KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia – Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah

ini.

Dalam makalah ini kami membahas mengenai “Organisasi Internasional” yang

mana makalah ini kami buat sebagai tugas pembahasan materi pada mata kuliah Bisnis

Internasional.

Dalam menyusun makalah ini, kami menyadari akan banyak bantuan dari

berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan

yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung

dalam penyelesaian makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari

sempurna, maka guna penyempurnaan isi makalah ini kami mengharapkan saran dan

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Dan kami mengharapkan agar makalah ini

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam hal pengetahuan maupu

terapan.

Surabaya, 20 April 2013

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Organisasi internasional merupakan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang

dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari

dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para

anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinsikan suatu organisasi internasional harus melihat

tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan

yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non negara.

Keberhasilan suatu organisasi internasional dapat dilihat dari kebijakan dan cara untuk

mengimplementasikannya. Keberhasilan di bidang ini tergantung dari sikap otonomi organisasi

dan kepercayaan anggota atas kepemimpinan politis organisasi tersebut, tetapi yang paling

penting adalah persepsi dari pemerintah negara anggota tentang seberapa jauh bantuan maupun

kebijakan yang dikembangkan oleh organisasi yang akan sesuai dengan kepentingan nasional

mereka. Oleh sebab itu anggota dapat mendorong ataupun menghalangi perkembangan bantuan

ataupun kebijakan yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan penilaian mereka dengan

mempertimbangkan untung dan ruginya bagi kepentingan nasional negara tersebut.

Bila pengembangan bantuan dan kebijakan tertentu oleh organisasi dipandang berguna

oleh pemerintah negara anggota atau bila organisasi telah memiliki semacam otonomi yang

meningkat dan mengatur dengan kuat masalah kebijakan yang spesifik dan fungsional, maka

perumusan kebijakan tersebut akan dapat berjalan tanpa campur tangan yang spesifik dari negara

anggota, dan keberhasilan implementasinya akan bergantung dari seberapa baik bantuan maupun

kebijakan tersebut dapat diterima oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, tanggapan dari

negara anggota atas isu yang menjadi tujuan dari bantuan maupun kebijakan organisasi adalah

variabel yang signifikan bagi pengembangan keberhasilan hasil kinerja. Hal ini khususnya dalam

kasus dimana implementasi kebijakan membutuhkan tindakan dari anggota organisasi. 

Dengan latar belakang masalah tersebut, kami memutuskan untuk lebih mendalami

materi ini melalui makalah dengan judul :“Organisasi Internasional”.

BAB II

PEMBAHASAN MATERI

2.1 Pengertian Organisasi Internasional

Organization dalam kata international organization sering menjadi permasalahan

dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu organization. Dalam hal ini dijelaskan bahwa

Organization adalah suatu proses sedangkan international organization adalah aspek-aspek

representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu

tertentu. Hubungan Internasional antara pemerintah, kelompok individu, tidaklah bersifat

acak tetapi bersifat terorganisir. Suatu bentuk dari hubungan internasional tersebut adalah

institusi yaitu bentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk

dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi,

konferensi, atau organisasi internasional.

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-

batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau

diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan

dan berlembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta

disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama

kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

A Leroy Bennet menyatakan organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

1. Organisasi tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan.

2. Keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat.

3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional.

4. Badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas.

5. Sekertariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara

berkelanjutan. 

2.2 Macam – Macam Organisasi Internasional

Banyak sekali macam – macam organisasi yang ada, antara lain:

1. UN = United Nation = PBB (1945).

2. UNICEF = United Nations International Childrens Emergency Fund (1946), namun

namanya diganti setelah thn 1953 menjadi: United Nations Children’s Fund. Dalam

Bahasa Indonesia yaitu Dana Darurat Internasional PBB.

3. UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (16

November 1945).

4. UNCHR = United Nations Commission on Human Rights (2006).

5. UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees (14 Desember 1950).

6. UNDPR = United Nations Division for Palestinian Rights (2 Desember 1977).

7. UNSCOP = United Nations Special Committee on Palestine (May 1947, oleh 11

negara).

8. WHO = World Health Organization (7 April 1948), dalam Bahasa Indonesia berarti

Organisasi Kesehatan Dunia.

9. IMF = International Monetary Fund (Juli 1944, 180 negara), dalam Bahasa Indonesia

yaitu Dana Moneter Internasional.

10. NATO = North Atlantic Treaty Organisation (4 April 1949).

11. NGO = Non-Governmental Organizations. Dalam bahasa Indonesia Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), yang didirikan oleh perorangan atau group dan tidak terikat oleh

pemerintah.

12. GREENPEACE (40 negara, dari Europe, State of America, Asia, Africa dan Pacific,

semenjak1971)

13. AMNESTY International (1961, memiliki sekitar 2,2 juta anggota, dari 150 negara,

organisasi yang membantu menghentikan penyelewengan / pelecehan hak asasi

manusia)

14. WWF = The World Wildlife Fund (1985, Memiliki hampir 5 juta pendukung, distribusi

dari lima benua, memiliki perkantoran / perwakilan di 90 negara).

15. G8 = Group of Eight, kelompok negara termaju di dunia. Sebelumnya G6 pd thn

1975,kemudian dimasuki oleh Kanada 1976 (Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania

Raya,Amerika Serikat, Kanada dan Rusia (tidak ikut dalam seluruh acara), serta Uni

Eropa.

16. EU = The European Union (27 negara anggota, 1 november 1993).

17. DANIDA = Danish International Development Assistance (Organisasi yg memberikan

bantuankepada negara2 miskin, pengungsi, bencana alam)

18. ICRC = International Committee of the Red Cross (1863) = Palang Merah, gerakan

bantuankemanusiaan saat bencana alam atau peperangan.

19. OPEC = Organization of The Petroleum Exporting Countries (1960, anggota 13 negara,

termasuk Indonesia)

20. ASEAN = Association of Southeast Asian Nations = Perhimpunan Bangsa-bangsa

AsiaTenggara (PERBARA) ( Dibentuk 8 Agustus 1967, memiliki 10 negara anggota,

Timor Leste dan Papua new Guinea hanya sebagai pemantau, dan masih

mempertimbangkan akan menjadi anggota).

21. APEC = Asia Pacific Economic Cooperation, (1989 di Canberra, Australia, yaitu wadah

kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasific di bidang ekonomi).

22. FAO = Food and Agricultural Organization (Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian).

23. UNINDO = United Nations Industrial Development Organization (Organisasi

Pembangunan Industri PBB).

24. ILO = International Labor Organization (Organisasi Buruh Internasional).

25. ICAO = International Civil Aviation Organization (Organisasi Penerbangan Sipil

Internasional).

26. ITU = Internasional Telecomunications Union (Serikat Telekomunikasi Internasional).

27. UPU = Universal Postal Union (Serikat Pos Dunia).

28. WMO = World Meteorological Organization (Organisasi Meteorologi Dunia).

29. IAEA = International Atomic Energy Agency (Badan Energi Atom International).

30. IFAD = International Fund for Agricultural Development (Dana Internasional untuk

Pembangunan Pertanian).

31. IDA = International Development Association (Asosiasi Pembangunan Internasional).

32. IBRD = International Bank for Reconstruction and Development (Bank International

untuk Rekonstruksi dan Pembangunan).

33. IFC = International Finance Corporation (Korporasi Keuangan Internasional).

2.3 Bentuk - Bentuk Organisasi Internasional

Terdapat dua kantegori utama organisasi internasional, yaitu:

Organisasi antar pemerintah (Inter-Governmental Organizations / IGO) .

Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Misalnya

PerserikatanBangsa Bangsa (PBB), Association of South East Asia Nation (ASEAN),

dan World Trade Organization (WTO).

Organisasi non pemerintah ( Non- Governmental Organizations / NGO)

Anggotanya terdiri dari kelompok - kelompok swasta di bidang-bidang keilmuan,

kebudayaan, kegamaan, bantuan teknik, atau ekonomi, dan sebagainya. Misalnya

Palang Merah Nasional (PMI), UNHCR, Greenpeace, Oxfam International.

2.4 Penggolongan Organisasi Internasional

Penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam, diantaranya:

a. Kegiatan Administrasi

Organisasi Internasional Antar Pemerintah (Inter-Govermental Organization).

Anggota - anggota organisasi ini berasal dari perwakilan pemerintah negara.

Contoh : PBB, ASEAN, SAARC, OAU, NAM, dan lain – lain.

Organisasi Internasional Non - Pemerintah (Non-Govermental Organization).

Organisasi yang bukan pemerintahan. Contoh : IBF, ICC, Dewan Masjid Sedunia,

Dewan Gereja Sedunia, Perhimpunan Donor Darah Sedunia.

b. Ruang lingkup (wilayah)

Organisasi Internasional Global. Wilayah kegiatan adalah global (seluruh dunia),

dan keanggotaan terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia. Contoh :

PBB/UNO, OKI/OIC, GNB/NAM

Organisasi Internasional Regional. Wilayah kegiatan adalah regional, dan

keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja.

Contoh : ASEAN, OAU, GCC, EC, SAARC.

c. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi

Bidang Ekonomi

Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Contoh : KADIN Internasional

Bidang Lingkungan Hidup

Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Contoh : UNEP

Bidang Kesehatan

Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Contoh : WHO, IDF

Bidang Pertambangan

Organisasi yang bergerak di bidang pertambangan. Contoh : ITO

Bidang Komoditi (pertanian dan industri)

Organisasi yang bergerak di bidang komoditi. Contoh : IWTO, ICO

Bidang Bea Cukai dan Perdagangan Internasional

Organisasi yang bergerak di bidang perdagangan. Contoh : GATT

 2.5 Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi

Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan organisasi serta

bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu.

Contoh : PBB/UNO.

Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus). Tujuan organisasi dan

kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal khusus saja.

Contoh : OPEC, dan termasuk organisasi - organisasi khusus di bawah naungan PBB,

seperti : UNESCO, UNICEF, ITU, UPU, dan lain – lain.

 

2.6 Ruang Lingkup Bidang Kegiatan

Organisasi Internasional : Global-Umum. Contoh : PBB/UNO, dls.

Organisasi Internasional : Global-Khusus. Contoh : OPEC, ICAO, IMCO, ITU, UPU,

UNESCO, WHO, FAO dan ICRC.

Organisasi Internasional : Regional-Umum. Contoh : ASEAN, EC, OAS, OAU,

SAARC, GCC, Liga Arab, dls.

Organisasi Internasional : Regional-Khusus. Contoh : AIPO, OAPEC, PATA, dls.

 

2.7 Bentuk dan Pola Kerjasama

 Kerjasama Pertahanan-Keamanan (collective security), yang adalah disebut

“institutionalized alliance” Contoh : NATO.

Kerjasama Fungsional (functional cooperation)Contoh : PBB, ASEAN, OKI, OPEC,

SAARC, OAU, GCC, dan lain – lain.

2.8 Fungsi Organisasi

Organisasi Politikal, yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah

masalah politik dan hubungan internasional. Seperti halnya ASEAN yang

mencanangkan konsep ZOPFAN.Contoh : PBB, ASEAN, NATO, ANZUS, SAARC,

OAU, Liga Arab, dan lain – lain.

Organisasi Administratif (administrative organization), yaitu organisasi yang

sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif. Contoh : UPU,

ITU, OPEC, ICAO, ICRC, dan lain – lain.

Organisasi Peradilan (judicial organization), yaitu organisasi yang menyangkut

penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi,

hukum,sosbud). Menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai

ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional) Contoh : Mahkamah

Internasional.

 

BAB III

PEMBAHASAN KASUS

Tentang APEC (Asia Pasific Economic Cooperation)

APEC adalah sarana kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada

bulan November 1989 di Canberra, Australia atas usul Perdana Menteri Australia Bob

Hawke. Prinsip dasar pembentukan APEC adalah sebagai forum konsultasi dalam

memecahkan masalah ekonomi, perdagangan, dan investasi anggotanya.

Keanggotaan APEC terdiri dari 18 negara yaitu : Amerika Serikat, Australia, Kanada,

Meksiko, Cina, Jepang, Brunei Darussalam, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Papua

Nugini, Thailand, Singapura, Indonesia, Selandia Baru, Filipina, Chili, dan Taiwan.

Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik,

terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Badan-badan yang mengatur APEC adalah :

1. KTM : Konferensi Tingkat Menteri

2. SOM : Senator Official Meeting

3. CTI : Komite Perdagangan dan Investasi

4. BAC : Komite Anggaran dan Administrasi

5. ETI : Kelompok Ad Hoc mengenai Kelompok Kerja

Alasan-alasan negara menjadi organisasi internasional:

- negara tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri

- Tempat untuk mempromosikan kepentingan negara.

STUDI KASUS

Pertemuan Pertama Senior Officers Meeting (SOM) II APEC 2013 dimulai secara resmi

pada Minggu (7/4) di Surabaya, membahas berbagai isu terkait masalah ekonomi

hingga upaya penanggulangan terorisme untuk melindungi perekonomian negara-

negara anggota APEC.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 2000 delegasi asal 21 negara se-Asia Pasifik itu

menginginkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan serta kemampuan yang sama

dalam hal pencegahan terorisme.

Pembukaan pertemuan  membahas mengenai Counter-Terrorism Task Force (CTTF) atau

Satuan Tugas Kontra-Terorisme yang memiliki pengaruh dalam perkembangan ekonomi

negara-negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Pertemuan APEC ini

akan difokuskan pada pembahasan penanganan terorisme beserta strategi ekonomi jangka

panjang.

“Hari ini kita akan bahas kerja dari Task Force Counter-Terrorism sini, mulai dari

evaluasi dari sumber daya independen, bagaimana cara kerja kita selama ini, apa yang

masih potensial untuk ditingkatkan, apa pekerjaan lain yang harus dilakukan, itu yang

pertama. Yang kedua kita menggagas perencanaan strategis untuk 2013 sampai 2017.

Kita merencanakan apa yang kita lakukan dalam jangka lima tahun ini, dalam kerangka

CTTF ini,” ujar Harry.

Harry mengungkapkan, seluruh anggota APEC sepakat untuk saling meningkatkan

kemampuan menjaga kawasan Asia Pasifik dari ancaman terorisme.

“Semua kawasan itu rawan terhadap terorisme, bahkan kita semua negara di kawasan ini

juga sudah menyadari bahwa tidak ada satu negara yang luput dari ancaman. Makanya

kita harus bekerja sama, kita harus saling meningkatkan kemampuan, kalau kita

kemampuannya tidak sama itu kan yang bisa diganggu di yang kemampuannya rendah.

Kalau diganggu satu saja kan mengganggu kawasan,” ujar Harry, yang juga Deputi Kerja

Sama Internasional, Badan Nasional Penaggulangan Teroris.

Pertemuan Asia Pasific Economic Coorperation (APEC) 2013 yang diselenggarakan di

Kota Surabaya dimulai hari ini, Minggu, 7 April 2013. Berbagai agenda penting dibahas

dalam event internasional yang diikuti delegasi dari 21 negara tersebut.

Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri,

Aryo Suryodiputro, menjelaskan, salah satu agenda pembahasan adalah peran usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab, UMKM terbukti mampu bertahan dari

badai krisis ekonomi global. "Ini menjadi agenda penting agar kita membuka akses bagi

UMKM ke dunia global,” katanya ketika ditemui di Hotel JW Marriot Surabaya, Minggu,

7 April 2013.

Menurut Aryo, sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC, Indonesia merasa perlu

mendesak negara-negara yang menjadi mitra dagang, yang selama ini cenderung bersikap

proteksionis, agar lebih membuka diri. Sebab, Indonesia telah membuka lebar-lebar pintu

investasi dan perdagangan bagi negara lain, termasuk kemudahan perizinan.

Pertemuan APEC di Surabaya bahkan membahas isu-isu yang berkaitan dengan

penanganan terorisme, terutama pola penanggulangan bahaya terorisme di pelabuhan

udara. Sebab, penanggulangan terorisme tidak boleh menghalangi dan menghambat arus

barang.

Delegasi dari negara-negara peserta APEC akan saling berbagi pengalaman terkait

dengan penanggulangan terorisme dalam sesi pertemuan dengan topik "Counter

Terrorism Task Force". Deputi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia

Harry Purwanto akan menjadi salah satu pembicara.

Pertemuan Second Senior Official's Meeting (SOM II) APEC 2013, Selasa (9/4/2013) memasuki

agenda pembahasan kebijakan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Fokus ini dianggap penting karena merupakan penunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ekonomi Asia Pasifik.

Pada forum itu, Menristek RI Gusti Muhammad Hatta hadir. Menurut dia, dimasukkannya ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam pembahasan APEC diharapkan dapat menunjang peningkatan

perekonomian, serta menyamakan kemampuan setiap negara APEC.

“Iptek juga mendukung pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ada tujuh

fokus bidang teknologi yang dibahas di forum ini. Diantaranya pertanian dan ketahanan pangan,

energi, kesehatan dan obat, ICT, transportasi, pertahanan dan teknologi,” jelas Gusti saat

membuka diskusi APEC terkait Policy Partnership on Science Technology and Innovation

(PPSTI).

Dengan tujuh fokus itu, tentu Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan perairan, sangat

diuntungkan. Indonesia juga bisa mendapat transfer teknologi. Apalagi negara berkembang

banyak mengadopsi teknologi dari negara maju. Salah satunya dengan mengembangkan energi

panas bumi sebagai pengganti BBM yang mulai krisis.

Untuk itu, pemanfaatan panas bumi di Indonesia harus digenjot. Padahal saat ini, potensi panas

bumi di Indonesia masih besar, yakni 40 persen dari ketersediaan di dunia. Panas bumi yang

dikembangkan di negara ini dari Sulawesi Utara dan Jawa Barat.

Sementara Ketua Kebijakan Kemitraan bidang Ekonomi, Teknologi dan Inovasi (PPSTI) APEC,

Amin Subandrio menegaskan, Indonesia menghendaki agar kerjasama yang melibatkan alih

teknologi diharapkan mampu menyetarakan kemampuan antara negara maju dengan negara

berkembang. Kesetaraan dalam bidang ekonomi menjadi penekanan dalam hal ini.

- Forum "Asia-Pacific Economic Cooperation" (APEC) atau pertemuan ekonomi se-Asia Pasifik

yang digelar di Kota Surabaya pada Minggu fokus membahas antisipasi terorisme di antaranya

mengenai deteksi arus dana terorisme antarnegara.

Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

RI Arto Suryodipuro mengatakan Forum APEC yang mengagendakan pembahasan "Terrorism

Task Force" akan membicarakan persoalan pendanaan terorisme di Asia Pasifik "Mendeteksi

arus uang untuk keperluan terorisme lintas negara," katanya.

Selain itu, lanjut dia, keamanan barang-barang di pesawat juga tidak luput dari perhatian Forum

APEC. "Di satu sisi barang itu aman, di satu sisi ada fasilitasi. Jangan sampai upaya keamanan

mengganggu arus barang. Jadi dicari keseimbangan," katanya.

Dalam hal pendanaan terorisme, Arto mengatakan setiap negara saling berbagi pengalaman. "Itu

juga akan dibahas dalam kerja sama bilateral maupun lebih luas di PBB," katanya.

Arto juga menjelaskan bahwa dalam konsep "Capacity Building" atau pengembangan kapasitas

dalam Forum APEC kali ini membahas pemanfaatkan anjing pelacak. "Jadi adanya sarana

bertukar pandangan dan informasi mengenai pelatihan dan aplikasi dari anjing pelacak," katanya.

Sementara itu, tujuan umum dari Forum APEC kali ini, menurut dia, adalah agar Forum APEC

bisa menghubungkan relasi antarnegara dalam kaitannya dengan investasi infrastruktur. "Di Asia

Pasifik ada kesepakatan itu. Makanya dalam pertemuan ini diharapkan bisa mendukung

pembangunan infrastruktur di Indonesia," katanya.

Selain itu, lanjut dia, peran dari aktor ekonomi seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM)

yang selama ini belum mendapatkan penekanan, maka dalam APEC ini akan dibahas.

Forum APEC di Surabaya dibagi menjadi dua rangkaian yakni pada 7-19 April agenda akan diisi

"Senior Officers Meeting" (SOM) ke-2 yang dihadiri pejabat peserta APEC setingkat direktorat

jenderal (dirjen). Puncaknya, pada 19-21 April, diadakan "Ministers Responsible for Trade"

(MRT) yang dihadiri pejabat setingkat menteri.

Total delegasi diperkirakan mencapai 2.000 orang dari 21 negara plus 3 pengamat. Selama

penyelenggaraan forum itu mereka akan terlibat dalam sedikitnya 38 rapat

Forum "Counter Terrorism Task Force" (CTTF) SOM II "Asia-Pacific Economic Cooperation"

(APEC) yang digelar di JW Marriott Surabaya mulai 7-8 April 2013 menghasilkan 14 keputusan.

Kepala Deputi CTTF Harry Purwanto, di Surabaya, Senin, mengatakan, ada 14 acara yang

berhasil dibahas dalam forum CTTF, salah satunya peningkatan status CCTF dari gugus tugas ke

kelompok kerja.

"Selain itu, bagaimana memperkecil gap atau kesenjangan atas kemampuan negara satu dengan

lainnya terkait penanganan terorisme," kata Harry yang juga Deputi Kerja Sama Internasional

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut dia, forum ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan antarnegara dalam

penanganan terorisme agar tidak mengganggu perekonomian suatu negara. Setiap delegasi

memaparkan penaggulangan terorisme di negaranya masing-masing.

"Dalam hal ini tidak membahas masalah operasi, melainkan meningkatkan kemampuan sendiri

dalam menanggulangi bahaya terorisme," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, mengatasi atau mencegah ancaman teror pada kegiatan atau even besar

seperti pertemuan pimpinan negara salah satunya dengan mengoptimalkan anjing pelacak.

"CTTF juga akan mengagendakan workshop soal itu," katanya.

Begitu juga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan profesional di luar sistem

keuangan dan perbankan dalam pendanaan atau transfer uang untuk kegiatan terorisme dari satu

Negara ke Negara lainnya.

"Ancaman terhadap infrastruktur juga diperhatikan dengan memperkuat obyek vital dan deteksi

dini. Itu nanti akan dibahas pada pertemuan SOM III di Medan pada Juni mendatang

Sumber :

http://khusnitohir.blogspot.com/

https://www.google.com/

#q=makalah+tentang+organisasi+apec&hl=en&psj=1&ei=zipkUeS0LcmNrQePsI

GICg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.bmk&fp=5

39330396fe647e7&biw=1280&bih=681

http://www.voaindonesia.com/content/pertemuan-apec-2013-bahas-terorisme-

dan-keamanan/1636724.html

http://vinz-hyoga.blogspot.com/2013/01/organisasi-internasional.html

Organisasi - Organisasi Internasional

1.    Latar Belakang

Organisasi merupakan sub dari suatu lembaga. Organisasi itu sendiri adalah kelompok

orang yang secara bersama – sama ingin mencapai tujuan yang sama, pada hakikatnya organisasi

adalah adanya orang – orang yang usahanya harus dikoordinasikan tersusun dari sejumlah sub

system yang saling berhubungan dan saling berkerja sama atas dasar pembagian kerja, peran dan

serta mempunyai tujuan tertentu. 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa organisasi memiliki tiga unsur dasar, dan secara lebih rinci

organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal,

b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent

part) yang merupakan kesatuan kegiatan.

c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa; pemikiran, tenaga, dan

lain-lain.

d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan,

e. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Di dunia mempunyai berbagai macam organisasi, kali ini saya akan membahas tentang

Organisasi Internasional yang ada di dunia,beberapa contoh organisasi internasional tersebut

antara lain adalah: PBB,ASEAN,NATO,WHO.

Organisasi Internasional merupakan gabungan negara-negara atau unit-unit kerja yang memiliki

kesepahaman untuk mencapai tujuan bersama. Semua tujuan awal pendirian organisasi

internasional tersebut diwujudkan dalam sebuah bentuk perjanjian.

Setiap organisasi tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan

tertentu.

2.    Identifikasi Masalah

Perlunya organisasi internasional di dunia adalah untuk mengatur dan menyelaraskan

perdamaian dan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di setiap Negara, tanpa

adanya organisasi internasional atau berkurang nya suatu organisasi internasional, maka

keseimbangan di suatu Negara akan menjadi kacau. Sebagai contoh PBB di hapuskan atau di

hilangkan maka tidak akan tercipta lagi keteraturan dan keseimbangan hubungan antara satu

negara dengan negara lain nya,karena dalam hal ini PBB merupakan pemersatu bangsa dari

berbagai negara.

3.    Landasan Teori

Organisasi internasional adalah suatu bentuk organisasi dari gabungan beberapa negara

atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga

merupakan isi dari perjanjian atau charter. Kebijakan umum Pemri pada organisasi-organisasi

internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik

Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Melalui penetapan RJPM, Pemerintah

berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam

menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi

regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi

internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan

nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi

penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

4.    Pembahasan

Organisasi Internasional atau yang disebut “multilateralisme” adalah suatu istilah hubunagn

Internasional yang menunjukkan kerja sama antarbeberapa negara. Pedukung utama

multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah.

Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral (sepihak), sedangkan negara kecil hanya

memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap urusan internasional. Dalam filosofi politis, lawan

dari multilateralisme adalah unilateralisme.

Indonesia termasuk kedalam beberapa organisasi internasional yang ada di dunia salah satunya

ASEAN dan PBB.

Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional diharapkan dapat memberikan manfaat

yaitu antara lain :

Secara Politik : dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan

kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi

terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong

pernghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia;

Secara Ekonomi dan Keuangan : mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang

berkelanjutan,  meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek,

meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional,

mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant dan

bantuan lain yang tidak mengikat;

Secara Sosial Budaya : menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan

derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional,

mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran; menciptakan stabilitas

nasional, regional dan internasional;

Secara Segi Kemanusiaan : mengembangkan early warning system di wilayah rawan

bencana, meningkatkan capacity building di bidang penanganan bencana, membantu

proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana; mewujudkan citra positif Indonesia

di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan

mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

       Mengenai pengusulan Indonesia untuk menjadi anggota dari suatu Organisasi Internasional

diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.

1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Kembali Keanggotaan Indonesia serta

Pembayaran Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional.

Menurut SK Menlu tersebut, dalam  hal suatu instansi bermaksud mengusulkan keanggotaan

Indonesia pada organisasi internasional, usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada

menteri Luar Negeri disertai dengan penjelasan mengenai dasar usulan serta hak dan kewajiban

yang timbul dari keanggotaan itu. Pengusulan tersebut kemudian akan dibahas oleh Kelompok

Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-

Organisasi Internasional. Pembahasan mengenai usulan tersebut memperhatikan:

1. Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan pada organisasi internasional yang

bersangkutan;

2. Kontribusi yang dibayar sebagaimana yang disepakati bersama dan diatur dalam

ketentuan organisasi yang bersangkutan serta formula penghitungannya;

3. Keanggotaan Indonesia pada suatu organisasi internasional yang emmpunyai lingkup dan

kegiatan sejenis;

4. Kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan lembaga non pemerintah.

Contoh organisasi-organisasi internasional adalah :

1.    PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (United Nations atau UN) adalah sebuah

organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk

untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi,

dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Fransisco pada tanggal 24

Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, namun sidang umum

yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara dan baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di

Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip,

bernama Liga Bangsa-bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak didirikan di

San Fransisco pada 24 Oktober 1945, sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua

negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain

Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada

1971. Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jendral PBB saat ini

adalah Ban Ki-Moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.

2. NATO

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organisation/NATO) adalah

sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949,

sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di

Washington, DC pada 4 April 1949. Nama resminya yang lain adalah dalam bahasa perancis :

l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Pasal utama persetujuan tersebut adalah Pasal V, yang berisi:

Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari

mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua

anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap

anggota, dalam menggunakan hak untuk mepertahankan diri secara pribadi maupun bersama-

sama seperti yang tertuang dalam Pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang

diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan

perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan

wilayah Atlantik Utara.

Pasal ini diberlakukan agar jika sebuah anggota Pakta Warsawa melancarkan serangan

terhadap para sekutu Eropa dari PBB, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap

seluruh anggota (termasuk Amerika Serikat sendiri), yang mempunyai kekuatan militer terbesar

dalam persekutuan tersebut dan dengan itu dapat memberikan aksi pembalasan yang paling

besar. Tetapi kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan dari Eropa Barat ternyata tidak

menjadi kenyataan. Pasal tersebut baru mulai digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah

pada 12 September 2001, sebagai tindak balas terhadap serangan teroris 11 September 2001

terhadap AS yang terjadi sehari sebelumnya.

3. ASEAN

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan

sebutan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi

geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di

Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina,

Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan

perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum

pada setiap bulan November. Prinsip Utama ASEAN

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan

identitas nasional setiap negara

Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur

tangan, subversif atau koersi pihak luar

Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota

Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai

Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan

Kerjasama efektif antara anggota

Anggota ASEAN :

Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Leste dan Papua

Nugini).

Berikut adalah anggota ASEAN: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei

Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja.