RENCANA KERJA (RENJA) · Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2019 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga

D i n a s K e s e h a t a n A c e h

J l . T g k S y e c h M u d a W a l i

N o . 0 6 B a n d a A c e h

w w w . d i n k e s . a c e h p r o v . g o . i d

Menuju Aceh Sehat , Mandiri, Berkeadilan dan Islami

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN ACEH TAHUN 2020

Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja

(Renja) Dinas Kesehatan Aceh tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Aceh ini memuat kondisi umum, isu-isu

strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan

bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh untuk tahun anggaran 2020

yang akan datang.

Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan Aceh ini, diharapkan

Satuan Kerja Perangkat Aceh dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki

pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas

yang akan dibiayai dengan APBA dan APBN maupun sumber pendanaan

lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan

Aceh ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat

kami harapkan dari seluruh komponen kesehatan maupun pihak-pihak yang

terkait lainnya untuk perbaikan Renja Dinas Kesehatan Aceh di tahun yang

akan datang, namun demikian semoga Renja Dinas Kesehatan Aceh ini dapat

berguna bagi kita semua.

Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 201 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja –

SKPA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Renja Dinas Kesehatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program program pembangunan tahunan Pemerintah

Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1). Renja SKPA merupakan

dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RKPD), 2) Renja SKPA merupakan salah satu instrument untuk

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui

sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Dinas Kesehatan Aceh merupakan salah satu perangkat Pemerintah

Aceh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah di

bidang kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan dalam

upaya peningkatan pembangunan kesehatan mengarah kepada

peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan

program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar

pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara

berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang

terpadu dan terarah.


Untuk mewujudkan pencapaian tersebut maka perlu disusun Renja

Dinas Kesehatan Aceh. Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen

yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan

kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta

aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh

Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber

daya organisasi dan lingkungan organisasi. Interaksi berbagai sumber

daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan

strategi dan target kinerja Dinas Kesehatan. Dengan kata lain melalui

Renja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja

Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Dinas

Kesehatan Aceh sebagai salah satu lembaga teknis daerah dengan tugas

pokok dan fungsi untuk menyusun rencana dan melaksanakan

pengendalian program pembangunan daerah harus merumuskan

Rencana Kerja yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan

tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai arah dan target Dinas Kesehatan Aceh dalam mengatasi

kondisi kesehatan masyarakat saat ini, disusun rencana kerja (Renja) Dinas

Kesehatan Aceh Tahun 2020. Renja ini merupakan dokumen perencanaan

yang memuat program pembangunan kesehatan Aceh dengan indikator

kinerjanya masing-masing, sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Aceh

dalam penanganan kesehatan di Aceh Tahun 2020.

Sebagai penuntun arah pembangunan kesehatan Aceh satu tahun yang

akan datang, Renja Dinas Kesehatan Aceh disusun secara sinergis dan saling

melengkapi dengan rencana pembangunan kesehatan di Kabupaten/kota.

Karena itu, Renja Dinas Kesehatan Aceh ini dipandang sebagai suatu rolling

plan, yakni suatu rencana yang secara reguler dan sistimatis dapat dikaji

kembali untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mungkin

terjadi dilingkungan internal maupun eksternal, seperti perubahan aturan

yang terkait dengan sektor kesehatan, seperti kondisi keuangan


Negara/daerah, transisi epidemiologi, iklim politik, dan kondisi ekternal

lainnya yang mempengaruhi asumsi-asumsi dalam penyusunan Renja ini.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2019 disusun berlandaskan

berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5072);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik



10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Sistem Kesehatan Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,

RPJMD dan RKPD. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1213);

15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/MENKES/52/2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;

16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh

(Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008

Nomor 01, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 11);

17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08,

Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor

18);

18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan(Lembaran Daerah

Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Provinsi Aceh Nomor

30);

19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Aceh;

20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Aceh;


1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan khusus dari Renja Dinas Kesehatan Aceh ini meliputi:

1. Sebagai Pedoman Teknis dan strategi dalam penyelenggaraan,

pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di

Aceh.

2. Memberikan arah pembangunan kesehatan berupa gambaran tentang

program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Aceh

dalam satu tahun anggaran.

3. Menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan

pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian

program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Aceh sesuai

Tupoksinya

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antara Provinsi

dengan Kabupaten/Kota, antar ruang, antar waktu, antar fungsi

pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten/Kota ; dan

1.4. Sistimatika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Aceh ini mengikuti logika dan alur

pikir siklus pemecahan masalah (problem solving cycle) dengan melakukan

workshop dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan

termasuk unsur eksekutif, legislatif, wakil/tokoh masyarakat, sektor

kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas), organisasi profesi,

akademisi, LSM dan unsur swasta.

Merujuk pada sistematika penulisan yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta memperhatikan

kemudahan pemahaman semua pihak, maka dokumen ini dibagi menjadi

empat BAB yaitu :

BAB Pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas

mengenai pengertian tentang Renja Dinas Kesehatan Aceh,

keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Renstra Kementerian

Kesehatan dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBA.

BAB Kedua berupa gambaran dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Kesehatan Aceh tahun yang lalu dan capaian Renstra Dinas

Kesehatan Aceh.

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan perkiraan capaian

tahun berjalan, analisa kinerja pelayananperangkat daerah, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review

terhadap rangcangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan ;


BAB Tiga memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan SKPA berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPA.

BAB Keempat berisi rencana kerja dan pendanaan SKPA.

BAB Kelima berisi Penutup.


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPA TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian Renstra

SKPA

Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan selama ini telah

berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup

bermakna walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang

mempengaruhi pelaksanaannya. Pengukuran pelaksanaan Renja atau

pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan

untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran oranganisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah. Pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan

perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan

mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan

hasil (outcome yang dicapai adalah) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja

yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan

keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-

masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja

yang menjadi tolok ukur keberhasilan oranganisasi.

Secara umum pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan

Aceh tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Namun untuk beberapa

indikator kinerja sasaran dan kegiatan juga dilakukan perbandingan dengan

realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maupun dengan standar


yang lazim. Secara ringkas 5 (lima) sasaran strategis Dinas Kesehatan Aceh

yang telah ditargetkan, belum dicapai secara maksimal. Terhadap sasaran

maupun target indikator kinerja yang belum maksimal diwujudkan

tersebut. Dinas Kesehatan Aceh telah melakukan evaluasi agar terdapat

perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian

kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

strategis. Dalam analisis ini menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian

sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan,

program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan

dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan

akurat. Bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk

mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri

maupun sistem dan proses pelaksanaan.


a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulangan KEK, GAKY, kurang vitamin A

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Peningkatan imunisasi

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

- Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Peningkatan diklat medis/non medis

Penelitian dan pengembangan medis/non medis

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan c.

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Revitalisasi sistem Kesehatan

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurabng mampu

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja


d. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan

dan pemberantasan penyakit

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurabng mampu

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja

- Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

Pembangunan Rumah Sakit

- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat


d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

adalah masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penyusunan

rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja

tidak dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan

pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan

program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu

anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPA

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Aceh, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan

dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan

apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di

masyarakat apabila target belum tercapai.

Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung

berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut

1. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala

Seksi, pemegang program sampai dengan staf

2. Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor

3. Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada di

Kabupaten/Kota sampai ke Puskesmas

4. Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah

5. Pertemuan monitoring dan evaluasi program secara rutin terhadap kemajuan,

hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di lapangan.

6. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan program


Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas

Kesehatan Aceh sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel 2.1

pada lampiran berikut ini.


Pencapaiankinerja tujuan pembangunan bidang kesehatan di Aceh dengan

presentase tingkat capaian rata-rata sebesar 93,88% atau kategori Baik. Sasaran

strategis ini memperoleh hasil kinerja sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja

dengan tingkat capaian katagori Sangat Baik, 3 (tiga) indikator kinerja dengan

tingkat capaian katagori Baik, dan 2 (dua) indikator berkatagori Cukup

Analisa Kinerja SKPA Tahun 2018

Adapun uraian tingkat capaian setiap indikator dan perbandingan tingkat

capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja “Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)”.

Perhitungan umur harapan hidup Dinas Kesehatan masih mempedomani hasil

dari Badan Statistik (BPS), UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang

rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan

program sosial lainnya termasuk program pemberantasan kemiskinan, idealnya

Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age

Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian

dalam periode tahunan.

Dalam evaluasi kinerja pada tahun 2018 target UHH adalah 69,58 tahun, sementara

realisasi yang tercapai sebesar 69.55 tahun maka persentase tingkat capaian sebesar

99,96% atau dengan kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2017 Umur Harapan Hidup penduduk Aceh rata-rata 69,52 tahun

dibandingkan dengan Harapan Hidup penduduk Indonesia rata-rata 70,94 tahun,

rata-rata umur harapan hidup masyarakat Aceh lebih rendah 1,42 tahun dari

Umur Harapan Hidup Nasional.

2. Indikator kinerja ”Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)”

Angka Kematian Ibu Melahirkan atau AKI pada tahun 2018 ditargetkan turun

menjadi 140/100.000 Lahir Hidup (LH), dan ternyata target ini mampu dicapai

sebesar 138/100.000 LH, dengan tingkat capaiannya sebesar 101% atau dengan

kategori indikator kinerja/tingkat capaiannya Sangat Baik. Pencapaian tahun 2018


dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2016 menunjukkan tren yang terus

membaik dan angka tersebut masih jauh lebih baik bila dibandingkan dengan

capaian secara nasional pada tahun yang sama yaitu sebesar 346/100.000

3. Indikator kinerja “Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)”

Untuk indikator ini ditargetkan menjadi 10/1000 Lahir Hidup (LH) pada tahun

2018, dan dapat terealisasi juga sebesar 100% atau 10/1000 LH, atau dengan kategori

Sangat Baik. Secara nasional capaian AKB adalah sebesar 24/1000 LH, dengan

demikian angka pencapaian Aceh pada tahun 2018 jauh lebih baik dibandingkan

nasional. Pencapaian tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2016

terus mengalami perbaikan, pencapaian tersebut telah mencapai target serta telah

menyentuh target RPJMA tahun 2017.

Pencapaian target yang sangat optimal tersebut merupakan salah satu keberhasilan

Pemerintah Aceh dalam bidang kesehatan, penyebab keberhasilan adalah adanya

peningkatan kapasitas bidan desa dan bidan yang bertugas di pusat-pusat pelayanan

primer lainnya dalam hal tata laksana bayi baru lahir serta sosialisasi perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS) dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) semakin

membaik. Sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan adalah peningkatan

kapasitas bidan dalam tata laksana bayi baru

lahir dan sosialisasi Germas, sosialisasi pemberian ASI eksklusif dan sosialisasi

PHBS.

4. Indikator kinerja “Angka Kematian Anak Balita (AKABA)”

Pada tahun 2018 target capaian untuk indikator ini sebesar 10/1000 Lahir Hidup

(LH), sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar 9/1000 LH. Kinerja

capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan atau sebesar 111%, atau

dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian antara tahun 2018 dibandingkan dengan

capaian pada tahun 2017 dan 2016, terus mengalami peningkatan dan telah

melampui capaian nasional dengan sangat mengembirakan


Pencapaian target yang sangat optimal tersebut merupakan salah satu komitmen

Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target SDGs, faktor penyebab keberhasilan

dipengaruhi oleh semakin membaiknya penerapan pola Prilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) ditingkat rumah tangga dan penguatan Manajemen Terpadu Balita

Sakit (MTBS).

Sedangkan terobosan yang telah dilakukan berupa pelaksanaan kegiatan Promosi

Kesehatan secara berkesinambungan dan terus menerus di seluruh

Kabupaten/kota.

5. Indikator kinerja “Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan”

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 86%, maka

persentase tingkat capaiannya sebesar 95,56% atau dengan kategori Baik.

Perbandingan pencapaian antara tahun 2018 dengan realisasi tahun 2017 dan tahun

2016, mengalami fluktuatif

Pencapaian target yang belum optimal diperkirakan karena tenaga yang telah dilatih

atau sudah ditingkatkan kompetensinya termobilisasi atau pindah tempat tugas atau

juga berkurangnnya komitmen dari tenaga kesehatan terlatih. Adapun upaya yang

dilakukan adalah melakukan kebijakan moratorium perpindahan tenaga yang

kompeten atau telah terlatih dalam jangka waktu tertentu dan meningkatkan

komitmen serta menggencarkan promosi untuk selalu melakukan persalinan pada

bidan yang telah memiliki kompetensi yang baik.

6. Indikator kinerja “Cakupan Pelayanan Ibu Nifas”

Target yang direncanakan untuk indikator cakupan pelayanan nifas tahun ini adalah

sebesar 80% ibu nifas, namun target tersebut dapat tercapai sebesar 78% atau

dengan katagori Sangat Baik, hal ini terjadi karena disebabkan oleh estimasi sasaran

ibu nifas masih tinggi karena menggunakan data sasaran berdasarkan data jumlah

penduduk bersumber BPS.


Upaya yang akan dilakukan adalah meninggkatkan home visit, pendampingan ibu

hamil dan balita oleh kader.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan

pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan

daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai

standar.

7. Indikator kinerja “Cakupan Kunjungan Bayi”

Target indikator ini adalah sebesar 90% dan terealisasi sebesar 87%, maka persentase

tingkat capaian sebesar 96,66% atau dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian antara

tahun 2018 dengan realisasi tahun 2017 dan tahun 2016, mengalami sedikit

fluktuatif.

Bayi juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan

kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau

untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan

kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator mengukur keberhasilan

upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan pada bayi

ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan dan perawat) minimal 4 kali yaitu pada

29 hari, 2 bulan, 3 - 5 bulan, 6 - 8 bulan dan 9 - 12 bulan sesuai standar di satu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

8. Indikator kinerja “Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)”

Target indikator K4 ini adalah sebesar 90% dan terealisasi sebesar 82%, dengan

persentase capaian sebesar 91,11% atau dengan kategori Baik. Pencapaian antara

tahun 2018 dengan realisasi tahun 2017 dan tahun 2016 mengalami stagnan.


Permasalahan yang dihadapi sehingga target capaian mengalami stagnansi

dikarenakan sasaran ibu hamil yang terlalu tinggi disebabkan karena menggunakan

data sasaran berdasarkan data jumlah penduduk yang bersumber BPS. Upaya yang

akan dilakukan adalah meninggkatkan sweeping ibu hamil, pendampingan ibu

hamil oleh kader serta peningkatan kualitas kelas ibu hamil dan Program

Perencanaan Persalainan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

9. Indikator kinerja “Persentase Bayi < 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif”

Target yang direncanakan untuk indikator cakupan ASI Eksklusif tahun ini adalah

sebesar 60%, target tersebut tercapai sebesar 61% atau sebesar 101% dengan

katagori Sangat Baik, hal ini terjadi karena ibu pada saat hamil sudah diberikan

konseling ASI Eksklusif, perawatan payudara saat hamil, fasilitas pelayanan

kesehatan untuk bersalin sudah menerapkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Pencapaian antara tahun 2018 dengan realisasi tahun 2017 dan tahun 2016 terus

mengalami peningkatan.

10. Indikator kinerja “”Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/Sederajat”

Pencapaian indikator kinerja penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat hanya

sebesar 90% dari target sebesar 95%, capaian ini cukup begitu menggembirakan

karena mencapai 95% antara target dan capaiannya (katagori Sangat Baik).

Faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut disebabkan antara lain karena belum

terintegrasinya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kementerian

Agama. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan mengaktifkan TP-UKS di

Kabupaten/Kota dengan leading bidang Kesra Setda Kabupaten/Kota dan Camat sebagai

Ketua TP-UKS ditingkat Kecamatan. Memilih dan membina sekolah sebagai model

sekolah sehat yang akan menjadi contoh bagi sekolah lain di Kabupaten/Kota.

11. Indikator kinerja “”Persentase Balita Stunting”


Indikator ini menjadi begitu populer saat ini karena sampai dengan saat ini angka

stunting di Indonesia begitu besar yaitu 30,8% dari jumlah balita yang ada. Capaian

indikator stunting di Aceh sendiri pada tahun 2018 adalah sebesar 37,30%,

sementara targetnya adalah sebesar 30% dan hanya tercapai sebesar 80,43% atau

dengan katagori Baik. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut

antara lain disebabkan belum adanya upaya yang maksimal untuk mengintervensi

indikaotr ini.

Adapaun upaya yang akan dilakukan untuk menekan angka stunting antara lain

meningkatkan koordinasi, integrasi dan konvergensi antar lembaga, advokasi yang

intens juga diperlukan untuk mendorong semua pihak peduli dengan isu ini, contoh

upaya yang telah berhasil dilakukan adalah lahirnya Peraturan Gubernur Aceh

tentang upaya pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi serta komitmen

Ibu Gubernur selaku Ketua TP-PKK Aceh untuk mendeklarasikan upaya penurunan

stunting di tingkat provinsi dan akan berlanjut di Kabupaten/Kota.

12. Indikator kinerja ”Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang”

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang mengalami fluktuatif hal ini karena

tidak konsistennya pelaksanaan program di Kabupaten/Kota, hal ini dapat dipahami

bahwa ditingkat operasional di lapangan juga masih ditemui banyak tantangan baik

sumber daya manuasi yang terbatas khususnya tenaga nutrisionis dan penganggaran

yang tidak kontinyu. Ada beberapa penyebab terjadinya malnutrisi antara lain pola

asuh yang salah, intake gizi yang kurang, sanitasi yang buruk, dan masih banyak

persoalan klasik lainnya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh antara lain menyediakan

dana dan bahan yang cukup serta melakukan advokasi kepada stakeholder agar

masalah malnutrisi ini dapat ditangani secara terintegrasi antar sektor terkait seperti

pertanian, peternakan, perekonomian, pendidikan dan lain-lain. Upaya lain yang

telah dilakukan adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dengan

gizi kurang, pemberian zat gizi mikro (vitamin A, obat cacing, taburia dan lain-lain)


dan penanganan gizi buruk disertai edukasi kepada keluarga terutama tentang “isi

piringku”.


Berikut ini gambaran capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Aceh

sepanjang tahun 2018, sebagai berikut:

Target dan Realisasi Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2018

` TARGET PERSENTASE CAPAIAN

CAPAIAN TAHUN PERSENTASE AKHIR TAHUN 2018

SEBELUMNYA TARGET REALISASI REALISASI RENSTRA TERHADAP TARGET

AKHIR RENSTRA

1 2 4 5 6 7 8 9

I1 Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) 69,51 TH 69,58 TH *) 69.52 TH *) 99,91 TH 99,70 TH 69,73

2 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan 143/100.000 LH 140/100.000 LH 138/100.000 LH 101% 132/100.000 LH 94,29

3 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 10/1000 LH 10/1000 LH 10/1000 LH 100% 8/1000 LH 80,00

4 Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) 11/1000 LH 10/1000 LH 9/1000 LH 111% 7/1000 LH 77,78

5 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tanaga Kesehatan

yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 83% 90% 86% 95,56% 98% 87,76

6 Cakupan Pelayanan Nifas 51% 80% 78% 97,50% 90% 86,67

7 Cakupan Kunjungan Bayi (KN1) 83% 90% 87% 96,66% 98% 88,78

8 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 80% 90% 82% 91,11% 100% 82,00

9 Persentase Bayi Usia < 6 Bulan yang Mendapat ASI

Eksklusif51% 60% 61% 101% 65% 93,85

10 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/Sederajat 85% 95% 90% 94,74% 100% 90,00

11 Persentase Balita Stunting 32% 30% 37,30% 80,43% 20% 53,62

12 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang 23% 18% 23,50% 76,59% 14% 59,57

II1 Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk 27,70/100.000 Pddk 30/100.000 Pddk 25.20/100.000 Pddk 84% 40/100.000 Pddk 63,00

2 Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk 15,90/100.000 Pddk 16/100.000 Pddk 11.50/100.000 Pddk 96,88% 20/100.000 Pddk 57,50

3 Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk 5/100.000 Pddk 6/100.000 Pddk 4,20/100.000 Pddk 70% 12/100.000 Pddk 35,00

4 Persentase Puskesmas Terakreditasi 31% 75% 61,40% 81,87% 100% 61,40

5 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi 78% 85% 80,90% 95,18% 100% 80,90

6 Persentase Progres Pembangunan RS Rujukan Regional

di 5 Lokasi22,30% 40% 38,60% 96,50% 100% 38,60

III1 Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) 14% 14% 13% 92,86% 40% 32,50

2 Persentase Pasien Jiwa Bebas Pasung 44% 55% 50% 90,91% 90% 55,56

3 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang mandiri 52% 52% 51% 98,08% 60% 85,00

4 Persentase Obat yang Memenuhi Standar, Cukup dan

Terjangkau 70% 85% 73,33% 86,27% 100% 73,33

IV1

Persentase Rakyat Aceh yang Mendapat Fasilitas JKA

dan Jaminan Kesehatan Lainnya100% 100% 100% 100% 100% 100

2Jumlah Rakyat Aceh Yang Terjamin Kesehatannya Melalui

Program JKA 2.009.031 Jiwa 2.009.031 Jiwa 2.131.996 Jiwa 106% 3.000.000 Jiwa 71,07

V1 Cakupan Penemuan Kasus Baru Penyakit TB BTA + 138% 100% 160% 160,00% 100% 160

2 Persentase Angka Kesuksesan Pengobatan TB 89% > 90% 86% 95,56% 100% 86,00

3 Angka Kejadian (Incident Rate) DBD 49/100.000 Pddk 15/100.000 Pddk 29/100.000 Pddk 51,72% 10/100.000 Pddk 34,48

4 Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta 0,98/10.000 <1 /10.000 0,75/10.000 100% 0,25/10.000 33,33

5 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)65% 85% 48,0% 56,47% 100% 48,00

6 Cakupan Kab/Kota yang Memasuki Tahap Eliminasi

Malaria19 Kab/Kota 23 Kab/Kota 19 Kab/Kota 82,61% 23 Kab/Kota 82,61

7 Persentase Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM)32% 41% 40,80% 99,51% 90% 45,33

8Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi

Syarat Kesehatan70% 85% 68% 80,00% 90% 75,56

Ket : *) Sumber BPS, target dan capaian tahun 2017

Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis

bagi masyarakat miskin Aceh

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

dan Kemudahan Dalam Mengakses

Palayanan Kesehatan

Meningkatnya penyediaan pelayanan medik

spesialistik dan kesehatan jiwa, serta

tersedianya obat esensial disarana

pelayanan dasar dan rujukan.

Menurunnya angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit menular dan tidak menular

TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

3

Tercapainya Tujuan Pembangunan

Kesehatan Aceh Tahun 2018


Berikut ini gambaran realisasi anggaran dan kegiatan Dinas Kesehatan

Aceh pada tahun 2018, sebagai berikut:




Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat

sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung

keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tabel berikut ini:

Sebagai ilustrasi gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas

Kesehatan Aceh dapat pada Tabel T-C 30 pada lampiran Renja ini berikut ini.

SKPA : DINAS KESEHATAN ACEH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A. SPM Kesehatan Daerah Provinsi

1Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana berpotensi bencana Provinsi100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

2Jumlah Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa

Provinsi100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

B. SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 100% 100% 78 100 100 100 80 79 100 100

Cakupan ibu hamil mendapatkan TTD minimal 90 tablet 100% 100% 100 100 100 100 100 75 80 90

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan 100% 100% 85 100 100 100 100 85 85 85

Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri (PKO) 100% 100% 59 65 100 100 59 65 70 80

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai dengan standar Cakupan Penangan Komplikasi Neonatus (PKN)100% 100% 99 100 100 100 58 51 60 65

Cakupan Kunjungan Neonatal KN Lengkap 100% 100% 100 100 100 100 100 100 90 95

4 Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai

standar 100% 100% 100 100 100 100 58 51 60 65

Cakupan Baduta mendapatkan MP ASI 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat perawatan 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Cakupan penjaringan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat

skrining kesehatan 100% 100% 94 95 100 100 95 85 95 95

6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Cakupan penduduk usia 15–59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100 100 100 100 40 50 60 70

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Cakupan penduduk usia lanjut mendapat skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100 100 100 100 40 50 60 70

8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar 100% 90% 80 80 100 100 30 40 50 60

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Cakupan penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar 100% 90% 100 100 100 100 40 50 60 70

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Cakupan penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan

kesehatan jiwa sesuai standar 100% 90% 85 87 88 95 40 50 60 70

11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

Cakupan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90 89 95 95

12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV AIDS yang mendapatkan pemeriksaan HIV

sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52 54 62 65

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

TABEL T-C 30PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA

PROVINSI ACEH

No IndikatorSPM/Standar

NasionalIKK

Target Renstra SKPA Realisasi Capaian ProyeksiCatatan

AnalisisTahun

2017

Tahun

2018


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Adapun isu strategis yang ditangani Dinas Kesehatan Aceh pada tahun 2017-

2022 adalah:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan

publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan

publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan.

Menempatkan pimpinan unit kerja sesuai dengan latar belakang dan

bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan

bagi masyarakat. Di samping itu, dengan isu strategis ini juga akan

melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sistem

pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah.

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan

publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas

dan bebas pungutan.

- Penempatan pejabat eselon II, III dan IV serta staf Dinas Kesehatan

sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian.

- Optimalisasi koordinasi di internal dinas kesehatan.

- Diperlukan peremajaan peralatan pendukung kinerja.

- Belum optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait

- Evaluasi kebijakan perencanaan.

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses

dan mutu pelayanan kesehatan.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan

meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan

peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan akses kesehatan

diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah

sakit regional dan rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan mutu


pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan terlatih dan

peningkatan Jaminan Kesehatan Aceh. Selanjutnya penanganan stunting

harus diupayakan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan untuk:

- Optimalisasi Tatakelola/administrasi dan manajemen kesehatan;

- Pengelolaan dan pendayagunaan SDM kesehatan;

- Pembiayaan dan penganggaran yang proporsional;

- Penyediaan kelengkapan sarana prasarana, obat dan alat kesehatan;

- Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas program;

- Penguatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat;

dan

- Mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam

pengelolaan kesehatan.

2.3.1. Koordinasi dan Sinergitas

Model pembangunan kesehatan di era desentralisasi saat ini,

memperhatikan kondisi natural dan kebutuhan lokal sekaligus

mengakomodasi tujuan pembangunan kesehatan secara nasional.

Pendekatan intersectoral convergence sangat membantu pembuat kebijakan

untuk mengidentifikasi level kerja sama baik di tingkat pusat, provinsi,

kabupaten kota sehingga dapat dilakukan pemetaan yang komprehensif

tentang peran dan keterlibatan masing-masing aktor dan organisasi dalam

pembangunan kesehatan. Selain itu pendekatan tersebut juga mengakomodir

persoalan kompleksitas urusan administrasi dan operasional teknis lewat

pertimbangan kongkurensi antara tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian

terjadi kejelasan antara siapa saja (who) yang terlibat dan bagaiamana (how)

peran mereka dalam mendukung peningkatan status kesehatan.

Koordinasi dan sinergitas program kesehatan baik dari tingkat

kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat yang selama ini terjalin

menjadi acuan keberhasilan berbagai program kesehatan dan masing-masing

level mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing pula, dari level

pembuat kebijakan, koordinasi sampai eksekusi kebijakan dilapangan. Hal ini


dapat tercermin dari harmonisnya pelakasanaan kegiatan dan program untuk

mencapai berbagai indikator keberhasilan dalam bidang kesehatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa hal yang menyebabkan kinerja program kesehatan belum

dapat dilaksanakan optimal antara lain sebagai berikut:

Pertama : Ketimpangan/ disparitas derajat kesehatan masyarakat antar

wilayah.

Berdasarkan data kuantitatif yang memberi informasi kinerja

sebagaimana tersebut diatas, secara umum status kesehatan dan gizi

masyarakat Aceh telah mengalami peningkatan walaupun masih lebih

rendah dibandingkan dengan status kesehatan di provinsi lain terutama di

pulau Jawa dan Bali. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan

tersebut antara lain geografis wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, sosial

budaya setempat, pendidikan dan perilaku masyarakat. Selain itu angka

kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan relatif masih tinggi,

cakupan imunisasi dasar masih sangat rendah, tingginya prevalensi masalah

gizi pada balita seperti stunting serta status gizi kurang dan gizi buruk, yang

sebagian besar permasalahan ini berada di pedesaan.

Angka kesakitan untuk penyakit menular juga masih tinggi terutama

pada kelompok miskin yang rentan terhadap berbagai penyakit infeksi seperti

ISPA, diare, demam berdarah (DBD), tuberkulosis paru dan malaria.

Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan secara umum sudah

meningkat walaupun masih ada beberapa wilayah terpencil, akses pelayanan

kesehatan masih terkendala faktor geografis dan transportasi.

Kedua : Masalah double burden of diseases.

Permasalahan penyakit menular belum tuntas diselesaikan, namun

terjadi pula peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang begitu cepat

akibat pergeseran prilaku hidup yang konsumtif, seperti penyakit jantung dan

pembuluh darah, stroke, Diabetes Mellitus (DM) dan kanker, sehingga

diperlukan upaya keras untuk mengatasi beban ganda terhadap permasalahan

kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, munculnya penyakit

masyarakat akibat prilaku menyimpang seperti, HIV dan AIDS yang cendrung


meningkat, yang pada umumnya mendominasi usia produktif. Meningkatnya

jumlah penduduk, pergeseran pola penyakit dan pola hidup masyarakat yang

sangat variatif serta perubahan struktur deografi penduduk berimplikasi

terhadap tuntutan terhadap jumlah, jenis dan kualitas pelayanan yang

berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

Ketiga : Rendahnya upaya pencegahan dan promosi kesehatan

Mencermati pemasalahan kesehatan masyarakat secara umum,

sebenarnya dapat dilakukan dengan pendekatan promosi dan preventif yang

terjangkau masyarakat. Namun dalam upaya ini masih belum optimal dan

belum secara massal diadop oleh masyarakat karena merubah prilaku dan

kebiasaan masyarakat dalam konteks sosial budaya memerlukan effort yang

besar dan terus menerus sehingga masyarakat yakin bahwa upaya pencegahan

jauh ebih efektif dan efisien dibanding pengobatan penyakit. Oleh karena itu

upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu dan segera digaungkan

kembali secara massal dan berkesinambungan.

Rendahnya upaya peningkatan promotif dan pencegahan kesehatan

dapat dilihat dari berberapa indikator antara lain rendahnya cakupan

imunisasi lengkap, cakupan pemberian ASI Eksklusif, tinggi prevalensi kasus

TB, malaria dan insiden DBD.

Keempat : Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan

Intervensi terhadap kondisi kesehatan lingkungan harus dilakukan

secara lintas sektor dan melibatkan masyarakat. Rendahnya kondisi

lingkungan, berdampak buruk terhadap status kesehatan, baik individu,

keluarga maupun kelompok karena ketersediaan dan akses terhadap air bersih

dan sanitasi dasar mutlak diperlukan dalam siklus kehidupan manusia.

Indikator kesehatan lingkungan dapat dilihat dari persentase kelompok

masyarakat yang akses terhadap air bersih yang masih rendah dan sanitasi

dasar yang belum standar sesuai kaedah-kaedah kesehatan.

Kelima : Masih rendahnya keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan

Seluruh kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit, baik milik

pemerintah maupun swasta dan puskesmas yang tersebar diseluruh


2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja

Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2020 dilakukan perbandingan antara rumusan

hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan

Aceh dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan Aceh.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi

program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau

target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

kecamatan, namun kualitas pelayanan masih rendah, sehingga tidak jarang

terlihat sebagian masyarakat tidak puas dan bagi mereka yang mampu akan

memilih pelayanan kesehatan diluar Aceh dan bahkan keluar negeri. Ketidak

puasan terhadap pelayanan terutama dikarenakan lambatnya pelayanan,

ketidakjelasan informasi pelayanan, proses administrasi dan lamanya waktu

tunggu. Sebenarnya di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah

berlangsung selama 7 tahun ini, adalah era penguatan sistem pelayanan yang

berorientasi pada kualitas/mutu pelayanan, walaupun pada awalnya terasa

sulit.

Ketujuh : Terbatasnya tenaga kesehatan strategis dan distribusi yang tidak

merata.

Ketersediaan tenaga strategis (dokter spesialis, dokter umum, dokter

gigi, farmasi, gizi dan laboratorium) masih belum terpenuhi dan merata,

kecuali untuk jenis tenaga bidan dan perawat yang memang sudah tercukupi.

Kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilihat dari ratio tenaga strategis terhadap

100.000 penduduk, dan bahkan untuk wilayah dengan tingkat kepadatan

penduduk yang tinggi, digunakan ratio per 10.000 penduduk. Pada tahun

2018 masih diperkirakan ratio terhadap 100.000 penduduk, begitupun angka

ratio masih berada dibawah standar yang ditetapkan. Keterbatasan ini

semakin diperburuk lagi dengan ketidak-merataannya distribusi tenaga, data

terakhir menunjukkan sebanyak 2/3 tenaga kesehatan berada di wilayah

perkotaan.


untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Aceh

berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Aceh berupa rancangan awal

RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi

program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara

kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan

berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan

keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam

pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan

sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya

memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi

pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan

bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar merupakan

alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mencerminkan

alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan keluaran dan efektif

dalam mendukung pencapaian rencana program. Dengan demikian antara

kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan sebuah

rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Review terhadap rancangan awal RKPA tahun 2020 Dinas Kesehatan

Aceh dapat diteliti pada Tabel T-C 31 pada lampiran Renja ini.



Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000,-)Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000,)

Catatan

Penting

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BELANJA LANGSUNG (BL) 923.127.657 BELANJA LANGSUNG (BL) 923.127.657

1

Meningkatnya ketersediaan sarana

dan prasarana penunjang

kelancaran administrasi

perkantoran

100% 8.744.156

Meningkatnya ketersediaan sarana

dan prasarana penunjang

kelancaran administrasi

perkantoran

100%

8.744.156

1Penyediaan Jasa surat menyurat

Provinsi Tersedianya kebutuhan jasa surat

menyurat kantor dan UPTD

12 BULAN 32.300 Penyediaan Jasa surat menyurat

Provinsi Tersedianya kebutuhan jasa surat

menyurat kantor dan UPTD

12 BULAN 32.300

2Penyediaan Jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Provinsi Tersedianya kebutuhan jasa komunikas,

sumber daya air dan listrik kantor dan

UPTD

12 BULAN1.631.953

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Provinsi Tersedianya kebutuhan jasa komunikas,

sumber daya air dan listrik kantor dan

UPTD

12 BULAN 1.631.953

3Penyediaan alat tulis kantor

Provinsi Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

dan UPTD12 BULAN

397.544 Penyediaan alat tulis kantorProvinsi Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

dan UPTD12 BULAN 397.544

4 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Provinsi Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan kantor dan UPTD

12 BULAN206.476

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Provinsi Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan kantor dan UPTD

12 BULAN 206.476

5 Penyediaan komponen instalasi listrik

penerangan bangunan kantor

Provinsi Terpenuhinya kebutuhan komponen

listrk dani penerangan kantor dan UPTD12 BULAN

99.908 Penyediaan komponen instalasi listrik


Provinsi Terpenuhinya kebutuhan komponen

listrk dani penerangan kantor dan UPTD12 BULAN 99.908

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Provinsi Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor dan UPTD

12 BULAN200.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Provinsi Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor dan UPTD

12 BULAN 200.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Provinsi Tersedianya kebutuhan bahan bacaan

kantor Dinkes dan UPTD12 BULAN

42.920 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Provinsi Tersedianya kebutuhan bahan bacaan

kantor Dinkes dan UPTD12 BULAN 42.920

8 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman Kantor dan UPTD12 BULAN 314.990 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman Kantor dan UPTD12 BULAN 314.990

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Provinsi Terselenggaranya rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah12 BULAN

1.200.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Provinsi Terselenggaranya rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah12 BULAN 1.200.000

10Penyediaan Jasa dokumentasi kantor

Provinsi Persentase kegiatan administrasi

perkantoran yang didokumentasikan12 BULAN

200.000 Penyediaan Jasa dokumentasi kantorProvinsi Persentase kegiatan administrasi

perkantoran yang didokumentasikan12 BULAN 200.000

11 Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

Provinsi Tersedianya jasa Administrasi

perkantoranr dan UPTD12 BULAN

4.418.065 Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

Provinsi Tersedianya jasa Administrasi

perkantoranr dan UPTD12 BULAN 4.418.065

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTingkat Kelengkapan Sarana dan

Prasarana Aparatur100% 6.500.254 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan Sarana dan

Prasarana Aparatur100%

6.500.254

1 Pembangunan Gedung Kantor Provinsi Jumlah pemenuhan kebutuhan

gedung kantor tempat kerja

1 Paket 2.000.000 Pembangunan Gedung Kantor Provinsi Jumlah pemenuhan kebutuhan

gedung kantor tempat kerja

1 Paket 2.000.000

2Pengadaan kenderaan dinas/operasional

Provinsi Jumlah pemenuhan kebutuhan

kenderaan operasional

1.172.335 Pengadaan kenderaan dinas/operasional

Provinsi Jumlah pemenuhan kebutuhan

kenderaan operasional

1 Paket 1.172.335

3

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Meningkatnya jumlah Sarana dan

Prasarana perlengkapan gedung

kantor yang disediakan

1 Paket 804.400

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorMeningkatnya jumlah Sarana dan

Prasarana perlengkapan gedung

kantor yang disediakan

804.400

4Pengadaan Mobeleur Provinsi Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair 1 Paket 403.000 Pengadaan Mobeleur Provinsi Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair 1 Paket 403.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

Provinsi Jumlah rumah jabatan/dinas yang

dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

1 Paket 100.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

ProvinsiJumlah rumah jabatan/dinas yang


1 Paket 100.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Provinsi Persentase gedung kantor yang

dilakukan pemeliharaan

rutin/berkala

1 Paket 500.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Provinsi Persentase gedung kantor yang


1 Paket 500.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/ operasional

Provinsi Jumlah kendaraan dinas yang

dilakukan pemeliharaan 54 Unit 972.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/ operasional

Provinsi Jumlah kendaraan dinas yang

dilakukan pemeliharaan rutin/berkala1 Paket 972.000

7Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah jabatan/dinas

Provinsi Jumlah rumah jabatan/dinas yang

dilakukan pemeliharaan

rutin/berkala

1 Paket 20.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

rumah jabatan/dinas

Provinsi

Jumlah rumah jabatan/dinas yang


1 Paket 20.000

8Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Provinsi Jumlah peralatan gedung kantor

yang dilakukan pemeliharaan

rutin/berkala

8 Paket 528.519 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Provinsi

Jumlah peralatan gedung kantor yang


54 Unit 528.519

3Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kedisiplinan Aparatur

Dalam Kehadiran dan Penggunaan 100%

826.860 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam

Kehadiran dan Penggunaan Atribut 100%

826.860

1Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Provinsi

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya yang disediakan

567 orang 826.860 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Provinsi

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya yang disediakan

567 orang 826.860

4Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang

memenuhi kompetensi100%

1.378.125 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang

memenuhi kompetensi100%

1.378.125

1Pendidikan dan Pelatihan Formal

Provinsi Jumlah diklat formal yang

diselenggarakan

146 orang 690.925 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Provinsi Jumlah diklat formal yang

diselenggarakan

146 orang 690.925

2 Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Provinsi Jumlah Rapat koordinasi teknis 425 orang 687.200 Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Provinsi Jumlah Rapat koordinasi teknis 425 orang 687.200

5 Persentase laporan capaian kinerja

dan keuangan yang tersusun tepat

waktu (Lakip, Renja, Lporan

Keuangan, Laporan realisasi, DLL di

bagi dengan Total Laopran Wajib)

100%

735.000 Persentase laporan capaian kinerja

dan keuangan yang tersusun tepat

waktu (Lakip, Renja, Lporan

Keuangan, Laporan realisasi, DLL di

bagi dengan Total Laopran Wajib)

100%

735.000

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ihktisar realisasi kinerja SKPAProvinsi

Persentase Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja9 Laporan 735.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ihktisar realisasi kinerja SKPAProvinsi

Persentase Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja9 Laporan 735.000

TABEL T-C 31REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2020

PROVINSI ACEH

Nomo

r

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Program / Kegiatan

(1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


6

1) Persentase Puskesmas yang

terakreditasi; 2) Persentase RS yang

terakreditasi, 3) Persentase Pusk

sesuai standar PMK 75/ 2015, 4).

Jumlah RS yang memenuhi Standar

PMK 56 /2014. 5). Jumlah RS yang

melaksanakan SIM RS Update 6).

Tersediannya dokumen Profil

kesehatan , 7).Persentase SOP-AP

1) 84; 2) 60 16.903.756


terakreditasi; 2) Persentase RS yang

terakreditasi, 3) Persentase Pusk

sesuai standar PMK 75/ 2015, 4).

Jumlah RS yang memenuhi Standar

PMK 56 /2014. 5). Jumlah RS yang

melaksanakan SIM RS Update 6).

Tersediannya dokumen Profil

kesehatan , 7).Persentase SOP-AP

1) 84; 2)

60 16.903.756

1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Provinsi Jumlah RSUD yang menerapkan PPI,

PPRA dan pasien safety

24 RSUD 3.498.026 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Provinsi Jumlah RSUD yang menerapkan PPI,

PPRA dan pasien safety

24 RSUD 3.498.026

3 Revitalisasi Sistem Kesehatan Provinsi Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi 69 rs 5.003.410 Revitalisasi Sistem Kesehatan Provinsi Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi 69 rs 5.003.410

Jumlah Puskesmas terakreditasi Jumlah Puskesmas terakreditasi

Jumlah Faskes lainnya yang

terakreditasi

33 Jumlah Faskes lainnya yang

terakreditasi

33

4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Meningkatnya Koordinasi dengan

kabupaten/ kota

23

Kab/Kota, 4

Laporan

735.000 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Meningkatnya Koordinasi dengan

kabupaten/ kota

23

Kab/Kota,

4 Laporan

735.000

5 Upaya peningkatan pelayanan

kesehatan primer dan kesehatan

Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non

Perawatan yang sesuai standar200 6.423.980 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan

primer dan kesehatan tradisional

Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non

Perawatan yang sesuai standar200 6.423.980

Jumlah Puskesmas yang sudah

menjalankan Manajemen

259 Jumlah Puskesmas yang sudah

menjalankan Manajemen Puskesmas

259

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan kesehatan

198 Jumlah Puskesmas yang


198


bekerjasama Quickwins pelayanan

darah melalui Dinkes dengan UTD

dan RS

280 Jumlah Puskesmas yang bekerjasama

Quickwins pelayanan darah melalui

Dinkes dengan UTD dan RS

280

Jumlah Kabupaten/Kota yang

melaksanakan peayanan kesehatan

bergerak di daerah terpencil dan

sangat terpencil

8 Jumlah Kabupaten/Kota yang

melaksanakan peayanan kesehatan

bergerak di daerah terpencil dan

sangat terpencil

8

6 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit

1. Terkonekesinya data Pasien

dengan Finger Print Pasien,

2.Pasien mudah mengakses

pelayanan Kesehatan

10 RS 200.000 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit

1. Terkonekesinya data Pasien

dengan Finger Print Pasien,

2.Pasien mudah mengakses

pelayanan Kesehatan

10 RS 200.000

7 Peningkatan Pelaporan Data dan

Informasi Kesehatan Terintegrasi

1. Persentase ketersediaan data dan

Informasi Publik

2. Persentase Kabupaten/Kota dan

Puskesmas Menjalankan Sistem


3. Persentase Kab/Kota Melaporkan

Data Rutin

1.043.340 Peningkatan Pelaporan Data dan Informasi

Kesehatan Terintegrasi

1. Persentase ketersediaan data dan

Informasi Publik

2. Persentase Kabupaten/Kota dan

Puskesmas Menjalankan Sistem


3. Persentase Kab/Kota Melaporkan

Data Rutin

1.043.340

8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rujukan Jumlah RS yang menerapkan

sesuai standar

69 2.000.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan RujukanJumlah RS yang menerapkan

sesuai standar69

2.000.000

9 Peningkatan Mutu dan Akreditasi

FasyankesJumlah Rumah Sakit

Terakreditasi69 rs 5.003.410

Peningkatan Mutu dan Akreditasi

FasyankesJumlah Rumah Sakit

Terakreditasi69 rs

5.003.410

Jumlah Puskesmas terakreditasi Jumlah Puskesmas terakreditasi


terakreditasi33


terakreditasi33

7 1) Jumlah ragam promosi; 2)

frekuensi promosi yang dilakukan

1) 4; 2) 185 3.557.949 1) Jumlah ragam promosi; 2)

frekuensi promosi yang dilakukan

1) 4; 2)

185

3.557.949

1 Pengembangan Media Promosi dan

informasi sadar hidup sehat

Provinsi 1. Jumlah media promosi yang

dikembangkan pertahun

15 Media 1.148.660 Pengembangan Media Promosi dan

informasi sadar hidup sehat

Provinsi 1. Jumlah media promosi yang

dikembangkan pertahun

15 Media 1.148.660

Provinsi

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat

Provinsi PHBS di Sekolah 5 sekolah 500.000 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Provinsi 1. Persentase keluarga berprilaku

hidup bersih dan sehat

55% 500.000

3 Peningkatan Pendidikan Tenaga

Penyuluh Kesehatan

Jumlah tenaga promkes yang

terlatih

250 orang 448.360 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan

Jumlah tenaga promkes yang terlatih 250 orang 448.360

4 Pemanfaatan saluran media promosi

kesehatan

Jumlah saluran media yang

digunakan

250 Orang 439.836 Pemanfaatan saluran media promosi

kesehatan

Provinsi Jumlah saluran media yang

digunakan

250

Orang

439.836

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase sekolah yang

melaksanakan PHBS

3 kali 220.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Provinsi Persentase sekolah yang

melaksanakan PHBS

3 kali 220.000

6 Peningkatan Peranserta dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam

Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sumberdayanya

24 RSUD 316.493 Peningkatan Peranserta dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Program

Provinsi Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sumberdayanya

24 RSUD 316.493

7 Peningkatan penyuluhan kesehatan

masyarakat rumah skit (PKM-RS)

Jumlah RSUD yang melakukan PKRS 8 rsud 484.600 Peningkatan penyuluhan kesehatan

masyarakat rumah skit (PKM-RS)

Jumlah RSUD yang melakukan PKRS 484.600

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat




8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1) Persentase Stunting;

2)Persentase balita gizi buruk; 3)

Persentase balita gizi Kurang; 4)

Cakupan ASI ekslusif

1) 24; 2) 2,4

; 3) 13,1 ; 4)

31

3.865.500 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1) Persentase Stunting; 2)Persentase

balita gizi buruk; 3) Persentase

balita gizi Kurang; 4) Cakupan ASI

ekslusif

1) 24; 2)

2,4 ; 3)

13,1 ; 4)

31

3.865.500

1 Peta Informasi masalah gizi Masyarakat Tersedia data stunting, wasting, dan

giburkur

23 Kab/Kota 265.500 Peta Informasi masalah gizi Masyarakat Provinsi Tersedia data stunting, wasting, dan

giburkur

23

Kab/Kota

265.500

2 Penanggulangan Masalah gizi

masyarakat

Persentase stunting 90% 3.000.000 Penanggulangan Masalah gizi masyarakat Provinsi Persentase stunting 90% 3.000.000

Persentase Balita ditimbang berat

badannya (D/S)

30% Persentase Balita ditimbang berat

badannya (D/S)

30%

Persentase bayi usia 0-6 bulan

mendapat ASI eksklusif

Persentase bayi usia 0-6 bulan

mendapat ASI eksklusif

3 Pemberdayaan Masyarakat untuk

pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Provinsi Persentase Penimbangan Balita 95% 600.000 Pemberdayaan Masyarakat untuk

pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Provinsi Persentase Penimbangan Balita 95% 600.000

Persentas bayi mendapat ASI

Ekklusif

50% Persentas bayi mendapat ASI Ekklusif 50%

9 Program Pengembangan Lingkugan Sehat 1) Cakupan Rumah sehat; 2)

Cakupan Jamban Sehat; 3)

Persentase Penduduk yang

memiliki akses air minum

berkualitas

1) 70; 2)

65; 3) 80

1.258.136 Program Pengembangan Lingkugan Sehat1) Cakupan Rumah sehat; 2)

Cakupan Jamban Sehat; 3)

Persentase Penduduk yang memiliki

akses air minum berkualitas

1) 70; 2)

65; 3) 80

1.258.136

1 Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat

Provinsi Jumlah RS/Fasyankes Yang

Melakukan Pengelolaan Limbah

Medis Sesuai Standar

27 RSUD 400.000 Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat

Provinsi Jumlah RSUD yang dilakukan kajian

terhadap lingkungan sehat

27 RSUD 400.000

2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan

Sehat

Provinsi Jumlah Desa Yang Melaksanakan

STBM

4556 desa 400.000 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan

Sehat

Provinsi Jumlah Desa Yang Melaksanakan

STBM

4556 desa 400.000

Jumlah Penduduk yang

Menggunakan Jamban Sehat

4670519 Jumlah Penduduk yang

Menggunakan Jamban Sehat

4670519

Persentase Sarana Air Minum Yang

Dilakukan Pengawasan

55% Persentase Sarana Air Minum Yang

Dilakukan Pengawasan

55%

Jumlah Penduduk yang memenuhi

akses terhadap air bersih yang

memenuhi syarat

4670519 Jumlah Penduduk yang memenuhi

akses terhadap air bersih yang

memenuhi syarat

4670519

Persentase Tempat-Tempat Umum

(TTU) Yang Memenuhi Syarat

Kesehatan

60% Persentase Tempat-Tempat Umum

(TTU) Yang Memenuhi Syarat

Kesehatan

60%

Persentase Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) Yang Memenuhi

Syarat Kesehatan

38% Persentase Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) Yang Memenuhi

Syarat Kesehatan

38%

3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Provinsi Persentase Puskesmas Yang

Menyelenggarakan Kesehatan Kerja

Dasar

60% 358.136 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Provinsi Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan

lingkungan sehat

23 Kali 358.136

Jumlah Pos UKK yang Terbentuk di

Daerah PPI/TPI

204 pos Persentase Kab/Kota yang

menyelenggarakan tatanan kawasan

sehat

34%

Persentase Puskesmas Yang

Melaksanakan Kegiatan Kesehatan

Olahraga pada kelompok

Masyarakat di Wilayah Kerja

40% Persentase Tempat Pengelolaan

Makanan ( TPM) di Kab/Kota yang

memenuhi syarat kes .

32%

4 Pembinaan Lingkungan Sehat Jumlah Kab/Kota Yang

Menyelenggarakan Tatanan

Kawasan Sehat

10 100.000 Pembinaan Lingkungan Sehat Jumlah Kab/Kota Yang

Menyelenggarakan Tatanan Kawasan

Sehat

10 100.000

10Rasio puskesmas, poliklinik, pustu

per satuan penduduk0,35% 10.256.005

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu

per satuan penduduk0,35% 10.256.005

1 Pengadaan Puskesmas Keliling Tersedianya mobil Pusling di

Puskesmas

1 Unit 500.000 Pengadaan Puskesmas Keliling Kab/Kota Tersedianya mobil Pusling di

Puskesmas

1 Unit 500.000

2 Pembangunan Posyandu/Poskesdes Terlaksananya pembangunan

poskesdes

1 Unit 500.000

Pembangunan Posyandu/Poskesdes Kab/Kota Terlaksananya pembangunan

poskesdes

1 Unit 500.000

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Jumlah fasilitas kesehatan dasar

yang disediakan9.256.005

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Kab/Kota Jumlah fasilitas kesehatan dasar yang

disediakan

9.256.005

-

11Jumlah Kab/kota yang Memiliki RS

Regional dan RSUD Tipe B

11% 330.905.863 Jumlah Kab/kota yang Memiliki RS

Regional dan RSUD Tipe B

11% 330.905.863 UPTD

Labkes

1 Pembangunan Rumah Sakit Kab/Kota jumlah rumah sakit rujukan regional

Tipe A yang di bangun, jumlah

Kab/Kota yang memiliki RSUD Type

4 rs 274.905.863 Pembangunan Rumah Sakit Kab/Kota jumlah rumah sakit rujukan regional

Tipe A yang di bangun, jumlah

Kab/Kota yang memiliki RSUD Type B,

4 rs 274.905.863

2 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah

Sakit

Kab/Kota Terlaksananya Pengadaan Alat-alat

Kesehatan dan Kedokteran Rumah

Sakit di 23 Kab/Kota

1 paket 50.000.000 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah

Sakit

Kab/Kota Terlaksananya Pengadaan Alat-alat

Kesehatan dan Kedokteran Rumah

Sakit di 23 Kab/Kota

1 paket 50.000.000

11 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Kab/Kota Jumlah kenderaan ambulance/mobil

jenazah yang diadakan

5 unit 6.000.000 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Kab/Kota Jumlah kenderaan ambulance/mobil

jenazah yang diadakan

5 unit 6.000.000

Program Pengadaan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit Umum/RS

Jiwa/RS Paru/RS Mata

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS

Paru/RS Mata

Program Pengadaan Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu serta Jaringannya





12 Peningkatan kepesertaan asuransi

kesehatan

100% 493.578.569 Peningkatan kepesertaan asuransi

kesehatan

100% 493.578.569

1 Kemitraan Asuransi Kesehatan

masyarakat

Provinsi Persentase Penduduk Aceh yang

mendapatkan jaminan kesehatan

(JKA+ dan Asuransi lainnya)

100%

493.578.569 Kemitraan Asuransi Kesehatan masyarakat Provinsi Persentase Penduduk Aceh yang

mendapatkan jaminan kesehatan

(JKA+ dan Asuransi lainnya)

100%

493.578.569

13

Jumlah Jenis

Pemeriksaan/Parameter

laboratorium kesehatan di

Labkesda

65/108

6.391.190 Jumlah Jenis

Pemeriksaan/Parameter

laboratorium kesehatan di Labkesda

65/108

6.391.190

1 Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Kesehatan

1. Laboratorium medik sesuai

standar

3650 5.512.500 Peningkatan Pelayanan Patologi Klinik Provinsi Persentase penyediaan kebutuhan

pelayanan kesehatan Patologi Klinik

di Labkesda

100% 5.512.500

2. Laboratorium Kesmas sesuai

standar

650

Pengujian dan Kalibrasi Alkes Jumlah Petugas Kalibrasi yang

terampil

6 878.690 Pengujian dan Kalibrasi Alkes Jumlah Petugas Kalibrasi yang

terampil

6 878.690

Jumlah peralatan Alkes yang

mendapat perawatan dan perbaikan

25 Jumlah peralatan Alkes yang

mendapat perawatan dan perbaikan

25

14 Persentase Tenaga Kesehatan

Terlatih

60 4.467.084 Persentase Tenaga Kesehatan

Terlatih

60 4.467.084

1 Peningkatan Diklat Medis/Non Medis Provinsi 1. Jumlah tenaga medis dan non

medis yang mengiukuti pelatihan,

fungsional dan managemen

90% 3.282.334 Peningkatan Diklat Medis/Non Medis Provinsi 1. Jumlah tenaga medis dan non

medis yang mengiukuti pelatihan,

fungsional dan managemen

90% 3.282.334

2. Jumlah tenaga kesehatan

profesional yang memenuhi standar

kompetensi sesuai pengembangan

2. Jumlah tenaga kesehatan

profesional yang memenuhi standar

kompetensi sesuai pengembangan

2 Penelitian dan Pengembangan Medis

dan Non Medis

Provinsi Terpenuhinyan Tenaga Dokter di

Wahana, Tersampaikan Informasi

Terkait Program Percepatan

Peningkatan Pengembangan SDMK

dan Profesionalisme OP, Terjadinya

Koordinasi Antar Pengelola Tubel,

BKD, Dinkes

115 orang 1.184.750 Penelitian dan Pengembangan Medis dan

Non Medis

Provinsi Terpenuhinyan Tenaga Dokter di

Wahana, Tersampaikan Informasi

Terkait Program Percepatan

Peningkatan Pengembangan SDMK

dan Profesionalisme OP, Terjadinya

Koordinasi Antar Pengelola Tubel,

BKD, Dinkes

27 Org 1.184.750

15 Terbangunnya Sistem Terpadu

Penanggulangan Krisis Kesehatan

dan Terbentuknya Unit Public

Safety Centre (PSC)

20 3.328.000 Terbangunnya Sistem Terpadu

Penanggulangan Krisis Kesehatan

dan Terbentuknya Unit Public Safety

Centre (PSC)

20 3.328.000

1 Pelayanan Krisis Kesehatan dan

Pelayanan Ambulan Terpadu (PSC)

1-Jumlah petugas yang terlatih

tetang penanggulangan krisis., 2-

Jumlah Kab/Kota melakukan

pelayanan Ambulan terpadu

1-256 org, 2-

23 Kab/Kota

3.328.000 Pelayanan Krisis Kesehatan dan Pelayanan

Ambulan Terpadu (PSC)

1-Jumlah petugas yang terlatih

tetang penanggulangan krisis., 2-

Jumlah Kab/Kota melakukan

pelayanan Ambulan terpadu

1-256 org,

2-23

Kab/Kota

3.328.000

16 1) Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC BTA; 2) Cakupan Penemuan

dan penanganan Penderita

penyakit DBD; 3) Cakupan

Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI); 4) AFP rate per

100.000 penduduk< 15 thn; 5)

Angka kejadian Malaria; 6)

Penderita diare yang ditangani; 7)

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari

total populasi; 8) Jumlah Kab/Kota

dengan endemis filariasis yang

berhasil menurunkan angka mikro

filaria menjadi kurang dari 1

persen; 9) Persentase Puskesmas

yang melaksanakan pengendalian

Penyakit Tidak Menular (PTM); 10)

Persentase Gampong yang

melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (POSBINDU)

PTN; 11) Persentase Puskesmas

yang melaksanakan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim

pada perempuan usia 30-50 tahun;

12) Jumlah Kab/Kota yang

menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian

masalah penyalahgunaan NAPZA di

Institusi penerima wajib lapor

(IPWL); 13) Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan

1) 49; 2)

100; 3) 92;

4) 2; 5)

0,03; 6) 78;

7) Kurang

dari 0,05;

8) 3

14.470.915 1) Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit TBC

BTA; 2) Cakupan Penemuan dan

penanganan Penderita penyakit

DBD; 3) Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization (UCI);

4) AFP rate per 100.000 penduduk<

15 thn; 5) Angka kejadian Malaria;

6) Penderita diare yang ditangani; 7)

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari

total populasi; 8) Jumlah Kab/Kota

dengan endemis filariasis yang

berhasil menurunkan angka mikro

filaria menjadi kurang dari 1 persen;


melaksanakan pengendalian

Penyakit Tidak Menular (PTM); 10)

Persentase Gampong yang

melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (POSBINDU)

PTN; 11) Persentase Puskesmas

yang melaksanakan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim

pada perempuan usia 30-50 tahun;

12) Jumlah Kab/Kota yang

menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian

masalah penyalahgunaan NAPZA di

Institusi penerima wajib lapor

(IPWL); 13) Jumlah Puskesmas yang


jiwa masyarakat (PUSKESWA); 14)

1) 49; 2)

100; 3)

92; 4) 2;

5) 0,03;

6) 78; 7)

Kurang

dari 0,05;

8) 3

14.470.915

1 Penyemprotan /Fogging Sarang nyamuk Provinsia. Persentase Kabupaten/ Kota

dengan IR DBD < 49 per 100.000

penduduk.

b. Jumlah Kab/Kota dengan API < 1/

1.00 penduduk.

a. 80%

b. 22 Kab

2.200.000 Penyemprotan /Fogging Sarang nyamuk Provinsia. Persentase Kabupaten/ Kota


penduduk.


1.00 penduduk.

a. 80%

b. 22 Kab

2.200.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit


Penyakit

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan

Ambulance Terpadu


Ambulance Terpadu

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis


2 Pengadaan alat fogging dan bahan

fogging

Provinsia. Persentase Kabupaten/ Kota


penduduk.


1.00 penduduk.

a. 80%

b. 22 Kab

630.450 Pengadaan alat fogging dan bahan fogging Provinsia. Persentase Kabupaten/ Kota


penduduk.


1.00 penduduk.

a. 80%

b. 22 Kab

630.450

3 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah

1. Persentase anak usia 12-24 bulan

yang mendapatkan imunisasi DPT-

HB-Hb Lanjutan

≥80% 616.000 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah

1. Persentase anak usia 12-24 bulan

yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-

Hb Lanjutan

≥80% 616.000

2. Persentase anak sekolah yang

mendapatkan imunisasi lanjutan

2. Persentase anak sekolah yang

mendapatkan imunisasi lanjutan

4 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulagan Penyakit Menular

Provinsi a. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari

total populasi.


1.00 penduduk.

c. Persentase Kab/Kota dengan IR

DBD < 49 per d. Persentase kasus

baru TB Paru (BTA positif) yang

ditemukan.100.000. penduduk

a. <0,5

b. 23 Kab

c. 80%

D.45%

1.803.200 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulagan

Penyakit Menular

Provinsi Persentase kasus baru TB Paru (BTA

positif) yang ditemukan

75% 1.803.200

4 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

Provinsi a. Persentase kasus baru TB Paru

(BTA positif) yang ditemukan.

b. Angka Prevalensi kasus kusta.

c. Jumlah Kabupaten/ Kota Endemis

Filaria berhasil menurunkan angka

mikro filaria menjadi < 1%.

d. Persentase Kabupaten/ Kota yang

50% Puskesmasnya melakukan

pemeriksaan dan tata laksana

Pneumonia melalui MTBS.

e. Persentase Kabupaten/ Kota yang

melaksanakan kegiatan deteksi dini

hepatitis B pada kelompok berisiko.

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

2.487.385 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

Provinsi Persentase penanggulangan KLB < 24

jam

23

Kab/Kota

2.487.385

5 Peningkatan Imunisasi Provinsi Persentase anak usia 0 sampai 11

bulan yang mendapat imunisasi

dasar lengkap 93%

1.616.260 Peningkatan Imunisasi Provinsi Persentase anak usia 0 sampai 11

bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap 93%

1.616.260

ProvinsiPersentase Kab/Kota yang mencapai

> 80% Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

pada bayi

90% - ProvinsiPersentase Kab/Kota yang mencapai

> 80% Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

pada bayi

90%

Provinsi Non-polio AFP rate Minimum

Target — ≥2/100,000 populasi <15

tahun

2/100.000 Provinsi Non-polio AFP rate Minimum

Target — ≥2/100,000 populasi <15

tahun

2/100.000

2 spesimen adekuat diambil dg

interval ≥24 jam dalam waktu ≤14

hari sejak lumpuh

Minimum Target — ≥80%

≥80% - 2 spesimen adekuat diambil dg

interval ≥24 jam dalam waktu ≤14

hari sejak lumpuh


≥80%

Presentase hasil pemeriksaan

kesehatan jemaah haji (3 bulan

sebelum operasional)

80% Presentase hasil pemeriksaan

kesehatan jemaah haji (3 bulan


80%

6

Pencegahan dan Pengendalian PD3I 2 spesimen adekuat diambil dg

interval ≥24 jam dalam waktu

≤14 hari sejak lumpuh


7

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Presentase hasil

pemeriksaan kesehatan

jemaah haji (3 bulan


8 Peningk.Surveilance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Provinsi Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewaspadaan dini

kejadian luarbiasa (KLB) untuk

mencegah terjadinya KLB di

Kab/Kota

75% 882.020 Peningk.Surveilance Epidemiologi dan


Provinsi Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewaspadaan dini

kejadian luarbiasa (KLB) untuk

mencegah terjadinya KLB di Kab/Kota

75% 882.020

Jumlah Kab/Kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi

emerging

21 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi

emerging

21

Kab/Kota

9

Peningkatan KIE Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit














f. Prevalensi HIV/AIDS dari total

populasi

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

f.0,05%

500.000 Peningkatan KIE Pencegahan dan















f. Prevalensi HIV/AIDS dari total

populasi

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

f.0,05%

500.000


10

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan Penyakit Tidak

Menular

Provinsi Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM

terpadu

60%

1.702.945

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Provinsi Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM

terpadu

60% 1.702.945

11 Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa

masyarakat

Persentase Kab/Kota yang memiliki

Puskesmas yang menyelenggarakan 94% 2.032.655 Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa

masyarakat

Persentase Kab/Kota yang memiliki

Puskesmas yang menyelenggarakan 94% 2.032.655

Jumlah RS Umum Rujukan Regional

yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan jiwa / Psikiatri 13

Jumlah RS Umum Rujukan Regional

yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan jiwa / Psikiatri 13

Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan (fasyankes) sebagai

Penerima Wajib Lapor (IPWL)

pecandu Narkotika yang aktif

43%

Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan (fasyankes) sebagai

Penerima Wajib Lapor (IPWL)

pecandu Narkotika yang aktif

43%

Persentase desa siaga sehat jiwa 25% Persentase desa siaga sehat jiwa 25%

Persentase ODGJ mendapatkan

pelayanan keswa dan mandiri 55%Persentase ODGJ mendapatkan

pelayanan keswa dan mandiri 55%

Persentase ODGJ yang bebas pasung50%


Jumlah Kab/Kota yang

menyelenggarakan Upaya

Pencegahan dan pengendalian

masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

di 30 % SMA dan yang sederajat

8

Jumlah Kab/Kota yang

menyelenggarakan Upaya

Pencegahan dan pengendalian

masalah Kesehatan Jiwa dan Napza di

30 % SMA dan yang sederajat

8

17

Program Pengadaan, Pengawasan dan

Pembinaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Provinsi 1) Jumlah Kab/Kota yang memiliki

usaha dan memenuhi standar

Pangan Industri Rumah Tangga

(PIRT); 2) Persentase Puskesmas

dengan Ketersediaan Obat dan

vaksin ; 3) Persentase Penggunaan

Obat rasional (POR) di Puskesmas;

4) Persentase puskesmas yang

mengembangkan program

Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

8.513.435 Program Pengadaan, Pengawasan dan

Pembinaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Provinsi 1) Jumlah Kab/Kota yang memiliki


Pangan Industri Rumah Tangga

(PIRT); 2) Persentase Puskesmas

dengan Ketersediaan Obat dan

vaksin ; 3) Persentase Penggunaan

Obat rasional (POR) di Puskesmas;

4) Persentase puskesmas yang

mengembangkan program Tanaman

Obat Keluarga (TOGA).

8.513.435

Pengadaan Obat dan Perbekalan

kesehatan

Persentase Puskesmas dengan

Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial 100%

3.000.000 Persentase Puskesmas dengan

Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial 100%

3.000.000

Persentase Instalasi Farmasi Provinsi

dan Kabupaten/Kota yang menerapkan

system informasi logistic obat dan

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)45%

Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang menerapkan

system informasi logistic obat dan Bahan

Medis Habis Pakai (BMHP)45%

Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota

yang melakukan manajemen

pengelolaan obat dan vaksin sesuai

standar

80%

Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota

yang melakukan manajemen pengelolaan

obat dan vaksin sesuai standar80%

Peningkatan mutu penggunaan obat

dan perbekalan kesehatanPersentase Kab/Kota yang

Menerapkan Penggunaan Obat

Rasional di Puskesmas

45% 985.000 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatanPersentase Kab/Kota yang

Menerapkan Penggunaan Obat


45% 985.000

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen

/ Masyarkat di Bidang Obat/ Makanan

Jumlah Kab/Kota yang memiliki


pangan industri rumah tangga

5 kab/Kota 500.000 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /

Masyarkat di Bidang Obat/ Makanan

Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha

dan memenuhi standar pangan

industri rumah tangga

5

kab/Kota

500.000

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan

kesehatan

1. Persentase pemeliharaan Alat

Kesehatan di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

2. Persentase Fasyankes Dasar yang

memiliki Alkes standar dan bermutu

3. Persentase Fasyankes Rujukan

yang memiliki Alkes standar dan

bermutu

4. Persentase sarana produksi dan

distribusi alat kesehatan dan PKRT

100% 2.760.135 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan

kesehatan

1. Persentase pemeliharaan Alat

Kesehatan di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

2. Persentase Fasyankes Dasar yang

memiliki Alkes standar dan bermutu

3. Persentase Fasyankes Rujukan

yang memiliki Alkes standar dan

bermutu

4. Persentase sarana produksi dan

distribusi alat kesehatan dan PKRT

100% 2.760.135

Pengadaan peralatan dan perbekalan

kesehatan termasuk obat

1. Tersedianya alat-alat

Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes

sesuai standar

2. Tersedianya Tenaga Pemeliharaan

dan Perbaikan ALKES terlatih

3. Persentase alat rekalibrasi sesuai

standar

4. Persentase buffer stock spare part

alkes

100% 1.268.300 Pengadaan peralatan dan perbekalan

kesehatan termasuk obat

1. Tersedianya alat-alat Pemeliharaan

dan Perbaikan Alkes sesuai standar

2. Tersedianya Tenaga Pemeliharaan

dan Perbaikan ALKES terlatih

3. Persentase alat rekalibrasi sesuai

standar

4. Persentase buffer stock spare part

alkes

100% 1.268.300


18

1) Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan; 2)

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani; 3) Cakupan kunjungan

bayi; 4) Angka kelangsungan hidup

bayi; 5) Cakupan kunjungan Ibu

hamil K4; 6) Cakupan pelayanan

nifas; 7) Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani; 8)

Cakupan pelayanan anak balita; 9)

Angka Kematian Bayi; 10) Angka

kematian Balita.

1) 100; 2)

100; 3) 90;

4) 991; 5)

100; 6) 84;

7) 70; 8) 90;

9) 9; 10) 9

7.446.860

1) Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan; 2) Cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani;

3) Cakupan kunjungan bayi; 4) Angka

kelangsungan hidup bayi; 5) Cakupan

kunjungan Ibu hamil K4; 6) Cakupan

pelayanan nifas; 7) Cakupan

neonatus dengan komplikasi yang

ditangani; 8) Cakupan pelayanan

anak balita; 9) Angka Kematian Bayi;

10) Angka kematian Balita.

1) 100; 2)

100; 3)

90; 4)

991; 5)

100; 6)

84; 7) 70;

8) 90; 9)

9; 10) 9

7.446.860

1Advokasi dan KIE tentang kesehatan

reproduksi remaja (KRR)

Provinsi Persentase remaja putri yang

mendapatkan TTD

28% 1.163.380 Advokasi dan KIE tentang kesehatan

reproduksi remaja (KRR)

Provinsi Persentase remaja putri yang

mendapatkan TTD

20% 1.163.380


melaksanakan Penjaringan Anak

sekolah

250 Pusk Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan Penjaringan Anak

sekolah

Jumlah Model Sekolah Sehat 20 SD Jumlah Model Sekolah Sehat

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

bagi Ibu Hamil dan Keluarga

Persentase Puskesmas yang

mrlaksanakan Kelas ibu

2.797.930 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

bagi Ibu Hamil dan Keluarga

Persentase Puskesmas yang

mrlaksanakan Kelas ibu

2.797.930

Persentase Kunjungan Ibu hamil (K4) Persentase Kunjungan Ibu hamil (K4)

Persentase Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan di Faskes

Persentase Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan di Faskes

Persentase Kunjungan bayi Neonatal

(KN lengkap)

Persentase Kunjungan bayi Neonatal

(KN lengkap)

Peningkatan pelayanan kesehatan anak Menurunnya AKB 8 2.356.380 Peningkatan pelayanan kesehatan anak Menurunnya AKB 8 2.356.380

Menurunnya AKABA 9 Menurunnya AKABA 9

Meningkatnya Cakupan KN1 95% Meningkatnya Cakupan KN1 95%

Meningkatnya Cakupan KN Lengkap Meningkatnya Cakupan KN Lengkap

Peningkatan Pelayanan usia lanjut Meningkatnya Pemberdayaan lansia

dalam menurunkan AKI& AKB

1.129.170 Peningkatan Pelayanan usia lanjut Meningkatnya Pemberdayaan lansia

dalam menurunkan AKI& AKB

1.129.170

Jumlah 923.127.657 Jumlah 923.127.657

Program Peningkatan kesehatan Keluarga Program Peningkatan kesehatan Keluarga

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan kesehatan di Aceh yaitu masih ada program/kegiatan

yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan

SDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator

kinerja SKPA sejalan dengan dinamika masalah kesehatan yang semakin

kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada

khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan

yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara

umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena

terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan

prasarana, faktor masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan


kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif

dan perencanaan yang disusun merupakan hasil

dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses

teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan

didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok

Pikiran DPRA, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut

diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan.

Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan

pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya.

Berbagai usulan program dan kegiatan dari para pemangku

kepentingan Dinas Kesehatan Aceh tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel T-C

32 pada lampiran ini berikut ini.



(2) (3) (4) (5) (6)

BELANJA LANGSUNG (BL)

1Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

penunjang kelancaran administrasi perkantoran100%

1 Penyediaan Jasa surat menyurat PROVINSI Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat kantor dan UPTD 12 BULAN

2Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

PROVINSI Tersedianya kebutuhan jasa komunikas, sumber daya air dan

listrik kantor dan UPTD12 BULAN

3 Penyediaan alat tulis kantor PROVINSI Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan UPTD 12 BULAN

4Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

PROVINSITersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor dan UPTD

12 BULAN

5 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

kantor

PROVINSI Terpenuhinya kebutuhan komponen listrk dani penerangan

kantor dan UPTD12 BULAN

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor PROVINSI Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan UPTD 12 BULAN

7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

PROVINSI Tersedianya kebutuhan bahan bacaan kantor Dinkes dan UPTD 12 BULAN

8Penyediaan makanan dan minuman

PROVINSI Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Kantor dan

UPTD12 BULAN

9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

PROVINSI Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 BULAN

10Penyediaan Jasa dokumentasi kantor

PROVINSI Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang

didokumentasikan12 BULAN

11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran PROVINSI Tersedianya jasa Administrasi perkantoranr dan UPTD 12 BULAN

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%

1Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhan gedung kantor tempat kerja

1 Paket

2Pengadaan kenderaan dinas/operasional Jumlah pemenuhan kebutuhan kenderaan operasional

1 Paket

3Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana perlengkapan

gedung kantor yang disediakan

4 Pengadaan Mobeleur Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair 1 Paket

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatanJumlah rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharaan

rutin/berkala

1 Paket

5Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Persentase gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

rutin/berkala

1 Paket

6Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan

rutin/berkala

1 Paket

7Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharaan

rutin/berkala

1 Paket

8Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan rutin/berkala

8 PAKT

3Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan

Penggunaan Atribut Pegawai100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta PerlengkapannyaProvinsi Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang

disediakan

567 orang

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi 100%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah diklat formal yang diselenggarakan 146 orang

2 Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Jumlah Rapat koordinasi teknis 425 orang

5 Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang

tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan,

Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran

Wajib)

100%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja

SKPA

Provinsi Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja9 Laporan

(1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

TABEL T-C 32USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

Nomor Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan


7 1) Persentase Puskesmas yang terakreditasi; 2)

Persentase RS yang terakreditasi, 3) Persentase Pusk

sesuai standar PMK 75/ 2015, 4). Jumlah RS yang

memenuhi Standar PMK 56 /2014. 5). Jumlah RS yang

melaksanakan SIM RS Update 6). Tersediannya dokumen

Profil kesehatan , 7).Persentase SOP-AP

1) 84; 2) 60

1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Provinsi Jumlah RSUD yang menerapkan PPI, PPRA dan pasien

safety

24 RSUD

2 Revitalisasi Sistem Kesehatan Provinsi 1.Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi 117 Pusk

2.Jumlah Puskesmas terakreditasi 20%

3.Jumlah Faskes lainnya yang terakreditasi 20%

3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Meningkatnya Koordinasi dengan kabupaten/ kota 23 Kab/Kota, 4

Laporan

4 Provinsi Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan yang

sesuai standar200

Jumlah Puskesmas yang sudah menjalankan Manajemen

Puskesmas (MP)259

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

kesehatan tradisional198

Jumlah Puskesmas yang bekerjasama Quickwins pelayanan

darah melalui Dinkes dengan UTD dan RS280

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan peayanan

kesehatan bergerak di daerah terpencil dan sangat

terpencil

8

5 1. Terkonekesinya data Pasien dengan Finger Print Pasien,

2.Pasien mudah mengakses pelayanan Kesehatan

10 rs

6 1. Persentase ketersediaan data dan Informasi Publik

2. Persentase Kabupaten/Kota dan Puskesmas

Menjalankan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

3. Persentase Kab/Kota Melaporkan Data Rutin

7 Jumlah RS yang menerapkan sesuai standar 69

8 Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi 69 rs

Jumlah Puskesmas terakreditasi

Jumlah Faskes lainnya yang terakreditasi 33

8 1) Jumlah ragam promosi; 2) frekuensi promosi yang

dilakukan

1) 4; 2) 185

1 Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat Provinsi 1. Jumlah media promosi yang dikembangkan pertahun 15 Media

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Aceh Jaya Langsa,

Abdya, Aceh Tamiang,

Aceh Barat

PHBS di Sekolah 5 kab

3 Peningkatan Pemanfaatan Sarkes Provinsi Jumlah tenaga promkes yang terlatih 250 orang

4 Jumlah saluran media yang digunakan 8 saluran

5 Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS 15%

6 Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan

sumberdayanya untuk program kesehatan

2 ormas

7 Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah skit (PKM-

RS)

Jumlah RSUD yang melakukan PKRS 8 RSUD

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1) Persentase Stunting; 2)Persentase balita gizi buruk; 3)

Persentase balita gizi Kurang; 4) Cakupan ASI ekslusif

1) 24; 2) 2,4 ; 3) 13,1 ;

4) 31

1 Peta Informasi masalah gizi Masyarakat Tersedia data stunting, wasting, dan giburkur 23 Kab/Kota

3 Penanggulangan Masalah gizi masyarakat Persentase pemberian PMT Bumil KEK 90%

Persentase penurunan Baduta Stunting 30%

Persentase Pemberian MP ASI pada Balita dengan gizi

kurang

4 Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi Persentase Penimbangan Balita 95%

Persentas bayi mendapat ASI Ekklusif 50%

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan

tradisional

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Peningkatan Pelaporan Data dan Informasi Kesehatan Terintegrasi

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemanfaatan saluran media promosi kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Peningkatan Peranserta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Program Kesmas

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasyankes



10 Program Pengembangan Lingkugan Sehat 1) Cakupan Rumah sehat; 2) Cakupan Jamban Sehat; 3)

Persentase Penduduk yang memiliki akses air minum

berkualitas

1) 70; 2) 65; 3) 80

1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Provinsi Jumlah RS/Fasyankes Yang Melakukan Pengelolaan Limbah

Medis Sesuai Standar

36 RSUD

2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM 4556 desa

Jumlah Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat 467051900%

Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan 55%

Jumlah Penduduk yang memenuhi akses terhadap air

bersih yang memenuhi syarat

467051900%

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi

Syarat Kesehatan

60%

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang

Memenuhi Syarat Kesehatan

38%

3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan

Kerja Dasar

23 Kali

Jumlah Pos UKK yang Terbentuk di Daerah PPI/TPI 34%

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan

Kesehatan Olahraga pada kelompok Masyarakat di Wilayah

Kerja

32%

4 Pembinaan Lingkungan Sehat Jumlah Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Tatanan

Kawasan Sehat

10

11Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,35%

1 Pengadaan Puskesmas Keliling Tersedianya mobil Pusling di Puskesmas 1 Unit

2 Pembangunan Posyandu/Poskesdes Terlaksananya pembangunan poskesdes 1 Unit

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah fasilitas kesehatan dasar yang disediakan

12 Jumlah Kab/kota yang Memiliki RS Regional dan RSUD

Tipe B

11%

1 Pembangunan Rumah Sakit Kab/Kota jumlah rumah sakit rujukan regional Tipe A yang di bangun,

jumlah Kab/Kota yang memiliki RSUD Type B,

4 RS

10 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Kab/Kota Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan

Kedokteran Rumah Sakit di 23 Kab/Kota

1 Paket UPTD Labkes

11 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Kab/Kota Jumlah kenderaan ambulance/mobil jenazah yang

diadakan

5 unit

13 Peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan 100%

1 Kemitraan Asuransi Kesehatan masyarakat Provinsi Persentase Penduduk Aceh yang mendapatkan jaminan

kesehatan (JKA+ dan Asuransi lainnya)100%

14Jumlah Jenis Pemeriksaan/Parameter laboratorium

kesehatan di Labkesda 65/108

1 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1. Laboratorium medik sesuai standar 100%

2. Laboratorium Kesmas sesuai standar

Pengujian dan Kalibrasi Alkes Jumlah Petugas Kalibrasi yang terampil 6

Jumlah peralatan Alkes yang mendapat perawatan dan

perbaikan

25

15 Persentase Tenaga Kesehatan Terlatih 60

1 Peningkatan Diklat Medis/Non Medis Provinsi 1. Jumlah tenaga medis dan non medis yang mengiukuti

pelatihan, fungsional dan managemen kesehatan

90%

2. Jumlah tenaga kesehatan profesional yang memenuhi

standar kompetensi sesuai pengembangan profesi

2 Penelitian dan Pengembangan Medis dan Non Medis Provinsi Terpenuhinyan Tenaga Dokter di Wahana, Tersampaikan

Informasi Terkait Program Percepatan Peningkatan

Pengembangan SDMK dan Profesionalisme OP, Terjadinya

Koordinasi Antar Pengelola Tubel, BKD, Dinkes

115 Org

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Pustu serta Jaringannya

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan


16 Terbangunnya Sistem Terpadu Penanggulangan Krisis

Kesehatan dan Terbentuknya Unit Public Safety Centre

(PSC)

20

1 Pelayanan Krisis Kesehatan dan Pelayanan Ambulan Terpadu (PSC) 1-Jumlah petugas yang terlatih tetang penanggulangan

krisis.,

2- Jumlah Kab/Kota melakukan pelayanan Ambulan

256 orang

17 1) Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA; 2) Cakupan Penemuan dan

penanganan Penderita penyakit DBD; 3) Cakupan

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 4)

AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn; 5) Angka

kejadian Malaria; 6) Penderita diare yang ditangani; 7)

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi; 8)

Jumlah Kab/Kota dengan endemis filariasis yang berhasil

menurunkan angka mikro filaria menjadi kurang dari 1

persen; 9) Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM); 10)

Persentase Gampong yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (POSBINDU) PTN; 11) Persentase

Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun; 12) Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian masalah

penyalahgunaan NAPZA di Institusi penerima wajib lapor

(IPWL); 13) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pelayanan kesehatan jiwa masyarakat (PUSKESWA); 14)

Jumlah RS yang memiliki Unit Pelayanan Intensif Psikiatri

(UPIP); 15) Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ)

Mandiri

1) 49; 2) 100; 3) 92;

4) 2; 5) 0,03; 6) 78;

7) Kurang dari 0,05;

8) 3

1 Penyemprotan /Fogging Sarang nyamuk Provinsi a. Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD < 49 per

100.000 penduduk.

b. Jumlah Kab/Kota dengan API < 1/ 1.00 penduduk.

a. 80%

b. 22 Kab

2 Pengadaan alat fogging dan bahan fogging Provinsi a. Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD < 49 per

100.000 penduduk.


a. 80%

b. 22 Kab

3 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan

imunisasi DPT-HB-Hb Lanjutan

≥80%

2. Persentase anak sekolah yang mendapatkan imunisasi

lanjutan

4 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulagan Penyakit Menular Provinsi a. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi.


c. Persentase Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per d.

Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang


a. <0,5

b. 23 Kab

c. 80%

D.45%

4 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Provinsi a. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang

ditemukan.


c. Jumlah Kabupaten/ Kota Endemis Filaria berhasil

menurunkan angka mikro filaria menjadi < 1%.

d. Persentase Kabupaten/ Kota yang 50% Puskesmasnya

melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia

melalui MTBS.

e. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko.

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

5 Peningkatan Imunisasi Provinsi Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

93%

Provinsi Persentase Kab/Kota yang mencapai > 80% Imunisasi Dasar

Lengkap (IDL) pada bayi

90%

Provinsi Non-polio AFP rate Minimum Target — ≥2/100,000

populasi <15 tahun

2/100.000

Kab/Kota 2 spesimen adekuat diambil dg interval ≥24 jam dalam waktu ≤14

hari sejak lumpuh


≥80%

Presentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan

sebelum operasional)1

6Provinsi 2 spesimen adekuat diambil dg interval ≥24 jam

dalam waktu ≤14 hari sejak lumpuh


≥80%

7

Provinsi Presentase hasil




80%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu

Pencegahan dan Pengendalian PD3I

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji


8 Provinsi Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal

kewaspadaan dini kejadian luarbiasa (KLB) untuk mencegah

terjadinya KLB di Kab/Kota

75%

Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan

dan pengendalian penyakit infeksi emerging

21 Kab/Kota

9

Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Provinsi a. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang

ditemukan.


c. Jumlah Kabupaten/ Kota Endemis Filaria berhasil

menurunkan angka mikro filaria menjadi < 1%.

d. Persentase Kabupaten/ Kota yang 50% Puskesmasnya

melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia

melalui MTBS.

e. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko.

f. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

f.0,05%

10Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak

Menular

Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian

PTM terpadu

60%

11Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat Provinsi Persentase Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang

menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

94%

Jumlah RS Umum Rujukan Regional yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa / Psikiatri

1300%

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)

sebagai Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu Narkotika

yang aktif

43%

Persentase desa siaga sehat jiwa 25%

Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan keswa dan

mandiri

55%

Persentase ODGJ yang bebas pasung 50%

Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Upaya

Pencegahan dan pengendalian masalah Kesehatan Jiwa

dan Napza di 30 % SMA dan yang sederajat

8

18

Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan1) Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan memenuhi

standar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); 2)

Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan

vaksin ; 3) Persentase Penggunaan Obat rasional (POR) di

Puskesmas; 4) Persentase puskesmas yang

mengembangkan program Tanaman Obat Keluarga

(TOGA).

1Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan

Vaksin esensial

100%

Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang menerapkan system informasi logistic obat dan Bahan

Medis Habis Pakai (BMHP)

45%

Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

80%

2Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Penggunaan Obat


45%

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarkat di Bidang

Obat/ Makanan

Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan memenuhi

standar pangan industri rumah tangga

5 kab/Kota

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 1. Persentase pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

2. Persentase Fasyankes Dasar yang memiliki Alkes standar

dan bermutu

3. Persentase Fasyankes Rujukan yang memiliki Alkes

standar dan bermutu

4. Persentase sarana produksi dan distribusi alat kesehatan

dan PKRT

100%

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat 1. Tersedianya alat-alat Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes

sesuai standar

2. Tersedianya Tenaga Pemeliharaan dan Perbaikan ALKES

terlatih

3. Persentase alat rekalibrasi sesuai standar

4. Persentase buffer stock spare part alkes

100%

Peningk.Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah


18

1) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan; 2) Cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani; 3) Cakupan

kunjungan bayi; 4) Angka kelangsungan hidup bayi; 5)

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; 6) Cakupan pelayanan

nifas; 7) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani; 8) Cakupan pelayanan anak balita; 9) Angka

Kematian Bayi; 10) Angka kematian Balita.

1) 100; 2) 100; 3) 90;

4) 991; 5) 100; 6) 84;

7) 70; 8) 90; 9) 9; 10) 9

Provinsi Persentase remaja putri yang mendapatkan TTD 28%

1Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) Provinsi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan Anak

sekolah

250 Pusk

Jumlah Model Sekolah Sehat 20 SD

2Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil dan

Keluarga

Persentase Puskesmas yang mrlaksanakan Kelas ibu 100%

Persentase Kunjungan Ibu hamil (K4) 100%

Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Faskes 100%

Persentase Kunjungan bayi Neonatal (KN lengkap) 100%

3 Peningkatan pelayanan kesehatan anak Menurunnya AKB 8

Menurunnya AKABA 9

Meningkatnya Cakupan KN1 95%

Meningkatnya Cakupan KN Lengkap

4Peningkatan Pelayanan usia lanjut Meningkatnya Pemberdayaan lansia dalam menurunkan

AKI& AKB

Program Peningkatan kesehatan Keluarga


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPA

Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan

pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas

Kesehatan Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan

daerah;

b. pelaksanaan urusan perbantuan yang ditugaskan kepada daerah; dan

c. pelaksanaan ketata usahaan Dinas;

d. pelaksanaan pengawasan pembinaan, pengendalian di bidang kesehatan

meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di

bidang kesehatan.

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka susunan oranganisasi Dinas

Kesehatan Aceh, terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Aceh, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

g. UPTD; dan


h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Subbagian Program Informasi dan Humas

b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan

c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

terdiri dari:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Seksi Surveilans dan Immunisasi;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa;

(5) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

c. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(6) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan:

a. Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

b. Seksi Standarisasi Alat Kesehatan; dan

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(7) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pelayanan Laboratorium; dan

c. Seksi Pengujian Alat Kesehatan.


3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam rancangan

teknokratik RPJM dan Renstra Kementrian Kesehatan tahun 2015-2019

disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga arah kebijakannya.

Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat

2. Meningkatnya pengendalian penyakit

3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan

4. Meningkatnya jumlah, jenis kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan

5. Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan

6. Meningkatnya sinergitas antara kementrian/lembaga pusat dan daerah

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri.

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimtek dan monev

9. Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengambangan kesehatan

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

11. Meningkatnnya kompetensi dan kinerja aparatur kementrian kesehatan

12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan terintegrasi

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2015 – 2019

diarahkan pada :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer di Puskesmas

2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup

manusia

3. Intervensi berbasis resiko kesehatan

(8) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan

c. Seksi Pengendalian Mutu.


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Tujuan yang akan dicapai melalui Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun

2020 adalah terselenggaranya upaya kesehatan di Provinsi Aceh secara

berhasil guna dan berdaya guna, responsif terhadap kebutuhan dan hak

masyarakat Aceh yang Islami, Damai dan Sejahtera, melalui :

1. Mewujudkan tata kelola administrasi dan manajemen di SKPA sesuai

standar dan regulasi.

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar dan

regulasi.

3. Mewujudkan pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan yang

profesional melalui pembangunan rumah sakit regional, JKA Plus dan

penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang memadai

dan berkualitas.

Dengan tujuan tersebut maka misi dari Dinas Kesehatan tersebut

dapat diwujudkan melalui sasaran dalam pembangunan kesehatan Aceh

pada Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Visi dan Misi Aceh Hebat, yaitu dengan misi “Terwujudnya

Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil

dan melayani”.

2. Terwujudnya Misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yaitu :

“Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan

secara mudah, berkualitas dan terintegrasi”, dengan program unggulan

“Aceh Seujahtra (JKA Plus)” melalui :

a. Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah,

berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat;

b. Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut;

c. Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang

luar negeri (Loan);

d. Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.

3. Terwujudnya budaya kerja SKPA yang transparan, adil, professional,

efektif, efisien dan bermartabat dalam penyelenggaraan TUPOKSI.

4. Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian berdasarkan standar

dan regulasi.


5. Meningkatkan kualitas aparatur kesehatan dalam penyelenggaraan upaya

kesehatan.

6. Penyediaan dan penempatan tenaga strategis sesuai kebutuhan dalam

penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk di DTPK.

7. Meningkatnya penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan

kesehatan melalui penyediaan dan pendistribusian obat esensial di

sarana pelayanan dasar.

8. Memperkuat sarana kesehatan dasar dan jaringannya sebagai fasilitas

kesehatan mampu menyelenggarakan kegawat-daruratan obstetric

neonatal emergency dasar.

9. Penatalaksanaan sistem survailans gizi dalam upaya pengendalian

dampak masalah gizi dan penguatan sistem survailans imunisasi.

10. Terselenggaranya sistem jaminan kesehatan dengan universal coverage.

11. Pengendalian morbiditas dan mortalitas penyakit menular dan penyakit

tidak menular melalui pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta

lingkungan sehat.

Sampai dengan akhir tahun 2019 Dinas Kesehatan Aceh menetapkan

sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai

adalah:

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar

85%.

b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai

adalah:

a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

sebesar 40%.

b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

(PD3I) tertentu sebesar 40%.

c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah sebesar 100%.


3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang

terakreditasi sebanyak 342 Puskesmas

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi

sebanyak 23 kab/kota.

c. Terbangunnya Rumah Sakit Rujukan Regional di 5 lokasi terpilih.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

sebanyak 342 Puskesmas.

b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar

dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

c. SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Aceh tahun 2020 merupakan

penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Aceh pada Tahun ke-2 dengan 18 Program dan 75 Kegiatan sebagaimana

rincian berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pelayanan Jasa surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

h. Penyediaan makanan dan minuman

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


j. Penyediaan Jasa dokumentasi Kantor

k. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

d. Pengadaan Moubeler

e. Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

g. Pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan Dinas/Operasional

h. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

b. Rapat koordinasi teknis (Rakornis)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

b. Revitalisasi Sistem Kesehatan

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

d. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan

tradisional

e. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

f. Peningkatan Pelaporan Data dan Informasi Kesehatan Terintegrasi

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat


b. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

c. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

d. Pemanfaatan saluran media promosi kesehatan

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

f. Peningkatan Peranserta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Program Kesmas

g. Peningkatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKM-

RS)

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Peta Informasi masalah gizi Masyarakat

b. Penanggulangan Masalah gizi masyarakat

c. Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

d. Pembinaan Lingkungan Sehat

10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Pustu Serta Jaringannya

a. Pengadaan Puskesmas Keliling

b. Pembangunan Posyandu/Poskesdes

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

11. Program pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-

paru / Rumah Sakit Mata

a. Pembangunan Rumah Sakit

b. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

c. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanaan Kesehatan

a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat


13. Program Pelayanan Penunjang Medis / Non Medis

a. Peningkatan Pelayanan Laboratorium

b. Pengujian dan Kalibrasi Alkes

14. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

a. Peningkatan Diklat / Non Medis

b. Penelitian dan pengembangan Medis dan non medis

15. Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance

a. Pelayanan Krisis Kesehatan dan Pelayanan Ambulan Terpadu (PSC)

16. Program Pencengahan dan Pengendalian Penyakit

a. Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

b. Pengadaan alat fogging dan bahan fogging

c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

d. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

e. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

f. Peningkatan Imunisasi

g. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

h. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencengahan

dan pemberantasan penyakit

i. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Tidak Menular

j. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

17. Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan

b. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

c. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarkat di Bidang Obat/

Makanan

d. Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

e. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat

18. Program Peningkatan kesehatan Keluarga

a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR)

b. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil dan Keluarga


c. Peningkatan pelayanan kesehatan anak

d. Peningkatan Pelayanan usia lanjut

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Aceh tahun

2020 dan perkiraan maju tahun 2021 dapat diteliti pada Tabel T-C 33 pada

lampiran berikut ini.


SKPA : DINAS KESEHATAN ACEH Jumlah Pagu Indikatif : Rp. 923.127.663.331

LokasiTarget

Capaian

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

BELANJA LANGSUNG (BL) 923.127.663.331 1.470.229.140.809

1.01.1.01.02. 01 01 Meningkatnya ketersediaan sarana dan

prasarana penunjang kelancaran administrasi

perkantoran

100%

8.744.158.204 100%

9.431.366.114

1.01.1.01.02. 01 01 001Penyediaan Jasa surat menyurat

Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat kantor

dan UPTDProvinsi 12 BULAN 32.300.000 DAU 12 BULAN 33.915.000

1.01.1.01.02. 01 01 002 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikTersedianya kebutuhan jasa komunikas, sumber daya

air dan listrik kantor dan UPTD

Provinsi 12 BULAN1.631.953.276

DAU 12 BULAN 1.713.550.940

1.01.1.01.02. 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan UPTD Provinsi 12 BULAN 397.544.415 DAU 12 BULAN 417.421.636

1.01.1.01.02. 01 01 011Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor

dan UPTD

Provinsi 12 BULAN206.476.600

DAU 12 BULAN 216.800.430

1.01.1.01.02. 01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik


Terpenuhinya kebutuhan komponen listrk dani

penerangan kantor dan UPTDProvinsi 12 BULAN

99.908.105 DAU 12 BULAN 104.903.510

1.01.1.01.02. 01 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan

UPTD


DAU 12 BULAN 210.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan kantor Dinkes

dan UPTDProvinsi 12 BULAN

42.920.000 DAU 12 BULAN 45.066.000

1.01.1.01.02. 01 01 017Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Kantor dan UPTDProvinsi 12 BULAN

314.990.000 DAU 12 BULAN 330.739.500

1.01.1.01.02. 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerahProvinsi 12 BULAN

1.200.000.000 DAU 12 BULAN

1.510.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 020Penyediaan Jasa dokumentasi kantor

Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang

didokumentasikanProvinsi 12 BULAN

200.000.000 DAU 12 BULAN 210.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 022 Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

Tersedianya jasa Administrasi perkantoranr dan UPTD Provinsi 12 BULAN4.418.065.808 DAU

12 BULAN 4.638.969.098

-

1.01.1.01.02. 01 02 Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Aparatur100%

6.500.255.337 100%

7.280.648.104

1.01.1.01.02. 01 02 003Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhan gedung kantor

tempat kerjaProvinsi 1 Paket 2.000.000.000 DAU 1 Paket 2.100.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 005Pengadaan kenderaan dinas/operasional

Jumlah pemenuhan kebutuhan kenderaan

operasional 1.172.335.737 1.230.952.524

1.01.1.01.02. 01 02 007Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana

perlengkapan gedung kantor yang disediakanProvinsi 1 Paket 804.400.000 DAU 1 Paket 1.300.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 010 Pengadaan Mobeleur Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair Provinsi 1 Paket 403.000.000 DAU 1 Paket 423.150.000

1.01.1.01.02. 01 02 020Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah rumah jabatan/dinas yang dilakukan

pemeliharaan rutin/berkalaProvinsi 1 Paket 100.000.000 DAU 1 Paket 105.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 022Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Persentase gedung kantor yang dilakukan


Provinsi 1 Paket 500.000.000 DAU 1 Paket 525.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan


Provinsi 54 Unit 972.000.000 DAU 54 Unit 1.020.600.000

1.01.1.01.02. 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

rumah jabatan/dinas




1.01.1.01.02. 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor




1.01.1.01.02. 01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran

dan Penggunaan Atribut Pegawai100%

826.860.000 DAU100%

410.000.000

1.01.1.01.02. 01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

yang disediakan

Provinsi 567 orang 826.860.000 DAU 100% 410.000.000

1.01.1.01.02. 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang memenuhi

kompetensi100%

1.378.125.000 100%

1.685.471.250

1.01.1.01.02. 01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah diklat formal yang diselenggarakan Provinsi 146 orang 690.925.000 DAU 4 Keg 725.471.250

1.01.1.01.02. 01 006 Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Jumlah Rapat koordinasi teknis Provinsi 425 orang 687.200.000 DAU 2 Paket 960.000.000

1.01.1.01.02. 01 06 Persentase laporan capaian kinerja dan

keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip,

Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL

di bagi dengan Total Laopran Wajib)

100%

735.000.000

100%

771.750.000

1.01.1.01.02. 01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ihktisar realisasi kinerja SKPA

Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi9 Laporan 735.000.000

DAU9 Laporan 771.750.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

RENCANA TAHUN 2019

TABEL T-C 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Catatan

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2020

(1)




Nomor KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program Kegiatan


1.01.02.1.01.02. 01 161) Persentase Puskesmas yang terakreditasi; 2)

Persentase RS yang terakreditasi, 3) Persentase

Pusk sesuai standar PMK 75/ 2015, 4). Jumlah

RS yang memenuhi Standar PMK 56 /2014. 5).

Jumlah RS yang melaksanakan SIM RS Update

6). Tersediannya dokumen Profil kesehatan ,

7).Persentase SOP-AP

1) 84; 2) 60 20.403.756.000 1) 100; 2)

100 23.316.929.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 002 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jumlah RSUD yang menerapkan PPI, PPRA dan

pasien safety

Provinsi 24 RSUD 3.498.026.000 PPR 24 RSUD 3.000.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 006 Revitalisasi Sistem KesehatanJumlah Rumah Sakit Terakreditasi

Provinsi 69 rs 1.500.000.000 OTSUS

ACEH

117 Pusk 12.300.000.000

Jumlah Puskesmas terakreditasi20% -


terakreditasi

33

1.01.02.1.01.02. 01 16 014 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Koordinasi dengan kabupaten/

kota

Provinsi 23 Kab/Kota,

4 Laporan

735.000.000 PPR 9 Dok 771.750.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 xxx Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non

Perawatan yang sesuai standar200

6.423.980.000 OTSUS

ACEH

340 Pusk 6.745.179.000

Jumlah Puskesmas yang sudah menjalankan

Manajemen Puskesmas (MP)259

1,304 Desa 500.000.000

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pelayanan kesehatan tradisional198

12 RSUD

Jumlah Puskesmas yang bekerjasama Quickwins

pelayanan darah melalui Dinkes dengan UTD dan

RS

28050%

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan

peayanan kesehatan bergerak di daerah

terpencil dan sangat terpencil

850%

1.01.02.1.01.02. 01 16 xxx 1. Terkonekesinya data Pasien dengan Finger

Print Pasien,

2.Pasien mudah mengakses pelayanan

Kesehatan

10 RS 200.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 xxx 1. Persentase ketersediaan data dan Informasi

Publik


Menjalankan Sistem Informasi Kesehatan

Terintegrasi

1.043.340.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 xxx Jumlah RS yang menerapkan sesuai

standar

69 2.000.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 xxx Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi 69 rs 5.003.410.000



1.01.02.1.01.02. 19 1) Jumlah ragam promosi; 2) frekuensi promosi

yang dilakukan

1) 4; 2) 185 3.557.950.754 1) 4; 2) 200 3.258.500.000

1.01.02.1.01.02. 01 19 001 1. Jumlah media promosi yang dikembangkan

pertahun

Provinsi 15 Media 1.148.660.000 PPR 15 Media 1.050.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 002 PHBS di Sekolah Aceh Jaya

Langsa,

Abdya,

Aceh

Tamiang,

Aceh Barat

5 kab 500.000.000 OTSUS

ACEH

60% 892.500.000

19 004 Jumlah tenaga promkes yang terlatih Provinsi 250 Orang 448.360.000

1.01.02.1.01.02. 01 xx Jumlah saluran media yang digunakan Provinsi 8 Saluran 439.836.986 PPR 100 pkm 205.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 xxx Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS Provinsi 15% 220.000.000 PPR 440 Peserta 305.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 xxx Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sumberdayanya untuk program

Provinsi 2 ormas 316.493.768 PPR 4 kali 365.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 007 Jumlah RSUD yang melakukan PKRS Provinsi 8 RSUD 484.600.000 PPR 24 RSUD 441.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1) Persentase Stunting; 2)Persentase balita gizi

buruk; 3) Persentase balita gizi Kurang; 4)


1) 24; 2) 2,4 ;

3) 13,1 ; 4) 31

3.865.500.000 1) 23; 2) 2,3

; 3) 12,7; 4)

35

1.627.500.000

1.01.02.1.01.02. 01 20 001 Tersedia data stunting, wasting, dan giburkur Provinsi 23 Kab/Kota 265.500.000 PPR 23 kab/kota 157.500.000

1.01.02.1.01.02. 01 003 Persentase pemberian PMT Bumil KEK Provinsi 90% 3.000.000.000 OTSUS

ACEH

100% 892.500.000

Persentase penurunan Baduta Stunting 30% 12%

Persentase Pemberian MP ASI pada Balita

dengan gizi kurang

30%

1.01.02.1.01.02. 01 20 004 Persentase Penimbangan Balita Provinsi 95% 600.000.000 SILPA

OTSUS

ACEH

96% 577.500.000

Persentas bayi mendapat ASI Ekklusif 50% 100% -



Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat

rumah skit (PKM-RS)

Peta Informasi masalah gizi Masyarakat

Penanggulangan Masalah gizi masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan informasi

sadar hidup sehat

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat


Upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer

dan kesehatan tradisional

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit

Peningkatan Pelaporan Data dan Informasi

Kesehatan Terintegrasi





Peningkatan Peranserta dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Program Kesmas

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian

Keluarga Sadar Gizi


1.01.02.1.01.02. 21 Program Pengembangan Lingkugan Sehat 1) Cakupan Rumah sehat; 2) Cakupan Jamban

Sehat; 3) Persentase Penduduk yang memiliki


1) 70; 2) 65;

3) 80

1.258.136.142 1) 75; 2) 70;

3) 90

1.466.000.000

1.01.02.1.01.02. 21 001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Jumlah RS/Fasyankes Yang Melakukan

Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar

Provinsi 36 RSUD 400.000.000 PPR 5 RSUD 408.000.000

1.01.02.1.01.02. 002 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan SehatJumlah Desa Yang Melaksanakan STBM

Provinsi 4556 desa 400.000.000 PPR 70% 420.000.000

Jumlah Penduduk yang Menggunakan Jamban

Sehat

4670519 DAK NON

FISIK

34% 230.000.000

Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan

Pengawasan

55% 74%

Jumlah Penduduk yang memenuhi akses

terhadap air bersih yang memenuhi syarat

4670519

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang


60%

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

38%

1.01.02.1.01.02. 21 003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan

Kesehatan Kerja Dasar

Provinsi 60% 358.136.142 PPR 23 kab/kota 408.000.000

Jumlah Pos UKK yang Terbentuk di Daerah

PPI/TPI

204 pos

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan

Kegiatan Kesehatan Olahraga pada kelompok


40% 32%

21 xxx Jumlah Kab/Kota Yang Menyelenggarakan

Tatanan Kawasan Sehat

10 100.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 25 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk0,35% 10.256.005.229 0,40% 10.768.805.490

01 25 001 Tersedianya mobil Pusling di Puskesmas 1 Unit 500.000.000 OTSUS

ACEH

525.000.000

01 005 Terlaksananya pembangunan poskesdes 1 Unit 500.000.000

OTSUS

ACEH

525.000.000

006 Jumlah fasilitas kesehatan dasar yang disediakan9.256.005.229

OTSUS

ACEH

7 Unit 9.718.805.490

1.01.02.1.01.02. 01 26Jumlah Kab/kota yang Memiliki RS Regional

dan RSUD Tipe B

11% 327.905.863.413 12% 637.800.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 26 001 Pembangunan Rumah Sakit jumlah rumah sakit rujukan regional Tipe A yang

di bangun, jumlah Kab/Kota yang memiliki RSUD

Type B,

Kab/Kota 4 rs 291.905.863.413 OTSUS

ACEH

RS Regional 5 Paket 600.000.000.000

Jumlah rumah sakit yang dibangun RSUD -

018 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kesehatan

dan Kedokteran Rumah Sakit di 23 Kab/Kota

Kab/Kota 1 paket 30.000.000.000 OTSUS

ACEH

31.500.000.000

020 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Jumlah kenderaan ambulance/mobil jenazah

yang diadakan

Kab/Kota 5 unit 6.000.000.000 OTSUS

ACEH

6.300.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 28 Peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan 100% 493.578.569.109 100% 740.000.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 28 001 Kemitraan Asuransi Kesehatan masyarakat Persentase Penduduk Aceh yang mendapatkan

jaminan kesehatan (JKA+ dan Asuransi lainnya)

Provinsi100%

493.578.569.109 OTSUS

ACEH

JKA 100%

740.000.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 34 Jumlah Jenis Pemeriksaan/Parameter

laboratorium kesehatan di Labkesda 65/108

6.391.190.000 70/108

5.788.125.000

1.01.02.1.01.02. 01 34 xxx 1. Laboratorium medik sesuai standar Provinsi 3650 5.512.500.000 PPR UPTD Labkes 100% 5.788.125.000

2. Laboratorium Kesmas sesuai standar 650

xxx Jumlah Petugas Kalibrasi yang terampil 6 878.690.000

Jumlah peralatan Alkes yang mendapat

perawatan dan perbaikan

25





Prasarana Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS

Paru/RS Mata


Kesehatan


Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Pengujian dan Kalibrasi Alkes

Pembinaan Lingkungan Sehat

Pengadaan Puskesmas Keliling

Pembangunan Posyandu/Poskesdes

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas


1.01.02.1.01.02. 01 35 Persentase Tenaga Kesehatan Terlatih 60 4.467.084.143 85% 4.690.438.350

1.01.02.1.01.02. 01 35 01 1. Jumlah tenaga medis dan non medis yang

mengiukuti pelatihan, fungsional dan

managemen kesehatan

Provinsi 3.282.334.143 OTSUS

ACEH100%

3.446.450.850

2. Jumlah tenaga kesehatan profesional yang

memenuhi standar kompetensi sesuai

pengembangan profesi

-

1.01.02.1.01.02. 01 35 02 Terpenuhinyan Tenaga Dokter di Wahana,

Tersampaikan Informasi Terkait Program

Percepatan Peningkatan Pengembangan SDMK

Provinsi 115 orang 1.184.750.000 OTSUS

ACEH

3 Dok 1.243.987.500

1.01.02.1.01.02. 01 36Terbangunnya Sistem Terpadu

Penanggulangan Krisis Kesehatan dan

Terbentuknya Unit Public Safety Centre (PSC)

20 1.328.000.000 100% 1.394.400.000

1.01.02.1.01.02. 01 36 01 1-Jumlah petugas yang terlatih tetang

penanggulangan krisis., 2- Jumlah Kab/Kota

melakukan pelayanan Ambulan terpadu

Provinsi1-256 org, 2-

23 Kab/Kota

1.328.000.000

PPR

256 orang 1.394.400.000

1.01.02.1.01.02. 01 40 1) Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA; 2) Cakupan

Penemuan dan penanganan Penderita penyakit

DBD; 3) Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI); 4) AFP rate per

100.000 penduduk< 15 thn; 5) Angka kejadian

Malaria; 6) Penderita diare yang ditangani; 7)

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total

populasi; 8) Jumlah Kab/Kota dengan endemis

filariasis yang berhasil menurunkan angka

mikro filaria menjadi kurang dari 1 persen; 9)

Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM);

10) Persentase Gampong yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)

PTN; 11) Persentase Puskesmas yang

melaksanakan deteksi dini kanker payudara

dan leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun; 12) Jumlah Kab/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA

di Institusi penerima wajib lapor (IPWL); 13)


pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

(PUSKESWA); 14) Jumlah RS yang memiliki Unit

Pelayanan Intensif Psikiatri (UPIP); 15) Jumlah

orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Mandiri

1) 49; 2) 100;

3) 92; 4) 2; 5)

0,03; 6) 78;

7) Kurang

dari 0,05; 8)

3

15.970.915.000 1) 53; 2)

100; 3) 100;

4) 2; 5)

0,02; 6) 79;

7) Kurang

dari 0,05;

8) 11

13.116.658.500

1.01.02.1.01.02. 01 40 001 Penyemprotan /Fogging Sarang nyamuk a. Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD <

49 per 100.000 penduduk.

b. Jumlah Kab/Kota dengan API < 1/ 1.00

penduduk.

Provinsi

a. 80%

b. 22 Kab

2.200.000.000 OTSUS

ACEH

100% 2.310.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 002 Pengadaan alat fogging dan bahan fogging a. Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD <



penduduk.

Provinsi

a. 80%

b. 22 Kab

630.450.000 OTSUS

ACEH

2 pt 643.059.000

1.01.02.1.01.02. 01 003 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah

1. Persentase anak usia 12-24 bulan yang

mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hb Lanjutan

≥80% 616.000.000 DBH 60% 628.320.000

2. Persentase anak sekolah yang mendapatkan

imunisasi lanjutan

1.01.02.1.01.02. 01 005 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulagan

Penyakit Menular

a. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total

populasi.


penduduk.

c. Persentase Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per

d. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif)

yang ditemukan.100.000. penduduk

Provinsi

a. <0,5

b. 23 Kab

c. 80%

D.45%

1.803.200.000 OTSUS

ACEH

+ KPA AIDS 75% 1.893.360.000


Penyakit



Ambulance Terpadu

Peningkatan Diklat Medis/Non Medis

Pelayanan Krisis Kesehatan dan Pelayanan

Ambulan Terpadu (PSC)

Penelitian dan Pengembangan Medis dan Non

Medis


1.01.02.1.01.02. 01 006 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

a. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif)

yang ditemukan.


c. Jumlah Kabupaten/ Kota Endemis Filaria

berhasil menurunkan angka mikro filaria menjadi

< 1%.

d. Persentase Kabupaten/ Kota yang 50%

Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tata

laksana Pneumonia melalui MTBS.


melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B

pada kelompok berisiko.

Provinsi

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

2.487.385.000 OTSUS

ACEH

23

Kab/Kota

2.611.754.250

1.01.02.1.01.02. 01 008 Peningkatan Imunisasi Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap

Provinsi93%

1.616.260.000 OTSUS

ACEH

95% 2.017.073.000

Persentase Kab/Kota yang mencapai > 80%

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi

Provinsi 90% 90% -

Non-polio AFP rate Minimum Target —

≥2/100,000 populasi <15 tahun

Provinsi 2/100.000

2 spesimen adekuat diambil dg interval ≥24 jam



≥80%

Presentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah

haji (3 bulan sebelum operasional)

80% DAK NON

FISIK

-

2 spesimen adekuat diambil dg interval ≥24

jam dalam waktu ≤14 hari sejak lumpuh

Minimum Target — ≥80%≥80% 1.000.000.000

Presentase hasil




80% 500.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 009 Peningk.Surveilance Epidemiologi dan


Persentase respon penanggulangan terhadap

sinyal kewaspadaan dini kejadian luarbiasa (KLB)

untuk mencegah terjadinya KLB di Kab/Kota

Provinsi 75% 882.020.000 OTSUS

ACEH

95% 700.000.000

Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi

emerging

21 Kab/Kota DAK NON

FISIK

-

1.01.02.1.01.02. 01 010 Peningkatan KIE Pencegahan dan



yang ditemukan.




< 1%.








Provinsi

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

f.0,05%

500.000.000 PPR 5 Dok 525.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 012 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

Penyakit Tidak Menular


pengendalian PTM terpadu

Provinsi60% 1.702.945.000

OTSUS

ACEH

23 Kab 1.788.092.250

40 xxx Persentase Kab/Kota yang memiliki Puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa94% 2.032.655.000


menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa /

Psikiatri

13

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

(fasyankes) sebagai Penerima Wajib Lapor

(IPWL) pecandu Narkotika yang aktif

43%

Persentase desa siaga sehat jiwa25%

Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan

keswa dan mandiri55%



Pencegahan dan pengendalian masalah

Kesehatan Jiwa dan Napza di 30 % SMA dan

8

Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa

masyarakat




1.01.1.01.02. 01 41 1) Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan

memenuhi standar Pangan Industri Rumah

Tangga (PIRT); 2) Persentase Puskesmas

dengan Ketersediaan Obat dan vaksin ; 3)

Persentase Penggunaan Obat rasional (POR) di

Puskesmas; 4) Persentase puskesmas yang

mengembangkan program Tanaman Obat

Keluarga (TOGA).

Provinsi 1) 16; 2) 90;

3) 40; 4) 8 8.513.435.000

1) 21; 2)

95; 3) 50; 4)

15

4.783.500.000

1.01.1.01.02. 01 41 001 Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan

Vaksin esensialProvinsi

100% 3.000.000.000 SILPA

OTSUS

ACEH

Buffer stock

Dinkes

340 PKM 3.150.000.000


Kabupaten/Kota yang menerapkan system informasi

logistic obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)45%

- DOKA -

Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang

melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin

sesuai standar

80%

1.01.1.01.02. 01 003 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatanPersentase Kab/Kota yang Menerapkan

Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

Provinsi 45% 985.000.000 SILPA

OTSUS

ACEH

90% 1.083.500.000

005 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /

Masyarkat di Bidang Obat/ Makanan

Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan

memenuhi standar pangan industri rumah

tangga

Provinsi 5 kab/Kota 500.000.000 PPR 550.000.000

41 xxx 1. Persentase pemeliharaan Alat Kesehatan di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Persentase Fasyankes Dasar yang memiliki

Alkes standar dan bermutu

3. Persentase Fasyankes Rujukan yang memiliki

100% 2.760.135.000

41 xxx 1. Tersedianya alat-alat Pemeliharaan dan

Perbaikan Alkes sesuai standar

2. Tersedianya Tenaga Pemeliharaan dan

Perbaikan ALKES terlatih


100% 1.268.300.000

1.01.02.1.01.02. 42 1) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

2) Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani; 3) Cakupan kunjungan bayi; 4) Angka

kelangsungan hidup bayi; 5) Cakupan kunjungan

Ibu hamil K4; 6) Cakupan pelayanan nifas; 7)

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani; 8) Cakupan pelayanan anak balita; 9)

Angka Kematian Bayi; 10) Angka kematian Balita.

1) 100; 2)

100; 3) 90; 4)

991; 5) 100;

6) 84; 7) 70;

8) 90; 9) 9;

10) 9

7.446.860.000

1) 100; 2)

100; 3) 90;

4) 991; 5)

100; 6) 85;

7) 80; 8)

100; 9) 9;

10) 9

2.639.049.000

- 1 Kab/Kota -

1.01.02.1.01.02. 01 03 Persentase remaja putri yang mendapatkan TTD Provinsi 28% 1.163.380.000 PPR 95% 1.221.549.000


Penjaringan Anak sekolah

250 Pusk


1.01.02.1.01.02. 01 xxx Persentase Puskesmas yang mrlaksanakan Kelas

ibu

Provinsi 100% 2.797.930.000 SILPA

OTSUS

ACEH

200 OR 1.417.500.000


Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di

Faskes

100%

1.01.02.1.01.02. 01 xxx Menurunnya AKB 8 2.356.380.000

Menurunnya AKABA 9



1.01.02.1.01.02. 01 xxx Meningkatnya Pemberdayaan lansia dalam

menurunkan AKI& AKB

1.129.170.000

Jumlah 923.127.663.331 1.470.229.140.809

Program Pengadaan, Pengawasan dan

Pembinaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Pelayanan usia lanjut

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan

kesehatan

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan

termasuk obat

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja ( KRR)

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu

Hamil dan Keluarga

Peningkatan pelayanan kesehatan anak



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPA

4.1. Kerangka Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2018

4.2. Rencana Belanja Dinas Kesehatan Berdasarkan Kerangka

Pendanaan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Sebagai gambaran rencana belanja Dinas Kesehatan Aceh berdasarkan

kerangka pendanaan tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 dapat kita

teliti pada Tabel 4.2 pada lampiran berikut ini.


SKPA : Jumlah Pagu Indikatif : Rp. 969.937.401.656

Lokasi Target CapaianKebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifSumber Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 46.809.738.325 49.150.225.241

5 1 1 Gaji dan TunjanganPenyediaan kebutuhan gaji pegawai Dinkes dan

UPTD (567 orang)

Provinsi 12 BULAN 26.154.522.325

DAU 12 BULAN 27.462.248.441

2 Tambahan Penghasilan PNSPenyediaan tambahan penghasilan gaji pegawai

Dinkes dan UPTD

Provinsi 12 BULAN 20.655.216.000

PAA 12 BULAN 21.687.976.800

BELANJA LANGSUNG (BL) 923.127.663.331 1.465.656.608.002

1.01.1.01.02. 01 01 Meningkatnya ketersediaan sarana dan

prasarana penunjang kelancaran administrasi

perkantoran

100%

8.744.158.204

100%

9.933.214.412

1.01.1.01.02. 01 01 001Penyediaan Jasa surat menyurat

Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat

kantor dan UPTD

Provinsi 12 BULAN 32.300.000 DAU 12 BULAN 45.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 002 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Tersedianya kebutuhan jasa komunikas, sumber

daya air dan listrik kantor dan UPTD


DAU 12 BULAN 1.795.148.604

1.01.1.01.02. 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan UPTD Provinsi 12 BULAN 397.544.415 DAU 12 BULAN 500.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 011Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

kantor dan UPTD


DAU 12 BULAN 210.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan

bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrk dani

penerangan kantor dan UPTD


DAU 12 BULAN 105.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 013Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

dan UPTD


DAU 12 BULAN 1.000.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan kantor

Dinkes dan UPTD


DAU 12 BULAN 50.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 017Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Kantor dan UPTD


DAU 12 BULAN 410.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 018Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah


DAU 12 BULAN 1.200.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 020Penyediaan Jasa dokumentasi kantor

Persentase kegiatan administrasi perkantoran

yang didokumentasikan


DAU 12 BULAN 200.000.000

1.01.1.01.02. 01 01 022Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya jasa Administrasi perkantoranr dan

UPTD

Provinsi 12 BULAN4.418.065.808 DAU

12 BULAN 4.418.065.808

-

1.01.1.01.02. 01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Aparatur100%

6.500.255.337 100%

10.045.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 002 Pembangunan rumah dinas Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah dinas Provinsi 1 Paket - -

1.01.1.01.02. 01 02 003Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhan gedung kantor

tempat kerjaProvinsi 1 Paket 2.000.000.000 DAU 1 Paket

1.01.1.01.02. 01 02 005Pengadaan kenderaan dinas/operasional

Jumlah pemenuhan kebutuhan kenderaan

operasional 1.172.335.737 2.500.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 007Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana

perlengkapan gedung kantor yang disediakanProvinsi 1 Paket 804.400.000 DAU 1 Paket

850.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 010 Pengadaan Mobeleur Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair Provinsi 1 Paket 403.000.000 DAU 1 Paket 200.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 020Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan


pemeliharaan rutin/berkalaProvinsi 1 Paket 100.000.000 DAU 1 Paket 100.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 022Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Persentase gedung kantor yang dilakukan


Provinsi 1 Paket 500.000.000 DAU 1 Paket 5.025.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan


Provinsi 54 Unit 972.000.000 DAU 54 Unit 1.000.000.000

1.01.1.01.02. 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas




1.01.1.01.02. 01 02 028Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor




1.01.1.01.02. 01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran

dan Penggunaan Atribut Pegawai100%

826.860.000 DAU100%

-

1.01.1.01.02. 01 03 002Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

yang disediakan

Provinsi 567 orang 826.860.000 DAU 100%

1.01.1.01.02. 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang memenuhi

kompetensi100%

1.378.125.000 100%

1.685.471.250

1.01.1.01.02. 01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah diklat formal yang diselenggarakan Provinsi 146 orang 690.925.000 DAU 4 Keg 725.471.250

1.01.1.01.02. 01 006 Jumlah Rapat koordinasi teknis Provinsi 425 orang 687.200.000 DAU 2 Paket 960.000.000

1.01.1.01.02. 01 06 Persentase laporan capaian kinerja dan

keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip,

Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL

di bagi dengan Total Laopran Wajib)

100%

735.000.000

100%

1.171.750.000

1.01.1.01.02. 01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar

realisasi kinerja SKPA

Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi

9 Laporan 735.000.000

DAU

9 Laporan 771.750.000

TABEL 4.2

RENCANA BELANJA SKPA BERDASARKAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

DINAS KESEHATAN ACEH

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

RENCANA TAHUN 2020

Catatan Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2021

(1)




Rapat koordinasi teknis (Rakornis)

Nomor


1.01.02.1.01.02. 01 161) Persentase Puskesmas yang terakreditasi; 2)

Persentase RS yang terakreditasi, 3) Persentase

Pusk sesuai standar PMK 75/ 2015, 4). Jumlah RS

yang memenuhi Standar PMK 56 /2014. 5).

Jumlah RS yang melaksanakan SIM RS Update

6). Tersediannya dokumen Profil kesehatan ,

7).Persentase SOP-AP

1) 84; 2) 60 20.403.756.000 1) 100; 2)

100 15.300.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 002 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jumlah RSUD yang menerapkan PPI, PPRA dan

pasien safety

Provinsi 24 RSUD 3.498.026.000 PAA 24 RSUD 3.000.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 006 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Provinsi 69 rs 1.500.000.000 SILPA OTSUS ACEH 117 Pusk 12.300.000.000

Jumlah Puskesmas terakreditasi20% -

Jumlah Faskes lainnya yang terakreditasi33 20%

1.01.02.1.01.02.01 16 014 Monitoring, Evaluasi dan Peloparan Meningkatnya Koordinasi dengan kabupaten/

kota

23 Kab/Kota, 4

Laporan

735.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 xxx Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan

yang sesuai standar200

6.423.980.000

Jumlah Puskesmas yang sudah menjalankan

Manajemen Puskesmas (MP)259

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

kesehatan tradisional198

Jumlah Puskesmas yang bekerjasama Quickwins

pelayanan darah melalui Dinkes dengan UTD dan

RS

280

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan

peayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil

dan sangat terpencil

8

1.01.02.1.01.02. 01 16 xxx 1. Terkonekesinya data Pasien dengan Finger

Print Pasien, 2.Pasien mudah mengakses

pelayanan Kesehatan

10 RS 200.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 16 xxx 1. Persentase ketersediaan data dan Informasi

Publik


Menjalankan Sistem Informasi Kesehatan

Terintegrasi

3. Persentase Kab/Kota Melaporkan Data Rutin

1.043.340.000

16 xxx Jumlah RS yang menerapkan sesuai standar 69 2.000.000.000

16 xxx Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi 69 rs 5.003.410.000



1.01.02.1.01.02. 19 1) Jumlah ragam promosi; 2) frekuensi promosi

yang dilakukan

1) 4; 2) 185 3.557.950.754 1) 4; 2) 200 3.446.696.000

1.01.02.1.01.02. 01 19 001 1. Jumlah media promosi yang dikembangkan

pertahun

Provinsi 15 Media 1.148.660.000 PPR 15 Media 1.050.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 19 002 PHBS di Sekolah Aceh Jaya Langsa,

Abdya, Aceh

Tamiang, Aceh

Barat

5 kab 500.000.000 60% 892.500.000

19 004 Jumlah tenaga promkes yang terlatih Provinsi 250 Orang 448.360.000 1 Kab/Kota 493.196.000

1.01.02.1.01.02. 01 19 xxx Jumlah saluran media yang digunakan Provinsi 8 saluran 439.836.986 PPR 100 pkm 205.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 19 005 Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS Provinsi 15% 220.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 19 xxx Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sumberdayanya untuk program

kesehatan

Provinsi 2 ormas 316.493.768 PPR 4 kali 365.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 19 007 Jumlah RSUD yang melakukan PKRS Provinsi 8 RSUD 484.600.000 PPR 24 RSUD 441.000.000



Peningkatan Peranserta dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Program Kesmas

Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah

skit (PKM-RS)

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar

hidup sehat

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer dan

kesehatan tradisional

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah

Sakit

Peningkatan Pelaporan Data dan Informasi Kesehatan

Terintegrasi




1.01.02.1.01.02. 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1) Persentase Stunting; 2)Persentase balita gizi

buruk; 3) Persentase balita gizi Kurang; 4)


1) 24; 2) 2,4 ; 3)

13,1 ; 4) 31

3.865.500.000 1) 23; 2) 2,3

; 3) 12,7; 4)

35

1.627.500.000

1.01.02.1.01.02. 01 20 XXX Tersedia data stunting, wasting, dan giburkur Provinsi 23 Kab/Kota 265.500.000 PPR 23 kab/kota 157.500.000

1.01.02.1.01.02. 01 20 XXX Persentase pemberian PMT Bumil KEK Provinsi 90% 3.000.000.000 SILPA OTSUS ACEH 100% 892.500.000

Persentase penurunan Baduta Stunting 30% 12%

Persentase Pemberian MP ASI pada Balita dengan

gizi kurang

30%

1.01.02.1.01.02. 01 20 004 Persentase Penimbangan Balita Provinsi 95% 600.000.000 SILPA OTSUS ACEH 96% 577.500.000

Persentas bayi mendapat ASI Ekklusif 50% 100% -

95% - DOKA -

1.01.02.1.01.02. 21 Program Pengembangan Lingkugan Sehat 1) Cakupan Rumah sehat; 2) Cakupan Jamban

Sehat; 3) Persentase Penduduk yang memiliki


1) 70; 2) 65; 3) 80

1.258.136.142 1) 75; 2) 70;

3) 90

1.466.000.000

1.01.02.1.01.02. 21 001 Jumlah RS/Fasyankes Yang Melakukan

Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar

Provinsi 36 RSUD 400.000.000 PPR 5 RSUD 408.000.000

1.01.02.1.01.02. 002 Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM Provinsi 4556 desa 400.000.000 PPR 70% 420.000.000

Jumlah Penduduk yang Menggunakan Jamban

Sehat

4670519 DAK NON FISIK 34% 230.000.000

Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan

Pengawasan

55% 74%

Jumlah Penduduk yang memenuhi akses terhadap

air bersih yang memenuhi syarat

4670519

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang


60%

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

38%

1.01.02.1.01.02. 21 003 Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan

Kesehatan Kerja Dasar

Provinsi 60% 358.136.142 PPR 23 kab/kota 408.000.000

Jumlah Pos UKK yang Terbentuk di Daerah PPI/TPI204 pos

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan

Kegiatan Kesehatan Olahraga pada kelompok


40% 32%

1.01.02.1.01.02. 21 xxx Jumlah Kab/Kota Yang Menyelenggarakan

Tatanan Kawasan Sehat

10 100.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 25 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk0,35% 10.256.005.229 0,40% 10.768.805.490

004 Tersedianya mobil Pusling di Puskesmas 1 Unit 500.000.000 SILPA OTSUS ACEH 525.000.000

01 005 Terlaksananya pembangunan poskesdes 1 Unit 500.000.000

OTSUS ACEH 525.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 25 006 Jumlah fasilitas kesehatan dasar yang disediakan9.256.005.229

SILPA OTSUS ACEH 0,35 9.718.805.490

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu serta

JaringannyaPengadaan Puskesmas Keliling

Pembangunan Posyandu/Poskesdes

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga

Sadar Gizi

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Pembinaan Lingkungan Sehat

Peta Informasi masalah gizi Masyarakat

Penanggulangan Masalah gizi masyarakat


1.01.02.1.01.02. 01 26 Jumlah Kab/kota yang Memiliki RS Regional dan

RSUD Tipe B

11% 327.905.863.413 12% 637.800.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 26 001 Pembangunan Rumah Sakit jumlah rumah sakit rujukan regional Tipe A yang di

bangun, jumlah Kab/Kota yang memiliki RSUD

Type B,

Kab/Kota 4 rs 291.905.863.413 OTSUS ACEH RS Regional

RS Kab/Kota

5 Paket 600.000.000.000

Jumlah rumah sakit yang dibangun RSUD -

018 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1.Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kesehatan

dan Kedokteran Rumah Sakit di 23 Kab/Kota

1 Paket 30.000.000.000 OTSUS ACEH 31.500.000.000

020 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Jumlah kenderaan ambulance/mobil jenazah yang

diadakan

5 unit 6.000.000.000 SILPA OTSUS ACEH 6.300.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 28 Peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan 100% 493.578.569.109 100% 740.000.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 28 001 Kemitraan Asuransi Kesehatan masyarakat Persentase Penduduk Aceh yang mendapatkan

jaminan kesehatan (JKA+ dan Asuransi lainnya)

Provinsi100%

493.578.569.109 OTSUS ACEH JKA 100%

740.000.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 34 Jumlah Jenis Pemeriksaan/Parameter

laboratorium kesehatan di Labkesda 65/108

6.391.190.000 70/108

5.788.125.000

1.01.02.1.01.02. 01 34 xxx 1. Laboratorium medik sesuai standar Provinsi 3650 5.512.500.000 PPR UPTD Labkes 100% 5.788.125.000

2. Laboratorium Kesmas sesuai standar 650

01 34 xxxJumlah Petugas Kalibrasi yang terampil

6 878.690.000

Jumlah peralatan Alkes yang mendapat

perawatan dan perbaikan

25

1.01.02.1.01.02. 01 35 Persentase Tenaga Kesehatan Terlatih 60 4.467.084.143 85% 4.690.438.350

1.01.02.1.01.02. 01 35 01 1. Jumlah tenaga medis dan non medis yang

mengiukuti pelatihan, fungsional dan managemen

kesehatan

Provinsi 3.282.334.143 SILPA OTSUS ACEH

100%

3.446.450.850

2. Jumlah tenaga kesehatan profesional yang

memenuhi standar kompetensi sesuai

pengembangan profesi

-

1.01.02.1.01.02. 01 35 02 Terpenuhinyan Tenaga Dokter di Wahana,

Tersampaikan Informasi Terkait Program

Percepatan Peningkatan Pengembangan SDMK

dan Profesionalisme OP, Terjadinya Koordinasi

Antar Pengelola Tubel, BKD, Dinkes

Provinsi 115 orang 1.184.750.000 SILPA OTSUS ACEH 3 Dok 1.243.987.500

1.01.02.1.01.02. 01 36 Terbangunnya Sistem Terpadu Penanggulangan

Krisis Kesehatan dan Terbentuknya Unit Public

Safety Centre (PSC)

20 1.328.000.000 100% 1.394.400.000

1.01.02.1.01.02. 01 36 xxx 1-Jumlah petugas yang terlatih tetang

penanggulangan krisis., 2- Jumlah Kab/Kota

melakukan pelayanan Ambulan terpadu

Provinsi1-256 org, 2-23

Kab/Kota

1.328.000.000

PPR

256 orang 1.394.400.000

1.01.02.1.01.02. 01 40 1) Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA; 2) Cakupan

Penemuan dan penanganan Penderita penyakit

DBD; 3) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI); 4) AFP rate per 100.000

penduduk< 15 thn; 5) Angka kejadian Malaria; 6)

Penderita diare yang ditangani; 7) Prevalensi

HIV/AIDS (persen) dari total populasi; 8) Jumlah

Kab/Kota dengan endemis filariasis yang berhasil

menurunkan angka mikro filaria menjadi kurang

dari 1 persen; 9) Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak

Menular (PTM); 10) Persentase Gampong yang

melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(POSBINDU) PTN; 11) Persentase Puskesmas

yang melaksanakan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia

30-50 tahun; 12) Jumlah Kab/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA

di Institusi penerima wajib lapor (IPWL); 13)


pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

(PUSKESWA); 14) Jumlah RS yang memiliki Unit

Pelayanan Intensif Psikiatri (UPIP); 15) Jumlah

orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Mandiri

1) 49; 2) 100; 3)

92; 4) 2; 5) 0,03;

6) 78; 7) Kurang

dari 0,05; 8) 3

15.970.915.000 1) 53; 2)

100; 3) 100;

4) 2; 5) 0,02;

6) 79; 7)

Kurang dari

0,05; 8) 11

13.116.658.500

1.01.02.1.01.02. 01 40 001 Penyemprotan /Fogging Sarang nyamuk a. Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD <



penduduk.

Provinsi

a. 80%

b. 22 Kab

2.200.000.000 SILPA OTSUS ACEH 100% 2.310.000.000


Prasarana Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS

Mata


Kesehatan


Peningkatan Diklat Medis/Non Medis

Penelitian dan Pengembangan Medis dan Non Medis

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Pengujian dan Kalibrasi Alkes


Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance

Terpadu

Pelayanan Krisis Kesehatan dan Pelayanan Ambulan

Terpadu (PSC)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit


1.01.02.1.01.02. 01 40 002 Pengadaan alat fogging dan bahan fogging a. Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD <



penduduk.

Provinsi

a. 80%

b. 22 Kab

630.450.000 SILPA OTSUS ACEH 2 pt 643.059.000

1.01.02.1.01.02. 01 40 003 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1. Persentase anak usia 12-24 bulan yang

mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hb Lanjutan≥80%

616.000.000 DBH 60% 628.320.000

2. Persentase anak sekolah yang mendapatkan

imunisasi lanjutan

1.01.02.1.01.02. 01 40 004 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulagan Penyakit

Menular

a. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total

populasi.


penduduk.

c. Persentase Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per d.

Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang


Provinsi

a. <0,5

b. 23 Kab

c. 80%

D.45%

1.803.200.000 SILPA OTSUS ACEH + KPA AIDS 75% 1.893.360.000

1.01.02.1.01.02. 01 40 006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik a. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif)

yang ditemukan.




< 1%.







Provinsi

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

2.487.385.000 SILPA OTSUS ACEH 23 Kab/Kota 2.611.754.250

1.01.02.1.01.02. 01 40 008 Peningkatan Imunisasi Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap

Provinsi

93%

1.616.260.000 SILPA OTSUS ACEH 95% 2.017.073.000

Persentase Kab/Kota yang mencapai > 80%

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi

Provinsi 90% DAK NON FISIK 90% -

Non-polio AFP rate Minimum Target —

≥2/100,000 populasi <15 tahun

Provinsi 2/100.000 -

2 spesimen adekuat diambil dg interval ≥24 jam



≥80%

Presentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah

haji (3 bulan sebelum operasional)

80%

1.01.02.1.01.02. 01 40 XXX 2 spesimen adekuat diambil dg interval ≥24 jam


Minimum Target — ≥80% ≥80% 1.000.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 40 XXXPresentase hasil




80% 500.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 40 009 Peningk.Surveilance Epidemiologi dan


Persentase respon penanggulangan terhadap

sinyal kewaspadaan dini kejadian luarbiasa (KLB)

untuk mencegah terjadinya KLB di Kab/Kota

Provinsi 75% 882.020.000 OTSUS ACEH 95% 700.000.000

Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi

emerging

21 Kab/Kota -

1.01.02.1.01.02. 01 40 010 Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit


yang ditemukan.




< 1%.








Provinsi

a. 45%

b. 0,70

c. 3 Kab

d. 40%

e. 83%

f.0,05%

500.000.000 PPR 5 Dok 525.000.000

1.01.02.1.01.02. 01 40 012 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

Penyakit Tidak Menular


pengendalian PTM terpadu

Provinsi

60% 1.702.945.000

SILPA OTSUS ACEH 23 Kab 1.788.092.250




40 xxx Persentase Kab/Kota yang memiliki Puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 94% 2.032.655.000


menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa /

Psikiatri 13

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

(fasyankes) sebagai Penerima Wajib Lapor (IPWL)

pecandu Narkotika yang aktif43%

Persentase desa siaga sehat jiwa25%

Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan keswa

dan mandiri55%



Pencegahan dan pengendalian masalah

Kesehatan Jiwa dan Napza di 30 % SMA dan yang

sederajat

8

1.01.1.01.02. 01 41 1) Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan

memenuhi standar Pangan Industri Rumah Provinsi

1) 16; 2) 90; 3)

40; 4) 8 8.513.435.000

1) 21; 2)

95; 3) 50; 4) 4.783.500.000

1.01.1.01.02. 01 41 001 Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat

dan Vaksin esensial

Provinsi100%

3.000.000.000 SILPA OTSUS ACEH Buffer stock

Dinkes

340 PKM 3.150.000.000


Kabupaten/Kota yang menerapkan system

informasi logistic obat dan Bahan Medis Habis

Pakai (BMHP)

45%

- DOKA -

Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang

melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar80%

1.01.1.01.02. 01 003 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan

kesehatanPersentase Kab/Kota yang Menerapkan

Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

Provinsi 45% 985.000.000 SILPA OTSUS ACEH 90% 1.083.500.000

005 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarkat

di Bidang Obat/ Makanan

Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan

memenuhi standar pangan industri rumah tangga

Provinsi 5 kab/Kota 500.000.000 PPR 550.000.000

41 xxx 1. Persentase pemeliharaan Alat Kesehatan di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Persentase Fasyankes Dasar yang memiliki


3. Persentase Fasyankes Rujukan yang memiliki


4. Persentase sarana produksi dan distribusi alat

kesehatan dan PKRT

100% 2.760.135.000

41 xxx 1. Tersedianya alat-alat Pemeliharaan dan

Perbaikan Alkes sesuai standar

2. Tersedianya Tenaga Pemeliharaan dan

Perbaikan ALKES terlatih


4. Persentase buffer stock spare part alkes

100% 1.268.300.000

1.01.02.1.01.02. 42 1) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;

3) Cakupan kunjungan bayi; 4) Angka

kelangsungan hidup bayi; 5) Cakupan kunjungan

Ibu hamil K4; 6) Cakupan pelayanan nifas; 7)

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani; 8) Cakupan pelayanan anak balita; 9)

Angka Kematian Bayi; 10) Angka kematian Balita.

1) 100; 2) 100; 3)

90; 4) 991; 5)

100; 6) 84; 7) 70;

8) 90; 9) 9; 10) 9

7.446.860.000

1) 100; 2)

100; 3) 90;

4) 991; 5)

100; 6) 85;

7) 80; 8)

100; 9) 9;

10) 9

2.639.049.000

- 1 Kab/Kota -

1.01.02.1.01.02. 01 03 Persentase remaja putri yang mendapatkan TTD Provinsi 28% 1.163.380.000 PPR 95% 1.221.549.000


Penjaringan Anak sekolah

250 Pusk


1.01.02.1.01.02. 01 xxx Persentase Puskesmas yang mrlaksanakan Kelas

ibu

Provinsi 100% 2.797.930.000 SILPA OTSUS ACEH 200 OR 1.417.500.000


Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di

Faskes

100%

Persentase Kunjungan bayi Neonatal (KN lengkap) 100%

1.01.02.1.01.02. 01 xxx Menurunnya AKB 800% 2.356.380.000

Menurunnya AKABA 900%



1.01.02.1.01.02. 01 xxx Meningkatnya Pemberdayaan lansia dalam

menurunkan AKI& AKB

1.129.170.000

Jumlah 969.937.401.656 1.514.806.833.243

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil

dan Keluarga

Peningkatan pelayanan kesehatan anak

Peningkatan Pelayanan usia lanjut

Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan

termasuk obat


Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja ( KRR)


BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan

oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil

kerja kolektif serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Aceh ini merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh

yang penting untuk dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Kesehatan Aceh, guna mendukung tercapainya

target pembangunan tahun 2019. Renja Dinas Kesehatan Aceh telah memuat

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang

perlu diupayakan dalam rangka mewujutkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan pembangunan diemban oleh Dinas Kesehatan Aceh sebagai salah

satu SKPA di lingkup Pemerintah Aceh. Oleh karena itu sangat diharapkan

adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan isi

renja Dinas Kesehatan Aceh ini.

Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya

dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras

dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang

Kesehatan secara luas, dan Renja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh

pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan

pembangunan Aceh. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada

seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Banda Aceh, 28 Maret 2019

D i n a s K e s e h a t a n A c e h J l . T g k S y e c h M u d a W a l i

N o . 0 6 B a n d a A c e h w w w . d i n k e s . a c e h p r o v . g o . i d

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) · Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2019 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga