Upload
vanxuyen
View
245
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KATA PENGANTAR
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan
koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan
cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat,
dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten
Badung.
Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan
kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung periode 2010 – 2015, serta
memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2015.
Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis
anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai
arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan
seharusnya tidak hanya pengeluarannya saja yang dipikirkan akan tetapi juga
memikirkan pendapatannya itu darimana.
Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ini
dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk
program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.
____________________________________________________________________________________________________________________
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO KAB. TAHUN 2015 i
Kepala Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ,
I Wayan Weda Dharmaja,S.IP,M.Si. Pembina Tk. I
NIP. 19640705 198603 1 039
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan................................................................ 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 5
BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN ............................... 6
2.1 Kedudukan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung .............................................. 6
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung .............................................. 6
2.3 Susunan Organisasi ............................................................... 7
2.4 Evaluasi Perencanaan Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun
Berjalan .................................................................................. 10
2.5 Identifikasi Masalah................................................................ 12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ................... 13
3.1 Visi ......................................................................................... 13
3.2 Misi ........................................................................................ 13
3.3 Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung ................................................................ 14
3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ......................... 14
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 ................................ 16
4.1 Prioritas Program ................................................................... 16
4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program,
Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan
Anggaran ............................................................................... 19
BAB V PENUTUP .................................................................................... 33
____________________________________________________________________________________________________________________
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO KAB. TAHUN 2015 ii
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai
pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal
ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya
pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan
bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar
dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara
berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan
yang utuh yakni :
(1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana;
(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana.
Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap
tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode
1 (satu) tahun.
Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa
Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
2
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal
RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
1.2. Landasan Hukum
Dokumen Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung Tahun 2014 disusun dengan merujuk pada sejumlah
peraturan antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
4
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung
2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung
2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
t. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten
Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode
sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan
dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi
sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah
program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana,
tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
5
program dan kegiatan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program
kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam
tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan
efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.
1.4. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perkembangan Dan Permasalahan
Bab III : Tujuan Dan Sasaran Pembangunan SKPD
Bab IV : Program Dan Kegiatan
Bab V : Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
6
BAB II
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Kedudukan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Guna menjawab kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan
Publik yang optimal, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dibentuk dengan
kedudukan sebagai instansi teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang
berkompeten menangani permasalahan dibidang transportasi dituntut agar
senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala
kegiatan dibidang transportasi kepada atasan dan masyarakat pengguna jasa
transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Badung.
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Badung
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung,
Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Badung disebutkan bahwa Tugas pokok Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung adalah:
1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Propinsi Bali.
Sedangkan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijksanaan yang
ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan
Informasi.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
7
2. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur Bali.
3. Melaksanakan pembinaan operasional berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati Badung.
4. Memberikan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Badung.
Dengan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas dan adanya
paradigma baru dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan mandat
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai pedoman pelaksanaan
program dan kegiatan pada Tahun 2014 RENJA Tahunan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, berisikan Visi, Misi, Arah
Kebijakan serta Program dan kegiatan Tahun 2015 yang dituangkan dalam matrik
perencanaan tahunan.
2.3. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 7 Tahun 2008 terdiri dari :
1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
a. Seksi Data dan Informasi
b. Seksi Monitoring dan Pengendalian
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
8
c. Seksi Pengendalian Operasional
5. Bidang Angkutan, terdiri dari :
a. Seksi Angkutan Orang
b. Seksi Angkutan Barang
c. Seksi Angkutan Khusus
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
a. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi
b. Seksi Terminal
c. Seksi Perparkiran
7. Bidang Teknis Pengujian dan Perawatan Kendaraan , terdiri dari :
a. Seksi Pengujian
b. Seksi Akreditasi dan Darana Uji
c. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan
8. Bidang Informasi dan Telematika, terdiri dari :
a. Seksi Manajemen Sistem Informasi
b. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi
c. Seksi Telematika
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung dimuat pada Gambar 2.1.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
9
Gambar 1.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG
KEPALA DINAS I WAYAN WEDA DHARMAJA, S.IP, M.Si.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
Dra. A.A. KETUT SUMARNI
DRS. I WAY
SUB BAGIAN KEUANGAN
A.A.A SRI YULIAWATI, S.IP
SEKRETARIAT
DRS. MADE ANANTA WIGUNA, MM
SUB BAGIAN UMUM I NYOMAN GUNAWAN,
SmHk
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
I GST. A. NGR. BGS. KUSUMAYADHI, SH
BIDANG TEKNIK PENGUJIAN DAN
PERAWATAN KENDARAAN
I KETUT SUJENDRA, SE
BIDANG INFORMASI DAN TELEMATIKA
DEWA MADE ARDITA, SE,
MSi
BIDANG ANGKUTAN
I MADE WIDIANA, S.Sos, MSi
BIDANG LALU LINTAS
TOFAN PRIYANTO, ATD,
MT
BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN I KETUT SARJANA, SE
SEKSI DATA DAN INFORMASI
NI PUTU SUKRESNING, SE
SEKSI MONITORING DAN PENGENDALIAN
I GST. AYU KADEK YUDIANI,
S.Sos
SEKSI EVALUASI DAN
PELAPORAN
A.A. YANIK CAHYANI, SE
SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN DAN
KETERTIBAN
I NYOMAN BADRA, SH
SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
I MADE ADA ATMIKA, SH
SEKSI ANGKUTAN BARANG
MD. AGUNG RAI PERMANA,
SE, MT
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
LINTAS
SUSENO, SH
SEKSI AKREDITASI DAN
SARANA UJI
I MADE SUBRATA, S.Sos
SEKSI ANGKUTAN ORANG
I MADE JAYA, SH, M.Si
SEKSI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI
I KETUT ALIT ASTAMAJA,
S.Sos
SEKSI ANGKUTAN KHUSUS
I KETUT SUDIRA, SP
SEKSI TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN
A.A Ngr. PUTRA OYONG W.,ST, MT
SEKSI TELEMATIKA
I.B. WIRYAWAN, SE, MSi
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL
I PUTU SUBAWA NADA, SH
SEKSI TERMINAL
Drs. A.A. MAYUN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI I.B. KETUT MUTER
SUYASA, S.Sos
SEKSI PENGUJIAN
I MADE SUSENA, SH
SEKSI PERPARKIRAN
ROY EMERSON HIDIYA,
S.Sos
UPTD TERMINAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
10
2.4. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Dan Perkiraan Tahun Berjalan
Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada
tahun 2012. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan
Renstra Dishubkominfo Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.
Berdasarkan Renstra tersebut tahun 2012 telah dilaksanakan 10
program terdiri dari 9 program Urusan Perhubungan dan 1 program
Urusan Komunikasi dan Informatika .
A. Urusan Perhubungan :
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
8. Program pembangunan Sarana dan Fasilitas Dishubkominfo
9. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
B. Urusan Komunikasi dan Informatika :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 tersebut untuk tahun
2013 telah dilaksanakan 99 kegiatan dan 10 program dilaksanakan
dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata
90,71% dan kinerja sasaran 90,71%.
Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai tingkat efisiensi
dan efektivitas dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
rangka memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun 2013
adalah dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan
yang direncanakan adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
11
1. Efisiensi kegiatan
Efisiensi kegiatan adalah merupakan perbandingan antara input dengan
output, apabila input dapat menghasilkan output yang sama atau output
yang lebih besar dapat dikategorikan efisiensi, sedangkan sebaliknya
apabila output lebih kecil dari input dikategorikan tidak efektif.
2. Efektivitas Kegiatan
Efektivitas kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu
kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang lebih tinggi/hasil (outcome)
yang diinginkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah
mampu mewujudkan sesuai dengan sasaran tupoksi Dishubkominfo
sebanyak 99 kegiatan (90,71%).
Sedangkan Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2014
berdasarkan Renstra Dishubkominfo Kabupaten Badung Tahun 2010-2015
Yaitu 7 Program terdiri dari 6 program Urusan Perhubungan dan 1 program
Urusan Komunikasi dan Informatika.
A. Urusan Perhubungan :
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
B. Urusan Komunikasi dan Informatika :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Sedangkan Prestasi yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung untuk Tahun 2012 antara
lain :
1. Wahana Tata Nugraha
2. IDSA ( Indonesian Digital Society Awards)
3. ICT (Information Communication Tecnology) Pura
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
12
4. Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Nasional Peringkat
IV
2.5 Identifikasi Masalah
1. Masih adanya Lampu Penerangan Jalan dibeberapa ruas jalan yang
umurnya diatas 20 tahun, sehingga jaringannya banyak yang rusak.
2. Pada Lampu Penerangan Jalan yang dekat dengan Pantai terutama
Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan cepat mengalami kerusakan.
3. Terbatasnya sarana prasarana untuk penanganan Lampu Penerangan
Jalan yang terpasang di Kabupaten Badung dengan kondisi topografi
Wilayah Kabupaten Badung yang memanjang.
4. Terbatasnya dana untuk pemeliharaan dan monitoring Lampu
Penerangan Jalan yang terpasang di Kabupaten Badung.
5. Karena adanya perbaikan jalan dan terbangunnya trotoar dimana
banyak canstin yang rusak sehingga perlu dilakukan pengecatan
canstin baru .
6. Adanya rambu – rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung yang rusak
sehingga diperlukan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas.
7. Banyaknya ruas jalan di Kabupaten Badung yang perlu dipasang
rambu– rambu Lalu Lintas .
8. Banyaknya rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung yang sudah
terpasang tetapi hilang.
9. Banyaknya marka jalan yang sudah pudar sehingga perlu dilakukan
pengecatan ulang.
10. Belum optimalnya operasional Terminal Penumpang Tipe A Mengwi
karena adanya dualisme terminal yaitu terminal ubung dan terminal
penumpang tipe A Mengwi.
11. Masih banyaknya menara telekomunikasi yang tidak berijin yang berdiri
dan tidak sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi terpadu.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
13
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD
3.1. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat Eksis,
Antisipatif, dan Inovatip dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik
baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
merupaka gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di
wujudkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung. Adapun Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung adalah Terwujudnya transportasi yang handal, aman, nyaman, efektif
dan evisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai
sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong
pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten
Badung.
Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai
memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili
orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin
pembangunan transportasi yang berkesinambungan.
Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi,
menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan perhubungan untuk
menuju terwujudnya transportasi dapat diandalkan dan mampu mendorong
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.
3.2. Misi
Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi sendiri berfungsi untuk
menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan
serta bagaimana harus melakukannya.
Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita citakan sesuai dengan
Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diatas,
maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
14
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Perhubungan.
2. Meningkatkan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan.
3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif dan efisien.
3.3. Kebijakan Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Badung
Dalam pelaksanaan Misi Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan melalui
program – program Perhubungan guna menunjang pencapaian masing – masing
Misi tersebut . Adapun Kebijakan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana prasarana
Perhubungan yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan
serta kelancaran transportasi .
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum
yang menunjang dan mendorong peranan sector lain.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang mampu berperan
optimal sebagai sumber informasi utama.
3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung 2015 adalah : Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Potensi
Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Serta Daya Saing
Daerah.
Terdapat 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2015 yang dilaksanakan secara simultan guna tercapainya tujuan
Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yaitu:
1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Pertanian Dalam Arti Luas
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
15
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan
6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Penegakan Hukum.
7. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
8. Peningkatan dan Perluasan Akses Prasarana Sarana Dasar Permukiman
9. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
16
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
4.1 Prioritas Program
Urusan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung seluruhnya merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi
kewenangan daerah meliputi Bidang dan Program Pembangunan dalam Urusan
Perhubungan serta Urusan Komunikasi dan Informatika.
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan
dilaksanakan tahun 2015 adalah 7 program 85 kegiatan yang terdiri dari 6
program 72 kegiatan urusan Perhubungan dan 1 program 13 kegiatan urusan
Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
A. Urusan Perhubungan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
c. Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai
d. Penyediaan Alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan peralatan rumah tangga
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan bahan makanan dan minuman
j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. Penyediaan dekorasi
l. Penyediaan bahan bakar kendaraan
m. Penyediaan Upacara Keagamaan
n. Penyediaan Jasa Pegawai Tdak Tetap
o. Kegiatan Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah
p. Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa bidang
Hubkominfo
q. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
17
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
e. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
f. Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung
g. Pemeliharan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Pengadaan alat - alat komunikasi
i. Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo
3. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Capaian
Kinerja
a. Penyusunan Sakip
b. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan.
a. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada tempat-
tempat strategis di Kabupaten Badung.
b. Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten
Badung.
c. Pengecatan Canstin di Kabupaten Badung.
d. Operasional dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi.
e. Pengadaan Sarana uji Kendaraan Bermotor.
f. Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung.
g. Pemeliharaan Traffik Light dan Warning Light di Kabupaten Badung.
h. Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung.
i. Monitoring kondisi lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung.
j. Pengadaan dan pemasangan Counter Down di Kabupaten Badung.
k. Pengadaan cermin tikungan di Kabupaten Badung.
l. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dishubkominfo.
m. Pengawasan dan Monitoring Fasilitas Lalu lintas
n. Pemasangan pondasi batu hitam lampu penerangan jalan pada ruas
jalan By Pass Ngurah Rai Kab. Badung
o. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas
Jalan di Kabupaten Badung.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
18
p. Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di
Kabupaten Badung
q. Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas
r. Operasional UPT LLA Kawasan Badung Selatan
s. Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas dan Angkutan di
Kawasan Badung Selatan
t. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan di
Kawasan Badung Selatan
u. Pembangunan ATCS ( Area Traffic Control System ) di Kawasan Kuta
Utara dan Kuta Selatan
v. Pengadaan dan Pemasangan Deliniator di Kabupaten Badung
w. Pengadaan dan Pemasangan paku marka di Kabupaten Badung
x. Pengadaan dan Pemasangan Rambu – rambu Lalu Lintas di Kabupaten
Badung
y. Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat
Sekolah di Kabupaten Badung.
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a. Uji kelayakan sarana transportasi
b. Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
c. Pengawasan dan Penertiban Angkutan Khusus
d. Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Angkutan Laut
e. Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang
f. Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang
g. Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Akut)
h. Monitoring pengawasan dan Ketertiban Terminal di Kabupaten Badung
i. Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA
j. Pembinaan dan Pelatihan Keselamatan Berlayar bagi Nelayan
Kabupaten Badung
k. Koordinasi Penanganan Angkutan Lebaran
l. Penyusunan Kajian Kinerja jaringan jalan di Kecamatan Kuta Selatan
Kabupaten Badung
m. Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
di Kabupaten Badung
n. Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Angkutan
o. Sosialisasi hasil study jaringan lintas angkutan barang
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
19
p. Study kelayakan pembangunan terminal angkutan barang di Kabupaten
Badung
q. Pengadaan alat timbang portable
r. Pembuatan sistem informasi Manajemen (SIM) Pengujian Kendaraan
Bermotor
6. Perencanaan dan Penganggaran SKPD
a. Penyusunan dan Dokumen Perencanaan SKPD
B. Urusan Komunikasi dan Informatika :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Perawatan dan penitipan perangkat komunikasi Dishubkominfo
b. Pameran Pembangunan
c. Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi
d. Pemeliharaan Tower jaringan Intranet /internet di Kabupaten Badung
e. Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten
Badung
f. Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
g. Pemeliharaan Web Kabupaten Badung
h. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di
Kabupaten Badung
i. Pendataan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan lembaga
penyiaran komunikasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung
j. Pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung
k. Pemeliharaan VOIP di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung
l. Pengembangan Infrastruktur Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Badung
m. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung
4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran
Program dan kegiatan SKPD diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun
kegiatan dari rencana program – program prioritas Dinas Perhubungan,
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
20
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang direncanakan mampu
memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan sebagai bahan untuk
membuat kebijakkan , program , uraian indikator serta target capaian tahunan,
(dapat dilihat dalam Tabel 4.1)
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
21
BAB V
PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam
menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata
dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable
development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu
strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta
menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.
Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan
kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
pada Tahun 2015, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian,
serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya,
yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program
dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.
RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan
dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung Tahun 2015.
Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja SKPD Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung, sebagai berikut :
1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai
dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah.
3. RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Badung Nomor : 31 tahun 2013.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014
22
4. Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra
SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
5. Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
6. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-
masing SKPD.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal
RKPD.
1 2 3 4 PLN Hibah
1
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 24,000,000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1,935,000 2,450,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi
keuangan 3,400,000 3,000,000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16,905,000 28,980,000
5 Penyediaan alat tulis kantor 17,997,500 17,999,900
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 12,500,000 18,385,000
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan dan bangunan kantor
5,000,000
8 Penyediaan peralatan rumah tangga64,225,000 9,495,000
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 10,921,250 10,680,000
10 Penyediaan makanan dan minuman 70,522,000 102,564,000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 25,000,000 45,000,000
12 Penyediaan dekorasi 5,000,000 5,000,000
13 Penyediaan bahan bakar kendaraan 73,200,000 306,000,000
Penanggung
Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2008
Indikasi Tahun 2009
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2008
Indikasi Tahun 2009
14 Penyediaan Upacara keagamaan 13,325,000 10,950,000
15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap 1,290,000,000 1,650,900,000
16 Penunjang Aktifitas unit 10,000,000
17 Perawatan dan pengobatan lokal 50,700,000 44,940,000
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 18,000,000 20,000,000
2
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas operasional 65,137,000 104,570,000
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor 21,505,000 12,650,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 5,000,000 5,000,000
4 Pengadaan Sepeda Motor dan
Komputer 48,825,000 304,160,000
5 Pengadaan Handy Talky 56,909,000
6 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 157,045,000 65,053,000
3
1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan 21,500,000 77,003,400
4
1 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 5,400,000 19,200,000
5
1 Penyusunan Lakip (Penyususunan
capaian kinerja) 3,150,000 1,499,950
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas sumber
daya aparatur
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2008
Indikasi Tahun 2009
2 Identifikasi dan Pengendalian Program 15,662,600
6
1 Penyusunan dan Pencetakan Buku
Laporan Tahunan Profil dan Selayang
Pandang 10,183,900
2 Pengumpulan dan Pengolahan data 25,562,600
3 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD (Renja, RKA) 6,550,000 5,000,000
7
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 15,890,900
8
1 Penjagaan Anggota Pol PP 595,680,000 554,293,600
2 Patroli Keamanan dan Ketertiban
Umum 115,860,000 305,377,700
3 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan
dan pemusnahan barang bukti 1,438,500 15,881,400
4 Operasi Penegakan Perda 131,202,000 75,497,250
9
1 Operasi penertiban penduduk di Kab.
Badung 78,360,000 85,282,550
2 Pendayagunaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) 47,713,750
3 Penentuan Sasaran Kegiatan
Penertiban 19,897,000 34,280,000
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan
informasi
Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2008
Indikasi Tahun 2009
4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan
(Tipiring ) 47,516,000 106,665,000
-
26,400,000
2,450,000
3,000,000
31,878,000
18,000,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
11,000,000
102,564,000
45,000,000
5,000,000
306,000,000
Sumber
Pembiayaan
Prakiraan
Tahun 2010
Sumber
Pembiayaan
Prakiraan
Tahun 2010
10,950,000
1,650,900,000
10,000,000
44,940,000
20,000,000
104,570,000
12,650,000
10,000,000
30,000,000
78,000,000
19,200,000
1,500,000
Sumber
Pembiayaan
Prakiraan
Tahun 2010
17,000,000
12,000,000
28,000,000
5,000,000
17,000,000
320,000,000
17,000,000
85,000,000
85,000,000
50,000,000
35,000,000
Sumber
Pembiayaan
Prakiraan
Tahun 2010
110,000,000
: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG
1 2 3 4 PLN Hibah
1
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pembayaran Tagihan Rekening Telpon
selama 12 bulan
Bagian Tata
Usaha
24,000,000 24,000,000 12,000,000 APBD Kab.
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
berupa STNK dan KIR
Pembayaran Perpanjangan STNK (13 unit
mobil dan 10 unit sepeda motor)
Bagian Tata
Usaha
2,450,000 2,450,000 5,120,000 APBD Kab.
3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan Jasa
Administrasi
keuangan
Pembelian Materai (Rp. 6000 sebanyak
360 lembar dan Rp 3000 sebanyak 280
lembar)
Bagian Tata
Usaha
3,000,000 3,000,000 3,000,000 APBD Kab.
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teresdianya jasa
kebersihan kantor
Honor Cleaning Service (3 orang x 12
bulan)
Bagian Tata
Usaha
28,980,000 28,980,000 34,200,000 APBD Kab.
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
Tersedianya ATK untuk Satuan Pol PP
selama 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
17,999,900 18,000,000 17,999,400 APBD Kab.
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan fotocopy
untuk 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
18,385,000 18,385,000 24,998,640 APBD Kab.
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan dan bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
dan bangunan
kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik
untuk kantor Satuan Pol PP untuk 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
5,000,000 5,000,000 5,169,362 APBD Kab.
8 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan
peralatan rumah
Tersedianya Peralatan rumah Tangga
Satuan Pol PP 1 Tahun
Bagian Tata
Usaha
9,495,000 9,495,000 20,766,743 APBD Kab.
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
FORM : 2
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya koran untuk Kepala Satuan,
Kepala bagian dan 3 orang Kepala Bidang
Bagian Tata
Usaha
10,680,000 10,680,000 10,767,500 APBD Kab.
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya
makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan minuman
pegawai (259 orang)
Bagian Tata
Usaha
102,564,000 102,564,000 8,856,000 APBD Kab.
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Tersedianya dana dan akomodasi untuk
rapat konsultasi ke luar darah
Bagian Tata
Usaha
45,000,000 45,000,000 45,000,000 APBD Kab.
12 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan
dan alat dekorasi
Tersdianya bahan dan alat dekorasi
peringatan hari besar selama 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
5,000,000 5,000,000 8,400,000 APBD Kab.
13 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan
bakar kendaraan
dinas dan
operasional
Tersedianya premium untuk 13 unit
mobil 10 sepeda motor
Bagian Tata
Usaha
255,000,000 255,000,000 558,000,000 APBD Kab.
14 Penyediaan Upacara keagamaan Tersedianya bahan
dan alat Upacara
keagamaan
Sesajen untuk hari hari suci agama Hindu
untuk 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
10,950,000 10,950,000 19,975,000 APBD Kab.
15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap Tersedianya upah
untuk pegawai Tidak
Tetap
Upah untuk Tenaga Harian Lepas (76
orang)
Bagian Tata
Usaha
1,650,900,000 1,650,900,000 419,169,550 APBD Kab.
16 Penunjang Aktifitas unit Terlaksananya
kegiatan hari hari
besar sebagai
Penunjang Aktifitas
unit
Pembelian pakain olah raga untuk
kegiatan HUT KORPRI
Bagian Tata
Usaha
10,000,000 10,000,000 10,000,000 APBD Kab.
17 Perawatan dan pengobatan lokal Tersedian asuransi
kesehatan untuk
perawatan dan
pengobatan lokal
Asuransi kesehatan untuk Tenaga Harian
Lepas ( 76 orang)
Bagian Tata
Usaha
44,940,000 44,940,000 33,860,000 APBD Kab.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Belanja Pengecatan (2 unit)
Belanja Perbaikan WC ( 2 Unit)
Belanja perbaikan atap ( 2 unit)
Belanja Perbaikan ruang kerja (2 unit)
Bagian Tata
Usaha
16,000,000 16,000,000 - APBD Kab.
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas operasional Kendaraan dinas dan
operasional dalam
keadaan siap pakai
Belanja suku cadang, Accu, Ban dan
Pelumas ( 13 unit mobil dan 10 sepeda
motor)
Bagian Tata
Usaha
104,570,000 104,570,000 147,381,900 APBD Kab.
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan mesin ketik (3 unit), AC (10
unit), HT (30 unit), Rige (2 unit), Telepon
(10 unit)
Bagian Tata
Usaha
12,650,000 12,650,000 47,400,000 APBD Kab.
4 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya
komputer sehingga
layak digunakan
Pemeliharaan komputer (5 unit) Bagian Tata
Usaha
5,000,000 5,000,000 4,000,000 APBD Kab.
5 Pengadaaan LAPTOP, Komputer dan
Printer
Tersedianya alat
pengolahan data
secara elektronik
Pengadaan LAPTOP (4)
Pengadaan Komputer (3)
Pengadaan Printer (7)
Pengadaan LCD Proyektor (1)
Bagian Tata
Usaha
- 97,856,231 137,478,300 APBD Kab.
6 Pengadaan Sepeda Motor Tersedianya Sepeda
motor dan komputer
Pengadaan sepeda motor (9 ) Bagian Tata
Usaha
137,682,350 168,341,900 - APBD Kab.
7 Pengadaan Mobil Patroli Modifikasi Pengadaan Truck Patroli (1)
Pengadaan Sedan Patwal (1)
Bagian Tata
Usaha
- 564,175,110 - APBD Kab.
8 Pengadaan Mobil Kijang Pengadaan Mobil Kijang Bagian Tata
Usaha
- 330,529,900 - APBD Kab.
3
1 Pengadaan pakaian dinas harian dan
pakaian olah raga
Tersedianya Pakaian
Dinas Harian
Tersedianya pakaian
olah raga 260 orang anggota
- 299,473,900 338,935,900 APBD Kab.
2 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan I Tersedianya Pakaian
Kerja Lapangan I260 orang anggota
- 289,923,900 - APBD Kab.
3 Pengadaan Perlengkapan Anggota Polisi
Pamong Praja
Tersediannya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
64 Set Bagian Tata
Usaha
65,053,000 99,998,900 118,390,100 APBD Kab.
4 APBD Kab.Program Peningkatan Kapasitas sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan Terlaksannya
Pelatihan
Kesemaptaan
260 orang anggota Bidang
Operasional
72,203,400 72,203,400 66,954,900 APBD Kab.
5 APBD Kab.
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi SKPD oleh
Petugas SPK
Santunan 10 orang SPK Bagian Tata
Usaha
19,200,000 19,200,000 5,100,000 APBD Kab.
2 Penyusunan Lakip (Penyususunan capaian
kinerja)
Tersusunya Laporan
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
(LAKIP) Satpol PP
LAKIP 10 Eksemplar Bidang Data dan
Pelaporan
1,499,950 1,500,000 2,000,000 APBD Kab.
6
1 Identifikasi dan Pengendalian Program Teridentifikasinya
dan terkendalinya
kegitan Pol PP
6 Kecamatan Bidang Data dan
Pelaporan
15,662,600 17,000,000 APBD Kab.
2 Fropil dan CD Interactive Tersusunnya Profil
dan Selayang
Pandang dalam
bentuk CD
1 Paket Bidang Data dan
Pelaporan
10,183,900 16,662,600 12,000,000 APBD Kab.
3 Pengumpulan dan Pengolahan data Terkumpulnya data
pelanggaran
peraturan daerah
Perjalanan 10 orang petugas Bidang Data dan
Pelaporan
25,562,600 42,359,800 28,000,000 APBD Kab.
4 Penyempurnaan Data Base Satuan Polisi
Pamong Praja
Tersusunnya data
base Pol PP
Pengadaan Perangkat Lunak dan
Perangkat keras untuk data base
Bidang Data dan
Pelaporan
- 26,946,000
5 Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran
Perizinan di Kab. Badung
Terinventarisirnya
Pelanggaran
perizinan
Perjalanan dan rapat utntuk 15 orang
petugas dalam rangka inventariasasi ijin
dan pelanggarannya
Bidang Data dan
Pelaporan
- 144,070,000
6 Pengumpulan dan Pendataan Dokumen
Kepegawaian
Pengandaan Map Cleaner Holder (260)
Buku Saku Anggota Satpol PP (260)
Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP (260)
Bagian Tata
Usaha
- 16,474,000
7 32,746,400 APBD Kab.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan
informasi
Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
(Renja, RKA)
Terwujudnya
Dokumen
Perencanaan SKPD
(Renja, RKA)
RKA (10 ) dan Renja (10) Bidang Data dan
Pelaporan
5,000,000 5,000,000 5,000,000 APBD Kab.
8
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
6 Kecamatan Bidang Data dan
Pelaporan
15,890,900 16,922,000 17,000,000 APBD Kab.
2 Penjagaan Anggota Pol PP Terlaksananya
penjagaan pos-pos
vital oleh petugas
jaga
20 Pos JAGA Bidang
Operasional
554,293,600 683,173,600 APBD Kab.
3 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Terlaksanya Patroli
Keamanan dan
Ketertiban Umum
6 Kecamatan Bidang
Operasional
288,637,700 502,537,700 320,000,000 APBD Kab.
4 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan dan
pemusnahan barang bukti
Tertatanya barang
bukti yang ada
Bidang
Penyidikan
15,431,400 16,203,900 17,000,000 APBD Kab.
9 APBD Kab.
1 Operasi Penegakan Perda Operasi Penegakan
Perda
Tower Tak Berijin (14) dan Bangunan tak
berijin (40)
Bidang
Operasional
69,737,250 69,737,250 339,000,000 APBD Kab.
2 Operasi penertiban penduduk di Kab.
Badung
Terlaksanya Operasi
penertiban
penduduk di Kab.
Badung
Transportasi dan akomodasi pemulang
penduduk terjaring
Bidang
Operasional
83,042,550 83,042,550 110,000,000 APBD Kab.
3 Penentuan Sasaran Kegiatan Penertiban Meningkat validitas
tentang Sasaran
Kegiatan Penertiban
Teridentifikasinya sasaran kegiatan
penertiban penduduk
Bidang
Penyidikan
34,480,000 35,558,900 35,000,000 APBD Kab.
4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan
(Tipiring )
Terlaksanya Tindak
Pidana Ringan
(Tipiring ) untuk
pendduk yang
melanggar ijin
kependudukan
Terlaksananya Tindak Pidana Ringan
untuk penduduk yang melanggar
administrasi kependudukan
Bidang
Penyidikan
103,065,000 132,918,900 140,000,000 APBD Kab.
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
5 Pembinaan Perizinan untuk Pelaku Usaha Pembinaaan
terhadap pelaku
Usaha (Salon, SPA,
Panti Pijat dll)
Pembinaaan terhadap pelaku Usaha
(Salon, SPA, Panti Pijat dll)
Bidang
Operasional
- 65,000,000 65,000,000 APBD Kab.
Keterangan
*) Kolom (6) *) Kolom (8)
1. Belanja Pegawai 1 D = Dekonsentrasi
2. Belanja Barang dan Jasa 2 DAU = Dana Alokasi Umum
3. Belanja Modal 3 DAK = Dana Alokasi Khusus
4. Lain-lain : 4 TP = Tugas Pembantuan
- Hibah 5 PAD = Pendapatan Asli Daerah
- Subsidi
- Bantuan Sosial
1 2 3 4 PLN Hibah
Prakiraan Tahun
2015
Indikasi Tahun 2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATANSumber
PembiayaanIndikator Keluaran
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2013
Penanggung
Jawab KegiatanSasaran Tahun 2013
78 Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat
Pemerintahan Kab. Badung
Terlaksananya
Perawatan CCTV di
Kantor Bupati
terawatnya Peralatan CCTV di Kantor
Bupati Mangupraja Mandala
Intel 63,184,000 63,162,750 66,320,888 APBD Kab.
79 Pemeliharaan Web Kab. Badung Web Kab. Badung
yang makin Baik
Penyebaran Informasi Pembangunan di
Kab. Badung lewat internet
Intel 40,476,300 40,407,125 42,427,481 APBD Kab.
80 Pengawasan dan Pengendalian Usaha
Telekomunikasi/Informatika di Kab.
Badung
Data keberadaan
wartel, warsel ,
warung DVD/CD
Terdatanya keberadaan wartel , warsel,
warung CD/DVD
Intel 13,595,500 8,997,450 9,447,323 APBD Kab.
81 Pendataan dan pengendalian lembaga
penyiaran swasta dan lembaga penyiaran
komunikasi di wilayah Pemerintah Kab.
Badung
Terlaksananya
Pendataan dan
pengendalian
lembaga penyiaran
swasta dan lembaga
penyiaran
komunikasi di
wilayah Pemerintah
Kab. Badung
Terwujudnya Pendataan dan
pengendalian lembaga penyiaran swasta
dan lembaga penyiaran komunikasi di
wilayah Pemerintah Kab. Badung
Intel 8,216,000 8,200,000 8,610,000 APBD Kab.
82 Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung
Terlaksananya
Sistem Informasi
Manajemen di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Badung
terwujudnya Otomasi pelayanan dan
manajemen tata urusan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung
Intel - 2,400,000,000 2,520,000,000 APBD Kab.
83 Pemeliharaan VOIP di Kawasan Pusat
Pemerintah Kabupaten Badung
Terlaksananya VOIP
di Kawasan Pusat
Pemerintah
Kabupaten Badung
Terwujudnya VOIP di Kawasan Pusat
Pemerintah Kabupaten Badung
Intel - 30,000,000 31,500,000 APBD Kab.
84 Pengembangan Infrastruktur Hotspot di
Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten
Badung
Terlaksananya
Pengembangan
Infrastruktur
Hotspot di Kawasan
Pusat Pemerintah
Kabupaten Badung
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur
Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintah
Kabupaten Badung
Intel - 107,947,125 113,344,481 APBD Kab.
85 Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kabupaten Badung
Terlaksananya
Pengelolaan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Kabupaten Badung
Terwujudnya Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Badung
Intel - 25,929,000 27,225,450 APBD Kab.
32
1 2 3 4 PLN Hibah
Prakiraan Tahun
2015
Indikasi Tahun 2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATANSumber
PembiayaanIndikator Keluaran
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2013
Penanggung
Jawab KegiatanSasaran Tahun 2013