Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku TengahRenstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 - 2022 Renstra Dinas Kesehatan DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 - 2022

Renstra Dinas Kesehatan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

Renstra Dinas kesehatan merupakan satu dokumen perencanaan indikatif

yang dibuat dengan mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.

02.02./MENKES/52/2015 tentang Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra adalah acuan utama dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan serta rencana kerja dan anggaran pembangunan kesehatan.

Penyusunan Renstra ini mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan

dan capaian program prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan.

Kami meyakini bahwa Renstra ini jauh dari sempurna mengingat

keterbatasan waktu, literatur dan pengalaman. Untuk itu kami berharap semua

pihak dapat memberikan masukan guna perbaikan serta penyempurnaan di masa

yang akan datang.

Semoga Renstra ini bermanfaat.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Derah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB

VIII PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah menurut Peraturan

Bupati Maluku Tengah nomor 05 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan

bidang kesehatan. Seperti yang telah diketahui bersama kesehatan

merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana telah dinyatakan

dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan kesehatan sendiri bertujuan untuk mewujudkan derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya, pada hakekatnya pembangunan

kesehatan merupakan komponen utama dalam pembangunan kualitas

hidup manusia, seiring dengan pembangunan dibidang pendidikan dan

perekonomian yang tingkat keberhasilannya diukur dengan Indeks

Pembangunan Manusia. Pembangunan kesehatan adalah pembangunan

yang seyogyanya dilaksanakan secara dinamis, sistematis dan

berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya pembangunan tersebut

dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi

penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK serta

globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama

lintas sektor.

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan, Dinas

Kesehatan menyusun program dan kegiatan demi menjawab visi dan misi

kabupaten untuk tahun 2017 – 2022 dalam dokumen Rencana Strategi



(renstra). Renstra menurut Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 yaitu

dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5

(lima) tahun, renstra sendiri berfungsi sebagai suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu

tertentu melalui tahapan penyusunan rencana, penetapan rencana,

pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana serta

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Maluku Tengah mampu menyusun rumusan yang menjelaskan

arah pelaksanaan misi dan ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan

peranan dari Dinas Kesehatan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Kesehatan merujuk pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dimana awalnya yaitu Pembentukan Tim

Penyusun Renstra dan Penyusun Agenda Kerja. Tim ini kemudian akan

mengumpulkan data dan informasi serta melakukan evaluasi dan verifikasi

dari data dan informasi yang diperoleh yang selanjutnya akan menyusun

rancangan Renstra OPD hingga ke tahap penyusunan rancangan akhir

Renstra sampai ke penetapan.

Dalam proses penyusunan renstra haruslah merujuk pada RPJMD

Kabupaten (mengutip Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272

ayat 1), Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) sehingga dapat menjawab visi dan misi kabupaten, yang



disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Renstra merujuk pada Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan memperhatikan isu strategis.

Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022 haruslah mengacu ke

renstra kementerian dan renstra provinsi sebagai bahan pertimbangan dan

juga persamaan tujuan dan sasaran demi menjawab kinerja, selain itu

dalam proses penyusunan renstra masih memperhatikan Rencana Tata

Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) sebagai pertimbangan pembangunan dan dampak yang

ditimbulkan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra



1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah mengacu

pada Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan

Provinsi Maluku serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian landasan Renstra

adalah sama dengan Landasan Pembangunan Nasional maupun

Pembangunan Daerah. Secara spesifik landasan tersebut adalah :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila

2. Landasan Konstitusional yaitu Pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan

dengan aspek kesehatan dan penunjang kesehatan

3. Landasan Operasional :

a. Undang - Undang no 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang - Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

c. Undang - Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 04 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

j. Peraturan Daerah nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 – 2031

k. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

l. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Maluku

Tengah Tahun 2017 – 2022

m. Peraturan Bupati Maluku Tengah nomor 05 tahun 2017 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Renstra Dinas Kesehatan yaitu

peningkatan urusan kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi daerah

yang telah disepakati dalam kinerja penyengggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari program – program yang

telah ditetapkan;

2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kesehatan serta pihak terkait

dalam upaya pembangunan kesehatan;

3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kesehatan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Maluku Tengah mencakup Kondisi Faktual, Permasalahan Pelayanan,

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, strategi dan Kebijakan dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra menurut Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 yaitu

suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia dalam jangka waktu tertentu melalui tahapan penyusunan

rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan

evaluasi pelaksanaan rencana serta menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Undang – Undang, Peraturan Pemeritah, Peraturan Daerah

dan peraturan – peraturan lain tentang tugas dan fungsi dari Dinas

Kesehatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Renstra Dinas Kesehatan yaitu

peningkatan urusan kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi

daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyengggaraan

pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berisi penjabaran secara deskriftif tentang hal – hal yang akan

ditulis serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat

penjelasan tentang dasar hokum pembentukan Dinas Kesehatan

Kabupaten Maluku Tengah, struktur organisasi serta uraian tugas

dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas

berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah nomor 05 tahun

2017.

Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki Dinas Kesehatan yang tmenjadi tugas dan fungsinya,

mencakup data sumber daya manusia, sarana kesehatan dan

asset/modal.

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkkan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan

berdasarkan sasaran/target Renstra Periode 2013 – 2017, SPM

untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan dinas.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Bagian ini memuat hasil Analisa terhadap Renstra Kementerian

Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS

KESEHATAN

3.1 Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kesehatan Berisi identifikasi permasalahan pelayanan

kesehatan dari setiap program dan kegiatan beserta faktor – faktor

yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Derah Terpilih Bagian ini menjelaskan keterkaitan tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dengan visi, misi

serta program Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah terpilih.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini menjelaskan faktor – faktor penghambat ataupun faktor

– faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan dengan

mengacu Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Bagian ini menjelaskan faktor–faktor

penghambatdan pendukung dari pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Maluku Tengah yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan kesehatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini memberikan informasi tentang isu – isu strategis global,

nasional dan isu strategis kebijakan pemerintah provinsi dan

daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Bagian

ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang akan

dicapai dalam 5 tahun kedepan beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang strategi dan kebijakan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam 5 tahun kedepan.

BAB V I RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Berisi rencana program, kegiatan, indikator kinerj dan pendanaan

indikatif yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan yang menjadi

kewenangan Dinas Kesehatan.



BAB V II KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi rumusan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai 5 tahun kedepan sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V III PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

KESEHATAN

Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur

pelaksanan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah, sesuai peraturan Bupati

Maluku Tengah nomor 05 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

2.1.1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tugas

Pokok :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

diatas, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut

:

a. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup;

b. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan Dinas Kesehatan;

c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang kesehatan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;

e. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;



f. Mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur Dinas

Kesehatan;

g. Mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang

kesehatan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2.1.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis

serta administrasi Dinas agar dapat berjalan dengan optimal. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :


undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;

b. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk

perumusan perencanaan;

c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan

pemberian dukungan teknis untuk mendukung kelancaran tugas

Dinas;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;


f. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan

Masyarakat

Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan Mayarakat

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub bagian



Program, Informasi dan Hubungan Mayarakat mempunyai

fungsi :



b. Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;

c. Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Program, Informasi

dan Hubungan Masyarakat;

d. Melaksanakan perumusan perencanaan program dan

kegiatan Dinas secara integrasi dengan bidang-bidang;

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan rumusan program

dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat

Dinas;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan

pelaporan Dinas;

g. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

h. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas

bawahan;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Sub bagian Keuangan dan Pengelolahan Aset mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekertariat di

Bidang keuangan dan pengolahan Aset. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok, Sub bagian Keuangan dan

Pengelolahan Aset mempunyai fungsi :






c. Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan

Pengelolaan Aset;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

e. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;

f. Melaksanakan koordinasi pengelolaan asset Dinas;

g. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

h. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas

bawahan;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang

hukum, kepegawaian dan umum. Sub Bagian Hukum,

Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :




c. Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Hukum,

Kepegawaian dan Umum;

d. Melaksanakan koordinasi penatalaksanaan hukum,

kepegawaian dan dukungan administrasi umum Dinas:

e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;

f. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

g. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas

bawahan;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



2.1.3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas;

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga

dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta

promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:





c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan

Masyarakat;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan

Masyarakat;





1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan

Masyarakat di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi :




c. Menyiapkan rencana kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan

Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga;

d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga;

e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;



bawahan;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan

Masyarakat di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.


Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

fungsi :






c. Menyiapkan rencana kerja Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat;


Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;


bidang Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;



bawahan;



2.1.4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan

pelaksanaan tugas di bidang surveylans dan imunisasi serta

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan

kesehatan jiwa.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

mempunyai fungsi:







c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit;





1. Seksi Surveylans dan Imunisasi

Seksi Surveylans dan Imunisasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit di bidang Surveylans dan Imunisasi.


Seksi Surveylans dan Imunisasi mempunyai fungsi :




c. Menyiapkan rencana kerja Seksi Surveylans dan Imunisasi;


Surveylans dan Imunisasi;


bidang Surveylans dan Imunisasi;



bawahan;





2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit di bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular, Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.


Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :




c. Menyiapkan rencana kerja Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa;


bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;



bawahan;





2.1.5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan

primer dan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :





c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pelayanan

kesehatan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan

kesehatan;





1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Pelayanan Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer

dan Rujukan.


Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan mempunyai

fungsi :






c. Menyiapkan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan

Primer dan Rujukan;


Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;


bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;



bawahan;



2. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan di

bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi

Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan bidang tugas;


c. Menyiapkan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;


Pelayanan Kesehatan Tradisional;

e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Pelayanan Kesehatan Tradisional;


g. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;





2.1.6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan keluarga

serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan

mempunyai fungsi:





c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang sumber

daya kesehatan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang sumber daya

kesehatan;






1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT )

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber

Daya Kesehatan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan

PKRT.


Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai

fungsi :




c. Menyiapkan rencana kerja Seksi Kefarmasian, Alat

Kesehatan dan PKRT;


Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT;


bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT;



bawahan;



2. Seksi Sumber Daya Manusia

Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan

di bidang Sumber Daya Manusia.


Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :






c. Menyiapkan rencana kerja Seksi Sumber Daya Manusia;


Sumber Daya Manusia;


bidang Sumber Daya Manusia;



bawahan;





2.2. SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN

2.2.1. Tenaga Kesehatan

2.2.1.1.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Pejabat

Struktural dan Staf

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang

paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya

Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak

berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten

Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

Menurut Kualifikasi Pendidikan dan Kedudukan

No Jenjang Pendidikan

Kedudukan

Jumlah Esselon Esselon Esselon Staf

II III IV

1 S2 Umum 2 4 1 7

2 Sarjana Strata 1

Dokter Spesialis 11 11

Dokter Gigi 13 13

Dokter Umum 3 1 34 38

Apotekker, Farmasi 9 9

Perawat 20 20

Bidan 8 8

Gizi 1 3 4

Kesehatan 3 3

Lingkungan

Kesehatan 2 24 26

Masyarakat

Sarjana Non 2 2 9 13

Kesehatan

3 Diploma 3

Perawat 246 246

Perawat Gigi 2 2



Bidan 73 73

Gizi 43 43

Kesehatan 1 33 34

Lingkungan

Farmasi 1 4 5

Tenaga Kesehatan 15 15

Lainnya

4 Diploma 1

Perawat 247 247

Bidan 302 302

SPRG 1 1

SPAG 12 12

SPPH 20 20

5 SLTA / Sederajat

SMU Umum 2 86 88

SMEA 11 11

SMP 4 4

JUMLAH 3 5 13 1234 1255

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah 2017

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa jumlah tenaga

kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah sampai tahun 2017

adalah sebanyak 1255 orang yang tersebar di Dinas

Kesehatan, 3 RSUD dan 33 Puskesmas di Kabupaten

Maluku Tengah. Tetapi jumlah tenaga kesehatan yang

sudah ada ini masih belum memenuhi kebutuhan tenaga di

Rumah Sakit dan Puskesmas untuk beberapa profesi teknis

kesehatan, selain itu penyebaran tenaga yang belum merata

di beberapa puskesmas.

2.2.1.2.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Golongan, Jenis Kelamin,

Diklat Teknis dan Fungsional Lainnya

Dari 1255 orang tenaga kesehatan yang ada di

Kabupaten Maluku Tengah untuk kualifikasi golongan ada

4 orang (0,3%) golongan I, 707 orang (56,3%) golongan II,



518 orang (41,3%) dan 26 orang (2,1%) golongan IV,

sedang untuk kualifikasi jenis kelamin yaitu Laki-Laki ada

350 orang (27,9%) dan Perempuan 905 orang (72,1%), dan

kualifikasi Diklat Teknis dan Fungsional Lainnya masih

sangat kurang dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

Menurut Kualifikasi Golongan, Jenis Kelamin,

Diklat Teknis dan Fungsional Lainnya

Jenis Diklat Teknis dan Fungsional Lainnya Jumlah

No. Golongan Kelamin

L P 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 I 2 2 - - - - - -

2 II 109 598 - - - - - -

3 III 225 293 61 3 10 15 20 25 134

4 IV 14 12 6 6 4 5 10 15 46

Jumlah 350 905 67 9 14 20 30 40 180

T O T A L 1255

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah 2017

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun

2000 diklat adalah proses penyelenggaraan belajar

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan

Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat

melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang bersifat umum

pemerintahan maupun pembangunan, yang berorientasi

pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan



partisipasi masyarakat. Sampai tahun 2017 baru 67 orang

(5,3%) yang sudah mengikuti diklat terdiri dari PIM IV 3

orang, PIM III 2 orang, PIM II 1 orang dan yang 61 orang

mengikuti diklat fungsional.

2.2.2. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah sampai

tahun 2017 yang tersebar di 18 Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sarana Kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah

No. Sarana Kesehatan Jumlah

1. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi 1

2. Rumah Sakit Umum Daerah Saparua 1

3. Rumah Sakit Umum Daerah Banda 1

4. Puskesmas Perawatan 16

5. Puskesmas Non Perawatan 17

6. Puskesmas Pembantu 117

2.2.3. Aset yang dikelola Dinas Kesehatan

Aset merupakan unsur vital untuk mampu memberikan

pelayanan publik secara optimal. Pengelolaan aset daerah perlu

diarahkan kepada fungsi kebermanfaatan, oleh karena itu barang

daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif

berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Aset yang dikelola Dinas

Kesehatan tersebar di 33 wilayah kerja puskesmas di Kabupaten

Maluku Tengah. Adapun rincian aset yang dikelola Dinas

Kesehatan adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.4

Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Kebutuhan Sarana Prasarana

2017

Baik Rusak 2018 2019 2020 2021 2022

1 Kendaraan Roda Empat 44 40 4 3 5 4 2 2

2 Kendaraan Roda Dua 95 70 25 24 10 12 15 10

3 Lemari 27 27 - - - 20 20 20

4 Meja 60 60 - 30 30 100 100 100

5 Kursi 120 120 - 60 40 250 100 100

6 Alkes 1000 650 350 250 -- 300 200 150

7 PC Unit 15 15 - 15 30 10 10 10

8 Laptop 6 6 - 6 6 3 3 3

9 Prinnter 7 7 - 3 5 3 3 3

10 Wiraless Acces Point 0 0 - 5 10 10 10

11 AC 8 8 - 7 7 2 2 2

12 Projector 1 1 - 1 1 1 1 1

13 Wiraless ( Sound) 0 0 - 15 15 10 10 10

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan mempunyai kinerja pelayanan diantaranya yaitu :

1. Merumuskan kebijakan pencegahan, pemberantasan penyakit,

laboratorium, penyehatan lingkungan, makanan dan minuman di

sarana kesehatan, lingkungan dan sekolah

2. Pemberian pelayanan dasar, menengah dan pelayanan khusus di sarana

kesehatan dan farmasi

3. Peningkatan kesehatan keluarga



4. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan SDM

tenaga kesehatan.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan kesehatan tahun 2013 – 2017

berdasarkan indikator yaitu :

Tabel 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN 2013 - 2017

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN REALISASI KINERJA SASARAN PADA

RASIO KINERJA SASARAN

PADA

INDIKATOR

SASARAN KE -

TAHUN

KE - TAHUN KE -

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Cakupan Balita Gizi

Buruk Mendapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Perawatan

Persentase Balita Gizi

Buruk 0.29% 0.28% 0.26% 0.25% 0.23% 0.09% 0.28% 0.26% 0.25% 0.23% 0.31 1.00 1.00 1.00 1.00

Cakupan Pertolongan

Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang 76.1% 76.9% 78.4% 79.8% 80.9% 78% 75% 78% 75% 74% 1.02 0.98 0.99 0.94 0.91

Memiliki Kompetensi

Kebidanan

Rasio Posyandu per 9.77 9.79 9.83 9.83 9.88 8.78 8.90 8.90 9.21 8.74 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Satuan Balita

Cakupan Penemuan

dan Penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 86.9% 69.8%

71.5%

50.1% 54.9% 0.87 0.70 0.72 0.50 0.55

Penderita Penyakit TBC

BTA

Cakupan Penemuan

dan Penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Penderita Penyakit DBD

Cakupan

Desa/Kelurahan 95% 100% 100% 100% 100% 89.1% 87.5%

91.5%

93.1% 93.7% 0.94 0.88 0.92 0.93 0.94

Universal Child

Immunization (UCI)

1. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Balita gizi buruk mendapat prioritas penanganan 100%,

baik rawat jalan maupun rawat inap berupa konseling, pemberian

makanan tambahan pemulihan, pemberian Formula WHO sesuai

tatalaksana gizi buruk dan penanganan/penyembuhan penyakit

penyerta. Selain itu karena semua petugas gizi puskesmas sudah



dilatih tatalaksana gizi buruk, dilatih pemberian makanan bagi bayi

dan anak serta didukung dengan adanya dana BOK.

2. Persentase Gizi buruk (%)

Jika dilihat dari Tahun 2013 – 2017 persentase gizi buruk

mengalami penurunan (dibawah target), tetapi secara absolut jika

terdapat 1 kasus gizi buruk maka diperlakukan sebagai kejadian

luar biasa ( KLB gizi buruk ). Kasus gizi buruk yang terus

menurun ini disebabkan karena petugas kesehatan semakin paham

tentang tugas dan fungsinya dalam pelayanan di puskesmas /

posyandu. Pada saat posyandu, jika ada balita 2 bulan

berturut – turut tidak naik berat badannya petugas kesehatan dan

kader sudah langsung memberikan penanganan sehingga status gizi

balita tidak bertambah buruk. Selain itu semua petugas gizi

puskesmas sudah dilatih pemberian makanan bagi bayi dan anak

(PMBA) yaitu pola asuh tentang pemberian makanan yang benar

bagi balita dan ibu hamil serta sanitasi dasar.

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

Kecenderungan mengalami penurunan ini disebabkan yang

pertama karena distribusi bidan desa yang tidak merata dan

sulitnya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga masih ada

persalinan yang ditolong oleh dukun, kedua kesadaran dan

pengetahuan masyarakat tentang pelayanan kesehatan untuk

menggunakan tenaga kesehatan dalam hal ini bidan dan fasilitas

kesehatan guna membantu persalinan masih rendah, ketiga sarana

dan prasarana pendukung pertolongan persalinan dan kompetensi

bidan juga masih kurang.

4. Rasio Posyandu per satuan balita

Rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya

peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh

kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi



maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan atau

ditingkatkan. Rasio posyandu idealnya adalah 1:50 yaitu 1

posyandu melayani 50 anak balita, sedangkan rasio posyandu di

Kabupaten Maluku Tengah adalah 1:115. Dengan jumlah balita

51.376 orang idealnya dibutuhkan > 1.027 posyandu, sementara

posyandu yang ada sampai tahun 2017 adalah 449 posyandu.

Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat, untuk itu pembentukan posyandu baru merupakan

swadaya masyarakat dalam hal ini pemerintahan desa/negeri

dibantu oleh tenaga kesehatan.

5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA.

Pada tahun 2013 – 2017 cakupan TB mengalami kecenderungan

berfluktuatif, kinerja pelayanan untuk indikator ini masih rendah

karena petugas dilapangan masih kurang optimal dalam melakukan

kegiatan penjaringan penderita, deteksi dini penderita baru TB

BTA dan kegiatan ketuk pintu TB disebabkan luas dan sulitnya

wilayah kerja sementara jumlah tenaga terbatas ( rata-rata 1

puskesmas hanya 1 orang pemegang program).

6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Dari tahun 2012 – 2014 tidak terdapat kasus DBD, tahun 2015 -

2017 muncul kasus DBD, yaitu pada tahun 2015 ada 4 kasus

suspek DBD, tahun 2016 ada 28 kasus suspek DBD dan tahun

2017 ada 7 kasus suspek DBD dan semua ditangani sesuai SOP.

Dari beberapa kasus DBD merupakan kasus import dan kasus

sporadis. Untuk kasus import dari penyelidikan epidemiologi kasus

DBD diwilayah tersebut tidak terdapat jentik nyamuk Aides Agypti

tetapi diwilayah tersebut muncul kasus DBD. dan hasil Analisa

bukan dari penularan wilayah setempat tapi import dari luar dan

sudah dilakukan penanganan berupa pengobatan, sosialisasi PHBS,

Abatesasi dan PSN plus. Sedang untuk kasus sporadis (tiba-tiba

muncul), ada beberapa tempat dari penyelidikan epidemiologi



terdapat jentik diwilayah tersebut maka dilakukan foogyng

(pengasapan) radius 200 meter dr rumah penderita serta

penanganan berupa pengobatan, sosialisasi PHBS, Abatesasi dan

PSN plus.

7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kecenderungan

berfluktuatif hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan

masyarakat tentang manfaat imunisasi dan petugas imunisasi

puskesmas kinerja kurang maksimal yang disebabkan karena

luasnya jangkauan pelayanan, sedangkan tahun 2015 – 2017

kecenderungan capaian desa UCI mengalami peningkatan

disebabkan karena kinerja petugas yang semakin membaik dan

dibantu dengan adanya dana BOK untuk operasional petugas.



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kesehatan SKPD Kesehatan

Kabupaten Maluku Tengah

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pendapatan

Hasil Retribusi 6,589,472,000 37,295,424,500 20,119,286,600 35,822,269,100 24,129,486,000 2,835,480,280 15,636,556,100 235,416,450 10,704,741,050 9,631,151,024

Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai 47,722,170,500 45,877,082,000 51,318,361,000 55,052,156,000 58,014,726,000 45,076,007,112 45,658,616,778 51,228,751,207 54,216,458,453 55,277,841,139

Belanja Langsung

- Belanja pegawai 2,756,378,900 9,169,643,000 665,044,000 756,980,000 1,254,830,000 1,008,630,195 6,307,511,300 664,307,840 671,334,000 1,191,730,000

Belanja Barang - dan jasa 8,502,775,500 14,295,921,000 17,359,550,000 38,859,559,750 51,508,474,500 6,897,887,350 12,639,369,830 9,083,239,635 28,789,744,640 43,192,459,890

- Belanja Modal 5,152,680,000 6,740,469,000 9,210,739,000 18,116,033,150 20,381,990,850 4,345,209,720 6,651,568,680 9,203,016,561 11,758,109,625 8,827,226,230



Tabel 2.7 Rasio Anggaran dan Rata - Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Kesehatan

SKPD Kesehatan

Kabupaten Maluku Tengah

Uraian Rasio Anggaran pada Tahun ke- Rata - Rata Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

1 12 13 14 15 16 17 18

Pendapatan

Hasil Retribusi 0.43 0.42 0.01 0.30 0.40 22,811,591,600 9,064,054,968

Belanja Tidak

Langsung

Belanja pegawai 0.94 1.00 1.00 0.98 0.95 48,470,291,900 46,262,639,717

Belanja Langsung

- Belanja pegawai 0.37 0.69 1.00 0.89 0.95 703,554,220 990,003,961

Belanja Barang

- dan jasa 0.81 0.88 0.52 0.74 0.84 49,807,919,400 41,812,882,420

- Belanja Modal 0.84 0.84 1.00 0.65 0.43 19,351,454,850 7,958,184,286

- Retribusi tidak mencapai target disebabkan karena keterlambatan puskesmas

dalam melakukan penyetoran ke bendahara penerimaan dan ditahun 2015

dana JKN dimasukan pada posisi pendapatan.

- Untuk belanja langsung item belanja pegawai tidak mencapai 100 %

dikarenakan beberapa honor tidak diminta dikarenakan kesalahan internal

dinas.

- Untuk item belanja barang dan jasa tidak mencapai 90% dikarenakan

beberapa kegiatan tidak terealisasi (khusus untuk JKN non Kapitasi)

- Untuk item belanja modal tidak mencapai 70% disebabkan tidak

terealisasinya beberapa kegiatan proyek seperti pembangunan IPAL dan

ditahun 2017 terjadi pemotongan 10% anggaran DAK sehingga baru dapat

dibayarkan ditahun berikutnya.



2.4. TANTANGAN dan PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

DINAS KESEHATAN

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan

dalam “MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU TENGAH YANG

LEBIH SEHAT DAN BERKUALITAS” adalah sebagai berikut :

a. Tantangan :

1. Masih kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang

kesehatan;

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan;

3. Obat dan alat kesehatan masih kurang;

4. Distribusi tenaga kesehatan belum merata;

5. Perubahan regulasi tentang kesehatan yang cepat;

6. Manajamen Dinas Kesehatan belum maksimal;

7. Masih terbatasnya diklat peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;

8. Pemahaman stakeholder tentang kesehatan masih terbatas;

9. Data belum satu pintu.

b. Peluang :

1. Edukasi tentang kesehatan harus ditingkatkan;

2. Pemenuhan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;

3. Mempercepat sistem distribusi obat dan alat kesehatan ke sasaran;

4. Kebijakan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan;

5. Mengikuti perubahan regulasi yang ada;

6. Memaksimalkan manajamen Dinas Kesehatan;

7. Melakukan diklat-diklat dalam upaya peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan;

8. Kerjasama lintas sektor perlu ditingkatkan;

9. SIK harus terintegrasi sampai level paling bawah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Kesehatan

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan tidak bisa terlepas dari

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam tugas dan fungsi

pelayanannya, baik itu dari dalam SKPD sendiri (internal) maupun dari luar

(eksternal). Berikut ada rumusan permasalahan yang timbul dalam pelayanan

kinerja secara garis besarnya.

a. Sarana prasana pada fasilitas kesehatan masih kurang memadai

dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

b. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di tingkat

yang paling bawah sekalipun masih rendah sehingga peningkatan derajat

kesehatan pun masih kurang

c. Partisipasi dan pengetahuan masyarakat masih rendah

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

”MEWUJUDKAN MALUKU TENGAH YANG LEBIH MAJU,

SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN DALAM SEMANGAT HIDUP

ORANG BASUDARA” Dari visi ini dijabarkan dalam beberapa misi yang

dikerjakan oleh Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas dan

professional;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Tugas dan fungsi Dinas kesehatan yang berkaitan dengan visi dan misi

Kepala Daerah tersebut adalah : Membangun Masyarakat Maluku Tengah

Yang Lebih Sehat, Cerdas dan Professional. Faktor-faktor penghambat dan



pendorong dalam pelayanan kesehatan terhadap pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat terlihat pada Tabel

dibawah ini :

Tabel 3.1

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS

KESEHATAN TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM

VISI : ”MEWUJUDKAN MALUKU TENGAH YANG LEBIH MAJU,

SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN DALAM SEMANGAT HIDUP

ORANG BASUDARA”

MISI DAN PROGRAM PERMASALAHAN FAKTOR

NO

KDH DAN WAKIL

KDH PENGHAMBAT

PENDORONG PELAYANAN OPD

TERPILIH

1 2 3 4 5

1 MISI 1

Membangun Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas Penambahan tenaga

masyarakat Maluku promosi kesehatan pengelola program promkes di puskesmas

Tengah yang lebih kepada masyarakat belum maksimal dan peningkatan

sehat, cerdas dan kinerja

professional Program Upaya Masih tinggi angka Masih rendahnya Edukasi tentang

Kesehatan Masyarakat kematian dan tingkat pengetahuan kesehatan harus

kesakitan masyarakat ditingkatkan

Program Masih rendahnya Masih rendahnya Edukasi tentang

Pengembangan sanitasi lingkungan tingkat pengetahuan kesehatan harus

Lingkungan Sehat masyarakat ditingkatkan

Program Standarisasi Masih tingginya Masih rendahnya Edukasi tentang

Pelayanan Kesehatan kekurangan gizi di tingkat pengetahuan kesehatan harus

masyarakat masyarakat ditingkatkan

Program Pengadaan, Masih rendahnya Jarak antara fasilitas Perlu diaktifkan

Peningkatan Sarana peran serta kesehatan dan rumah kembali desa siaga

dan Prasarana Rumah masyarakat dalam penduduk belum

Sakit / Rumah Sakit pemanfaatan fasilitas memenuhi standar

Jiwa / Rumah Sakit kesehatan

Paru-paru / Rumah

sakit Mata



Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Lemahnya Pengaktifan Sistim

Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan ketersediaan data Informasi Kesehatan

Rumah Sakit / Rumah kesehatan belum terkait dengan sarana dilevel paling bawah

Sakit Jiwa / Rumah sesuai standar dan prasarana fasilitas

Sakit Paru-paru / kesehatan

Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Masih terbatasnya Kurangnya diklat - Perlu dilakukan diklat-

Keselamatan Ibu kompetensi dan diklat peningkatan diklat dalam upaya

Melahirkan dan Anak kinerja tenaga kapasitas tenaga peningkatan kapasitas

kesehatan kesehatan tenaga kesehatan

Program Perbaikan Belum meratanya Distribusi tenaga Kebijakan

Gizi Masyarakat Jumlah, Jenis dan kesehatan belum penempatan tenaga

Kualitas Tenaga merata kesehatan sesuai

Kesehatan kebutuhan

Program Pencegahan Masih kurangnya Pemahaman Kerjasama lintas

dan Penanggulangan kerjasama lintas stakeholder tentang sektor perlu

Penyakit Menular sector kesehatan masih ditingkatkan

terbatas

2 MISI 4

Mewujudkan tata Tata kelola Manajemen dalam Perlu adanya

kelola pemerintah kepemerintahan yang dinas yang masih peningkatan kapasitas

yang baik dan bersih baik dan bersih masih lemah dalam dinas

perlu ditingkatkan

Dalam konteks Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Misi dimaksud

untuk menegaskan peran teknis Dinas Kesehatan yang baik secara langsung

maupun tidak langsung terkait dengan kedudukan manusia dan masyarakat

Maluku Tengah sebagai wilayah intervensi pelayanan di bidang kesehatan.

Untuk mendukung terwujudnya Misi dimaksud, maka Dinas Kesehatan

beserta jajarannnya dituntut untuk mengkonsolidasi dirinya secara internal

maupun eksternal agar mampu menyesuaikan perannya dengan Misi

Kabupaten Maluku Tengah sehingga bersinergi mewujudkan Visi Kabupaten

Maluku Tengah.

3.3.Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019

Renstra kementerian kesehatan memiliki 2 tujuan yaitu 1)

meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya



tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko

sosial dan finansial di bidang kesehatan, dan 12 sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat;

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit;

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan

alat kesehatan;

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga

Kesehatan;

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/ Lembaga;

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri;

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan-evaluasi;

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan;

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian

Kesehatan;

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan dari renstra kementerian

Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah lewat tugas

pokok dan fungsinya menjabarkan hal yang menjadi kewenangannya

dalam hal ini terkait dengan meningkatkan status kesehatan

masyarakat dan termuat dalam dokumen renstranya namun masih

terdapat beberapa permasalahan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

dibawah :



Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasaran Sasaran Renstra

Kementerian Kesehatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

NO

SASARAN JANGKA

MENENGAH

PERMASALAHAN

PELAYANAN SEBAGAI FAKTOR

RENSTRA KEMENTERIAN DINAS KESEHATAN PENGHAMBAT PENDORONG

1 Meningkatnya Kesehatan Masih tinggi angka kematian Masih kurangnya tingkat Edukasi tentang kesehatan

Masyarakat dan kesakitan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan

tentang kesehatan

2 Meningkatnya Pengendalian Masih tinggi angka kematian Masih kurangnya tingkat Edukasi tentang kesehatan

Penyakit dan kesakitan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan

tentang kesehatan

3 Meningkatnya Akses dan Mutu Masih rendahnya Akses dan Kurangnya sarana dan Pemenuhan akses dan mutu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mutu Fasilitas Pelayanan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan

Kesehatan pelayanan kesehatan

4 Meningkatnya akses, Masih terbatasnya Akses, Obat dan alat kesehatan Mempercepat sistem

kemandirian, dan mutu sediaan kemandirian, dan mutu sediaan masih kurang distribusi obat dan alat

farmasi dan alat kesehatan farmasi dan alat kesehatan kesehatan ke sasaran

5 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Belum meratanya Jumlah, Jenis Distribusi tenaga kesehatan Kebijakan penempatan tenaga

Kualitas dan Pemerataan Tenaga dan Kualitas Tenaga Kesehatan belum merata kesehatan sesuai kebutuhan

Kesehatan

6 Meningkatnya sinergitas antar - - - Kementerian/ Lembaga

7 Meningkatnya daya guna

- - - kemitraan dalam dan luar negeri

8 Meningkatnya integrasi Integrasi perencanaan, Perubahan regulasi tentang Mengikuti perubahan regulasi

perencanaan, bimbingan teknis bimbingan teknis dan kesehatan yang cepat yang ada

dan pemantauan-evaluasi pemantauan - evaluasi masih perlu ditingkatkan

9 Meningkatnya efektivitas

penelitian dan pengembangan - - -

kesehatan

10 Meningkatnya tata kelola Tata kelola kepemerintahan Manajamen Dinas Memaksimalkan Manajamen

kepemerintahan yang baik dan yang baik dan bersih masih Kesehatan belum maksimal Dinas Kesehatan

bersih perlu ditingkatkan

11 Meningkatnya kompetensi dan Masih terbatasnya kompetensi Masih terbatasnya diklat Melakukan diklat-diklat dalam

kinerja aparatur Kementerian dan kinerja aparatur Dinas peningkatan kapasitas upaya peningkatan kapasitas

Kesehatan Kesehatan tenaga kesehatan tenaga kesehatan

12 Meningkatkan sistem informasi Belum terintegrasinya sistem Data belum satu pintu SIK harus terintegrasi sampai

kesehatan integrasi informasi kesehatan (SIK) level paling bawah



Faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang

mempengaruhi pencapaian subtansi pokok renstra kementerian.

Faktor – faktor penghambat :


kesehatan;

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan;

3. Obat dan alat kesehatan masih kurang;

4. Distribusi tenaga kesehatan belum merata;

5. Perubahan regulasi tentang kesehatan yang cepat;

6. Manajamen Dinas Kesehatan belum maksimal;

7. Masih terbatasnya diklat peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;

8. Data belum satu pintu.

Faktor – faktor pendukung :



3. Mempercepat sistem distribusi obat dan alat kesehatan ke sasaran;

4. Kebijakan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan;

5. Mengikuti perubahan regulasi yang ada;

6. Memaksimalkan Manajamen Dinas Kesehatan;

7. Melakukan diklat-diklat dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan;

8. SIK harus terintegrasi sampai level paling bawah.

3.3.2. Rentra Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 2015 – 2019

a. Tujuan Umum

Tujuan umum pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku adalah,

terciptanya kualitas hidup sehat masyarakat Maluku dalam

berbagai aspek kehidupan secara berkesinambungan.



b. Tujuan Khusus

Bertolak dari Tujuan Umum di atas, dan dengan

mempertimbangkan Visi dan Misi, maka Tujuan Khusus

pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku adalah:

1. Berubahnya mindset tentang “wawasan kesehatan” dari para

pengelola pembangunan di bidang kesehatan dan masyarakat

pada umumnya;

2. Tercapainya masyarakat yang semakin mandiri untuk

menghargai kualitas lingkungan sehat dan bebas penyakit, serta

berprilaku hidup bersih dan sehat.

3. Terlaksananya pelayanan kesehatan yang adil, merata,

terjangkau dan berkualitas, didukung oleh ketersediaan

sarana/prasarana yang memadai, dengan pola pendekatan

Gugus Pulau dan Laut Pulau, termasuk dalam kerangka upaya

meningkatkan pengendalian penyakit menular, tidak menular

dan penyehatan lingkungan.

4. Tercapainya peningkatan kualitas manajemen dan jaminan

pembiayaan kesehatan, sistem informasi [KIE] serta ilmu

pengetahuan dan teknologi;

5. Tercapainya peningkatan ketersediaan, pemerataan, keter-

jangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat,

perbekalan kesehatan dan makanan serta daya saing produk

dalam negeri.

6. Tercapainya peningkatan mutu hidup ibu dan anak yang

didukung oleh peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi

dan peningkatan akses pelayanan KB dengan pendekatan

Gugus Pulau, secara berkualitas.

7. Tercapainya peningkatan kualitas penelitian, pengembangan

dan pemanfaatan bidang kesehatan.



c. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan kesehatan untuk

mewujudkan kualitas hidup sehat masyarakat Maluku dalam

berbagai aspek secara berkesinambungan, adalah :

1. Pelibatan masyarakat untuk bersama-sama dan secara pro-aktif

ikut menanggulangi masalah kesehatan;

2. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;

3. Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen pembangunan

kesehatan

4. Kerjasama lintas sektoral dan penganggaran.

5.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasaran Sasaran Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Maluku beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

NO

SASARAN JANGKA

MENENGAH

PERMASALAHAN

PELAYANAN SEBAGAI FAKTOR RENSTRA DINAS

KESEHATAN DINAS

KESEHATAN

PENGHAMBAT PENDORONG PROVINSI MALUKU

1 Pelibatan masyarakat untuk Masih kurangnya keterlibatan Masih kurangnya tingkat Edukasi tentang kesehatan

bersama-sama dan secara pro- masyarakat dalam pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan

aktif ikut menanggulangi masalah pembangunan kesehatan tentang kesehatan

kesehatan

2 Optimalisasi ketersediaan sarana Belum optimalnya ketersediaan Kurangnya sarana dan Pemenuhan akses dan mutu

dan prasarana kesehatan sarana dan prasarana prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan

kesehatan pelayanan kesehatan

3 Peningkatan kapasitas SDM dan

Masih kurangnya SDM

yang Masih terbatasnya diklat Melakukan diklat-diklat dalam

manajemen pembangunan berkualitas peningkatan kapasitas upaya peningkatan kapasitas

kesehatan tenaga kesehatan tenaga kesehatan

4 Kerjasama lintas sektoral dan Masih kurangnya kerjasama Pemahaman stakeholder Kerjasama lintas sektor perlu

penganggaran lintas sektor tentang kesehatan masih ditingkatkan

terbatas



Faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang

mempengaruhi pencapaian substansi pokok renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Maluku.

Faktor – faktor penghambat :


kesehatan;

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan

kesehatan;

3. Masih terbatasnya diklat peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan;

4. Pemahaman stakeholder tentang kesehatan masih terbatas.

Faktor – faktor pendukung :



3. Melakukan diklat-diklat dalam upaya peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan;

4. Kerjasama lintas sektor perlu ditingkatkan.

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

RTRW Kabupaten Maluku Tengah merupakan wadah spasial dari

pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang sosial budaya.

Oleh sebab itu, penataan ruang merupakan implementasi dari keterpaduan

pembangunan. Guna mewujudkan pembangunan yang serasi, selaras,

seimbang dan berkelanjutan maka pemanfaatan ruang haruslah dilakukan

demi menjamin terwujudnya keserasian dan keseimbangan struktur dan pola

pemanfaatan ruang yang berwawasan kesehatan. Maluku Tengah merupakan

kabupaten yang memiliki karakter geografis yang cukup khas, karena terdiri

dari pulau-pulau (kepulauan). Kondisi objektif ini ditengarai menjadi faktor



yang mendeterminasi proses akselerasi pembangunan dalam berbagai bidang

termasuk kesehatan. Untuk itulah provinsi Maluku menggunakan pola gugus

pulau dimana hal itu tertuang dalam RTRW Provinsi. Pendekatan gugus pulau

merupakan upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan fasilitas pelayanan

kesehatan. Pendekatan kesehatan gugus pulau, tidak hanya berpatokan pada

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan atau dokter, maupun kecanggihan

alat kesehatan. Namun juga dilakukan melalui pendekatan sosial

kemasyarakatan. Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan saat ini telah

memiliki 33 puskesmas yang dibagi dalam 11 gugus pulau yaitu :

1. Gugus pulau Amahai terdiri dari Puskesmas Amahai, Tamilouw, Masohi

dan Letwaru;

2. Gugus pulau Layeni terdiri dari Puskesmas Layeni, Rumday dan Sahulau;

3. Gugus pulau Pasanea terdiri dari Puskesmas Pasanea dan Saleman;

4. Gugus pulau Wahai terdiri dari Puskesmas Wahai, Morokay, Pasahari B

dan Pasahari A;

5. Gugus pulau Tehoru terdiri dari Puskesmas Tehoru, Lafa dan Laimu;

6. Gugus pulau Saparua terdiri dari Puskesmas Saparua, Booi Paperu, Porto

Haria, Hatawano, Jazirah Tenggara dan Nusalaut;

7. Gugus pulau Pulau Haruku terdiri dari Puskesmas Pelauw dan Haruku

Sameth;

8. Gugus pulau Tulehu terdiri dari Puskesmas Tulehu, Suli dan Waai;

9. Gugus pulau Hila terdiri dari Puskesmas Hila dan Hitu;

10. Gugus pulau Leihitu Barat terdiri dari Puskesmas Allang dan Negeri Lima;

11. Gugus pulau Banda terdiri dari Puskesmas Walang dan Waer.

Ketersediaan sarana yang memadai masih sangat dibutuhkan di Kabupaten

Maluku Tengah hal ini mampu untuk menunjang aktivitas masyarakatnya.

Penyediaan dan penyebaran sarana kesehatan masih memperhatikan wilayah

yang terdiri dari pulau – pulau. Kebutuhan akan kesehatan akan terus

bertambah dari tahun ke tahun hingga pada akhir tahun rencana yakni tahun

2028 dimana terjadi penambahan dari sisi



kesehatan yakni puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik.

Diharapkan dengan adanya penambahan ini pada akhirnya derajat kesehatan

masyarakat Kabupaten Maluku Tengah akan naik.

Namun dalam memenuhi pemenuhan akan keberadaan fasilitas kesehatan

haruslah diimbangi dengan ketersediaan tenaga kesehatan serta kelengkapan

sarana prasarana penunjangnya harus sesuai standar.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Selain masalah ketenagaan dan sarana prasarana, perlu adanya regulasi–

regulasi tentang kesehatan untuk lebih mengoptimalkan kinerja bidang

kesehatan. Dengan adanya aturan – aturan atau SOP tentang pelayanan

NO

RENCANA TATA RUANG

PERMASALAHAN

PELAYANAN SEBAGAI FAKTOR

WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN DINAS

KESEHATAN

PENGHAMBAT PENDORONG FUNGSI DINAS KESEHATAN

1 2 3 4 5

1 Pembangunan Puskesmas akan Penambahan puskesmas, Tidak dibukanya penerimaan Perlu adanya kebijakan

terus bertambah sampai dengan puskesmas pembantu dan pegawai khususnya untuk tentang pengangkatan tenaga

2028 menjadi 44 unit poliklinik tidak diimbangi tenaga kesehatan honorer khususnya tenaga

dengan ketersediaan tenaga kesehatan

kesehatan

2 Pembangunan Puskesmas Kelengkapan Sarana dan Ketersediaan Lahan untuk Perlu adanya surat hibah dari

Pembantu akan terus bertambah Prasarana penunjang yang pemenuhanan sarana dan pemerintah negeri terkait

menjadi 114 unit sesuai dengan standar belum prasarana yang sesuai lahan yang akan digunakan

terpenuhi standar dan untuk dan juga fleksibilitas e-

pemenuhan akan alat catalog untuk daerah timur

kesehatan dan obat yang

terbatas karena

menggunakan e-catalog

3 Pembangunan Poliklinik akan Tidak meratanya distribusi Tenaga Kesehatan masih Perlu adanya MOU antara

bertambah menjadi 172 unit tenaga kesehatan di fasilitas berfokus pada ibu kota tenaga kesehatan dan

ditahun 2028 kesehatan kabupaten serta dekat pemerintah daerah terkait

dengan keluarga penempatan dan lamanya

masa tugas



kesehatan akan menjamin masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan

yang optimal. Luasnya jangkauan pelayanan kesehatan menuntut Dinas

Kesehatan untuk menempatkan tenaga sesuai kebutuhan dari segi jumlah dan

kompetensi, juga pemerataan distribusi pegawai sehingga masyarakat

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO Hasil KLHS terkait Tugas dan PERMASALAHAN PELAYANAN SEBAGAI FAKTOR

Fungsi Dinas Kesehatan DINAS KESEHATAN PENGHAMBAT PENDORONG

1 2 3 4 5

1 Pemenuhan sarana prasarana Masih adanya fasilitas Belum adanya juknis Perlu adanya kebijakan pusat

untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang belum tentang pembangunan tentang pembangunan

kesehatan baik dasar dan rujukan memenuhi standar berwawasan lingkungan berwawsan lingkungan

2 Pembangunan IPAL di fasilitas Belum semua fasilitas Kurangnya pemahaman Komitmen untuk

kesehatan kesehatan mempunyai IPAL tentang perlunya IPAL meningkatkan mutu upaya

kesehatan

3 Peningkatan sarana air bersih dan Masih rendahnya perilaku Kurangnya kesadaran Perlu adanya pengembangan

jamban keluarga hidup bersih dan sehat masyarakat tentang PHBS desa ODF

Untuk menjamin kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, maka

perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dengan tetap

memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, kualitas hidup

masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan limbah yang tidak

sehat dapat berakibat pada timbulnya genangan air kotor disekitar rumah

tinggal, menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap serta tempat

berkembangbiak nyamuk dan bibit penyakit. Terkait pengembangan fasilitas

kesehatan harus dilakukan dengan tepat memperhatikan pembangunan yang



berwawasan lingkungan sehat sehingga tidak berakibat buruk pada kelestarian

lingkungan hidup serta dapat memberi kontribusi pada pelestarian lingkungan.

Adanya beberapa kegiatan pembangunan yang berpotensi mempengaruhi

kesehatan masyarakat secara langsung atau dapat berpengaruh terhadap

lingkungan hidup nantinya akan berdampak pada kesehatan masyarakat, maka

Dinas Kesehatan dapat melaksanakan :

1. Pengawasan terhadap lingkungan/sarana dan prasarana umum, seperti

pasar, tempat ibadah, sekolah, dll;

2. Pemantauan terhadap penyediaan air minum / air bersih secara berkala;

3. Penyediaan sarana pengolahan limbah medis berupa insenerator dan

mengupayakan instalasi pengolahan limbah di puskesmas;

4. Pemantauan terhadap tempat pembuangan akhir sampah dan melakukan

upaya terhadap dampak lingkungan pembuangan sampah.

3.5.Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam penentuan isu strategis pada renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 –

2022 yaitu sebagai berikut :

a. Tingginya angka kesakitan dan kematian

b. Sarana prasana pada fasilitas kesehatan masih kurang memadai

dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

c. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di tingkat

yang paling bawah sekalipun masih rendah sehingga peningkatan derajat

kesehatan pun masih kurang

d. Partisipasi dan pengetahuan masyarakat masih rendah



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun

waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Maluku Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

4.1.Tujuan Jangka Menengah

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan, maka tujuan yang akan

dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna



dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan

“Terwujudnya Masyarakat Maluku Tengah yang Lebih Sehat dan

Berkualitas” yang meliputi :

1. Meningkatkan derajat kesehatan lewat peran aktif masyarakat

2. Meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan

3. Meningkatkan advokasi kesehatan

4. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan

tidak menular

5. Meningkatkan akuntabilitasi kinerja birokrasi

4.2. Sasaran dari pembangunan kesehatan secara umum adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat

4. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak

menular

5. Meningkatnya kualitas manajemen dan kualitas pelayanan kesehatan

Penjelasan dari masing masing tujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan lewat peran aktif masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui

pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka

dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang

bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan

didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, sehingga

terciptanya suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan

masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan



informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan,

sikap dan perilaku melalui pendekatan pimpinan (advocacy), bina

suasana (social support) dan pemberdayaan masyarakat

(empowerment) sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat

mengenali dan mengetahui masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah

tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka

menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

2. Meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan

a. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah

dalam pembangunan kesehatan di tengah beban dan permasalahan

kesehatan yang semakin berat, untuk itu dibutuhkan strategi dalam

menghadapinya sehingga diharapkan dapat meningkatkan upaya

kesehatan yang mampu mendukung akses dan memberdayakan

masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang

berkualitas untuk membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

dan mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat serta

mendorong masyarakat untuk memilih tempat pelayanan yang

tepat. Seperti tersedianya cukup obat esensial dan alat kesehatan

dasar; setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan

dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya; pelayanan

kesehatan di setiap rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya

memenuhi standar mutu.

b. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara

profesional yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak

maupun pembiayaan dengan melibatkan unsur swasta dan lainnya;

memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan kesehatan di

Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) agar

mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan

dan berkurangnya disparitas status kesehatan antar wilayah



mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan

kualitas manusia yang sehat (fisik, mental dan sosial).

c. Upaya menjamin keamanan, kemanfaatan dan keterjangkauan obat,

makan/minuman dan logistik kesehatan melalui ketersediaan,

pemerataan, keamanan obat, makan/minuman dan logistik

kesehatan melalui proses pengadaan, pembinaan produksi dan

distribusi obat termasuk obat tradisional, makan/minuman dan

logistik kesehatan yang dimiliki atau potensial dimanfaatkan secara

efektif dan efisien termasuk penggunaan obat trasional dan

pengawasan Napza.

d. Upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan yang

meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan

melalui penyebaran dan pendaya gunaan sumberdaya kesehatan

yang kompeten dan terstandar secara terpadu dan saling

mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya.

e. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah

berjalan seperti Posyandu,

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan juga peningkatan akses

kapasitas dan kapabilitas sumberdaya kesehatan terkait kesehatan

ibu dan anak secara efektif sehingga dapat menurunkan angka

kematian ibu, bayi dan balita.

f. Upaya penanggulangan masalah gizi baik gizi buruk, kurang

maupun gizi lebih pada bayi, balita, remaja, ibu hamil, stunting dan

kelompok usia produktif yang dilakukan dengan lebih seksama,

secara komprehensif dan memperhatikan semua faktor yang terkait

serta didukung oleh adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah,

mengakomodir partisipasi sektor terkait dan peran aktif masyarakat



termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam rangka

meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk

meningkatkan status gizi.

3. Meningkatkan advokasi kesehatan

Dalam upaya mengkomunikasikan program, kegiatan dan isu-isu

penting dibidang kesehatan dengan pemangku kepentingan dan lintas

sektor terkait. Masalah kesehatan adalah masalah bersama, sehingga

pemecahan masalahnya harus melibatkan lintas sektor.

Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis,

terstruktur, terencana dan bertahap dengan tujuan yang jelas, untuk

mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik.

4. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular dan tidak menular

Upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui

pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif

baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative

dengan meningkatkan kapasitas tenaga professional dalam pencegahan

dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemeliharaan kesehatan

mandiri masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular dan tidak menular, dengan upaya imunisasi, surveilans,

penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi dan bencana

kesehatan dan PD3I dengan memperhatikan kesehatan lingkungan

yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemecahan

masalah yang dihadapi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

dan lingkungannya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit.



5. Meningkatkan akuntabilitasi kinerja birokrasi

Reformasi birokrasi memerlukan strategi dan program aksi yang

terarah pada proses perubahan dan pencapaian sasaran yang pada

pokonya meliputi transformasi nilai, penataan organisasi dan tata kerja.

Termasuk pemantapan sistem manajemen dan peningkatan kompetensi

sumber daya manusia aparatur.

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good

governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik

– baiknya pelayanan public. Perubahan minset dan culture-set

penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output)

menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam

konsep akuntabilitas kinerja.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Pembangunan Kesehatan

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan dan sesuai dengan Misi yang

telah ditetapkan, maka dalam periode 2017-2022 akan dilaksanakan strategi

sebagai berikut :

1. Peningkatan sanitasi lingkungan

2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lanjut

Usia

4. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat

5. Meningkatkan jaminan perlindungan masyarakat

6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

7. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan

8. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Menular dan

Penyakit Tidak Menular

9. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

Arah Kebijakan Pembangunan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang

sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dan Indeks Pembangunan Gender ( IPG ),

yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin kuatnya

jati diri dan karakter bangsa.

Pencapaian sasaran tersebut dibidang Kesehatan ditentukan oleh

terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana,

meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), dan Penurunan Angka Kematian

Ibu, Bayi serta meningkatnya status gizi masyarakat.



Pembangunan kesehatan pada tahun 2017-2022 diprioritaskan pada

beberapa fokus. Fokus prioritas pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 adalah:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pemeriksaan lingkungan;

2. Peningkatan sistem pengawasan air bersih, air minum dan peredaran

makanan;

3. Peningkatan mutu tenaga sanitarian;

4. Pelatihan mutu Manajemen dan pelayanan di Puskemas;

5. Peningkatan kapasitas petugas di puskesmas;

6. Evaluasi kinerja puskesmas dan masyarakat;

7. Sosialisasi dan orientasi petugas puskesmas dan stakeholder;

8. Pemanfaatan obat tradisional;

9. Peningkatan Kualitas Puskesmas;

10. Pelatihan bidan dan pemegang program ibu dan anak;

11. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita;

12. Peningkatan sarana pendukung dan peningkatan kapasitas;

13. Rapat teknis gizi;

14. Sosialisasi dan orentasi bagi petugas dan masyarakat;

15. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat miskin;

16. Peningkatan pelayanan lewat kemitraan lintas sektor;

17. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas

kesehatan;

18. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

pada program kefarmasian dan alat kesehatan;

19. Menertibkan peredaran sediaan farmasi yang tidak berijin;

20. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana;

21. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hidup sehat;

22. Peningkatan sarpas media promosi;

23. Peningkatan Imunisasi;

24. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

25. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui tata kelola administrasi;

26. Meningkatkan kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana perkantoran



27. Meningkatkan kualitas aparatur



BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

















BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

merupakan suatu indikator kinerja yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome)

terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah yang berkenaan dengan urusan

pemerintahan. Penetapan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang disepakati bersama adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi

ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum

yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui

ketersediaan/peningkatan dan perbaikan pelayanan publik.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan

disajikan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :



Tabel 7.1

Penetapan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tahun 2017-2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

Kondisi Kondisi

Aspek/Fokus/Bidang Kinerja Target Tahun Kinerja

No Urusan/ Indikator Kinerja Satuan pada awal pada akhir

Pembangunan Daerah

periode

2017 2018 2019 2020 2021 2022 RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kesehatan

Angka Kematian Bayi

1 (AKB) per 1000 kelahiran Rasio 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77

hidup

2 Angka kelangsungan

% 99.23 99.24 99.24 99.25 99.25 99.25 99.25 hidup bayi

3 Rasio posyandu per

Rasio 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 satuan balita

Rasio puskesmas,

4 poliklinik, pustu per Rasio 0.37 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39

satuan penduduk

5 Rasio Rumah Sakit per

Rasio 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 satuan penduduk

6 Rasio dokter per satuan

Rasio 2.12 2.13 2.13 2.14 2.14 2.15 2.15 penduduk

7 Rasio tenaga medis per

Rasio 1.9 1.93 1.96 1.99 2.02 2.05 2.05 satuan penduduk

8 Cakupan komplikasi

% 48 48.74 49.48 50.22 50.96 51.7 51.7 kebidanan yang ditangani

Cakupan pertolongan

9 persalinan oleh tenaga

% 75.8 76.27 76.74 77.21 77.68 78.15 78.15 kesehatan yang memiliki

kompetensi

Cakupan Desa/kelurahan 10 Universal Child % 93.25 93.38 93.51 93.64 93.77 93.9 93.9

Immunization (UCI)

11 Cakupan Balita Gizi Buruk

% 100 100 100 100 100 100 100 mendapat Perawatan

Cakupan penemuan dan

12 penanganan penderita % 54.34 60.56 66.78 73 79.22 85.43 85.43

penyakit TBC BTA



Cakupan penemuan dan 13 penanganan penderita % 100 100 100 100 100 100 100

penyakit DBD

Cakupan pelayanan

14 kesehatan rujukan pasien % 40.5 42.9 45.3 47.7 50.1 52.5 52.5

masyarakat miskin

15 Cakupan kunjungan bayi % 84.83 86.11 87.4 88.69 89.97 91.26 91.26

16 Cakupan puskesmas % 84.5 85.67 86.84 88.01 89.18 90.35 90.35

17 Cakupan pembantu

% 56.03 52.79 49.56 46.33 43.09 39.86 39.86 puskesmas



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan kesehatan

untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan

penyelenggaraan bidang/ urusan kesehatan dalam kerangka mewujudkan Visi dan

Misi Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang telah dispesifikasikan dan

disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 – 2022.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Tengah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra

Dinas Kesehatan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kesehatan.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

dan RKA Dinas Kesehatan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan

RKPD Kabupaten Maluku Tengah.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

dalam Renja dan RKA Dinas Kesehatan merupakan solusi yang paling tepat untuk

mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan kesehatan dan atau

target kinerja sasaran Dinas Kesehatan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas

Kesehatan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kesehatan harus

ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kesehatan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan

menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving)

pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dimasa yang akan datang.



Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari

semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra

Dinas Kesehatan ini.

Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami

Masohi, 2018

Documents

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku TengahRenstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 - 2022 Renstra Dinas Kesehatan DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang