Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh / 2015

1

VOLUME 1

Penanganan KawasanPermukiman Kumuh / 2015

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Cipta Karya

4

DAFTAR ISI

6 / Latar Belakang

16 / Kebutuhan Pendanaan 2015-2019

21 / Diagram Penanganan Permukiman Kumuh

37 / Rencana Kegiatan 2015-2019

5

6

PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Latar Belakang

Amanat UU NO. 17/ 2007 (RPJPN)Kota Tanpa Permukiman kumuh

Pencegahan dan Peningkatan KualitasKawasan Permukiman

Amanat UU NO. 1/ 2011 (Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan

Isu Permukiman Kumuh

Kemampuan Pendanaan (APBN/ APBD/ PHLN, dll)

Amanat Internasional:Agenda HabitatRio+20MDG’sSDG’s

Aspirasi Daerah/ Masyarakat

RPJMN 12004-2009

RPJMN 22010-2014

RPJMN 32015-2019

RPJMN 42020-2024

7

Penyelenggaraan Penanganan Permukiman Kumuh

PENGATURANPedoman Pelaksanaan1. Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman2. Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PEMBINAANPendampingan Penyusunan Software1. Pendampingan penyusunan Perda Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh2. Pendampingan penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kumuh Perkotaan, outputnya berupa dokumen

rinci penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman di perkotaan sebagai bagian dari peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan menuju 0% kumuh perkotaan.

PENGAWASANPengawasan Program1. Pembetukan Tim Penanganan Kawasan Kumuh Bidang Cipta Karya2. Pembentukan KMP di tingkat Pusat3. Pembentukan KMP di tingkat Wilayah4. Pembentukan Konsultan Individu di tingkat Kabupaten/Kota

PELAKSANAANPelaksanaan Fisik Kegiatan1. Pemugaran, Peremajaan dan Permukiman Kembali

8


Kondisi Eksisting Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (2010-2014)

No Komponen 2010 2011 2012 2013 2014 Total

1 Total Alokasi Dana(x1000) 142.985 344.667 172.510 336.946 291.786 1.288.897

2 JumlahKab/Kota 85 141 105 123 4 458

3 JumlahKawasan 118 226 137 209 7 697

4 Total Luas(Ha) 196,91 483,78 268,44 492,98 412,27 1.854,38

5 Jumlah Jiwa Terlayani(orang) 246.132 604.726 335.552 616.220 515.342 2.317.972

9

Tantangan dan Kendala

Tantangan dan kendala yang akan dihadapi dalam upaya penanganan permukiman kumuh, antara lain:

1. JUMLAH & LUASAN KAWASAN KUMUH YANG DITANGANIBelum tersedia data & informasi yang akurat di tiap daerah yang dapat menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani (baseline)

2. KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAHPenanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan

3. PELAKSANAAN TEKNIS PENANGANANPenanganan permukiman kumuh yang telah berlangsung lama belum memberikan hasil yang optimal. Disadari karena penanganan di lapangan belum terintegrasi, multisektor, dan berbasis kawasan.

10


Sasaran Cipta Karya 2015 – 2019 Menuju 100-0-100

11

Target Penanganan Tahun 2015 - 2019

Penanganan Permukiman Kumuh Menuju Kota tanpa Permukiman Kumuh Tahun 2019 difokuskan pada upaya peningkatan kualitas di kawasan perkotaan, dengan tetap mempertimbangkan perlunya upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh.

UPAYA PENCEGAHAN

PERKOTAANKUMUH BARU

KUMUH EKSISTING

PERKOTAAN

PERDESAAN

PERDESAAN

TARGET2014 2019

UPAYA PENINGKATAN

KUALITAS

12


Upaya Pencapaian Target

13

Tantangan dan Kendala

Tantangan yang dihadapi selama ini dalam penanganan permukiman kumuh, antara lain:1. Pengelompokan Database Kumuh2. Ketersediaan NSPK hingga tingkat operasional3. Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh4. Struktur Kelembagaan

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penanganan permukiman kumuh, antara lain:1. SK penetapan lokasi permukiman kumuh dari bupati/walikota2. Terbatasnya APBN (Kebutuhan vs ketersediaan anggaran)3. Keterpaduan penanganan Program

14


Pola Penanganan Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan antara lain:

1. PENCEGAHANPola penanganan pencegahan terdiri atas:• Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan• Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

2. PENINGKATAN KUALITASPola penanganan peningkatan kualitas terdiri atas:• Pemugaran : Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni• Peremajaan : Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan

masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat • Pemukiman kembali : Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai

dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa)

15

Identifikasi Database Kumuh

kawasan kumuh: luas 38.431Ha di 390 kab/kota, di 3.550 kawasan

SK kumuh Bupati/Walikota yang sudah terbit 274 kab/kota(status 24 Maret 2015)

Klasifikasi tipologi kawasan kumuh sudah di 137 kab/kota di 152 kawasan, total 2.680 ha, penanganan tahun 2015 terdiri dari:a. 74 kws kumuh berat : 1.251 ha; b. 67 kws kumuh sedang : 1.156 ha; c. 19 kws kumuh ringan : 273 ha.

16


Kebutuhan Pendanaan 2015-2019

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Penanganan LuasanKumuh

Renc (Ha) 7.686 7.686 7.686 7.686 7.686 38.431

Real (Ha) 2.680 (12.693) (7.686) (7.686) (7.686)

Sisa (Ha) 35.751 23.058 15.372 7.686 0

Investasi(x 5,675 M) Rp. Milyar 4.540 80.650 42.356 42.367 42.372 215.755

Investasi

Luas Kumuh

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

4,540

85,190

128.712

172.233

215.755

35.751

23.058 15.3727.686

0

2015 2016 2017 2018 2019

17

Asumsi Pembiayaan Penanganan

Satuan Unit Penanganan1 Ha : 250 Unit1 Ha : 1250 Jiwa

Total Kebutuhan InvestasiInfrastruktur (tdk termasuk hunian):Rp. 3,8 M s/d Rp. 7,6 M/Ha

Satuan Investasi Penanganan Kawasan

Jalan dan drainase : Rp 1M / Ha

IPAL Kawasan : Rp 7-8 Jt (250 kk)=Rp. 1,75-2M/ Ha, atau

IPAL Komunal : Rp 400 Jt/80 kk (+ Pemberdayaan 600 Jt)

Modul 3R : Rp 525 Jt/250 kk Kws (+ Pemberdayaan 620 jt)

SPAM : Rp. 7.5 Jt (250 kk) = Rp 1.875M/ Ha

RTH : Rp. 500 Rb/m2 (standar Luasan RTH 15% = 750 Jt/Ha)

Kebutuhan Alokasi Dana Untuk Tiap Tipologi Kawasan Kumuh

Kumuh Berat Rp. 7,6 M/Ha (100 %)

Kumuh Sedang Rp. 5,625 M/Ha (75 %)

Kumuh Ringan Rp. 3,8 M/Ha (50 %)

18


Konsep Penanganan

No Komponen Permukiman KembaliPeremajaan Pemugaran

Kumuh Berat Kumuh Sedang Kumuh Ringan

1. Hunian Sementara

2. Mobilisasi masyarakat

3. Perbaikan Rumah

4. Pembangunan Huntap

5. Infrastruktur

6. Air Minum

7. Air Limbah

8. Persampahan

9. Sistem PemadamKebakaran

10. Lahan

11. Penyediaan RTH

12. Fasos/Fasum

19

Peningkatan Kualitas dengan Pemugaran

No Komponen Jenis Kegiatan

1. BangunanGedung

a. Rehabilitasib. Rekonstruksi

2. Jalan Lingkungan Perbaikan aspal/ paving/cor pada jalan lingkungan.

3. Drainase Lingkungan

a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase;b. Perbaikan drainase yang tersumbat;c. Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol, atau kerusakan

akibat bencana.

4. Air Minum a. Perbaikan Sarana/ instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana)

b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana)

5. Air Limbah a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana.

b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana.

6. Sampah a. Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah.

b. Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah

7. Pengamanan Kebakaran

a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena korosi atau rusak karena bencana;

b. Perbaikan hydran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana.

20


Peningkatan Kualitas dengan Peremajaan


1. BangunanGedung

a. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadapkomponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi danpersyaratan teknis bangunan gedung.

b. Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembalibangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum denganpenambahan komponen atau fungsi.

c. Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunand. Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK

umum)e. Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak

2. Jalan Lingkungan

a. Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan denganpenambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunanpelengkap jalan.

b. Peningkatan struktur jalan

3. Drainase Lingkungan

a. Peningkatan kualitas unit sistem drainaseb. Penyedian sistem drainasec. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem

drainase kota.

4. Air Minum Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasipengelolaan air minum

5. Air Limbah a. Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat;b. Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah.

6. Sampah a. Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP)b. Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen

bangunan PSP.


a. Pembangunan sarana proteksi kebakaranb. Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran

21

Peningkatan Kualitas dengan Pemukiman Kembali


1. BangunanGedung

a. Pembangunan permukiman di lokasi barub. Pembangunan kembali di permukiman lama dengan model

baru (Rumah Susun)

2. Jalan Lingkungan Pembangunan jalan baru

3. Drainase Lingkungan Pembangunan unit sistem drainase baru

4. Air Minum Pembangunan SPAM unit baru

5. Air Limbah Pembangunan unit pengolahan air limbah baru

6. Sampah Pembangunan PSP baru


a. Pembangunan pengamanan kebakaran sederhanab. Pembangunan hydran air

22


Skenario Pembiayaan Penanganan Permukiman Kumuh 0% Tahun 2019

APBN (Rupiah Murni

APBD (PLN)

APBD, CSR, PHLN, Lainnya170,2 T 0,7 T

44.9, T

Rp 215,7 triliunKebutuhan pendanaan

kumuh 2015-2019(38.431 Ha)

gap Rp 170,2 triliun

Daerah(Prov/Kota/Kab) Donor,

Kemitraan, Masyarakat

Rp 45,3 triliunPerkiraan ketersediaan

AnggaranDit. Bangkim 2015-2019

23

Pembiayaan APBN 2015

*Alokasi Dana khusus Ditbangkim

Tahun 2015 Reguler APBN-P Total

Alokasi Dana 1,4 T 1,8T 3,2T*

Jumlah Kab/Kota 137 57 137

Kawasan 172 Kawasan 71 Kawasan 243 Kawasan

Luasan 1206,31 Ha 1473,25 Ha 2679,56 Ha

24


Diagram Penanganan Permukiman Kumuh

INDIKATOR

Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman

Kumuh

Pemugaran

Peremajaan

MeningkatkanAKSESIBILITAS KAWASAN Meningkatkan Kualitas Jaringan Jalan

Meningkatkan Sistem Jaringan DRAINASE :Menyediakan Sistem Drainase yang HandalMeningkatkan Fungsi Resapan

Meningkatkan PELAYANAN AIR MINUM :Meningkatkan Perilaku Hidup BersihMeningkatkan Akses Aman Air MinumMeningkatkan Pengelolaan Air Minum

Meningkatkan PENGELOLAAN SANITASI :Meningkatkan Perilaku Hidup BersihMeningkatkan Akses Layak SanitasiMeningkatkan Pengelolaan Air Sanitasi

Meningkatkan:PENGELOLAAN PERSAMPAHAN:Meningkatkan Perilaku Hidup BersihMengurangi Timbulan SampahMeningkatkan Penanganan PersampahanMeningkatkan Pengelolaan Persampahan

KINERJA

Kinerja Fungsional:Perumusan Kebijakan di Bidang Cipta KaryaPelaksanaan Kebijakan di Bidang Cipta Karya (PA, EK, Sistem Pembiayaan dan Pola Investasi, Fasilitasi Kegiatan Strategis Nasional)Penyusunan NSPK di Bidang Cipta Karya

Kinerja Teknis:Penyusunan dan Penetapan NSPK terkait penanganan Permukiman Kumuh

Kinerja Kualitas:Pelaksanaan Kegiatan mengacu pada pedoman teknis dan standar di Bidang Cipta Karya

Menyiapkan Landasan Penyelenggaraan

PENGATURAN :Legalisasi Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan PermukimanLegalisasi Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman KumuhPEMBINAAN :Pendampingan penyusunan Perda Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman KumuhPendampingan penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kumuh PerkotaanPENGAWASAN :Pembentukan Tim Penanganan Kawasan Kumuh Bidang Cipta KaryaPembentukan KMP di tingkat PusatPembentukan KMP di tingkat WilayahPembentukan Konsultan Individu di tingkat Kabupaten/Kota

Meningkatkan kinerjaKONDISI BANGUNAN :Meningkatkan Fungsi HunianMeningkatakan Keandalan BangunanMenurunkan Tingkat Kepadatan

TAHUN ANGGARAN 2015-2016

TA. 2015

Kinerja Administrasi: Terselenggaranya terib administrasi pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pemanfataan.

Membangun Sistem Informasi & Komunikasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Nasional

Membangun Kelembagaan Penanganan di Pusat & Daerah

Membangun & Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah

Membangun Kesadaran Masyarakat serta Memperkuat Kapasitas dan Peran Masyarakat

Kinerja Kelembagaan: Terwujudnya kerjasama kelembagaan diantara stakeholder terkait

Permukiman Kembali

Meningkatkan:PENGAMANAN KEBAKARAN :Mengurangi Resiko KebakaranMeminimalkan Akibat Kebakaran

TARGET SASARAN POLA PENANGANAN STRATEGI ACTION PLAN

25

Strategi Penanganan Kumuh

1. MENYIAPKAN LANDASAN PENYELENGGARAANAgar peningkatan kualitas permukiman kumuh memiliki aspek legalitas & dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Meliputi:

• Regulasi dan aturan main yang harus tersedia sebagai acuan bagi Pemerintah dan terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

• Landasan kebijakan jangka panjang daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu RPJPD, RTRW, dan RP3KP serta RKP Kumuh Perkotaan.

• SK Kepala Daerah mengenai penetapan lokasi kumuh.

• Menyusun Pedoman Teknis Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

KEBIJAKAN

Peningkatan KualitasPerencanaan danPenyelenggaraanPembangunan di KawasanPermukiman Kumuh

Menyiapkan LandasanPenyelenggaraan

STRATEGI

Membangun SistemInformasi & KomunikasiPerumahan danPermukiman KumuhNasional

Membangun & Memperkuat KapasitasPemerintah Daerah

Membangun KesadaranMasyarakat sertaMemperkuat Kapasitasdan Peran Masyarakat

MembangunKelembagaanPenanganan di Pusat & Daerah

1

2

3

4

5

26


2. MEMBANGUN SISTEM INFORMASI & KOMUNIKASIAgar tersedia data & informasi mengenai kawasan kumuh dan penanganannya yang valid dan terkini yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan serta perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh

Sistem informasi bermanfaat untuk:

• Mengukur perkembangan pencapaian target setiap tahun.

• Sharing informasi yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah

• Menjadi sistem informasi komunikasi sebagai alat pengembangan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta sebagai sarana berbagi informasi ketersediaan sumberdaya di antara pelaku.


KEBIJAKAN



STRATEGI



MembangunKelembagaanPenanganan di Pusat & Daerah

1

3

4

5


2

27


3. MEMBANGUN KELEMBAGAAN PENANGANAN DI PUSAT DAN DAERAHAgar penanganan permukiman kumuh dapat berjalan efektif dan efisien, membutuhkan dukungan seluruh pelaku yang berjalan dalam sistem yang disepakati bersama.

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan:

• Kesepahaman bersama antarpelaku

• Komitmen dari seluruh pelaku

• Kemitraan antar pelaku: antarbidang pembangunan, kemitraan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemitraan antara pemerintah – dunia usaha – masyarakat, kemitraan dengan lembaga donor, kemitraan dengan praktisi, dan kemitraan dengan pelaku lainnya.

KEBIJAKAN



STRATEGI



1

4

5


2MembangunKelembagaanPenanganan di Pusat & Daerah

3

28


4. MEMBANGUN & MEMPERKUAT KAPASITAS PEMERINTAH DAERAHAgar pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai pelaku utama/panglima yang menentukan keberhasilan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Kapasitas pemerintah daerah:

• Kepala daerah yang memiliki visi dan kemampuan menjalankan visinya

• Seluruh SKPD terkait dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang memiliki pengetahuan dan mampu berinovasi


KEBIJAKAN



STRATEGI


1

5



3Membangun & Memperkuat KapasitasPemerintah Daerah4

29


5. MEMBANGUN KESADARAN, PERAN, DAN KAPASITAS MASYARAKATAgar terjadi keberlanjutan hasil dari penanganan permukiman kumuh maka peran masyarakat menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.

• Faktor sosial budaya mempengaruhi terbentuknya dan keberlanjutan penanganan permukiman kumuh.

• Diperlukan upaya-upaya pembangunan kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan hunian tempat mereka tinggal serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ikut serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, termasuk pula peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka pengelolaan hasil-hasil peningkatan kualitas.

KEBIJAKAN



STRATEGI

1Membangun SistemInformasi & KomunikasiPerumahan danPermukiman KumuhNasional


3Membangun & Memperkuat KapasitasPemerintah Daerah4Membangun KesadaranMasyarakat sertaMemperkuat Kapasitasdan Peran Masyarakat

5

30


Kinerja Fungsional

Bangunan Gedung

Jalan Lingkungan

Penyediaan Air Minum

Drainase Lingkungan

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Persampahan

Pengamanan Kebakaran

• ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk

• kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata

ruang

• ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamananpetir,

penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan

• kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman

dan nyaman

• lebar jalan yang tidak memadai

• kelengkapan jalan yang tidak memadai

• ketidaktersediaan akses air minum

• tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu

• tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan• ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan

• menimbulkan bau

• tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

• ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah

• ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku

• tercemarnya lingkungan sekitar

• ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan

• ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

• tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah

• ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif

• ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai

• ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

31

Kinerja Teknis

Pedoman yang diperlukan dalam penanganan permukiman kumuh antara lain:

1. Peraturan Menteri PU-PERA tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

2. Pedoman Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Penanganan Kumuh Perkotaan

3. Pedoman Pembangunan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh, meliputi:

a. Juknis Pembangunan Jalan Lingkunganb. Juknis Pembangunan Drainasec. Juknis Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Komunald. Juknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Lingkungan

4. Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh

5. Pedoman Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

6. Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh

32


Kinerja Kualitas : Regulasi/Landasan Penyelenggaraan (1/2)

Kriteria Standar Landasan

Kondisi Bangunan

- Bangunan yang memilikistandar keselamatan, keandalan bangunan, dan memenuhi kriteriagedung hijau

- Standar kualitaspembangunan RTH

• Permen PU No. 24, 25 dan 26 Tahun 2007 tentang IMB, SLF dan TABG

• Permen PU No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

• Permen PU No. 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

• PerMen PU No 5 Tahun 2008 tentang RTH

Aksesibilitas Jalan

Jalan yang memiliki standarkeselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramahlingkungan

• PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan• Permen PU No. 19 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Jalan dan

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan• SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Perumahan di Perkotaan

Layanan Air MinumStandar K4 (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, Keterjangkauan)

• PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

• PerMen PU No 18 Tahun 2007 dan SNI terkait

33

Kinerja Kualitas : Regulasi/Landasan Penyelenggaraan (2/2)

Kriteria Standar Landasan

Drainase Berkurangnya genangan • PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai• Permen PU No. 12 Tahun 2014 Tentang Drainase Perkotaan

Air Limbah

AL yang memenuhistandar kualitas, keterjangkauan danterputusnya kontaklangsung dengan limbah

• Permen PU No.16 tahun 2008 Tentang KSNP-SPAL• Kepmen LH No.112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air

Limbah Domestik

PengelolaanPersampahan

PengelolaanPersampahan yang mememnuhi standarnasional indonesia

• Permen PU No.21 Tahun 2008 Tentang KSNP-SPP• Permen PU No.3 Tahun 2013 dan SNI terkait

PengamananKebakaran

Standar Penyediaansarana pengamanankebakaran

• Permen PU No. 25 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan SNI terkait

34


Kinerja Administrasi

1. Tahap Perencanaana. Pendataan Kawasan Kumuh sesuai dengan SK Penanganan Kumuh Kab/Kotab. Penetapan target jangka menengah penanganan kumuh 2015-2019c. Penyusunan dokumen lelang dan desain sesuai dengan target penanganan permukiman kumuh

2. Tahap Pelaksanaana. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan desainb. Memenuhi standar kualitas sesuai dengan NSPK

3. Tahap Pengawasana. Penerapan pengawasan sesuai dengan pedoman penanganan kumuhb. Penerapan pengawasan berjenjang

4. Tahap PemanfaatanSerah terima aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku

35

Kinerja Kelembagaan : Struktur Organisasi

Tim Pengarah

Tim Pelaksana

Tim PakarTim Pendamping

• Tim Koordinator Wilayah I

• Tim Koordinator Wilayah II

Tim Sekretariat

Ditjen Cipta Karya Satminkal PU-PR dan K/L Terkait

Satker Pusat• PKP Strategis• NUSP• P2KP

Satker Provinsi• Bangkim/PBL• PLP/AM

Satker Kab/Kota• kumuh

BKM• Forum Pemerhati• Kelompok Masyarakat• Sektor Swasta

Dinas PU Kab/Kota

Dinas PU Provinsi

Pusat

Provinsi

Kab/Kota

36


Kinerja Kelembagaan

Dukungan kegiatan software yang perlu dilakukan:

1. Pelatihan dan Pendampingan BKM (KSM, Tim Pelaksana)a. Pemetaan Kebutuhan Infrastrukturb. Konstruksi Sederhana: jalan dan drainase lingkungan, pemasangan jaringan pipa air bersihc. Pemeliharaan Prasrana Sederhana: IPAL Komunal, Pengolahan Air Bersihd. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2. Pelatihan Pemerintah Daeraha. Permukiman Kembali (Land Readjustment)b. Pedoman Pelaksanaan

37

Rencana Kegiatan 2015-2019(Non Fisik)

NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019Pengaturan

1 Legalisasi Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

2 Legalisasi Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh

3 Pedoman Pembangunan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

4 Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh

5 Pedoman Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

6 Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh 7 Penajaman data kawasan kumuh8 Penerapan standar dari Balitbang Kementerian PUPR9 Pembangunan Sistem Informasi Database Permukiman

Kumuh10 Pembentukan kelembagaan penanganan permukiman

kumuhPembinaan

1 Pelatihan penajaman data kawasan kumuh2 Pelatihan Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh3 Pendampingan penyusunan Perda peningkatan kualitas

permukiman kumuh 4 Pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan5 Pendampingan dan pelatihan penyelenggaraan

peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk Pemda dan masyarakat

6 Pendampingan dan pelatihan penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk BKM dan masyarakat

7 Kajian KPS dalam penanganan permukiman kumuh

Pengawasan1 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan NSPK2 Pembentukan tim Quality Insurance

38


Detail Pelaksanaan Kegiatan 2015 (Non Fisik)

NO KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DESPengaturan

1 Legalisasi Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

2 Legalisasi Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh

3 Pedoman Pembangunan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

4 Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh

5 Pedoman Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

6 Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh 7 Penajaman data kawasan kumuh8 Penerapan standar dari Balitbang Kementerian PUPR9 Pembangunan Sistem Informasi Database Permukiman

Kumuh10 Pembentukan kelembagaan penanganan permukiman

kumuh

Pembinaan1 Pendampingan penyusunan Perda peningkatan kualitas

permukiman kumuh 2 Pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan

Pengawasan1 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan NSPK2 Pembentukan tim Quality Insurance3 Penerapan pengawasan berjenjang

39

Detail Pelaksanaan Kegiatan 2015 (Fisik)

KEGIATANREGULER APBN-P TOTAL

Luas (Ha) Rp (juta) Luas

(Ha) Rp (juta) Luas (Ha) Rp (juta)

1 Pemugaran 592,56 541.823 836,64 838.254 1.429,20 1.380.078

2 Peremajaan 585,43 835.845 636,61 961.745 1.222,04 1.797.590

3 Permukiman Kembali - 400.165* - - - -

*Alokasi anggaran hanya digunakan untuk membayar sisa multiyears TA. 2014

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

T. +6221-72796578 E. [email protected]://ciptakarya.pu.go.id

Documents

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh / 2015