Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan TengahDirektorat Jenderal Pajak

2012

APA YANG DIMAKSUD SPT TAHUNAN PPh?

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)

merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.

Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB :

Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan

Wajib MENGISI SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani serta

MENYAMPAIKANNYA ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

MENGAPA KITA WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh ?

(Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU No.16 Tahun 2009 (UU KUP))

Pengambilan FormulirSPT Tahunan PPh Badan

KPP / KP2KPwww.pajak.go.id

Mobil Pajak Keliling / Pojok Pajak

AMBIL SENDIRI DI

DOWNLOAD / UNDUH

1

AMBIL SENDIRI

2

3

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

April 2013

30 ATAU4 BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR (BAGI WP

YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA DENGAN

TAHUN TAKWIM)

(PASAL 3 AYAT (3) HURUF c, UU KUP)

SUBJEK PAJAKSUBJEK PAJAK

ORANG PRIBADI (OP)

WARISAN YANG BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAN MENGGANTIKAN YANG

BERHAK

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT) >>> PERLAKUAN PERPAJAKANNYA

DIPERSAMAKAN DENGAN SUBJEK PAJAK BADAN

(Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pajak Penghasilan (PPh))

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SUBJEK PAJAK

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

(Pasal 2 ayat (3) UU PPh)

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERISUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADIOP yang bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan, atau OP yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai

niat untuk bertempat tinggal di IndonesiaBADANDidirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

WARISAN YANG BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAN MENGGANTIKAN YANG BERHAK

(Pasal 2 ayat (3) UU PPh)

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERISUBJEK PAJAK LUAR NEGERIOP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

BUT di IndonesiaOP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

(Pasal 2 ayat (4) dan (5) UU PPh)

BUT menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan, proyek konstruksi, dll

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

(Pasal 2A UU PPh)

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADI: - Dimulai pada saat OP tersebut dilahirkan, berada, atau berniat

untuk bertempat tinggal di Indonesia dan- Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia

untuk selama-lamanya

BADAN:- Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat

kedudukan di Indonesia dan - Berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat

kedudukan di Indonesia

WARISAN YANG BELUM TERBAGI:- Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan

- Berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi

Apabila kewajiban pajak subjektif OP yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak

tersebut menggantikan tahun pajak

YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK• kantor perwakilan negara asing;• pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-

pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

• organisasi-organisasi internasional dengan syarat:– Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan– tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

• pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud di atas, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(Pasal 3 UU PPh)

Wajib Pajak BadanSekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi :Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik dearah (BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

12(Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh)

OBJEK PAJAKNON OBJEK PAJAK

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

OBJEK PAJAK FINAL

(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)

OBJEK PAJAK NON FINAL

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

KLASIFIKASIPENGHASILAN

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek Pajak (Penghasilan)

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak

15

a. Penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c. laba usaha;d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena

jaminan pengembalian utang;

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

g. dividen;h. royalti ;i. sewa & penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta;j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;n. premi asuransi;

Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak (lanjutan)

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

o. iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari

anggotanya yang terdiri dari WP yang

menjalankan usaha/pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari

penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. imbalan bunga sesuai UU KUP; dan

s. surplus Bank Indonesia

Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak (lanjutan)

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

Karakteristik PPh Final• PPh final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain)

tidak dapat dikreditkan.• Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan,

menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh).

• Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja.

Penghasilan yang dikenai PPh Final

19

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. penghasilan berupa hadiah undian;

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya.

(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)

Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak

20

a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ditentukan pemerintah;2. harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

b. warisan;c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;d. natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah;e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada OP yaitu: asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan;

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;

l. beasiswa;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

dan pengembangan dengan syarat tertentu;

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial kepada WP tertentu;(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak (lanjutan)

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan

dengan kegiatan usaha;Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi; Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan (untuk OP);Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta; Kerugian dari selisih kurs; Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang

dilakukan di Indonesia;

22(Pasal 6 UU PPh)

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (Pasal 6 UU PPh); Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan

memenuhi syarat tertentu (Pasal 6 UU PPh); Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (PP

Nomor 60 Tahun 2010);Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih

khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah (KMK Nomor : 204/KMK.04/2000);

23

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)

- Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun sebelumnya) (Pasal 6 UU PPh)

- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang terbatas berupa: (PMK Nomor 83/PMK.03/2009)

Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai, atau

Natura dan kenikmatan di daerah terpencil, atauNatura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (baju

seragam satpam)

24

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)

- Sumbangan Khusus untuk : (Pasal 6 UU PPh) Bencana Nasional, Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, Pembangunan infrastruktur sosial, Fasilitas pendidikan , dan Pembinaan olahraga

- Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan 50% (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002)

- Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50% (KEP-220/PJ./2002)

25

PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS

USAHA TERTENTU

PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YANG DIBAYAR OLEH WP OP

PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI

- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI - DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN

PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)

BIAYA-BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

(Pasal 9 ayat (1) UU PPh)

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN KECUALI SUMBANGAN TERTENTU DAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN (YANG SIFATNYA WAJIB) YANG DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT/LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

PAJAK PENGHASILAN

GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM

SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA (DENDA) DI BIDANG PERPAJAKAN

BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (Lanjutan)

(Pasal 9 ayat (1) UU PPh)

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

(Lanjutan)

- Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang :

1. Dikenakan PPh bersifat final, atau2. Bukan objek pajak, atau3. Penghasilan netonya dihitung dengan norma penghitungan

28(Pasal 9 ayat (1) UU PPh)

Penyusutan atas pengeluaran: untuk pembelian, pendirian, penambahan,

perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak

guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,

yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

29

PENYUSUTAN

(Pasal 11 ayat (1) UU PPh )

dilakukan :1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa

manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (metode Garis Lurus) ayat (1)

2. dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas (Metode Saldo Menurun) ayat (2)

30

PENYUSUTAN lanjutan….

(Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PPh )

Kelompok HartaBerwujud

MasaManfaat

Garis Lurus

Saldo Menurun

I.   Bukan bangunan     Kelompok 1        Kelompok 2       Kelompok 3        Kelompok 4   

4 tahun8 tahun 16 tahun20 tahun

25%12,5%6,25%

5%

50%25%

12,5%10%

II. BangunanPermanen  Tidak Permanen 

20 tahun10 tahun

5%10%

 

31

PENYUSUTAN lanjutan….

Untuk perusahaan penanam modal mekanisme penyusutan mengacu pada PP 52

Tahun 2011(Pasal 9 ayat (6) UU PPh )

Amortisasi atas pengeluaran :untuk memperoleh harta tak berwujud (hak

cipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill)

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

32

AMORTISASI

(Pasal 11A UU PPh )

dilakukan :• dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis

Lurus)• dalam bagian-bagian yang menurun selama

masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (Saldo Menurun)

33

AMORTISASI

(Pasal 11A ayat (1) UU PPh )

Kelompok HartaTak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi

GarisLurus

SaldoMenurun

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3  Kelompok 4  

4 tahun  8 tahun  16 tahun20 tahun 

25%12,5%6,25%

5%

50%25%

12,5%10%

34

Pengelompokan dan tarif AMORTISASI

(Pasal 11A ayat (2) UU PPh )

TARIF PPh Badan

Omzet di atas 50 M (Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a) UU PPh)

Tarif sebelum tahun pajak 2009

Tarif tahun pajak 2009

Tarif tahun pajak 2010 s.d. sekarang

Omzet s.d. 50 M (Pasal 31E UU PPh)

Perseroan terbuka (tbk) (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)

TARIF PPh BADAN

TARIF WP BADAN – Omzet di atas 50 M

Lapisan Penghasilan Tarif

s.d Rp 50.000.000 10%

Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 15%

Di atas Rp 100.000.000 30%

Ketentuan Lama :

Ketentuan Baru (Mulai tahun 2009) khusus WP Badan dgn omzet di atas 50 M :

TARIF

Tahun Tarif Tunggal

Tahun 2009 28 %

Tahun 2010 - sekarang 25 %

Sebelum Tahun Pajak

2009

Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a)

(Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a) UU PPh)

JUMLAH Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 190.000.000,-PPh TERUTANG :1. Jika tahun pajak 2008

10% X Rp 50.000.000 = Rp 5.000.00015% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.00030% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000Jumlah Rp 39.500.000,-

2. Jika tahun pajak 2009 :28 % X 190.000.000 = Rp 53.200.000,-

3. Jika tahun pajak 2010 :25% X 190.000.000 = Rp 47.500.000,-

CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI

WAJIB PAJAK BADAN dgn Omzet di atas 50 M

TARIF WP BADAN – Omzet sampai dengan 50 M

BAGI UMKM = WP Badan dengan Omzet s.d Rp 50 M mendapatkan

fasilitas pengurangan tarif

Fasiltas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 untuk

Omzet sampai dengan 4,8 M (pasal 31 E)

sisa omzet yang telah dikurangi bagian 4,8 M tetap menggunakan tarif

pasal 17

Bagian Omzet Tahun 2009 Tahun 2010

Bagian omzet s.d. 4,8 M 14 % 12.5%

Bagian omzet 4,8 s.d. 50 M 28 % 25 %

(Pasal 31E UU PPh )

CONTOH PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM

Contoh : PT X tahun 2009Peredaran Usaha (Omzet) = Rp. 30.000.000.000Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 5.000.000.000

Uraian

Omzet PKP Tarif

PPh

Total 30 M 5.000.000.000

Fasilitas

s.d. 4,8 M 800.000.000

14% 112.000.000

Tarif biasa

4,8 M s.d 30 M

4.200.000.000

28% 1.176.000.000

Jumlah PPh Terutang 1.288.000.000(4,8M/Total Omzet) X PKP

(4.800.000.000/30.000.000.000) X 5.000.000.000

TARIF WP BADAN – Khusus Perseroan Terbuka

Untuk Perseroan Terbuka (minimal 40% saham dimiliki publik)mendapatkan pengurangan tarif 5% (pasal 17 (2b)

Tarif pajak 2009 = 23% Tarif Pajak 2010 s.d. sekarang = 20%

(Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)

Penghitungan Penghasilan

41

• Seluruh Wajib Pajak Badan (tidak memandang omzet)

WAJIB PEMBUKUAN

BAGAIMANA MENGHITUNG

PAJAK?

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

PENGHASILAN KENA PAJAK

PPh TERUTANG

KREDIT PAJAK

DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA

TELAH DIBAYAR SENDIRI

KURANG/LEBIH BAYAR

XXXX(XXX)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

JUMLAH KREDIT PAJAK XXXX

(+)

(-)

KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF

XXXX

JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO XXXX

BIAYA XXXX(-)

(+)PENGHASILAN NETO FISKAL

KOMPENSASI KERUGIAN

XXXX(-)

XXXX

XXXX

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKANDALAM PENGISIAN SPT

MELAMPIRKAN LAPORAN KEUANGAN LENGKAP SEPERTI: NERACA, LAPORAN RUGI LABA, DAFTAR PENYUSUTAN, DAN LAIN-LAIN

YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA

DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA

JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH

JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN

PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK

                                             

LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN 

 

NPWP :                                

 

Nama Wajib Pajak :                                          

 

Tahun Pajak :          

 

Status SPT * :   Nihil   Kurang Bayar   Lebih Bayar  

 

Jenis SPT* :   SPT Tahunan   SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...  

 

Perubahan Data* : Ada Tidak Ada

Jika ada perubahan data Wajib Pajak, maka tempelkan formulir perubahan data pada amplop SPT Tahunan

No. Telp/HP :                          

 

Pernyataan :

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.

 

 

 

 

 

Tanda Tangan :  

 

                         

                                             

Lembar Informasi yang dilekatkan pada amplop SPT Tahunan

Contoh Kasus SPT 1771 1. Nama PT DPS

2. Alamat Jalan Mega Megah No. 18 Pesanggrahan Jakarta 1270

3. Tahun Buku 1 Januari 2011 s.d. Desember 2011

4. Metode Penyusutan Saldo Menurun (Komersial)Garis Lurus (Fiskal)

5. Jenis usaha Perdagangan Barang Elektronik

6. NPWP 01.234.567.8-013.000

7. KLU 52332

1. Di dalam penjualan selama tahun 2011, termasuk penjualan kepada PEMDA DKI JAKARTA senilai Rp5.000.000.000

2. Di dalam pembelian terdapat biaya yang tidak dapat dibuktikan (tidak ada daftar nominatif) sebesar Rp5.000.000

3. Biaya Operasi dan umum: Biaya Gaji dan Tunjangan Rp1.200.000.000 Biaya sewa gedung untuk gudang Rp250.000.000 Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan kantor Rp110.000.000 Dalam Biaya Promosi, dapat dirinci sebagai berikut:

Presentasi (tidak terdapat bukti) Rp 50.000.000Iklan Surat Kabar Rp 40.000.000

Rp 90.000.000 Biaya PKB, PBB, dan Bea Meterai Rp 20.000.000

(dalam biaya tersebut terdapat pembayaran PBB untuk mess karyawan Rp3.000.000) Biaya telepon Rp50.000.000

Biaya penyusutan fiskal sebesar Rp110.000.000 Dalam biaya sumbangan, bantuan, zakat dengan rincian sebagai berikut:

Sumbangan kepada GN OTA Rp 5.000.000Sumbangan HUT DKI Rp 15.000.000

Rp 20.000.000 Biaya Natura dan kenikmatan,Beras, Kecap, Gula,

(jika dinilai Harga Pasar) Rp 25.000.000

ILUSTRASI

ILUSTRASI

11. Biaya lain-lain dapat dirinci sbb:• Biaya Jamuan Makan Relasi/Entertainment Rp 50.000.000(Tidak Ada Daftar Nominatif) • Biaya Keperluan Dapur Kantor (ada bukti) Rp 5.000.000

Rp 55.000.00012.Pajak-pajak:• PPh Pasal 21 telah dipotong dari penghasilan karyawan Rp 50.904.000• PPh Pasal 22 PEMDA DKI (ket: 1) Rp 75.000.000• PPh Pasal 23 sewa kendaraan Rp

800.000• PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung (final) Rp

25.000.000• PPh Pasal 25 yang telah dibayar (masa Jan-Des 2011) Rp8.625.000.000• STP PPh Pasal 25 Masa Februari Rp 159.000.000

(termasuk sanksi bunga Rp9.000.000)

PENGISIAN SPT TAHUNAN BADAN

Neraca Tahun 2011

Aktiva Lancar Hutang Lancar

Kas Rp 2.048.200.000 Hutang Usaha Rp 8.276.200.000Piutang Usaha Rp 2.578.000.000 Jumlah Hutang

LancarRp 8.276.200.000

Persediaan Rp 4.000.000.000 Hutang Jangka Panjang

Jumlah Aktiva Lancar

Rp 8.626.200.000 - Rp 0

Aktiva Tetap Jumlah Hutang Jangka Panjang Rp 0

Bangunan Rp 2.200.000.000Akumulasi penyusutan -550.000.000 Modal Rp 2.000.000.000Jumlah Aktiva Tetap 1.650.000.000

Jumlah aktiva Rp 10.276.200.000 Jumlah Pasiva Rp 10.276.200.000

PT DPS

NERACA

UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2011

Laporan Laba Rugi Tahun 2011

KOMERSIAL KOREKSI (+) KOREKSI (-) FISKAL SPT KOMERSIAL SPT REKONSILIASI KETERANGAN

Rp 51,000 - - 51,000Rp 1771-I 1 a

Rp 10,000 5Rp - 9,995Rp 1771-II 1 1771 I 5L Tanpa bukti Rp 6,000 - - 6,000Rp 1771-II 12

Rp 4,000 - - 4,000Rp 1771-II 13

Rp 12,000 - - 11,995Rp 1771-I 1 b

Rp 39,000 - - 39,005Rp

1 Gaji dan Tunjangan Rp 1,200- -

1,200Rp 1771-II 2

2 Sewa Rp 250 - - 250Rp 1771-II 5

4 Perbaikan dan Pemeliharaan Rp 110 - - 110Rp 1771-II 11

5 Promosi Rp 90 50Rp - 40Rp 1771-II 10 1771-I 5L Tanpa bukti

9 PKB, PBB dan Bea Meterai Rp 20 3Rp - 17Rp 1771-II 11 1771-I 5L

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh jo Pasal 13 PP Nomor 94 Tahun 2010

10 Telp/Fax Rp 50 - - 50Rp 1771-II 11

11 Listrik/Air Rp 45 - - 45Rp 1771-II 11

12 Pajak dan Perijinan Rp 30 - - 30Rp 1771-II 11

15 Penyusutan Rp 144.342 34.342Rp - 110Rp 1771-II 4 1771-I 5I Pasal 11 UU PPh

17 Sumbangan dan Bantuan Rp 20 15Rp - 5Rp 1771-II 11 1771-I 5E Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh

18 Natura Rp 25 25Rp - -Rp 1771-II 11 1771-I 5C Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh19 Lain-lain Rp 55 50Rp - 5Rp 1771-II 11 1771-I 5L SE-27/PJ.22/1986

Rp 2,039 - - 1,862Rp

Rp 36,961 - - 37,143Rp

2Dividen dari PT KITA (Saham 26%) Rp 30 - 30Rp -Rp 1771-IV B 3 1771-I 4

Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, Bukan Objek

3 Pendapatan Sewa Mobil Rp 40 - - 40Rp

4 Keuntungan Penjualan Tanah Rp 25-

25Rp -Rp 1771-IV A 6 (PH BRUTO) 1771-I 4

Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Objek Final

Rp 95 - - 40Rp 1771-I 1 e

Rp 37,055.658 182.34 55.00 37,183Rp

PT DPSLAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2011URAIAN

Peredaran usahaPenjualan Lokal

Harga Pokok Penjualan PembelianPersediaan AwalPersediaan akhir

Harga Pokok Penjualan

Laba BrutoBiaya Operasi dan Umum

Total Biaya Operasi dan Umum

Laba usahaPendapatan dan Beban Lain-lain

Total Pendapatan dan Beban Lain-lain

Laba neto sebelum pajak

Dalam jutaan rupiah

PENYUSUTAN

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku Harga Perolehan2007 5% 110.000.000 2.090.000.000 2.200.000.0002008 5% 110.000.000 1.980.000.0002009 5% 110.000.000 1.870.000.0002010 5% 110.000.000 1.760.000.0002011 5% 110.000.000 1.650.000.000

PT DPS

PENYUSUTAN BANGUNAN

TAHUN 2011

h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASIh DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

3.

4.

1. - - - 2.

(1) (2) (3) (4)

N P W PJUMLAH PINJAMAN

(Rupiah)

(5) (6)

TAHUN BUNGA/TH %

NO NAMA DAN ALAMAT

12

11.

8.

6.

- -

(6)

BUNGA/TH %

(5)

TAHUNJUMLAH PINJAMAN

(Rupiah)

-

7.

1.

2.

5.

4.

3.

9.

10.

dst

(4)(2) (3)

-

JBA JUMLAH

-

N P W P

11ID

EN

TIT

AS

2 0

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - VI1771 - VI

TA

HU

N P

AJA

K

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

s.d.

NO

(1)

%

(6)(5)

(Rupiah)

JUMLAH PENYERTAAN MODALN P W P

FO

RM

UL

IR

NAMA ALAMAT

(2) (3)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- -

-

NO

3.

(1)

(4)

- -

NAMA DAN ALAMAT

1.

4.

5.

dst

2.

- -

- -

SPT Tahunan PPh BadanLampiran VI Bagian A

DIISI DENGAN IDENTTITAS

LENGKAP WP BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN TAHUN PAJAK

BERSANGKUTAN

• DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

• DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 1 2 1 1

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

(1)

-

PT DPS

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

(4)

2.

1.

3.

5.

4.

IDE

NT

ITA

S

s.d.

NO%

(6)

N P W P

LAMPIRAN - VI

TA

HU

N P

AJ

AK

FO

RM

UL

IR 1771 - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(Rupiah)

(5)

ALAMAT

(3)

NAMA

(2)

JUMLAH BAGIAN A JBA

2 10 1

SPT Tahunan PPh BadanLampiran VI Bagian B

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(3) (5)(2)

NO NAMA(Rupiah)

JUMLAH PINJAMAN

(4)

N P W P TAHUNBUNGA/TH

%

(6)

SPT Tahunan PPh BadanLampiran VI Bagian C

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36

(4) (5) (6)

TAHUNBUNGA/TH

(3)(2)

NO

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

(Rupiah)NAMA N P W P

JUMLAH PINJAMAN%

h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKANh DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

J A B A T A N

(5)

N P W P

(4)

JUMLAH

-

-

(1) (5)

JUMLAH MODAL DISETOR N P W PNAMA ALAMAT

(2)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - V1771 - VID

EN

TIT

AS

s.d.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

12 0

NO%(Rupiah)

FO

RM

UL

IR

-

(3) (4)

1

DIVIDEN

(Rupiah)

(7)(6)

TA

HU

N P

AJA

K

-

5.

-

-

-

-

NO NAMA DAN ALAMAT

1.

6.

7.

ALAMAT

4.

2.

3.

JBA

3.

4.

(2) (3)

8.

9.

10.

dst

-

-

(1)

5.

1.

2.

• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

• DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 1 2 1 1

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

(1)

Sapto W Jl. Jeruk Nipis 23

Cibinong

Sobirin Jalan Siliwangi No 89,

Sukabumi

1771 - V

(3)(2)

PT ISE SARANA INSANI Jalan Tanjung No.45,

Jakarta

Jl. Mangga Besar 13 Tegal

Mustafid

FO

RM

UL

IR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

s.d.IDE

NT

ITA

S

PT DPS

TA

HU

N P

AJ

AK

LAMPIRAN - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1,550,000,000 1.

2.

(Rupiah)

(6)

N P W P%

(7)

ALAMATNAMA

4.

5.

DIVIDENJUMLAH MODAL DISETOR

(4) (5)

(Rupiah)

07.987.654.3-501.000 200,000,000

NO

7.5%

6.

20,000,000

77.5% 155,000,000

3.

-

10.0%

01.567.891.1-016.000

06.678.345.2-403.000 150,000,000

08.321.233.3-405.000 100,000,000

15,000,000

-

5.0% 10,000,000

-

JBA

-

100%

-

7.

8.

9.

10.

200,000,000 2,000,000,000

-

JUMLAH BAGIAN A

2 0 1 1

SPT Tahunan PPh BadanLampiran V Bagian A

DIISI DENGAN IDENTTITAS

LENGKAP WP BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN TAHUN PAJAK

BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN NAMA DAN

ALAMAT PEMEGANG

SAHAM PERUSAHAAN

DIISI DENGAN JUMLAH MODAL-

MODAL YANG DISETOR DAN

PRESENTASENYA

DIISI DENGAN JUMLAH DIVIDEN

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO

(1)

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-V

D.1.1.32.35

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NAMA

(2)

Mustafid

Sapto W

(4)

07.987.654.3-501.000

06.678.345.2-403.000

Komisaris

N P W P

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

ALAMAT

(3)

J A B A T A N

(5)

Jl. Jeruk Nipis 23 Cibinong Direktur

Jl. Mangga Besar 13 Tegal

SPT Tahunan PPh BadanLampiran V Bagian B

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 1

BAGIAN A : PPh FINAL

a.

b.

c.

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKPindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

1. BANTUAN / SUMBANGAN

-

-

NO

-

-

-

-

-

-

JBA

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ay at (3) Huruf f UU

PPh)

HIBAH

DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

-

- BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

4.

5.

JENIS PENGHASILAN

(2)

PENGHASILAN BRUTO

(Rupiah)

(3)

- PENSIUN

-

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA

-

-

JUMLAH BAGIAN A

(1)

2.

3.

14.

dst

13.TRANSAKSI DERIVATIF YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP -

- -

- -

- 11. PELAYARAN DALAM NEGERI

10.

PENGAWAS KONSTRUKSI

9.

-

-

-

PERENCANA KONSTRUKSI

8.

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

PERWAKILAN DAGANG ASING

1

TA

HU

N P

AJA

K

IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

PELAKSANA KONSTRUKSI -

-

PPh TERUTANG

(Rupiah)JENIS PENGHASILAN

DASAR PENGENAAN PAJAK

(Rupiah)

TARIF

(%)

-

1

-

(3) (4) (5)

6.

7.

-

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN

-

-

- PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

EFEK

- 5.

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PENGHASILAN USAHA PENYALUR /

DEALER / AGEN PRODUK BBM

-

(2)

4.

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN

DISKONTO SBI / SBN

2.

-

-

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

3.

NO

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

0ID

EN

TIT

ASF

OR

MU

LIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - IV1771 - IV

s.d.

2

N P W P :0 1 2 3 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :0 1 1 1 1 2 1 1

BAGIAN A : PPh FINAL

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SBN

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN

IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI

b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI

PERWAKILAN DAGANG ASING

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

PELAYARAN DALAM NEGERI

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

……………………………………………

JBA

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM

TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

7.

14

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

25.000.000

250.000.000

9.

10.

13.

11.

12.

10%

-

25.000.000

IDE

NT

ITA

S

NO.

6.

3.

5

2.

PT DPS

s.d.

FO

RM

UL

IR

1771 - IVKEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

DASAR PENGENAAN PAJAK

TA

HU

N P

AJA

K

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(3)

PPh TERUTANG(Rupiah)

(5)(4)

TARIF(Rupiah) (%)

JENIS PENGHASILAN

1.

(1) (2)

4.

8.

250.000.000

JUMLAH BAGIAN A

2 0 1 1

DIISI DENGAN IDENTTITAS

LENGKAP WP BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN TAHUN PAJAK

BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN PPh FINAL ATAS

PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN

DIISI DENGAN TOTAL PPh

FINAL

SPT Tahunan PPh BadanLampiran IV Bagian B

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

BANTUAN / SUMBANGAN

HIBAH

DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

…………………………………………………….…………

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV

D.1.1.32.34

6.

3.

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh )

JUMLAH BAGIAN B JBB

2.

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

30.000.000

PENGHASILAN BRUTO

(Rupiah)

(3)

30.000.000

7.

(1)

1.

NO

4.

5.

(2)

JENIS PENGHASILAN

N P W P : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. dst

Catatan :Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak Halaman ke- dari halaman Lampiran IIIPindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

s.d.

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP

TANGGAL

(6) (7) (8)(2) (3)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

FOR

MU

LIR

LAMPIRAN - III1771 - IIIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR(Rupiah)

IDEN

TITA

S

NO

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK

NAMA NPWP

hh

TAH

UN

PA

JAK

(4) (5)

11

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 0

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

2

OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT

(Rupiah)JENIS PENGHASILAN /

TRANSAKSI

JML - - JUMLAH

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 1 2 1 1

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

JUMLAH JML 5.040.000.000 75.800.000

75.000.000

800.000

00.123.123.4-069.000

01,987,654,3-013,000

PEMDA DKI 5.000.000.000

40.000.000

(5) (6)(4)(3)(2)

Penjualan kepada pemungut

Jasa Sewa

NO.

PT WANTUTRIP

JENIS PENGHASILAN /TRANSAKSI

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAKNPWPNAMA

FO

RM

UL

IR

1771 - IIIKREDIT PAJAK DALAM NEGERI

s.d.IDE

NT

ITA

S

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANKEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PENGHASILANYANG DIPOTONG / DIPUNGUT

(Rupiah)(Rupiah)

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :

JML

05-Feb-11

08-Agust-11

5.040.000.000 75.800.000

24

56

75.000.000

800.000

5.000.000.000

40.000.000

(7)(5) (6)(4)

Penjualan kepada pemungut

Jasa Sewa

TANGGAL

(8)

JENIS PENGHASILAN /TRANSAKSI

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TA

HU

N P

AJ

AK

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCPPAJAK PENGHASILANYANG DIPOTONG / DIPUNGUT

PT DPS

NOMOR(Rupiah)

(Rupiah)

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

2 0 1 1

N P W P : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :

NO

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Catatan : Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya. Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

BIAYA ROYALTI

BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

BIAYA LAINNYA

hh

PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13

hh

PERSEDIAAN AWAL

BIAYA SEWA

BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB

BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)

JUMLAH (Rupiah)

(6) = (3) + (4) + (5)

s.d.

1

FOR

MU

LIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

LAMPIRAN - II1771 - IIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NTI

TAS

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

2 0 1

TAH

UN

PA

JAK

BIAYA TRANSPORTASI

(3)

HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)

PERINCIAN

(2)

BIAYA BUNGA PINJAMAN

BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

(5)(4)

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

SPT Tahunan PPh BadanLampiran II kolom 1-4

DIISI SESUAI DENGAN LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN TAHUN

BERSANGKUTAN

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 1 2 1 1

(1)

1.

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,HONORARIUM, THR, DSB

3. BIAYA TRANSPORTASI

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

5. BIAYA SEWA

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

9. BIAYA ROYALTI

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

11. BIAYA LAINNYA

12. PERSEDIAAN AWAL

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

Catatan :• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan

awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.D.1.1.32.54

FO

RM

UL

IR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IISPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

(Rupiah)

1771 - IIKEMENTERIAN KEUANGAN RI

14

BIAYA USAHA LAINNYAHARGA POKOK PENJUALAN

(3)

PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

PERINCIAN

90.000.000

(2)

JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13

IDE

NT

ITA

S

(Rupiah)(4)

NO.

s.d.

10.000.000.000

6.000.000.000

4.000.000.000

12.000.000.000

1.200.000.000

130.000.000

250.000.000

355.000.000

2.025.000.000

SPT Tahunan PPh BadanLampiran II kolom 1-4

DIISI SESUAI DENGAN LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN TAHUN

BERSANGKUTAN

0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :

Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.

Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

LAMPIRAN - IISPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

BIAYA DARI LUAR USAHA(Rupiah) (Rupiah)(Rupiah)

TA

HU

N P

AJ

AK

JUMLAHBIAYA USAHA LAINNYAHARGA POKOK PENJUALAN

(3)

90.000.000

(Rupiah)(4)

PT DPS

10.000.000.000

(6) = (3) + (4) + (5)(5)

10.000.000.000

1.200.000.000

-

144.342.000

6.000.000.000

4.000.000.000

12.000.000.000

1.200.000.000

144.342.000

250.000.000

355.000.000

2.039.342.000 -

250.000.000

-

-

6.000.000.000

4.000.000.000

14.039.342.000

-

-

90.000.000

355.000.000

2 0 1 1

N P W P :NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN :

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA ………………………………………………………………………………….. 1a

b. HARGA POKOK PENJUALAN ……………………………………………………………………………………. 1b

c. BIAYA USAHA LAINNYA ………………………………………………………………………………………………... 1c

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) …………………………………………………………………... 1d

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ……………………………………………………………………………. 1e

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ………………………………………………………………………………………….. 1f

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ……………………………………………………………. 1g

h. JUMLAH (1d + 1g) ………………………………………………………………………………………………... 1h

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) ………………………………………………………………………….

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ………………………………………. 3

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK …………………………………………………….

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ………………………………………...

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ……………………….. . 5b

c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN …………………………………….

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ………………………………………………...

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN …………………………………………. 5e

f. PAJAK PENGHASILAN ……………………………………………………………………………. 5f

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ………………………………………...

h. SANKSI ADMINISTRASI …………………………………………………………………………………………….. 5h

i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ………………………………... 5i

j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ………………………………... 5j

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ………………………………………………………………... 5k

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA …………………………………………………... 5l

m. JUMLAH 5a s.d. 5l …………………………………………………………………………………. 5m

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ………………………………………………………………………………….. 6a

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ………………………………... 6b

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ………………………………………………………………………………………………... 6c

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA …………………………………………………... 6d

e. JUMLAH 6a s.d. 6d ……………………………………………………………………………. 6e

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :

TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ………………………...

PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ………………………………………….. 8

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31

TA

HU

N P

AJ

AK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1

s.d.ID

EN

TIT

AS

NO URAIAN RUPIAH

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

2 0 1

2.

4.

2

4

(2) (3)

5g

5c

5a

(1)

6.

1.

3.

5.

5d

7.7b

FO

RM

UL

IR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - I1771 - I

8.

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 1 2 1 1

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….Ø

b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….Ø

c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……Ø

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….Ø

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….Ø

f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……Ø

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….Ø

h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……………….Ø

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….Ø

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………Ø

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….Ø

PT DPS

2.

3.

4.4

IDE

NTI

TAS

s.d.

TA

HU

N P

AJ

AK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

(1)URAIAN

1771 - I LAMPIRAN - I

1g

(2) (3)

51.000.000.000

1.

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO RUPIAH

FO

RM

UL

IR

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

1a

1b

1c

1d

1e

1f

3

2

1h

12.000.000.000

2.039.342.000

36.960.658.000

95.000.000

-

95.000.000

37.055.658.000

-

37.055.658.000

55.000.000

2 0 1 1

SPT Tahunan PPh BadanLampiran I Nomor 1 - 4

DIISI DENGAN IDENTTITAS

LENGKAP WP BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN TAHUN PAJAK

BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN PEREDARAN

USAHA

DIISI DENGAN HARGA POKOK

PENJUALAN

DIISI DENGAN BIAYA USAHA

LAINNYA

DIISI DENGAN

PENGHASILAN NETO

DIISI DENGAN PPH FINAL DAN

TIDAK TERMASUK

OBJEK PAJAK

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN

PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…………...………….....…………...……………………………Ø

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...……………..Ø c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU

JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………Ø

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……………..Ø

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………..Ø

f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……..Ø

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...………….....…………...………………Ø

h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….Ø

i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...………….....……………Ø

j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..Ø

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....………..Ø

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………Ø

m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…………..Ø

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...……………..………..Ø

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………….Ø

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...……………Ø

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….Ø

e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..Ø

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………...………….…………...………………...………….....…………...…….Ø

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31

37.183.000.000

34.342.000

108.000.000

182.342.000

15.000.000

25.000.000

8

5h

PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………8.

5f

7.

6.6a

5g

5m

5e

5i

5j

5k

6d

5.

5a

5b

5c

7b

5d

5l

6e

6b

6c

SPT Tahunan PPh Badan Lampiran I Nomor 5 - 8

DIISI DENGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

DIISI DENGAN TOTAL

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

PERHATIAN h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIANh ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAMh BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN

KE-

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA : KLU :

NO. TELEPON : NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 1 2 1 0NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ……………………………………..

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) ………………………………………………………

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………………

b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………

c. Tarif PPh Ps 31E ayat (1)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ………………………

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …………………………………………………………

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……………

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) …………………………..

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ………………………

c. JUMLAH (8a + 8b) ……………………………………………………………….

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ……………………………………………………………

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ……………………………………………

c. JUMLAH (10a + 10b) ………………………………..

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

7

8b

FO

RM

UL

IR

1771SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1

TGL BLN THN

D. P

Ph

KU

RA

NG

/LE

BIH

BA

YA

R

(9 - 10c) 11

10b

C. K

RE

DIT

PA

JA

K

ID

EN

TIT

AS

s.d.

4

(1) (2) (3)

B. P

Ph

TE

RU

TA

NG

5

6

A. P

EN

GH

AS

ILA

N

KE

NA

PA

JA

K

3

RUPIAH *)

2 0 1

9(6 - 7 - 8c)

1TAHUN PAJAK

1

2

10c

8c

8a

10a

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN

• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T D P S

JENIS USAHA : D A G A N G E L E K T R O N I K KLU : 5 2 3 3 2

NO. TELEPON : 0 2 1 - 7 3 5 0 0 0 0 0 NO. FAKS : 0 2 1 - 7 3 5 0 0 0 0 1

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a X Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3…….

b Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3…….

c Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)(Lihat Buku Petunjuk )

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………

KE…

2A.

PE

NG

HA

SIL

AN

KE

NA

PA

JA

K

FO

RM

UL

IR

1771KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

37,183,000,000

-

SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

B. P

Ph

TE

RU

TA

NG

IDE

NT

ITA

S

(1)

4

(2)RUPIAH *)

5

(3)

1

9,295,750,000 6

9,295,750,000

-

3 37,183,000,000

2 1 10

SPT Tahunan PPh BadanInduk A - B

DIISI DENGAN IDENTTITAS

LENGKAP WP BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN TAHUN PAJAK

BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN IDENTTITAS LENGKAP AUDITOR

BERSANGKUTAN

DIISI DENGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

DIISI DENGAN PENGHASILA

N KENA PAJAK

DIISI DENGAN PPH

TERUTANG

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……………..…....………………..………………..………………..……

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

c. JUMLAH (10a + 10b ) …….……………………...………………

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 2 3 0 4 2 0 1 2

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

8c

8a

7

C.

KR

ED

IT P

AJA

K

9

10c

10b

D. P

Ph

KU

RA

NG

/ LE

BIH

B

AY

AR

(9 – 10e)

BLN THN

11

9.219.950.000

-

8b

75.800.000

-

75.800.000

(6 – 7 – 8c)

8.625.000.000

150.000.000

10a

TGL

8.775.000.000

444.950.000

SPT Tahunan PPh BadanInduk C-D DIISI DENGAN

TOTAL KREDIT PAJAK

DIISI DENGAN JUMLAH PPH yang HARUS

DIBAYAR

DIISI DENGAN JUMLAH PPH

PSL 25

DIISI DENGAN JUMLAH PPH

KURANG DIBAYAR

FORMULIR 1771 Halaman 2

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ……………………………………………………..

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ……………………………..

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) ……………………………………………

d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) …………………………………………..

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ……………………….

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) ……………………….

g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f) ……………………………………………………….

15. a. PPh FINAL :

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ……………………………

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ……………………………….

16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. LAPORAN KEUANGAN

c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)

d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l. ……………………………………………………………………………………………………………………..

m. ………………………………………………………………………………………………………………………

n. ………………………………………………………………………………………………………………………

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. d.

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA : e.

N P W P : f.

F.1.1.32.14

14b

14c

15b

14g

RUPIAH (1) (2) (3)

14aE

. A

NG

SU

RA

N P

Ph

PA

SA

L 2

5 T

AH

UN

BE

RJA

LA

N

14d

H. L

AM

PIR

AN

15a

14e

14f

G. P

ER

NY

AT

AA

N

TR

AN

SA

KS

I D

AL

AM

HU

BU

NG

AN

IS

TIM

EW

A

F. P

Ph

FIN

AL

DA

N

PE

NG

HA

SIL

AN

BU

KA

N

OB

JE

K P

AJA

K

PERNYATAAN

tgl bln thn(tempat)

Formulir 1771 Halaman 2

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………………………..…………………..…………Ø

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...Ø

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..…………………………………….…………………..………..Ø

d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) Ø

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……..………...…..……..………………..Ø

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………………………………………………..………..Ø

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………………………………………..………….Ø

15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..………...…..……..………………..Ø

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..………...…..……..………………..Ø

16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax HavenCountry.

E. A

NG

SU

RA

N P

Ph P

AS

AL 2

5 T

AH

UN

BE

RJA

LA

N

14e

14f

14c

(1) (2) (3)

14b

14a

14g

37.183.000.000

14d 9.295.750.000

-

37.183.000.000

25.000.000 15a

G.

PE

RN

YA

TA

AN

TR

AN

SA

KS

I D

AL

AM

HU

BU

NG

AN

IS

TIM

EW

A

9.219.950.000

768.329.167

F.

PP

H F

INA

L D

AN

PE

NG

HA

SIL

AN

BU

KA

N

OB

JE

K P

AJ

AK

30.000.000 15b

RUPIAH

75.800.000

SPT Tahunan PPh Badan Induk Nomor 1 E-G

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VIBERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. X LAPORAN KEUANGAN

c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)*

d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l.

m.

n.* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://w w w .pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP

terdekat

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. d. 2 5 0 4 2 0 1 2(Tempat)

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA : e.

N P W P : f. 0 6 6 7 8 3 4 5 2 0 1 3 0 0 0

JAKARTA

PERNYATAAN

H. L

AM

PIR

AN

SaptoSAPTO WIDYAN

bln thntgl

SPT Tahunan PPh BadanInduk H

Tanda tangan Pengurus/Kuasa dan

Cap Perusahaan

LAMPIRAN-LAMPIRAN TERKAIT

1A

2 0 1 1

NPWP : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :

HARTA BERWUJUD

Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

KELOMPOK BANGUNAN

Permanen

Tidak Permanen :

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………………………………..…………..………………..…………………………….. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………….………………………….………..………………………………….. SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….………………………..……………………….. HARTA TAK BERWUJUD

Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

Kelompok Lain-lain

JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………...…..……………..……………..………………………………………………….. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………….………………...……………..……………..…………………………………….. SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 4 HURUF b) …………..…...……………..……………..……………..………………………………………………….

JAKARTA, 2 5 0 4 1 2

WAJIB PAJAK / KUASA

( SAPTO WIDYAN )

Sapto

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

110.000.000

144.342.000

34.342.000

………………………………………………….

110.000.000

………………………………………………….

Bangunan operasional Jan-07 2.200.000.000 1.760.000.000 SALDO MENURUN GARIS LURUS

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE

………………………………………………….

PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH)

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK

l DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

PT DPS

KELOMPOK / JENIS HARTA

BULAN /

KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)

PENYUSUTAN / AMORTISASI

CATATANTAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

Bulan dan tahun diperolehnya aset (Januari

2007)

Dengan nominal harga perolehan

aset (2,2M)

Nilai sisa buku dapat diperoleh

dari daftar penyusutuan yang

telah di buat di awal (1,76M)

Metode yang digunakan

perusahaan

Metode yang diperbolehkan oleh UU Pajak

Penyusutan fiskal sesuai

perhitungan di awal (110juta)

Diisi dengan penyusutan fiskal (110 juta), penyusutan komersial

(144,34 juta), dan selisih keduanya (34,34 juta)

Apabila memiliki harta tak berwujud, maka masukkan juga

nilai amortisasinya

2A

UNTUK TAHUN PAJAK DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TH TH TH TH TH TH

(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH)

(1)

1

2

3

4

5

dst

JUMLAH

CATATAN : 2 5 0 4 1 2

*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2

**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b

SWAJIB PAJAK

( SAPTO WIDYAN)

JML

JAKARTA

NO

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

TAHUN RUPIAH(TAHUN PAJAK INI

RUPIAH *)(TAHUN PAJAK INI

RUPIAH *)

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

PT DPS

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 0 1 1

Sapto

3A

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA : P T D P S

I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

a b c d e f g

a b c d e f g

a b c d e f g

a b c d e f g

a b c d e f g

JAKARTA 2 5 0 4 1 2

( SAPTO WIDYAN)

3

4

5

Sapto

Nama Mitra Transaksi

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

WAJIB PAJAK/KUASA

Alasan Penggunaan Metode

1

2

NO Nama Alamat

Jenis Transaksi NPWP/Tax Identification Number Kegiatan Usaha

1

1

1

1

NPWP/Tax Identification Number Kegiatan Usaha

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak

2 0 1 1

3A-1

TAHUN PAJAK 2 0 1 1

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P T D P S

I DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI

1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci

Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

Ya Tidak

Struktur Kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.

Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.

Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unityang berada dalam organisasi

perusahaan Wajib Pajak.

Gambaran Lingkungan Ucaha Secara Rinci.

2 Mengenai Transaksi

Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

Ya Tidak

Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa

Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istemewa atau informasi mengenai transaksi pembanding

Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual , menyerahkan atau meminjamkan dlam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan

diatas ,kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :

- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir

- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.

3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan

Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

Ya Tidak

Karakteristik dari produk (barang,jasa,pinjaman,instrumen keuangan,dan lain-lain) yang ditransaksikan.

Analisis Fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istemewa

semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut

Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi

Syarat-syarat transaksi-transaksi (term of transaction),termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih

mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri.

Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi

4 Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar

Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :Ya Tidak

Metodologi penentuan harga yang diterrapkan olrh Wajib Pajak,yang menunjukkan bagaimana harga yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar

diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya.

Data pembanding yang digunakan Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer

Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.

JAKARTA, 25 APRIL2012

Wajib Pajak / kuasa

SAPTO WIDYAN

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman

Sapto

3A-2

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA : P T D P S

I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAKPIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUDK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY

a b c d e f g

a b c d e f g

a b c d e f g

a b c d e f g

a b c d e f g

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS,DITETAPKAN DENAN MEN GGUNAKAN PRISIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Ya Tidak

Sapto

WAJIB PAJAK/KUASA

( SAPTO WIDYAN)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

1

2

3

4

5

JAKARTA,25 APRIL 2012

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY

No Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi Negara Nilai Transaksi

2 0 1 1

4A

TAHUN PAJAK 2 0 1 1

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK: P T D P S

DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :

a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : NOMOR : ………………………………………………………

TANGGAL : TANGGAL : ………………………………………………………

a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1 DALAM VALAS : 2a1

2 EQUIVALEN Rp. : 2a2 *)

3 DALAM Rp. : 2a3

4 JUMLAH Rp. : 2a4

b. PENANAMAN MODAL : 1 BARU 2 PERLUASAN

c. DI BIDANG :

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

2 PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT

3 KOMPENSASI KERUGIAN 4 TAHUN

PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

REALISASI PENANAMAN MODAL

a. TAHUN INI : Rp. a

b. S.D TAHUN INI : Rp. b

SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL SMBK) TANGGAL :

FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a b Rp. **)

(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA JAKARTA 2 5 0 4 1 2

SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-1

ANGKA 7 KOLOM (3)

………………………………………………………..

( SAPTO WIDYAN )

5

3.

4.

5.

WAJIB PAJAK / KUASA

………………………………………………………..

Sapto

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

1.

5A

TAHUN PAJAK

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T D P S

CATATAN : JAKARTA 2 5 0 4 1 2

APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

WAJIB PAJAK / KUASA

Sapto( SAPTO WIDYAN )

22

23

24

25

dst

20

21

18

19

16

17

14

15

12

13

10

11

8

9

6

7

(1)

4

5

2

3

1

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NO ALAMAT CABANG UTAMA NPWP LOKASI

JUMLAH

CABANG

(2) (3) (4)

PEMBANTU

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 1 1

TAHUN PAJAK 2 0 1 1

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P T D P S

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : …………………………………………………………………………………… (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)

PENYESUAIAN FISKAL :

a. POSITIF : Rp.

b. NEGATIF : Rp.

c. JUMLAH (a – b) : ………………………………………………………..

PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) ……………………………………………

PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : ……………………………………….

DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) …………………………….

PPh PASAL 26 AYAT (4) :

a TERUTANG : …… *) % X JUMLAH ANGKA 5 ……………………………….

b TIDAK TERUTANG, KARENA :

c

d DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA

PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)

NPWP : e

ALAMAT : f

g KOTA : …………………………………… KODE POS h

CATATAN : 2 5 0 4 1 2

*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

**) LAMPIRAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI WAJIB PAJAK / KUASA

Sapto ( SAPTO WIDYAN )

4.

5.

6.

KETENTUAN P3B INDONESIA - …………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

JAKARTA

2.

3.

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

l PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

RUPIAH PENUH

1.

7A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T D P S

NO.

2 5 0 4 1 2

NAMA

PEMOTONG PAJAK

(1) (2)

VALAS

PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR

N P W P

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 1

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

KREDIT PAJAK YANG DAPATJENIS PENGHASILAN

ALAMAT(RUPIAH) DI LUAR NEGERI DIPERHITUNGKAN

RUPIAH (RUPIAH)

JUMLAH NETO

(7)(4) (5) (6)

Sapto

JAKARTA

WAJIB PAJAK /KUASA

( SAPTO WIDYAN )

JUMLAH :

PERUSAHAAN 8A-2

DAGANG TAHUN PAJAK

NPWP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK P T D P S

NO NO

1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

2 INVESTASI SEMENTARA 2

3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA

4 4 HUTANG PAJAK

5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN

6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK

8 PERSEDIAAN 8

9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN

10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG

12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN

13 TANAH DAN BANGUNAN 13

14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM

17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI

20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN

JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

NO

1 PENJUALAN BERSIH

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah

saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a.JAKARTA, 2 5 0 4 2 0 1 2

b. x WAJIB PAJAK KUASA (tempat)

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

S A P T O W I D Y A N

Rp36.738.050.000

Rp0

Rp36.738.050.000

Rp0

Rp36.738.050.000

Sapto

Rp37.143.000.000

Rp40.000.000

Rp0

Rp37.183.000.000

Rp444.950.000

Rp11.995.000.000

Rp39.005.000.000

Rp0

Rp1.862.000.000

Rp6.000.000.000

Rp4.000.000.000

Rp2.000.000.000

Rp10.276.200.000

Rp51.000.000.000

Rp9.995.000.000

Rp10.276.200.000

Rp4.000.000.000

Rp2.200.000.000

Rp550.000.000

( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )

LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)

BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)

POS LUAR BIASA

LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)

HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN

LABA BERSIH (16 - 17)

PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI

II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI

URAIAN NILAI RUPIAH

PEMBELIAN

SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL

0

LABA KOTOR (1 - 5)

BEBAN PENJUALAN

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

LABA USAHA (6 - 7 - 8)

PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN

SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR

HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)

Rp2.048.200.000

8A-2LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN

Rp2.578.000.000

1DARI LAPORAN KEUANGAN

I ELEMEN DARI NERACA

URAIAN

Rp8.276.200.000

2

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

1

NILAI RUPIAH URAIAN NILAI RUPIAH

PERUSAHAAN 8A-2

DAGANG TAHUN PAJAK

NPWP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK P T D P S

NO NO

1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

2 INVESTASI SEMENTARA 2

3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA

4 4 HUTANG PAJAK

5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN

6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK

8 PERSEDIAAN 8

9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN

10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG

12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN

13 TANAH DAN BANGUNAN 13

14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM

17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI

20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN

JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Rp8.276.200.000

2

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

1

NILAI RUPIAH URAIAN NILAI RUPIAH

8A-2LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN

Rp2.578.000.000

1DARI LAPORAN KEUANGAN

I ELEMEN DARI NERACA

URAIAN

0

Rp2.048.200.000

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Rp10.276.200.000

Rp4.000.000.000

Rp2.200.000.000

Rp550.000.000

Rp2.000.000.000

Rp10.276.200.000

NO

1 PENJUALAN BERSIH

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO

Dengan meny adari sepenuhny a akan segala akibatny a termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan y ang berlaku, say a meny atakan bahwa apa y ang telah

say a beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a.JAKARTA, 2 5 0 4 2 0 1 2

b. x WAJIB PAJAK KUASA (tempat)

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

S A P T O W I D Y A N

LABA KOTOR (1 - 5)

BEBAN PENJUALAN

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

LABA USAHA (6 - 7 - 8)

PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN

SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR

HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)

II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI

URAIAN NILAI RUPIAH

PEMBELIAN

SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL

( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )

LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)

BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)

POS LUAR BIASA

LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)

HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN

LABA BERSIH (16 - 17)

PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI

Rp6.000.000.000

Rp4.000.000.000

Rp51.000.000.000

Rp9.995.000.000

Rp37.143.000.000

Rp40.000.000

Rp0

Rp37.183.000.000

Rp444.950.000

Rp11.995.000.000

Rp39.005.000.000

Rp0

Rp1.862.000.000

Rp36.738.050.000

Rp0

Rp36.738.050.000

Rp0

Rp36.738.050.000

Sapto

Angka diperoleh dari laporan

keuangan fiskal

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN

Nomor : 02/PMK.03/2010

Tentang : Biaya Promosi Yang Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Nama Wajib Pajak :

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0

Alamat :

Tahun Pajak : 2 0 1 1

40.000.000 800.000 DPS/I/23//2011

Sapto

Jalan Merpati 2 Pesanggrahan1 PT ECOSPEAK 01.546.457.5-013.000 28/01/2011Biaya iklan media

cetak

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nomor Bukti Potong

Jumlah PPh

KeteranganTanggalN P W P AlamatN a m a

PT DPS

Jalan Mega Megah No. 18, Pesanggrahan, Jakarta 1270

Data Penerima Pemotongan PPh

No Bentuk dan Jenis Biaya

Jumlah (Rp)

40.000.000 Jumlah

SAPTO WIDYAN

JAKARTA, 25 APRIL 2012

800.000

LEMBARUntuk Dilaporkan olehWajib Pajak ke KPP

:

:

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :Terbilang :

…………………………………………… , Tanggal ##Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : SAPTO WIDYAN

1

0

4 1 1 1 2

1 30

0 1

7 8 0

OktSep Nov Des

Tanggal

2:

NAMA WP :

:

Wajib Pajak/PenyetorJAKARTA

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

6 2 0

(SSP)

Cap dan tanda tangan

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 1 3 4

SURAT SETORAN PAJAK

Jun

ALAMAT WP

0

3

DIAN WIDYANTO

JL. SAKTI NO.18

065

2

NOP

Masa PajakJul AgsJan Feb Mar Apr Mei

/

Tahun Pajak

Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29

……………………………………………...…………………..……………………………………………………

ALAMAT OP

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi dengan rupiah penuhRp 444,950,000

/

EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

/

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

: /

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran……………………………………………...…………………..…………………………………………………….……………………………………………...…………………..……………………………………………………

92

ALUR SPT TAHUNAN

Laporan Keuangan Hitung

KB

LB

N

Bayar

Isi SPT

LaporKPP/KP2KP

DROP BOX

POS/Kurir

E-Filing

Bukti Pelaporan

SELESAI

SANKSI ADMINISTRASIPasal 7 UU KUP

Denda Rp1.000.000 dan bunga 2% dari Kurang Bayar

SANKSI TERKAIT PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA

1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI

PAJAK yang TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK

TERUTANG

PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN

PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT2 X DARI JUMLAH PAJAK TERUTANG DAN PALING

BANYAK 4 KALI DARI JUMLAH PAJAK TERUTANG

93

Isilah SPT Tahunan Anda dengan BENAR, LENGKAP, dan

JELAS

(Pasal 3 ayat (1) UU KUP)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakKalimantan Selatan dan Tengah

www.themegallery.com

Jalan Lambung Mangkurat Nomor 21 BanjarmasinTelepon (0511) 3351072, 3351073

Faksimilie (0511) 3351077

website : www.kanwilkalselteng.pajak.go.idemail : kanwil.kalselteng@pajak.go.id