RELEVANSI NILAI BUDAYA DAN DEMOKRASI DALAM

MEWUJUDKAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

Makalah

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti

Latihan Kader II HMI Cabang Banjar Tahun 2018

Disusun oleh:

MUHAMMAD ILHAM

08121875153 / ilham1314@yahoo.com

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG BANDUNG

1439 H / 2018

i

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha

Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratNya, yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahNya kepada kami, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Makalah yang Merupakan Salah satu syarat mengikuti Latihan

Kader II HmI Cabang Banjar Tahun 2018. Adapun tema dari Makalah yaitu

“Relevansi Nilai Budaya Dan Demokrasi Dalam Mewujudkan Kepemimpinan

Nasional Yang Berkarakter”. Makalah LK II ini telah penulis susun dengan

maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat

memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak

terima kasih kepada:

1. Allah SWT 6. Rakandita Denisa Talisa P.

2. Rakanda M. Sigit Ismail, S.H.,M.H. 7. Rakandita Meiske Rizkita

3. Rakanda Firman Nurhakim 8. Keluarga saya di Jakarta

4. Rakanda Dendinar Badrusalam 9. Keluarga Besar HmI Komisariat

5. Rakanda Muhammad Nur Jamaluddin Hukum Unpas

yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah LK II ini. Terlepas dari semua

itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi

susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka

kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki

makalah LK II ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah LK II tentang

“Relevansi Nilai Budaya Dan Demokrasi Dalam Mewujudkan Kepemimpinan

Nasional” untuk masyarakat ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi

terhadap pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 6 Juli 2018

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ......................................................................... 3

C. Tujuan .............................................................................................. 4

BAB II LANDASAN TEORI .............................................................. 5

A. Nilai-nilai Budaya ............................................................................ 5

B. Demokrasi ........................................................................................ 7

C. Kepemimpinan Yang Berkarakter .................................................... 9

BAB III PEMBAHASAN .................................................................... 5

A. Hubungan Nilai-nilai Budaya Dan Demokrasi Dalam

Mewujudkan Kepemimpinan Nasional Yang Berkarakter .............. 14

B. Peran Kaderisasi HmI Dalam Membentuk Pribadi Pemimpin Yang

Berkarakter ........................................................................................ 20

1. Kualitas Insan Akademis ............................................................ 22

2. Kualitas Insan Pencipta ............................................................. 23

3. Kualitas Insan Pengabdi ............................................................ 23

4. Kualitas Insan Yang Bernafaskan Islam ................................... 24

5. Kualitas Insan Bertanggung Jawab Atas Terwujudnya Masyarakat

Adil Makmur Yang Diridai Oleh Allah SWT ........................... 25

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 26

A. Kesimpulan ..................................................................................... 26

B. Saran ................................................................................................. 26

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 27

A. Buku ................................................................................................. 27

B. Sumber Lainnya ............................................................................... 27

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk

ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir dan sadar akan

keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam

semesta dan penciptanya. Berdasarkan kesadaran yang dipengaruhi oleh

lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi antara lain untuk

menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta

menyelenggarakan keteraturan dalam membina hubungan antar sesama.

Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah

bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa

Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan

pengembangan wawasan nasional, hal tersebut biasa kita maknai dalam

pancasila, yaitu dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia

menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap tersebut mewarnai

wawasan nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia yang menghendaki

keutuhan dan kebersamaan dengan tetap menghormati dan memberikan

kebebasam dalam menganut dan mengamalkan agama masing-masing,

selanjutnya dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia

mengakui, menghargai dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada

setiap warganya untuk menerapkan hak asasi manusia (HAM). lalu bisa kita

lihat dalam sila Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia lebih mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara. Sikap tersebut mewarnai wawasan

kebangsaan/wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa

Indonesia yang mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap

memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan, suku

bangsa maupun perorangan. Kemudian dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin

oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan bangsa

2

Indonesia mengakui bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut

kepentingan bersama diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai

mufakat.

Dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa

Indonesia mengakui dan menghargai warganya untuk mencapai kesejahteraan

yang setinggi-tingginya sesuai hasil karya dan usahanya masing-masing.

Wawasan kebangsaan atau wawasan nasional yang dianut dan

dikembangkan oleh bangsa Indonesia merupakan pancaran dari Pancasila

sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Karena itu, wawasan nasional

Indonesia menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan tanpa

menghilangkan ciri, sifat dan karakter dari kebinekaan undur-unsur pembentuk

bangsa (suku bangsa, etnis, golongan serta daerah itu sendiri).1

Pemimpin atau kepemimpinan selalu hangat dibicarakan oleh berbagai

lapisan masyarakat. Seperti para pelajar, mahasiswa, guru atau dosen,

pengusaha, birokrat, orang tua, pemuda, seniman, politikus dan sebagainya.

Salah satu krisis terbesar dunia saat ini adalah ketiadaan pemimpin yang

visioner, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam kepemimpinannya.

Pemimpin yang diharapkan adalah yang dapat merajut titik temu dari berbagai

elemen yang berbeda baik dari sisi ideologi, budaya, dan tradisi menjadi suatu

tatanan masyarakat baru yang bergerak menuju peradaban baru. Dengan kata

lain seorang pemimpin hendaknya memiliki karakter yang kuat yang dapat

menjadi teladan untuk kelangsungan orang yang dipimpinnya.

Masalah-masalah seputar karakter atau moral yang terjadi sekarang ini

jauh lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan masalah-masalah

karakter atau moral yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Persoalan

karakter menjadi bahan pemikiran sekaligus keprihatianan bersama

dikarenakan negara ini bisa dianggap sedang menderita krisis karakter. Krisis

ini antara lain ditandai dengan banyak terjadinya penyimpangan-pengimpangan

dikalangan para pemimpin seperti terjadinya tindak pidana korupsi dikalangan

1 M. Sobarna, Demokrasi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 34.

3

Legislatif, yudikatif dan eksekutif serta tindakan-tindakan KKN yang dilakukan

pemimpin daerah, belum lagi akhir akhir ini kita mendapatkan pemberitaan

tentang anggota legislatif yang tak senonoh Karakter, watak, sifat, atau trait

adalah suatu kualitas yang tetap terus menerus dan relatif menetap yang dapat

dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu objek, atau

kejadian. Dalam istilah lain, karakter dapat diartikan sebagai ciri khas dari

seseorang agar kita dapat mengenali siapa sebenarnya orang tersebut. Menurut

Foerster karakter merupakan sesuatu yang mengkualifikasi seorang pribadi, dan

karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman pribadi yang sering

berubah. Watak atau karakter sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu

dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral

seseorang. Oleh karena itu, karakter seseorang sangatlah penting karena dapat

menunjukkan karakter bangsa pada umumnya, sehingga dengan kematangan

pribadi serta karakter yang kuat dari seseorang dapat menunjukkan seberapa

kuat bangsa tersebut. Individu-individu yang memiliki karakter kuat tentunya

dapat membentuk bangsa yang kuat pula. Sebaliknya bila individu dari bangsa

tersebut lemah, tentunya bangsa tersebut memiliki karakter yang lemah pula.

Berdasarkan pemaparan tersebut du atas, Penulis tertarik untuk

mengkajinya dalam bentuk Makalah dengan judul “RELEVANSI NILAI

BUDAYA DAN DEMOKRASI DALAM MEWUJUDKAN

KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG BERKARAKTER”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana hubungan nilai-nilai budaya dan demokrasi dalam mewujudkan

kepemimpinan nasional yang berkarakter?

2. Bagaimana peran kader HmI dalam membentuk pribadi pemimpin yang

berkarakter?

4

C. Tujuan

1. Mengatahui dan memahami hubungan nilai-nilai budaya dan demokrasi

dalam mewujudkan kepemimpinan nasional yang berkarakter.

2. Mengatahui dan memahami peran kader HmI dalam membentuk pribadi

pemimpin yang berkarakter.

5

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nilai-nilai Budaya

Masa modern ini masalah kebudayaan dapat berpengaruh dalam

menggerakkan pemikiran orang banyak seperti para ahli pendidikan, di mana-

mana selalu menghadapi masalah. Dalam setiap soal daya kebudayaan

menampakkan diri sebagai faktor yang tak dapat dielakkan, yang mau tak mau

harus diperhatikan agar usaha-usaha tersebut tidak gagal. Dari dalam

kebudayaan orang menggali motif dan perangsang untuk menjunjung

perkembangan masyarakat,2 Tiada orang yang menolak bahwa fenomena

kebudayaan adalah sesuatu yang khusus bagi manusia. Bagi hewan dan

tumbuhan tidak diharapkan karya budaya.3

Kebudayaan merupakan ciptaan manusia yang berlangsung dalam

kehidupan. Pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses

dengan isi, yaitu proses pengambil alihan kebudayaan dalam arti

membudayakan manusia, aspek lain dari fungsi pendidikan adalah mengolah

kebudayaan itu menjadi sikap mental, tingkah laku, bahkan menjadi

kepribadian anak didik, sedangkan landasan pendidikan adalah filsafat. Jadi

hubungan pendidikan dengan kebudayaan terdapat pada hubungan nilai

demokrasi, dimana fungsi pendidikan sebagai kebudayaan mempunyai tujuan

yang lebih utama yaitu untuk membina kepribadian manusia agar lebih kreatif

dan produktif yakni mampu menciptakan kebudayaan.

Kebudayaan adalah suatu hal yang terus berlangsung dan belum

berhenti pada titik tertentu. Ketika suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia

telah berhenti di satu titik dan tidak berkembang lagi, maka hal itu, disebut

peradaban Filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjadi sumber

2 Bakker Sj. J.W.M., Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar, Pustaka Filsafat, 1992,

hlm. 11. 3 Ibid, hlm. 14.

6

utama dari berbagai ilmu di dunia pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui,

bahwa manusia adalah makhluk yang berpengetahuan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, budaya (cultural) adalah

pikiran, adat-istiadat, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang menjadi

kebiasaan yang sukar diubah.4 Menurut Edward B. Tylor sebagaimana dikutip

Sulistyorini, budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks

dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat- istiadat, serta

kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang diperoleh

manusia sebagai anggota masyarakat.5 Sedangkan menurut Nur Kholis, budaya

adalah asumsi-asumsi dasar dan keyakinan-keyakinan diantara para anggota

kelompok atau organisasi.6 Koentjaraningrat mengelompokkan aspek-aspek

budaya berdasarkan dimensi wujudnya meliputi:

1. Kompleks gugusan atau ide seperti pikiran, pengetahuan, nilai,

keyakinan, norma dan sikap.

2. Kompleks aktivitas seperti pola komunikasi, tari-tarian, upacara

adat.

3. Material hasil benda seperti seni, peralatan dan sebagainya.7

Sebuah budaya dapat berbentuk menjadi beberapa hal yakni artefak,

sistem aktifitas, dan sistem ide atau gagasan. Kebudayaan yang berbentuk

artefak salah satu contohnya adalah benda-benda yang merupakan hasil karya

manusia. Sedangkan kebudayaan aktivitas dapat diterjemahkan berupa tarian,

olahraga, kegiatan sosial, dan kegiatan ritual. Sedangkan kebudayaan yang

berbentuk sistem ide atau gagasan didefinisikan sebagai pola pikir yang ada di

dalam pikiran manusia. Pikiran merupakan bentuk budaya abstrak yang

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Balai

Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 149. 5 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi, Teras,

Yogyakarta, 2009, hlm. 249. 6 Nur Kholis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi, PT. Gramedia

Widiasmara Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 200. 7 Koentjaraningrat, Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di

Indonesia, Lembaga Riset Kebudayaan Nasional, Jakarta, 1969, hlm. 17.

7

mengawali suatu perilaku ataupun hasil perilaku bagi setiap bangsa atau ras.

Kebudayaan secara universal terdiri dari 7 unsur utama yaitu:8

a. komunikasi (bahasa);

b. kepercayaan (religi);

c. kesenian (seni);

d. organisasi sosial (kemasyarakatan);

e. mata pencaharian (ekonomi);

f. ilmu pengetahuan;

g. teknologi.

B. Demokrasi

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan

negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan

masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan

hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan

Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum

maupun dalam tatanan sosial masyarakat.

Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti

pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Amin Rais9 mengartikan demokrasi

sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian

bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-

masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai

kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut

menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah

pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan

rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas

persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

8 Tim Sosiologi, Sosiologi I Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat, Yudhistira, Jakarta,

2006, hlm. 14, 9 Amin Rais, Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta,1986, hlm.

5.

8

Dalam praktik pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat

dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang

terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha

membatasi hakekat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan

negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun

produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan

konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk merubah dan

membatasi ruang berlakunya demokrasi.

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa

tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan

silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan

sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin,

demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa

dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna terhadap

sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang

kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang

sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan

pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung)

atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa

Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata demos

(rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada

pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.10

Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana

tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi

pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan

revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan

10 Azumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Prenada

Media, Jakarta, 2005, hlm. 125.

9

abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan

umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan

berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh

pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.2 Demokrasi

mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan

demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga

demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat

untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.11 Layaknya sebuah sistem,

demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri.

Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti,

maksud dan praktek sistem demokrasi.

C. Kepemimpinan Yang Berkarakter

Pengertian pemimpin bagi banyak orang juga berbagai macam,

kepemimpinan bagi dunia identik dengan prestasi, status, penampilan, tingkat

sosial, ketenaran dan lain sebagainya. Secara umum pengertian kepemimpinan

adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpin

(leader) ialah orang yang memimpin, sedangkan pemimpin merupakan

jabatannya. Dalam pengertian lain, secara etimologi istilah kepemimpinan

berasal dari kata dasar pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata

pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing dan

menuntun.12

Kata ‘pemimpin’ dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari kata benda:

hodegos (pemimpin, penuntun, pembimbing). Dalam bentuk kata kerja dipakai

11 Zakaria Bangun, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Bina Media

Perintis, Medan, 2008, hlm. 2. 12 Kepemimpinan mempunyai arti yang sangat beragam, bahkan dikatakan bahwa definisi

kepemimpinan sama banyak dengan orang-orang yang berusaha mendefinisikannya. Para peneliti

biasanya mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan perspektif-perspektif individual dan aspek

dari fenomena yang paling manarik perhatian mereka. Kepemimpinan telah didefinisikan dalam

kaitannya dengan cirri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi,

hubungan peran, tempatnya pada suatu posisi administrasi, serta persepsi oleh orang lain mengenai

keabsahan dari pengaruh. Pramudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bumi Aksara,

Jakarta, 1995, hlm. 5.

10

kata: hodegein (memimpin, menuntun, membimbing). Dalam Perjanjian Baru

kata hodegos dan hodegein dipakai secara bervariasi. Pada satu pihak kedua

kata itu dipakai dalam pengertian yang negatif. Namun di pihak lain, kedua kata

itu juga dipakai dalam arti yang positif. Penulis Injil Yohanes menyatakan

bahwa apabila Roh Kebenaran itu datang Ia memimpin (hodegesei) kamu ke

dalam seluruh kebenaran, Yoh. 16:13).13 John Gage Allee mendefenisikan

pemimpin dengan, Leader… a guide; a conductor; a commander” (pemimpin

itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun; komandan).14

Kartono mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu

dikaitkan dengan tiga hal, yaitu:

1. Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan

kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan

menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

2. Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu

mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada

pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan perbuatan tertentu.

3. Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan

kecakapan/keterampilan teknis maupun social yang dianggap

melebihi dari kemampuan anggota biasa

Stognil mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki beberapa

kelebihan, yaitu:

1. Kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara

atau verbal facility, keaslian dan kemampuan menilai.

2. Prestasi atau achievement, yaitu gelar keserjanaan, ilmu

pengetahuan perolehan dalam olahraga, atletik dan lain lain.

13 Dari pemakaiannya itu maka nyata bahwa kata kerja: memimpin, menuntun,

membimbing, memiliki beberapa arti antara lain: menunjukkan jalan terutama berjalan di depan,

menuntun, membimbing, mengambil langkah awal, mempengaruhi orang dengan pandangan dan

tindakan, memprakasai, bertindak lebih dahulu, memelopori, mengarahkan pikiran atau mendapat,

menggerakkan orang lain dengan pengaruhnya, dll. A.M. Mangunhardjana, Kepemimpinan,

Kanisius, Yogyakarta, 1990,11. 14 7http://referensi-kepemimpinan.blogspot.com /2009/03/definisi-pemimpin.html

diakses 6 Juli 2018.

11

3. Tanggung jawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya

diri, agresif dan punya hasrat untuk unggul.

4. Partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosialbilitas tinggi, mampu

bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan

diri, punya rasa humor.

5. Status, yaitu memiliki kedudukan social ekonomi yang cukup

tinggi, popular dan tenar.

Nightingle dan Schult dalam Sudriamunawar mengatakan bahwa

seseorang pemimpin perlu memiliki kemampuan, yaitu:

1. Kemandirian, berhasrat untuk memajukan diri sendiri

(individualisme).

2. Besar rasa ingin tahu dan cepat tertarik kepada manusia dan benda-

benda.

3. Multiterampil atau memiliki kepandaian yang beraneka ragam.a

4. Memiliki rasa humor, suka berkawan, antusiasme yang tinggi.

5. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna.

6. Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi.

7. Sabar, tapi tidak berarti diam atau berhenti.

8. Waspada, peka, jujur, optimis, gigih, ulet dan realistis.15

9. Komunikatif, serta pandai berbicara/ berpidato.

10. Berjiwa wiraswasta.

11. Sehat jasmani, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang

berat serta berani mengambil resiko.

12. Tajam firasatnya, adil pertimbangannya.

13. Berpengetahuan yang luas dan selalu berupaya meningkatkan

pengetahuannya.

14. Memiliki motivasi yang tinggi, sadar akan target yang harus

dicapainya dengan idealism yang tinggi.

15. Punya imajinasi dan sinerjik

15 Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 11.

12

Dalam kepemimpinan harus memiliki ciri ciri, Menurut Maxwell ciri-

ciri pemimpin yaitu:

1. Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat.

2. Pemimpin yang vaik mengetahui kebutuhand dasar bawahannya.

3. Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia

dan perencanaan.

4. Pemimpin yang baik mampu menghindari tujuh dosa yang

mematikan.

5. Berusaha untuk disukai bukan dihormati.

6. Tidak minta nasihat dan bantuan pada orang lain.

7. Mengesampingkan bakar pribadi dengan menekan peraturan bukan

keahlian.

8. Tidak menjaga untuk dikritik tetap konstruktif.

9. Tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lain.

10. Memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama.

11. Tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi.

Bennis dan Towsend mengatakan bahwa ciri-ciri pemimpin yang baik,

yaitu:

1. Pandangan tentang ambisi pribadi yang terkendali.

2. Intelegensi.

3. Kemampuan untuk mengutarakan diri (komunikasi), yaitu mampu

berbicara dengan jelas sederhana dan mudah dipahami.

4. Kemampuan menjadi pelayan bagi bawahannya.

5. Jangan memberikan kekuasaan kepada orang yang terlalu banyak

menginginkan semua perangkat yang menyertainya.

6. Objektivitas yang tinggi.

7. Seseorang pemimpin yang tidak pernah mengambil penghargaan.16

Teori dasar munculnya kepemimpinan menurut Siagin Anoraga, terbagi

tiga, yaitu:

16 Ibid, hlm. 11.

13

1. Teori genetik menjelaskan bahwa pimpinan tidak dibangun, tetapi

seorang akan menjadi pemimpin karena bakat yang dimiliki luar biasa,

atau dengan kata lain seseorang menjadi pemimpin karena memang

ditakdirjan menjadi pemimpin.

2. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin harus dibangun atau

dibentuk, tidak begitu saja muncul atau ditakdirkan. Jadi seseorang

menjadi pemimpin karena melalui proses pendidikan dan pengalaman

serta disesuaikan dengan lingkungan.

3. Teori ekologis menjelaskan bahwa merupakan gabungan dari teori

genetic dan teori sosial. Teori berasumsi bahwa seseorang sukses

menjadi pemimpin, jika sejak lahir sudah mempunyai bakat-bakat

kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan

pengalaman serta disesuaikan dengan lingkungan.17

17 Ibid, hlm. 85.

14

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hubungan Nilai-nilai Budaya dan Demokrasi Dalam Mewujudkan

Kepemimpinan Nasional Yang Berkarakter

Keteladanaan yang baik menjadi sesuatu yang sangat langka bagi

bangsa ini, sehingga ini lah yang menjadi salah penyebab bangsa ini kehilangan

jati dirinya. Keluarga yang merupakan cikal-bakal segala sesuatu yang ‘baik’

bagi bangsa ini, saat ini mulai tergerus perkembangan jaman, sehingga lebih

mengedepankan nilai-nilai ‘kebendaan’ (material), sehingga tidak jarang

prestasi anak bangsa diukur dengan ukuran-ukuran keduniawian. Sehingga

‘keluarga’ juga melahirkan hal-hal yang kurang baik bagi anak bangsa ini, jika

hanya mengukur segala sesuatu keberhasilan berdasarkan kebendaan semata.

Lebih jauh lagi persoalan pembangunan nasional dan karakter bangsa ini

sesungguhnya dapat ditelusuri bagaimana masyarakat bangsa ini memahami

dan menghargai suatu keluarga. Sehingga tidak salah apabila keluarga

merupakan pusat dari persoalan (sumber dan sekaligus akibat) dan sekaligus

merupakan sumber dari segala penyelesaian bangsa ini. Ide pembangunan

karakter dan bangsa (nation and character building) dapat mulai lingkungan

terkecil dari masyarakat yaitu keluarga.18

Presiden Sukarno pernah mengemukakan bahwa kemerdekaan adalah

“jembatan emas” menuju cita-cita demokrasi, sedangkan pembentukan “nation

and character building” dilakukan di dalam prosesnya. Kalau pada saat itu

Sukarno menyatakan bahwa, “revolusi belum selesai,” maka dalam konteks

“nation and character building,” pernyataan demikian dapat dipahami. Dalam

arti, baik “nation” maupun “character” yang dikehendaki sebagai bangsa

merdeka belum mencapai standar yang dibutuhkan. Maka dalam hubungan

18 Lektor Kepala dan Koordinator Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD

periode 2014-2018.

15

“nation and character building” seperti yang diuraikan di atas, terdapat

beberapa hal yang terkandung di dalam gagasan awalnya:19

1. Pertama, kemandirian (selfreliance), atau menurut istilah Presiden

Soekarno adalah “Berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri). Dalam

konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam

percaya akan kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik

Indonesia dalam mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya. Krisis

bahan pangan dan krisis energi merupakan salah satu contoh yang

sedang dialami saat ini sebagai ujian kemandirian bangsa Indonesia.

2. Kedua, demokrasi (democracy), atau kedaulatan rakyat sebagai ganti

sistem kolonialis. Masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah

sebagai pengganti dari masyarakat warisan yang feodalistik.

Masyarakat di mana setiap anggota ikut serta dalam proses politik

dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan

kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Pemilihan kepala daerah yang sebelumnya telah berjalan dipilih

secara langsung oleh rakyat, telah coba dikembalikan lagi pada pola

lama dengan dipilih melalui perwakilan (melalui anggota DPRD)

juga merupakan ujian akan demokrasi bangsa Indonesia saat ini.

3. Ketiga, persatuan nasional (national unity). Dalam konteks aktual

dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan

rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah bertikai

ataupun terhadap kelompok yang telah mengalami diskriminasi

selama ini. Rasa persatuan nasional sebagai bangsa Indonesia yang

satu, kembali diuji terutama setelah pesta demokrasi Pemilihan

Presiden 2014. Siap menerima kekalahan dan siap menerima

kemenangan dengan merangkul yang pihak kalah demi rasa

persatuan Indonesia.

19 Silakan cermati tulisan Otho H. Hadi, Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan

Informasi Bappenas, dalam tulisannya tentang Nation and Caracter Building melalui Pemahaman

Wawasan Kebangsaan.

16

4. Keempat, Martabat Internasional (bargaining positions). Indonesia

tidak perlu mengorbankan martabat dan kedaulatannya sebagai

bangsa yang merdeka untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan

wibawa di dunia internasional. Sikap menentang hegemoni suatu

bangsa atas bangsa lainnya adalah sikap yang mendasari ide dasar

“nation and character building.” Bung Karno menentang segala

bentuk “penghisapan suatu bangsa terhadap bangsa lain,” serta

menentang segala bentuk “neokolonialisme” dan

“neoimperialisme.” Indonesia harus berani mengatakan “tidak”

terhadap tekanan-tekanan politik yang tidak sesuai dengan

“kepentingan nasional” dan “rasa keadilan” sebagai bangsa

merdeka.

Patut diduga bahwa berbagai fenomena sosial yang mengarah menjadi

masalah sosial yang muncul dewasa ini merupakan akibat dari lemahnya nilai-

nilai kebangsaan (nation) serta lemahnya karakter bangsa Indonesia sebagai

bangsa Indonesia. Sebagaimana telah disinyalir oleh Prof. Dedy Mulyana

dengan menyatakan, bahwa banyak nama-nama rumah makan/restoran dan

menjual jenis makanan-minuman dengan menggunakan nama-nama berbahasa

asing, daripada bahasa Indonesia. Mereka lebih bangga, lebih senang, dan lebih

percaya diri apabila menggunakan nama-nama berbahasa asing daripada

berbahasa Indonesia atau namanama lokal. Sementara itu sebaliknya, warga

negara asing (WNA) sangat mengagumi dan menyukai jenis makanan Indonesia

dan mengagumi kekhasan budaya Indonesia. Sungguh sangat ironis.

Teori dasar munculnya kepemimpinan menurut Siagin Anoraga, terbagi

tiga, yaitu:

1. Teori genetik menjelaskan bahwa pimpinan tidak dibangun, tetapi

seorang akan menjadi pemimpin karena bakat yang dimiliki luar

biasa, atau dengan kata lain seseorang menjadi pemimpin karena

memang ditakdirkan menjadi pemimpin.

2. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin harus dibangun atau

dibentuk, tidak begitu saja muncul atau ditakdirkan. Jadi seseorang

17

menjadi pemimpin karena melalui proses pendidikan dan

pengalaman serta disesuaikan dengan lingkungan.

3. Teori ekologis menjelaskan bahwa merupakan gabungan dari teori

genetic dan teori social. Teori berasumsi bahwa seseorang sukses

menjadi pemimpin, jika sejak lahir sudah mempunyai bakat-bakat

kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan

pengalaman serta disesuaikan dengan lingkungan.

4. Teori ekologis menjelaskan bahwa merupakan gabungan dari teori

genetic dan teori social. Teori berasumsi bahwa seseorang sukses

menjadi pemimpin, jika sejak lahir sudah mempunyai bakat-bakat

kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan

pengalaman serta disesuaikan dengan lingkungan.

Dilihat dari teori dasar munculnya kepemimpinan tersebut, bisa kita

Tarik hubungan antara budaya dengan demokrasi untuk menciptakan pemimpin

yang berkarakter, yaitu:

1. Teori genetik menjelaskan bahwa pemimpin tidak dibangun akan

tetapi seseorang yang menjadi pemimpin karena memiliki bakat

luar biasa atau dengan kata lain seseorangan menjadi pemimpin

karena memang ditakdirkan menjadi pemimpin, sehingga jiwa

kepemimpinan yang ia miliki benar-benar turunan dari orang

tuanya walaupun tidak dapat dipungkiri ada factor pengaruh

lingkungan juga. Teori genetik ini tidak hanya melihat soerang

pemimpin dari sisi bakat nya saja, akan tetapi bagaimana pemimpin

tersebut dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa bakat

yang telah lahir semenjak dari awal.

2. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin harus dibangun atau

dibentuk, tidak begitu saja muncul atau ditakdirkan. Jadi seseorang

menjadi pemimpin karena melalui proses pendidikan dan

pengalaman serta disesuaikan dengan lingkungan, dalam teori

sosial disini karakter kepemimpinan benar-benar muncul akibat

dari faktor lingkungan maupun budaya yang berada di tempat yang

18

ia tinggali, sehingga karakter seseorang bisa tumbuh karena factor

lingkungan masyarakat dan budaya dilingkungannya. Menurut

Jalaludin rahmat dalam bukunya psikologi komunikasi, perilaku

seseorang tergantung lingkungan yang ia tempati, sehingga factor

masyarakat dan lingkungan ataupun budaya yang berada di

lingkungan ia tempati mempengaruhi jiwa kepemimpinan yang ia

miliki dan hal tersebut mempengaruhi tokoh pemimpin seperti apa

yang dapat memimpin masyarakat tersebut sehingga kebudayaan

yang dianut masyarakat sangat mempengaruhi cikal bakal

kepemimpinan yang berkarakter.

3. Teori ekologis menjelaskan bahwa merupakan gabungan dari teori

genetic dan teori social. Teori berasumsi bahwa seseorang sukses

menjadi pemimpin, jika sejak lahir sudah mempunyai bakat-bakat

kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan

pengalaman serta disesuaikan dengan lingkungan, jadi dalam teori

ini terlihat jelas bahwa hubungan budaya dengan demokrasi dalam

menciptakan kepemimpinan yang berkarakter, yang mana bakat

luar biasa yang dimiliki seseorang karena faktor genetik ataupun

turunan dan dipengaruhi oleh lingkungan setempat akan tetapi

dikembangkan pula melalui pendidikan.

Bila kita merujuk pada pemikiran Jean Jacques Russeou, ia mengatakan

bahwa dalam terbentuknya satu masyarakat, diperlukan adanya kesepakatan

untuk membentuk dirinya (masyarakat) kesepakatan tersebut disebut dengan

Pactum Unisiones. Kesepakatan tersebut dalam taraf tertentu, menimbulkan

sesuatu yang lain yang menjadi ciri dari satu masyarakat tersebut, atau kedepan

ia terbentuk menjadi suatu budaya.

Sesudah masyarakat menyepakati untuk membentuk dirinya, setelah itu

mereka menentukan siapa yang akan mereka jadikan panutan (pemimpin) yang

akan memimpin mereka kedepan. Hal tersebut diperlukan karena masyarakat

tidak dapat mengatur dirinya sendiri, karena ia terbentuk dari berbagai macam

individu. Individu-individu yang mulai terorganisasi menjadi masyarakat ini

19

perlu seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk dapat mengatur

jalannya kehidupuan bermsyarakat (menjadi penegak aturan-aturan yang telah

disepakati/apparatus) atau dengan kata lain pemimpin. Kesepakatan memilih

seseorang untuk dapat mengatur jalannya masyarakat disebut dengan Pactum

Subjectiones.

Merujuk pada teori Russoeu diatas, pemimpin dipilih karena

masyarakat tidak dapat mengatur dirinya sendiri, ia perlu individu yang dapat

mengatur dan menjadi penegak aturan-aturan yang telah disepakati masyarakat,

maka pemimpin harus menjadi bagian dari masyarakat, ia hidup dan bertumbuh

disana. Masyarakat pun tidak dapat melepaskan perannya, individu-individu

dalam masyarakat harus bersikap aktif, terutama dalam menciptakan atmosfer

yang dapat membentuk pemimpin yang berkarakter. Dimulai dari komunitas

terkecil yaitu keluarga, sampai ke lingkungan terbesar yaitu masyarakat itu

sendiri.

Sesuai dengan makna paling sederhana dari demokrasi yaitu dari

rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka rakyat menjadi penentu paling penting

dalam sistem ini. Rakyat diberikan keleluasaan dalam menentukan hidupnya,

termasuk dalam memilih pemimpin. Pemimpin seperti apa yang akan dipilih,

maka tidak akan terlepas dari kecenderungan masyarakat pemilih.

Kecenderungan ini merupakan cerminan tipologi satu masyarakat. Maka

soerang pemimpin harus dapat mengetahui kecenderungan ini, karena ia bagian

yang tak terlepas dari masyarakat tersebut. Baik atau buruk kecenderungan

tersebut, menjadi pengetahuan awalan yang perlu dimiliki oleh seorang

pemimpin. Karena pemimpin (seperti dikatakan Russoeu) harus menjadi sosok

pengatur laju masyarakat kedepanya, maka perlu beberapa kualifkasi yang

memungkinkan. Bennis dan Towsend mengatakan bahwa ciri-ciri pemimpin

yang baik, yaitu:

1. Pandangan tentang ambisi pribadi yang terkendali.

2. Intelegensi.

3. Kemampuan untuk mengutarakan diri (komunikasi), yaitu mampu

berbicara dengan jelas sederhana dan mudah dipahami.

20

4. Kemampuan menjadi pelayan bagi bawahannya.

5. Jangan memberikan kekuasaan kepada orang yang terlalu banyak

menginginkan semua perangkat yang menyertainya.

6. Objektivitas yang tinggi.

7. Seseorang pemimpin yang tidak pernah mengambil penghargaan.20

Pemimpin yang berkarakter disini adalah pemimpin yang memliki

kualitas tertentu yang muncul beserta kecenderungan budaya masyarakat

tempat diamana ia hidup dan berkembang. Sehingga karakter yang dimaksud

disini adalah kualitas tertentu yang merupakan representasi dari budaya satu

masyarakat. Seorang pemimpin diharapkan menjadi representasi hidup dari satu

nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. nilai-nilai tersebut merupakan

sumber etik dan norma yang akan menjadi pembatas bagi seorang pemimpin

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

B. Peran Kaderisasi HmI Dalam Membentuk Pribadi Pemimpin Yang

Berkarakter

Terlihat dalam tubuh organisasi, kader memiliki fungsi tersendiri yaitu

sebagai tenaga penggerak organisasi, sebagai calon pemimpin, dan sebagai

benteng organisasi. Secara kualitatif, kader mempunyai mutu, kesanggupan

bekerja dan berkorban yang lebih besar daripada anggota biasa. Kader itu adalah

anggota inti. Kader merupakan benteng dari “serangan” dari luar serta

penyelewengan dari dalam. Ke dalam tubuh organisasi, kader merupakan

pembina yang tidak berfungsi pemimpin. Kader adalah tenaga penggerak

organisasi, yang memahami sepenuhnya dasar dan ideologi perjuangan. Ia

mampu melaksanakan program perjuangan secara konsisten di setiap waktu,

situasi, dan tempat. Terbawa oleh fungsinya itu, untuk menjadi kader organisasi

yang berkualitas, anggota harus menjalani pendidikan, latihan, dan praktikum.

Pendidikan kader harus dilaksanakan secara terus menerus dan teratur, rapi dan

berencana, yang diatur dalam pedoman perkaderan. Kongres ke-8 HMI tahun

20 Ibid, hlm. 11.

21

1966 merumuskan pengertian kader adalah tulang punggung organisasi,

pelopor, penggerak, pelaksana, penyelamat cita-cita HMI masa kini dan yang

akan datang dimanapun berada, tetap berorientasi kepada asas dan syariat

islam.21

Definisi dan pengertian diatas, setidaknya terdapat tiga ciri yang

terintegrasi dalam diri seorang kader. Pertama, seorang kader bergerak dan

terbentuk dalam organisasi. Kader mengenal aturan permainan organisasi sesuai

dengan ketentuan yang ada, seperti NDP dalam pemahaman yang integralistik

dengan Pancasila dan UUD 1945. Dari segi operasionalisasi organisasi, kader

selalu berpegang dan mematuhi AD/ART HMI, pedoman perkaderan, dan

ketentuan lain. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang tinggi secara

terus menerus, konsisten dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran.

Ketiga, seorang kader mempunyai bakat dan kualitas sebagai tulang

punggung yang mampu menyangga kesatuan kumpulan manusia yang lebih

besar. Jadi, fokus seorang kader terletak pada kualitas. Kader HMI adalah

anggota HMI yang telah menjalani proses perkaderan sehingga memiliki ciri

kader, yang integritas kepribadian yang utuh, beriman, berilmu, dan beramal

shaleh sehingga siap mengemban tugas dan amanah dalam kehidupan

beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.22

Mengingat fungsi HMI sebagai organisasi kader, maka seluruh

aktivitasnya harus dapat memberi kesempatan berkembang bagi kualitas-

kualitas pribadi anggota-anggotanya. Sifat kekaderan HMI dipertegas dalam

pasal 4 Anggaran Dasar HMI yaitu Terbinanya insane kademis, pencipta,

pengabdi, yang bernafaskan islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya

masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Tujuan HMI ini telah

memberi tuntunan kemana perkaderan HMI diarahkan. Anggota HMI yang

merupakan human material yang dihadapi HMI untuk dibina dan dikembangkan

menjadi kader HMI, adalah mereka yang memiliki kualitas-kualitas sebagai: a)

21 Agussalim Sitompul, 44 Indikator Kemunduran HMI, CV Misaka Galiza, Jakarta,

2008, hlm. 10. 22 Agussalim Sitompul, 44 Indikator Kemunduran HMI, CV Misaka Galiza, Jakarta,

2008, hlm. 11.

22

mahasiswa, yaitu mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan intelektual

tertentu, calon sarjana, dan potensial menjadi intelegensia, b) kader yaitu

mereka yang memiliki kesediaan untuk berlatih dan mengembangkan kualitas

pribadinya guna menyongsong tugas masa depan umat Islam dan bangsa

Indonesia, c) pejuang, yaitu mereka yang ikhlas, bersedia berbuat dan berkorban

guna mencapai cita-cita umat Islam dan bangsa Indonesia pada waktu sekarang

dan yang akan datang.23 Pada hakekatnya, tugas pokok HMI adalah tugas

perkaderan yang mana semua kegiatannya hendaklah menggambarkan fungsi

kekaderannya sehingga membentuk profil kader yang ideal, yaitu Muslim

intelektual profesional.

Tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai oleh HMI

menjadi garis arah dan titik sentral seluruh kegiatan dan aktivitas perkaderan

HMI. Konsekuensi dari tujuan itu maka dengan sendirinya tujuan merupakan

ukuran/norma dari semua kegiatan HMI. Dengan demikan kegiatan-kegiatan

HMI benar-benar relevan dengan tujuannya. Bagi anggota, tujuan organisasi

merupakan titik pertemuan persamaan kepentingan yang paling pokok dari

seluruh anggota. Oleh karena itu peranan anggota dalam pencapaian tujuan

organisasi adalah sangat besar dan menentukan.

Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 4 AD HMI)

adalah sebagai berikut:24

1. Kualitas Insan Akademis

Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berfikir rasional,

obyektif, dan kritis. Memiliki kemampuan teoritis, mampu

memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu

berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.

Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai

dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun tekhnis dan

sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur,

23 Ibid, hlm. 12. 24 Muhammad Faiz-Ur-Rahman Ansari, Konsepsi Masyarakat Islam Modern, Risalah,

Bandung, 1983, hlm. 166.

23

mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.

Aktualisasi untuk saat ini adalah sebagai insan akademis,

dihadapkan pada kehidupan yang serba praktis dengan berbagai

kepentingan asal menguntungkan seperti ini, terkadang kita

mengorbankan status akademisi kita dan lebih memilih untuk

menjadi pelacur intelektual. Kader HMI tetap harus menjaga

independensi akademisinya, mengesampingkan kepentingan-

kepentingan praktis, melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan

bidang ilmunya guna mendukung dan mensukseskan bangsanya

dalam mencetak pribadi pemimpin yang berkarakter guna menopang

pembangunan nasional. Bukan malah mengabdi kepada kepentingan

asing yang bisa merugikan bangsanya.

2. Kualitas Insan Pencipta

Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih

dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan

bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak

dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-

gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.

Bersifat independen dan terbuka, tidak isolatif, insan yang

menyadari dengan sikap demikian potensi, kreatifnya dapat

berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah. Dengan

ditopang kemampuan akademisnya dia mampu melaksanakan kerja

kemanusiaan yang disemangati ajaran Islam.

3. Kualitas Insan Pengabdi

Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak

atau untuk sesama umat. Sadar membawa tugas insan pengabdi,

bukannya hanya membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi

sekelilingnya menajadi baik. Insan akdemis, pencipta dan mengabdi

adalah yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas

24

mengamalkan ilmunya untuk kepentingan sesamanya.

Aktualisasinya dalam permasalahan yang ada saat ini khususnya

untuk mencetak pribadi pemimpin yang berkarakter guna menopang

pembangunan nasional, kader HMI harus memiliki kesadaran social,

sehingga ia tidak hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri,

namun ia juga mampu membangun lingkungan masyarakatnya,

sehingga bisa sejahtera bersama-sama.

4. Kualitas Insan Yang Bernafaskan Islam

Ajaran Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola

fikir dan pola perilakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan

menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan

nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menapasi

dan menjiwai karyanya. Ajaran Islam telah berhasil membentuk

“unity personality” dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk

pribadinya yang utuh tercegah dari split personality tidak pernah ada

dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai

muslim insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya dalam

pembangunan nasional bangsa kedalam suksesnya perjuangan umat

Islam Indonesia dan sebaliknya. Aktualisasinya dalam permasalahan

yang ada saat ini khususnya untuk mencetak pribadi pemimpin yang

berkarakter guna menopang pembangunan nasional, kader HMI

dituntut untuk tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam,

berhubungan dengan Negara asing tentu saja didalamnya terdapat

transfer-transfer nilai dan kebudayaan yang kadang bertentangan

dengan Islam.

25

5. Kualitas Insan Bertanggung Jawab Atas Terwujudnya

Masyarakat Adil Makmur Yang Diridhoi Oleh Allah SWT

Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan

Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil

makmur yang diridhoi Allah SWT. Berwatak, sanggup memikul

akibat-akibat yang dari perbuatannya sadar bahwa menempuh jalan

yang benar diperlukan adanya keberanian moral. Spontan dalam

menghadapi tugas, responsip dalam menghadapi persoalan-

persoalan dan jauh dari sikap apatis. Rasa tanggungjawab, takwa

kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif

dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan

makmur yang diridhoi Allah SWT. Korektif terhadap setiap langkah

yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil

dan makmur. Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya

sebagai “khallifah fil ard” yang harus melaksanakan tugas-tugas

kemanusiaan.

Pada pokoknya insan cita HmI merupakan “Man of future”

insan pelopor yaitu insan yang berfikiran luas dan berpandangan

jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar

apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu

perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang

dicita-citakan. Ideal type dari hasil perkaderan HmI adalah “man of

inovator”. Penyuara “Idea of Progress” insan yang berkeperibadian

imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan

bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan memiliki kualitas insan cita

tersebut, diharapkan kader-kader HmI mampu berperan lebih dalam

menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN sebagai “Man of future”

dan “man of inovator” guna tercapainya kesejahteraan masyarakat

serta memajukan bangsanya Indonesia.25

25 Ansari, Muhammad Faiz-Ur-Rahman, Konsepsi Masyarakat Islam Modern, Risalah,

Bandung, 1983, hlm. 121.

26

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan nilai budaya dan demokrasi dalam menciptakan Pemimpin yang

berkarakter disini adalah pemimpin yang memliki kualitas tertentu yang

muncul beserta kecenderungan budaya masyarakat tempat dimana ia hidup

dan berkembang. Sehingga karakter yang dimaksud disini adalah kualitas

tertentu yang merupakan representasi dari budaya satu masyarakat. Seorang

pemimpin diharapkan menjadi representasi hidup dari satu nilai-nilai luhur

yang ada dalam masyarakat. nilai-nilai tersebut merupakan sumber etik dan

norma yang akan menjadi pembatas bagi seorang pemimpin untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

2. Adapun peran kader HmI dalam menciptakan pemimpin yang berkarakter

adalah dengan mengimplementasikan pada tujuan HmI yang terkandung

dalam pasal 4 Anggaran Dasar HmI, yaitu Terbinanya insan akademis,

pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya masyarakat adil, makmur yang diridai Allah SWT.

B. Saran

1. Meningkatkan pengetahuan baik dalam bidang pendidikan demokrasi dan

budaya, kemudian dapat mengimplementasikannya agar terwujudnya

pemimpin yang berkarakter.

2. Adapun dalam mewujudkan terciptanya kepemimpinan yang berkarakter

adalah dengan cara mengimplementasikan pasal 4 Anggaran Dasar HmI,

yaitu meningkatkan kualitas insan akademis, kualitas pencipta, kualitas

pengabdi , kualitas yang bernafaskan islam dan kualitas bertanggung jawab

atas terselenggaranya masyarakat adil, makmur yang di ridai Allah SWT.

27

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ansari, Muhammad Faiz-Ur-Rahman. 1983. Konsepsi Masyarakat Islam

Modern. Risalah. Bandung.

Azra, Azumardi. 2005. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat

Madani. Prenada Media, Jakarta.

Bakker Sj. J.W.M. 1992. Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar. Pustaka

Filsafat.

Bangun, Zakaria. 2008. Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia.

Bina Media Perintis. Medan.

Kholis, Nur. Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi. PT.

Gramedia Widiasmara Indonesia, 2003, Jakarta.

Koentjaraningrat. 1969. Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan

Ekonomi di Indonesia, Lembaga Riset Kebudayaan Nasional, Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2015. Kepemimpinan Birokrasi, Alfabeta, Bandung.

Rais, Amin. 1986. Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES.

Jakarta.

Sitompul, Agussalim. 2008. 44 Indikator Kemunduran HMI. CV Misaka

Galiza. Jakarta. 2008.

Sobarna, M. 2001. Demokrasi Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sulistyorini. 2009. Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan

Aplikasi, Teras. Yogyakarta.

B. Sumber Lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1991. PT. Balai Pustaka. Jakarta.

Tim Sosiologi. 2006. Sosiologi I Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat,

Yudhistira. Jakarta.

Lektor Kepala dan Koordinator Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP

UNPAD periode 2014-2018.

28

7http://referensi-kepemimpinan.blogspot.com /2009/03/definisi-

pemimpin.html diakses 6 Juli 2018

29

BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Muhammad Ilham

Nama Panggilan : Ilham

Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 16 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Akiel No. 11a Ciatuel

Email : ilham1314@yahoo.com

Telepon/HP : 08121875153

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN Pegadungan 13 Pagi Kalideres Jakarta Barat

b. SLTP : SMPN 45 Jakarta Barat

c. SLTA : SMAN 84 Jakarta Barat

Riwayat Organisasi

a. SD : -

b. SLTP : Rohis

c. SLTA : Rohis

d. Perguruan Tinggi : BPM FH Unpas, Lembaga Kajian Riset dan Debat

& HmI