6
PENYUSUNAN RP3KP DI PROVINSI SUMATERA UTARA 2015-2035 Menguraikan langkah-langkah yang diusulkan untuk menangani kawasan bermasalah di Tanjungbalai. Sampai dengan saat penyusunan RP3KP ini Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 600 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Kumuh di Kota Tanjungbalai. Kondisi saat ini masih terdapat beberapa kawasan kumuh yang termasuk dalam kategori negative list. BAB IX RENCANA PENANGANAN KAWASAN BERMASALAH (NEGATIVE LIST)

Rencana Penanganan Kawasan Bermasalah (Negative List)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP) di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

Citation preview

  • PENYUSUNAN RP3KP

    DI PROVINSI SUMATERA UTARA

    2015-2035

    Menguraikan langkah-langkah yang diusulkan untuk menangani kawasan

    bermasalah di Tanjungbalai. Sampai dengan saat penyusunan RP3KP ini

    Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota

    No. 600 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Kumuh di Kota Tanjungbalai.

    Kondisi saat ini masih terdapat beberapa kawasan kumuh yang termasuk dalam

    kategori negative list.

    BAB IX

    RENCANA PENANGANAN KAWASAN BERMASALAH (NEGATIVE LIST)

  • IX - 1

    PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

    DI PROVINSI SUMATERA UTARA 2015 2035

    Laporan Akhir

    BAB 9

    RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN KKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN BBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH

    ((((((((((((NNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTT))))))))))))

    9.1. Analisis Negative List Untuk PKP di Kota Tanjungbalai

    Analisis Negative List untuk Perumahan dan kawasan permukiman di kota Tanjungbalai

    merupakan uraian kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman

    yang telah dilakukan dan berlanjut hinga saat in. Dalam arti, perkembangan yang terjadi tidak

    sesuai dengan peruntukan alokasi ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

    Sumatera Utara maupun di RTRW Kota Tanjungbalai.

    Peruntukan alokasi ruang ini yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kawasan

    lindung, yang mencakup peruntukan Kawasan Hutan Kota, Taman Kota dan RTH, Kawasan Hutan

    Bakau/Mangroove, kawasan lindung setempat (Sempadan Pantai, Sempadan Rel Kereta Api,

    Sempadan Sungai), serta Kawasan Rawan Bencana Alam.

    Negative list pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kota

    Tanjungbalai pada umumnya memanfaatkan kawasan kawasan lindung setempat, seperti: kawasan

    sempadan Rel Kereta Api, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kawasan Negative List di Kota

    Tanjungbalai terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: Kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan Rel KA,

    dan jalur kereta api non aktif. Yakni kawasan yang telah teridentifikasi sebagai negatif list PKP di

    Kota Tanjungbalai. Dapat diperhatikan pada tabel dan peta berikut ini.

  • IX - 2

    PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

    DI PROVINSI SUMATERA UTARA 2015 2035

    Laporan Akhir

    Tabel IX.1.

    Lokasi Negative List di Kota Tanjungbalai

    Kota : Tanjungbalai

    Tahun : 2014

    No Nama Lokasi

    Posisi Geografis Kelurahan Kecamatan

    1 Sejahtera Kel. Sejahtera dan Kel. Tanjungbalai Kota III

    Tanjungbalai Utara Sempadan Sungai

    2 S. Dengki Kel. Mata Halasan, Kel. Kuala Silau Bestari, dan Kel. Keramat Kuban

    Tanjungbalai Utara dan Sei Tualang Raso

    Sempadan Sungai

    3 Muara Sentosa Kel. Muara Sentosa Sei Tualang Raso Sempadan Sungai

    4 Sirantau Kel. Sirantau Datuk Bandar Sempadan Sungai

    5 Pasar Baru Kel. Pasar Baru Sei Tualang Raso Sempadan Rel

    6 Sumber sari Kel. Muara Sentosa dan kel. Pasar Baru

    Sei Tualang Raso Sempadan Rel

    7 Sungai Merbau Kel. Sungai Merbau Teluk Nibung Jalur Rel Non Aktif dan Sempadan Sungai

    8 Pematang Pasir

    Kel. Pematang Pasir Teluk Nibung Jalur Rel Non Aktif dan Sempadan Sungai

    9 Kapias Pualu Buaya

    Kel. Kapias Pualu Buaya Teluk Nibung Jalur Rel Non Aktif dan Sempadan Sungai

    10 Beting Kuala Kapias

    Kel. Beting Kuala Kapias Teluk Nibung Jalur Rel Non Aktif dan Sempadan Sungai

    11 Perjuangan Kel. Perjuangan Teluk Nibung Jalur Rel Non Aktif dan Sempadan Sungai

    12 Semula Jadi Kel. Semula Jadi dan Pulau Simardan

    Datuk Bandar Timur Sempadan Sungai

    13 Selat Tanjung Medan

    Kel. Selat Tanjung Medan dan Kel. Selat Lancang

    Datuk Bandar Timur Sempadan Sungai

    14 Indah Sakti Kel. Indra Sakti, Kel. Pantai Burung

    Tanjungbalai Selatan Sempadan Sungai

    Sumber : Laporan Identifikasi dan Pemutahiran Data Perumahan dan Permukiman Prov. Sumatera Utara, tahun 2014

  • IX - 3

    PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

    DI PROVINSI SUMATERA UTARA 2015 2035

    Laporan Akhir

    Peta 9.1.

    Sebaran Kawasan Negative List

    Kota : Tanjungbalai

    Tahun : 2013

  • PEN

    YU

    SU

    NA

    N R

    EN

    CA

    NA

    PEM

    BA

    NG

    UN

    AN

    DA

    N P

    EN

    GEM

    BA

    NG

    AN

    PER

    UM

    AH

    AN

    DA

    N K

    AW

    ASA

    N P

    ER

    MU

    KIM

    AN

    (RP3K

    P)

    DI P

    RO

    VIN

    SI S

    UM

    AT

    ER

    A U

    TA

    RA

    2015 2

    035

    Laporan Akhir

    IX -4

    Tabel IX.2.

    Ketentuan Umum Peraturan Zonasi PKP Kota : Tanjungbalai Tahun : 2015-2020

    No Zona Berdasarkan

    Pola Ruang Wilayah Materi yang Diatur Intensitas Bangunan

    Deskripsi Ketentuan Umum KDB KLB GSB Ketinggian KDH

    II KAWASAN BUDIDAYA

    1.

    Kawasan Perumahan

    Kawasan perumahan merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokan perumahan penduduk termasuk didalamnya sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi bagi penduduk dengan dominasi kegiatan usaha non-pertanian

    Diijinkan : Di pusat kegiatan terkait dengan kawasan hunian yang sudah ada atau berkembang

    1. Perumahan Tinggi

    80% 1.2 3.6 1-3 m Max 8

    Lantai 5%-10%

    2. Perumahan

    Sedang Terbatas :

    Di kawasan budidaya pertanian

    50%-60% 0.4 1.5 1-3 m Max 6 Lantai

    5%-10%

    3. Perumahan

    Rendah 50% 0.2 - 0.4 1-3 m 1-2 Lantai 5%-10%

    Diijinkan bersyarat :

    Di kawasan perdagangan dan jasa

    maupun industri kecil

    Tidak diijinkan :

    o Di wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan

    o Di kawasan lindung o Di daerah rawan bencana (longsor,

    banjir, erosi, abrasi) o Di kawasan budi daya

    pertanian/penyangga o Di kawasan sawah irigasi teknis

  • PEN

    YU

    SU

    NA

    N R

    EN

    CA

    NA

    PEM

    BA

    NG

    UN

    AN

    DA

    N P

    EN

    GEM

    BA

    NG

    AN

    PER

    UM

    AH

    AN

    DA

    N K

    AW

    ASA

    N P

    ER

    MU

    KIM

    AN

    (RP3K

    P)

    DI P

    RO

    VIN

    SI S

    UM

    AT

    ER

    A U

    TA

    RA

    2015 2

    035

    Laporan Akhir

    IX -5

    2

    Fasilitas Umum

    Kawasan bercampur dengan kegiatan perkotaan lainnya

    Diijinkan Bergabung dengan kegiatan lainnya, seperti bangunan-bangunan dan kegiatan budi daya perkotaan

    Tidak diijinkan : Di wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan - Di kawasan lindung - Di daerah rawan bencana (longsor,

    banjir, erosi, abrasi)

    40-50 %

    0.6-3.6

    5 10 m

    1-3 Lantai

    25%