Upload
doanliem
View
226
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Rei_gun
© Pusdiklat Spimnas 2011
© Pusdiklat Spimnas 2011
PROF. DR. Drs. J. BASUKI, M.PsiPurbalingga, 18 Februari 1949
Ketua STIA-LAN RI Jakarta
1. Guru Besar Tetap STIA-LANRI(P bi Ut IV/ )(Pembina Utama IV/e)
2. Guru Besar Luar Biasa; Pasca Sarjana Universitas Riau-Pekanbaru; Universitas
Prof. Dr. Mustopo (B); Dosen Tamu p ( );Program Doktor FIA-Univ. Brawijaya; Penguji Tamu ProgPram Doktor IPB
PENDIDIKAN; S-1 (Adm. Neg), S-2 (Psikologi-Industri & Organisasi), S-3(Administrasi)PEKERJAAN: Pegawai LAN (th. 1973 – sekarang); Kepala Pusat Litbang LAN;Direktur Pengembangan SDM-BAPEDAL/MENEG. LH; Direktur PembinaanWidyaiswara LAN, Sekretaris Duta Besar APEC, Wakil Rektor III Univ. Prof. Dr.Widyaiswara LAN, Sekretaris Duta Besar APEC, Wakil Rektor III Univ. Prof. Dr.Mustopo (B ); Direktur AKSEK/LPK TARAKANITA, Perwira Operasi OPSTIBPUS
© Pusdiklat Spimnas 2011
PROF. DR. J. BASUKI, M.PSI and FAMILY
© Pusdiklat Spimnas 2011
LATARLATAR BELAKANGBELAKANG KONSEPKONSEP GOODGOOD GOVERNANCEGOVERNANCE
TANTANGANTANTANGAN ADMINISTRASIADMINISTRASI PUBLIKPUBLIK PADAPADA ABADABAD KEKE--2121 DANDAN ERAERAGLOBALISASIGLOBALISASI;;
PARADIGMAPARADIGMA GOODGOOD GOVERNANCEGOVERNANCE
INDIKATORINDIKATOR GOODGOOD GOVERNANCEGOVERNANCE
AGENDAAGENDA AKSIAKSI GOODGOOD GOVERNANCEGOVERNANCEAGENDAAGENDA AKSIAKSI GOODGOOD GOVERNANCEGOVERNANCE
REFORMASIREFORMASI ADMINISTRASIADMINISTRASI PRASYARATPRASYARAT GOODGOOD GOVERNANCEGOVERNANCE
BEBERAPABEBERAPA CATATANCATATAN AKHIRAKHIR
© Pusdiklat Spimnas 2011
LATAR BELAKANG GGLATAR BELAKANG GGPERGESERAN PARADIGMA DARI ”GOVERNMENTIS TO GOVERN” “GOVERNMENT IS TO SERVETHE PEOPLE”
PERUBAHAN SITUASI POLITIK GLOBALPERUBAHAN SITUASI POLITIK GLOBALKONDISI PEREKONOMIAN GLOBALTUMBUH BERKEMBANGNYA BERBAGAI WADAHKERJASAMA REGIONALPERKEMBANGAN OTONOMI DAERAHKEINGINAN MASYARAKAT IKUT SECARA AKTIFDALAM PEMERINTAHAN.
© Pusdiklat Spimnas 2011
LANJUTANLANJUTAN
PERUBAHANPERUBAHAN SITUASISITUASI POLITIKPOLITIK REJIMREJIM--REJIMREJIM PEMERINTAHANPEMERINTAHAN YGYGTDKTDK DEMOKRATISDEMOKRATIS DIREFORMASIDIREFORMASI MENJADIMENJADI PEMERINTAHANPEMERINTAHAN YGYGDEMOKRATISDEMOKRATIS;;
PEREKONOMIANPEREKONOMIAN GLOBALGLOBAL POSISIPOSISI PEMERINTAHPEMERINTAH SBGSBGREGULATORREGULATOR DANDAN OPERATOR/PELAKUOPERATOR/PELAKU BISNISBISNIS PDPD SEKTORSEKTOREKONOMIEKONOMI MENJADIMENJADI REGULATORREGULATOR DANDAN OPERATOROPERATOR MINIMALISMINIMALISEKONOMIEKONOMI MENJADIMENJADI REGULATORREGULATOR DANDAN OPERATOROPERATOR MINIMALISMINIMALISPRIVATISASIPRIVATISASI
TUMBUHTUMBUH BERKEMBANGNYABERKEMBANGNYA WADAHWADAH KERJASAMAKERJASAMA REGIONALREGIONAL BAIKBAIKSEKTORSEKTOR PEMERINTAHANPEMERINTAHAN MAUPUNMAUPUN EKONOMIEKONOMI PDPD BERBAGAIBERBAGAIKAWASANKAWASAN DUNIADUNIA ASEAN,ASEAN, AFTA,AFTA, NAFTANAFTA DSBDSB..
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN DLMDLM OTONOMIOTONOMI DAERAHDAERAH PERGESERANPERGESERAN DRDRSENTRALISASISENTRALISASI KEKE DESENTRALISASIDESENTRALISASI
KEINGINANKEINGINAN MASYARAKATMASYARAKAT UNTUKUNTUK PARTISIPASIPARTISIPASI AKTIFAKTIF DLMDLMKEINGINANKEINGINAN MASYARAKATMASYARAKAT UNTUKUNTUK PARTISIPASIPARTISIPASI AKTIFAKTIF DLMDLMPEMERINTAHANPEMERINTAHAN DGDG PERUBAHANPERUBAHAN MASYMASY SBGSBG MITRAMITRA PEMERINTAHPEMERINTAH..ATAUATAU MASYARAKATMASYARAKAT TDKTDK LAGILAGI SBGSBG OBYEKOBYEK TTPTTP SBGSBG SUBYEKSUBYEK ..
© Pusdiklat Spimnas 2011
LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG KONSEPKONSEP GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCEKONSEP KONSEP GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
Pandangan klasik, pemerintah sbg institusi yg memiliki kekuasaandan kewenangan untuk memaksa semua penduduk di wilayahnya,g p y y ,serta mengontrol pengaruh internasional atas kebijakan domestikdan institusinya;
Pemerintah adalah omnipotent (segala-galanya) di atas wilayah danrakyatnya;
Pemerintah memegang hegemoni, dan tertib sosial cenderungditegakkan secara sentralistis, hierarkhis, dan birokratis sertameminggirkan masyarakat beserta kekuatan dan nilai-nilainyameminggirkan masyarakat beserta kekuatan dan nilai nilainya
Pemerintah menganggap dirinyalah yg paling berwenang untukmendefinisikan mendiagnosa dan mengatasi dg pendekatanmendefinisikan, mendiagnosa dan mengatasi dg pendekatanrasional – segala kepentingan publik.
© Pusdiklat Spimnas 2011
PENDAPAT PARA PAKAR TENTANG KEGAGALAN PENDAPAT PARA PAKAR TENTANG KEGAGALAN PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH
PeterPeter FF.. DruckerDrucker ((19681968)) kemungkinankemungkinan bangkrutnyabangkrutnya birokrasibirokrasi
BarzelayBarzelay ((19821982)) dalamdalam masyarakatmasyarakat bosanbosan dandan muakmuak padapada birokrasibirokrasi ygyg rakusrakus dandan bekerjabekerjalambanlamban
EE..SS.. SavasSavas ((19871987)) perlunyaperlunya privatisasi,privatisasi, rampingramping strukturstruktur kayakaya fungsi,fungsi, pemilahanpemilahan dandanpemilihanpemilihan fungsifungsi publikpublikpemilihanpemilihan fungsifungsi publikpublik
OsbornOsborn dandan TedTed GaeblerGaebler ((19921992)) kegagalankegagalan pemerintahpemerintah disebabkandisebabkan kelemahankelemahanmanajemennyamanajemennya (bagaimana(bagaimana caracara pemerintahpemerintah mengerjakanmengerjakan dandan bukanbukan apaapa ygyg dikerjakandikerjakanpemerintah)pemerintah)pemerintah)pemerintah)
OsbornOsborn dandan PlastrikPlastrik ((19961996)) agaragar birokrasibirokrasi lebihlebih efektif,efektif, perluperlu dipangkasdipangkas agaragar rampingramping
MM L dL d ((19981998)) k i ik i i ltidi i lltidi i l b ib i bb di b bkdi b bk l hl hMcMc LeodLeod ((19981998)) krisiskrisis multidimensionalmultidimensional sebagiansebagian besarbesar disebabkandisebabkan salahsalah urusurus((mismanagementmismanagement)) baikbaik pemerintahpemerintah maupunmaupun sektorsektor swastaswasta
GinandjarGinandjar KartasasmitaKartasasmita ((20072007)) prevalensiprevalensi daridari patologipatologi birokrasi,birokrasi, yakniyakni kecenderungankecenderunganmengutamakanmengutamakan kepentingankepentingan pribadipribadi ((selfself--servingserving)) mempertahankanmempertahankan statusstatus--quoquo dandanmengutamakanmengutamakan kepentingankepentingan pribadipribadi ((selfself--servingserving),), mempertahankanmempertahankan statusstatus--quoquo dandanresistenresisten terhadapterhadap perubahan,perubahan, cenderungcenderung terpusatterpusat ((centralizedcentralized),), dandan dengandengan kewenangankewenanganygyg besarbesar dimanfaatkandimanfaatkan untukuntuk kepentingankepentingan sendirisendiri..
© Pusdiklat Spimnas 2011
21 TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK PADA 21 TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK PADA ABAD KEABAD KE 2121ABAD KEABAD KE--2121
• TANTANGAN BIDANG• GLOBALISASI EKONOMI• PENDIDIKAN• PENGANGGURAN• TANGGUNGJAWAB SOSIAL
TANTANGAN BIDANGPOLITIK
• MANAJEMEN BENCANA(DISASTER MANAGEMENT)PEMANASAN GLOBAL• TANGGUNGJAWAB SOSIAL
• PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP• PENINGKATAN KUALITAS HIDUP• PENERAPAN NORMA‐NORMAMORAL
• PEMANASAN GLOBAL• KESENJANGAN SOSIAL• MANAJEMEN
MULTIKULTURALPENERAPAN NORMA‐NORMA MORAL DAN ETIKA
• KEANEKARAGAMAN TENAGA KERJA• PERGESERAN KONFIGURASI
• KOMPETISI GLOBAL• PAPERLESS BUREAUCRACY• MASALAH PELAYAN PUBLIK• KNOWLEDGE BASE
DEMOGRAFI• PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN
IPTEK
• KNOWLEDGE BASEECONOMY
• TIME TO MARKET• KUALITAS KEPEMIMPINAN
© Pusdiklat Spimnas 2011
TANTANGANTANTANGAN GOVERNANCEGOVERNANCE ABADABAD KEKE--2121BERKAITANBERKAITAN DENGANDENGAN ““KNOWLEDGEKNOWLEDGE WORKERWORKER”,”,,,YANGYANG MEMERLUKANMEMERLUKAN PARADIGMAPARADIGMAADMINISTRASI/ADMINISTRASI/MANAJEMENMANAJEMEN BARU,BARU, STRATEGISTRATEGIBARUBARU PEMIMPINPEMIMPIN PERUBAHANPERUBAHAN TANTANGANTANTANGANBARU,BARU, PEMIMPINPEMIMPIN PERUBAHAN,PERUBAHAN, TANTANGANTANTANGANINFORMASI,INFORMASI, PRODUKTIVITASPRODUKTIVITAS PEGAWAIPEGAWAIBERBASISBERBASIS ILMUILMU PENGETAHUAN,PENGETAHUAN, DANDANKEMAMPUANKEMAMPUAN MENGELOLAMENGELOLA DIRIDIRI SENDIRISENDIRI..
© Pusdiklat Spimnas 2011
1 SELF SERVING1. SELF‐SERVING2. STATUS QUO3. PENOLAKAN TERHADAP PERUBAHAN4 KECENDERUNGAN SENTRALISASI4. KECENDERUNGAN SENTRALISASI5. KEWENANGAN YANG BESAR UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI/GOLONGAN6. KEKURANGMAMPUAN KEPEMIMPINAN7. ORIENTASI KEKUASAAN DAN BUKAN PADA PELAYANAN8. RENDAHNYA PROFESIONALISME9. PRIMODIALISME, KRONIISME, NEPOTISME
Choose a layout…Choose a layout…10.MENGABAIKAN NORMA MORAL DAN ETIKA11.TIDAK TAAT AZAS12.PERILAKU DISFUNGSIONAL PARA BIROKRAT13 BUDAYA ORGANISASI TIDAK KONDUSIF…then click the placeholders to add your own pictures and captions.…then click the placeholders to add your own pictures and captions.13.BUDAYA ORGANISASI TIDAK KONDUSIF14.INKONSISTENSI KEBIJAKAN
© Pusdiklat Spimnas 2011
TIGA WILAYAH GLOBALISASITIGA WILAYAH GLOBALISASI(KONSEP THOMAS L. FR(KONSEP THOMAS L. FRIIEDMAN, 2006, THE WORLD IS FLAT)EDMAN, 2006, THE WORLD IS FLAT)
GLOBALISASI PERTAMA (1.0) SEJAK 1492-1800 PERTANYAANPOKOK; BAGAIMANA SAYA TURUT MENDUNIA DAN BEKERJASAMADG ORANG LAIN LEWAT NEGARA SAYA?
GLOBALISASI KEDUA (1800 – 2000) PERTANYAAN POKOK,“DIMANA POSISI PERUSAHAAN DAN PELUANG PERUSAHAANDALAM EKONOMI GLOBAL ?
GLOBALISASI 3.0 (2000 – SEKARANG), MENYUSUTKAN DUNIAUKURAN KECIL MENJADI SANGAT KECIL SEKALIGUSMENDATARKAN LAPANGAN PERMAINAN.GLOBALISASI 3.0,MENDATARKAN LAPANGAN PERMAINAN.GLOBALISASI 3.0,MEMUNGKINKAN BEGITU BANYAK ORANG MASUK DAN IKUTBERMAIN/BERPERAN SERTA SECARA AKTIF.
© Pusdiklat Spimnas 2011
TIGA WILAYAH GLOBALISASITIGA WILAYAH GLOBALISASI(KONSEP THOMAS L. FR(KONSEP THOMAS L. FRIIEDMAN, 2006, THE WORLD IS FLAT)EDMAN, 2006, THE WORLD IS FLAT)
GLOBALISASI PERTAMA (1.0) SEJAK 1492-1800 PERTANYAANPOKOK; BAGAIMANA SAYA TURUT MENDUNIA DAN BEKERJASAMADG ORANG LAIN LEWAT NEGARA SAYA?
GLOBALISASI KEDUA (1800 – 2000) PERTANYAAN POKOK,“DIMANA POSISI PERUSAHAAN DAN PELUANG PERUSAHAANDALAM EKONOMI GLOBAL ?
GLOBALISASI 3.0 (2000 – SEKARANG), MENYUSUTKAN DUNIAUKURAN KECIL MENJADI SANGAT KECIL SEKALIGUSMENDATARKAN LAPANGAN PERMAINAN.GLOBALISASI 3.0,MENDATARKAN LAPANGAN PERMAINAN.GLOBALISASI 3.0,MEMUNGKINKAN BEGITU BANYAK ORANG MASUK DAN IKUTBERMAIN/BERPERAN SERTA SECARA AKTIF.
© Pusdiklat Spimnas 2011
SEJUTA TANTANGAN SEJUTA TANTANGAN PEMERINTAHAN 2009PEMERINTAHAN 2009 20142014PEMERINTAHAN 2009PEMERINTAHAN 2009--20142014
AntaraAntara lainlain;;;;
PENDIDIKANPENDIDIKANPELAYANANPELAYANAN (HUKUM,(HUKUM, POLITIK,POLITIK, KESEHATAN,KESEHATAN, DSB)DSB)PENGENTASANPENGENTASAN KEMISKINANKEMISKINAN DANDAN PENGANGGURANPENGANGGURANPENINGKATANPENINGKATAN DAYADAYA SAINGSAING DANDAN INVESTASIINVESTASIPENGELOLAANPENGELOLAAN ENERGIENERGIPENGELOLAANPENGELOLAAN LINGKUNGANLINGKUNGAN HIDUPHIDUPPENGELOLAANPENGELOLAAN LINGKUNGANLINGKUNGAN HIDUPHIDUPPEMBANGUNANPEMBANGUNAN PERBANKANPERBANKANPEMBERANTASANPEMBERANTASAN KORUPSIKORUPSIPEMBERANTASANPEMBERANTASAN KORUPSIKORUPSIINFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR
© Pusdiklat Spimnas 2011
T A B E LJUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIRINCI MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMINKEADAAN 31 DESEMBER 2007
No Tingkat PendidikanJenis Kelamin
Jumlah %Pria % Wanita %
1 S k l h D 103 182 94 7 5 784 5 3 108 966 2 7
KEADAAN 31 DESEMBER 2007
1 Sekolah Dasar 103.182 94,7 5.784 5,3 108.966 2,7
2 SLTP 112.536 87,6 15.949 12,4 128.485 3,2
3 SLTA 871.269 57,3 649.668 42,7 1.520.937 37,4
4 Diploma I 28 163 36 6 48 738 63 4 76 901 1 94 Diploma I 28.163 36,6 48.738 63,4 76.901 1,9
5 Diploma II 258.259 40,6 378.565 59,4 636.824 15,7
6 Diploma III/Sarjana Muda 167.043 49,3 171.729 50,7 338.772 8,3
7 Diploma IV 6.577 71,3 2.653 28,7 9.230 0,27 Diploma IV 6.577 71,3 2.653 28,7 9.230 0,2
8 S-1/Sarjana 669.590 58,5 474.384 41,5 1.143.974 28,1
9 S-2/Magister 69.205 73,0 25.572 27,0 94.777 2,3
10 S-3/Doktor 6.731 80,8 1.604 19,2 8.335 0,2
Jumlah 2.292.555 56,4 1.774.646 43,6 4.067.201 100,0
Catatan: 1. Jml. PNS = 4.067.201 (per 31 Desember 2007)2 Pendidikan SD SLTP SLTA 43 3%2. Pendidikan SD, SLTP, SLTA = 43.3%3. Pendidikan D I, D II, D III/Sarmud = 25.9%4. Pendidikan D IV dan S1 = 28.3%5. S2 (Master/Magister) = 2.3%6. S3 (Doktor) = 0.2%
© Pusdiklat Spimnas 2011
MASALAH KEMISKINAN MASALAH KEMISKINAN BPS VS BANK DUNIABPS VS BANK DUNIABPS VS BANK DUNIABPS VS BANK DUNIA
‘96 ‘98 ‘99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BPSJML 24.1 49.5 47.9 38.7 37.9 38.4 37.3 36.1 35.1 39.3 37.2 35.0% 17.5 24.2 19.1 18.4 18.2 17.4 17.4 16.7 16.0 17.8 16.6 15.4BANK DUNIA
JML 99.6 NA 135 125.3
125.2
115.6
110 109.1
102.1
113.8
105.3
100.7
% 50.5 NA 65.1 59.5 58.7 53.5 50.1 49 45.2 49.6 45.2 42.6% 50.5 NA 65.1 59.5 58.7 53.5 50.1 49 45.2 49.6 45.2 42.6
Sumber: BPS dan Bank Dunia, 2008-2009
© Pusdiklat Spimnas 2011
PROYEKSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMIPROYEKSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
LEMBAGA 2008 2009
ADB 6 4 4ADB 6 4.4
WORLD BANK 6 4.5IMF 6 4.5IMF 6 4.5EKONOMI 6 3.3DEUTSCHE BANK 6 4.5DANAMON 6.2 5DANAREKSA 6.2 5.8BANK INDONESIA 6.2 4.9PEMERINTAH 6.2 4.5-5.5
© Pusdiklat Spimnas 2011
PERDA YG DIBATALKANPERDA YG DIBATALKAN((PEMERINTAH PUSAT TERUS MENDORONG UNTUK MEMBATALKANPEMERINTAH PUSAT TERUS MENDORONG UNTUK MEMBATALKAN((PEMERINTAH PUSAT TERUS MENDORONG UNTUK MEMBATALKAN PEMERINTAH PUSAT TERUS MENDORONG UNTUK MEMBATALKAN
PERDA PERDA ––PERDA BERMASALAH) SUMBER; POKJA OTDA, 2008)PERDA BERMASALAH) SUMBER; POKJA OTDA, 2008)
TAHUN JUMLAH %TAHUN JUMLAH %2002 19 2%2003 105 11%2004 236 24%2004 236 24%2005 136 14%2006 114 12%2007 150 15%2007 150 15%2008 220 22%
© Pusdiklat Spimnas 2011
EVALUASI PERDA OLEH DEP KEU & DEP DAGRIEVALUASI PERDA OLEH DEP KEU & DEP DAGRIEVALUASI PERDA OLEH DEP. KEU & DEP. DAGRIEVALUASI PERDA OLEH DEP. KEU & DEP. DAGRI(PERDA YGDIBATALKAN YI. PERDA YG TDK KONDUSIF)(PERDA YGDIBATALKAN YI. PERDA YG TDK KONDUSIF)
INSTANSI JUMLAHPERDA KETERANGAN
DEP KEUANGAN 2431REKOMENDASI MENKEUDEP. KEUANGAN 2431 MENKEU
DEP DALAM 980DIBATALKAN MENDAGRIDEP. DALAM
NEGERI980 MENDAGRI
© Pusdiklat Spimnas 2011
HASIL PEMEKARAN DAERAHHASIL PEMEKARAN DAERAH(1999 (1999 –– 2008)2008)
TAHUN PROVINSI KABUPATEN KOTA KAB/KOTASEB. 1999 26 234 59 293
1999 1 34 9 431999 1 34 9 432000 3 - - 02001 - - 12 122002 1 33 4 372003 1 47 2 492004 1 02004 1 - - 02005 - - - 02006 - - - 02007 - 21 4 252008 - 28 2 30
1999-2008 7 163 33 196JML 33 397 92 489
© Pusdiklat Spimnas 2011
KKPPKKKKPPKKTAHUN PENGADU
ANPENYE
LIDIKANPENYIDIK
ANPENUNTUTAN
PUTUSAN TK-I
UANG NEG. YG. DISELEMATKAN
RP. MIL.
2006 6879 36 28 10 14 27.750.075.426
2007 22000 68 20 24 21 119 976 472 9622007 22000 68 20 24 21 119.976.472.962
2008 - 70 53 43 25 407.890.880.490
TOTAL 28879 174 101 77 60 555.617.428.878
© Pusdiklat Spimnas 2011
URUTAN IPK (INDEK PERSEPSI KORUPSI) URUTAN IPK (INDEK PERSEPSI KORUPSI) NEGARANEGARA--NEGARA DI DUNIANEGARA DI DUNIANEGARANEGARA--NEGARA DI DUNIANEGARA DI DUNIA
NO. URUT NAMA NEGARA7 AUSTRALIA7 AUSTRALIA18 USA47 MALAYSIA72 CHINA80 THAILAND85 INDIA85 INDIA
121 VIETNAM126 INDONESIA141 FILIPINA151 LAOS166 KAMBOJA166 KAMBOJA158 ANGOLA178 MYAMAR
© Pusdiklat Spimnas 2011
KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN KENAIKAN IPKKENAIKAN IPK
TAHUN IPK INDONESIA2008 2.62007 2.32007 2.32006 2.42005 2 22005 2.22004 2.02003 1 92003 1.92002 1.92001 1 92001 1.9
SUMBER; LEMBAGA TRANSPARANSI INTERNASIONAL INDONESIA, 2008/2009
© Pusdiklat Spimnas 2011
KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIAKETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA(SUMBER: PUBLIC PRIVATE INFRASTRUCTURE PROJECTS IN INDONESIA BAPPENAS(SUMBER: PUBLIC PRIVATE INFRASTRUCTURE PROJECTS IN INDONESIA BAPPENAS(SUMBER: PUBLIC PRIVATE INFRASTRUCTURE PROJECTS IN INDONESIA, BAPPENAS, (SUMBER: PUBLIC PRIVATE INFRASTRUCTURE PROJECTS IN INDONESIA, BAPPENAS,
2009), Indonesia ranking 94 dr 138 neg/global compt report, World Ec. Forum)2009), Indonesia ranking 94 dr 138 neg/global compt report, World Ec. Forum)
SEKTOR JUMLAH PROYEK TOTAL BIAYA PROYEK (US$ 000)TRANS. DARAT 1 5.000TRANS.PERAIRAN 6 1.036.000TRANS UDARA 3 1 416 500TRANS. UDARA 3 1.416.500JALUR K.A 15 11.960.000JALAN TOL 32 15.248.000SUMBER DAYA AIR 0 -PASOKAN AIR 20 659.000LIMBAH PDT & SANITASI 2 120.000TELEKOMUNIKASI 0 -PEMBANGKIT LISTRIK 8 3.695MINYAK DAN GAS 0 -MINYAK DAN GAS 0 -TOTAL 87 34.139.500
© Pusdiklat Spimnas 2011
RANGKING KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR RANGKING KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR 20082008--2009200920082008 20092009
Argentina
Indonesia
Philipphbines
Brazil Korea China Vietnam
Thailand
Malaysia
esInfrastructiure
89 96 94 98 18 58 97 35 19
Roads 89 105 94 110 13 51 102 32 17Roads 89 105 94 110 13 51 102 32 17Railroad
76 58 85 86 7 28 66 48 17
Port 92 104 100 123 29 54 112 48 16Port 92 104 100 123 29 54 112 48 16AirTrans
123 75 89 101 26 74 92 28 20
Electri 102 82 82 58 21 68 104 43 71Electricity
102 82 82 58 21 68 104 43 71
Telephone
57 100 105 62 17 47 37 86 31one
Sumber: Global Competitiveness Report 2008-2009, World Ec. Forum
© Pusdiklat Spimnas 2011
BEBERAPA INSIDEN KRITIKAL MANUSIA INDONESIABEBERAPA INSIDEN KRITIKAL MANUSIA INDONESIA(J. BASUKI, HASIL PENELITIAN 1999 S.D. 2007)
1.1. DIDI BERBAGAIBERBAGAI KOTAKOTA BESARBESAR MUNCULMUNCUL PERILAKUPERILAKU TERTENTUTERTENTU SEPERTISEPERTI :: KETIDAKKETIDAK ACUHAN,ACUHAN,KESIBUKANKESIBUKAN URUSANURUSAN PRIBADI,PRIBADI, KETIDAKPEDULIANKETIDAKPEDULIAN THDTHD SESAMASESAMA MANUSIAMANUSIA RASAKESETIAKAWANAN CENDERUNG MELUNTUR;
2.2. MUNCULNYAMUNCULNYA POLAPOLA PERILAKUPERILAKU PEGAWAIPEGAWAI YGYG MENYIMPANG,MENYIMPANG, AA..LL.. JALANJALAN PINTAS,PINTAS, JADWALJADWALWAKTUWAKTU YGYG TDKTDK DIPENUHI,DIPENUHI, UNJUKUNJUK KERJAKERJA SEADANYA,SEADANYA, TUNTUTANTUNTUTAN FASILITASFASILITASBERLEBIHANBERLEBIHANMENURUNNYA ETOS KERJA;
3.3. MUNCULMUNCUL PERILAKUPERILAKU MAUMAU MENANGMENANG SENDIRI,SENDIRI, KURANGKURANG PATUHPATUH PADAPADA HUKUM,HUKUM, DANDAN,, ,,PELANGGARANPELANGGARAN--22 THDTHD TATATATA TERTIBTERTIB YGYG BERLAKUBERLAKU KECENDERUNGAN MENURUNNYADISIPLIN PRIBADI;
4.4. MUNCULMUNCUL PERILAKUPERILAKU KEKERASAN,KEKERASAN, PENGRUSAKAN,PENGRUSAKAN, PERAMPOKAN,PERAMPOKAN, PEMBUNUHANPEMBUNUHAN MENINGKATNYA AGRESIVITAS MANUSIA INDONESIA;;
5.5. KESENANGANKESENANGAN YGYG BERLEBIHBERLEBIH THDTHD BARANGBARANG22 SIMBOLSIMBOL TEKNOLOGITEKNOLOGI CANGGIHCANGGIH DANDAN HIDUPHIDUPNYAMANNYAMAN TANPATANPA MEMPERHATIKANMEMPERHATIKAN KONDISIKONDISI LINGKUNGANLINGKUNGANPENDEWAAN THDTEKNOLOGI;
6.6. MENINGKATNYAMENINGKATNYA FREKUENSIFREKUENSI DANDAN INTENSITASINTENSITAS PERKELAHIANPERKELAHIAN ANTARANTAR KELOMPOKKELOMPOK ANAKANAK22,,REMAJA,REMAJA, NAHASISWANAHASISWA DANDAN ORANGORANG DEWASADEWASA KECENDERUNGAN KURANGNYAKEMAMPUAN MENALAR, KOMUNIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIALOGDIANTARA PELAKU;
MOBILITASMOBILITAS KEGIATANKEGIATAN PRIBADIPRIBADI YANGYANG SANGATSANGAT TINGGITINGGI SEHINGGASEHINGGA SERINGSERING MELUPAKANMELUPAKAN7.7. MOBILITASMOBILITAS KEGIATANKEGIATAN PRIBADIPRIBADI YANGYANG SANGATSANGAT TINGGITINGGI SEHINGGASEHINGGA SERINGSERING MELUPAKANMELUPAKANFUNGSINYAFUNGSINYA DALAMDALAM KELUARGAKELUARGA KECENDERUNGAN MELUNTURNYA FUNGSI UTAMAKELUARGA
© Pusdiklat Spimnas 2011
PERBANDINGAN KEMUDAHAN PERBANDINGAN KEMUDAHAN BERBISNIS DI ASEANBERBISNIS DI ASEANBERBISNIS DI ASEANBERBISNIS DI ASEAN
NO. NEGARA JENIS IJIN WAKTU TAX RATE
1. SINGAPURA (1) 6 6 HARI 28.8%
2. THAILAND (18) 8 33 HARI 40.2%
3. MALAYSIA (25) 9 30 HARI 35.2%
4. VIETNAM (104) 11 50 HARI 41.6%
5. FILIPINA (126) 11 48 HARI 53.0%
6. INDONESIA (135) 12 97 HARI 37.2%
7. KAMBOJA (143) 10 86 HARI 22.3%
8. LAOS (159) 8 163 HARI 32.5%
9. TIMOR LESTE (174) 10 92 HARI 59.2%SUMBER: DOING BUSINESS 2006 (WORLD BANK)
© Pusdiklat Spimnas 2011
PERBANDINGAN CIRIPERBANDINGAN CIRI--CIRI CIRI BAD BAD GOVERNMENTGOVERNMENT DGDG GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCEGOVERNMENT GOVERNMENT DG DG GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
Bad GovernmentBad Government Good GovernanceGood GovernanceBad GovernmentBad Government
Lamban dan reaktif
Good GovernanceGood Governance
ProaktifProaktifLamban dan reaktifAroganKorupBirokratisme
ProaktifProaktifRamah dan PersuasifRamah dan PersuasifTransparanTransparanMengutamakan prosen danMengutamakan prosen danBirokratisme
BorosBekerja seadanyaEnggan berubah
Mengutamakan prosen dan Mengutamakan prosen dan produkprodukProporsional dan profesionalProporsional dan profesionalBekerja secara sistemikBekerja secara sistemikEnggan berubah
Kurang berorientasi pada publik
jjPembelajaran sepanjang hayatPembelajaran sepanjang hayatMenempatkan publik ditempat Menempatkan publik ditempat utamautama
© Pusdiklat Spimnas 2011
PARADIGMAGOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU GOODGOVERNANCE MENUNJUK PADA PENGERTIAN;
1 BAHWA KEKUASAAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA DIMILIKI ATAU1. BAHWA KEKUASAAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA DIMILIKI ATAUMENJADI URUSAN PEMERINTAH.
2. GOVERNANCE MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN FUNGSI2. GOVERNANCE MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN FUNGSIGOVERNING SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMERINTAH DANINSTITUSI LAIN,YAITU LSM, PERUSAHAAN SWASTA MAUPUN WARGANEGARA.
3. BAHKAN INSTITUSI NON PEMERINTAH INI DAPAT SAJA MEMEGANGPERAN DOMINAN DALAM GOVERNANCE TERSEBUT, ATAU BAHKANLEBIH DARI ITU PEMERINTAH TIDAK MENGAMBIL PERAN APAPUNLEBIH DARI ITU PEMERINTAH TIDAK MENGAMBIL PERAN APAPUN“GOVERNANCE WITHOUT GOVERNMENT”
© Pusdiklat Spimnas 2011
KonsepsiKonsepsi GoodGood dalam GGdalam GGKonsepsi Konsepsi GoodGood dalam GGdalam GGPertama,Pertama, NilaiNilai--nilainilai yangyang menjujungmenjujung tinggitinggik i i /k h d kk i i /k h d k k tk t dd il iil i il iil ikeinginan/kehendakkeinginan/kehendak rakyat,rakyat, dandan nilainilai--nilainilai yangyangdapatdapat meningkatkanmeningkatkan kemampuankemampuan rakyatrakyat yangyangdalamdalam pencapaianpencapaian tujuantujuan (nasional)(nasional)dalamdalam pencapaianpencapaian tujuantujuan (nasional)(nasional)kemandirian,kemandirian, pembangunanpembangunan berkelanjutanberkelanjutan dandankeadilankeadilan sosialsosial;;;;
Kedua,Kedua, AspekAspek--aspekaspek fungsionalfungsional daridariKedua,Kedua, AspekAspek aspekaspek fungsionalfungsional daridaripemerintahanpemerintahan yangyang efektifefektif dandan efisienefisien dalamdalampelaksanaanpelaksanaan tugasnyatugasnya untukuntuk mencapaimencapai tujuantujuan--tujuantujuan tersebuttersebut..
© Pusdiklat Spimnas 2011
Hakikat GovernanceHakikat Governance
1. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dansosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonsosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.
2. Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalamp p y gg gmelaksanakan penyediaan public goods dan services. Dari segi aspekfungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telahberfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yangtelah digariskan atau sebaliknyatelah digariskan atau sebaliknya.
3. Governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, danadministratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa Governanceadministratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa. Governanceadalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang komplekmelalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikankepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahiatau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka.
© Pusdiklat Spimnas 2011
Orientasi Good GovernanceOrientasi Good GovernanceOrientasi Good GovernanceOrientasi Good Governance1.1. OrientasiOrientasi idealideal negaranegara yangyang mengacumengacu padapada demokratisasidemokratisasi dalamdalam
kehidupankehidupan bernegarabernegara (legitimacy,(legitimacy, akuntabel,akuntabel, dsb)dsb);;pp gg ( g y,( g y, ,, ));;
2.2. PemerintahanPemerintahan yangyang berfungsiberfungsi secarasecara ideal,ideal, yaituyaitu efektif,efektif, efisienefisiendalamdalam melakukanmelakukan upayaupaya mencapaimencapai tujuantujuan nasionalnyanasionalnyadalamdalam melakukanmelakukan upayaupaya mencapaimencapai tujuantujuan nasionalnyanasionalnya..
3. Memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerimabantuan yakni manajemen pembangunan yang sehat efisien danbantuan, yakni manajemen pembangunan yang sehat , efisien danefektif)1) Public Sector, 2). Accountability, 3). The legal framework for development, 4). Information, 5). Transparancy.
4. Kewajiban pemerintah melakukan pengungkapan (disclosure)secara akurat, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan dapatdipertanggungjawabkan semua kinerja pemerintah terhadapdipertanggungjawabkan semua kinerja pemerintah terhadapmasyarakat.
© Pusdiklat Spimnas 2011
GOVERNMENT & GOVERNANCEGOVERNMENT & GOVERNANCEGOVERNANCE:
GOVERNMENT:GOVERNANCE:
“Penyelenggaraan pemerintahan
““LEMBAGA/BADAN YG.MENYELENGGARAKANPEMERINTAHAN NEGARA”
negara yg solid danbertanggungjawab, serta efisien danefektif, dengan menjagakesinergisan interaksi yg konstruktif
PEMERINTAHAN NEGARA” diantara domain negara, sektorswasta, dan masyarakat” (LAN,2000)
“SISTEM YANG MENGATUR DANMENGENDALIKAN PEMERINTAHANUNTUK MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH(VALUE ADDED) BAGI SELURUH( )MASYARAKAT” (YPPMI & SC)
© Pusdiklat Spimnas 2011
TIGA DOMAIN GOVERNANCETIGA DOMAIN GOVERNANCETIGA DOMAIN GOVERNANCETIGA DOMAIN GOVERNANCE
NEGARA/PEMERINTAHPEMERINTAH
DUNIA USAHAMASYARAKAT
© Pusdiklat Spimnas 2011
PILARPILAR--PILAR GGPILAR GGNEGARANEGARA;; menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial ygstabil; membuat peraturan yg efektif dan berkeadilan; menyediakanpelayanan publik yg efektif dan akuntabel; menegakkan HAM;
li d i li k hid d k h dmelindungi lingkungan hidup; mengurus standar kesehatan danstandar pelayanan publik;
SEKTORSEKTOR SWASTASWASTA;; menjalankan industri; menciptakan lapangankerja; menyediakan insentif bagi karyawan; meningkatkan standarhidup masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati
t t f il t h d t k l i k dperaturan; transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepadamasyarakat; menyediakan kredit bagi pengembangan UKM;
MASYARAKATMASYARAKAT MADANIMADANI;; menjaga agar hak-hak masyarakatterlindungi; mempengaruhi kebijakan publik; sarana checks andbalances pemerintah; mengawasi penyalahgunaan wewenang
i l i t h b k d k ik i tsosial pemerintah; mengembangkan sdm, sarana komunikasi antarmasyarakat
Sumber; http://www.transparansi.or.id, 2008Sumber; http://www.transparansi.or.id, 2008
© Pusdiklat Spimnas 2011
TIGA ELEMEN GOOD GOVERNANCETIGA ELEMEN GOOD GOVERNANCETIGA ELEMEN GOOD GOVERNANCETIGA ELEMEN GOOD GOVERNANCE
POLITIKProses pembuatan
k t dil k kkeputusan, yg dilakukan pemerintah & politisi
EKONOMIProses pembuatan
ADMINISTRASIProses pembuatan keputusan untuk
memfasilitasi aktivitas ekonomi
Implementasi Kebijakan
© Pusdiklat Spimnas 2011
PRINSIPPRINSIP--PRINSIP PRINSIP GGGGSS SS1. WAWASAN KE DEPAN (VISIONARY) 8. DAYA TANGGAP1. WAWASAN KE DEPAN (VISIONARY)
2. KETERBUKAAN & TRANSPARANSI
8. DAYA TANGGAP
9. EFISIEN & EFEKTIF
3. PARTISIPASI MASYARAKAT
4. TANGGUNGGUGAT
10. DESENTRALISASI
11. KEMITRAAN DG DUNIA USAHA & MASYARAKAT
5. SUPREMASI HUKUM
6. DEMOKRASI
MASYARAKAT
12. KOMITMEN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN
7. PROFESIONALISME & KOMPETENSI 13. KOMITMEN PADA LINGKUNGAN HIDUP
14. KOMITMEN PADA PASAR YG FAIR
© Pusdiklat Spimnas 2011
PRINSIPPRINSIP--PRINSIP GG YG DIKEMBANGKAN PRINSIP GG YG DIKEMBANGKAN ASOSIASI (APKASI APEKSI ADKASI & ADEKSI)ASOSIASI (APKASI APEKSI ADKASI & ADEKSI)ASOSIASI (APKASI, APEKSI, ADKASI & ADEKSI)ASOSIASI (APKASI, APEKSI, ADKASI & ADEKSI)
1. PARTISIPASI2. PENEGAKAN HUKUM
3 TRANSPARANSI3. TRANSPARANSI4. KESETARAAN
5 DAYA TANGGAP5. DAYA TANGGAP6. WAWASAN KEDEPAN
7. AKUNTABILITAS8. PENGAWASAN
9. EFISIENSI & EFEKTIVITAS10.PROFESIONALISME
© Pusdiklat Spimnas 2011
INDIKATOR INDIKATOR GGGG1. VISI, MISI, DAN STRATEGI YG JELAS,
DUKUNGAN UNTUKMEWUJUDKANNYA
8. TERSEDIANYA MODEL PELAYANANYG MUDAH DIPAHAMI MASY.,
MEWUJUDKANNYA;2. TERSEDIANYA INFORMASI YG
AKURAT DAN TEPAT WAKTU;3. PEMBERDAYAAN MASY. DAN
KECEPATAN DLM TINDAK LANJUT9. NILAI GUNA TINGGI, WAKTU YG
TEPAT, EKONOMIS10 ADANYA KEJELASAN TUGAS DAN
KEIKUTSERTAAN DLM PROSESPENGAMBILAN KEPUTUSAN
4. KESESUAIN ANTARAPELAKSANAAN DG STANDAR DAN
10. ADANYA KEJELASAN TUGAS DANWEWENANG DLM BERBAGAITINGKATAN
11. PEMBERDAYAAN DUNIA USAHA &MASY DLM LAYANAN UMUMPELAKSANAAN DG STANDAR DAN
PROSEDUR;5. ADANYA KEPASTIAN & PENEGAKAN
HUKUM, KEPATUHAN;6 KEBEBASAN MENYAMPAIKAN
MASY. DLM LAYANAN UMUM12. LANGKAH2 KEBIJAKAN PEMEMUHAN
KEBUTUHAN MASY.13. PENEGAKAN PD PRINSIP2
6. KEBEBASAN MENYAMPAIKANASPIRASI DAN BERORGANISASI,KESEMPATAN YG SAMA
7. AHLI, KINERJA TINGGI, TAAT AZAS,
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN14. TIDAK ADA MONOPOLI,
BERKEMBANGNYA EKONOMIKERAKYATAN
KREATIF, INOVATIF, ETIKA.
© Pusdiklat Spimnas 2011
© Pusdiklat Spimnas 2011
Tahun 2003 PARADIGMA BARU “THE NEW PUBLIC SERVICE” oleh J.V. DENHARDT DANR.B. DENHARDT, MENYARANKAN MENINGGALKAN PRINSIP ADMINISTRASI KLASIK DANREINVENTING GOVERMENT ATAU NEW PUBLIC MANAGEMENT BERALIH KE PRINSIP“NEW PUBLIC SERVICE”, DIMANA ADMINISTRASI PUBLIK HARUS;
1. MELAYANI WARGA MASYARAKAT, BUKAN PELANGGAN2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PUBLIK3. LEBIH MENGHARGAI WARGA NEGARA DARI PADA KEWIRAUSAHAAN4. BERPIKIR STRATEGIS DAN BERTINDAK DEMOKRATIS5. MENYADARI AKUNTABILITAS BUKAN MERUPAKAN HAL MUDAH6. MELAYANI DARI PADA MENGENDALIKAN7. MENGHARGAI ORANG, BUKAN HANYA PRODUKTIVITAS
Picture Quick Styles Picture Quick Styles give you greatgive you great
TUJUH DOKTRIN NPM HOOD VIGOTA (2003)
1. PEMANFAATAN MANAJEMEN PROFESIONAL DALAM SEKTOR PUBLIK;give you great give you great looking “frames” in a looking “frames” in a single click.single click.
2. PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA3. PENEKANAN YG LEBIH BESAR PADA KONTROL KELUARAN4. PERGESERAN PERHATIAN KE UNIT YG LEBIH KECIL5. PERGESERAN KE KOMPETISI YG LEBIH TINGGI6. PENEKANAN GAYA SEKTOR SWASTA PADA PRAKTEK MANAJEMEN7. PENEKANAN DISIPLIN DAN PENGHEMATAN YG LEBIH TINGGI DALAM PENGGUNAAN
SUMBERDAYA
© Pusdiklat Spimnas 2011
AGENDA GOOD GOVERNANCEAGENDA GOOD GOVERNANCEAGENDA POLITIKAGENDA POLITIK
AGENDA ADMINISTRASI *) AGENDA ADMINISTRASI *)
AGENDA EKONOMIAGENDA EKONOMI
AGENDA SOSIALAGENDA SOSIAL
AGENDA HUKUMAGENDA HUKUM
CATATAN: *) REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA CATATAN: *) REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA
© Pusdiklat Spimnas 2011
RREFORMASI EFORMASI ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA
Ad i i t tiAdministrativeGovernance
© Pusdiklat Spimnas 2011
AlurAlur PikirPikir Road Map Road Map ReformasiReformasipp
Dimensi Kelembagaan
DimensiTujuan
Dimensi SDM
Dimensi Tatalaksana
Sasaran Berbangsa dan
Bernegara
Agenda Aksi
Pola Hubungan Birokrasi dengan PolitikEkonomiMasyarakat
© Pusdiklat Spimnas 2011
Tujuan Negara (RPJPN)Tujuan Negara (RPJPN)Tujuan Negara (RPJPN)Tujuan Negara (RPJPN)
VisiVisi pembangunanpembangunan nasionalnasional (RPJPN(RPJPN 20052005VisiVisi pembangunanpembangunan nasionalnasional (RPJPN(RPJPN 20052005–– 20252025)) sebagaisebagai penjabaranpenjabaran tujuantujuanNegaraNegara RIRI adalahadalah INDONESIAINDONESIA YANGYANGNegaraNegara RIRI adalahadalah INDONESIAINDONESIA YANGYANGMANDIRI,MANDIRI, MAJU,MAJU, ADILADIL DANDAN MAKMURMAKMUR..
VisiVisi pembangunanpembangunan nasionalnasional tersebuttersebut harusharusd td t di kdi k t kt k d td t t h it h idapatdapat diukurdiukur untukuntuk dapatdapat mengetahuimengetahuitingkattingkat kemandirian,kemandirian, kemajuan,kemajuan, keadilankeadilandd k kk k i ii i di idi idandan kemakmurankemakmuran yangyang inginingin dicapaidicapai..
© Pusdiklat Spimnas 2011
MisiMisi Pembangunan Pembangunan NasionalNasionalMewujudkanMewujudkan masyarakatmasyarakat berakhlakberakhlak mulia,mulia, bermoral,bermoral, beretika,beretika, berbudaya,berbudaya, dandanberadabberadab berdasarkanberdasarkan falsafahfalsafah PancasilaPancasila
MewujudkanMewujudkan bangsabangsa yangyang berdayaberdaya--saingsaing
MewujudkanMewujudkan masyarakatmasyarakat demokratisdemokratis berlandaskanberlandaskan hukumhukum
MewujudkanMewujudkan IndonesiaIndonesia aman,aman, damai,damai, dandan bersatubersatu..
MewujudkanMewujudkan pemerataanpemerataan pembangunanpembangunan dandan berkeadilanberkeadilanMewujudkanMewujudkan pemerataanpemerataan pembangunanpembangunan dandan berkeadilanberkeadilan
MewujudkanMewujudkan IndonesiaIndonesia asriasri dandan lestarilestari
MewujudkanMewujudkan IndonesiaIndonesia menjadimenjadi negaranegara kepulauankepulauan yangyang mandiri,mandiri, maju,maju, kuat,kuat, dandanberbasiskanberbasiskan kepentingankepentingan nasionalnasional
MewujudkanMewujudkan IndonesiaIndonesia berperanberperan pentingpenting dalamdalam pergaulanpergaulan duniadunia internasionalinternasionalMewujudkanMewujudkan IndonesiaIndonesia berperanberperan pentingpenting dalamdalam pergaulanpergaulan duniadunia internasionalinternasional
© Pusdiklat Spimnas 2011
ReformasiReformasi AdministrasiAdministrasiReformasiReformasi AdministrasiAdministrasiADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE GOVERNANCEGOVERNANCE TTerciptanyaerciptanyabirokrasibirokrasi yangyang bersih,bersih, profesional,profesional, dandan netralnetral,, melaluimelalui::
M i k tM i k t f i lif i li tt ttMeningkatnyaMeningkatnya profesionalismeprofesionalisme aparaturaparatur negaranegara pusatpusatdandan daerahdaerah yangyang mampumampu mendukungmendukung pembangunanpembangunannasionalnasional..
TerciptanyaTerciptanya supremasisupremasi hukumhukum dandan penegakkanpenegakkan HAMHAMb bb b dd P ilP il dd UUDUUD 194194yangyang bersumberbersumber padapada PancasilaPancasila dandan UUDUUD 19451945,, sertaserta
tertatanyatertatanya sistemsistem hukumhukum nasionalnasional yangyang mencerminkanmencerminkankebenaran,kebenaran, keadilan,keadilan, akomodatif,akomodatif, dandan aspiratifaspiratif..,, ,, ,, pp
© Pusdiklat Spimnas 2011
Reformasi AdministrasiReformasi AdministrasiReformasi AdministrasiReformasi AdministrasiPOLITICALPOLITICAL GOVERNANCEGOVERNANCE TerwujudnyaTerwujudnya IndonesiaIndonesia yangyangdemokratisdemokratis,, melaluimelalui::,,
MenciptakanMenciptakan landasanlandasan konstitusionalkonstitusional untukuntuk memperkuatmemperkuat kelembagaankelembagaandemokrasidemokrasi..
MemperkuatMemperkuat peranperan masyarakatmasyarakat sipilsipil dandan partaipartai politikpolitik dalamdalam kehidupankehidupanpolitikpolitik..
MemantapkanMemantapkan pelembagaanpelembagaan nilainilai--nilainilai demokrasidemokrasi yangyang menitikmenitik beratkanberatkanpadapada prinsipprinsip--prinsipprinsip toleransi,toleransi, nonnon--diskriminasi,diskriminasi, dandan kemitraankemitraan..
TerwujudnyaTerwujudnya konsolidasikonsolidasi demokrasidemokrasi padapada berbagaiberbagai aspekaspek kehidupankehidupanpolitikpolitik yangyang dapatdapat diukurdiukur dengandengan adanyaadanya pemerintahpemerintah yangyang berdasarkanberdasarkanh kh k k tk t i ili il k tk t litiklitik dd k tk t k ik ihukum,hukum, masyarakatmasyarakat sipil,sipil, masyarakatmasyarakat politikpolitik dandan masyarakatmasyarakat ekonomiekonomiyangyang mandiri,mandiri, sertaserta adanyaadanya kemandiriankemandirian nasionalnasional..
© Pusdiklat Spimnas 2011
Reformasi AdministrasiReformasi AdministrasiReformasi AdministrasiReformasi AdministrasiECONOMICECONOMIC GOVERNANCEGOVERNANCE TerwujudnyaTerwujudnya bangsabangsa yangyangberdayaberdaya saingsaing untukuntuk mencapaimencapai masyarakatmasyarakat yangyang lebihlebih makmurmakmurdandan sejahterasejahtera,, melaluimelalui ::
TercapainyaTercapainya pertumbuhanpertumbuhan ekonomiekonomi yangyang berkualitasberkualitas dandan berkesiberkesi--nambungannambungan
MeningkatnyaMeningkatnya kualitaskualitas sumbersumber dayadaya manusia,manusia, termasuktermasuk peranperan perempuanperempuandalamdalam pembangunanpembangunandalamdalam pembangunanpembangunan..
TerbangunnyaTerbangunnya strukturstruktur perekonomianperekonomian yangyang kokohkokoh berlandaskanberlandaskan keunggulankeunggulankompetitifkompetitif didi berbagaiberbagai wilayahwilayah IndonesiaIndonesia..
TerpeliharanyaTerpeliharanya kekayaankekayaan keragamankeragaman jenisjenis dandan kekhasankekhasan sumbersumber dayadaya alamalamuntukuntuk mewujudkanmewujudkan nilainilai tambah,tambah, dayadaya saingsaing bangsa,bangsa, sertaserta modalmodal pembangunanpembangunannasionalnasionalnasionalnasional..
© Pusdiklat Spimnas 2011
Reformasi AdministrasiReformasi AdministrasiReformasi Administrasi Reformasi Administrasi
SOCIETALSOCIETAL && CULTURALCULTURAL GOVERNANCEGOVERNANCESOCIETALSOCIETAL && CULTURALCULTURAL GOVERNANCEGOVERNANCETerwujudnyaTerwujudnya masyarakatmasyarakat IndonesiaIndonesia yangyang berakhlakberakhlakTerwujudnyaTerwujudnya masyarakatmasyarakat IndonesiaIndonesia yangyang berakhlakberakhlakmulia,mulia, bermoral,bermoral, beretika,beretika, berbudaya,berbudaya, dandan beradabberadab
TerwujudnyaTerwujudnya pembangunanpembangunan yangyang lebihlebih meratamerata dandanberkeadilanberkeadilan
TerwujudnyaTerwujudnya IndonesiaIndonesia yangyang asriasri dandan lestarilestari
© Pusdiklat Spimnas 2011
TUNTUTAN KUALITAS PROFESIONALISME TUNTUTAN KUALITAS PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAHAPARATUR PEMERINTAH
ENTREPRENEURIALENTREPRENEURIAL PROFESSIONALISMPROFESSIONALISM kemampuankemampuanmemanfaatkanmemanfaatkan peluangpeluang--peluangpeluang untkuntk pertumbuhanpertumbuhan ekonomi,ekonomi,keberaniankeberanian mengambilmengambil resiko,resiko, dandan kemampuankemampuan menggesermenggeser alokasialokasi
bb d id i k i tk i t b d kti itb d kti it d hd h kk ti iti isumbersumber daridari kegiatankegiatan ygyg berproduktivitasberproduktivitas rendahrendah keke ygyg tinggitinggi
MISSIONMISSION DRIVENDRIVEN PROFESSIONALISMPROFESSIONALISM mengambilmengambil keputusankeputusan ygygmengacumengacu pdpd misimisi ygyg inginingin dicapaidicapai
ENVIRONMENTALENVIRONMENTAL SCANNINGSCANNING PROFPROF kemampuankemampuan mengindentifikasimengindentifikasipp ggberbagaiberbagai potensipotensi dandan inputinput bagibagi prosesproses pembangunanpembangunanmobilisasimobilisasisumbersumber secarasecara optimaloptimal..
EMPOWERINGEMPOWERING PROFESSIONALISMPROFESSIONALISM kemampuankemampuan menfasilitasimenfasilitasimasyarakatmasyarakat agaragar tumbuhtumbuh && berkembangberkembang dgdg kekuatankekuatan sendirisendiri..
© Pusdiklat Spimnas 2011
Skema Skema dalam Mewujudkan Reformasi Administrasidalam Mewujudkan Reformasi Administrasi
• Netralitas birokrasi
• Akuntabilitas
Program SDM• Perencanaan SDM• Rekrutmen• Pola Karier• Pengukuran kinerja
Political Governance
publik• Partisipasi
politik
Persaingan
Pengukuran kinerja• Training dan
Development• Sistem Remunerasi• Kode etik• Sistem Informasi
Governance
• Persaingan usaha
• Pelayanan usaha• Kemitraan• Penciptaan iklim
usaha
Kepegawaian
Program Tatalaksana
• Sistem Akuntabilitas• Transparansi
EconomicGovernance
REFORMASI ADMINISTRASI usaha
• Hubungan industrial
• Pemberdayaan KUKM
• Transparansi• Orientasi pelayanan
publik• Sistem pengadaan• E-government
ADMINISTRASI
Program Kelembagaan
• Desentralisasi• Penataan organisasi
• Akuntabilitas• Aksesibilitas• Transparansi• Pemberdayaan• Keterjaminan
Societal & CulturalGovernance
• Privatisasi sosial• Budaya Kerja
© Pusdiklat Spimnas 2011
Road Map Road Map MewujudkanMewujudkan BirokrasiBirokrasi yang yang EfektifEfektif
TahunProgram
SASARAN
2009-2014 2015-2019 2020-2025
Program SDM Terwujudnya Infrastruktur
Manajemen SDM
ImplementasiManajemen SDM
StabilitasiManajemen SDM
Program
Manajemen SDM Manajemen SDM Baru
Manajemen SDM
Terwujudnya Implementasi StabilitasiProgram Tatalaksana
Terwujudnya Sistem dan Prosedur
Birokrasi
ImplementasiSistem dan prosedur
Birokrasi BaruSistem dan Prosedur
Birokrasi Baru
Program Kelembagaan Terwujudnya
Infrasturktur Kelembagaan
Penataan Kelembagaan Pusat
dan Daerah
StabilitasiTatanan
Kelembagaan
© Pusdiklat Spimnas 2011
Road Map Road Map MembangunMembangun SDSDMM YangYang ProfesionalProfesionalMembangunMembangun SDSDMM Yang Yang ProfesionalProfesional
AspekAspek KebijakanKebijakanpp jj
Penataan kebijakan kepegawaian dalam era reformasi, Penataan kebijakan kepegawaian dalam era reformasi, Mempercepat keluarnya aturan pelaksanaan kebijakan Mempercepat keluarnya aturan pelaksanaan kebijakan k i d k i i it k i dk i d k i i it k i dkepegawaian yang mendukung prinsip meritokrasi, dankepegawaian yang mendukung prinsip meritokrasi, danMendorong agar segera dibentuknya KKN (Komisi Kepegawaian Mendorong agar segera dibentuknya KKN (Komisi Kepegawaian Negara).Negara).
Aspek Aspek MManajerialanajerial
penataan infrastruktur manajemen SDM; dan penataan infrastruktur manajemen SDM; dan jjpenataan sistem manajemen SDMpenataan sistem manajemen SDM
© Pusdiklat Spimnas 2011
Road Map Road Map MembangunMembangun SDSDM AparaturM Aparatur YangYang ProfesionalProfesionalMembangunMembangun SDSDM AparaturM Aparatur Yang Yang ProfesionalProfesional
TahunAgenda
SASARANAgenda
2009-2014 2015-2019 2020-2025
Kebijakan Terwujudnya Terwujudnya Terwujudnya KebijakanPengembanganSDM Aparatur
Terwujudnya Penataan
Kebijakan dibidang SDM Aparatur
Terwujudnya percepatan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
SDM Aparatur
j yReview dan monitoring
implementasi kebijakan dibidang
SDM Aparatur
Manajemen SDM Aparatur
Terwujudnya Penataan Terwujudnya DilakukannyaSDM Aparatur Penataan
infrastruktur manajemen
SDM Aparatur
e ujud yapenguatan
Implementasi manajemen SDM
Aparatur
Dilakukannya Stabilisasi
manajemen SDM Aparatur
© Pusdiklat Spimnas 2011
Road Map Road Map MewujudkanMewujudkan KetatalaksanaanKetatalaksanaan yangyang EfektifEfektifMewujudkanMewujudkan KetatalaksanaanKetatalaksanaan yang yang EfektifEfektif
PenguatanPenguatan SistemSistem AkuntabilitasAkuntabilitas PemerintahPemerintah
ImplementasiImplementasi kebijakankebijakan yangyang mendukungmendukung transparansitransparansiadministratifadministratif
PeningkatanPeningkatan kualitaskualitas pelayananpelayanan publikpublik
MeningkatkanMeningkatkan efektifitasefektifitas pengadaanpengadaan barangbarang dandan jasajasa
MembangunMembangun systemsystem ee--governmentgovernment menujumenuju budayabudayaIPTEKIPTEK
© Pusdiklat Spimnas 2011
Road Map Road Map MewujudkanMewujudkan KetatalaksanaanKetatalaksanaan yang yang EfektifEfektif
TahunProgram
Sasaran
2009-2014 2015-2019 2020-2025Si tSistem Akuntabilitas
Transparansi
Terbangunnya Data dan Informasi Kinerja
yang validTerbangunnya sistem Manajemen Kinerja
Terbangunnya sistem informasi
akuntabilitas
OrientasiPelayanan Publik
Terwujudnya sistem yang transparan
Teraktualisasinyanilai-nilai
transparansi
Terselenggaranya k i l
Terwujudnya e-Tersusunnya pedoman l
Tersusunnya manual
Kebijakan
Pelayanan Publik
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
gerakan nasional pelayanan publik
j ypublic services
penyelenggaraan pelayanan public
Tersempurna-kannya Keppres
Terwujudnya profesionalitas Terimplementasikang
E-government
kannya Keppres 80/2003
Membangun system e-
profesionalitas Pengelola Barjas
Pedoman Penerapan sistem
e governance
nya E-procurement
Terimplementasi-kannya e-govgovernment e-governance kannya e gov
© Pusdiklat Spimnas 2011
Road Map Road Map MewujudkanMewujudkan KelembagaanKelembagaan BirokrasiBirokrasi yang yang EfektifEfektif & & EfisienEfisienjj gg y gy g
PPenataan daerah otonomenataan daerah otonomPPenataan kewenangan pemerintah pusat enataan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintahandan daerah dan antar pemerintahanPenataan kelembagaan pemerintah Penataan kelembagaan pemerintah pusatpusatPengaturan kebijakan privatisasi asset Pengaturan kebijakan privatisasi asset pemerintah pemerintah Penataan lembagaPenataan lembaga--lembaga nonlembaga non--strukturalstruktural
© Pusdiklat Spimnas 2011
Road Map Road Map MewujudkanMewujudkan KelembagaanKelembagaan BirokrasiBirokrasi yang yang EfektifEfektif & & EfisienEfisien
TahunProgram
Sasaran
2009-2014 2015-2019 2020-2025
DesentralisasiTerwujudnya grand
design penataan daerah otonom dan
pembagian wewenang
Pemantapan infrastruktur kebijakan
desentralisasi dan otonomi
Terwujudnya stabilitas
desentraliasi dan otonomi daerah
Rightsizingkelembagaan
otonomi daerah
Terwujudnya grand design penataan
kelembagaan Pusat dan Daerah
Pemantapan infrastruktur kebijakan
penataan kelembagaan Pusat dan Daerah
Terciptanya stabilitas kelembagaan Pusat
dan Daerah
PrivatisasiTerwujudnya grand design privatisasi
sektor publik
Pemantapan infrastruktur
kebijakan privatisasi
Terciptanya stabilitas kebijakan privatisasi
Debirokrati-sasiTerwujudnya grand
design kebijakan debirokratisasi
Pemantapan infrastruktur kebijakan
debirokratisasi
Terciptanya stabilitas mekanisme
debirokratisasi yang adaftif
© Pusdiklat Spimnas 2011
BEBERAPA CATATAN KEBERHASILAN BEBERAPA CATATAN KEBERHASILAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIAGOOD GOVERNANCE DI INDONESIAGOOD GOVERNANCE DI INDONESIA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
IndonesiaIndonesia sebagaisebagai salahsalah satusatu daridari 1515 negaranegara duniadunia ygygmampumampu mempertahankanmempertahankan lajulaju ekonomiekonomi ygyg cukupcukup tinggitinggi didimampumampu mempertahankanmempertahankan lajulaju ekonomiekonomi ygyg cukupcukup tinggitinggi didimasamasa lalulalu dandan memilikimemiliki potensipotensi melajumelaju lebihlebih cepatcepat dimasadimasayadyad..TahunTahun 20082008 bersamabersama limalima negaranegara yi,yi, China,China, India,India, AfrikaAfrikaSelatanSelatan dandan BrazilBrazil diundangdiundang untukuntuk menjadimenjadi EnhancedEnhancedEngagementEngagement CountriesCountries klubklub negaranegara22 majumaju (OECD(OECD));;EngagementEngagement CountriesCountries klubklub negaranegara22 majumaju (OECD(OECD));;TingkatTingkat pelayananpelayanan publikpublik ygyg makinmakin baikbaik..AngkaAngka kemiskinankemiskinan ygyg makinmakin berkurangberkurangAngkaAngka kemiskinankemiskinan ygyg makinmakin berkurangberkurang..AksesAkses informasiinformasi..KebebasanKebebasan pers,pers, dsbdsb..p ,p ,
© Pusdiklat Spimnas 2011
SARAN SARAN MENUJU GOOD GOVERNANCEMENUJU GOOD GOVERNANCE
1.1. SAMAKANSAMAKAN PLATFORM/PERSEPSI,PLATFORM/PERSEPSI, TUJUAN,TUJUAN, SASARAN,SASARAN,RENCANARENCANA TINDAKTINDAK;;;;
2.2. TERAPKANTERAPKAN 44 CC ((CONCEPTCONCEPT YGYG JELAS,JELAS, PRAGMATIS,PRAGMATIS,KOMPREHENSIFKOMPREHENSIF DANDAN INOVATIFINOVATIF;; COMPETENCE,COMPETENCE,KOMPREHENSIFKOMPREHENSIF DANDAN INOVATIFINOVATIF;; COMPETENCE,COMPETENCE,CONNECTIONS,CONNECTIONS, COMMITMENTCOMMITMENT;;
33 LAKSANAKANLAKSANAKAN 44WW ((WELLWELL PLANNEDPLANNED WELLWELL ORGANIZEDORGANIZED3.3. LAKSANAKANLAKSANAKAN 44WW ((WELLWELL PLANNED,PLANNED, WELLWELL ORGANIZED,ORGANIZED,WELLWELL ARRANGED,ARRANGED, ANDAND WELLWELL CONTROLLEDCONTROLLED))
44 BERSAMABERSAMA 44CC DANDAN 44WW TEGAKKANTEGAKKAN 22KK YAITUYAITU4.4. BERSAMABERSAMA 44CC DANDAN 44W,W, TEGAKKANTEGAKKAN 22K,K, YAITUYAITUKONSISTENKONSISTEN DANDAN KESERIUSANKESERIUSAN,, DANDAN UBAHLAHUBAHLAH MINDMIND--SETSET DANDAN CULTURECULTURE--SETSET,, MENUJUMENUJU BUDAYABUDAYA KERJAKERJAPRODUKTIF,PRODUKTIF, INOVATIF,INOVATIF, EFISIENEFISIEN DANDAN EFEKTIFEFEKTIF..PRODUKTIF,PRODUKTIF, INOVATIF,INOVATIF, EFISIENEFISIEN DANDAN EFEKTIFEFEKTIF..
© Pusdiklat Spimnas 2011
BEBERAPA CATATAN AKHIRBEBERAPA CATATAN AKHIR1.1. DalamDalam kolaborasikolaborasi ygyg dibangundibangun,, negara/pemerintahnegara/pemerintah tetaptetap bermainbermain sebagaisebagai figurfigur kuncikunci
namunnamun tidaktidak mendominasimendominasi,, sertaserta memilikimemiliki kapasitaskapasitas mengkoordinasimengkoordinasi (bukan(bukanmemobilisasi)memobilisasi) untukuntuk mencapaimencapai tujuantujuan--tujuantujuan publikpublik;;
2.2. TransformasiTransformasi kekuasaankekuasaan daridari ““kekuasaankekuasaan atasatas”” menjadimenjadi ““kekuasaankekuasaan untukuntuk””menyelenggarakanmenyelenggarakan kepentingan,kepentingan, memenuhimemenuhi kebutuhan,kebutuhan, dandan menyelesaikanmenyelesaikan masalahmasalahpublikpublik;;
3.3. Negara,Negara, NGO,NGO, swasta,swasta, dandan masyarakatmasyarakat lokallokal merupakanmerupakan aktoraktor--aktoraktor yhyh memilikimemilikiposisiposisi dandan peranperan ygyg salingsaling menyeimbangkanmenyeimbangkan /setara/setara
4.4. MendisainMendisain ulangulang strukturstruktur dandan kulturkultur organisasinyaorganisasinya agaragar siapsiap dandan mampumampu menjadimenjadikatalisatorkatalisator bagibagi institusiinstitusi lainnyalainnya untukuntuk menjalinmenjalin sebuahsebuah kemitraankemitraan yangyang kokoh,kokoh,otonomotonom dandan dinamisdinamis;;
5.5. MelibatkanMelibatkan semuasemua pilarpilar masyarakatmasyarakat dalamdalam prosesproses kebijakankebijakan mulaimulai daridari formulasi,formulasi,implementasi,implementasi, dandan evaluasievaluasi kebijakankebijakan sertaserta penyelenggaraanpenyelenggaraan layananlayanan publikpublik;;
6.6. NegaraNegara harusharus mampumampu meningkatkanmeningkatkan kualitaskualitas responsivitas,responsivitas, adaptasi,adaptasi, dandanakuntabilitasakuntabilitas publikpublik dalamdalam menyelenggarakanmenyelenggarakan kepentingan,kepentingan, pemenuhanpemenuhan kebutuhan,kebutuhan,dandan penyelesaianpenyelesaian masalahmasalah publikpublik..
© Pusdiklat Spimnas 2011
I di t f G dI di t f G dIndicators for Good Indicators for Good GovernanceGovernanceGovernanceGovernance
Richard MurrayRichard MurraySwedish Agency for PublicSwedish Agency for PublicSwedish Agency for Public Swedish Agency for Public
ManagementManagement
© Pusdiklat Spimnas 2011
Indicators forIndicators forIndicators for…Indicators for…
SteeringSteeringSteeringSteeringRewardingRewardingC t llC t llControllControllMobilisingMobilisingUnderstandingUnderstanding
© Pusdiklat Spimnas 2011
on what level?on what level?…on what level?…on what level?
MicroMicro –– agencyagencyMicro Micro agencyagencyMeso Meso –– policy areas (eduction, policy areas (eduction, transport )transport )transport…)transport…)Macro Macro –– the government as a wholethe government as a whole
© Pusdiklat Spimnas 2011
Good Governance?Good Governance?Good Governance?Good Governance?
Trust of citizensTrust of citizensTrust of citizensTrust of citizensDue process of lawDue process of lawEffi i t d ti dEffi i t d ti dEfficient production and programsEfficient production and programsDemocratically controlledDemocratically controlledAttracting FDIAttracting FDI
© Pusdiklat Spimnas 2011
© Pusdiklat Spimnas 2011
The Lisbon Agenda The Lisbon Agenda –– performance of the public sector as a wholeperformance of the public sector as a whole
© Pusdiklat Spimnas 2011
Allocation of resourcesAllocation of resources Quality of publicQuality of publicAllocation of resourcesAllocation of resourcesHealth statusHealth statusEducational attainmentEducational attainment
Quality of public Quality of public administrationadministrationSize of bureaucracySize of bureaucracy
Crime rateCrime rateResourcesResources
Transparency (citizens’ Transparency (citizens’ survey)survey)Effectiveness ofEffectiveness ofEffectiveness of Effectiveness of government government interventions interventions (implementation)(implementation)CorruptionCorruption
© Pusdiklat Spimnas 2011
…by what means?…by what means?yyOrganisationOrganisationI t l l ti f kI t l l ti f kInternal regulation of agency workInternal regulation of agency workExternal regulation of agency workExternal regulation of agency workResources: staff, technologyResources: staff, technologyResearch and developmentResearch and developmentppSteeringSteeringControlControlControlControlOtherOther
© Pusdiklat Spimnas 2011
Efficiency & effectiveness
Rule of law
Democracy Economic growth
International co-operationg p
Organi-sation
X X
I t l X XInternal regulation
X X
External regulation
X Xregulation
Resources: staff, technology
X X
technologyR & D X X
Steering XSteering X
Control
Other X X
© Pusdiklat Spimnas 2011
Efficiency & effectiveness
Rule of Law Democracy Economic growth International co-operation
Organisation *Evaluating boards with full ibilit
* Evaluation of EU i fl bli
gresponsibility *Central-local gvt partnership
influence on public administration
Internal regulation * Linguistic clarity * Service declarations * Review of agency framework ordinances
* Campaign for public access to information
External regulation
* Review of surpervisory controls
* Regulation impact analysis * Simplified information submission
Resources: manpower
*Monitoring HRM * Evaluation of employer
li
manpower policy * Training of board members * Management training
Resources: technology
* 24/7 agencies, e-info, e-services * Portal for businesses
* Portal for business
R & D * Developing the commission of inquiry system * Citizens’ survey
* SME survey
Steering * Quality award International benchmarking * B h ki f
* Benchmarking of administrative activities * Development of performance management * Activity agreements * Indicators on public administration
Controll
Other * Strategy for public administration exports
* Preparations för EU presidency
© Pusdiklat Spimnas 2011
Efficiency and effectiveness
Impact
Efficiency (productivity)
Quality
Outputs Costs Correct Speedy Useful/appropriate
Service quality
© Pusdiklat Spimnas 2011
Rule of Law
DCorrect decisions
Due process Appeal
According to the law
Identical
Correct handling
Transparency
Possibilities of appeal
Possibility to sueIdentical
Foreseeable
Competent staffPossibility to sue the government
© Pusdiklat Spimnas 2011
DemocracyPolitical control
Loyal civil service
Citizens’ influence
y
Objective and relevant decision preparations
Efficient means of
Lucid organisation
Transparency and opennessEfficient means of steering and control
A well coordinated and flexible administration
Means of direct influence
Information on citizens’ preferencesflexible administration p
Possibilities to hold accountable
G l i f ti i tGeneral information on society
Democratic attitudes
© Pusdiklat Spimnas 2011
B i i i l blB i i i l blBasic principle.: comparable Basic principle.: comparable with other statisticswith other statisticsNational Accounts definitionsNational Accounts definitionswith other statisticswith other statisticsNational Accounts definitionsNational Accounts definitions
-- Delimitation of the public sectorDelimitation of the public sectorH k dH k d-- Hours workedHours worked
-- Output, inputOutput, input-- CostsCosts-- QualityQualityQualityQuality
© Pusdiklat Spimnas 2011
Education at a glanceEducation at a glance-- Educational levelsEducational levels
Labour force surveysLabour force surveysyy EmployedEmployed
PartPart time fulltime full timetime PartPart--time, fulltime, full--timetime SickSick--leaveleave
© Pusdiklat Spimnas 2011
Other sourcesOther sourcesOther sourcesOther sources
•• OECD indicators on market regulationOECD indicators on market regulation•• OECD indicators on market regulationOECD indicators on market regulation•• World Value StudiesWorld Value Studies
T I t ti lT I t ti l•• Transparency InternationalTransparency International•• Competitiveness reportsCompetitiveness reports
© Pusdiklat Spimnas 2011
© Pusdiklat Spimnas 2011