REKLAMASI TANJUNG BENOA I Gusti Agung Made Budhi Arsa (24012317) | Etika Pembangunan 2013 | Program Studi Pembangunan ITB

Abstaksi

Pembangunan berkelanjutan untuk dapat mensejahterakan seluruh rakyat demi kemajuan bangsa dan negara

merupakan cita-cita ideal dalam memulai suatu pembangunan. Namun untuk dapat mewujudkan idealisme seperti

itu dengan kondisi masyarakat yang begitu dinamis bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Rencana

reklamasi tanjung benoa di Pulau Bali merupakan salah satu contoh ketidaksesuaian pemikiran kalangan elite

dengan rakyat jelata. Konflik antara kebutuhan hidup dasar bagi nelayan yang ingin mempertahankan wilayahnya

sebagai daerah konservasi dengan tuntutan pemerintah daerah yang senantiasa berupaya memajukan Bali sebagai

tujuan wisata nasional menjadi menarik untuk diangkat sebagai bahan kajian di dalam makalah singkat ini. Konsep

pembangunan dan keadilan terkait dengan etika pembangunan menjadi dasar teori yang digunakan dalam

membahas problematika yang terjadi pada kasus ini.

Kata Kunci : Reklamasi Tanjung Benoa, Etika Pembangunan, Pembangunan dan Keadilan

Pendahuluan

Terletak di wilayah Kuta Selatan, Semenanjung Benoa atau yang lebih dikenal dengan Tanjung

Benoa merupakan salah satu kawasan wisata air di Bali yang terkenal akan pantainya. Perkembangan

pariwisata serta persaingan antar daerah bahkan negara menuntut industri pariwisata di Bali harus

mampu berkompetensi. Wujudnya adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan dengan

orientasi kemajuan di sektor pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan perekonomian

daerah untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut diperkuat setelah

Indonesia mencanangkan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia) pada tahun 2011 lalu. Program pemerintah tersebut merumuskan bahwa Bali dan

Nusa Tenggara termasuk dalam salah satu dari 6 (enam) koridor ekonomi yang bertujuan sebagai pintu

gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Enam koridor ekonomi nasional dalam

MP3EI terlihat pada Gambar 1 dibawah.

Gambar 1 : Koridor Ekonomi Indonesia dalam MP3EI (sumber : kompasiana.com)

Saat ini, berdasarkan sumber data statistik, kondisi sumber daya manusia yang mendukung

pariwisata di Bali sudah oversupply. Ratusan mahasiswa lulusan bidang pariwisata baik negeri ataupun

swasta yang lulus setiap tahunnya tentunya membutuhkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan

bidang akademisnya. Didukung dengan pembangunan jalan tol pertama di pulau Bali, yang semula tidak

menarik minat investor dalam pembangunan infrastruktur ini, muncul gagasan mengenai

pengembangan kawasan industri pariwisata pun bermunculan. Namun yang paling kontroversi

belakangan ini adalah ide mengenai reklamasi tanjung benoa. Melakukan kajian singkat sisi etika dalam

pembangunan yang terjadi pada rencana reklamasi tanjung benoa merupakan tujuan dari dibuatnya

tulisan ini. Beberapa pertentangan yang muncul dipandang sebagai suatu permasalahan etika yang

kemudian akan dibahas menggunakan beberapa teori etika pembangunan yang ada.

Landasan Teori

Pembangunan dijalankan berdasarkan sebuah pilihan yang ditetapkan lewat kebijakan dan

tindakan. Dalam pelaksanaaanya pasti akan melibatkan beragam benturan yang memunculkan

permasalahan etis. Etika Pembangunan merupakan hibrida antara filsafat moral-politik masyarakat dan

konsepsi umum ilmu sosial. Asuncion Lera St Clair menerapkan pendekatan pragmatis metodologis

kajian mengenai etika pembangunan yang berfokus pada interaksi berbagai fakta, nilai, konsep dan

praktek yang tujuan akhirnya adalah menciptakan pengetahuan dan alat analisis baru yang praktis untuk

mengkaji dan menyelesaikan masalah pembangunan. Untuk sampai pada tingkatan ini upaya mengkaji

etika dalam pembangunan tidak cukup hanya mengamati aspek normatif dan prosedural dari struktur

yang ada namun harus disertai keberanian untuk mempertanyakan dominasi institusi yang

memungkinkan pembangunan itu terjadi, baik itu yang lokal maupun global, serta asumsi, konteks-

konteks ortodos dan sumber-sumber tunggal pengetahuan yang digunakan untuk pembangunan. Etika

pembangunan diperlukan :

1. Karena tujuan pembangunan sebagai sebuah bentuk socieatal improvement bersifat value relative

2. Karena pembangungn dalam bentuk apapun akan menuntut biaya dan pengorbanan

3. Bahwa ketidak-terbangunan-pun akan menimbulkan biaya dan pengorbanan pula

4. Pembangunan sebagai sebuah konsep bersifat historis dan lahir dari sebuah tatanan nilai tertentu.

Alasan rasional untuk memperhatikan Etika dan Pembangunan adalah karena proses

pembangunan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan dapat membawa pada peluang besar maupun

ancaman bagi umat manusia, baik secara individual maupun kolektif, dan bahwa manfaat yang

diperoleh dan biaya yang dikeluarkan bisa sangat tidak adil, tidak merata dan tidak adil.

Dalam etika pembangunan dan keadilan yang digunakan sebagai acuan pembahasan studi kasus

ini disebutkan bahwa pembangunan tidak hanya cukup mengandalkan indikator PAD, terdapat indikator

lain seperti angka kematian dan harapan hidup. Jika azas keadilan tidak mendapat perhatian serius maka

perekonomian tetap tidak dapat tumbuh seperti yang diharapkan. Prinsip keadilan yang mungkin sering

diabaikan dapat menimbulkan permasalahan sosial yang serius berupa perubahan beberapa norma yang

ada di masyarakat. Ketimpangan sosial semakin melebar merupakan dampak serius akibat kurangnya

rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan, 2 (dua) prinsip

keadilan, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan

pengaturan ketimpangan sosial agar setiap orang merasa diuntungkan harus senantiasa diperhatikan.

Pembahasan

Berawal dari niat PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi teluk Benoa

mendapat tanggapan positif oleh pemerintah kabupaten Badung. Beberapa alasan yang menjadikan

pemerintah daerah mempertimbangkan pemikiran untuk mereklamasi teluk benoa adalah isu tentang

alih fungsi lahan di Bali yang membuat daratan pulau Bali menjadi semakin sempit. Selain itu

pengurangan dampak bencana alam akibat perubahan iklim global juga menjadi salah satu alasan

lainnya. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di masa mendatang sudah menjadi jaminan jika

reklamasi ini berhasil sebagai dampak langsung perkembangan ekonomi dari suatu pembangunan yang

berwawasan kesejahteraan. Kemudian pemerintah daerah mengambil langkah cepat dengan menunjuk

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana agar membentuk tim guna

melakukan kajian mengenai isu reklamasi ini. Namun bersamaan dengan itu, muncul penolakan dari

berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang intinya menentang reklamasi teluk benoa. Penolakan

tersebut memang memiliki alasan yang kuat, terutama terhadap isu ‘menjual’ pulau Bali kepada pihak

asing atau swasta. Kapitalisme yang muncul dapat mengancam budaya adat istiadat penduduk lokal,

seperti penghormatan atas status seseorang dinilai dari harta bendanya bukan lagi berdasarkan

penggolangan kasta yang sudah semakin rapuh belakangan ini. Selain itu, alasan menyewakan lahan

seluas 838 Ha itu untuk dibangun menjadi kawasan pariwisata baru juga dinilai bertentangan dengan

norma-norma pembangunan yang mengorbankan aspek lingkungan. Dari aspek hukum, perjanjian

kontrak antara pemerintah daerah dengan investor selama 100 tahun dinilai tidak etis untuk

direalisasikan.

Pertentangan mengenai isu ini bisa jadi dimuatani oleh kepentingan beberapa golongan

masyarakat yang mungkin terkait dengan politik ataupun asas manfaat. Probelamatika di dalam

pembangunan yang kerap terjadi seharusnya dapat disikapi dengan bijaksana oleh semua pihak yang

terkait. Bagi kalangan masyarakat yang terkena dampak positif secara langsung tentunya akan sepaham

dengan wawasan pembangunan yang disampaikan oleh para pemimpinnya. Disisi lain, sekelompok

masyarakat yang merasa dirugikan oleh karena tidak secara langsung terlibat ataupun memperoleh

dampak positif seharusnya dapat berdiri diatas kepentingan bersama yang memiliki visi dan misi

bersama dalam memajukan pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Isu

lingkungan dapat diselesaikan dengan penerapan RTRW yang baik. Ijin membangun di pulau buatan ini

dapat diperketat dengan menerapkan wajib 30% RTH dari seluruh wilayah. Sekiranya undang-undang

nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang dapat dengan mudah diterapkan oleh pemerintah daerah yang

akan membuka lahan baru untuk pembangunan selanjutnya. PT. TWBI dalam proposalnya juga sudah

menyampaikan bahwa 50% dari daratan yang dibuatnya merupakan hutan. APBD tidak mungkin

digunakan untuk mega proyek ini, tapi justru dengan terealisasinya reklamasi ini, PDB daerah sebagai

indicator perkembangan ekonomi daerah sudah dapat dipastikan meningkat. Hasil feasibility study yang

telah disampaikan oleh Gubernur Bali menyatakan bahwa setiap harinya dapat diestimasi akan terjadi

perputaran uang sebesar 50 milyar rupiah di pulau baru tersebut. Dapat dibayangkan jika dengan

pengelolaan yang baik, maka rupiah-rupiah tersebut sudah tentu mampu mensejahterakan

masyarakatnya. Secara hukum, kontrak antara pihak investor dengan pemerintah masih dapat dibenahi,

penerapan aturan yang ketat dalam pelaksanaannya serta durasi kontrak harus diperhatikan dengan

seksama. Setiap lapisan masyarakat berhak mendapatkan dampak positif dari pembangunan ini serta

wajib hukumnya untuk selalu mengawasi transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya ini.

1. Bandara Internasional Ngurah Rai Bali

2. Pelabuhan Laut Benoa

3. Pulau Serangan (sudah direklamasi)

4. Rencana Pulau Baru (Reklamasi Tanjung Benoa)

5. Tanjung Benoa

Gambar 2 : Daerah Strategis Tanjung Benoa

Akan tetapi jika hanya melihat dari perhitungan normatif terkait dengan keuntungan di bidang

ekonomi, mungkin tindakan pemerintah untuk menyetujui reklamasi ini dirasa kurang tepat. Daerah

tanjung benoa yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Perpres No. 45 tahun 2011

menjadi salah satu tempat mata pencaharian nelayan setempat. Daratan baru yang akan dibuat

tentunya akan mengorbankan kehidupan para nelayan tersebut, tidak ada lagi daerah tangkapan ikan

yang mudah dijangkau. Akibatnya jika terus dibiarkan, perubahan struktur masyarakat dengan profesi

nelayan pun terjadi, dimana dengan tantangan yang begitu sulit untuk menangkap ikan, tidak menutup

kemungkinan bahwa tidak ada lagi warga sekitar yang ingin melaut. Pasar-pasar ikan tradisional disekitar

wilayah tersebut juga terancam punah. Tidak ada lagi ikan segar yang dapat diperjualbelikan. Tingginya

harga jual ikan oleh nelayah di wilayah benoa akibat peningkatan biaya untuk melaut mendorong

terjadinya kebangkrutan nelayan setempat. Jika mereka yang terancam secara langsung akibat dampak

dari reklamasi ini memiliki modal (keahlian khusus ataupun biaya) untuk ikut ambil bagian di bidang

pariwisata, maka hal tersebut tentunya tidak akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Akan tetapi

alih profesi yang tidak mudah dilakukan wajib dipertimbangan oleh pemerintah. Umpan balik negatif

dengan meningkatnya pengangguran akibat nelayan berhenti melaut harus mendapat perhatian khusus

dalam pengambilan keputusan mengenai reklamasi ini. Termasuk keturunan dari nelayan-nelayan

tersebut yang belum tentu mampu mengenyam pendidikan seperti yang diharapkan pemerintah daerah

sehingga dapat diserap oleh industri pariwisata sangat mungkin meningkatkan angka kemiskinan di

daerah tersebut. Ancaman peningkatan pengganguran ini sudah tentu memicu terjadinya tindak

kriminal yang tinggi. Mereka yang semula berpenghasilan cukup untuk kebutuhan pangan harus

bersaing keras baik oleh sesama ataupun kaum pendatang (dari luar pulau Bali) yang mencoba mengadu

nasib di pulau dewata. Sehingga bisa jadi berwisata di Bali tidak seaman dan senyaman sebelumnya.

Praktek kapatalisme selain mengancam tatanan struktur masyarakat, juga berdampak terhadap

kehidupan adat istiadat beragama di Bali khususnya di daerah tanjung benoa. Seperti yang diketahui

rentetan upacara pemakaman di Bali untuk umat Hindu adalah mengembalikan jasad manusia ke lima

unsur pembentuknya, salah satunya adalah air yang dilambangkan dengan membuang hasil pembakaran

mayat ke laut. Jika reklamasi ini benar dilaksanakan dapat dibayangkan penduduk lokal yang biasanya

melaksanakan upacara Ngaben harus mendapat ijin khusus dari pemilik hotel ataupun resort untuk

menyelesaikan rentetan upacara itu akibat wilayah tersebut sudah diprivatisasi. Ataupun jika tidak maka

ada usaha lebih yang harus dilakukan untuk berpindah tempat ke pantai lain yang tentunya mobilisasi

yang melibatkan banyak orang ini membutuhkan biaya lebih. Disamping itu juga, reklamsi benoa ini

bertentangan masyarakat Bali sangat kental dengan norma-norma yang menjaga hubungan manusia

dengan alam, menjaga kesesuaian antara komposisi alam (darat, laut serta makhluk hidup di dalamnya)

menjadi fanatisme khusus bagi beberapa kalangan masyarakat di Bali. Hal itu terlihat baik secara sadar

ataupun tidak, dalam skala kecil, beberapa hunian masyarakatnya selalu terdapat tanaman (berupa

taman kecil ataupun hanya tumbuhan kecil), hewani (hewan peliharaan) dan air (kolam

ikan/aquarium/hiasan air lainnya). Konsep “bagaimana kita menghormati alam, begitu pula alam akan

memperlakukan kita” menjadi salah satu norma yang sudah ditanamkan sejak awal bisa jadi terancam

hilang.

Begitu banyak polemik yang muncul membuat pimpinan tertinggi di Provinsi Bali mencabut

surat keputusan yang sebelum telah menyetujui proposal reklamasi tanjung benoa. Pembatalan rencana

reklamasi ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih sangat memperhatikan keadilan

pembangunan yang merata bagi setiap rakyatnya. Tuntutan globalisasi yang cepat bila tidak disikapi

dengan bijaksana hanya akan menimbulkan masalah baru, perekonomian yang digalangkan sebagai

tujuan dari pembangunan tersebut bisa menjadi menghasilkan umpan balik yang negatif.

Kesimpulan

Agen-agen pembangunan sepatutnya mempertimbangkan kembali rencana reklamasi teluk

benoa ini. Jika berbicara mengenai pembangunan maka setiap lapisan masyarakat harus bepegang

teguh terhadap prinsip-prinsip pembangunan, seperti prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

Nasional. Melihat visi dan misi pemerintah daerah harusnya secara utuh dan menyeluruh. Bali sebagai

salah satu icon pariwisata dunia, sudah seharusnya selalu mengutamakan keberlanjutan pembangunan

di sektor pariwisata akan tetapi menjaga keaslian pulau dewata ini menjadi lebih penting mengingat

keterlibatan masyarakat di dalamnya sangat heterogen. Mempertahankan suasana kondusif dalam

industri pariwisata bukanlah hal yang mudah jika mengingat persaingan global menuntut setiap sektor

industri harus terus berkembang secara dinamis dan inovatif. Globalisasi yang menuntun ke arah

kapatalisme seharusnya memiliki dampak positif yang dapat dirasakan secara adil oleh setiap lapisan

masyakarat dengan memperhatikan etika keadilan dalam pembangunan.

Bibliografi

Dr. Indah Widiastuti, ST, MT. Materi Kuliah Etika Pembangunan. Program Studi Pembangunan ITB.

2013

Pemprov Bali. Dokumentasi Video Rapat Koordinasi dan Diskusi tentang Reklamasi Teluk Benoa. 6

Agustus 2013

Republika Online. Reklamasi Teluk Benoa dinilai tidak layak. 2 September 2013.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/02/msi51h-reklamasi-teluk-benoa-

dinilai-tak-layak

Budiasa. Peta Rencana Reklamasi Tanjung Benoa. 2013. http://nakbalibelog.wordpress.com

Portalkbr. Tolak Reklamasi Teluk Benoa. 2 September 2013. http://www.portalkbr.com/berita/-

saga/2916362_4216.html