Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018
BKAD KABUPATEN BANTUL
2018
ii
KATA PENGANTAR
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah merupakan penjabaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA
OPD)dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1
(satu) tahun yaitu tahun 2018.
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) berisi materi rencana strategis,
yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan
dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang
dihadapi.
Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun
2018 ini diharapkan pelaksanaan tekhnis kegiatan pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat lebih terencana, terpola dan
terpadu.
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Terselenggaranya good governance merupakan persyarat bagi setiap
Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita – cita Bangsa Bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembanan dan
penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga
penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
BKAD Kabupaten Bantul sebagai salah satu perangkat daerah
Kabupaten Bantul, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
Tahun 2018 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi BKAD Kabupaten
Bantul dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018.
Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan
tata kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh
BKAD Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum
menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini
dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis,
serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu
menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya. Hambatan
lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk
melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja
BKAD Kabupaten Bantul
Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja BKAD
Kabupaten Bantul tahun 2018, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika
dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang
diberikan kepada BKAD Kabupaten Bantul. Mengingat transparansi dalam
pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
iv
DAFTAR ISI
JUDUL .................................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................ iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) ........................................... 1
B. Dasar Hukum ............................................................................................. 2
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja ......................................................... 4
D. Kondisi Aktual ............................................................................................ 14
E. SWOT Tahun 2018 .................................................................................... 15
BAB II SASARAN , INDIKATOR DAN PROGRAM ............................................... 18
A. Sasaran dan Indikator Sasaran .................................................................. 18
B. Program dan Kegiatan ............................................................................... 19
BAB III PENUTUP ................................................................................................. 20
BAB I
PENDAHULUAN
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) BKAD Kabupaten bantul tahun
2018 merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau
target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh
suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana
Strategis tahun 2017-2021.
BKAD sesuai dengan kewenangan, tugas pokok fungsi dan
tatakerja pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah maka perlu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah
sebagai salah satu sasaran daerah. BKAD sesuai dangan pelimpahan
wewenang dari Bupati Bantul selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah untuk menyelenggarakan pada aspek aspek tersebut
maka BKAD bertekad untuk mewujudkan tatakelola keuangan daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang transparan dan
akuntabel yang berbasis akrual dan bertekad untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah dalam rangka memperkuat otonomi
daerah.
Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu
pelaksanaan dari program peningkatan dan pengelolaan keuangan
daerah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BKAD Kabupaten Bantul
Tahun 2018 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan
kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4)
serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati
Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang
merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala
OPD selama 1 (satu) tahun.
BKAD sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKAD Kabupaten Bantul 2018
dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka
menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran
strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan,
kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi ke
1 (satu) Bupati Bantul terpilih yaitu Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui
percepatan reformasi birokrasi
B. DASAR HUKUM
Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas BKAD
Kabupaten Bantul mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194
Tambahan Lembaran RI Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
tahun 2016-2021.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BKAD Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berlakunya Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tersebut menunjukkan adanya
penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
administrasi keuangan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan,
karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung
terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pada Perda
tersebut berdasarkan pemetaan urusan, Tipologi Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul maka nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Badan
Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A sebagai penunjang fungsi
keuangan.
BKAD sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan
administrasi keuangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah dengan ketugasan untuk melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan
tata kerja BKAD diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tertanggal
22 Desember 2016, dalam melaksanakan tugasnya BKAD mempunyai
fungsi sebagai berikut:
1. Penyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan keuangan dan aset;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan
aset;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang
pendapatan, keuangan dan aset;
5. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
6. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
7. pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD);
8. Melaksanakan kesekretariatan BKAD; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas, BKAD sebagai
organisasi perangkat daerah yang memperoleh kewenangan dari Bupati
Bantul sebagai kepala Pemerintahan Daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan sebagai yang mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan
pemerintahan yang ditangani. Dalam pengelolaan keuangan daerah Bupati
Bantul melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada
yaitu sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. Kepala OPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
3. Kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Sedang Bupati Bantul sebagai yang mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah telah melimpahkan ketugasan
kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah yang
dibantu oleh BKAD sebagai pembantu pengelola barang daerah.
Dengan demikian BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki
tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai:
1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai
Pengelola Barang Daerah); dan
3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.
Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati
Bantul berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
BKAD memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan
pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di
Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki tekad untuk menciptakan
akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan
meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi
daerah. Selain itu BKAD juga sebagai penentu dalam memberi gambaran
untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan
fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik
daerah dan koordinator pada pendapatan daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul terdapat susunan organisasi yang terdiri
dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
4. Bidang Penagihan;
5. Bidang Anggaran;
6. Bidang Perbendaharaan;
7. Bidang Akuntansi;
8. Bidang Aset;
9. UPT Badan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun tugas dari masing-masing Sekretariat dan Bidang adalah sebagai
berikut :
1. SEKRETARIAT BKAD
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Tugas : Melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasiaan
pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BKAD
Fungsi :
a. Menyusun rencana kerja sekretariat;
b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Memberi dukungan adminstrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,hukum,
organisasi dn tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan dan
dokumentasi;
d. Pengelolaan barang milik daerah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
BKAD;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi BKAD;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretariat; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Bidang Pendaftaran dan Penetapan
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris
Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
c. Pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
d. Pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis bidang pendapatan daerah;
e. Pembinaan teknis bidang pendapatan daerah;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi Bidang; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Pendaftaran dan pelayanan;
b. Sub Bidang Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan
c. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan.
3. Bidang Penagihan
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris
Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
dukungan teknis penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak
daerah, pemprosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah
serta pengendalian operasional, pemeriksaaan dan penindakan pajak
daerah dan pengendalian retribusi daerah.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak daerah dan
pengelolaan piutang pajak daerah, pemprosesan permohonan
keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional,
pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi
daerah;
c. Pelaksanaan tindaklanjut surat pengurangan / keringanan, keberatan
dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan
di bidang pajak daerah;
d. Pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang,
penundaan pembayaran, angsuran tunggakan,
pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian
operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
e. Pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan
pengendalian retribusi daerah;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Penagihan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
b. Sub Bidang Keberatan; dan
c. Sub Bidang Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan.
4. Bidang Anggaran
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris
Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis
bidang anggaran.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
c. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. Koordinasi penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;
e. Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran DPA / DPPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana
(SPD);
f. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang
dan Jasa (SHBJ);
g. Penyusunan Anggaran Kas;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Anggaran terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
5. Bidang Perbendaharaan
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris
Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis
bidang Perbendaharaan.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Perbendaharaan;
c. Pengelolaan dan Penyaluran gaji ASN;
d. Penyelenggaraan kebijakan manajemen investasi;
e. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
f. Pengendalian pencairan (APBD);
g. Pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;
h. Penyelenggaraan sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TP-TGR);
i. Koordinasi dan pembnaan pengelolaan keuangan SKPD;
j. Penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Iuran Wajib
Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 Gaji ASN, dan Tabungan Perumahan
(Taperum) ASN;
k. Penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Belanja Gaji; dan
b. Sub Bidang Belanja Non Gaji.
6. Bidang Akuntansi
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris
Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis
bidang Akuntansi.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Perbendaharaan;
c. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan secara sistematis dan kronologis seusia SAP;
d. Pengoordinasian laporan keuangan SKPD dan Tugas Pembantuan;
e. Pengkoordinasian dan pembinaan penyusunan neraca SKPD;
f. Penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;
g. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas;
h. Pembinaan dan pengesahan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD);
i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
j. Penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai
bidang tugasnya;
k. Penyajian laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas;
l. Penyusunan laporan semesteran;
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Akuntansi terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Pembukuan; dan
b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan.
7. Bidang Aset
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris
Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan
dukungan teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Merumuskan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan Barang Milik
Daerah;
c. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
d. Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik
daerah;
e. Pengkoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik
daerah;
f. Pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
g. Pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
h. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
i. Pemanfaatan barang milik daerah;
j. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
k. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;
b. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi; dan
c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian.
Kepala Dinas Dra Sri Ediastuti, M.Sc
NIP 19600217 198607 2 001 Sekretariat
Joko Sigit Pramono, SE, MM NIP. 19591004 199103 1 003
Sub Bag Umum dan Kepegawaian Ani Suryani, SE
NIP. 19700302 199603 2 002
Sub Bag Program Indrijati, SE
NIP. 19680122 199703 2 003
Sub Bag Keuangan & Aset Sri Ambarwati, SE
NIP 19701005 199203 2 011
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pendafataran & Penetapan
Drs. R. Moelyosubagio, M.Si NIP 19620730 199603 1 002
Bidang Penagihan Suyono, SE
NIP 19661120 199403 1 008
Sub Bid Pendataan dan Pelayanan
Ramiyana, S.IP NIP 19680208 199203 1 008
Sub Bid Verifikasi dan Informasi Pendapatan Sugeng Prihatin, S.H.
NIP 19621217 199003 1 009
Sub Bid Pendataan dan Penetapan
Harmindarto NIP 19771016 199703 1 001
Sub Bid Penagihan dan Piutang
Darmawan Purwana, SE NIP 197511142006041004
Sub Bid Keberatan Jonet Rohmanyu, SE,MSE NIP 19690616 199402 1 001
Sub Bid Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan
Penindakan Jugo N.S, SE,M.Ec.Dev NIP 19730826 199903 1 005
Bidang Perbendaharaan Dian Mutiara Sri Rahmawati,
SH, MM NIP 19691112 199603 2 003
Bidang Akuntansi M. Anas Jauhari, SE
NIP 19720212 199803 1 011
Bidang Aset Sri Supriatini, SH, M.Hum
NIP 19720726 199803 2 007
Bidang Anggaran Drs. Trisna Manurung, M.Si NIP 19711230 199603 1 002
Sub Bid Perencanaan Anggaran
Surana N, SE NIP 19690329 199303 1004
Sub Bid Pengendalian Anggaran
Siti Zuchainah, SE MPA NIP 19691220 199603 2002
Sub Bid Belanja Gaji Indrijati, SE
NIP 19680122 199703 2 003
Sub Bid Belanja Non Gaji M. Baried, S.Sos. MM
NIP 19691031 199102 1 001
Sub Bid Pembukuan Nurhidayati, SE
19700306 199503 2 002
Sub Bid Pengolahan Data dan Laporan
Ani Suryani, SE NIP. 19700302 199603 2 002
Sub Bid Inventarisasi dan Penghapusan Mundakir, SE
NIP 19720329 199203 1 004
Sub Bid Penilaian dan Optimalisasi
Andus Sarwana, SE NIP 19670314 199403 1 009
Sub Bid Pengolahan Data dan Pengendalian
Niken Iriani, S.IP NIP 19600527 198603 2 007
UPT-UPT
Gambar 2.2 Struktur Organisasi BKAD Berdasarkan Perda Kab. Bantul No 17 Tahun 2011
1
D. KONDISI AKTUAL
Kondisi aktual BKAD Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tupoksinya
adalah masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang dijumpai
oleh BKAD sebagai berikut : :
1. Hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja kesiapan pemerintah daerah dalam
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam
rangka menyusun pertanggungjawaban APBD tahun 2015 adalah belum
terdapat strategi komprehensif dalam penerapan pelaporan keuangan
berbasis akrual yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan (Renstra
BKAD);
2. Peralihan dalam tata kelola keuangan daerah berdasarkan standar
akuntansi pemerintah dari berbasis kas menuju standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual;
3. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum
konsisten SKPD yang dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang
telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian
besar di akhir tahun anggaran;
4. Belum terwujudnya kehormanisan informasi antara pengelola keuangan dan
pengelola barang di masing-masing SKPD/Unit Kerja;
5. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-masing
SKPD/Unit Kerja;
6. Masih terdapat beberapa SKPD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan
barang milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas;
7. Tata kelola barang milik daerah di masing-masing SKPD/Unit Kerja belum
dapat memberi kontribusi yang maksimal terhadap keakuratan data BMD;
8. SKPD/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;
2
9. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing SKPD/Unit
Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib
administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah;
10. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
11. Belum adanya database potensi pendapatan daerah;
12. Database Sismiop tidak valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak
PBB dan peta PBB;
13. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan
terintegrasi;
14. Pengalihan pajak PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat pada
kabupaten/kota tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat menyebabkan
banyak piutang yang sulit ditagih.
E. SWOT Tahun 2018
Prediksi keadaan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul
secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Faktor Internal
a) Kekuatan
- Sarana Prasarana yang memadai
- Adanya peraturan sebagai dasar dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan dan aset daerah
- Adanya aplikasi dalam pengeloaan keuangan baik Simda Keuangan,
Simda Barang , SISMIOP dan sebagainya
b) Kelemahan
- Adanya keterbatasan SDM yang memahami akuntansi pemerintahan
yang berbasis akkrual
- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai
- Instrumen ASB belum digunakandalam penyusunan RKA
- Pengelolaan BMD belum optimal
- Penyerapan belanja belum optimal.
3
2. Faktor Eksternal
a) Peluang
- Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mempertahankan Opini
WTP atas pemeriksaan BPK terhadap LKPD
- Pseatnya perkembangan tehnologi informasi
- Pertumbuhan ekonomi yang stabil
- Diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009
- Komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan
reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka
terciptanya good governance
b) Ancaman
- Aturandari pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan yang
sangat cepat
- Masih terdapat ketidakkonsistenan dari SKPD dalam melaksanakan
kegiatan sesuai dengan rencana
- Masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak
Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan
mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai
berikut :
1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
a. Penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah
b. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pada masing-masing SKPD.
c. Pemanfaatan tehnologi tepat guna pendukung kegiatan pengelolaan
keuangan
d. Optimalisasi sumber-sumber PAD
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
a. Diklat tentang perncanaan .
b. Aplikasi SIMDA keuangan dan SIMDA BMD dari BPKP
c. Ekstensifikasi dan intensifikasi paak dan retribusi daerah.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
4
a. Meningkatkan SDM pengelola BMD
b. Mengintegrasikan pengelolaan BMD dengsn pemanfaatan tehnologi
c. Optimalissasi sumber-sumber PAD
d. Meningkatkan kualitas SDm pengelolaan keuangan daerah
e. Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait.
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan
tugas.
d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas
5
BAB II
SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah
sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan
sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana
tingkat capaiannya ( targetnya ). Indikator sasaran merupakan ukuran
keberhasilan, prestasi (performance ) sehingga kalau tercapai dapat menjadi
kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu
prestasi dimasa berikutnya.
Adapun sasaran dan indikator kinerja BKAD Kabupaten Bantul tahun 2018
adalah sebagai berikut :
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target
1 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK RI atas LKPD
Kabupaten Bantul tahun n-1
1
2 Meningkatnya Temuan Yang ditindaklanjuti
1. Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah
23%
2. Persentase PAD terhadap Belanja
Daerah
18%
3 Meningkatkan penyerapan anggaran belanja pemerintah
Percepatan Belanja Pemerintah
daerah
65%
6
B. PROGRAM DAN KEGIATAN
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKAD
Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Daerah
5.656.184.337,00
782.799.008,00
JUMLAH 3.460.863.500
7
BAB III
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan tindak lanjut dari
implementasi Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun.
Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana
Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018 ini, diperlukan dengan tekat dan semangat
untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari
semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul.
Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih
belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna
informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini
akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan
berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan BKAD
Kabupaten Bantul tahun 2018.
8
9