RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2016 - Berandasip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dpmptsp-2016.pdf · Dalam pengertian lainnya Renja SKPD merupakan ... yang pada akhirnya akan ... undang

Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perzinan Terpadu Kota Mataram

Tahun 2016

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2016

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

P E M E R I N T A H K O T A M A T A R A M

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Flamboyan Nomor 1 Telp. (0370) 641750, Fax.641750 Mataram


Tahun 2016

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah dalam bentuk perundang – undangan untuk mencapai sasaran hasil

pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Sedangkan Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa

yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pengertian lainnya Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Mataram berupaya guna menyusun dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 ( satu ) tahun ( tahun 2016 ), yang memuat program dan kegiatan di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan baik yang dilaksanakan langsung oleh BPMP2T

Kota Mataram maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui

sosialisasi dan MPBM.

Dalam proses penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan

suatu rangkaian proses yang berurutan ( kronologis ), mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD;

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Ad. 1) Tahap perumusan rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan antara

lain :

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan

Renstra SKPD;

4. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8. Perumusan kegiatan prioritas;

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;


Tahun 2016

11. Pembahasan forum SKPD;

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan

kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Ad. 2) Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

Penyajian rancangan Renja SKPD disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV. PENUTUP

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD :

Untuk menyusun rancangan awal dokumen RKPD mengambil dari rancangan Renja SKPD

yang pada akhirnya akan menghasilkan KUA dan PPAS. Sebelum Renja SKPD ditetapkan

perlu dilakukan langkah penyesuaian dan veriifikasi tehadap rancangan Renja SKPD agar

sesuai dengan sasaran RKPD.

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen Renstra SKPD :

Untuk menyusun rancangan Renja SKPD perlu dilakukan review / evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra SKPD. Demikian pula dalam hal pengendalian dan supervisi terhadap

pelaksanaan Renstra SKPD dimana perlu dilakukan pemantauan guna menjamin beberapa

hal berikut ini :

a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan

indikatif Renstra SKPD telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan

kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD;

dan

b. Visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran

Renja SKPD

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Renja Kota dan tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD :

Untuk menyusun rancangan Renja Kota perlu dilakukan review / evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renja SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dari seluruh SKPD dirangkum

sehingga dapat tersusun Renja Kota, selanjutnya berdasarkan hasil penyusunan dokumen

Renja Kota ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD untuk tahun yang akan

datang.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Nomor 4287);


Tahun 2016

2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

5. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 20 ayat (3), Pasal 37,

Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 –

2025;


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 –

2013;


Tahun 2016


Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029;

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangakat Daerah Kota Mataram;

17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Mataram Tahun 2005 - 2025;

18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

19. Peraturan Walikota Mataram No. 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan

Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.

20. Peraturan Walikota Mataram No. 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di

Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Mataram.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Mataram ini adalah untuk menyusun sebuah dokumen yang

komprehensif, mengadopsi kepentingan banyak pihak, dapat diterapkan ( applicable ),

dan memiliki Visi dan Misi yang jelas dan dapat dijabarkan dalam program strategis

yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan internal dinasdan pelayanan

kepada masyarakat.

Sesungguhnya sejak terbentuknya BPMP2T Kota Mataram pada tahun 2013, telah

menyikapi kebutuhan orientasi pelayanan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan

masyarakat

Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan Renja BPMP2T Kota Mataram ini cukup

memakan waktu serta melalui perdebatan yang panjang dan melelahkan hingga

proses tersebut dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang mengakomodasi

kepentingan berbagai pihak tanpa mengabaikan tujuan penyusunan dokumen Renja

ini .

Akhirnya perjalanan panjang ini menghasilkan sebuah dokumen yang mampu

mewakili dan menyuarakan aspirasi, gagasan dan ide – ide segenap komponen yang

ada di BPMP2T Kota Mataram.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam Renja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Mataram ini disusun sebagai berikut :


Tahun 2016

BAB I : Pendahuluan,

Berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,

Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Berisi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu – isu penting

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal

RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III :Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisi mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran

Renja SKPD, Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

Berisi mengenai Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak

Lanjut


Tahun 2016

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu / tahun 2014 ( tahun n – 2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan / tahun 2015

( tahun n – 1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra SKPD berdasarkan reaslisasi program dan kegiatan pencapaian Renja SKPD tahun

– tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Berikut ini adalah tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD :


Tahun 2016

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

No. Tahun n – 2

(2014)

Program/ Kegiatan

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi


Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Faktor - Faktor Penyebab Implikasi Yang Muncul thd Target Capaian Program Renstra

SKPD

Solusi

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Penyediaan Jasa

surat Menyurat.

-

-

Capaian Pelaksanaan kegiatan telah menunjukkan keadaan

selama 1 (satu) tahun anggaran

-

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber daya air

dan listrik.

-



-

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor.

-



-

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional.

-



-

Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

-

Capaian Pelaksanaan kegiatan

telah menunjukkan keadaan selama 1 (satu) tahun anggaran

-

Penyediaan

Komponen listrik/Penerangan

Bangunan Kantor.

-



-


Tahun 2016


No. Tahun n – 2

(2013)

Program/ Kegiatan







Faktor - Faktor Penyebab Implikasi Yang Muncul thd Target Capaian Program

Renstra SKPD

Solusi

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Capaian Pelaksanaan kegiatan telah

menunjukkan keadaan selama 1 (satu) tahun

anggaran

-

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan.

-



anggaran

-

Penyediaan makanan

dan minuman.

-



anggaran

-

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah.

-



anggaran

-

Penyusunan Dokumen Perencanaan

-



anggaran

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

-



anggaran

-


Tahun 2016


No. Tahun n – 2

(2014)

Program/ Kegiatan








Renstra SKPD

Solusi

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

-



anggaran

-

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor



anggaran

-

Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor



anggaran

Pengadaan

Meubelair



anggaran

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan dinas/operasional



anggaran

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor



anggaran

-


Tahun 2016


No. Tahun n – 2

(2014)

Program/ Kegiatan








Renstra SKPD

Solusi

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Capaian Pelaksanaan

kegiatan telah menunjukkan keadaan selama 1 (satu) tahun

anggaran

-

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

Capaian Pelaksanaan


anggaran

-

Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Pengembangan Potensi Unggulan

daerah dan

Pameran Investasi



anggaran

-


Tahun 2016


No. Tahun n – 2

(2014)

Program/ Kegiatan








Renstra SKPD

Solusi

Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Peningkatan kegiatan

pemantauan,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

Capaian Pelaksanaan


anggaran

-

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik



anggaran

-

- Pendataan dan Pelaporan

Perijinan Bidang

Pembangunan - Pendataan dan

Pelaporan Perijinan Bidang

Pemerintahan - Pendataan dan

Pelaporan

Perijinan Bidang Perekonomian dan

Kesra



anggaran

-


Tahun 2016


No. Tahun n – 2

(2014)

Program/ Kegiatan








Renstra SKPD

Solusi

Peningkatan Pelayanan

Informasi dan Pengaduan

Perizinan - Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan Perijinan

Capaian Pelaksanaan


anggaran

-


Tahun 2016

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 di Kota

Mataram dilaksanakan oleh BPMP2T, dengan alokasi anggaran Rp. 3.946.469.307,- sampai dengan

akhir tahun anggaran, realisasi keuangan mencapai 95,22% atau sebesar Rp. 3.757.679.556,-

dan realisasi fisik mencapai 100%, Capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana

terlihat pada tabel berikut.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib BPMP2T Kota Mataram

Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya

Administrasi

Perkantoran

yang

Tertib,Akurat

dan Akuntabel

- penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Terlaksananya

dokumen

Perencanaan yang

dibuat :

1. LAKIP 2014

2. RKPD 2014

3. RKA 2014

4. DPA 2014

5. DPPA 2014

1 Dok.

1 Dok.

1 Dok.

1 Dok

1 Dok

1 Dok.

1 Dok.

1 Dok.

1 Dok

1 Dok

2 Peningkatan

Sarana dan

Prasrana

Perkantoran

Tersedianya

sarana dan

Prasarana yang

memadai

- Belanja Modal

Terpenuhinya

Perlengkapan Yang

diadakan :

1. Printer

2. Meublair

3. UPS

4. PC Komputer

5.Filling Kabinet

6. Mesin Hitung

7.AC

8. Kursi Kerja

9. Scanner

10. Papan penunjuk

jalan

11. Papan Struktur

12. Lampu Hias

Neon Box

13. Meja Kerja

14. Mesin Absensi

15. Papan Informasi

(Baliho)

16. Wibesite

17. Partisi Sketsel

18. Laptop (Note

book)

16 unit

1 paket

17 unit

13 unit

3 buah

1 unit

2 unit

15 buah

2 unit

2 buah

1 buah

2 Unit

15 buah

1 Unit

2 Buah

1 paket

1 paket

1 unit

16 unit

1 paket

17 unit

13 unit

3 buah

1 unit

2 unit

15 buah

2 unit

2 buah

1 buah

2 Unit

15 buah

1 Unit

2 Buah

1 paket

1 paket

1 unit


Tahun 2016

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN



CAPAIAN

3 Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terwujudnya

Penyusunan

Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

- Penyusunan

Dokumen SOP

- Penyusunan

Profil

- Penyusunan

Mekanisme

Standar

pelayanan

perijinan

Tersusunnya Buku

Dokumen SOP,

Profil dan

Mekanisme Standar

Pelayanan Perijinan

yang dibuat :

- SOP

- Profil

- Mekanisme

Standar

Pelayanan

Perijinan

BPMP2T Kota

Mataram

12 SOP/dok

45 Buku

45 Buku

12 SOP/dok

45 Buku

45 Buku

4 Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Terlaksananya

Pengadaan

Pakaian

KORPRI

- Pengadaan

Pakaian

KORPRI

Terpenuhinya

Pengadaan

KORPRI

81 orang

81 orang

5 Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Terlaksananya

Pendataan

Potensi

Investasi

Daerah Kota

Mataram

- Pendataan

Potensi

Investasi

Daerah Kota

Mataram

Terpenuhinya data

potensi Investasi

Daerah Kota

Mataram

1 kegiatan 1 kegiatan

Terlaksananya

Kegiatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

- Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Produk

Dikenalnya produk

unggulan daerah

kota mataram

1 kegiatan

Pameran luar

daerah

1 kegiatan

Pameran luar

daerah

6 Peningkatan

Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan Dan

Pengawasan

Pelaksanaan

Penanaman

Modal

Terlaksananya

pemantauan,

pembinaan dan

pengawasan

penanaman

modal di kota

mataram

- Tersedianya

data dan

informasi

penanaman

modal

Tersusunnya buku

dan cetak blangko

penanaman modal

yang dibuat:

- Blangko ijin

PM

- Buku/buklet

PM

100 buku

200 buku

100 buku

200 buku

7 Peningkatan

Kwalitas

Pelayanan Publik

Terwujudnya

Kwalitas

Pelayanan

Perijinan yang

Cepat dan

Akurat kepada

masyarakat

- Pendataan dan

pelaporan

Perijinan

Bidang

Pembangunan

Terpenuhinya

Pendukung

Kelengkapan

Berkas Permohonan

Ijin Bidang

Pembangunan yang

dicetak:

- Blanko ILOK

dan IMB/P-

IMB

320 Buku

320 Buku


Tahun 2016

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN



CAPAIAN

- Kwitansi Tanda

Bukti

Penerimaan

200 Buku

200 Buku

8 - Pendataan dan

Pelaporan

Perijinan bidang

Pemerintahan

Terpenuhinya

Pendukung

Kelengkapan

Berkas Permohonan

Ijin Bidang

Pemerintahan yang

dicetak:

- Jilid Laporan

Informasi IKM

dan Pengaduan

Masyarakat

- Cetak Spanduk

Perijinan

40 Buku

30 bh

40 Buku

30 bh

9 - Pendataan dan

Pelaporan

Perijinan

Bidang

Perekonomian

dan Kesra

Terpenuhinya

Pendukung

Kelengkapan

Berkas Permohonan

Ijin Bidang

Perekonomian dan

Kesra yang dicetak:

- Cetak Blanko

Ijin Koperindag

- Cetak Blanko

STS

- Cetak Blanko

SITU/HO

- Cetak Blanko

Ijin Pariwisata

- Cetak Blanko

IUJK

- Cetak Blanko

Ijin Reklame

- Cetak Blanko

Ijin Angkutan

Darat/Trayek

155 Buku

50 Buku

200 Buku

56 Buku

75 Buku

70 Buku

120 Buku

155 Buku

50 Buku

200 Buku

56 Buku

75 Buku

70 Buku

120 Buku

8 Peningkatan

Pelayanan

Informasi dan

Pengaduan

Perijinan

Terwujudnya

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Perijinan

Terpadu

- Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Perijinan

Terpadu

Terpenuhinya

Perlengkapan Yang

diadakan

- Pembelian

Komputer note

book

- Pengadaan

Wibe site

- Pembelian

Printer

1 unit

1 paket

1 unit

1 unit

1 paket

1 unit


Tahun 2016

17

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

Tingkat kinerja pelayanan SKPD khususnya dalam bidang Perijinan dalam lima tahun

terakhir mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas, Administrasi

pelayanan perijinan dalam Kemudahan waktu penyelesaian penerbitan Permohonan

Perijinan yang diserasikan juga antara kebijakan Persyaratan Perijinan nasional dengan

kebijakan Pemerintah Kota Mataram mendorong partisipasi masyarakat dalam

peningkatan Usaha dan bangunan.

Berikut ini adalah gambaran aspek – aspek izin yang terbit bidang Pelayanan Perizinan di

BPMP2T Kota Mataram yang berkoordinasi dengan 7 SKPD terkait, kondisi dalam kurun

waktu 6 tahun terakhir :

No. Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Permohonan perijinan pada Dinas Tata Kota

(IMB,P-IMB,ILOK)

1834 1684 2323 2796 1719 1136

2 Permohonan perijinan pada Dinas

Koperindag (SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI)

883 615 565 463 1687 1791

3 Permohonan perijinan

pada Dinas Pariwisata (Hotel, Rumah

Makan, lUJP, rekreasi dan Hiburan Umum)

39 37 61 153 149 82


pada Dinas PU (SIUJK)

77 192 179 76 104 296


pada Dinas Pertamanan (sewa

lahan)

203 224 287 124 529 1361

6 Permohonan perijinan pada Dinas

Perhubungan (Trayek)

-

-

-

-

1167

4930


pada Dinas LH

633 465 433 597 975 4

8 Permohonan perijinan pada bagian ekonomi

(SITU, HO)

633 465 433 597 975 1700

9 Izin Paket 61

3669 3217 3848 4209 6330 11.361

G

a

m

b

No. Indikator Nilai SPM 2012 2013 2014 2015

1 Terlaksananya Dokumen penerbitan Ijin (IMB,P-IMB,ILOK, SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI, Hotel, Rumah

Makan, lUJP, rekreasi dan Hiburan Umum, SIUJK,

sewa lahan, Trayek, SITU, HO )

77% 82% 97% 98%

Sedang Baik Baik Baik


Tahun 2016

18

Gambaran mengenai sekelumit permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut :

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah berkurangnya

tingkat kinerja dari aparatur pemerintah hal ini dapat dilihat berdasarkan outcome / hasil

yang dicapai masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun dengan tanpa terus

meratapi keadaan yang ada kami bertekad untuk menjadikan berbagai aspek yang

menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD justru sebagai faktor

pendorong / stimulan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Mataram.

No. Permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD

Solusi

1

2

3

4

5

6

- Masih Kurangnya kualitas SDM petugas

pelayanan publik di bidang Penanaman Modal

dan Perijinan

- Lemahnya fungsi kontrol dalam pelaksanaan

kegiatan pelayanan kepada masyarakat

- Kesadaran masyarakat, Perusahaan yang

kurang mengetahui pentingnya perizinan

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana

- - Keterbatasan Gedung/ Kantor sendiri

- Keterbatasan Staf Teknis dalam pelaksanaan

perijinan

- Perlu diadakan pelatihan – pelatihan bagi

tenaga teknis / bidang pelayanan publik

secara terprogram / terencana.

- Perlunya fungsi pengawasan langsung yang

lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat

- Perlunya sosialisasi secara terpadu untuk

menanamkan kesadaran bagi masyarakat

tentang aturan / prosedur yang berlaku

- Perlu ditingkatkannya sarana prasarana

terutama yang mendukung pelaksanaan

kegiatan pelayanan perijinan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan

kedinasan secara umum

- Area Gedung/Kantor harus luas, nyaman dan

aman

- Di tambahnya staf bagi tenaga teknis / bidang

pelayanan publik secara terprogram /

terencana.


Tahun 2016

19

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN SKPD

TANTANGAN

Dalam rangka pengembangan Kantor ada 2 Faktor tantangan dari luar yang dihadapi

oleh BPMP2T Kota Mataram yaitu :

A. Usaha

Sebagai konsekwensi Kota Mataram sebagai daerah pusat kegiatan Regional dari

seluruh lini, baik perekonomian, Pusat perdagangan, Pusat Pendidikan, pusat segala

transaksi, apalagi Kota Mataram merupakan ibu kota Propinsi NTB, sudah barang tentu

seluruh kegiatan tersebut akan berimbas pada kompleksitas masalah Investasi dan

Perijinan diantaranya ketertiban surat Ijin Usaha berikut administrasinya akan

membutuhkan ketegasan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada

BPMP2T Kota Mataram.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya BPMPT2T Kota Mataram akan

memanfaatkan eksistensi pemusatan tujuan masyarakat dalam usaha sebagai salah

satu tantangan BPMPT2T.

B. Dampak Globalisasi

Globalisasi yang terjadi tidak saja merupakan peluang tetapi sekaligus

mempunyai dampak. Dengan derasnya arus informasi maka Kota Mataram sebagai

pusat segala kegiatan secara signifikan akan menjadi rentan terhadap arus globalisasi.

Sehingga bias globalisasi yang berakibat pada semakin meningkatnya Iklim investasi dan

usaha merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kota Mataram melalui BPMPT2 Kota

Mataram dalam menjalankan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel : Matrik SWOT 1

FAKTOR

INTERNAL

STRENGTH

( KEKUATAN )

1. Tersedianya dana

penunjang kegiatan pada

BPMP2T.

2. Tingkat pendidikan

pegawai memadai.

WEAKNES

(KELEMAHAN )

1. Kurang tersedianya

sarana dan prasarana

2. Data izin yang masih

kurang lengkap


Tahun 2016

20

FAKTOR EKSTERNAL

OPPORTUNITY

( PELUANG )

1. Pelimpahan kewenangan

penandatanganan

perizinan

2. Terbukanya kerjasama

dengan pihak ketiga untuk

peningkatan kualitas

pelayanan perizinan

3. Adanya sistem informasi

manajemen pelayanan

terpadu (SIMYANDU)

STRATEGI S O

1. Komitmen pimpinan

dalam pengelolaan

manajemen pelayanan perizinan

2. Dana yang memadai

untuk meningkatkan

kualitas pelayanan

perizinan melalui

kerjasama dengan

pihak ketiga.


pegawai yang

memadai untuk

mendukung sistem

informasi

manajemen

pelayanan terpadu

(SIMYANDU)

STRATEGI W O

1. Penguatan koordinasi

dengan SKPD teknis

dan badan

2. Melengkapi data izin

dengan

memanfaatkan sistem

informasi manajemen

pelayanan secara

terpadu.

THREATS

(TANTANGAN )

1. Kebutuhan akan

pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan

transparan sebagai

perwujudan good governance.

2. Data peta investasi dan

perizinan yang masih

belum akurat

STRATEGI S T

1. Dana yang memadai

untuk mewujudkan

pelayanan yang lebih

baik, cepat dan murah.


pegawai yang memadai

sebagai daya dukung

penyediaan data yang

akurat.

STRATEGI W T

1. Dengan adanya SPM

akan terwujud

pelayanan yang lebih

baik, cepat dan

murah.

2. Peningkatan kapasitas

dan kualiatas SDM

pelayanan

3. Melengkapi data peta

investasi dan perizinan

secara akurat


Tahun 2016

21

PELUANG

Dalam rangka usaha pengembangan BPMP2T Kota Mataram ada 2 Faktor peluang atau

pendukung dari luar yang dimiliki oleh BPMP2T yaitu :

A. Kewenangan pelayanan

Dalam rangka usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram yang

lebih besar dari hasil sebelumnya, maka beberapa kewenangan yang menjadi tanggung

jawab BPMP2T Kota Mataram, akan menjadi peluang untuk dapat melaksanakan fungsi

pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

B. Globalisasi

Dengan adanya globalisasi disegala lini seperti saat ini, khususnya dibidang

usaha perdagangan dan jasa maka Wilayah Kota Mataram sebagai pusat perdagangan

regional NTB, memiliki peluang yang baik untuk memecahkan pengangguran dan

pelayanan jasa dan retribusi akibat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang

akan memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan Daerah

Formulasi strategi yang ditetapkan dalam suatu perencanan yang strategis merupakan

interaksi aktif dari faktor kekuatan , kelemahan , peluang dan tantangan dalam rangka

pemecahan isu – isu strategis untuk mencapai tujuan visi , misi. Ada 4 strategi untuk

mencapai tujuan tersebut yaitu :

Strategi Kekuatan – Peluang .

Adalah strategi memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang yang ada dalam

mencapai tujuan yaitu :

a. Dasar hukum yang jelas.

b. Adanya perencanaan strategis.

c. Adanya struktur organisasi dengan tupoksi yang jelas.

d. Visi dan Misi.

e. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen pelayanan perizinan

Strategi Kelemahan – Peluang .

Strategi mengatasi kelemahan untuk mendapatkan peluang dalam mencapai tujuan ,

yaitu :

a. Masih kurangnya kegiatan sosialisasi perizinan.

b. Data izin yang masih kurang teratur.

c. Masih kurangnya kegiatan promosi investasi


Tahun 2016

22

Strategi kekuatan – Tantangan

Strategi memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan ,

yaitu :

a. Tersedianya dana penunjang kegiatan BPMP2T

b. Tingkat pendidikan pegawai memadai.

c. Adanya SP, SPM dan SOP

Strategi Kelemahan tantangan

Strategi untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi tantangan dalam mencapai

tujuan, yaitu :

a. Ruang kerja kurang memadai.

b. Menguatkan koordinasi dengan SKPD teknis dan bidang.

c. Masih kurangnya kapasitas dan kualiatas SDM pelayanan

d. Masih kurangnya sarana kendaraan dinas roda 2

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan

masyarakat di masa – masa mendatang. Apabila isu – isu ini tidak diantisipasi akan

menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Jika itu sebuah

peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pertumbuhan pembangunan di Kota Mataram

melaju dengan pesat, dengan rata – rata 7 – 8% per tahun. Adapun Isu-isu Strategis

yang berkembang saat ini diantaranya ;

1. Secara eksternal persaingan global dan pangsa pasar yang semakin luas sangat tinggi,

sehingga mendorong laju pertumbuhan investasi meningkat maka diperlukan

peningkatan kegiatan promosi, sosialisasi dan inovasi dalam menarik investor,

terutama potensi-potensi usaha mikro ataupun usaha makro sehingga perlunya

dukungan pendanaan dan kerjasama antar SKPD dalam menentukan target yang

diinginkan.

2. Meningkatnya penggangguran otomatis akan meningkatpula kemiskinan, sehingga

dengan keberhasilan dalam promosi menarik investor untuk berinvestasi maka daya

serap tenaga kerja untuk sumber daya operasional perusahaan/industri sangat

dibutuhkan dan tentunya meminimalisasi pengangguran di Kota Mataram.

3. Sedangkan secara Internal, masih lemahnya data informasi baik peluang investasi dan

mekanisme pelayanan perizinan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai

dan berteknologi modern sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan

cepat dan akurat serta mengurangi calo.


Tahun 2016

23

4. Belum optimalnya proses izin pelayanan perizinan ( Kurang cepat, tidak tepat waktu,

persyaratan yang kurang sederhana, kurang transparan) Pemerintah Kota Mataram

telah membentuk Instansi BPMP2T dengan menerapkan sistem Satu Pintu, namun

dalam implementasinya masih menemui hambatan yang masih memerlukan

pengawasan dan pengendalian yang ketat dari instansi teknis sehingga pihak BPMP2T

dapat memproses dalam waktu cepat.

5. Berdasarkan Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara

Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penerapan dan

pelaksanaan SOP yang merupakan Mekanisme dan Prosedur kerja maka perlunya

peningkatan SDM pegawai BPMP2T Kota Mataram dalam mengoptimalkan proses

perizinan baik izin investasi, izin usaha maupun izin Non Usaha dengan tepat waktu,

sehingga diperlukan pelatihan, magang maupun kediklatan.

Dalam mengidentifikasi permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kota Mataram,

dilakukan berdasarkan pendekatan 4 (empat) aspek dan salah satunya adalah aspek

pelayanan. Setelah melakukan identifikasi terhadap aspek permasalahan pelayanan,

maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis dimana salah satunya mengindikasikan

bahwa masih adanya kelemahan pada kualitas serta akses pelayanan publik di bidang

Investasi dan Perijinan.

PROGRAM STRATEGIS

Program strategis dalam Renja disini merupakan tindak lanjut dari isu – isu strategis dan

formulasi strategi yang telah dirumuskan dan kemudian dijabarkan dalam suatu bentuk

program yang memungkinkan suatu strategi itu dapat dilaksanakan. Program strategi ini

dikelompokkan menjadi 1 ( satu ) kelompok yang terbagi atas program – program yang

memuat rencana kegiatan dan keluaran yang akan dicapai dan diharapkan. Program -

program tersebut adalah :

A. Peningkatan Iklim Investasi

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini diturunkan dari strategi kekuatan – peluang yaitu meningkatkan kualitas SDM

aparat BPMP2T Kota Mataram. Adapun cakupan rencana kegiatan selama 5 tahun mendatang

dalam program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BPMP2T Kota Mataram adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM melalui pemberian kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti

Pelatihan dan Bimtek dalam rangka pengembangan, peningkatan profesionalisme kualitas

pelayanan / SDM

2. Sosialisasi Perijinan yang tepat sasaran dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat

untuk berinvestasi melalui Pameran Investasi.


Tahun 2016

24

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan dalam bidang Promosi dan Kerjasama Investasi ini

adalah :

1. Terciptanya kualitas SDM karyawan BPMP2T Kota Mataram yang profesional, berwawasan

luas dan berorientasi kepada pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Terciptanya kualitas SDM yang mempunyai pengalaman dibidang Penanaman Modal serta

dengan wawasannya mampu melaksanakan tugas – tugasnya dengan hasil yang bermuara

pada optimalisasinya pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatnya peluang usaha di Kota Mataram

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini diturunkan dari strategi kekuatan – peluang yaitu meningkatkan kualitas SDM

aparat BPMP2T Kota Mataram. Adapun cakupan rencana kegiatan selama 5 tahun mendatang

dalam program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi BPMP2T Kota Mataram

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM melalui pemberian kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti

Pelatihan dan Bimtek dalam rangka pengembangan, peningkatan profesionalisme kualitas

pelayanan / SDM

2. Melakukan pembinaan secara periodik terhadap masyarakat dalam usaha meningkatkan

dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengurus ijin dan berinvestasi.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan dalam bidang Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

ini adalah :

1. Terpenuhinya kualitas SDM Badan yang telah mengikuti berbagai persyaratan pendidikan

formal, pendidikan penjenjangan dan pelatihan.

2. Terpenuhinya Perijinan yang tepat sasaran dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat

untuk mengurus ijin dalam berinvestasi.

3. Terpenuhinya peningkatan persentase PMDN dan PMDA di Kota Mataram

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan Non Usaha

Program ini diturunkan dari strategi kekuatan – peluang yaitu Melaksanakan Kewenangan

Penerbitan pelayanan Perizinan pada BPMP2T Kota Mataram. Adapun cakupan rencana

kegiatan selama 5 tahun mendatang dalam program kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik Bidang perizinan non usaha BPMP2T Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dan evaluasi pelayanan dengan 8 SKPD terkait melalui Tim

pengelola Koordinasi Administrasi Perizinan untuk mengevaluasi kegiatan perizinan dalam

rangka pengembangan, peningkatan profesionalisme serta Akuntabilitas kualitas pelayanan

perizinan.

2. Melakukan pembinaan secara periodik terhadap seluruh karyawan dalam usaha

meningkatkan pelayanan berdasarkan evaluasi kerja tiap triwulan


Tahun 2016

25

3. Peningkatan Pelayanan Perizinan, dengan melaksanakan Kewenangan Pelaksanaan dan

Penerbitan izin yang tepat waktu.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan dalam bidang perizinan non usaha ini adalah :

1. Dioptimalkan permohonan ijin terbit tepat waktu sehingga target PAD dapat dilaksanakan

secara optimal.

2. Tersusunnya sistem pelayanan operasional kepada masyarakat secara lebih efisien dan

penyingkatan waktu pengurusan dokumen.



4. Terciptanya kualitas SDM yang mempunyai pengalaman dibidang Perijinan serta dengan

wawasannya mampu melaksanakan tugas – tugasnya dengan hasil yang bermuara pada

optimalisasinya pelayanan kepada masyarakat.


untuk mengurus ijin Non usaha.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan Usaha

Program kegiatan ini diturunkan dari strategi kekuatan – peluang yaitu Melaksanakan

Kewenangan Penerbitan pelayanan Perizinan pada BPMP2T Kota Mataram. Adapun cakupan

rencana kegiatan selama 5 tahun mendatang dalam program kegiatan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Bidang Perizinan Usaha BPMP2T Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dan evaluasi pelayanan dengan 8 SKPD terkait melalui Tim

pengelola Koordinasi Administrasi Perizinan untuk mengevaluasi kegiatan perizinan dalam

rangka pengembangan, peningkatan profesionalisme serta Akuntabilitas kualitas pelayanan

perizinan.

4. Melakukan pembinaan secara periodik terhadap seluruh karyawan dalam usaha

meningkatkan pelayanan berdasarkan evaluasi kerja tiap triwulan

5. Peningkatan Pelayanan Perizinan, dengan melaksanakan Kewenangan Pelaksanaan dan

Penerbitan izin yang tepat waktu.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan dalam bidang perizinan usaha ini adalah :


secara optimal.





4. Terciptanya kualitas SDM yang mempunyai pengalaman dibidang Perijinan serta dengan

wawasannya mampu melaksanakan tugas – tugasnya dengan hasil yang bermuara pada

optimalisasinya pelayanan kepada masyarakat.


Tahun 2016

26


untuk mengurus ijin usaha.

c. Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan

1. Program Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan

Program ini dilaksanakan bermula dari strategi kekuatan – peluang yaitu Meningkatkan Sistem

Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMYANDU) :

Adapun cakupan selama 5 tahun mendatang dalam program ini adalah :

1. Perlunya Pendataan jumlah ijin yang cepat, akurat dan akuntable

2. Memanfaatkan Sistem Wibesite sebagai sosialisasi Perijinan yang tepat sasaran dan

menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengurus ijin usaha.

Sedangkan keluaran yang akan dihasilkan oleh kegiatan dalam program tersebut diatas yaitu :

1. Terpenuhinya Data Perijinan yang cepat, akurat dan akuntable.

2. Meningkatnya pengetahuan petugas atau operator komputer dalam melaksanakan

pelayanan yang berbasis IT.

3. Terciptanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen perijinan.

2. Program Kegiatan Peningkatan Pengelolaan di Bidang Pengaduan

Program Kegiatan ini diturunkan dari strategi kelemahan – peluang yaitu Meningkatkan SDM

Pegawai. Adapun cakupan rencana kegiatan dalam program kegiatan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik diBidang pengaduan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan 8

SKPD terkait

2. Penyusunan laporan Monev dan mengembangkan solusi ketepatan proses ijin terbit

sebagai upaya peningkatan penerimaan retribusi secara optimal

3. perlunya Pelatihan bagi petugas atau operator komputer Sistem On-line dengan

SIMYANDU agar dapat mengikuti segala ketentuan, kemampuan dasar dalam

melaksanakan pelayanan masyarakat.

4. Peningkatan Pengelolaan Tim Terpadu Pengaduan Perizinan, sebagai upaya meminimalisir

Pengaduan masyarakat.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Peningkatan pengelolaan di Bidang Pengaduan ini

adalah :


secara optimal.



3. Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan dokumen perijinan dengan tingkat kepuasan

seperti yang diharapkan


Tahun 2016

27

3. Program Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Terpadu

Program kegiatan ini dilaksanakan bermula dari strategi kekuatan – tantangan yaitu

Meningkatkan yaitu Meningkatkan implementasi SP, SPM dan SOP BPMP2T pelayanan kepada

Masyarakat

Adapun cakupan selama 5 tahun mendatang dalam program ini adalah :

1. Perlunya Pendataan jumlah ijin yang akurat dan akuntable

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan 8

SKPD terkait.

3. Penyusunan laporan Monev dan mengembangkan solusi ketepatan proses ijin terbit sebagai

upaya peningkatan penerimaan retribusi secara optimal

4. Peningkatan implemntasi SP, SPM, dan SOP BPMP2T dengan tepat

Sedangkan keluaran yang akan dihasilkan oleh kegiatan dalam program tersebut diatas yaitu :

1. Terpenuhinya Laporan Data Perijinan yang akurat dan akuntable.

2. Meningkatnya pengetahuan petugas atau operator komputer dalam melaksanakan

pelayanan.

3. Terciptanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen perijinan.

4. Terlaksananya pelayanan perijinan sesuai dengan SOP perijinan

Berangkat dari analisis kondisi internal dan eksternal, penentuan isu – isu strategis di

BPMP2T Kota Mataram ini didasarkan atas pertimbangan dua hal, yaitu pertama :

Apakah isu tersebut membawa dampak terhadap pencapaian visi dan misi BPMP2T Kota

Mataram, kedua : Apakah BPMP2T Kota mataram mempunyai kemampuan untuk

mengatasi isu tersebut kemudian mengembangkannya. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka isu – isu strategis dalam BPMP2T adalah sebagai berikut :

Kewenangan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 8 Tahun 2013 mengenai BPMP2T Kota

Mataram, dan Berdasarkan Perwal Kota Mataram No. 11 Tahun 2014 mengenai

Pelimpahan Kewenangan BPMP2T Kota Mataram memiliki beberapa kewenangan dalam

rangka meningkatkan pelayananan kepada masyarakat . Dan dalam pelaksanaanya,

kewenangan dan atau urusan yang sebenarnya masih dilakukkan oleh BPMP2T dan

berkoordinasi dengan SKPD terkait. Dalam situasi dimana urusan dan kewenangan yang

dimiliki BPMP2T telah sesuai aturan yang ada, maka makin maraknya tuntutan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik akan dapat dipenuhi oleh

BPMP2T Kota Mataram.

Dari isu masyarakat yang memproses penyelesaian Izin untuk lebih cepat,

mengisyaratkan bahwa pemberian kewenangan penanganan proses pembuatan Izin

pada BPMP2T masih memerlukan ketegasan dan dukungan kerjasama dari SKPD terkait.


Tahun 2016

28

Pelayanan umum

Dalam situasi keterbukaan seperti saat ini telah menyadarkan semua lapisan

masyarakat atas hak – hak normatifnya untuk mendapatkan pelayanan sebaik –baiknya

dibidang perijinan.

Dari hasil sajian Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yaitu berupa gambaran secara

obyektif mengenai kualitas pelayanan di BPMP2T Kota Mataram melalui Survey Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan BPMP2T Kota Mataram kepada 155 Responden secara

acak yang meliput 14 unsur pertanyaan yang “ Relevan , Valid dan Reliabel meliputi :

Prosedur pelayanan , Persyaratan pelayanan , Kejelasan Petugas pelayanan, Kedisiplinan

Petugas pelayanan, Tanggung jawab Petugas pelayanan, Kemampuan Petugas

pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan

keramahan Petugas, Kewajaran biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, Kepastian

jadwal pelayanan, Kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan

Terlepas dari bagaimana hasil akhir penilaian IKM tersebut, BPMP2T Kota Mataram

kedepan secara internal akan mengembangkan kualitas kinerja karyawan mulai dari

Staf hingga pejabatnya untuk memberkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat

. Disisi lain BPMP2T telah mengembangkan sistem pelayanan khusus yang disebut

pelayanan Jemput Bola, yang pada intinya memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan Jemput Bola ini dilaksanakan di

Lingkungan – lingkungan, Sekolah – sekolah dan tempat – tempat lain yang dianggap

berpotensi dan respek terhadap pelayanan tersebut dari belum membayar retribusi ijin

yang telah terbit dan belum diambil.

Kolusi dan Pungutan Tidak resmi

Disadari bahwa pemanfatan proses pembuatan dokumen perijinan menyebabkan isu

yang kurang menyenangkan. Sudah tentu isu yang terjadi akibat adanya peluang yang

bersinggungan dengan masalah “ biaya “ seperti ini tidak hanya terjadi di BPMP2T Kota

Mataram , tetapi dapat juga terjadi di Dinas / Lembaga lainnya.

Salah satu dampak dari tindakan yang kurang terpuji ini adalah mengambangnya Nilai

Ril biaya kepengurusan Dokumen – dokumen tersebut sehingga memunculkan keragu –

raguan masyarakat terhadap “ Cost “ yang harus dikeluarkan masyarakat terhadap

pelayanan BPMP2T Kota Mataram, Oleh karena itu yang perlu diupayakan adalah

pembinaan kesadaran terhadap tugas tugas dan fungsi setiap karyawan terutama yang

berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat secara disiplin dan

melakukan sosialisasi biaya pembuatan perijinan ( Retribusi ) kepada masyarakat secara

berkelanjutan. Namun sosialisasi juga kita berikan kepada masyarakat agar terhindar dari

adanya permintaan biaya lebih diluar karyawan BPMP2T, bisa jadi orang-orang luar.


Tahun 2016

29

1. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Mataram

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia

n

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Penyediaan Jasa surat Menyurat

Kota Mataram

Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat kantor

100%

100%

4.713.492.000 1.770.980.000

2.250.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.

Kota Mataram

Terpenuhinya kebutuhan jasa

komunikasi

100% 9.000.000

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.

Kota Mataram

Terpenuhinya penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100% 20.100.000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK).

Kota

Mataram

Terpenuhinya

penyediaan alat

tulis kantor

100% 31.000.000

- Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kota

Mataram

Terpenuhinya

penyediaan brg cetakan dan

penggandaan

100% 83.850.000

- Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kota Mataram

Terpenuhinya penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan

100% 6.600.000


Tahun 2016

30

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor.

Kota

Mataram

Terpenuhinya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 10.000.000

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Kota Mataram

Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% 7.200.000

- Penyediaan makanan dan minuman.

Kota

Mataram

Terpenuhinya penyediaan Makan an Minuman rapat

100% 5.250.000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Kota Mataram

Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100% 250.000.000

- Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Kota

Mataram

Terpenuhinya Penyusunan dok. Perencanaan SOP, Renstra, RKA, DPA, DPPA dan Profil BPMP2T Kota Mataram

100% 24.900.000

- Monitoring dan Evaluasi PAD

Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi PAD dan Retribusi Perizinan BPMP2T Kota Mataram

100% 103.450.000

- Pengelola Administrasi Umum Kepegawaian.

Kota Mataram

Terpenuhiya pengelolaan Admnst. Umum Kepegawaian

100% 661.600.000

- Penyediaan Administrasi Keuangan.

Kota

Mataram

Terpenuhinya penyediaan Admnst. Keuangan

100% 555.780.000


Tahun 2016

31

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kota

Mataram

Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan dinas roda 2

350.835.000

- Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

-

100% 50.000.000

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota

Mataram

Terpenuhinya

pengadaan perlengkapan

gedung kantor

100% 80.100.000

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kota

Mataram

Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100% 109.550.000

- Pengadaan Meubelair

Kota

Mataram

Terpenuhinya peng.

meubelair

100% 19.500.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Mataram

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas dan Operasional

100% 71.185.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Kota

Mataram

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100% 20.500.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur

Kota

Mataram

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan mebeleur

100% 6.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Kota Mataram

48.750.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan PTSP

100% 48.750.000


Tahun 2016

32

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Adm Perkantoran

Kota Mataram

Terpenuhinya penyusunan lap. LAKIP, LPPD

12.300.000

- Penyusunan Lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

7.000.000

- Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Kota

Mataram

Terpenuhinya penyusunan lap. Realisasi keuangan semesteran dan CHALK

100%

5.300.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Terpenuhinya Pendataan potensi

Investasi daerah

kota mataram

306.950.000

- Pengembangan Potensi Unggulan daerah

Kota

Mataram

100%

93.870.000

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kota

Mataram

Dikenalnya produk

unggulan daerah kota mataram

100%

213.080.000

Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Terciptanya pemantauan,

pembinaan dan

pengawasan penanaman modal

136.277.000

- Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Kota

Mataram

100%

101.355.000

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan Penanaman Modal

Kota Mataram

Terpenuhinya sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Penanaman Modal

100%

34.922.000


Tahun 2016

33

Program Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Publik

Terjadinya peningkatan

persentase pelayanan

perizinan non usaha

di kota mataram

100%

1.530.080.000

- Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan Non Usaha

Kota Mataram

100%

885.550.000

- Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

Bidang Perizinan Usaha

Kota

Mataram

Terjadinya

peningkatan persentase

pelayanan

perizinan usaha di kota mataram

100%

644.530.000

Program Peningkatan Pelayanan

Informasi dan Pengaduan Perizinan

Terpenuhinya

informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

557.320.000

- Peningkatan Pengelolaan Sistem

Informasi Perizinan

Kota

Mataram

100% 397.000.000

- Peningkatan Pengelolaan diBidang

Pengaduan

Kota

Mataram

Tersedianya

Mekanisme Penananganan

Pengaduan

100% 83.420.000

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perijinan Terpadu

Kota Mataram

Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Perijinan Terpadu

100% 76.900.000


Tahun 2016

34

2. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Berdasarkan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan oleh para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan di tingkat kota yang dilaksanakan baik melalui forum MPBM di tingkat

kelurahan dan di tingkat kecamatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang tingkat kota, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa sampai dengan saat ini sebagian besar usulan yang kami terima dari

para pemangku kepentingan tersebut adalah bersifat normatif berupa pengharapan /

hopeless atau permohonan adanya kebijakan baru dari aturan / regulasi yang telah

dibuat untuk ke depan dimana dipandang perlu adanya kemudahan dalam hal

persyaratan dalam pembuatan perizinan, salah satunya adalah ketepatan waktu

penyelesaian/pemrosessan izin maka dipandang perlu adanya koordinasi antar SKPD

dengan BPMP2T untuk mempercepat pemrosessan dan penandatanganan izin terbit.


Tahun 2016

35

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah Kebijakan Nasional salah satu agendanya adalah Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun prioritas dan arah kebijakan dimana salah satunya

adalah Menata pembangunan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Perijinan yang sesuai

dengan PERMENDAGRI 24 Tahun 2008 yaitu :Tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan

satu pintu.

Menata pembangunan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Perijinan dilakukan melalui :

1. Menata kebijakan dan koordinasi dengan dinas terkait dengan penerapan retribusi perijinan

secara tepat;

Menata kebijakan penerapan retribusi perijinan dengan koordinasi dinas terkait untuk

menarik dan mempermudah masyarakat dalam pembuatan ijin sehingga memperlancar

kegiatan usaha masyarakat dan pertumbuhan perekonomian wilayah yang merata;

2. Menata kebijakan administrasi Perijinan.

Menata kebijakan administrasi perijinan guna mendorong terakomodasinya hak – hak

penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk dalam

mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan

publik, antara lain melalui penyelenggaraan pendataan dan monev perijinan serta sistem

data base yang akurat.

Sebagai informasi tambahan bahwa program – program pembangunan di bidang Perijinan adalah

antara lain :

a. Program Kebijakan Kualitas Pelayanan Publik;

Tujuan program ini untuk menye;araskan kebijakan BPMP2T yang berkelanjutan di berbagai

bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan Perijinan

meliputi aspek kuantitas, kualitas;

2. Koordinasi dengan dinas terkait dalam Penerapan peraturan perundang – undangan

maupun perda yang mengatur perkembangan dan dinamika Perijinan ( kuantitas,

kualitas);

3. Pengintegrasian faktor Perijinan ke dalam pembangunan sektoral dan daerah.

b. Program Penataan Administrasi Perizinan.

Tujuan program ini untuk menata administrasi Perizinan dalam upaya mendorong

terakomodasinya hak – hak penduduk ( untuk memperoleh hak dasar dalam mendapatkan

permohonan perizinan), tertib administrasi perizinan, tersedianya data dan informasi Izin

yang akurat dan terpadu dengan konsep Data Base Management System ( DBMS ),

perwujudan baik data reformasi pelayanan registrasi perizinan dan peran serta masyarakat,

dengan memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,

serta mendorong tertib pelayanan publik.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Koordinasi dengan dinas terkait dalam Penerapan peraturan perundang – undangan

maupun perda yang mendukung administrasi dan Teknis perizinan;


Tahun 2016

36

2. Penyempurnaan sistem permohonan izin, dan pengelolaan informasi perizinan melalui

sistem administrasi komputerisasi berbasis On-line;

3. Penataan kelembagaan administrasi Investasi dan Perizinan yang berkelanjutan di daerah

termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang Penanaman Modal/Investasi dan

informasi Perizinan Usaha/Non Usaha.

3.2. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD yang telah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM aparat BPMP2T yang profesional ,

berwawasan luas, berjiwa pelayanan, serta aspiratif terhadap kondisi masyarakat yang terus

berkembang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Menciptakan iklim yang kondusif melalui perangkat kebijakan yang mendorong masyarakat

kearah berkembangnya kesadaran ingin memiliki dokumen perijinan .

3. Menciptakan pelayanan kepada masyarakat Kota Mataram secara baik dan optimal.

4. Terwujudnya pelayanan publik yang Cepat, Murah, Transparan, Pasti dan Terjangkau

5. Meningkatkan hak msyarakat terhadap pelayanan

SASARAN

Yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Renja SKPD adalah Meningkatkan kualitas SDM di bidang

Perijinan, dan keterlibatan masyarakat dalam kesadaran memiliki dokumen Perijinan sehingga

mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Sedangkan yang menjadi indikator

sasarannya adalah teratasinya masalah kendala kemampuan / keterampilan aparat dan

masyarakat serta meningkatnya pelayanan secara bertahap dan sistematis dengan terlayaninya

seluruh lapisan masyarakat dalam penyelesaian dokumen perijinan, serta informasi lain yang

sesuai dengan kewenangan Badan, sehingga mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan aparatur dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Yang menjadi salah satu faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

adalah sasaran dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah / Kota Mataram. Untuk

mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah / Kota Mataram, maka sebelum

melaksanakan perumusan atas program dan kegiatan SKPD, maka dirasakan perlu untuk

memahami makna / sasaran yang diinginkan sesuai apa yang tertuang baik pada visi maupun

misi Kota Mataram. Adapun visi Kota Mataram adalah sebagai berikut :

” Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. ”

Visi ini mengarahkan pada pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

disamping itu makna yang terkandung dalam visi Kota Mataram adalah :


Tahun 2016

37

1) Kota Mataram adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) Maju ditentukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi, termasuk didalamnya seni, sosial budaya sehingga kemajuan yang dicapai

dengan landasan budaya dan nilai – nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram dan memiliki

kebanggaan sebagai warga Gumi Mentaram;

3) Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai – nilai

ketuhanan, mengedepankan muamalah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama

dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani;

4) Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas

yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta

mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat

dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai – nilai dan norma – norma, adat istiadat serta

peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Sedangkan misi Kota Mataram adalah :

1) Mewujudkan masyarakat perkotaan yang ”AMAN’ ditunjukkan dengan kehidupan

masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis;

2) Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang handal untuk mendorong daya

saing daerah;

3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan;

4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berdasarkan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik ( Good

Governance );

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Bila kita melihat dari lima misi Kota Mataram tadi terdapat salah satu misi yang memiliki kaitan

langsung dengan rancangan program dan kegiatan SKPD, yaitu pada misi nomor 4 ( empat ).

Misi ini bertujuan untuk :

Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik

dan pemenuhan kebutuhan dasar;

Meningkatkan kualitas pelayanan;

Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih,

persampahan, sanitasi, transportasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, dan perizinan

Sedangkan sasaran dari misi ini adalah :

Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan;

Terwujudnya pelayanan publik yang handal;

Tersusunnya Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) dan Standar Pelayanan Publik ( SPP );

Terlaksananya penerapan SPM dan SPP di bidang Pendidikan, Kesehatan, kebersihan, air

bersih, Kependudukan dan Catatan Sipil, dan perizinan;

Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air

bersih, persampahan, sanitasi, transportasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, dan

perizinan.


Tahun 2016

38

Transparansi pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah harus dilaksanakan. Salah satu

implikasi dari tekad ini adalah kewajiban bagi BPMP2T Kota Mataram untuk menjawab

tantangan tersebut agar lebih transparan dalam setiap pengambilan kebijakan yang

berhubungan dengan kepentingan publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat

dengan sebaik – baiknya,

Harus diakui bahwa masyarakat menuntut agar pelayanan puiblik dapat ditingkatkan dan lebih

transparan, karena kesadaran akan hak dan kewajiban, masyarakat kini menuntut agar BPMP2T

Kota Mataram sebagai Institusi yang berwenang melayani mereka dapat bekerja dengan lebih

baik, lebih terbuka dan secara internal dapat membina aparatnya kearah yang lebih profesional,

responsif, akuntabel, transparan dan demokratis.

Tuntutan ini membawa implikasi yang sangat luas dalam memacu pengembangan karier

aparat dan pelayanan kepada masyarakat .

Hal ini sejalan dengan keterbukaan dimana setiap Instansi Pemerintah Kota Mataram dituntut

mampu untuk melihat kebutuhan, potensi dan peluang dalam rangka mengembangkan strategi

untuk menghadapi tantangan, tidak hanya tantangan yang bersifat lokal tetapi juga regional.

Hubungan yang semakin terbuka antara masyarakat dengan BPMP2T Kota Mataram ini selain

mempunyai peluang juga mengandung tantangan yang akan dihadapi.

Sehubungan dengan hal itu, maka BPMP2T Kota Mataram merasa perlu merumuskan Visi dan

Misi.

Dengan mengambil point sasaran serta makna yang terkandung dalam visi maupun misi kepala

daerah / Kota Mataram maka BPMP2T Kota Mataram sendiri telah menetapkan visinya untuk ke

depan yaitu :

” Mewujudkan Pelayanan Yang Amanah dan Profesional”

Sedangkan misi yang dimiliki oleh BPMP2T Kota Mataram adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan perizinan kearah Aparatur yang professional, jujur

dan berdedikasi tinggi

2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan Penanaman Modal terkoordinasi dan terintegrasi

berdasarkan prinsip, simplifikasi, transparansi dan kepastian.

Berdasarkan hasil pertimbangan terhadap sasaran dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah,

maka BPMP2T Kota Mataram menetapkan beberapa Program dan Kegiatan yang dituangkan

secara terperinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) untuk Tahun Anggaran 2015

adalah sebanyak 8 program, sedangkan jumlah kegiatannya adalah sebanyak 30 kegiatan. Bila

dirinci berdasarkan kode / masing – masing jenis uraian belanja adalah sebagai berikut :


Tahun 2016

39

No. Program/kegiatan Rencana Lokasi Kegiatan Sumber

Dana

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional. - Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK).

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan. - Penyediaan makanan dan minuman.

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan. - Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

- Penyediaan Administrasi Keuangan.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional - Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Meubelair

- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Peningkatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi - Pengembangan potensi unggulan daerah

- Penyelenggaraan pameran investasi

Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

- Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan

Non Usaha - Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan

Usaha

Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan

- Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan

- Peningkatan Pengelolaan dibidang Pengaduan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Terpadu

6.978.922.857 2.816.678.857

2.816.678.857

4.162.244.000 1.238.850.000

2.250.000

15.000.000 17.000.000

31.000.000

55.050.000

6.000.000

9.000.000

6.600.000 3.600.000

99.870.000

16.500.000 26.930.000

950.050.000

414.364.000

171.200.000 81.900.000

55.500.000 33.000.000

64.164..000 8.600.000

154.000.000 154.000.000

30.900.000

15.050.000

15.850.000

100.330.000

47.060.000

53.270.000

48.890.000

48.890.000

1.527.875.000

884.980.000

642.895.000

647.035.000

513.545.000

79.200.000 54.290.000

Kota Mataram Kota Mataram

Kota Mataram


Kota Mataram


Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram


Kota Mataram


Kota Mataram

Kota Mataram





Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram

Kota Mataram


APBD APBD

APBD

APBD

APBD

APBD APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD APBD

APBD

APBD APBD

APBD

APBD

APBD APBD

APBD APBD

APBD APBD

APBD APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD APBD


Tahun 2016

40

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Renja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Mataram merupakan salah satu kewajiban sebagai bahan perencanaan untuk melaksanakan

program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan yaitu Renja 2016. Renja disusun agar

pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di

bidang Usaha dan Bidang Non Usaha serta Peningkatan Investasi di bidang Penanaman Modal

yang merupakan salah satu misi pemerintah Kota Mataram dapat terlaksana sesuai harapan atau

keadaan yang diinginkan. Renja memberikan gambaran harapan berapa besar anggaran yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Perizinan masih

mengalami hambatan berupa kualitas sumber daya manusia ( SDM ) yang masih belum memiliki

keterampilan khusus, penempatan pegawai belum sesuai dengan keahliannya ( The Right Man on

The Right Place ) serta sarana prasarana yang perlu dilengkapi.

Penyusunan Renja tahun 2016 berdasarkan beberapa kaidah – kaidah antara lain :

- Kebijakan pemerintah di bidang Perizinan dengan penjabaran fungsi tugas sesuai dengan

Renstra;

- Penyusunan Renja Tahun 2016 merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitive;

- Penyusunan Renja Tahun 2016 mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara

simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

- Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD,

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Diharapkan di masa yang akan datang adanya peningkatan kualitas sumber daya

manusia sebagai pengelola administrasi Perizinan melalui pelatihan – pelatihan dan penempatan

pegawai sesuai dengan keahliannya, serta tambahan sarana prasarana sebagai penunjang

kegiatan.

Mataram, 19 Agustus 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA MATARAM,

Drs. COKORDA SUDIRA MULIARSA Pembina Utama Muda ( IV / c )

Nip. 19590810 199003 1 008

Documents

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2016 - Berandasip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dpmptsp-2016.pdf · Dalam pengertian lainnya Renja SKPD merupakan ... yang pada akhirnya akan ... undang