19
RAKERKESNAS 2015 REGIONAL TIMUR Makassar, 11 Maret 2015

Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

RAKERKESNAS 2015 REGIONAL TIMUR

Makassar, 11 Maret 2015

Page 2: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …
Page 3: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

Penanggungjawab : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku

Sekretaris Sidang : Direktur RSUD Kota Kendari

Peserta Pusat : 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar

2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

3. Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4. Dit. P2B2, Ditjen PP dan PL

5. Dit. PPTM, Ditjen PP dan PL

6. Dit. Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Binfar Alkes

7. Pusdiklatnakes, Badan PPSDM

8. BPJS Kesehatan

Page 4: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

DINKES PROV/KAB/KOTA RSUD PROV/KAB/KOTA UPT VERTIKAL

1. Kab. Soppeng 13. Kab. Supiori 1. RSUD Soppeng 1. BBPK Makassar

2. Kab. Polewali Mandar 14. Kab. Yahukimo 2. RS Khusus Daerah Makassar 2. Balai Litbang P2B2

Donggala

3. Kab. Mamasa 15. Kab. Membramo Raya 3. RSUD Arifin Numang Sidrap

4. Prov. Sulawesi Tengah 16. Kab. Intan Jaya 4. RSUD Selayar

5. Kota Palu 17. Kab. Yalimo 5. RSU Tolitoli

6. Kota Bau-bau 18. Kab. Manokwari 6. RSUD Talaud

7. Kota Kendari 19. Kota Sorong 7. RSUD Kab. Pohuwato

8. Kep. Talaud 20. Prov. Papua Barat 8. RSUD Zainal U.S Gor. Utara

9. Kab. Pohuwato 21. Prov. Sulawesi Tengah 9. RSU Bula

10. Kab. Seram Bagian Timur 22. Prov. Gorontalo 10. RSU PP Magreti

11. Kota Tual 23. Prov. Maluku 11. RSUD Supiori

12. Kab. Sarmi 24. Kab. Minahasa Utara 12. RS Bergerak Memberamo Raya

13. RSUD Dekai (Yahukimo)

14. RSUD Sarmi

15. RSU Prov. Sulawesi Tenggara

Page 5: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

THEMA

“Pembangunan Kesehatan

dari Pinggir ke Tengah Dalam

Pemantapan Program

Indonesia Sehat Untuk

Meningkatkan Kualitas Hidup

Masyarakat ”

Page 6: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN:

Meningkatnya status kesehatan masyarakat serta meningkatnya

responsivenes dan perlindungan masyarakat terhadap resiko

sosial dan finansial di bidang kesehatan.

UNTUK MENCAPAI TUJUAN: Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer

Keberlanjutan pelayanan

Intervensi berbasis resiko kesehatan

Page 7: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Roadmap / Strategi Penguatan Pelayanan Primer 2015-2019

Tenaga Kesehatan

Sarana dan Prasarana

Alat Kesehatan

Obat-obatan

Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Akreditasi FKTP

Manajemen Puskesmas

Pembinaan dan Pengawasan

Page 8: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

1. TENAGA KESEHATAN

a. Keterbatasan tenaga

kesehatan di

DTPK/DBK

Pemenuhan dan

distribusi tenaga

kesehatan

Menunda moratorium

CPNS khusus tenaga

kesehatan

Pemetaan tenaga

kesehatan dan

redistribusi sesuai

kompetensi

Menyiapkan analisa

jabatan dan analisis

beban kerja

Kab/Kota

Memprioritaskan

pada putra daerah

utk diangkat

menjadi PTT

April’15

Maret-Mei

’15

Mengusulkan formasi

tenaga kesehatan

Kab/Kota dan Provinsi

ke Kemenkes

(berdasarkan dokumen

deskripsi tenaga

kesehatan)

April-Juni

‘15

Pemenuhan

kebutuhan tenaga

kesehatan yang

dikoordinasikan

dengan K/L terkait

- Mengusulkan &

mengkoordinasikan

penundaan

moratorium CPNS

khusus tenaga

kesehatan dgn K/L

terkait

- Regulasi dr

KemenPAN yg

mewajibkan formasi

CPNS mendapatkan

rekomendasi

Kemenkes dgn

menggunakan data

deskripsi nakes

Page 9: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

1. TENAGA KESEHATAN

a. Keterbatasan tenaga

kesehatan di

DTPK/DBK

PP No. 56/2012

diperpanjang dan

diberlakukan bagi

semua tenaga

kesehatan di DTPK

Program Nusantara

Sehat

Penetapan DTPK

dengan SK

Bupati/Walikota

Mengupayakan

insentif dan

akomodasi

2015

2015

(menyesuai

kan)

Memfasilitasi

Memfasilitasi

penempatan

2015

(menyesu

aikan)

Mengusulkan perpanjangan

pelaksanaan PP No.

56/2012 dan pemberlakuan

bagi semua tenaga

kesehatan di DTPK, ke K/L

terkait

Memfasilitasi pemberian

insentif daerah dengan K/L

terkait

Page 10: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

b.Tingkat kelulusan

sebagai CPNS tenaga

kesehatan (dokter)

sangat rendah

Kelulusan ujian materi

seleksi (MKDU) tidak

menjadi persyaratan

utama utk seleksi

penempatan di DTPK

Koordinasi dengan

Kementerian PAN-RB dan

Kemendagri

c. Masih rendahnya

anggaran utk

peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan di

puskesmas, mis. diklat

gadar

Penambahan anggaran

melalui menu DAK utk

peningkatan kapasitas

SDM di puskesmas

Magang di RS

Menyiapkan beasiswa

daerah

Melakukan pemetaan

jenis pelatihan

berdasarkan

kompetensi

Menganggarkan dana

pelatihan /

peningkatan

kompetensi melalui

APBD/DAK

Menyusun perencanaan

anggaran dana magang

di RS melalui APBD

2016 (3 bulan)

Menyusun perencanaan

anggaran beasiswa

melalui APBD 2016

Maret’15

Maret’15

2016

Juli 2015

Mengusulkan

penambahan menu

DAK disesuaikan

dengan kebutuhan

daerah

April’15 Menyiapkan modul

pelatihan

Menetapkan menu DAK

sesuai usulan daerah, dan

menyusun juknis DAK

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

Page 11: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

d. Kurangnya integritas

tenaga kesehatan di

lapangan

Pembinaan wawasan

kebangsaan

(pengetahuan, sikap, &

prilaku) tenaga

kesehatan selama

pendidikan

Bersama K/L terkait,

membuat regulasi ttg

penguatan wawasan

kebangsaan bagi nakes,

selama pendidikan dan

sebelum penempatan

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

Page 12: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

2 SARANA & PRASARANA

a. Pengadaan

meubelair tidak

menjadi menu

DAK/TP

Penambahan menu

meubelair pada

DAK/TP

Menyampaikan

usulan kebutuhan/

menu DAK/TP

Maret ‘15 Memfasilitasi &

memverifikasi usulan

tambahan menu DAK

ke Pusat

April ‘15 Menetapkan menu

DAK sesuai

kebutuhan daerah

b. Listrik tidak tersedia

dlm kapasitas yg

memadai dan

merata di DTPK

Pemenuhan listrik

dengan penambahan

daya, penyediaan

genset, solar cell.

Penambahan daya,

Pemeliharaan

sarana listrik

2015 Memfasilitasi

pemenuhan

kebutuhan melalui

Bantuan Keuangan

Khusus

2015 Menetapkan menu

DAK sesuai

kebutuhan

c. Keterbatasan jumlah

ambulance/

pusling/sarana

transportasi lainnya

Pengadaan ambulance,

puskesmas keliling

(darat & laut), sarana

transportasi lainnya

sesuai kondisi wilayah

Penyusunan

spesifikasi

Maret‘15 Fasilitasi dan

verifikasi

April’15 Pengadaan sesuai

kebutuhan dan

spesifikasi

Page 13: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

3 ALAT KESEHATAN

a. Alkes di puskesmas

‘termutasi’ bersama

mutasi petugasnya

Membangun sistem

pemantauan aset di

puskesmas

-Melakukan

pemantauan &

pencatatan aset scr

berkala

-Menggunakan

aplikasi sarpras

alkes (ASPAK)

2015 Melakukan monev ttg

pencatatan aset,

pemantauan dan

pembinaan pelaksanaan

ASPAK

2015

b. Sensitivitas alkes

berkurang, spesifikasi

alkes tidak sesuai

peruntukan

-Kalibrasi alkes berkala

(kerjasama dengan BPFK

terdekat & RS rujukan

regional)

-Rekrutmen tenaga ATEM

utk pemeliharaan alkes

-Pengusulan

anggaran kalibrasi

pada APBD 2016

-Rencana rekrut

tenaga ATEM

Juni’15 Mengusulkan

pembentukan BPFK di

setiap Provinsi

(rekomendasi)

Pembentukan BPFK di

setiap provinsi

4 OBAT-OBATAN

a. Sulitnya akses

internet sehingga

menghambat e-

purchasing

(pengadaan obat)

-Penyediaan jaringan

internet

-Pengadaan obat secara

manual

Bila tidak ada akses

internet, melakukan

pengadaan secara

manual

2015 Bekerja sama dgn K/L

terkait utk memenuhi

akses internet

b. Penyedia obat tidak

melayani pemesanan

Pemberian sanksi secara

konsisten oleh LKPP

Melaporkan ke LKPP

cc. Kemenkes (c.q.

Binfar Alkes) bila

tidak dilayani

2015 Melaporkan ke LKPP cc.

Kemenkes (c.q. Binfar

Alkes) bila tidak

dilayani

2015 Menindaklanjuti

laporan daerah

Page 14: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

5. SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN

a. Belum optimalnya

penerapan

SIMPUS/SIK

Optimalisasi

penerapan SIMPUS /

SIK

Merencanakan

penyediaan

perangkat keras

melalui APBD 2016

Juni’15 Merencanakan

penyediaan perangkat

keras melalui APBD

2016

Juni’15 Menyiapkan dan

pemeliharaan

perangkat lunak

a. Validitas data kurang Validasi data secara

akurat dengan

komputerisasi

Verifikasi data,

monitoring dan

evaluasi,

penyiapan SDM

2015 Pembinaan teknis,

monitoring dan

evaluasi

2015 Penetapan rumus

sasaran untuk

masing-masing

program

6. AKREDITASI FKTP

a. Sosialisasi Akreditasi

FKTP belum

dilaksanakan secara

menyeluruh

Sosialisasi Akreditasi

FKTP secara

menyeluruh

Menyiapkan dana

(APBDP) untuk

pelaksanaan

sosialisasi

Juli’15 Melaksanakan

sosialisasi dengan

menggunakan dana

APBDP, melalui

Rakerkesda

2015,

sesuai

jadwal

Rakerkesd

a

Menganggarkan

sosialisasi dalam

dana Dekon (menu

wajib)

7. MANAJEMEN PUSKESMAS

a. Masih rendahnya

kemampuan

manajerial Kepala

Puskesmas

Pelatihan Pemantapan

Manajemen Puskesmas

dan pelatihan

kepemimpinan

Perencanaan

anggaran pelatihan

(APBD 2016)

Juni’15 Pelaksanaan workshop

Manajemen

Puskesmas

menggunakan dana

Dekon

2015 Penyiapan modul

pelatihan

pemantapan

manajemen

Puskesmas

Page 15: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

8. PEMBINAAN & PENGAWASAN

a. Belum semua

Kab/Kota memahami

dengan baik

penguatan

pelayanan primer

Pelaksanaan Rapat

Kerja Pelayanan Dasar

secara rutin

- Penyediaan dana di

Dit BUKD untuk

menyelenggarakan

Rakontek Pelayanan

Dasar

- Penyediaan

buku2/pedoman

penguatan

pelayanan primer

b. Belum optimalnya

pembinaan dari

Provinsi utk

Kab/Kota yang

terpencil (mis.

berada di

pegunungan)

Pembinaan dijadikan

tolok ukur kinerja

Dinas Kesehatan

Provinsi

Pelaksanaan

pembinaan

2015

Page 16: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

9 ROADMAP PENGUATAN YANKES PRIMER

a

Belum tersosialisasinya:

- Permenkes No.

75/2014 (Puskesmas)

- Permenkes No. 5/2014

(Standar Pelayanan

Medik di Puskesmas),

- Perpres No. 4/2015

(Pengadaan Barang

dan Jasa

Sosialisasi peraturan-

peraturan tersebut

Sosialisasi tingkat

Kab./Kota

2015 Sosialisasi tingkat

Provinsi melibatkan LS

terkait

2015 Sosialisasi tingkat

Pusat dengan

Kementerian terkait

Menyusun

peraturan

Bupati/Walikota

2015 Menyusun peraturan

Gubernur

2015

b Keterbatasan tenaga

kesehatan di DTPK/DBK

Pengangkatan dokter

spesialis, dokter umum

dan tenaga kesehatan

tertentu melalui

INPRES/PTT

Menyiapkan

anggaran

penugasan dan

penarikan ke dan

dari Puskesmas,

insentif serta

akomodasi

2015 Menyiapkan anggaran

penempatan dan

pemulangan ke dan

dari Kab/Kota

2015 Pengangkatan dokter

spesialis, dokter

umum dan tenaga

kesehatan tertentu

melalui INPRES/PTT

Peninjauan kembali PP

No. 51/2009), agar

mewajibkan apoteker

di Puskesmas

Mengusulkan

apoteker sbg nakes

strategis

2015 Mengusulkan perubahan

PP No. 51/2009 agar

apoteker wajib ada di

puskesmas (diharapkan

dilaksanakan di 2016)

Page 17: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

NO ISU/MASALAH SOLUSI

RENCANA AKSI 2015

KAB/KOTA WAKTU

PELAKS. PROVINSI

WAKTU

PELAKS. PUSAT

c Terbatasnya koneksi

internet di beberapa

Kab/Kota di kawasan

timur, shg kesulitan

mendapatkan NSPK

terbaru

Setiap NSPK diberikan

dalam bentuk cetak

sesuai kebutuhan

Menyusun

kebutuhan cetakan

NSPK (roadmap)

Mencetak NSPK sesuai

kebutuhan &

mengirim sampai ke

Puskesmas

Page 18: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

RANGKUMAN :

Pemberi pelayanan kesehatan dasar merupakan ujung tombak

Pembangunan kesehatan Nasional, untuk mewujudkan Masyarakat Sehat

Mandiri dan berkeadilan

Penguatan/perubahan operasional yang mendasar di awali oleh pemimpin

yang berkomitmen dan berwawasan kesehatan

Mengutamakan Program Preventif, dan Promotif

Berpedoman pada konsep kewilayahan sehingga pola kegiatan pelayanan

akan lebih proaktif

Berorientasi pada upaya mencegah, menjaga dan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

Menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif dan berperan aktif

(pemerintah ikut berpartisipasi) agar terhindar dari segala sesuatu yang

membahayakan kesehatannya.

Page 19: Makassar, 11 Maret 2015 - depkes.go.id : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Sekretaris Sidang : …

19

Terima kasih

“SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA”