambulans yang

disediakan


35 Penambahan Ruang

Puskesmas

35 Jumlah ruang

puskesmas yang

dibangun

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

200.000.000 1

dokum

en

1.000.000.000 0

dokum

en

- 1

dokum

en

1.700.000.000

36 Pembangunan

Laboratorium

Puskesmas Parigi

36 Jumlah laboratorium

puskesmas yang

dibangun

0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit -

15 1 15% 37.185.018.600 25% 66.649.400.000 35% 102.000.000.000 70% 177.000.000.000 90% 88.250.000.000 100% 471.084.418.600

1 Pembuatan Study

Amdal RSUD

Pangandaran

1 Jumlah dokumen

AMDAL RSUD yang

dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

-

2 Pembuatan DED 2 Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan RSUD

yang dihasilkan

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 0

dokum

en

-

3 Pembangunan Gedung

Rumah Sakit

3 Jumlah RSUD yang

dibangun

0 unit 36.000.000.000 0 unit 65.000.000.000 1 unit 100.000.000.000 0 unit - 0 unit - 1 unit 201.000.000.000

4 Pengawasan

Pembangunan RSUD

Pangandaran

4 Jumlah dokumen

pengawasan

pembangunan RSUD

Pangandaran yang

dihasilkan (dokumen)

1

dokum

en

1.185.018.600 1

dokum

en

1.449.400.000 1

dokum

en

2.000.000.000 0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

4.634.418.600

BIDANG YANKES

BIDANG SDK

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiw a/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

Cakupan rumah sakit

dengan sarana prasarana

serta alat kesehatan yang

memenuhi standar

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

3 Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

fasilitas

pelayanan

kesehatan


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

5 pengadaan sarana dan

prasarana Rumah sakit

5 Jumlah paket sarana

dan prasarana rumah

sakit yang disediakan

(paket)

0 item - 0 item - 0 item - 100

item

50.000.000.000 100

item

50.000.000.000 200

item



bahan medis habis

pakai rumah sakit

6 Jumlah paket obat dan

BMHP rumah sakit yang

disediakan (paket)


item

11.000.000.000 550

item

12.000.000.000 1050

item

23.000.000.000

7 Pengadaan Alat

kesehatan rumah sakit

7 Jumlah paket alat

kesehatan rumah sakit

yang disediakan (paket)


item

100.000.000.000 25 item 15.000.000.000 125

item

115.000.000.000

8 Perizinan Rumah Sakit

Umum Daerah

8 Jumlah perizinan RSUD

yang dibutuhkan

0

dokum

en

- 2

dokum

en

200.000.000 0

dokum

en

- 4

dokum

en

500.000.000 4

dokum

en

500.000.000 10

dokum

en

1.200.000.000

9 Pengadaan Instalasi

Pengolahan Air Limbah

RSUD

9 Jumlah IPAL RSUD

yang disediakan

0 unit - 0 unit - 0 unit - 1 unit 4.500.000.000 0 unit - 1 unit 4.500.000.000

10 Penyediaan Makanan

dan Minuman Pasien

RSUD

10 Jumlah makanan dan

minuman pasien RSUD

yang disediakan

0 porsi - 0 porsi - 0 porsi - 100000

porsi

7.500.000.000 110000

porsi

8.250.000.000 210000

porsi

15.750.000.000

11 Pengadaan Sistem

Informasi Manajemen

Rumah Sakit

11 Jumlah aplikasi yang

disediakan

0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 0

aplikasi

- 1

aplikasi

1.000.000.000 0

aplikasi

- 1

aplikasi

1.000.000.000

12 Pengadaan Ambulance

Rumah Sakit Umum

Daerah

12 Jumlah ambulance

yang disediakan

0 unit - 0 unit - 0 unit - 5 unit 2.500.000.000 5 unit 2.500.000.000 10 unit 5.000.000.000

1 100% 4.017.610.000 100% 4.749.196.000 100% 8.726.445.200 100% 10.166.475.000 100% 11.994.159.648 100% 38.445.789.900

2 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Bahan Habis Pakai



250

item

3.801.880.000 250

item

4.728.000.000 250

item

7.000.000.000 250

item

9.000.000.000 250

item

10.000.000.000 1250

item

34.529.880.000

2 Monitoring Evaluasi

pengelolaan Obat

2 Jumlah laporan

monitoring dan evaluasi

pengelolaan obat yang


4

dokum

en

- 4

dokum

en

- 4

dokum

en

67.000.000 4

dokum

en

74.000.000 4

dokum

en

76.000.000 4

dokum

en

217.000.000

3 Pengadaan Sarana

Prasarana UPTD

Farmasi

3 Jumlah item sarana

dan prasarana UPT

Farmasi yang

disediakan

0 item - 0 item - 4 item 200.000.000 7 item 500.000.000 6 item 500.000.000 17 item 1.200.000.000

4 Pengadaan Penunjang

Mutu UPT Farmasi

4 Jumlah item penunjang

mutu Farmasi yang

disediakan

11 item 215.730.000 0 item - 3 item 150.000.000 3 item 200.000.000 3 item 250.000.000 20 item 815.730.000

5 Dukungan Manajemen

e-logistik

5 Jumlah laporan e-

logistik yang dihasilkan

(dokumen)

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

44.220.000 1

dokum

en

48.642.000 1

dokum

en

53.506.200 1

dokum

en

146.368.200

6 Peningkatan

pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

6 Cakupan distribusi obat

dan perbekalan

kesehatan ke sarana

kesehatan

0% - 0% - 100% 80.000.000 100% 173.833.000 100% 191.216.300 100% 445.049.300

7 Penyediaan Sarana

Pendukung Instalasi

Farmasi Kab/Kota

7 Jumlah kendaraan

operasional yang

disediakan (unit)

0 unit - 0 unit - 3 item 560.000.000 0 unit - 0 unit - 1 unit 560.000.000

8 Pengawasan Pelayanan

Kefarmasian di Sarana

Kesehatan

8 Jumlah sarana

pelayanan kefarmasian

yang diawasi (unit)

0 unit - 0 unit - 20 unit 50.000.000 20 unit 60.000.000 20 unit 70.000.000 60 unit 180.000.000

9 Pengelolaan dan

Pemusnahan Obat

rusak dan Kadaluarsa

9 Persentase obat

kadaluarsa/rusak yang

dimusnahkan

0 - 0 - 0,1 50.000.000 0,1 60.000.000 0,1 70.000.000 0,1 180.000.000

10 Evaluasi Sistem

Pelaporan Kefarmasian

di Sarana Kesehatan

10 Jumlah laporan

kegiatan evaluasi

kefarmasian yang


0

dokum

en

- 1

dokum

en

21.196.000 1

dokum

en

25.000.000 1

dokum

en

30.000.000 1

dokum

en

35.000.000 1

dokum

en

111.196.000

11 Sosialisasi Gerakan

Masyarakat Cermat

Menggunakan Obat

11 Jumlah laporan

kegiatan Gema Cermat

kader (dokumen)

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

15.566.400 1

dokum

en

20.000.000 1

dokum

en

25.000.000 1

dokum

en

60.566.400

13 Pengadaaan Obat dan




- - 25 item 300.000.000 30 item 330.000.000 30 item 500.000.000 30 item 1.130.000.000

14 Pengadaan Obat Gizi 14 Jumlah item obat gizi

yang disediakan

- - 3 item 184.658.800 3 item 203.124.680 3 item 223.437.148 3 item 611.220.628

17 1 1 unit 625.485.000 1 unit 408.500.000 1 unit 1.108.500.000 1 unit 1.156.400.000 1 unit 1.330.580.000 1 unit 4.629.465.000

1 Pengadaan peralatan

Laboratorium

Kesehatan

1 Jumlah peralatan

laboratorium yang

disediakan (paket)

17 unit 296.400.000 4 unit 85.000.000 0 unit - 7 unit 518.400.000 7 unit 622.080.000 35 unit 1.521.880.000

2 Pengadaan Reagen

Laboratorium

2 Jumlah item reagen

laboratorium yang

disediakan

44 item 329.085.000 39 item 300.000.000 46 item 400.000.000 46 item 430.000.000 47 item 470.000.000 222

item

1.929.085.000

3 Pengadaan Reagen

Laboratorium Check Up

Haji

3 Jumlah item check up

calon jemaah haji yang

disediakan (paket)

0 item - 0 item - 0 item - 28 item 150.000.000 30 item 175.000.000 58 item 325.000.000

Program Peningkatan


Laboratorium Kesehatan

Cakupan sarana dan

prasarana laboratorium

yang memenuhi standar

BIDANG SDK

BIDANG SDK

16 Program Obat dan


Cakupan ketersediaan

obat

BIDANG SDK

Persentase distribusi obat

ke puskesmas

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

3 Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

fasilitas

pelayanan

kesehatan


(3) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(1) (2) (5) (6)



(Output )


Perangkat Daerah

Penanggung

Jaw ab

Lokasi



daerah

4 Check up Haji 4 Jumlah laporan

kegiatan pemeriksaan

calon jemaah haji

(dokumen)

0

dokum

en

- 0

dokum

en

- 1

dokum

en

- 1

dokum

en

20.000.000 1

dokum

en

20.000.000 1

dokum

en

40.000.000

5 Pengadaan Reagen dan

Bahan Habis Pakai

5 Jumlah paket reagen

dan Bahan habis pakai

yang disediakan (paket)

0 item - 0 item - 5 item 10.000.000 5 item 11.000.000 5 item 12.000.000 15 item 33.000.000

6 Pemantapan Mutu

Ekternal

6 Jumlah laporan

kegiatan Pemantapan

Mutu Eksternal

(dokumen)

0

dokum

en

- 1

dokum

en

7.500.000 1

dokum

en

8.500.000 1

dokum

en

10.000.000 1

dokum

en

11.500.000 1

dokum

en

37.500.000


Laboratorium

Kesehatan Daerah

7 Jumlah Kendaraan

Pelayanan

Laboratorium Keliling

yang disediakan (unit)

0 unit - 0 unit - 1 unit 675.000.000 0 unit - 0 unit - 1 unit 675.000.000

8 Kalibrasi Peralatan

Laboratorium

8 Jumlah peralatan

laboratorium yang

dikalibrasi

0 unit - 7 unit 16.000.000 6 unit 15.000.000 7 unit 17.000.000 8 unit 20.000.000 28 unit 68.000.000

18 1 100% 845.000.000 100% 845.000.000 100% - 100% - 100% - 100% 1.690.000.000

1 Pengadaan Alat

Kesehatan

1 Jumlah item alat

kesehatan yang

disediakan

35 item 50.000.000 1 item 145.000.000 2 item - 0 item - 0 item - 38 item 195.000.000


BMHP



(paket)

0 item - 8 item 700.000.000 3 item - 0 item - 0 item - 11 item 700.000.000

3 Pengadaan Reagen

Labkesda

3 Jumlah item reagen

labkesda yang

disediakan

20 item 82.130.000 0 item - 0 item - 0 item - 0 item - 20 item 82.130.000

4 Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas

4 Jumlah alat kesehatan

puskesmas yang

disediakan

29 item 517.870.000 0 item - 0 item - 0 item - 0 item - 29 item 517.870.000

5 Penyediaan Sarana

Transportasi/Ambulan

ce

5 Jumlah ambulans yang

disediakan


6 Penyediaan Sarana

Transportasi Rujukan

(Ambulans MDR)

6 Jumlah ambulans TB

MDR yang disediakan

(unit)


7 Penyediaan Sarana

Transportasi Rujukan

(Ambulans 118)

7 Jumlah ambulans 118

yang disediakan (unit)


8 Pengadaan Obat

pendamping

Tuberkulosis

8 Jumlah item obat

pendamping TB yang

disediakan (paket)

3 item 195.000.000 0 item - 0 item - 0 item - 0 item - 3 item 195.000.000 BIDANG SDK

SEKRETARIAT

BIDANG SDK

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

(DBHCHT)

Cakupan pemenuhan

sarana prasarana fasilitas

pelayanan kesehatan

BIDANG SDK

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan

3 Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

fasilitas

pelayanan

kesehatan

115


Tahun 2016 - 2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang

bersifat indikatif dan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, serta

Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan pembangunan kesehatan

termaksud, dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran dengan mendorong peran aktif masyarakat.

Adapun indikator sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai

berikut :

a. Meningkatnya Indeks Kesehatan dari 0,775 (77,5) menjadi 0,786 (78,6)

b. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 148 orang per 100.000 kelahiran

hidup pada tahun 2016 menjadi 59 orang per 100.000 kelahiran hidup

pada tahun 2021.

c. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 9 orang per 1.000 kelahiran

hidup pada tahun 2016 menjadi 7 orang per 1.000 kelahiran hidup pada

tahun 2021.

d. Persentase Kecamatan Siap Siaga dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah/KLB sebesar 100%

e. Meningkatnya persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi dari

0% menjadi 100%

f. Meningkatnya status dari fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 16 unit

116


Tahun 2016 - 2021

g. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana fasyankes yang

memenuhi standar

h. Terwujudnya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pangandaran

i. Meningkatnya persentase fasyankes yang menerapkan sistem informasi

kesehatan dari 0% menjadi 100%

Untuk mendukung pencapaian indikator makro maka perlu ditetapkan

indikator mikro yang merupakan Indikator Desa Siaga, yaitu :

a. Forum / Paguyuban Masyarakat Desa

b. Sarana Pelayanan kesehatan dasar di desa dan sistem rujukan

c. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ( UKBM )

d. Surveilan Epidemiologi berbasis masyarakat

e. Kesiapsiagaan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis

masyarakat

f. Pengembangan lingkungan sehat

g. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )

h. Pengembangan Kadarzi

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Kabupaten, Indikator

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran tahun 2016–2021 dengan

tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

dengan indikator yaitu indeks kesehatan mempunyai tiga sasaran. Sasaran

pertama, meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan dengan

indikator yaitu indeks kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi,

Persentase Kecamatan Siap Siaga dalam penanggulangan kedaruratan

117


Tahun 2016 - 2021

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah/KLB. Sasaran kedua,

meningkatnya standar pelayanan kesehatan dengan indikator yaitu

persentase fasilitas kesehatan terakreditasi, meningkatnya status fasilitas

pelayanan kesehatan. Sasaran ketiga, Meninggkatnya kualitas sarana dan

prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dengan indikator yaitu persentase

sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar,

rumah sakit yang dibangun, dan persentase pelayanan kesehatan yang

menerapkan sistem informasi kesehatan.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, ditampilkan dalam Tabel T-C.28

berikut:

118


Tahun 2016 - 2021

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

NO Indikator Kondisi Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada Akhir

periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Bersih Dan Melayani

1 Nilai AKIP SKPD C C B BB BB BB BB

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) n/a >62,51 >62,51 >62,51 >62,51 >62,51 >62,51

Misi 5 : Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

3 Indeks Kesehatan 0,775 0,777 0,780 0,782 0,784 0,786 0,786

4 Angka Kematian Ibu (AKI) 148,91 96,91 94,77 77,27 75,63 59,25 59,25

5 Angka Kematian Bayi (AKB) 8,93 8,24 7,74 7,57 7,11 6,96 6,96

6 Persentase Kecamatan Siap Siaga

dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah/KLB

n/a 100 100 100 100 100 100

119


Tahun 2016 - 2021

7 Persentase Fasilitas pelayanan

kesehatan terakreditasi

0 37,5 68,75 93,75 93,75 100 100

8 Peningkatan status Fasilitas

pelayanan kesehatan

0 0 5 5 5 1 16

9 Persentase sarana dan prasarana

fasilitas pelayanan kesehatan yang

memenuhi standar

n/a 60 60 80 90 100 100

10 Rumah Sakit yang Dibangun 0 0 0 1 0 0 1

11 Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan yang menerapkan sistem

informasi kesehatan

0 0 53,33 75 90 100 100

120


Tahun 2016 - 2021

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, memuat

arahan perencanaan taktis dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan

di Bidang Kesehatan dan sebagai penjabarannya dituangkan dalam rencana

pembangunan tahunan bidang kesehatan. Rencana Strategis ini menurut

sifatnya mencakup berbagai unsur program kesehatan di Kabupaten

Pangandaran yang menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan

tahunan oleh masing-masing bidang/pemegang program di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi arahan yang dimuat

dalam rencana strategis ini, akan tetapi sangat tergantung pada itikad,

semangat, ketaatan dan disiplin dari para pelaksana serta peran aktif

masyarakat di bidang kesehatan. Pada hakekatnya untuk mewujudkan visi

Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari para pelaksana kegiatan, lintas

sektor terkait, peran serta masyarakat dan swasta dalam menyusun

perencanaan pembangunan kesehatan setiap tahunnya.

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar pembangunan

kesehatan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh

masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten

Pangandaran yang optimal. Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah

komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan operasional di setiap level

organisasi, balk vertikal maupun lintas sektoral yang berkaltan dengan

pembangunan kesehatan. Hal ini menjadi penting sebaLgai landasan dalam

mewujudhan Visi Misi Kabupaten Pangandaran selama periode waktu lima

tahun ke depan.

NIP. 19630424 199203 1006

121

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN