RENCANA KERJA (RENJA) - dpmd.blitarkab.go.iddpmd.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/04/Renja-2018-1.pdf · Kabupaten Blitar Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan kinerja SKPD

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR

Jalan Nias Nomor 2 Kode Pos 66131 Telp. / Fax. (0342) 801130

email: [email protected]

BLITAR

mailto:[email protected]

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Tahun 2018 I - 2

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan kinerja SKPD

yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Dimana dokumen ini telah mengacu pada RPMJD

Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, dan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat,

dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, dan senada dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar

terpilih periode 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 secara

terpadu dan terukur. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2018,

mengacu pada dokumen tersebut.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala

upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Blitar, kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) ini pada akhirnya dapat

direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya

pembangunan di Kabupaten Blitar dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Blitar, 31 Maret 2017


Tahun 2018 I - 3

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka

percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang

keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa

perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan

perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang

kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan

pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan

daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan

nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian

menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan

dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat

pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya

pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/

kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

BAB I

PENDAHULUAN


Tahun 2018 I - 4

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada

dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.

Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan stakesholders

atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai

bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang

berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai

stakeholders di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai

rencana dengan melakukan penyusunan rencana strategis, sesuai dengan

tugas pokoknya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan kegiatan yang

tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan

dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan

SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja

(Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

pada pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana

Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut,

maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Blitar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Blitar, yang disusun sebagai perwujudan bentuk

pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar yaitu:

“Menuju Kabupaten Blitar Yang Lebih Sejahtera, Maju, Dan Berdaya Saing”,

sedangkan misi pembangunan di Kabupaten Blitar adalah: (1) Meningkatkan


Tahun 2018 I - 5

taraf hidup masyarakat; (2) Memantapkan kehidupan masyarakat

berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum; (3)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (4) Meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik; (5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat

dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; dan (6)

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan. Dengan

berlandaskan pada visi misi tersebut maka pembangunan di Kabupaten Blitar

dapat lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar pada khususnya, dan Bangsa

Indonesia secara keseluruhan.


Kabupaten Blitar adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja

dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program

dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Blitar Tahun 2018 dengan mengarah pada pencapaian sasaran

pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas


1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2018 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan

Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): Renstra SKPD

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;


Tahun 2018 I - 6

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara

Pemerintahan Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, khususnya pada

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang

terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembengunan

aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu

mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


Tahun 2018 I - 7

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Negara Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar

Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021;


Tahun 2018 I - 8

21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar;

22. Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah

Kabupaten Blitar;

23. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2016

– 2021;

24. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Blitar Nomor 10 Tahun 2017, tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2018 dimaksudkan sebagai

berikut:

a. Sebagai Panduan dalam menyusun dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar Tahun 2018;

b. Melakukan sinkrionisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2018 adalah:

a. Rencana Kerja (Renja) menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok, dan

fungsinya sesuai dengan RKPD;


Tahun 2018 I - 9

b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar yang

mengacu pada Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dan RKPD Kabupaten Blitar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal SKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar

Tahun 2018 II-10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun Lalu (2016) dan Capaian

Renstra tahun Berjalan (2018)


Kabupaten Blitar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil

kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa pada tahun 2016 dan perkiraan target 2018.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar tahun

2016, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada RPJMD

Tahun 2016-2021, Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Blitar pada Tahun 2016 sesuai dengan rencana kerja

sebagaimana yang telah dituangkan di dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar yang ditetapkan tanggal 4 Januari

2016 adalah sebesar Rp. 9.373.849.200,00 dan realisasi anggaran (per 31

Desember 2016) sebagaimana terinci di dalam tabel berikut:

No. BELANJA ANGGARAN REALISASI % SISA %

1. Belanja Tidak

Langsung (Belanja

Gaji dan Tunjangan

Pegawai)

2.044.566.100 1.929.364.491 94.37 115.201.609 5.63

2. Belanja Langsung

7.329.283.100 6.804.551.538 92.84 524.731.562 7.16

TOTAL 9.373.849.200 8.733.916.029 93.17 639.933.171 6.83

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLITAR

TAHUN LALU


Tahun 2018 II-11

Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dipergunakan untuk pelaksanaan 3 (tiga) program rutin dan 4

(empat) program pembangunan/ teknis, antara lain:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;

e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

dan

f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Selengkapnya realisasi anggaran belanja langsung per program Dinas PMD

Kab. Blitar TA. 2016 sebagaimana tabel berikut:


Tahun 2018 II-12

TABEL 2.1.1

Realisasi Belanja Langsung (Per Program)

Dinas PMD Kab. Blitar TA. 2016

No. PROGRAM ANGGARAN (Rp.) REALISASI

ANGGARAN (Rp.)

%

REALISASI

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.354.206.550 1.313.640.213 97.00

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

875.046.000 848.592.000 96.98

3. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

25.000.000 24.525.000 98.10

3. Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

927.078.000 897.554.000 96.82

4. Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Perdesaan

872.308.550 774.136.000 88.75

5. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

2.371.551.000

2.114.066.125 89.14

6. Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

904.093.000 832.038.200 92.03

TOTAL 7.329.283.100 6.804.551.538 92.84

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Blitar dengan realisasinya. Berdasarkan hasil

pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dapat diilustrasikan sebagai

berikut:


Tahun 2018 II-13

TABEL 2.1.2

Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Bapemas Kab. Blitar TA. 2016

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan yang Optimal

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan

yang Berkembang

70 % 69.09 % 98.70 %

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase Partisipasi Kelembagaan

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

75 % 68.95 % 91.94 %

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pelestarian Sumber

Daya Alam (SDA) Masyarakat Perdesaan

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Persentase Desa yang Memanfaatkan

TTG dan Melestarika SDA

75 % 74.19 % 98.92 %

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Prosentase Aparatur Desa yang Mengikuti

Bimtek

85 % 84.55 % 99.47 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, maka rerata pencapaian

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar adalah

sebesar 97.26 %.


Tahun 2018 II-14

Tujuan 1 : MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

DESA

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan

yang Optimal.

IKU : Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang

Berkembang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU 1),

maka pada tahun 2016 berhasil terealisasi sebesar 69.09% dari target 70 %

(yang ditetapkan). Angka tersebut (69.09%) didapatkan dari rumusan

operasional sebagai berikut:

Dari hasil tersebut dapat didiskripsikan bahwa dari 220 BUMDesa yang

ada di Kab. Blitar, terdapat 152 BUMDesa dalam kategori berkembang. Hal

tersebut merupakan hasil yang telah dilakukan oleh Dinas PMD Kab. Blitar

dalam melaksanakan pembinaan terhadap BUMDesa tahun 2016 melalui

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola dan

Kelembagaan BUMDesa, dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan melalui Lomba

BUMDesa Tk. Kab. Blitar.

Di tahun 2016 mengalami perubahan kriteria/ indikator evaluasi

kinerja BUMDesa di Kab. Blitar. Perkembangan BUMDesa dapat dilihat dalam

diagram di bawah ini.

152 BUMDesa X 100% = 69.09% 220 BUMDesa


Tahun 2018 II-15

DIAGRAM 2.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 – 2016

Indikator Sasaran 1

(Prosentase peningkatan BUMDesa yang berkembang)

Pada tahun 2016 realisasi kinerja sebesar 69.09 % dari target yang

ditetapkan 70 %, dengan capaian kerja sebesar 98.70 %. Pencapaian tersebut

tercapai melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kelembagaan

BUMDesa, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola

BUMDesa, Pemetaan Kinerja Kelembagaan (Keuangan), dan lomba BUMDesa

telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar. Namun pada akhirnya pencapaian kerja kurang optimal. Hal

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) banyak terjadi

pergantian pengurus BUMDesa yang kurang dipersiapkan, sehingga pengurus

baru belum sepenuhnya dapat bekerja maksimal; (2) banyak BUMDesa yang

usaha sektor riil belum berkembang dan sektor simpan pinjam kinerjanya

tidak maksimal karena non performing loan (NPL) relatif tinggi. NPL atau

kredit macet semakin besar dikarenakan akumulasi setiap tahun yang terus

bertambah. Sehingga di masa mendatang perlu adanya intesifikasi

pendampingan kelembagaan BUMDesa, terutama dalam membina kinerja

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

20212016 2017

70%

2018 2019

60%

80%

100%

120%

2020

20%

0%

40%

69.09%


Tahun 2018 II-16

SDM pengelola dan unit usaha BUMDesa, meliputi sektor simpan pinjam,

usaha sektor riil (termasuk optimalisasi pasar desa), dan sektor jasa.

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Perdesaan dimana pada tahun 2016 dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan antara lain: Bimtek BUMDESa dan Pasar Desa, Bimtek

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan kampong

Usaha Rakyat, Lomba BUMDesa dan Pasar Desa, dan Pembangunan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Desa.

Pengembangan BUMDesa dimaksudkan untuk mewadahi lembaga

ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah, atau sumber lain

yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik desa, dan juga

sebagai sarana pintu masuk/ entry point bagi program-program pemerintah/

non pemerintah yang masuk ke desa. Penguatan BUMDesa dilakukan untuk

menggerakkan perekonomian desa secara mandiri, merata, dan

berkelanjutan.

Di dalam beberapa kelembagaan BUMDesa di Kabupaten Blitar

terdapat Unit Pengelolaan Pasar Desa. Pada saat ini jumlah pasar desa yang

ada di Kabupaten Blitar sebanyak 60 pasar desa. Sesuai dengan amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007

tentang Pasar Desa, maka Pengelolaan Pasar Desa diserahkan kepada

Pemerintah Desa, dengan tujuan (secara makro) untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang ada di desa, menyerap lapangan kerja,

mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, mendorong pengentasan

kemiskinan, dan (secara mikro) untuk menambah Pendapatan Asli Desa

(PADes).

Prestasi yanag dicapai oleh BUMDesa maupun Pasar Desa (sebagai unit

usaha BUMDesa) di Kabupaten Blitar antara lain:


Tahun 2018 II-17

1. Juara I : Lomba BUMDesa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

(diraih oleh: BUMDesa Kedungbanteng Kecamatan Bakung);

2. Juara IV: Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur

Tahun 2015 (diraih oleh: Pasa Desa Slorok Kecamatan Garum);

3. Juara II: Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 (diraih oleh: Pasa Desa Selopuro Kecamatan Selopuro);

4. Juara IV: Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur

Tahun 2013 (diraih oleh: Pasa Desa Wonodadi Kecamatan

Wonodadi);

Tujuan 2 : MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN DESA/ KEL. SECARA PARTISIPATIF

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat

Dalam Pembangunan Desa

IKU : Persentase Partisipasi Kelembagaan Masyarakat

Dalam Pembangunan Desa


maka pada tahun 2016 berhasil terealisasi sebesar 68.95% dari target 75%

yang telah ditetapkan. Angka tersebut didapatkan dari rumusan operasional

sebagai berikut:

Dari hasil tersebut dapat didiskripsikan bahwa Partisipasi Kelembagaan

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dapat diukur dari 248 LPMD/K di

Kab. Blitar, terdapat 171 LPMD/K aktif. Hal tersebut didukung oleh kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Blitar secara bertahap dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2016, kegiatan yang dilaksanakan antara lain Kegiatan

Bimtek Peningkatan Kapasitas LPMD/K dan Lomba LPMD/K.

171 LPMD/K X 100% = 68.95% 248 LPMD/K


Tahun 2018 II-18

Faktor yang mempengaruhi realisasi dan capaian tersebut adalah

munculnya kesadaran para pengurus LMPD/K terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang ada di desa/ kelurahan, terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa, para pengurus LPMD khususnya semakin

menyadari peran kelembagaan LPMD di dalam proses perencanaan di dalam

penyusunan RPJMDes, RKPDes, maupun R APBDes hingga APBDes. Prestasi

yang dicapai adalah Juara III Evaluasi Kinerja LPMD/K Tingkat Provinsi Jawa

Timur Tahun 2016, yang diperoleh LPMD Desa Pasirharjo Kecamatan Talun

Kab. Blitar.

Capaian indikator kinerja sasaran yang sama sebagaimana gambar

diagram target dan realisasi kinerja di bawah ini.

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

20212019

120%

100%

80%

60%

40%

20%

20200%

2016 2017 2018

75%

68.95%


Tahun 2018 II-19

Tujuan 3 : MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN TEKNOLOGI YANG

MEMADAHI

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan TTG dan

Pelestarian SDA Masyarakat Perdesaan

IKU : Persentase Desa yang Memanfaatkan TTG dan

Melestarikan SDA


maka pada tahun 2016 berhasil terealisasi sebesar 74.19 % dari target 75%

yang telah ditetapkan. Angka tersebut didapatkan dari rumusan operasional

sebagai berikut:

Dari hasil tersebut dapat didiskripsikan bahwa desa yang

Memanfaatkan TTG dan Melestarikan SDA tercermin dari 248 peserta

Bimbingan Teknis Pelestarian Sumber Mata Air dan Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir Pantai, terdapat 184 peserta menghadiri kegiatan

tersebut. Sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 98.92%.


kesadaran para peserta bimtek akan permasalahan-permasalahan yang ada

di desa/ kelurahan, terkait dengan kondisi SDA di lingkungannya. Dimana

pada daerah-daerah tertentu pada musim kemarau sering terjadi kekeringan/

kekurangan sumber air. Peserta bimtek juga menyadari bahwa di daerah

pesisir pantai, banyak keanekaragaman potensi SDA juga belum tereksplorasi

dengan optimal. Maka perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat untuk

membuka wawasan akan keadaan lingkungan dan pelestarian SDA berbasis

pemanfaatan TTG.

184 Peserta X 100% = 74.19 % 248 Peserta


Tahun 2018 II-20

Capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana gambar diagram target

dan realisasi kinerja di bawah ini.

Tujuan 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

IKU : Persentase Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


maka pada tahun 2016 berhasil terealisasi sebesar 84.55 % dari target

84.55% yang telah ditetapkan. Angka tersebut didapatkan dari rumusan

operasional sebagai berikut:

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

2021

75%

74.19%

2020

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%2016 2017 2018 2019

186 Aparatur X 100% = 84.55 % 220 Aparatur


Tahun 2018 II-21

Dari hasil tersebut dapat didiskripsikan bahwa dari 220 aparatur

peserta Bimbingan Teknis, terdapat 186 aparatur menghadiri kegiatan

tersebut. Sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 99.47 %.


pertama, kesadaran para peserta bimtek akan tuntutan tugas dan tanggung

jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang

akuntabel. Kedua, aparatur pemerintahan desa ingin mengetahui

perkembangan peraturan dan implementasinya terkait dengan pengelolaan

keuangan dan kegiatan pembangunan, mengingat desa di wilayah Kabupaten

Blitar mendapat otonomi yang lebih luas dalam mengembangkan wilayahnya

melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dengan bimtek tersebut

pengetahuan/ kapasitas aparatur pemerintah desa dapat dioptimalkan dalam

rangka mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana gambar diagram target

dan realisasi kinerja di bawah ini.

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

2021

85%

84.55%

2020

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%2016 2017 2018 2019


Tahun 2018 II-22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta

tugas pembantuan.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang

Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang

Kelembagaan Masyarakat, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar secara

terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut

dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


Tahun 2018 II-23

c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:

1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;

2. Seksi Pengembangan Desa;

3. Seksi Kerja Sama Desa.

d. Bidang Pembangunan Desa, membawahi :

1. Seksi Bantuan Pembangunan Desa;

2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha

Ekonomi Masyarakat;

3. Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan

Perdesaan.

e. Bidang Kelembagaan Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;

2. Seksi Pendampingan Masyarakat;

3. Seksi Pelestarian Adat, dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya

Masyarakat.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu

Bupati memimpin dan melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi

pemerintahan desa, pembangunan desa, serta kelembagaan

masyarakat.


Tahun 2018 II-24

(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. memimpin penyelenggaraan administrasi pemberdayaan

masyarakat dan desa;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang


e. mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang


g. memvalidasi penyusunan laporan kinerja secara periodik

kepada Bupati;

h. mengkoordinasi pembinaan UPTD; dan

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

(1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, pengendalian, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:


Tahun 2018 II-25

a. memverifikasi rancangan kebijakan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

b. mengkoordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan

pelaporan program kerja dan pengelolaan anggaran

keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. mengkoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan


d. mengkaji dan memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan

Standard Operating Prosedure (SOP) Dinas Pemberdayaan


e. mengkoordinasi pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang

milik/kekayaan daerah;

g. mengkaji pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan

teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

(1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris terkait dengan

urusan penyusunan program dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub bagian Penyusunan Program

dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;


Tahun 2018 II-26

b. menghimpun data dan penyiapan bahan koordinasi terkait

dengan penyusunan program kegiatan dan keuangan;

c. menyusun pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

d. mengelola administrasi keuangan dinas;

e. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris terkait urusan

umum dan kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan adminstrasi surat-menyurat;

b. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;

c. melaksanakan tugas di bidang hubungan kemasyarakatan;

d. melaksanakan administrasi kepegawaian;

e. mengelola barang/kekayaan milik daerah;

f. merancang bahan pembinaan dan penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemerintahan Desa

(1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas

mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa di Bidang Pemerintahan Desa yang meliputi


Tahun 2018 II-27

Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan Desa, dan Kerja

Sama Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa

menyelenggarakan fungsi :

a. memverifikasi rencana kegiatan bidang pemberdayaan

pemerintahan desa berdasarkan program bidang;

b. mengkaji dan melakukan perumusan bahan koordinasi

pelaksanaan program/kegiatan bidang pemerintahan desa;

c. mengkaji dan melakukan perumusan pedoman pelaksanaan

pembinaan dan peningkatan administrasi pemerintahan desa,

pengembangan desa, dan kerja sama desa;

d. memimpin pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dan pembinaan

administrasi pemerintahan desa, pengembangan desa, dan kerja

sama desa;

e. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta

pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,

pengembangan desa, dan kerja sama desa;

f. mengkoordinasikan pelaporan program dan kegiatan di bidang

pemerintahan desa;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

(1) Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan

Desa terkait dengan administrasi pemerintahan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan

Desa menyelenggarakan fungsi :

a. merancang rencana kerja dan menentukan kegiatan seksi

administrasi pemerintahan desa;


Tahun 2018 II-28

b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan

terkait dengan administrasi pemerintahan desa;

c. menyiapkan dan menganalisa bahan penyusunan kebijakan

teknis (pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis) terkait dengan administrasi pemerintahan desa;

d. menyusun dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa;

e. menyusun dan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD);

f. memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan

tingkat desa;

g. menyusun rencana dan menentukan penyelenggaraan

musyawarah desa;

h. memfasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa,

pengelolaan keuangan dan aset desa;

i. menyusun rencana dan menentukan pemantauan, evaluasi

kegiatan administrasi pemerintahan desa;

j. mengkaji ulang laporan kegiatan di bidang administrasi

pemerintahan desa; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemerintahan Desa.

Seksi Pengembangan Desa

(1) Kepala Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa terkait

dengan administrasi, keuangan, kekayaan, dan aset desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengembangan Desa

menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana dan menentukan kegiatan seksi

pengembangan desa;


Tahun 2018 II-29

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait

dengan pengembangan desa;

c. menghimpun pengolahan data dan mengkaji ulang dalam rangka

klasifikasi perkembangan desa;

d. merencanakan dan menentukan pengelolaan database desa

(profil desa dan kelurahan) dan mengembangkan Sistem

Informasi Desa (SID) berbasis jaringan;

e. merencanakan dan menentukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pengembangan desa;

f. menganalisis tingkat perkembangan desa dan kelurahan;

g. menyusun dan membuat laporan kegiatan di bidang

pengembangan desa;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

Seksi Kerja Sama Desa

(1) Kepala Seksi Kerja Sama Desa mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa terkait

dengan pengembangan kerja sama desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kerja Sama Desa


a. menyusun rencana kerja dan menentukan kegiatan seksi kerja

sama desa;

b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-

bahan lainnya terkait dengan kerja sama desa;

c. merancang dan memfasilitasi pembentukan kerja sama antar

desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;


Tahun 2018 II-30

d. menyusun rencana dan menentukan peningkatan kapasitas

Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);

e. merencanakan dan menentukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan

pihak ketiga;

f. memfasilitasi pembinaan kerja sama antar desa dan kerja sama

desa dengan pihak ketiga;

g. menyusun laporan kegiatan di bidang kerja sama; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemerintahan Desa.

Bidang Pembangunan Desa

(1) Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas

mengkoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam bidang pembangunan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembangunan Desa

mempunyai fungsi :

a. memverifikasi bahan rencana program kegiatan bidang

pembangunan desa;

b. memverifikasi bahan perumusan pedoman pelaksanaan dan

teknis pembangunan desa;

c. memverifikasi bahan perumusan bahan koordinasi rencana

program pengembangan bidang pembangunan desa;

d. mengkoordinasi fasilitasi penyelenggaraan bantuan keuangan

pemerintah untuk desa;

e. mengkoordinasi pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan

lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;

f. mengkoordinasikan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

dan pengembangan kawasan perdesaan;


Tahun 2018 II-31

g. mengevaluasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

pemberdayaan pembangunan desa;

h. memverifikasi laporan program dan kegiatan di bidang

Pembangunan Desa; dan

i. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Seksi Bantuan Pembangunan Desa

(1) Kepala Seksi Bantuan Pembangunan Desa mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang

Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Bantuan Pembangunan

Desa menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana dan menentukan kegiatan seksi bantuan

pembangunan desa;



dengan bantuan pembangunan desa;

c. membuat konsep dan menentukan pedoman teknis pelaksanaan

bantuan pembangunan desa;

d. memfasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan

keuangan desa (Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan

Bantuan Keuangan lainnya);

e. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan desa (Dana Desa

(DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan lainnya),

f. merancang dan mengembangkan kapasitas Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) Desa;


Tahun 2018 II-32

g. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan inventarisasi

hasil-hasil pembangunan desa;

h. menganalisis laporan kegiatan di bidang bantuan pembangunan

desa; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi

Masyarakat

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha

Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pokok Kepala Bidang Pembangunan Desa terkait dengan

pengembangan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi

masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga

Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

a. menyusun rencana dan menentukan kegiatan seksi

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi

Masyarakat;


pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkeit

dengan pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha

ekonomi masyarakat;

c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terkait potensi

ekonomi desa dan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat desa;

d. memfasilitasi dan mengembangkan BUMDesa, BUMDesa

Bersama, dan Pasar Desa;


Tahun 2018 II-33

e. menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam

pengembangan usaha lembaga ekonomi desa, dan

kewirausahaan masyarakat desa;

f. memfasilitasi penyelenggaraan program-program pengentasan

kemiskinan;

g. memfasilitasi dan pembinaan kelompok usaha ekonomi

masyarakat sesuai dengan bidang usaha di desa;

h. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi kegiatan seksi pemberdayaan lembaga ekonomi

desa dan usaha ekonomi masyarakat;

i. menyusun laporan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga

ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa.

Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan

Perdesaan

(1) Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan

Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pokok Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan terkait dengan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan

Pengembangan Kawasan Perdesaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG)

dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana dan menentukan kegiatan Seksi Teknologi

Tepat Guna (TTG) dan Kawasan Perdesaan;


pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, terkait

Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kawasan Perdesaan;


Tahun 2018 II-34

c. melaksanakan inventarisasi dan analisa data sebagai bahan

pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kawasan

Perdesaan;

d. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan posyantek (pos

pelayanan teknologi), wartek (warung teknologi);

e. memfasilitasi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan

kawasan perdesaan;

f. memfasilitasi pembentukan kawasan perdesaan;

g. menyusun rencana dan menentukan fasilitasi pengembangan

kawasan perdesaan;

h. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan

kawasan perdesaan;

i. menyusun laporan kegiatan di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG)

dan kawasan perdesaan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemberdayaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Bidang Kelembagaan Masyarakat

(1) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas

mengkoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam bidang Kelembagaan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan

Masyarakat mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan dan memverifikasi rencana program

kegiatan bidang Kelembagaan Masyarakat;

b. memverifikasi perumusan pedoman pelaksanaan dan teknis

pembinaan Kelembagaan Masyarakat;


Tahun 2018 II-35

c. memverifikasi perumusan bahan koordinasi rencana program

pengembangan bidang Kelembagaan Masyarakat;

d. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan lembaga

kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan;

e. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan pendampingan

masyarakat;

f. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan pelestarian adat dan

pengembangan nilai sosial budaya masyarakat;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Kelembagaan Masyarakat;

h. mengkoordinasi laporan program dan kegiatan di bidang

kelembagaan masyarakat; dan

i. mengkoordinasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang

Pemberdayaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terkait

dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi lembaga

kemasyarakatan desa;



dengan lembaga kemasyarakatan desa;

c. menyusun dan menentukan pedoman teknis pengembangan

lembaga kemasyarakatan;


Tahun 2018 II-36

d. memfasilitasi dan menentukan pembinaan kapasitas lembaga

kemasyarakatan (LPMD/K), PKK, Posyandu, dan RT/RW;

e. merencanakan dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi perkembangan lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan;

f. menyusun dan menentukan laporan kegiatan di bidang lembaga

kemasyarakatan desa; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Pendampingan Masyarakat

(1) Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan

Masyarakat terkait dengan pendampingan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat


a. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi

Pendampingan Masyarakat;



dengan pendampingan masyarakat;

c. menyusun dan membuat kensep pedoman pembinaan

Pendampingan Masyarakat;

d. menyusun rencana dengan pendamping professional;

e. memfasilitasi tumbuhnya kader lokal pembangunan desa

(paralegal, KPMD/K, dan kader lainnya);

f. menyusun rencana peningkatan kapasitas dan pembinaan kader

lokal pembangunan desa (paralegal, KPMD/K, dan kader

lainnya);


Tahun 2018 II-37

g. menyusun rencana dan menentukan pemantauan dan evaluasi

kinerja pendamping profesional dan kader lokal pembangunan

desa;

h. membuat laporan kegiatan di bidang pendampingan masyarakat;

dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


Seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya

Masyarakat

(1) Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat terkait dengan

Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya

Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelestarian Adat dan

Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

a. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi Pelestarian

Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;



dengan pelestarian adat dan nilai sosial budaya masyarakat;

c. menyusun pedoman teknis Pelestarian Adat dan Pengembangan

Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

d. menyusun rencana dan menentukan identifikasi dan

inventarisasi adat istiadat masyarakat desa;

e. merancang dan menentukan pelestarian nilai-nilai adat dan

sosial budaya masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Bhakti


Tahun 2018 II-38

Gotong Royong Masyarakat, Lomba Gotong Royong Masyarakat

dan kegiatan lainnya;

f. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya adat dan nilai sosial

budaya masyarakat yang mendukung pembangunan desa;

g. merancang dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi perkembangan pelestarian nilai-nilai adat dan sosial

budaya masyarakat;

h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelestarian

adat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, sebagaimana disajikan dalam

Bagan 2.2

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Blitar, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada

standar pelayanan publik dan standar operasional baku (Standard

Operational Procedure/ SOP) masing-masing bidang pelayanan. Standar

Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya

peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan

publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh

baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan

akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang

prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.


Tahun 2018

II-39

Bagan 2.2

SEKSI

KERJA SAMA DESA

SEKSI

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

(TTG) DAN PENGEMBANGAN

KAWASAN PERDESAAN

SEKSI PELESTARIAN ADAT, DAN

PENGEMBANGAN NILAI SOSIAL

BUDAYA MASYARAKAT

SEKSI

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA

SEKSI

BANTUAN PEMBANGUNAN

DESA

SEKSI

PEMBERDAYAAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

SEKSI

PENGEMBANGAN DESA

SEKSI

PEMBERDAYAAN LEMBAGA

EKONOMI DESA DAN USAHA

EKONOMI MASYARAKAT

SEKSI

PENDAMPINGAN MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG

PEMERINTAHAN DESA

BIDANG

PEMBANGUNAN DESA

BIDANG

KELEMBAGAAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM DAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

KEPALA DINAS

UPTD

Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Tahun 2018 III-40

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar tetap mempertimbangkan isu-isu

penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan

Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah

Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang

memadahi.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi

Keys of Development Goals bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, Keys of Development

Goals di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/

kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi, antara lain:

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal

dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh

pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat;


Tahun 2018 III-41

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan

lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di

dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap

rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, terdiri dari lingkungan

internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara

keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, terdiri atas faktor kekuatan dan

faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Blitar dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja

pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya

dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan

tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016

tentang Susunan Perangkat Daerah;

(3) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, siap untuk mendukung

pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam

mempercepat tercapainya kemandirian dan keswadayaan

masyarakat.


Tahun 2018 III-42

(4) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Jawa Timur, Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri,

dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

(1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar belum mengakomodasi secara optimal fungsi-

fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang

ada di masing-masing daerah.

(2) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum

optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui

dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas

perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

(3) Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

(4) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta

rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber

daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena

berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara

langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja

organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi

adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.


Tahun 2018 III-43

a. Faktor Peluang Organisasi

1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada

percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi

pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people

centered development) yang inklusif, dan mengedepankan

partisipasi rakyat (participatory based development) serta

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin

(pro poor growth);

2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada

penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan

berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya

saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan

berpihak kepada masyarakat;

3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang

berkualitas dan berdaya saing;

4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus

berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

(1) Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata

pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk

mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik

menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia

usaha/ swasta;

(2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari

pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa)

terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan

masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an,

kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa)

mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan


Tahun 2018 III-44

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur

pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa),

beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan

pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik

berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;

(3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan

masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah

konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah

penduduk miskin dari waktu ke waktu;

(4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan

kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi

masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya

saingnya;

(5) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal

dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;

(6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Blitar Tahun 2018, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama

Pemerintah Kabupaten Blitar, dalam proses pembangunan yang terpadu,

berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kabupaten Blitar.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Blitar, yaitu Menuju Kabupaten Blitar

Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing, dan misi pembangunan daerah, (1)

Meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) Memantapkan kehidupan

masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan

hukum; (3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (4)


Tahun 2018 III-45

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; (5) Meningkatkan

keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya

saing; dan (6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan

perdesaan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Blitar dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar

perlu mengambil langkah konkrit.

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa desa dan atau

desa adat memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk

mengembangkan “dirinya” menjadi desa yang lebih berdaya, maju, dan

mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan-

kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata

kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengelolaan

keuangan dan aset desa, pembentukan peraturan desa, pengembangan

perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik

Desa/ BUMDesa), pengembangan kerja sama desa, pengembangan

partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPMD), penggalian

dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian

Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara

berkesinambungan.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2016, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Blitar melaksanakan langkah-langkah konkrit, antara lain:

Pertama, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa;

Kedua, mengembangkan pembangunan desa melalui perekonomian

masyarakat desa dan pemanfaatan TTG;


Tahun 2018 III-46

Ketiga, menguatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui

kelembagaan masyarakat;

Selanjutnya, langkah-langkah tersebut dijabarkan ke dalam alokasi anggaran

program dan kegiatan.

Restrukturisasi alokasi anggaran pada beberapa kegiatan di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, selengkapnya dalam

Tabel 2.4 terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pemberdayaan

masyarakat, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis

dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan program pemberdayaan masyarakat di

Kabupaten Blitar dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui

mekanisme perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/

kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil

proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2018 di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar tidak terdapat usulan

program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang disampaikan

dari usulan masyarakat (dalam mekanisme musrenbang).


Tahun 2018 III-47

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Blitar berpedoman sebagaimana Kebijakan Nasional

yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Blitar.

Salah satu agenda pembangunan global dalam Millienium Development Goals

(MDG’s) dan Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah menghapuskan

kemiskinan. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA

(Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community) yang akan

memicu daya saing nasional, daerah, maupun desa.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda

prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan

nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat

daerah-daerah beserta desa. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan

semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Desa.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya

melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat

pada rakyat (people centered development), yang inklusif dan

mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development),

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor

growth), Kesetaraan Antar Generasi (intergenerational equity) dan

Pengarusutamaan Gender (PUG).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN


Tahun 2018 III-48

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merespons isu-isu

dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas

pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis

potensi yang dimiliki oleh desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Blitar


Kabupaten Blitar tahun 2018 mengacu pada Reviu Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun

2016-2021. Dimana dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi

yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Amanat yang dipahami dan

semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan

desa dan pengembangan kawasan perdesaan, untuk kesejahteraan

masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah

jangka menengah dalam kurun waktu 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa (Pemdes) dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Terwujudnya pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan Teknologi Tepat

Guna (TTG);

3. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

desa/ kel.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang

dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Optimalisasi Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur,


Tahun 2018 III-49

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Peningkatan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

2. Peningkatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui

optimalisasi kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan dan pemanfaata

Teknologi Tepat Guna (TTG);

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

4. Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses

Pembangunan serta Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Sosial Budaya serta

Kearifan Lokal Desa.

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan

strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Maka kebijakan

tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Perspektif Kelembagaan:

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang didukung

oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadahi;

2. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan aparatur

pemerintah daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar di dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan

masyarakat dan desa;

Perspektif Proses Bisnis:

1. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga

Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu) dan pemenuhan kebutuhan

dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) ;

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan, ketahanan pangan, dan

energi mandiri perdesaan.

Perspektif Masyarakat:

1. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan

kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya


Tahun 2018 III-50

Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas

kelembagaan pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD);

2. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan

keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam

pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya

masyarakat serta kearifan lokal desa.

Perspektif Keuangan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran keuangan di

lingkup SKPD, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada

akhirnya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);

2. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan penyelenggaraan program

dan kegiatan secara tepat waktu (sesuai dengan jadwal pelaksanaan).

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar

serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018,

dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) SKPD, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018, adalah

sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Keg. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan;


Tahun 2018 III-51

b. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

c. Keg. Capacity Building

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian

Kinerja;

b. Keg. Penyusunan Dokumen Pengganggaran dan Pelaporan Keuangan

5. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan dan TTG

Program ini mendukung kebijakan pembangunan desa dan kawasan

perdesaan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses

masyarakat terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Adapun

tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pembangunan desa dan

kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di

perdesaan. Selain itu program tersebut juga meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

(SDA) yang berwawasan lingkungan, dalam rangka pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat dan pengembangan

Teknologi Tepat Guna (TTG). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

meliputi :

a. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan

Perdesaan;

b. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Desa dan Desa

dengan Pihak Swasta;

c. Kegiatan fasilitasi Kelembagaan BKAD dan UPK;

d. Kegiatan Pendampingan Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi);

e.


Tahun 2018 III-52

f. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna) untuk

Keberdayaan Masyarakat Desa;

g. Kegiatan Unit percontohan TTG (Teknologi Tepat Guna)

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi

Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian

masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin.

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi

masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan

masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa;

b. Kegiatan Pembinaan Forum BUMDesa;

c. Kegiatan Lomba BUMDesa dan Pasar Desa;

d. Kegiatan Pembinaan Pasar Desa;

e. Kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat Desa;

f. Kegiatan Fasilitasi Program Pengentasan Kemiskinan;

g. Kegiatan Fasilitasi Lumbung Pangan Desa (Bunga Desa);

h. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa

Bersama.

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini mendukung kebijakan meningkatkan fungsi kapasitas

penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber

Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM)

pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kelembagaan

pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD). Adapun tujuannya

adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa, yang

diimplementasikan di dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Pemerintah Desa;


Tahun 2018 III-53

b. Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan pelaporan Keuangan Desa;

c. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan di Desa;

d. Kegiatan Fasilitasi Simda Keuangan Desa;

e. Kegiatan Pemeliharaan Profil Desa, Data dan Informasi Desa;

f. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa (Web Desa);

g. Kegiatan Fasilitasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Desa;

h. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum di Desa;

i. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan

Kelurahan;

j. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Perwakilan Desa (BPD) dan

Forum Musyawarah Kelurahan (FMK);

k. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini mendukung kebijakan meningkatkan pembinaan sistem

manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan

kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta

pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan

lokal desa. Dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan desa secara partisipatif. Adapun program ini

diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PPK);

b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa

dan Kelurahan (LPMD/K);

c. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan

Lomba Gotong Royong Masyarakat;

d. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa/ Kelurahan (KPMD/K);


Tahun 2018 III-54

e. Fasilitasi Paralegal Desa;

f. Kegiatan Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat.

Dalam upaya optimalisasi pembangunan desa dan pengembangan

kawasan perdesaan, sebagai salah satu upaya penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Blitar, maka program dan kegiatan diarahkan

bukan hanya untuk mengurangi jumlah dan prosentase penduduk miskin

saja, tetapi juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan

keparahan kemiskinan. Untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan program dan kegiatannya diarahkan

pada pengembangan potensi desa guna mendukung proses

pembangunan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan

masyarakat melalui program/ kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Selengkapnya rumusan rencana

program dan kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana matriks

terlampir.


Tahun 2018 III-55


Kabupaten Blitar menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai

persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di

tingkat SKPD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam

pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam

mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan

perencanaan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat. Dalam arti

memprioritaskan Community Base Development (CBD), dengan keterlibatan

lebih banyak para pemangku kepentingan (stakesholders), dalam rangka

menciptakan Good Governance sesuai dengan paradigma pembangunan saat

ini. Dimana pada gilirannya akan mampu menciptakan sebuah kebijaksanaan

yang efektif, yang memiliki dampak kepada masyarakat (trickle down effect).

Dengan demikian keberpihakan kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang

dalam program dan kegiatan, dapat dirasakan oleh masyarakat perdesaan.


Kabupaten Blitar, selain menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2018, berfungsi pula sebagai saran dalam peningkatan kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar beserta seluruh

jajarannya.

Rencana Kerja memberikan feedback/ umpan balik yang sangat

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan/ manajemen dan seluruh staf SKPD pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, sehingga akan

memperoleh peningkatan kerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP


Tahun 2018 III-56

“AYO GOTONG ROYONG

MBANGUN DESO !!!”

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) - dpmd.blitarkab.go.iddpmd.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/04/Renja-2018-1.pdf · Kabupaten Blitar Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan kinerja SKPD